RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI AGAMA RI
Masa Persidangan
: IV
Tahun Sidang
: 2014-2015
Jenis Rapat
: Rapat Kerja
Rapat Dengan
: Menteri Agama RI
Sifat Rapat
: Terbuka
Hari/tanggal
: Rabu, 24 Juni 2015
Waktu
: 10.00 WIB s/d selesai
Ketua Rapat
: DR.H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA
Sekretaris Rapat
: Yanto Supriyanto, SH
Tempat
: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara
: Membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2015 dan Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016
Hadir
: 44 Anggota 2 izin
0
JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin, bapak dan ibu yang kami hormati. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Sebelum rapat ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca ummul kitab dan bagi Saudara-Saudara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda kami harapkan menyesuaikan. Berdoa dimulai. (MEMBACA DOA) Selesai. Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan ke-V tahun sidang 2014-2015 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 21 April 2015 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 19 Juni 2015 maka pada hari ini Rabu, 24 Juni 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut laporan dari sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat hari ini telah hadir 17 Anggota Komisi VIII DPR RI dari 8 fraksi. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan tata tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pengantar ketua rapat 2. Penjelasan dari Menteri Agama RI tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016. 3. Tanya jawab 4. Kesimpulan rapat 5. Penutup. Saya minta persetujuan dari kawan-kawan, apakah agenda tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan kita laksanakan mulai dari sekarang ini, agak terlambat sedikit sebetulnya dan akan diakhiri pada pukul, saya kira sekitar 12 cukup tidak? Setuju? Oke, kita akhiri pada pukul 12.00 WIB.
1
Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Saudara beserta seluruh jajarannya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka menghadiri rapat kita pada hari ini. Rapat kerja ini tentu memiliki nilai yang sangat strategis karena membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 sekaligus membicarakan pendahuluan RAPBN tahun 2016. Saya perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana disana disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 khususnya Pasal 96 ayat (2) disana disebutkan bahwa tugas komisi di bidang anggaran diantaranya adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugas bersama-sama dengan pemerintah. Dalam konteks itu Pak Menteri, tentu kami ingin mengetahui beberapa hal yang terkait tentang evaluasi yang sudah kita lakukan pada periode 2015 ini. Sekarang sudah bulan 6, jadi tentu selama 6 bulan, satu semester pertama ini tentu ada progress yang bisa dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada kita dari semua direktorat yang ada di Kementerian Agama dan tentu bahan evaluasi yang kita sampaikan nanti yang didengarkan, yang diperdengarkan kepada kawan-kawan Komisi VIII ini akan dijadikan sebagai rujukan kita dalam rangka untuk merumuskan pembahasan APBN tahun 2016. Berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh Komisi VIII. Yang pertama bagaimana progress dan perkembangan mengenai realisasi dan daya serap anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015 serta apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Yang kedua, apa saja program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dalam merespon kondisi objektif pembangunan di bidang keagamaan akhir-akhir ini. Yang ketiga, sejauhmana RKA K/L tahun 2016 dapat meningkatkan kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka berkontribusi maksimal terhadap pembangunan bangsa. Pak Menteri, Beberapa hari terakhir ini, 2-3 hari terakhir kita sudah melakukan rapat-rapat yang sangat serius dengan Kementerian Agama. Saya kira Pak Menteri juga sudah mendapat laporan khusus terkait dengan perkembangan rapat-rapat tersebut dan tentu itu adalah bagian yang saya kira bentuk kemitraan yang sangat baik antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam konteks itu tentu dalam rapat kali ini kami juga ingin melihat komitmen Pak Menteri sendiri dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Agama dan juga kemitraan dengan Komisi VIII DPR RI. Saya kira ini pengantar singkat yang bisa disampaikan pada rapat ini dan selanjutnya sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama maka kita mempersilahkan kepada Saudara Menteri Agama untuk memberikan penjelasan. Kepada Pak Menteri kami persilakan. Pak Sodik ada rapat di aspirasi yang kemarin itu, mungkin beliau minta izin berangkat. Silakan. MENTERI AGAMA RI (LUKMAN HAKIM SYAIFUDDIN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi VIII DPR RI Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI 2
Hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu pertama-tama kami, kita semua merasa bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 sekaligus juga pembicaraan pendahuluan RAPBN Kementerian Agama pada tahun 2016. Tentu kami atas nama pemerintah untuk yang kesekian kalinya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya diiringi apresiasi yang tinggi atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII dalam ikut memberikan sporting, dukungan terhadap pelaksanaan program-program di Kementerian Agama bahkans eperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, 2-3 hari terakhir ini dilakukan pembicaraan pertemuan yang sangat intesif dan kami sungguh mengapresiasi ada beberapa usulan terkait dengan intensitas penguatan program-program kami yang itu juga berimplikasi pada penambahan anggaran. Ini sekali lagi menunjukkan betapa komitmen Komisi VIII dalam mendukung pemerintah khususnya di bidang keagamaan, ini terus dan terus meningkat. Karenanya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mengawali penjelasan kami terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini maka mudah-mudaan sudah ada di tangan bapak/ibu sekalian bahan yang kami sampaikan yang terdiri dari 20 halaman. Tentu kami tidak akan membacakan secara rinci tapi bagian-bagian tertentu saja yang nanti akan kami sampaikan. Pertama adalah terkait dengan visi dan misi Kementerian Agama. Jadi sesuai dengan renstra, rencana strategis yang kami buat yang kemudian dituangkan dalam PMA nomor 39 tahun 2015 tertanggal 19 Maret yang lalu, renstra Kementerian Agama 2015-2019 disitu dinyatakan bahwa visi Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi inilah yang kemudian dijabarkan ke dalam 7 misi utama yaitu pertama adalah meningkatan pemahman dan pengamalan ajaran agama. Yang kedua memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Ketiga, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Keempat meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Kelima, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntable. Keenam, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan serta yang terakhir yang ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable dan terpercaya. Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah sesuai dengan dua bidang yang ada. Pertama adalah bidang agama yaitu peningkatan kualitas pemahanan dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Yang kedua adalah pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata. Keempat, peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. Kelima, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntable untuk pelayanan ibadah haji yang prima dan yang keenam adalah peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. Itulah keenam tujuan di bidang agama sementara di bidang pendidikan, tujuan tersebut adalah pertama peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar, jadi ini adalah wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah yaitu wajib belajar 12 tahun. Keempat adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada 3
semua jenjang pendidikan. Kelima, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan. Keenam adalah peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas dan yang ketujuh, yang terakhir peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas. Bapak/ibu Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Maka berdasarkan visi misi serta tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, 2015-2019 ini adalah sebagaimana yang kami paparkan di halaman keempat berupa tabel itu. Jadi ini ada ralat, perbaikan dari yang ada. Jadi ini ada lembar ralatnya. Disitu kami nyatakan pembidangan berdasarkan sasaran strategis dan indikator sesuai dengan bidangnya dan lalu kemudian target capaian berdasarkan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Angka-angka yang tertera dalam masing-masing kolom itu adalah bersifat akumulatif dan itulah target yang kami tetapkan sesuai dengan tahun-tahun yang bersangkutan berdasarkan bidang sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan. Bisa dicermati, tentu kami tidak ingin menghabiskan waktu untuk membaca satu per satu dari tabel ini tapi yang jelas pembidangannya kami pilah menjadi bidang agama dalam bidang pendidikan. Bapak Ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang program sebagaimana yang ada di halaman 7. Jadi berdasarkan visi, misi dan tujuan sasaran tersebut maka ada 11 program utama dalam 5 tahun kedepan ini. 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama dengan penanggung jawab sekretaris jenderal. 2. Program kerukunan umat beragama dengan penanggungjawab sekretaris jenderal. 3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Agama dengan penanggung jawab inspektur jenderal. 4. Program penelitian, pengembangan dan pedidikan pelatihan Kementerian Agama dengan penanggungjawab kepala badan litbang dan diklat. 5. Program penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan penanggung jawab Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 6. Program pendidikan islam dengan penanggung jawab Dirjen Pendis. 7. Program bimbingan masyarakat islam dengan penanggungjawab Dirjen Bimas Islam. 8. Program bimbingan masyarakat kristen dengan penanggungjawab Dirjen Bimas Kristen. 9. Program bimbingan masyarakat katholik dengan penanggungjawab Dirjen Bimas Katholik. 10. Program bimbingan masyarakat hindu dengan penanggungjawab Dirjen Bimas Hindu, dan 11. Program bimbingan masyarakat budha dengan penanggungjawab Dirjen Bimas Budha. Selanjutnya, terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 ini maka mengenai realisasi anggaran, kami bisa jelaskan bahwa dukungan anggaran pada Kementerian Agama di tahun 2015 itu sebesar Rp60.291 triliun sekian, sebagaimana yang ada dalam tabel 1. Tabel 1 menjelaskan tentang jumlah keseluruhan anggaran sesuai dengan tiga fungi yang ada, fungsi pelayanan umum, agama dan pendidikan. Lalu kemudian realisasi dari masing-masing fungsi. Jadi pelayanan umum dengan anggaran Rp3,9 triliun sekian, itu realisasinya sampai dengan terhitung tanggal 23 Juni 2015 ini adalah sebesar Rp904.421 miliar sekian yang itu setara dengan 22,78% dari total anggaran. Selanjutnya terkait dengan fungsi agama, itu anggarannya sebesar Rp6,9 triliun sekian. Realisasinya sampai dengan saat ini baru 1,4 sekian triliun sehingga prosentasenya adalah 20,97% dan fungsi yang terakhir, pendidikan adalah Rp49,4 triliun sekian anggarannya sementara realisasinya 4
Rp11,1 triliun yang setara dengan 22,57%. Jadi secara keseluruhan dari Rp60.291 triliun sekian, realisasinya secara keseluruhan adalah Rp13.505 triliun sekian dan itu artinya adalah 22,40%. Sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ini, penyerapan anggaran tertinggi dicapai oleh program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan Kementerian Agama yaitu 25,44% dan penyerapan terendah sampai dengan saat ini ada pada program Bimas Budha yaitu 13,36% yang untuk lebih jelasnya itu kami paparkan di dalam tabel kedua di halaman 9 pada bahan yang kami bagikan kepada bapak/ibu sekalian. Tabel 2 menjelaskan tentang program, ada 11 program lalu anggarannya, realiasinya dan prosentasinya. Selanjutnya terkait dengan realisasi ini pada tabel ketiga di halaman 10, kita bisa melihat dari satuan kerja baik pusat maupun daerah maka realisasi dari anggaran yang ada bisa kita lihat pada tabel 3 yaitu prosentasinya untuk pusat, baru 9,83% sementara daerah itu 23,11% dari total anggarannya. Jadi memang nanti kami akan menjelaskan kendala-kendala kenapa memang khususnya pusat masih kita nilai minim realiasinya ini. Selanjutnya, Saudara Ketua dan para Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Berdasarkan jenis belanja, sebagian besara anggaran Kementerian Agama digunakan untuk belanja pegawai yang mencapai 58,23% dari total anggaran atau sebesar Rp35.125 triliun sekian. Belanja pegawai ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan bagi 228.264 pegawai negeri sipil Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Jadi memang kami memiliki pegawai memang luar biasa besarnya, kami ingin ulangi 228.264 PNS termasuk di dalamnya tentu para guru, dosen, para penyuluh agama. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja secara lebih jelas bisa kita lihat pada tabel 4 pada halaman 11 berdasarkan pembagian kolom jenis belanja yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial lalu anggaran tahun 2015 lalu kemudian realisasi dan terakhir adalah kolom serapan prosentasi dari realisasi tersebut. Bapak Ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati. Kendala pelaksanaan anggaran dari semua yang kami paparkan baik berdasarkan jenis belanja, berdasarkan satuan kerja dan berdasarkan satuan program maka secara umum kami bisa simpulkan sejauh ini ada 4 hal yang menjadi kendala mengapa realisasinya sampai dengan saat ini sesungguhnya secara jujur kami bisa sampaikan belum memuaskan kami, masih jauh dari harapan kami sesungguhnya. Pertama adalah karena adanya pengalihan anggaran perjalanan dinas termasuk yang melekat pada kegiatan sehingga kegiatan tidak dapat dijalankan. Yang kedua adalah karena ada kebijakan tidak melaksanakan kegiatan di hotel beberapa waktu yang lalu yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang itu kemudian secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan antrian penggunaan fasilitas kantor yang terbatas. Ketiga, karena adanya perubahan bantuan sosial, ini yang cukup besar dari akun 57 ke akun 52 ke belanja barang dan yang keempat adalah perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) ke kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar). Perubahan ini tentu memerlukan waktu yang tidak pendek sehingga kemudian membawa implikasi pada realiasi anggaran tersebut. Maka menyadari bahwa sejumlah kendala dan hambatan yang dihadapi dapat berpengaruh pada kinerja Kementerian Agama. Berbagai upaya dan langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan telah coba kami upayakan antara lain pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja di Kementerian Agama agar segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi sosialisasi ini tentu terkait dengan khususnya pada perubahan akun 57 menjadi 52 itu dan tentu yang kaitannya dengan perjalanan dinas, penggunaan hotel dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dilakukan pemisahan anggaran yang kegiatannya melekat pada anggaran perjalanan dinas sehingga anggaran kegiatan terlepas dari anggaran perjalanan dinas. Ketiga, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan diluar kantor sesuai amanat Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2015 Pasal 3 yang menyatakan bahwa seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah 5
daerah menyusun petunjuk teknis beserta standar operasional prosedur mengenai tata kelola kegiatan pertemuan atau rapat diluar kantor dan tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan atau rapat diluar kantor yang efektif dan efisien. Perlu kami sampaikan belakangan lalu kemudian muncul kebijakan dari Kantor Kemenpan RB bahwa dimungkinkan melakukan aktivitas pertemuan kegiatan di hotel dengan beberapa ketentuan, beberapa persyaratan yang itu tentu membantu kelancaran pelaksanaan program kami. Dan yang keempat adalah perlunya dilakukan penjajakan kerjasama dengan lembaga atau Kementerian diluar Kementerian Agama agar kegiatan Kementerian Agama dapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas kantor, lembaga atau Kementerian lain tersebut. Selanjutnya pada bagian kedua, kami ingin menyampaikan tentang rencana APBN Kementerian Agama di tahun 2016. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tertanggal 15 April 2015 tentang pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 maka Kementerian Agama memperoleh pagu indikatif sebesar Rp60.451.214.009.000,- dari usulan Kementerian Agama awalnya sebesar Rp73.491.088.141.000,-. Pagu indikatif tersebut sebagian besar anggaran dialokasikan untuk fungsi pendidikan yaitu sebesar Rp48.826 triliun sekian atau setara 80,77% dari pagu indikatif dan anggaran non pendidikan untuk fungsi agama dan fungsi pelayanan umum sebesar Rp11.624 triliun sekian yang setara dengan 19,23%. Secara lebih jelas bisa dilihat pada tabel 1 di halaman 13, berdasarkan fungsi agama, pendidikan dan pelayanan umum maka anggaran dalam bentuk rupiah dan prosentase kami paparkan dalam tabel 1 tersebut. Tabel tentang pagu indikatif tahun 2016 berdasarkan fungsi. Selanjutnya berdasarkan program maka pagu indikatif tahun 2016 tertera pada tabel kedua di halaman 14. Ada 12 program. Ini dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program kerukunan antar umat beragama dan seterusnya sampai yang nomor 12, program litbang dan diklat maka dibanding dengan APBNP tahun 2014, usulan RAPBN di 2016 itu tercantum pada kolom keempat dan kemudian pagu indikatifnya pada kolom yang paling kanan. Masing-masing sesuai dengan programnya masingmasing. Selanjutnya berdasarkan jenis pengeluaran. Sebagian besar pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2016 dialokasikan untuk memenuhi belanja operasional yaitu belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp31.778.936.598.000,- atau 52,6% dan untuk kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah RKP dan Kementerian dan Lembaga sebesar Rp28.672.275.411.000,- atau sebesar 47,4% yang secara rinci bisa kita lihat pada tabel ketiga, tabel pagu indikatif tahun 2016 berdasarkan jenis pengeluaran di halaman 15 pada bahan yang kami bagikan ini. Berikutnya adalah mengenai rencana kerja pemerintah, RKP Tahun 2016. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. RKP Kementerian Agama tahun 2016 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 dan renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019. Oleh karena itu RKP tahun 2016 harus memberikan jaminan ketercapaian sasaran dan target pembangunan nasional 5 tahun yang telah ditetapkan pada bidang keagamaan dan bidang pendidikan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP perlu mendapatkan prirotas penganggaran pada RAPBN 2016. Berdasarkan kesepakatan dalam trilateral meeting, ditetapkan bahwa kegiatan prioritas RKP dan KL tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama memperoleh alokasi anggaran 6
sebesar Rp28.672.275.411.000,-. Kegiatan prioritas RKP dan KL berdasarkan program dapat dilihat dalam tabel keempat pada halaman 16 itu. Jadi ada 11 program anggaran RKP baik pendidikan, non pendidikan dan jumlah rupiahnya tercantum pada tabel keempat tersebut. Selanjutnya terkait dengan kegiatan prioritas RKP dan KL Kementerian Agama tahun 2016 bidang agama, antara lain: 1. Peningkatan kualitas penyuluhan agama 2. Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan haji 3. Bantuan pembangunan atau rehab tempat ibadah 4. Pengadaan kitab suci dan buku agama 5. Revitalisasi asrama haji 6. Operasional PPIH embarkasi dan PPIH Arab Saudi, panitia penyelenggara haji maksudnya ini 7. Pemberian bantuan operasional FKUB provinsi dan kabupaten/kota 8. Pembangunan sekretariat bersama KUB 9. Peningkatan sarana prasarana pelayanan pencatatan nikah 10. Pemberian bantuan wakaf produktif dan 11. Sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan kegiatan prioritas RKP dan KL Kementerian Agama tahun 2016 bidang pendidikan antara lain: 1. Penyediaan BOS, MI, MTs, MA, PPS Ula, PPS Wusto, PPS Ulya dan sekolah menengah keagamaan kristen khatolik 2. Program Indonesia Pintar untuk siswa MI, MTs, MA, PPS Ula, PPS Wusto, PPS Ulya dan sekolah menengah keagamaan kristen atau khatolik 3. Pembangunan ruang kelas baru MI, MTs, MA 4. Rehabilitasi ruang kelas MI, MTs, MA 5. Pembangunan ruang ruang perpustakaan MI, MTs, MA 6. Pembangunan ruang laboratorium MTs, MA 7. Peningkatan kualifikasi guru madrasah 8. Beasiswa D3 dosen PTA 9. Sertifikasi guru dan dosen 10. Pemberian tunjangan profesi guru dan dosen 11. Akreditasi madrasah dan program studi pada PTA 12. Bantuan rehabilitasi pondok pesantren dan madrasah diniyah 13. Peningkatan sarana dan prasarana PTA, dan terakhir 14. BOPTN. Adapun terkait dengan usulan tambahan anggaran pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2016 maka berdasarkan trilateral meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama pada tanggal 30 April 2015 yang dilanjutkan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2015 tentang pembahasan pagu indikatif tahun 2016, Kementerian Agama telah menyampaikan beberapa catatan terkait dengan pagu indikatif Kementerian Agama yaitu catatan kami: 1. Kementerian Agama telah menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk membiayai beberapa kegiatan prioritas dan belanja operasional, belanja pegawai yang anggarannya belum terpenuhi pada pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. 2. Usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pemenuhan anggaran pada kegiatan antara lain: - Tunjangan profesi guru PNS dan non PNS yang terhutang 7
-
Tunjangan profesi guru non PNS yang telah memperoleh SK impassing Tunjangan khusus guru di daerah 3T BOP penyelenggaraan madrasah diniyah, takmiliyah dan pendidikan al quran Pembangunan asrama pontren Rehabilitasi asrama pontren Penyelenggaraan program wajar dikdas dan kesetaraan paket a, b, c pada potren salafiyah ula, wusto dan ulya, Peningkatan sarana dan prasarana PTAN Peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI Bimbingan kurikulim bagi guru PAI Menambah sasaran objek pemeriksaan (audit) untuk tujuan tertentu Tambahan unit cost bantuan operasional KUA Tambahan unit cost honor penyuluh agama non PNS Pengalihan kegiatan yang dibiayai oleh BPIH untuk pemenuhan indirect cost , ini secara khusus karena mengakomodasi harapan Panja BPIH beberapa waktu yang lalu. Diklat pra jabatan CPNS, Penelitian kehidupan beragama dan pendidikan Rehabilitasi gedung Bayt Al quran Rehabilitasi gedung Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota Pengembangan dan pelaksanaan assassment pegawai Pembangunan keterbukaan informasi publik Bimtek penyusunan laporan keuangan berbasis aktual
Maka untuk membiayai kekurangan tersebut, Kementerian Agama mengajukan usulan tambahan anggaran sebagai bahan penetapan pagu anggaran sebesar Rp13.774.081.315.100,- dan secara rinci usulan tambahan anggaran berdasarkan program dapat dilihat pada tabel 5 yang ada pada halaman 19. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN Kementerian Agama tahun 2015 dengan harapan tentunya bisa mendapat dukungan dan persetujuan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang selama ini telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap peningkatan kinerja Kementerian Agama. Demikian. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Pimpinan, kepada Ketua Komisi. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Menteri. Demikian tadi Saudara-Saudara, kita telah mendengarkan penjelasan terhadap 3 pertanyaan pokok yang disampaikan oleh Komisi VIII pada pagi hari ini. Di tangan saya sekarang ini sudah banyak ini lembar pengajuan pertanyaan. Sebelum itu saya kira ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya Pak Menteri. Yang pertama, soal penyerapan. Menurut saya memang penyerapan ini masih jauh dari yang diharapkan dan itu bisa dipahami untuk bantuan sosial termasuk diantaranya bantuan sosial dalam bidang pendidikan itu kendala yang disebutkan disini, empat hal ini saya kira itu sangat masuk akal 8
karena juga ini sudah menjadi perhatian kita semua tetapi kalau saya lihat dari realiasasi anggaran misalnya dalam belanja barang dan belanja modal, itu sampai satu semester pertama ini juga masih rendah dan tentu belanja barang dan modal ini, itu tidak bisa dijadikan argumen, empat alasan itu tidak bisa dan pasti tidak akan mungkin masuk pada alasan-alasan itu dan karena itu mungkin kita juga ingin mendengar alasan apa sehingga belanja modal dan barang itu belum bisa direalisasaikan. Kenapa? Karena saya khawatir ini Kementerian Agama kan anggarannya Rp60 triliun sekian. Sampai hari ini baru 22,40% yang terealisasi, tinggal 6 bulan lagi. Apakah anggaran yang Rp60 triliun itu bisa direalisasikan sampai akhir tahun atau tidak. Kemudian di akhir pernyataan tadi, Pak Menteri menjelaskan akan mengusulkan anggaran tambahan pada 2016. Kalau misalnya tahun ini saja penyerapannya rendah, bagaimana Komisi VIII bisa merestui atau menyetujui untuk penambahan anggaran. Ini mungkin harus menjadi perhatian kita karena saya lihat ini belanja barang dan belanja modal itu baru 14% untuk barang kemudian modalnya itu Cuma 300% dan itu juga belum ada juga rinciannya yang barang dan modal itu, apa yang mudah, apa yang paling mudah dikerjakan dan yang paling sulit dikerjakan itukan perlu juga kita mendengar rinciannya yang terkait hal itu. Saya kira itu beberapa catatan yang pertama. Saya sebetulnya ada beberapa catatan lain tapi saya beri kesempatan kepada Anggota dulu untuk melakukan review sekaligus memberikan respon terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Yang pertama saya persilakan kepada Pak Maman, setelah itu nanti Ibu Endang Maria. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Terima kasih Pimpinan. Seluruh Anggota Komisi VIII, Bapak Menteri Agama beserta Pak Sekjen, Dirjen dan semua yang hadir. Yang pertama saya mengapresiasi program pemantapan kerukunan intra dan antar umat beragama baik dalam misi, lalu dalam tujuan. Yang saya tanyakan adalah pertama ketika konsinyering kemarin dengan beberapa Dirjen, perhatian terhadap kerukunan umat beragama itu justru tidak terlihat karena yang lebih kepada penguatan lembaga pendidikan dan bimbingan masyarakat tetapi pelibatan masyarakat untuk menguatkan toleransi, inter dialog, inter fight dialog justru tidak muncul. Yang kedua justru ketika ini menjadi program yang sangat menarik ditengah gencarnya kelompok-kelompok in tolerance dan kelompok-kelompok radikal dengan cara yang masih menggunakan social media juga masuk di masyarakat justru dalam paparan Menteri itu tidak diusulkan dalam pengusulan anggaran. Saya baca itu di halaman 19. Inikan aneh menurut saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin bertanya tentang kalau tadi ada kendala lalu apa sih progress dalam mengatasi kendala itu misalnya sampai hari ini saya dari Dapil Subang, Sumedang, Majalengka mendapatkan laporan bahwa BOS lalu tunjangan guru honorer, sertifikasi dan sebagainya, dari mulai januari belum cair malah Jawa Barat mau demo besar-besaran katanya. Saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Menteri, kalaupun itu menjadi kendala, apa sih yang sekarang sedang dilakukan. Pak Ketua Komisi VIII sudah melakukan interupsi ketika di Paripurna tapi kita ingin tahu sampai sejauhmana Kemenag ini betul-betul bisa membela atau memberikan solusi kepada masyarakat di bawah. Kepala sekolah saya sudah jual motor Pak Menteri untuk bayar itu. Saya pun sudah diminta duit reses itu sudah diambil mereka karena mau lebaran di saya ada sekitar 2.000 santri, ada sekitar 80 orang guru. Yang terakhir ini sekedar ini saja bahwa koordinasi antara Menteri lalu Eselon I ke bawah dan lain sebagainya itu terlihat tidak terlalu bagus. Beberapa kasus misalnya adalah soal waktu kita soal haji. Berkali-kali di tingkat Pak Menterinya oke ke bawahnya kita lakukan rapat tapi tidak disampaikan dan lain sebagainya dan itupun terjadi misalnya di beberapa kejadian. Saya tadi ditelepon 9
Dirjen Bimas Islam, guru saya Pak Mahasin. Saya kirimkan surat untuk Pak Menteri datang, Pak Dirjen datang lalu ketika itu saya ketemu dalam acara di Surabaya, ada soal wakaf dengan PBNU, saya undang lagi dan beliau katakan sibuk. Ternyata saya rasa ada surat yang tidak sampai dari bawahannya. Inilah yang sebenarnya koordinasi ini yang menjadi hal penting. Sekali lagi, kami berkalikali Komisi VIII, ketua, para pimpinan mengundang Kapoksi, kami ingin menjadikan Departemen Agama ini menjadi bagian pokok dari bagaimana Nawacita menghadirkan negara ini betul-betul ada. Sekali lagi kami berangkat dari ingin, karena ini semua orang-orang yang lahir daripada agama, mencintai agama tetpai dengan spirit etos kerja dan koordinasi yang lemah justru yang memperlihatkan sisi bahwa nilai keagamaannya melemah. Tiga poin itu Pak Menteri, terima kasih ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Kalau Pak Maman ini cocok jadi menterinya Pak Jokowi ini. Asal sudah bicara Nawacita terus tidak pernah lupa karena Nawacita inikan sudah seperti barang apa begitu kan. Saya perhatikan betul lho kalau Pak Maman sudah bicara, Nawacita kan begitu. Sementara kita semua ini masih cita-cita terus kan? Jangan-jangan itu penyerapan anggaran yang untuk sebagai persebaran dan yang lain sebagainy aitu juga nanti terkendala juga itu. Berikutnya Ibu Endang Maria, setelah ini Pak Mustaqim. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Terima kasih Pak Pimpinan. Bapak Kemenag beserta seluruh jajarannya. Nama Endang Maria Astuti dari Dapil Jateng IV, Wonogiri, Karang Anyar, Sragen. Jadi saya tadi sempat mendengarkan tentang visi misi dari Kemenag. Sedikit terhenyak saja saya melihat Pak Ketua juga nampaknya tadi sedikit senyum-senyum ketika pemaparan visi misi. Cuma saya tidak tahu senyumnya apakah karena menerima SMS atau sama pikiran sama saya. KETUA RAPAT: Sebentar, karena ada kata gotong royong saja disitu. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH): Oh ya sama berarti. Jadi begini Pak, sedikit tergelitik ketika penyampaian visi misi. Mengapa saya tergelitik? Adalah mestinya ini mampu diimplementasikan oleh seluruh Kemenag dan jajarannya tapi kenyataannya itu jauh dari panggang. Jadi ini sekedar tulisan visi misi saja begitu, prakteknya nol persen. Kemudian kalau kita lihat anggaran yang ada disini yang tadi sudah dipaparkan, ini ternyata saya juga sedikit kecewa karena harapannya justru Kemenag ini mampu membawa perubahan yang sangat signifikan di tataran grass root, di masyarakat karena justru bobrok atau majunya bangsa inikan ada disitu tetapi bagaimana mau memajukan bangsa kita, bagaimana cita-cita Jokowi, apa Pak Maman, Nawacita ini mampu terealisasi ketika yang diharapkan satu-satunya kementerian yang mampu merubah revolusi mental katanya ternyata jauh dari harapan termasuk ketika pembuatan laporan inipun mencerminkan bahwa mohon maaf, ini SDM nya belum bisa sesuai dengan harapan. SDM yang kita harapkan belum sesuai dengan harapan. Itu intinya dan ini juga dari serapan anggaran 10
sebagaimana yang juga sudah dipaparkan oleh ketua baru sekian. Bagaimana kita akan mendukung untuk penambahan agar supaya ini bisa lebih spektakuler padahal disitu mohon maaf, disitu ada Kabagdiklit yang mestinya ini mampu membuat grand design agar supaya Kemenag ini memang sesuai dengan visi misi namun kenyataannya sangat jauh dari harapan. Anggarannya terserapnya padahal 25% sendiri, litbang tetapi kenapa ini tidak mampu mem-push semua baik program maupun daya dukung untuk Kemenag ini bisa cepat programnya ini bisa sampai ke masyarakat, implementasinya bagus padahal disitu juga sudah ditunjang juga dengan program anggaran pelaksanaan tugas teknis Kemenag itu tidak sedikit. Untuk sarana aparatur juga tidak sedikit tapi kenapa ini juga belum berhasil. Jadi mohon maaf ketua, itu menurut secara pribadi menurut saya perlu dipertimbangkan mau jika akan ditambah, itu harus apanya yang perlu dipertimbangkan, apanya yang ini mau ditambah sementara SDM dengan anggaran yang sedemikian saja belum mampu terlaksana dengan baik. Jadi peningkatan sarana aparatur ini apakah habis diseragam saja atau bagaimana sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja dari aparatur Kemenag itu sendiri karena terlihat dari beberapa laporannya memang mohon maaf belum bisa kualified dan kita menganggap masih seperti copy paste. Terima kasih Pimpinan . Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam. Kalau Ibu Maria ini tidak cocok jadi Menteri Jokowi karena dia menyebut Nawacita, cita-cita Jokowi kan? Mestinya kan Nawacita Jokowi, masa cita-cita Jokowi. Pasti kalau Jokowi dengar pasti marah itu. Berikutnya Pak Mustaqim, setelah ini Ibu Sarah. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan Sidang dan selamat datang Pak Menteri Agama beserta jajaran dan kawan-kawan dari Anggota Komisi VIII. Saya Mustaqim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dapil Jawa Tengah VIII, Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Sebelum masuk ke pertanyaan teknis Pak Menteri, saya kurang lebih sekitar dua tahun ini juga terbawa ikut galau tentang sebuah eksistensi Departemen Agama sedemikian banyaknya isu, sedemikian banyaknya rumor, sedemikian banyaknya hujatan yang kalau dipilah kemudian selama masa kesempatan kunjungan selaku anggota Dewan baik yang sifatnya resmi kunker maupun yang pribadi reses maupun yang Kun Dapil, itu banyak fenomena-fenomena kecil yang itu kalau dibiarkan akan menggelembung menjadi dahsyat sekali. Sebagai sample pada tataran terkecil, reses saya terakhir itu saya selalu menghadirkan kepala-kepala sekolah MTs khususnya dan MILIAR dan hampir semuanya ada dua, ada mereka yang statusnya PNS diperbantukan di MILIAR maupun MTs swasta tapi ada juga yang masih swasta murni, sudah menjadi kepala sekolah disitu dan hampir pertanyaannya itu seragam, pertanyaan pertama adalah selalu membandingkan dengan tata kelola kepegawaian dengan Diknas dimana mereka merasa sangat jauh untuk diopeni secara baik. Ujung daripada kegalauan ini adalah adanya sebuah isu yang menjadi .... untuk minta disamakan saja dengan Departemen Pendidikan bahkan kalau perlu dikembalikan ke dinas pendidikan, disamakan. 11
Kemudian pada tataran yang berbeda kami juga dari contoh bersifat dengan lembagalembaga nasional yang terkait dengan penyelenggaraan hai yaitu dengan banyaknya asosiasi-asosiasi dan memang meskipun ini sudah sempat disinggung kemarin dengan Dirjen PHU tapi pada perspektif yang berbeda yang mau saya ungkapkan pada grand design tingkat kementerian adalah bahwa dari 351 yang berizin resmi dari 650-an yang ada, itu hampir pada saat saya menjadi narasumber di acara Bandung, mereka itu sudah mulai menuntut adanya liberalisasi penyelenggaraan haji, artinya swastanisasi murni. Ini semua adalah berlaku disetiap tataran dan disetiap elemen Pak Menteri sehingga saya menjadi galau karena kita sama-sama paham dan saya juga sangat menyadari kesejarahan Kementerian Agama dari mulai proses peralihan tahun 45 dimana dengan hilangnya sebagaian dari sila 1 kemudian dikompromikan dan akhirnya lahirlah sebuah Kementerian Agama untuk bisa mengadopt kepentingan seluruh umat beragama dan khususnya umat islam yang majority. Tetapi dengan perkembangan yang sungguh menjadi transdental seperti sekarang ini maka apa sebetulnya grand design Pak Menteri agar eksistensi Departemen Agama itu menjadi tetap, semakin kokoh tetapi juga sekaligus mampu mengadaptasi dari perkembangan yang terkadang diluar dari kontrol kita sendiri, itu yang pertama Pak Menteri yang sifatnya grand design Kementerian Agama. Yang kedua saya kepada tabel 3 khususnya. Ini yang sempat disinggung baik oleh Pak Sekjen maupun Pak Dirjen Pendis kemarin bahwa terkait dengan fungsi anggota Dewan, ini mohon maaf Pak Menteri karena ini sempat diungkap oleh Pak Pendis beberapa kali bahwa terkait dengan eksistensi Anggota Dewan berkaitan dengan aspirasi, itu menspesifikasikannya adalah kepada alokasi pusat dan kemarin juga saya sempat menggali lebih jauh karena saya bertanya secara konkrit, sebetulnya ada dua pertanyaan ini. Pertama adalah sebetulnya proporsi pusat itu tentunya adalah umumnya adalah lebih kecil dan sekarang saya lihat lebih konkrit kurang lebih hanya sekitar 5%. Oleh karena itu sesungguhnya ketua, itu jangkauan kita itu tidak ada sama sekali terhadap yang 95% dari yang 5% pun jangkauan kita itu hanya akan semakin lebih kecil lagi sehingga pertanyaan kedua yang belum terjawab waktu itu adalah seberapa jauh tangan-tangan yang pusat itu mampu melakukan pengendalian ke daerah, ke Satker-Satker yang kita tahu secara organisasi nomenklatur itu bersifat vertikal ke atas. Pada saat yang bersamaan, seberapa besar menempatkan para Anggota Komisi VIII untuk mampu juga mendeteksi atau bahkan ikut terlibat di dalam sebuah pengawasan karena beberapa, mohon maaf, saya sudah praktek di lapangan, saya sudah ketemu dengan mengumpulkan Kemenag di Dapil saya dan juga di beberapa daerah seperti saya di Bengkulu, itu mereka merasa lebih takut Pak ketua kepada vertikal ke atas daripada kepada Anggota DPR RI Komisi VIII Pak padahal kita tahu dananya itu adalah dana vertikal yang otomatis bukan lagi kepada Pemda tapi justru kepada Komisi VIII. Ini bagaimana ini untuk bisa ini karena tentunya ini akan menjadi sebuah letupan-letupan baru setelah melihat proporsi yang sungguh sangat fantastis sekali karena 90% dan dua pertanyaan itu belum terjawab sampai sekarang. Yang ketiga, spesifik kepada. KETUA RAPAT: Ini berapa poin ini? 10. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): 5 Pak. KETUA RAPAT: Ya dipersingkat. 12
F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Oke, Pendis. Sesuai dengan misi di poin nomor 7 terkait dengan pendidikan. Eh, nomor 6, maaf. Kemudian dilihat di halaman 5, saya agak terkaget-kaget bahwa terkait dengan Pendis itu terkait khususnya dengan siwa-siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Setara dengan SD, itu ternyata dalam RPJPM sampai 2019 itu angka rata-rata turunnya itu ternyata tidak signifikan baik yang setara SD maupun yang setara SMP. Kemudian saya jadi berpikir, ini bagaimana mungkin sebuah visi yang idealis kayak tadi dijabarkan dalam misi yang mulai konkrit tapi begitu acara pelaksanaanny ajauh panggang dari api. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan dan bagi saya tidak masuk akal ini, penurunan angka putus sekolah, indeksnya itu sangat minim sekali. Berhubung ini banyak sekali pertanyaan saya cukupkan dulu, saya cukupkan dulu. KETUA RAPAT: saja.
Kalau masih ada dipersingkat, jangan penjelasannya luas seperti kuliah, langsung bertanya
F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Baik, masih berkaitan sama Pendis. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam proses untuk mencoba menaikkan anggaran bahkan saya lihat di tabel usulan kenaikan anggaran, jumlah kenaikannya bahkan nilainya sampai hampir Rp11 triliun. Kalau ini kemudian terkait dengan misi dan program yang menurut saya itu kelihatan sekali masih resistennya itu masih tinggi sekali, apa artinya Komisi VIII itu untuk serta merta langsung menyetujui Pendis itu akan mengalami kenaikan sampai Rp11 triliun. Oleh karena itu, itu indikator, parameter, itu harus dilakukan revisi ulang untuk menuju yang jauh lebih baik lagi. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Kalau yang terakhir itu karena memang sudah cukup, tidak ada lagi kan? Sudah tidak ada lagi kan? Ya sudah nanti sesi kedua. Jadi Pak Menteri, ini Pak Mustaqim ini sering-sering diundang buka puasa saja. Kan kalau sering diundang buka puasa kan silaturahimnya banyak, itu penjelasan banyak. Jadi kalau dijelaskan disini semua kan tidak tuntas. Ada ini beliau ini beberapa ungkapan tadi seperti fenomena, iya kan, ada kalimat-kalimat itu tadi. Fenomena itu judul acara televisi Pak. Ada itu kalua tidak salah itu tengah-tengah malam itu. Kemudian ada istilah takut segala macam itu, galau, Ini Pak Mustaqim ini harus sering diajak buka puasa, itu saja pokoknya kuncinya. Baik Ibu Sarah, nanti setelah ini Pak Chairul Muna. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Syaloom Om swastiastu, nama budaya, 13
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bapak/ibu sekalian, Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VIII yang saya hormati. Menteri Agama beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Pimpinan saya minta izin, jarang sekali di rapat dengan Kemenag ini saya bicara jadi mungkin rada numpuk, saya coba singkat, padat dan tepat. KETUA RAPAT: Yang penting jangan seperti kuliah. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Siap bapak, bukan orang untuk kuliah. Pokoknya ini betul-betul ada 4 hal, 4 hal yang ingin saya dalami. Kalau saya lihat pasti rekan-rekans disini banyak yang akan bicara lebih detail kepada apa yang telah diutarakan atau apa yang telah diungkapkan hari ini tetapi saya ingin melihat gambaran lebih luasnya. Yang pertama, jadi empat hal ini yang pertama itu tentang pendataan, yang kedua tentang bersama dengan Pak Maman tadi tentang FKUB, yang ketiga berhubungan dengan perlindungan anak dan ketahanan keluarga dan yang keempat tentang proporsionalitas. Yang pertama tentang pendataan. Selama kami memang kemarin melakukan konsinyering, ada hal-hal yang memang sangat memprihatinkan bagi kami bahwa hanya ada mungkin beberapa Dirjen yang memberikan kami data yang bisa kami lihat terutama data umat beragama dan seterusnya yang dimana itu bisa memberikan kami gambaran untuk mengevaluasi kinerja dan ketepatan sasaran program Kementerian karena contohnya ada mungkin sedikit missed komunikasi atau kesalahpahaman antara satu dirjen dengan sekretaris jenderal dimana ada satu daerah, contoh kemarin saya yakin juga mungkin Bu Itet akan mengungkapkan hal ini karena berhubungan dengan Dapil beliau dimana mungkin daerah tersebut banyak penduduknya yang beragama tertentu tetapi pem-Bimasnya tidak ada sampai level kabupaten sedangkan sekretaris jenderal mengatakan “tidak mungkin, sudah pasti ada”, ini mana yang benar. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya bisa. Jika kami mendapatkan data tersebut, kami bisa membantu untuk mengevaluasi terutama yang berhubungan dengan Dapil kami. MENTERI AGAMA RI: Mohon izin Pak ketua, melalui Pak Ketua. Kalau bisa disebutkan nama daerahnya Bu, supaya kami mudah menindaklanjuti nanti. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Itu Dapil Bu Itet, salah satu ... Lampung, bapak. Itu berhubungan dengan langsung saja kalau begitu dengan Bimas Hindu yang memang disitu kami tidak perlu mendapatkan informasi dari Dirjen bahwa Pem-Bimas-nya tidak sampai ke level kabupaten sedangkan Lampung itu salah satu daerah yang cukup banyak penduduknya itu beragama hindu, ini catatan saja, mungkin pertanyaan. Saya lebih menekankan kepada pendataan yang bisa kami dapatkan untuk membantu. Catatan lagi, itu datanya sebenarnya pertanyaan saya tentang data. Data diambil dari mana? Apakah itu dari istilahnya “Oh, catatan yang ada di data yang ada di untuk KTP yang memang sudah terdaftar”. Karena misalnya 14
kalau gereja-gereja itu sudah pasti ada daftar jemaat tetap biasanya dan catatan tambahan, tidak semua masyarakat merasa bisa mengemukakan kepercayaannya masing-masing. Kenapa? Satu karena stigma. Mungkin karena ada yang berubah keyakinan atau berubah agama tapi tidak bisa menyatakan keyakinan mereka karena stigma yang ada di masyarakat, ini berhubungan dengan poin saya yang berikutnya. Tapi yang kedua, itu juga berhubungan dengan mohon maaf, kami pun juga telah menerima beberapa masyarakat yang bahwa mereka tidak masuk di dalam daftar yang ada saat ini, mungkin karena keyakinannya tidak masuk dalam golongan tertentu, belum diakui. KETUA RAPAT: Langsung disebut saja bu, misalnya supaya jangan, biar cepat ini, mau agama, mau apa ini terbuka tidak ada masalah. Inikan berarti keyakinan yang seperti itu, langsung disebut saja. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Maupun Ahmadiyah dan seterusnya yang mungkin sampai saat ini pun juga kesulitan untuk mendapatkan paham mereka sebagai manusia bahkan untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dan setara begitu, sampai sekarang sudah 9 sampai 10 tahun mereka juga tinggalnya tidak mendapatkan tempat tinggal yang sesuai dan seterusnya. Ini hanya, terutama untuk anak-anak yang memang lahir di tempat pengungsian. Jadi keprihatinan saya pribadi. Lalu berikutnya maaf, tentang program kerukunan umat beragama. Sama seperti Kyai Maman tadi, kami merasa cukup prihatin padahal kalau mendengar dari kampanye kemarin itu kan revolusi mental itu salah satu slogan yang digunakan yang luar biasa oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan yang kami lihat saat ini memang kalau revolusi mental itu sepertinya semua bisa dijawab dengan kartu-kartu yang ada termasuk Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera tetapi masih menggunakan data, sekali lagi data yang tidak sesuai atau belum jelas. Masih harus diverifikasi tetapi masih banyak yang sudah dibagi-dibagi. Ini dari Dapil saya sendiri, saya sudah menerima SMS masukan dari salah satu konstituen bahwa “Oh, anak saya tidak bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena saya sampai saat ini belum diakui, belum masuk ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera” dan karena orang tua tidak terdaftar di KKS atau belum, maka anaknya tidak bisa mendapatkan KIP. Ini hubungannya seperti ini, tolong berhubungan dengan program kerukunan umat beragama ini sebenarnya ini bisa salah satu gebrakan untuk revolusi mental ini, Nawa Cita ini dan seterusnya tetapi pertanyaan saya berhubungan dengan data yang telah diberikan ini, saya melihat di halaman 4, nilai indeks kerukunan umat beragama. Targetnya 2018-2019 hanya kata baik. Ini bagaimana mengevaluasi atau memonitor baiknya itu seperti apa? karena seperti yang saya katakan tadi masih banyak daerah-daerah dimana orang merasa tidak bisa mengemukakan secara bebas kepercayaan mereka karena masih ada stigma, contoh, mohon maaf, di Jawa Barat bagian selatan, saya tahu persis ada orang-orang yang tidak bisa berbisnis hanya untuk berdagang hanya karena mereka dikenal “Oh, itu keluarga kristen jadi tidak ada masyarakat yang mau membeli dari mereka”, itu masih terjadi. Lalu yang berikutnya, langsung saja ke bahwa kami di Komisi VIII sudah membentuk Panja Perlindungan Anak. Berhubungan dengan perlindungan anak, tentunya kita selalu mencari-cari, selalu tidak bisa dihilangkan aspek moralitas yang itu tertanam mau tidak mau di Kementerian Agama yang berhubungan dengan moralitas. Jadi sekarang kejahatan kepada anak yang kita dengar ini dari orangorang terdekat. Apakah dari orang tua sendiri, dari tetangga, dari om dan tante, mohon maaf, contoh saja, ini bukan kuliah ya bapak tapi contoh saja satu saya gunakan, di Surabaya tahun 2012 saya bertemu dengan Kepolisian dimana orang tua asuhnya itu sebenarnya om dan tante dari anak ini. Dia sudah dijual dari usia 8 tahun, akhirnya diselamatkan usia 12 tahun dari industri seks. Ini dijual oleh 15
orang tua asuhnya sendiri, om dan tantenya sendiri dan seterusnya bahkan terhadap anak seperti di Sumbawa, saya mendangar dari Pak Hidayat beberapa hari yang lalu. Anak usia 12 tahun bisa membunuh dan mensodomi anak usia 8 tahun. Inikan luar biasa. Ini kita harus kemana? Tentunya harap diingat bahwa setahu saya Kementerian Agama ini adalah salah satu leading sector untuk Undang-Undang Pornografi dan kita sudah meratifikasi confention optional protocol on the sale of children, child prostitution dan child pornography, tolong ini menjadi perhatian juga dari Kementerian Agama yang berhubungan dengan kalaupun bukan untuk 2015, 2016 harus jadi perhatian. Salah satunya, pada saat kami melihat ini ketahanan keluarga masuknya dimana? Rupanya di Kementerian Agama ada tetapi hanya adanya di bawah bimbingan masyarakat islam tok, bukan di bawah apakah itu Sekretaris Jenderal atau dimana jadi hanya khusus di Bimas Islam, yang lain-lain tidak ada sedangkan yang kami inginkan ketahanan keluarga ini salah satu memang jadi pilar. Yang terakhir yang berhubungan dengan proporsionalitas, dengan data tentunya dan kebijakan. Mohon ini kami mungkin dari kalangan non muslim merasa melihat bahwa sampai saat ini mungkin anggaran tidak sesuai dengan proporsionalitas data. Pas kami tanyakan kepada dirjen-dirjen, oh karena memang misalnya di Sulawesi Utara sudah pasti itu mayoritasnya secara data itu kristen misalnya tetapi Bimas Kristen jauh dibawah anggaran disitu, di Sulawesi Utara itu waktu kami kunker kesana, jauh dibawahnya Pendis dan Bimas Islam dikombinasikan, berhubungan juga katanya karena “Oh, itu banyak madrasah dan seterusnya sedangkan kalau mungkin untuk sekolah-sekolah, itu hubungannya ini mereka yayasan swasta dan seterusnya. Jadi tolong ini diperhatikan karena apakah kita perlu kebijakan yang lebih kreatif karena kalau saya lihat inikan kita hanya perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat jangan tidak terpenuhi hanya karena kebijakan yang tidak bisa memadai, ini catatan saya. Dan yang terakhir tentang perguruan tinggi kristen. Itu kami dengar dari salah satu staf khusus bapak sebenarnya yang sangat ingin kami dukung, sampai saat ini belum ada perguruan tinggi kristen satu pun, alasannya hanya karena tidak ada satu pun doktor teologi kristen di Indonesia sedangkan ini bisa jadi kebanggaan kita bersama, kalau ada program 5000 doktor, kenapa kita tidak bisa ada program satu, satu saja untuk sekolah perguruan tinggi kristen. Itu terakhir dan saya terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. MENTERI AGAMA RI: Yang terakhir, dimana itu bu ya? Tempatnya dimana? F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Ini saya mendengarnya langsung dari staf bapak waktu itu waktu kami kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, saya lupa waktu itu yang pergi bersama dengan kami tapi saya selalu berpikir bahwa ada tapi rupanya yang memang itu khusus seperti yang dinyatakan ketua adalah bagian dari negeri tidak ada, jadi belum. KETUA RAPAT: Yang dimaksud itu perguruan tinggi kristen yang negeri kan? F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Betul bapak, negeri maksud saya. Negeri bapak, mohon maaf, negeri. Terima kasih. 16
KETUA RAPAT: Staf khusus yang mana dulu ini? F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Yang kemarin ikut bersama dengan kami dari Kementerian Agama, kunjungan kerja ke Sulawesi Utara. Saya mohon maaf saya lupa namanya. KETUA RAPAT: Itu bukan staf khusus, itu staf biasa saja. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Yang mewakili Kementerian Agama, mohon maaf. KETUA RAPAT: Iya, bisa dilacak kalau itu, sebentar lagi itu, sudah pasti ketahuan itu. F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Bisa ditanyakan ke sekretariat saya lupa nama, mohon maaf. KETUA RAPAT: Jadi Bu Sarah ini memang tidak kuliah, Cuma ceramah saja begitu kan? Baik, Pak Chairul Muna. Setelah ini Ibu Tri Murni. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan. Nama saya Choirul Muna, Dapil VI Jawa Tengah. Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, sama dengan Dapilnya Pak Menteri. Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang terhormat, Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Bapak Sekjen, semuanya yang hadir yang kami hormati. Terus terang dari apa paparan rekan-rekan semuanya ini tidak ada yang menggembirakan Pak Menteri. Kami juga sedih. Yang jelas saya hanya ingin menghimbau dan ini himbauan saya ini nanti Nuzul Quran saya sudah ada lima tempat untuk pengajian di Dapil VI saya akan katakan saya sudah bilang dengan Pak Menteri bahwa: Satu, mohon komunikasi dengan Komisi VIII yang lebih harmonis lagi ke depan. Jadi jangan sampai yang namanya antara menteri beserta dirjen-dirjen yang ada itu tidak tanggap sasmito dengan Komisi VIII. Barangkali yang tahu hanya Pak Menteri saja, sasmita ya, ini persoalannya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dicontohkan, amfilat yang ada contohnya 17
BNPB, karena apa? Karena yang memang terbaik BNPB. Saya harapkan Kementerian Agama lebih baik dari BNPB ke depan. Kemudian harus ada blue print, ada suatu apa yang dikatakan Pak Mustaqim, grand design ke depan. Berani untuk merubah nomenklatur seperti Kementerian Sosial karena kebutuhan-kebutuhan yang ada, ini sudah tidak menjangkau lagi Pak Menteri. Seperti misalnya kayak masalah yang berhubungan dengan umrah. Umrah sekarang ini sudah begitu banyak persoalna tapi tidak terakomodir di Kementerian Agama. Ini betul-betul harus ada perubahan nomenklatur yang khusus untuk bicara masalah umrah disana. Kemudian yang berhubungan dengan Pendis. Harus ada suatu ekspansi bahwa sekarang ini di Diknas, di Greting kemudian ada Dikdasmen, itu sudah menteri semuanya, masa di Pendis itu hanya selevel direktur. Makanya ke depan harus punya ekspansi yang lebih besar karena cakupannya lebih besar sehingga nanti persoalan-persoalan yang ada masalah guru, masalah apa yang dikatakan Pak Kyai Maman memang betul karena kemarin itu berbondong-bondong PGMI itu ke tempat saya mau demo ke Kementerian Agama, ke presiden dan DPR. Saya katakan, salah kalau ke DPR itu. DPR sudah begitu memperjuangkan bapak tapi dari Kementerian Agama yang kurang berani dengan persoalan-persoalan yang ada, saya katakan begitu. Kalau saya lihat kemudian masalah-masalah ini, saya mohon betul dan saya ingin mengerti seberapa jauh ekspansi Pak Menteri ke depan, persoalanpersoalan yang ada disini. Kemudian saya hanya ingin mendalami sedikit pendalaman persoalan-persoalan yang ada yaitu disini adalah belanja pegawai. Masalah belanja pegawai yang ada disini yaitu kalau kita lihat digunakan 228.264 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama di seluruh Indonesia termasuk guru, dosen dan penyuluh agama. Realiasi anggaran yaitu Rp10 triliun, baru 28% penyerapannya. Saya belum begitu paham Pak karena persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Agama yang ada sekarang ini yaitu mayoritas yang tidak tercover itu adalah pegawai guru swasta di sekolah swasta ataupun pegawai guru negeri yang ada di sekolahan negeri Diknas. AKPAI yang kemarin berbondongbondong banyak tunjangan yang masih ada keteledoran, mulai dari 2011-2014, akhirnya baru terbayarkan kemarin, ini ada suatu kesenjangan semacam itu. Kemudian yang kemarin itu sangat pada menangis di tempat saya itu, PGMI itu kemarin mengatakan bahwa saya mau lebaran ini, 50:50 ambil tabungan anak-anak yang ada di madrasah, separuh untuk anak-anak, separuh untuk kami Pak karena saya tidak digaji mulai dari bulan Januari, yang sangat memprihatinkan semacam itu. Oleh karenanya saya mohon ke depan persoalanpersoalan semacam ini jangan sampai terjadi lagi dan ini adalah menyentuh yang sangat bawah. Yang namanya Kepala MTs, itu kalau namanya berjalan dengan Kepala SMP itu malu Pak. Karena apa? Kepala SMP pakai mobil, MTs, sepeda motor saja tahun 1970-anggaran, ini persoalannya sudah sangat diskriminatif sekali. Oleh karenanya, makanya saya mohon untuk grand design Pak Menteri saya harapkan yang asli dari Dapil saya. Saya bangga manakala Pak Menteri itu akan lebih sukses dari menteri-menteri agama yang sebelumnya. Dan yang terakhir saya mohon kepada Pak Menteri, barangkali nanti untuk pendekatan ke depan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan haji karena ke depan masalah kesehatan haji ini urgent. Yang akan diserap lebih banyak yang lansia. Saya mohonkan pada saat nanti rapat kabinet dengan presiden, Pak Menteri Agama beserta Menteri Kesehatan untuk bicara pada presiden supaya presiden itu nanti bicara dengan Raja Arab Saudi, bagaimana bisa seperti negara lain yang bisa booking rumah disana jadi BPHI yang bisa digunakan selama satu tahun baik itu untuk haji maupun untuk umrah sehingga peralatan-peralatan yang ada disana itu tidak karatan, tidak macet dan lain sebagainya, ini barangkali yang saya haturkan. Sekian saja Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
18
KETUA RAPAT: Saya sebetulnya mau keras tapi tidak bisa. Sekeras-kerasnya Pak Muna ya seperti ini Pak, alhamdulillah. Cuma doanya tadi bagus itu. Mudah-mudahan menjadi menteri yang baik, lebih baik dari yang lalu dan yang akan datang. Jadi Menteri yang akan datang. Yang berikutnya Ibu Tri Murni. Setelah ini Pak Asli Chaidir. Saya ini tadi waktunya kan kita janjinya selesai pukul 12.00 WIB. Ini Pukul 12.01 WIB, berarti tidak konsisten dengan janji karena itu kita harus perpanjang. Di tangan saya ini saya lihat masih ada paling sedikit 6, itupun kalau belum masuk yang lainnya. Sekarang saya minta konfirmasi kepada kita semua untuk memperpanjang waktu ini. Kira-kira kita selesaikan sampai jam berapa? Sampai jam 13.00 WIB atau. Kalau tidak selesai jam 13.00 WIB, skors, shalat begitu ya? Baik, saya perpanjang waktu kita sampai pukul 13.00 WIB. (RAPAT: SETUJU) Setelah Ibu Tri Murni nanti Pak Asli Chaidir. Silakan Ibu Tri dulu. F-P. NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi VIII. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama beserta jajarannya. Nama saya Tri Murni dari Dapil Banten I dan dari Fraksi Nasdem. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, pada halaman 9 nomor 4. Anggaran penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan Kemenag tahun 2015 telah terserap sebesar Rp133.456.714.261,-. Mohon diberi penjelasan kinerja penelitian dan pengembangan kehidupan beragama hasil riset unggulan apa saja terutama yang terkait kerukunan umat beragama yang sudah dimanfaatkan bagi Kementerian Agama maupun masyarakat luas. Pertanyaan kedua. Dana tambahan pagu indikatif 2016 salah satunya dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI. Pertanyaan saya, saya ulangi. Pertanyaan kedua. Dana tambahan pagu indikatif salah satunya dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI. Pertanyaan saya, berapa persen anggaran 2016 yang akan dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI tersebut, apa pertimbangannya. Kemudian pengembangan muatan pengetahuan model pembelajaran dan evaluasi dalam kurikulum PAI seperti apa yang hendak dikembangkan. Pertanyaan ketiga, pada halaman 11 tentang realiasi anggaran berdasarkan jenis belanja. Dukungan Anggaran Kemenag tahun 2015 adalah sebesar Rp60.291. triliun sekian dan telah terealisasi 22,40%, mengapa hanya 22,40%, maksud saya, apa kendalanya atau apakah volume kegiatan yang ada hingga periode sekarang ini cukup didanai anggaran sebesar 22,40% itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
19
F-PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Karena waktu sudah sangat mendesaklah karena tadi dibatasi waktu sampai jam 13.00 WIB sedangkan rekan-rekan masih ada 6 orang lagi karena di tempat bapak ... makanya saya lanjut saja, mohon maaf Pak ketua. Yang saya hormati Ketua Komisi VIII beserta Anggota DPR RI Komisi VIII. Yang saya hormati Bapak Menteri Departemen Agama berserta Dirjen, Irjen dan jajaran yang lain. Saya Asli Chaidir dari Dapil Sumbar I. Langsung saja, saya pada pertanyaan. Pertama dalam bahan yang disampaikan oleh Kementerian Agama pada halaman 11 terdapat laporan mengenai realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dari Kementerian Agama per tanggal 23 Juni 2015 dimana terdapat 4 jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan realisasi sebesar 28,63%, realisasi belanja barang sebesar 14,47%, realisasi belanja modal sebesar 13,45% dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 7,94%. Pertanyaan saya yang pertama adalah kendala apa yang menyebabkan realiasi 4 jenis belanja tersebut terlambat dalam rata-rata dibawah 30% padahal sudah kondisi ini sudah di bulan Juni dan khusus belanja bantuan sosial ada di posisi angka terendah yaitu 7,94%. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal belanja bantuan sosial ini penting untuk masyarakat karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Apa yang menjadi kendala Kementerian Agama untuk realisasi anggaran tersebut. Kedua, dalam bahan yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama pada halaman 8, dijelaskan tentang realisasi anggaran berdasarkan fungsi. Dimana dijelaskan bahwa untuk fungsi pelayanan umum, realisasinya sebesar 22,78% dari total anggaran sebesar Rp3,9 triliun. Realisasi fungsi anggaran sebesar Rp3,9 triliun. Realisasi fungsi agama sebesar 20,97% dari total anggaran Rp6,9 triliun dan realisasi di bidang pendidikan sebesar 22,57% dari total anggaran yang mencapai Rp49 triliun. Tiga fungsi ini sangat fundamental dan menjadi tugas dan tanggungjawab Menteri Agama. Pertanyaan saya yang pertama adalah dengan daya serap fungsi pelayanan umum sebesar 22,7% atau senilai Rp904 miliar dari anggaran sebesar Rp3,9 triliun, apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Kemenag dalam fungsi pelayanan umum. Pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan fungsi pendidikan. Dengan realisasi yang hanya mencapai 22,57%. Dengan nilai anggaran sekitar Rp11 triliun dan dengan total anggaran Rp49 triliun, mengapa daya serap sektor pendidikan juga rendah padahal banyak yang bisa dikerjakan di sektor pendidikan ini dan apa yang menjadi kendala bagi Kementerian Agama karena kalau dilihat dari kendala yang dijelaskan terkait dengan bidang pendidikan adalah perubahan rencana kerja pemerintah dan bantuan siswa miskin atau ke Kartu Indonesia Pintar. Ketiga, di dalam kesepakatan di dalam trilateral meeting, Kemenag memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp28,6 triliun dimana untuk pendidikan terdapat alokasi paling besar sejumlah Rp22,2 triliun dan dalam usulan anggaran tambahan 2016, Kemenag mengusulkan sebesar Rp13 triliun dimana anggaran untuk ... dialokasikan hampir sebesar Rp10,6 triliun. Jadi total pendidik... di dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp32,8 triliun. Namun di masyarakat banyak sekali keluhan tentang sekolah-sekolah yang rusak dalam hal ini madrasah dimana data dari Kemenag tahun jumlah madrasah mencapai 73.786 unit dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Baik di swasta maupun di negeri. Usulan saya, minta kepada Kementerian Agama untuk menganggarkan bantuan untuk lembaga pendidikan islam baik itu pondok pesantren atau madrasah, madrasah yang ada dan jumlahnya sangat besar. Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam rangka peningkatan mutu 20
pendidikan. Berharap kita agar mutu lembaga pendidikan dibawah Kementerian Agama bisa lebih baik dan sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu saja ketua. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Asli. Berikutnya Pak Jalaludin Rakhmat, setelah ini Bu Itet. F-PDIP (DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih kepada Pak Menteri yang menurut saya hari ini hadir dalam suasana tampaknya lebih cair ketimbang kehadiran-kehadiran sebelumnya. Saya sebetulnya Insya Allah akan memenuhi hak konstitusi saya untuk berbicara 3 menit saja dan saya merasa sudah sangat dibantu oleh Pak Bapak Kyai Maman dan Ibu Sarah berkaitan dengan program kerukunan umat beragama. Pertama-tama saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Menteri karena baru dari Pak Menteri saya melihat setiap program itu punya indikator-indikatornya dan target pencapaiannya dalam bentuk angka sehingga kita dengan mudah bisa mengukur keberhasilannya pada waktu yang akan datang dengan melihat angka-angka indeks yang dikemukakan. Yang kedua, khusus berkaitan dengan lembaga, khusus dengan program atau sepanjang sepengetahuan saya biasa kita membuat sasaran. Untuk mencapai sasaran itu kita bikin program dan untuk program tersebut ada beberapa kegiatan dengan biaya seperti ini dan itu ada kelanjutan, ada benang merah yang menghubungkan antara tujuan, program dan pembiayaan. Dan yang paling menarik dari itu semua, Pak Menteri Insya Allah sudah melakukan konsistensi seperti itu kecuali dalam program kerukunan umat beragama. Dalam visi dan misi disebutkan memantapkan kerukunan intra dan antar kerukunan umat beragama. Di dalam tujuan juga ada misal 1b, pengukuhan suasana kerukunan hidup beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. Dalam sasaran strategis juga walaupun dengan kritik yang ingin saya garis bawahi, nilai indeks kerukunan umat beragama itu sama sekali tidak kuantitatif sehingga kita tidak bisa mengukurnya padahal sudah ada misal tingkat kekerasan antar umat beragama. Yang saya ketahui misal Jawa Barat memiliki tingkat kekerasan agama paling tinggi. Mungkin dalam sasaran itu Pak Menteri bisa menyebutkan angka. Kita berharap bahwa terjadi penurunan angka tingkat kekerasan umat beragama sampai tingkat sekian, jadi ada ukurannya dalam bentuk prosentase sehingga kita bisa mengukurnya pada waktu yang akan datang, jadi ada dalam sasaran itu. Tapi yang menarik pada halaman 7 pada program, disitu nomor 2, program kerukunan umat beragama dengan penanggungjawab sekretaris jenderal. Lalu saya tidak tahu ini bagaimana saya memahaminya, pada halaman 9 ada realisasi anggaran berdasarkan program. Nomor satu sama dengan judul program ini. Nomor dua yang seharusnya program kerukunan umat beragama dengan penanggungjawab sekretaris jenderal tidak ada. Tidak ada anggarannya, tidak ada realisasinya. Tiba-tiba nomor dua itu peningkatan sarana, prasarana, aparatur Kemenag yang disini saya kira tidak ada programnya. Jadi ada ketidak cocokan antara halaman 7 dengan halaman 9 walaupun menariknya jumlahnya sama-sama 11 sehingga kalau saya memeriksanya sekilas benar ini, sama-sama 11. Karena tidak ada ukurannya untuk peningkatan program kerukunan umat beragama maka saya bisa paham dalam usulan ini, usulan tambahan anggaran berdasarkan program tahun 2016, 21
halaman 19, ada disebut ini tapi anggarannya tidak ada. Jadi mungkin tidak diusulkan soalnya anggaran yang lalu juga tidak ada jadi mungkin disini juga tidak ada. Saya mohon penjelasan berkaitan dengan anggaran dua program kerukunan umat beragama. Dan kalau saya boleh mengusulkan, Insha Allah satu menit lagi. Ini sasaran strategis pada halaman 4 itu nomor 2, saya kira mungkin mengapa anggarannya itu sangat sulit diukur karena pembelanjaannya berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, misalnya nilai indeks kerukunan umat beragama. Bagaimana operasional dari kegiatan untuk meningkatkan nilai indeks kerukunan umat beragama. Yang kedua juga misalnya jumlah fasilitasi penyelenggaraan dialog. Ini mungkin biaya untuk dialog memang tidak seberapa mahal Pak. Paling-paling tinggal mengundang saya sebagai korban minoritas dan mengadukan persoalan saya dan saya mungkin datang bahkan tidak usah dibayar dan saya tinggal bayar saja kepada penyelenggara. Lalu pemusatan anggaran bisa kepada persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar. Maksud saya, saya mengusulkan mungkin Pak Menteri beserta jajarannya membuat indikator-indikator program kerukunan umat beragama itu dalam bentuk konkrit. Saya jadi diingatkan kepada Dapil fisik itu, harus dalam bentuk fisik sehingga kita bisa mengukurnya. Terima kasih Pak Menteri. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Jalal, persis 9 menit. Tadi katanya kan 3 detik, ternyata 9 menit. Berikutnya Ibu Itet. Mohon dipersingkat ibu, inikan pertanyaannya sudah numpuk itu sebetulnya, Pak Menteri sudah bingung mulai dari mana nanti itu. Jadi dipersingkat, waktu kita juga sangat singkat. Silakan bu. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Baik, terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Ketua Komisi dan seluruh Anggota Komisi VIII. Yang saya hormati Bapak Menteri dan seluruh jajarannya. Bapak Ketua sidang, hari ini saya mohon waktu mungkin agak lebih karena saya mohon kebijaksaan bukan kebijakan karena saya hanya dari nol koma sekian persen mewakili dari seluruh Anggota yang hadir selama ini, jadi saya mohon maaf kalau saya minta waktu agak banyak karena saya ini uneg-uneg juga selain juga ingin mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Mungkin pengenalan diri saya kenapa selama ini saya tidak pernah atau ini pertama kali saya hadir dalam Raker karena saya merasa juga skeptis dengan hadir saya untuk apa saya disini karena dari saya seorang pengikut yesus kristus dan diutamakan agama katholik. Mungkin kalau agama kristen itu banyak ada protestan, jehova dan sebagainya sehingga kenapa saya merasa skeptis, ketika saya bertanya kepada umat dan organisasi katholik seperti KWI, ada tidak yang bisa disampaikan sekarang ini di Kementerian Agama, di Komisi VIII, mereka jawabannya tidak perlu. Kita sudah cukup capek. Kemudian disini ada Bimas Katholik, saya juga baru tahu ada Bimas Katholik, ini jalan sendirisendiri Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Menteri ini hubungannya dengan Bimas-Bimas ini terutama Bimas Katholik misalnya, didoronglah mereka untuk membuat program karena mereka tidak kreatif dan sorry to say bahwa mereka itu arogan ketika kita bertemu. Data tidak tahu dan sebagainya, ini yang terjadi padahal disini Pak Ketua dan Anggota sangat mendorong kami untuk ayo Ibu Itet, sampaikan masalahnya dan sebagainya tetapi kalau saya berjalan sendiri sementara hubungan Kementerian 22
Agama dengan diluar dari umat katholik itu tidak sinkron, tidak harmonis, rasa-rasanya tidak didengar, untuk apa saya disini juga memperjuangkan itu karena saya merasa sendirian, ini uneg-uneg yang saya sampaikan, mungkin bisa diperbaiki sehingga ada komunikasi harmonis antara Bimas Katholik dan Bimas-Bimas lainnya kepada umat-umat ini sehingga adalah komunikasi yang terbangun yang namanya kerukunan tadi. Kemudian saya mungkin perlu pengenalan diri, selain itu saya pernah di Komisi IX dan X, sekarang saya di Komisi VIII. Saya itet Tridjajati Sumarjanto dari Dapil Lampung II, dari Fraksi PDI Perjuangan. Kalau saya ingin sampaikan bahwa paparan ini, ini menyangkut manajemen. Saya sekali lagi jangan bosan-bosan Anggota, saya adalah pendiri medical record departement pertama kali di Indonesia, jadi kenal sekali dengan data-data dan manajemen. Ini yang akan saya soroti untuk paparan bapak. Kemudian kalau saya melihat dari paparan ini maka saya akan mulai dari visi dan misi, seperti tadi teman-teman. Visi dan misi yang bapak sampaikan ini terlalu luas dan terlalu mengawang-awang sehingga untuk implementasinya sulit. Visi dan misi bisa selalu berubah. Bagaimana kalau saya usul dibuatlah spesifik sehingga ketika menyusun misinya, sesuai dengan spesifiknya apa sih sebetulnya visi dan misi yang ingin disampaikan. Misalnya sampai ke akar rumput, sampai ke desa, sesuai dengan Nawa Cita, kembali, sesuai dengan Nawa Cita yang diharapkan pemerintah, itu yang disampaikan visi dan misinya. Jadi implementasi dan program-program yang disusun ini akan lebih mudah diimplementasi. Disini kalau saya lihat program bapak itu hanya 6 program besar. Kenapa tidak fokus disitu misalnya kerukunan beragama disini apa? Ada. Tetapi di dalam program yang disampaikan kemarin, saya mengikuti setelah itu saya mulai ingin tahu apa sih yang didiskusikan di dalam sidang-sidang. Jadi saya juga menyampaikan berdasarkan informasi yang disampaikan kemarin seperti tadi malam sampai jam berapa, itu sampai jam 12 ya? Itu program-program yang disampaikan itu tidak sesuai dengan 6 program besar ini Pak, greeny sekali, kecil-kecil. Alasannya tidak perlu supaya menghindari pelelangan, alasannya seperti itu tapi alangkah anehnya kalau seolah-olah malas banget ini daripada kita lelang-lelang, gerimisin saja semuanya, inikan jadi tidak efektif, tidak efisien. Ini Pak yang perlu dilihat lagi. Jadi kita akan mendalami Pak ketua ya, kita akan mendalami program-program yang akan kita hapus yang tidak sesuai dengan 6 program besar ini karena terlalu jadi keluar, ada budaya, ada anggaran untuk budaya islam. Kita bicara agama lho, budaya itu ada di Komisi X. Hal-hal yang kecilkecil itu lho Pak, rasa-rasany aneh sekali. Kemudian disini dukungan manajemen itu 22,27%. Apakah itu dukungan manajemen itu untuk internal pusat saja atau sampai ke daerah. Kalau-kalau hanya dari pusat dan daerah tidak dianggarkan, ini akibatnya, kita tidak sampai itu sampai ke desa-desa yang terpencil kalau mereka tidak dianggarkan atau bapak punya masukan kesini bahwa dari pusat sekian, APBN nya berapa, itu jadi kita bisa ikut mengawasi ketika kita turun. Kemudian disini di pengawasan. Pak Dirjen, Pak Dirjen ini seolah-olah tidak tahu apa yang dikerjakan di Eselon III dan IV. Contoh proposal saja kemarin, tidak tahu berapa yang akan masuk dan sebagainy, kita minta data bahkan untuk Komisi VIII saja tidak terdaftar disini. Kemarin sampai Pak siapa yang marah, Pak. Yang emosi, karena untuk proposal mereka bilang, oh untuk Komisi VIII sudah tutup karena ini sudah dari. Ini Pak kita kemitraan. Makanya saya ingin malah bagaimana kemitraan kita bahwa kita ini malah harus diprioritaskan karena ada undang-undangnya, ada undang-undang bantuan sekian, paling tidak malah kita usah ngemis-ngemis Pak. Malah ditawarkan, ini sekian dulu untuk Komisi VIII, baru kemarin masuk karena lewat Kanwil itu sulit Pak. Kanwil-Kanwil itu, saya di lapangan, tidak jalan. Justru disitu dihambatnya di Kanwil ini, ini manajemen dari seluruh makronya manajemen. Jadi bukan cuma di Pusat saja, di bawahnya seperti apa. Pertanyaan saya juga apakah, apalagi di Eselon, kemarin saya sudah beri contoh. Saya cerita tetapi tidak ditanggapi. Apakah yang saya cerita itu akan di adopsi. Bahwa angka-angka itu bisa disulap dari pengalaman saya mendirikan 23
departemen itu, dari 39 juta, itu bisa sampai 390 juta. Mungkin bapak-bapak tidak kenal, tidak tahu bagaimana permainan angka bisa ditambah, barang yang sama bisa nomenklaturnya berbeda sehingga Direktur RSCM itu dilengserkan hanya karena itu Pak, tanda tangan. Bapak-bapak Dirjen disini tanda tangan, tidak lihat ke bawah Eselon III-IV itu, itu pengalaman. Jadi juga apakah mereka tidak paham dari Eselon III-IV itu. Kemitraan kita mungkin bapak paham tapi di bawah tidak paham sehingga bilang, Komisi VIII tidak perlu dikasih atau tidak dapat jatah. Hal-hal ini yang perlu dikomunikasikan secara manajemen. Jadi sebetulnya good governancenya harus baik dari Kementerian Agama. Kenapa? Ketika kita mengenalkan kamu dari Komisi berapa? VIII, oh agama. Itu nomor satu Pak, padahal kita ada sosial, lain-lain, itu tidak terdengar, hanya bilang Komisi VIII adalah komisi agama. Ini bapak ini harus memberikan pencitraan good governance. Saya sangat baik, jangan sekarang malah Kementerian Agama kesannya tidak baik, iya tidak Pak, kalau saya menurut yang saya lihat. Kemudian disini ada pengawasan. Bapak menggunakan KPI tidak? Key performace index, ini adalah indikator. Key performance index dari para dirjen, dari para yang dekat dengan bapak. Ada itu Pak tolak ukurnya. Bagaimana? Dari cost efficiency tadi karena anggaran untuk pegawai dibanding dengan modal dan ini berarti cost efficiency nya tidak jalan karena terlalu tinggi untuk modal lain Cuma separuhnya, ini sangat besar kalau menurut saya. Harusnya berapa jumlahnya kecil, output-nya harus besar, ini ukurannya. Kemudian disini selanjutnya program penelitian. Program penelitian itu perlu data Pak tapi kembali kepada teman-teman itu, data itu tidak jalan. Seperti kemarin Pak di Malang, mereka tidak tahu data. Dari Bimas juga susah sekali Bimas Katholik, data tidak ada. Bagaimana kita membuat suatu perencanaan kalau data itu seharusnya itu awal dari suatu perencanaan, datanya harus ada. Ini harus dianggarkan Pak disini. Ada yang masih disusun, ada yang masih diteliti, ada yang tidak tahu, ini bagaimana jawaban-jawaban yang tidak professional menurut saya untuk kementerian. Kemudian program umrah. Itu kemarin sudah sampai, tadi juga sudah ada disebut, tidak sampai ke desa. Ada daerah rawan Pak, kemarin sudah saya ceritakan, saya mohon tidak saya ulang tapi para dirjen ini, sekjen menyampaikan di daerah Sri Tanjung dimana pemuda-pemuda ada disana, setiap pemuda pegang senjata dan ada pembuatan senjata ilegal dan disana kayaknya tidak ada sekolah yang bagus dan sebagainya, hanya tingkat SD saja, nah itu hal-hal yang perlu dicermati bahwa harus sampai ke desa-desa. Selanjutnya program kerukunan beragama. Usulan paparan kemarin tidak ada kegiatan yang mencerminkan itu apalagi disini tidak ada anggarannya. Misalnya tidak usah kita selalu retorika. Bagaimana melakukan kegiatan bersama, itu kerukunan. Apa saja? Misalnya membersihkan pasar atau bersama-sama, inilah kerukunan beragama itu harus tercermin disini. Kegiatan itu tidak ada Pak disana, di dalam program bapak, tolong lihat lagi, barangkali bapak sibuk untuk melihat programprogram yang gerimis itu. Kemudian pendidikan. Tadi sudah disampaikan teman-teman tapi saya juga ingin bertanya, sumber-sumber pendidikan ini disini darimana karena waktu di Komisi X, waktu itu Rp35 triliun untuk Kementerian Agama, paling besar itu Pak. Jadi dari hampir Rp300 sekian triliun, dibagi ke 18 lembaga dan kementerian, salah satunya adalah untuk Kementerian Agama, jelas, karena saya disana 3,5 tahun dan itu Rp35 triliun, saya tidak tahu yang sekarang berapa. Jangan sampai ini tidak kelihatan, tumpang tindih. Mungkin perlu ada sumber-sumber pendanaan pendidikan itu dari mana saja dan itu supaya kelihatan, betul-betul bagaimana. KETUA RAPAT: Masih banyak tidak bu? Masih banyak?
24
F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Satu lagi, terakhir-terakhir. Jadi masalah kepercayaan Pak, itu ada di undang-undang Pak bagaimana mengakomodir mereka. Mereka seolah-olah tidak bertuan, tidak mendapat dana apa-apa, mereka mencari sendiri dan itu sebelum agama-agama luar masuk, sebetulnya itu sudah ada dan mereka itu turun temurun. Tolong ini, karena di undang-undangnya ada itu Pak di dalam pancasila kalau tidak salah, salah satu turunturunannya. Itu saja saya kira dari saya Pak Menteri. Terima kasih Pimpinan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Baik yang berikutnya Bapak Hidayat Nurwahid. Setelah ini nanti Ibu Linda. Pak Hidayat silakan. F-PKS (DR. HM. HIDAYAT NURWAHID, MA): Terima kasih Pak ketua dan rekan-rekan Pimpinan yang lain. Rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang semuanya saya hormati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wa sallamu a’la qaidina syaidina Rasulillah wa a’la alihi wa shabbihi wa man thabiahu … amma ba’ad. Mumpung ramadhan, shalawatannya mudah-mudahan tambah banyak pahalanya Pak, berkah juga yang dilakukan pada hari ini. Kita ikut bersyukur bahwa Alhamdulillah akhirnya rapat dengan Pak Menteri bisa terlaksana tetapi mudah-mudahan apa yang …. Ashbab yang kemarin sempat terjadi dan mudah-mudahan tidak akan menjadi satu hal yang ibrahnya kita ambil juga ke depan jadi lebih baiklah, mudah-mudahan semuanya begitu. Pak Menteri yang saya hormati. Saya melanjutkan yang disampaikan oleh kawan-kawan, pertama judul kegiatan kita pada siang hari ini adalah evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN Kementerian Agama tahun 2016. Saya kira definitif kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk itu karenanya saya mencoba untuk fokus kepada dua masalah ini. Pertama terkait dengan evaluasi Pak Menteri. Memang sudah disampaikan disini tentang judul tentang evaluasi ada di halaman 8 dan seterusnya tapi yang ingin saya sampaikan adalah betul disini ada evaluasi terkait dengan penyelenggaraan program-program tapi selain juga disebutkan tentang realiasinya 22% dan sekian dan evaluasinya, kendala pelaksanaannya bla-bla. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang tersampaikan disini memang presentase, memang dengan beragam kendala yang kemarin terjadi memang baru terlaksana 24%. Jadi pertanyaan saya adalah dari yang sudah terlaksana itu, sejauhmana evaluasi dari sisi kualitas penyelenggaraannya sebab kalau hanya sekedar angka-angka, kita kan juga kemudian tidak tahu kualitasnya apakah sesuai dengan angka-angka itu. Jadi angka-angkanya juga belum sangat tinggi tapi kualitasnya juga seperti apa. Apakah memang sudah sebagaimana seharusnya. Saya kira ini juga penting untuk disampaikan. Termasuk juga beberapa hal yang dalam beberapa rapat kerja dengan 25
Kementerian Agama, dengan Sekjen maupun juga Dirjen Bimas Islam beberapa waktu yang lalu. Misalnya waktu itu sudah disepakati dan disampaikan bahwa beberapa disampaikan akan direalisasikannya segera beberapa program terkait dengan bantuan untuk atau anggaran untuk MUI, untuk Istiqlal dan lain sebagainya yang ternyata sudah ada juga Keppresnya Nomor 51 Tahun 2014. Saya masih ingat betul bahwa dalam rapat terakhir disini dengan Pak Dirjen, waktu itu Pak Dirjen menyampaikan bahwa akan segera cair. Nah, saya baru mendapatkan kontak dari pihak MUI, kayaknya belum cair itu bapak. Jadi apalagi kendalanya? Tentu sekali ini mesti bagian yang penting juga untuk bisa segera dilaksanakan. Berikutnya terkait dengan di halaman 4, bahwa disampaikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kementerian Agama tahun 2015-2019. Visi yang kedua tentang memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, tadi kawan-kawan sudah banyak menyampaikan tentang hal ini. Saya kira memang permasalahan yang memang perlu kita soroti karena justru juga dari Kementerian Agama, disini belum secara untuk kegiatan untuk 2016 itu bahkan belum mencantumkan sebagai suatu program, bisa kita lihat di halaman 19, itu kerukunan umat beragama, usulan tambahan, anggarannya tidak ada. Kemudian di halaman 14, kita akan lihat tentang indeksnya Pak ya. Bukan indeks ya, tentang table anggarannya itu anggaran untuk APBNP 2015 kosong, APBN tahun 2015 dianggarkan tetapi justru kegiatannya dalam konteks yang dikaitkan dengan tabel nomor 5 masih justru tidak muncul berapa yang dimintakan tapi ada hal yang disini yang saya catat terkait dengan kerukunan ini di halaman 4 tentang meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, nilai indeks kerukunan umat beragama untuk target tahun 2015, 2016, 2017 malah kosong bapak, baru akan ada 2018, 2019 dengan sebutan atau dengan kriteria baik dan baik. Jadi karenanya untuk nilai indeks kerukunan umat beragama ini tahun 2015, 2016, 2017 apa memang tidak ada targetnya atau memang bagaimana kok masih dikosongkan. Saya kira ini juga penting untuk disoroti karena memang beragama yang terkait dengan kerukunan umat beragama, salah satu diantara yang sekarang ini menimbulkan kerawanan adalah kerukunan internal atau internal umat beragama. Misalnya kemarin kita mendapatkan informasi yang cukup, menurut saya cukup layak untuk kita renungkan yaitu peristiwa yang terjadi dengan Masjid Baiturrahman di Banda Aceh, di Aceh. Saya kira Pak Menteri sudah tahu informasinya tapi ini satu hal yang menurut saya agak menyalahi arus besar yang jalan begitu ya, dimana toleransi semakin kuat tapi di Aceh terjadi di Masjid Banda Aceh, Masjid Baiturrahman terjadi kondisi yang semacam itu. Saya kira kondisi ini memang layak untuk terus juga untuk dikritisi dan itu artinya adalah terkait dengan masalah kerukunan internal umat beragama pun juga ternyata memang masih layak untuk dikuatkan. Terkait juga dengan hal ini, Indonesia kan sering disebut sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Karenanya ketika kemarin terjadi pengungsi Rohingya datang ke Indonesia, mereka sangat berharap bahwa kemudian dari Kementerian Agama juga ada suara yang cukup kuat untuk kemudian berempatilah kepada mereka karena kan dengan beragam alasan, tetap saja saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa mereka semuanya adalah muslim. Sejauh yang tersampaikan ke publik, belum kita dengar sikap maupun pernyataan yang jelas dari Kementerian Agama terkait dengan bagaimana penyikapan kita terhadap saudara-saudara yang terkena musibah ini padahal dari sisi kerukunan umat beragama, sesungguhnya kan Indonesia bisa berbicara lebih lantang bahwa kenapa minoritas muslim di Myanmar harus mendapatkan perlakuan semacam itu. Ketika kita di Indonesia bisa dengan sangat harmonis menghadirkan kerukunan antara umat hindu dan umat-umat islam dan umat budha. Sebenarnya dari sisi ini Kementerian Agama justru bisa melakukan lobby yang efektif kepada pihak Myanmar untuk tirulah Indonesia, bagaimana kita bisa melakukan pengayoman yang demikian bagus sehingga dengan demikian maka permasalahan ini juga bisa teratasi dengan maksimal. Publik juga banyak bertanya tentang sikap pemerintah Indonesia terkait dengan masalah umat islam di Xin Jiang, Uighur. Ketika informasi sampai ke Indonesia bahwa adalah mereka selama bulan ramadhan ini tidak boleh puasa bahkan kalau mereka punya toko harus dibuka dan harus menjual miras, anak-anak mudanya tidak boleh ke masjid dan seterusnya. Di tengah begitu derasnya penguatan hubungan antara Cina dan Indonesia, saya kira ini juga bagian yang layak untuk dikomunikasikan supaya kemudian pola hubungan antar kita ini adalah saling menghormati dan disitulah saya kira juga peran daripada Kementerian Agama untuk 26
membuktikan tentang bahwa kerukunan umat beragama itu sesungguhnya kalau bisa, bahwa beragama itu berjelaskan dengan baik, insya Allah .... harmoni, di Cina sekalipun atau di Tiongkok sekalipun. Kemudian terkait dengan berikutnya. Pak Menteri, kita kemarin sudah melakukan rapat dengan beberapa dirjen termasuk Dirjen PHU dan Dirjen Bimas Islam. Yang rasa-rasanya kalau kemudian kami membaca dari program atau laporan Pak Menteri sekarang ini, sepertinya memang apa yang kemarin kita bicarakan itu belum terakomodasi disini. Contoh yang paling konkrit adalah tentang haji dan umrah. Tentang umrah, itu kemarin kita sudah ngulek-nguleknya itu sudah banyak sekali. Ada tamsil dari salah satu kawan yang mengatakan bahwa dengan nama Dirjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah), itu kayaknya dirjen ini berarti punya istri dua Pak, haji dan umrah tapi yang selalu diperhatikan selalu yang haji saja, yang umrahnya selalu tidak mendapatkan perhatian padahal yang layak untuk menjadi istri kan umrah karena dialah yang muannas, kalau yang haji kan muzakkar, Pak jadi semestinya perhatian justru pada yang umrahnya bukan yang pada si hajinya. Mestinya … umrahnya dan bukan badasi haji kalau begitu, guyonannya begitu Pak karena memang kemarin sudah kita bahas sangat panjang tentang hal ini, permasalahan haji menghadirkan kebanggaan. Kalau umrah bisa menjadi bom waktu tentang problema besar karena banyak sekarang yang berangkat umrah itu adalah cara untuk secara illegal nanti overstay menjadi tenaga kerja disana. Itu akan menjadi bom waktu yang mengerikan tapi pengelolaannya dari Kementerian Agama bahkan dalam program Kementerian Agama disini juga belum muncul. Memang ada program terkait haji dan umrah tapi kalau kita lihat di programnya, tentang umrah belum ada sama sekali. Itu kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar dengan pihak dirjen. Jadi menurut saya harusnya memang mungkin kendalanya itu baru kita bicarakan kemarin sementara ini barangkali sudah dicetak sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi menurut saya adalah rapat hari ini adalah sesungguhnya adalah kelanjutan dari yang kita bahas dengan para dirjen sehingga nanti ketika kita rapat berikutnya sudah terkompilasi sebagai suatu hal yang merupakan katakana rapat bersama. Terakhir bapak yang saya hormati. Ada juga beberapa hal yang layak untuk kami tanyakan juga, ada isu yang cukup menjadi pertanyaan di kalangan ummat yaitu akan dicabutnya SKB dua menteri terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ini di banyak kalangan menghadirkan keresahan karena payung hukum untuk kemudian bisa menghadirkan kerukunan itu sesungguhnya memang tetap diperlukan tetapi kalau kemudian terjadi sesuatu yang justru menghilangkan payung yang sesungguhnya bisa dimaksimalkan untuk menghadirkan kerukunan itu, dikhawatirkan justru akan menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman bagi relasi antar umat beragama, ini juga perlu mendapatkan informasi sehingga kebenarannya bagaimana tentang masalah SKB dua menteri. Apakah akan dicabut atau justru akan dikuatkan, menjadi payung untuk menguatkan kerukunan diantara umat beragama. Terakhir, terkait dengan masalah haji sekali lagi. Ada juga yang meminta tentang Badan Pengelola Keuangan Haji dan Badan Pelaksana Haji itu juga betul-betul bisa terselenggara tepat waktu dengan cara yang professional dan dengan cara yang amanah. Saya kira demikian bapak. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Fauzan? Pendalaman ya? Ini saya lihat sudah mau bagi-bagi kain sarung. Ini kelihatannya ambil yang dari 14 titik ini karena sumber yang lain belum ada. Berikutnya Ibu Dwi Astuti, masih ada? Ibu Linda tadi mau bicara? Sebentar, berarti Ibu Linda dulu. Saya cabut lagi. Ibu Linda, nanti setelah ini Ibu Dwi. Dipersingkat Ibu ya?
27
F-PD (LINDA MEGAWATI, SE., M.Si): Terima kasih Pimpinan. Anggota DPR, beserta Anggota Komisi VI, eh, Komisi VIII. Saya ingat di Komisi VI terus dulu, beserta Kementerian Agama dan jajarannya. Saya singkat saja ya Pak karena sepertinya sudah panjang lebar pertanyaan yang digelontorin ke Pak Menteri. Disini saya hanya mau menyinggung ini saja. Realisasi program Kementerian Agama baru mencapai 17,80% dari total APBN 2015 pada 29 Mei 2015. Disini pertanyaannya Pak, apakah Pak Menteri mampu merealisasikan sisa anggaran sebesar 82,20% selama 1 semester ke depan, itu yang pertama. Yang kedua, masih mengenai realisasi program. Di setiap dirjen perlu menyampaikan rekapitulasi bantuan secara rinci. Tidak seperti yang sudah kami terima dari Dirjen Bimas Islam yang hanya menyebut sebaran bantuan di tingkat provinsi. Kami minta agar Kemenag menyampaikan rekapitulasi bantuan secara detail dengan menyebut penerima bantuan dan alamatnya, ini untuk kerja Kementerian saja Pak, supaya jelas, clear ke kitanya. Terus yang ketiga, apakah penambahan anggaran APBNP tahun 2015 yang dialokasikan pada anggaran tunjangan kerja atau remunerasi Rp2,8 triliun telah mampu mendongkrak kinerja pegawai Kemenag. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, lanjut untuk berikutnya Ibu Dwi Astuti Wulandari. Setelah ini Pak Kus. F-PD (DWI ASTUTI WULANDARI): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Yang jelas marah-marahnya bukan ke Pimpinan kan? F-PD (DWI ASTUTI WULANDARI): Tidak Pak, Pimpinan Kementerian maksudnya Pak, bukan Pimpinan Komisi VIII. KETUA RAPAT: Jadi perlu saya jelaskan bahwa Pimpinan Komisi VIII itu juga adalah ex officio sebagai Banggar. Jadi yang kemarin itu ada kesilapan itu. Jadi nanti yang sekarang berarti kita ikut membahas tapi betul juga itu Pak Menteri ini, saya baru ingat itu soal keluhan tadi. Kita menghutang keluar negeri Pak untuk mendanai APBN kita ternyata tidak digunakan maksimal, menjadi dana silva sementara hutang kita bertimbun terus, bertambah terus setiap tahun. Inikan harus jadi perhatian kita semua juga. Untuk apa misalnya kita tambahkan anggarannya kalau memang misalnya tidak habis. Itu contoh mungkin menurut saya yang perlu dipikirkan bersama-sama. Baik, berikutnya Pak Kuswiyanto. 28
F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi VIII, seluruh Anggota Komisi VIII, Pak Menteri, seluruh pejabat di Kemenag yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya membuka risalah rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari tahun 2015 yang kita bersepakat untuk anggaran Kemenag sebesar Rp60.284.300 triliun sekian yang saya kira Pak Menteri pada table 2 pada halaman 14, APBNP 2015 itu sudah betul Rp60.284 triliun sekian, sudah betul tapi mohon maaf bapak, ketika di halaman 9 itu angkanya berbeda. Ketika realisasi anggaran, ada kolom anggaran dan kolom realisasi, itu Rp60.291 triliun, angkanya itu beda Rp3 miliar. Rp3 miliar menurut saya besar. Otomatis kalau ini berbeda, otomatis, realisasinya, prosentasenya itu semuanya tidak benar. Ini menurut saya dokumen penting, jadi bisa dicocokkan pada halaman 9 dan pada halaman 14. Otomatis semua prosentasi dan realisasi itu harus dikoreksi secara keseluruhan. Tentu kalau merujuk pada, tadi saya sampai minta kepada staf untuk mencarikan risalah rapatnya dan risalah rapatnya sudah ketemu. Mohon maaf ini, menurut saya masalah penting, menurut saya masalah yang cukup serius. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali kepada dokumen, kalau ini agak ringan. Halaman 2, di dalam visi Pak Menteri poin 4, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Kemudian setelah itu dalam tujuan juga ada di poin d tetapi saya tidak lihat cerminan di programnya itu letaknya dimana. Jadi di programnya ini hampir saya melihat semuanya tidak ada. Jadi kalau menurut saya karena programnya tidak ada, mungkin visi dan tujuan itu dibuang saja karena tidak tercermin di dalam program itu. Kemarin saya mencoba untuk melacak, tadi malam saya sudah sampaikan kepada Bimas Islam. Di dalam Bimas Islam itu tadi malam ada program untuk meningkatkan keluarga sakinah apa tapi progamnya juga tidak signifikan, hanya beberapa paket. Itupun kemarin kita minta untuk dicoret saja. Ini saya kira kan dokumen penting, tentukan harus betulbetul bisa dikoreksi bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, ini menyangkut sasaran strategis. Halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7 dan lain-lain yang tadi, ini penting tapi tidak dibacakan oleh Pak Menteri. Asumsi-asumsi apa yang akan dipakai ketika kita mentarget sebuah indikator keberhasilan yang targetnya ini dituangkan dalam bentuk angka yang menurut saya banyak hal yang mestinya tidak susah untuk diangkakan. Katakanlah saya tadi juga minta yang dibahas kemarin, jumlah rumah ibadah yang tervalidasi bantuan, 2015, 2016 dan lain-lain. Antara angka 2015 dan 2016 setelah saya cocokkan dengan Bimas itu juga tidak cocok. Kan tadi malam kita menginginkan bahwa harapan kita adalah sekian ribu yang harus dibantu, ini nanti dicocokkan dengan dokumen yang dibawa oleh Pak Direktur Bimas Islam. Prosentase tanah wakaf bersertifikat, 66, 70. 73. Jadi sampai 2019 itu selesainya 729, ini tanahnya milik siapa? Tanah milik Kemenag atau termasuk organisasi yang lain. Kalau tahun 2019 targetnya itu baru 79%, menurut saya sangat lambat kerja dari Kemenag. Jumlah pembimbing haji dan seterusnya. Pertanyaannya yang pembimbing haji begini. Pembimbing haji ini rata-rata setiap tahun itu kan ada penerimaan, ada tes dan lain-lain. Berarti kalau ini ada yang tersertifikasi, logikanya mestinya kan tidak usah test, cukup mengambil yang sudah tersertifikasi itu saja. Kalau ternyata masih ada test berarti kan tidak ada manfaatnya yang tersertifikasi itu. Kalau sudah tersertifikasi berarti kan sudah terukur kualitasnya dan lain-lain. Kalau masih ada ujian, berarti kan ujiannya itu sesungguhnya kan tidak perlu.
29
Nilai reformasi birokrasi, saya tidak mengerti ini. 60, 65, 70, 75, 80, mengapa tingkatannya kok 5:5 padahal visi ke depannya ini ingin menciptakan birokrasi yang bersih. Tahun 2015, ini kok Cuma sedikit, hanya 65%, mengapa harus 65%. Kemudian persoalan …. temuan audit, ini yang menurut saya, saya sangat kaget ini. Kok ada target presentasi penurunan audit ini 40%, 4%, kenapa kok tidak nol saja atau tidak nol lah, koma siji persentase nanti, berarti ini seakan-akan sudah dirancang kan? Ini seakan-akan sudah dirancang bahwa audit nanti Kementerian Agama persuasinya pasti ada yang tidak benar, kan begitu rancangannya. Ini kan saya sedih coba ini, porsentase penurunan temuan audit. Ini berarti kan sudah dirancang. Ini kan tidak nyambung dengan WTP-WTP itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau temuan audit 2016, 40%. 40% itu menurut saya banyak dari sekian item yang ada di miliknya Kemenag. Kira-kira kalau 40% ini tidak akan mencapai WTP. Saya tidak mengerti ini kenapa angka-angka itu bisa betul-betul terjadi. Kemudian bidang pendidikan. Mohon maaf ini agak panjang karena ini penting ini. Nomor 1, 2, 3, yang bidang pendidikan ini tidak nyambung. Jumlah sisa MI Ulya penerima KIP, ini terus 878, 87, ini tidak nyambung antara APK. APK nya diharapkan inikan meningkat dari tahun ke tahun tetapi penerima KIP ini sama dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Apa panjenengan tahu tahun 2019 antara siswa miskin, siswa tidak miskin, kok sekarang sudah dicantumkan siswa penerima KIP itu seperti itu, kok hebat betul panjenengan mencantumkan seperti itu. Inikan luar biasa, ini kan tidak nyambung antara nomor 1, nomor 2, APKnya sementara ditingkatkan seperti itu sementara mohon maaf, yang menerima Kartu Indonesia Pintar itu tetap konstan, tetap angkanya sama. Menurunnya jumlah angka putus sekolah. Ini tidak sesuai dengan visi misi panjenengan. Visi misi bagaimana partisipasi sekolah untuk 12 tahun itu betul-betul menjadi luar biasa. Ini kok angka putus sekolah MI Ula, ini masih 2015, harapannya 6,79. 2019, ini berarti panjenengan masih mencanangkan MI ini ada yang putus sekolah 6,26. Kalau diatas itu sekian ribu, berarti anak putus sekolah MI di tempat ini masih sangat banyak. Inikan luar biasa ini 2019 anak putus sekolah MI itu turun menjadi 62,6%. Mohon maaf Pak, ini dan lain-lain, ini banyak sekali menurut saya, itu semuanya menurut saya perlu diklarifikasi ulang mengapa angka-angka itu terjadi dalam bagaimana asumsiasumsinya sehingga hal itu betul-betul bisa terjadi. Yang berikutnya yang ketiga. Kita tetap minta sebaran data kemarin Pak termasuk data antara sekolah negeri swasta karena kita ingin melihat sumbangan terhadap negeri yang … Depag itu berapa termasuk sekolah swasta berapa. Kemudian yang berikutnya terhadap berbagai macam target dan lain-lain, dari sisi perangkaan, saya ini masih ingin mempertanyakan begini. Pertanyaannya, sumbangan sekolah yang … oleh Kementerian Agama terhadap IPM itu berapa karena mohon maaf kalau mengukur kualitas itukan dari IPM. Sumbangannya antara IPM yang ada di kabupaten/kota, ini untuk yang dikelola oleh Kemenag itu berapa karena agak susah untuk mengukur kualitas kalau kita tidak mengukur IPM nya. Kemudian dari sisi belanja. Saya yang lain-lain tidak menanyakan tetapi dari belanja pegawai. Sekarang ini sudah bulan keenam, belanja pegawai itu baru terserap 28%. Pegawai itukan sudah terukur, sudah semuanya jelas. Kita membayangkan mestinya kalau belanja pegawai itu paling tidak serapannya itu hampir mencapai 50%. Kalau sekarang serapannya belanja pegawai itu baru 28%, menunjukkan bahwa perencanaan ini kurang begitu bagus. Oleh karena itu tadi malam saya minta agar kita diberi data kepegawaian sehingga dari situ akan gampang karena menurut saya perencanaan kepegawaian itu tidak susah, semuanya bisa diukur. Yang berikutnya skala prioritas. Saya melihat ini kayaknya memang kurang ada komunikasi antara dirjen dengan bapak. Kita sudah omong berkali-kali bahwa pembangunan KUA itu menjadi skala prioritas dan kita berharap sampai maksimal 2018 ini sudah selesai. Pada halaman 16, pembangunan KUA itu tidak dimasukkan dalam skala prioritas. Pembangunan dalam bidang keagamaan itu tidak dimasukkan di dalam skala prioritas. Yang ada kalimatnya pada poin 9, peningkatan sarana, prasarana pelayanan pencatatan nikah. Jadi pembangunan kantor KUA tidak ada. Ini mohon dengan hormat, 30
inikan tentu harus dikomunikasikan biar nyambung, biar ada buktinya kalau betul-betul antara yang kita diskusikan berhari-hari ini ada manfaatnya bagi kita semua karena kalau tidak repot. Kemudian berikutnya untuk agama, untuk pendidikan agama. Saya juga tidak melihat kalau antara visi, misi kemudian skala prioritas. Satu pun ini tidak ada yang mengatakan skala prioritas berkaitan dengan PBM (Proses Belajar Mengajar). Yang ada ini untuk guru untuk segala macam. Justru peningkatan kualitas untuk PBM ini dimasukkan kepada alokasi anggaran tambahan. Namanya tambahan kan belum disetujui, ini justru dimasukkan peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian guru MPAI, ini menurut saya tidak nyambung antara visi misi kemudian peningkatan pembelajaran. Kalau sekarang, revolusi mental mestinya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu peningkatan kualitas pembelajaran ini harus digeser dari usulan tambahan ke depan. Lebih-lebih sekarang ini, fokus pembelajaran itu kan mestinya pada pembentukan karakter, pada mutu, pada relevansi dan lain-lain yang saya kira itu tidak tercermin. Saya kira itu, ini dingin sekali, mohon maaf. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kus. Pak Menteri dan seluruh kawan-kawan Anggota Komisi VIII. Tadi kita sudah sepakati jam 13.00 WIB, ini sudah jam 13.07 WIB, jadi batal lagi itu janji tadi. Sementara yang baru bertanya masih ada satu lagi. Saya tidak tahu apakah dari meja Pimpinan ada, tapi dua lagi, ada dua lagi yang belum. Apakah ini dilanjutkan dulu? Nanti Pak Menteri belum menjawab, ini pertanyaannya sudah lebih dari 100 kalau hitungan saya, benar. Sudah 102 disitu, berarti saya selisih 2 suara dengan beliau ini. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Interupsi. KETUA RAPAT: Silakan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Penting-penting, ada dua lagi. KETUA RAPAT: Menambahkan lagi? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Alokasi APBN 2016, setelah saya cek untuk guru honorer ini belum muncul 2016. Memang ini masih pengantar barangkali kan nanti, namanya masih pendahuluan tapi saya kira kan saya perlu ingatkan itu. Kemudian saya ingin penjelasan realisasi BOS 2015. Terima kasih. 31
KETUA RAPAT: Sudah habis kan Pak Kus? Sudah, nanti jangan kita sudah mau gilir yang lain, interupsi lagi kan? Ini Pak Kus saja pertanyaannya sudah ada 15 tadi itu, sendiri. Berikutnya Ibu Ruskati, silakan Bu. F-P.GERINDRA (DRA. Hj. RUSKATI ALI BAAL): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua yang saya hormati beserta rekan-rekan teman Komisi VIII. Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Nama saya Ruskati Ali Baal dari Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Gerindra. Setelah saya mempelajari tentang kegiatan prioritas Kementerian Agama untuk tahun 2016, terkait bidang pendidikan tentang akreditasi madrasah dan program studi pada PTA. Akreditasi madrasah dari tahun ke tahun mulai dari jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah Aliyah itu dari tahun ke tahun itu sepertinya ada penurunan status akreditasinya, maksudnya akreditasi A, B, C, itu kayaknya C nya dan belum itu dari tahun ke tahun masih sangat bertambah Pak Menteri sedangkan jumlah siswa pada madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, Aliyah itu rata-rata peningkatannya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Menteri, sejauhmana upaya untuk meningkatkan status dimaksud karena ini merupakan harapan kita sebagai anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolah di madrasah, supaya ada perhatian kementerian agama di dalam sekolah-sekolah madrasah ini. Jadi saya mengharapkan di tahun 2016 ini lebih meningkatkan lagi perhatiannya kepada sekolah madrasah yang dimaksud, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ketika kita mendengar konsinyering dari diantaranya Dirjen Bimas Islam, memaparkan beberapa program diantaranya bahwa ada bantuan guru mengaji sebesar 50 orang kemudian bantuan majelis taklim 100 kelompok dan juga ada bantuan masjid 330 unit untuk tahun 2015. Kalau persepsi masyarakat, gaung menteri satu kementerian itu kayaknya tidak percaya kalau bantuan-bantuan kelompok 50 karena kalau 50 orang seperti ini, seperti bantuan Kementerian Agama yang ada di kabupaten atau yang ada di KUA. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Menteri, semoga serius untuk memperhatikan bantuan seperti ini. Jangan bantuan 50 orang, jangan bantuan 100 kelompok karena kayaknya orang-orang di luar ini sama sekali tidak percaya kalau kita menyampaikan seperti itu sedangkan ini memang betul-betul kita perlukan daripada peningkatan moral dan etika kita supaya betul-betul masyarakat ini paham dengan program-program kementerian. Saya kira hanya itu Pak Ketua pertanyaan saya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Yang terakhir ini sebetulnya Pak Iqbal Romzi. Belum masuk ya? Jadi kawan-kawan, ini sudah jam 13.15 WIB, saya belum shalat dzuhur, Pak Menteri juga belum shalat dzuhur, saya kira sebelum. Shalat dulu, saya kira diskors karena ini Pak Menteri juga sudah tidak tenang juga nanti menjawab kalau belum shalat tapi sebelum saya skors saya mau menginformasikan kepada kita semua, pada tahun 2014 yang lalu, itu penyerapan Kementerian Agama itu hanya 87,56%. Jadi dari anggaran yang 32
disediakan itu, silvanya itu Rp6,18 triliun. Jadi besar kan berarti. Kalau dibuat untuk FKUB dan segala macam itu besar juga. 2014 dan itu 2014 itu sebetulnya penyerapannya turun dari 2013. 2013 itu 91,18%, berarti kan turun. Nah sekarang nanti kalau ada Rp6,18 triliun yang sisa, ini kasihan sebetulnya negara kita ini kalau setiap Kementerian memiliki silva Rp6,18 triliun dikali berapa kementerian, itu saya kemarin dengar-dengar negara mau meminjam Cuma Rp150 triliun untuk menambahi berarti kalau kali 30 kementerian sudah cukup tidak perlu hutang semestinya, ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Sudah ada Pak Iqbal ini, mau bicara sekarang atau skors dulu Pak. Skors dulu, karena bapak yang terakhir ini. Skors? Ambil nafas dulu? Langsung, tapi harus dipersingkat, makanya mau shalat ini. Shalat dulu kalau begitu ya? Oke, Pak Iqbal lagi ambil nafas sekalian dulu. Baik, atas persetujuan kawan-kawan semua maka rapat ini kita skors sampai pukul berapa ini? 15 menit lah ya? 15 menit ya? Pukul 13.30 WIB. (RAPAT DISKORS PUKUL 13.15 WIB) Baik, kita lanjutkan rapat ini. Skors saya cabut kembali. (SKORS DICABUT PUKUL 14.05 WIB) Semestinya tadi gilirannya Pak Iqbal yang memberi respon dan penanggap terakhir atau penanya atau apa istilahnya itu? Pemberi tanggapan terakhir pada sesi ini yaitu Pak Iqbal Romzi. Saya persilakan Pak. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Bapak Menteri Agama Republik Agama Republik Indonesia beserta jajarannya yang kami muliakan. Saya sekedar mengingatkan tentang realisasi anggaran berdasarkan program, karena sekarang sudah 6 bulan ya, tinggal sisa separuh perjalanan, waktu berlalu terus. Oleh karena itu harapan serapan-serapan ini bisa ditingkatkan. Sudah diungkapkan dari 11 program itu, penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan Kemenag itu urutan pertama, yang kedua pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenag itu kedua, yang ketiga bimbingan masyarakat islam, yang keempat bimbingan masyarakat kristen, yang kelima pendidikan islam, yang keenam dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya Kemenag. Kemudian yang ketujuh bimbingan masyarakat hindu, kedelapan bimbingan masyarakat katholik, kesembilan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenag. Kemudian sepuluh, penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah. Kemudian sebelas, bimbingan masyarakat budha. Ini saya ungkapkan secara peringkatnya karena itu, ini menjadi barangkali bahan bagi kita semua untuk bagaimana alokasi dana yang telah disebar di berbagai .... ini bisa meningkatkan serapan. Kemudian berikutnya mencermati dan mentelaah dari kendala pelaksanaan anggaran. Saya terkesima ketika bapak Sekjen tadi malam mengungkapkan bahwa Kemenag merasa tersiksa dengan perubahan akun 57 ke 52. Kita berdoa bulan ramadhan ini, mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari siksa ini. Ini menurut saya adalah sebuah perubahan akun sesuatu yang sangat serius karena BOS juga masih ada juga yang belum cair. Kemudian saya kemarin berkunjung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, saya juga berbicara dengan mereka, memohon aspirasi apa yang memang anda rasakan pada saat ini dan bagaimana meningkatkan upaya ke depan. Mereka mengatakan itu, 33
termasuk perubahan akun itu yang amat sangat membingungkan. Bahkan ada kepala sekolah yang menggadaikan SK nya untuk menutupi biaya operasionalnya. Ini barangkali sebuah hal yang memang kita perlu acungkan, bagaimana mereka bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau SK sudah digadaikan, itu yang ringan, pasti yang berat pun barangkali sudah tergadaikan juga tapi tanggungjawab itu perlu kita acungkan jempol. Oleh karena itu, ini ada pantunnya Pak. Duhai menyiksa perubahan akun Dari 57 ke 52 Menggadai SK, dana belum turun Demi menutupi kebutuhan biaya. Barangkali kalau ini memang menjadi hambatan, ini perlu diseriusi Pak Sekjen ya. KETUA RAPAT: Ini mohon ini, yang seperti ini jangan ditepuk dong. Masa tepuk tangan kegagalan kita mencairkan anggaran kok ditepuk tangan. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Iya, jadi bahasa tersiksa itu, bahasa agamanya azab itu kalau siksa itu kan, jadi ini kita harus minta bebaskan dari azab ini. Nah yang kedua, pertanyaannya adalah upaya-upaya konkrit apa untuk mengatasi hal ini sehingga jangan sampai ini menjadi kendala terhadap penyerapan anggaran yang ada. Kemudian yang kedua, pada poin 4 di halaman 12 itu, perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari bantuan siswa miskin ke Kartu Indonesia Pintar. Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa ini membutuhkan waktu penyesuaian. Karena itu kami bertanya, kira-kira berapa lama lagi kira-kira penyesuaian ini. Apakah sekarang sudah bisa matching perubahan dari BSM ini ke KIP. Ini ada pantunnya juga ini. Bantuan siswa miskin jadi terhambat, Menunggu Kartu Indonesia Pintar Beban biaya semakin berat Terancam malu tak ikut belajar. Oleh karena itu sekali lagi kita mohon agar ada upaya percepatan untuk kesesuaian ini sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, ini mengulangi pantun saya, mudah-mudahan Ramadhan ini bulan yang mulia, menjadi solusi bagi kita semua untuk mengatasi berbagai macam problematika yang ada. Tadi Pak, istilah orang saya itu BOS itu Bantuan Operasional Sekolah atau bahasa kami itu Bikin Orang Senang. Jangan sampai menjadi BOS (Bikin Orang Susah). Ramadhan mulia datang menyeru Tunaikan puasa benar dan ikhlas Sepadan bahagia pahala diburu Mengharapkan surga sudahlah jelas. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal ibadah kita, kepedulian kepada umat, kepedulian kepada bangsa ini, tanggung jawab kita untuk membangun Insya Allah revolusi mental. 34
Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi demikian Pak Menteri. Saya begitu lihat sisi kiri sudah ada Ibu Tri, sudah senang saya. Jadi karena itu kalau sudah lengkap kiri kanan itu bearti Pak Metneri siap menjawab. Mau bertanya lagi? Jangan dibebani lagi, sudah banyak. Oke, jadi jangan lama-lama Pak Sodik ya, daripada nanti terganjal terbawa mimpi pula kan? Silakan Pak. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri yang terhormat. Saya terlambat hadir, mudah-mudahan belum disampaikan. Pertama Pak Menteri perihal realisasi BPKH tahun ini tampaknya, sesuai amanat undang-undang. Yang kedua Pak Menteri, mohon beri kami sedikit arah bapak, pandangan bapak tentang umat islam di Indonesia saat ini karena banyak pernyataan-pernyataan bapak yang dianggap terlalu pro pemerintah dibandingkan pro umat, soal lagam al quran, soal puasa begitu kan? Sebetulnya visi bapak terhadap ummat itu di tengah dinamika seperti sekarang itu seperti apa sehingga nanti kami bisa ikut menjelaskan kalau perlu terutama kepada ummat, inilah visi Menteri Agama Republik Indonesia tentang ummat dan keumatan di tengah dinamika saat ini termasuk dinamika politik. Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Asal jangan ditanya soal kaitannya ghazul fikri saja Pak Menteri, sudah sampai perdebatan seperti itu di Komisi VIII, ini ghazul fikri ini Pak Menteri, kan repot. Simple-simple saja ya. Silakan Pak Menteri, waktu kita masih cukup panjang ini kalau sampai buka puasa. Silakan Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Baik, pertama tentu saya berterima kasih atas berbagai tanggapan baik berupa pertanyaan, pernyataan juga beberapa masukan, kritik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya saya catat dan karena memang saya mencatat seluruhnya. Jadi saya nanti akan menyampaikan secara langsung menanggapi sejumlah pertanyaan tapi tentu karena tidak semua hal yang diajukan itu saya kuasai karena sudah sangat teknis, saya nanti akan melalui izin Pimpinan tentu, meminta sekjen dan beberapa dirjen dan staf yang lain untuk memberikan tambahan penjelasan agar persoalannya bisa menjadi clear, menjadi jelas. 35
Pertama adalah hampir semua mempersoalkan kenapa penyerapan realisasi anggaran tahun ini, itu dinilai masih sangat minim. Sebelum saya menjawab ini, saya ingin menyegarkan ingatakan kita bersama bahwa Kementerian Agama ini adalah sebuah institusi Kementerian Agama yang sangat besar. Untuk memberikan gambaran bagi kita bahwa inilah Kementerian yang memiliki satuan kerja sejumlah 4.484 Satker, terbesar di Indonesia bahkan mungkin di dunia. Sebuah institusi negara, kementerian yang memiliki Satker sampai 4.484, jadi rentang kendalinya memang luar biasanya besarnya dan ini ada juga organisasi vertikal. Kementerian Agama memiliki PNS tidak kurang dari 228.264 orang yang tersebar di wilayah geografis kita yang juga sangat luasnya. Jadi ibarat kapal, Kementerian Agama ini adalah kapal induk, tidak seperti speed boat begitu yang kalau ingin melakukan perubahan tentu mau belok ke kanan atau ke kiri, itu harus ratusan kali stir kemudi kapal induk itu diputar barulah kemudian kapal itu bisa berubah, melakukan perubahan arah, beda dengan speed boat yang dengan cepat bisa melakukan manuver perubahan. Jadi saya ingin sebenarnya ingin mengatakan bahwa memang dan itu adalah realitas yang harus kita hadapi sehingga dalam konteks penyerapan anggaran, empat kendala besar yang kami hadapi itu lalu kemudian membawa implikasi sungguh tidak sederhana. Pertama, perubahan akun, ini yang kami juga banyak disampaikan. Berkali-kali kami berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan juga dengan BPK dan sejumlah pengawas eksternal lain bahwa memang tidak bisa dihindari lagi terkait dengan bantuan sosial itu harus menggunakan akun 52, tidak lagi 57 karena memang terkait dengan pertanggungjawaban, terkait dengan akuntabliitas dan lain sebagainya. Ketika ada pertanyaan kenapa Kementerian lain dalam hal ini katakanlah Kemendikbud itu bisa tetap menggunakan 57, iya mereka hanya mengatakan silakan saja kalau mau menempuh cara yang salah tapi yang benar adalah 52. Menghadapi persoalan itu tentu kami tidak ingin kemudian melakukan kesalahan kalau memang sudah dikatakan bahwa yang benar itu seperti itu karena kami juga harus menjaga reputasi institusi meskipun kami sadar betul perubahan itu luar biasa bagi kami yang istilahnya Pak Sekjen tadi itu, siksaan atau apa karena ini untuk menjelaskan ke internal kami saja sudah memerlukan waktu yang cukup panjang belum lagi kemampuan administratif untuk pencatatan, proses pencairan dan lain sebagianya, jadi ini memang perlu waktu. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan tadi itu penyerapan misalnya mengapa yang juga Pak ketua sampaikan, belanja barang, belanja modal itu masih rendah. Khusus terkait belanja barang, memang sekarang prosesnya itu saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa pencairan itu ternyata baru bisa bulan April. Lalu apa dilakukan selama Januari sampai dengan Maret, karena memang terjadi revisi-revisi perubahan itu. Jadi perjalanan misalnya, itu menyebabkan, karena perjalanan dinas itu melekat kepada kegiatan maka kemudian ketika ada revisi di perjalanan dinas dan ini adalah instruksi pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi di semua Kementerian dan lembaga yang ada maka hampir semua kegitan yang di dalamnya ada perjalanan dinas yang melakukan revisi. Nah, revisi ini pun juga ternyata tidak sederhana dari sisi waktu sehingga ini perlu persiapan. Khusus terkait dengan belanja barang, ada proses lelang yang tidak bisa dihindarkan dan lelang ini lagi-lagi juga memerlukan waktu karena tidak boleh lalu kemudian penunjukan begitu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, itulah yang baru bisa dilakukan pada bulan April, bulan Mei dan bulan Juni ini. Praktis sebenarnya kami baru katakanlah dua bulan ini baru bisa melakukan pencairan. Memang dari hitungan bulan sudah bulan keenam tapi sebenarnya start baru mulainya itu praktis dua bulan ini. Jadi itu realitas yang kami hadapi termasuk juga belanja modal. Ini juga ada kendala terkait dengan sejumlah moratorium mengenai pembangunan gedung-gedung perkantoran tertentu. Jadi ini juga ikut menyebabkan serapan belanja modal itu juga belum sebagaimana harapan. Lalu kaitannya dengan beberapa pertanyaan, lalu bagaimana mungkin kalau serapannya masih sangat rendah lalu kemudian meminta tambahan yang baru pada anggaran 2016 nanti itu. Jadi betul, saya berterima kasih kepada Pak Ketua tadi menyampaikan serapan anggaran dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014. Tahun 2013 untuk gambaran saja, ini juga untuk menjawab meskipun sudah tidak ada, tadi Ibu Astuti tadi itu, apakah yakin atau tidak Kementerian Agama secara optimal, 36
secara maksimal melakukan realisasi penyerapan anggaran ini. Tahun 2013, penyerapan anggaran itu 91,44%, rangking ketiga dari seluruh Kementerian dan lembaga. Dengan sebesar, dengan kompleksitas institusional kami, alhamdulillah seperti itu. Tahun 2014, seperti yang disampaikan Pak ketua, itu 87,11%. Mengapa berkurang, ada dua kendala, penurunan dari serapan ini. Pertama adalah terkait dengan Tukin, tunjangan kinerja yang tidak bisa dibayarkan pada semester pertama di tahun 2014 karena memang ada pencatatanpencatatan yang belum memenuhi persyaratan sehingga pencairan itu tidak dimungkinan sehingga ada Perpres baru yang kemudian tidak memungkinkan lagi institusi sebesar Kementerian Agama lalu kemudian dengan cepat bisa melakukan adjusment, melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga Tukin di tahun 2014 itu hanya bisa dibayarkan pada semester kedua di tahun 2014. Yang kedua, adalah Baksos di tahun, bantuan sosial, Bansos maksud saya. Jadi di tahun 2014 kebijakan Pak SBY ketika itu diakhir masa jabatannya melarang seluruh bentuk bantuan dana-dana bantuan sosial sehingga itu harus dihentikan. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan berkurangnya serapan dibanding tahun 2013. Bagaimana 2015 ini? Kami tentu tetap optimis meskipun sampai dengan 23 Juni ini, prosentasinya baru 22,40%. Optimisme itu dibangun karena sekarang ini sudah intensitas proses-proses lelang, tender dan lain sebagainya itu sejak beberapa waktu yang lalu sudah mulai, jadi sekarang dan bulan depan itu sudah mulai realiasi dan juga program-program atau kegiatan lain itu mulai diintensifkan. Jadi mudah-mudahan ke depan misalnya haji yang sekarang masih rendah, masih ada angka 16 atau, karena memang belum saatnya dan yang lain sebagainya. BOS, nanti Pak Dirjen saya minta bisa memberikan tambahan tapi setidaknya sekarang sedang dilakukan pertemuan nasional, Kasi se-Indonesia itu kita kumpulkan untuk bagaimana agar pencairan BOS itu betul-betul bisa disamakan persepsinya karena ini juga persoalan perubahan tadi sehingga antara aturan, perubahan peraturan yang baru dengan pemahaman SDM kami yang sangat banyak, itu memang masih belum satu pandangan, satu persepsi sehingga ada semacam kekhawatiran, kehati-hatian yang terlalu berlebih untuk melakukan pencairan ini dan ini juga perlu dipahami oleh bapak-bapak sekalian, kami di Kementerian Agama memang kondisinya saat ini karena ini blessing in disguise ya, hikmah, bagi kami ini hikmah. Kasus alquran beberapa waktu yang lalu, kasus hukum maksud saya, kasus hukum yang terkait dengan haji dan lain sebagainya, banyak kasus-kasus hukum yang menyebabkan kemudian kami harus lebih berhati-hati dalam mematuhi aturan sementara aturan itu tentu perlu disosialisasikan ke daerah supaya persepsinya sama dan inilah yang kemudian menyebabkan perlunya waktu tertentu untuk melakukan ini semua. Jadi namun demikian kami tetap optimis bahwa pada akhirnya nanti tahun 2015 mudah-mudahan serapan yang ini adalah amanah kepada rakyat, kepada semua rakyat kita bagaimana anggaran yang ada ini betul-betul bisa ditasarufkan, bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kemanfaatan sebanyak mungkin masyarakat. Yang lain bapak ketua adalah terkait dengan, ini Pak Maman sudah tidak ada tapi juga ditanyakan oleh yang lain tentang program kerukunan, tadi Pak Jalaludin juga tanya, sudah tidak ada juga. Bu Itet, yang kaitannya dengan kerukunan, ada yang menanyakan antara halaman 7 dengan halaman 9 yang terkesan inkonsistensi, ada ketidak konsistenan terkait dengan program kerukunan umat beragama. Kenapa di halaman 7 misalnya dalam program itu ada, di halaman 7 ada nomor 2, program kerukunan umat beragama yang itu dibawah tanggungjawab Sekjen tapi di halaman 9 nya, itu ketika realisasi anggaran itu tidak muncul program kerukunan umat beragama. Jadi begini penjelasannya bapak/ibu sekalian. Program kerukunan umat beragama ini baru di tahun 2016 inilah yang kita programkan sebagai program baru, program tersendiri. Selama ini bukan berarti program kerukunan umat beragama tidak ada, selama ini masuk menjadi bagian dari Kesekjenan. Masuk yang istilahnya dalam halaman 9 itu adalah peningkatan sarana prasarana aparatur Kementerian Agama, masuk disitu tapi mulai 2016 kita sendirikan menjadi program tersendiri sehingga memang ketika bicara realisasi di tahun 2015, tidak muncul program tersendiri terkait dengan kerukunan umat beragama. 37
Terhadap pertanyaan, masih dalam isu kerukunan umat beragama, kenapa di halaman 19 di tabel 5, itu tidak menjadi usulan tambahan, kosong kerukunan umat beragama. Apakah Kementerian Agama tidak memandang program ini penting, tentu tidak seperti itu. Kenapa? Karena kami merasa selama ini di halaman 16 di tabel 6, program kerukunan umat beragama dengan alokasi anggaran sesuai dengan RKP, itu sebesar Rp160.900 miliar, itu kami menganggap sudah cukup memadai, Rp160 miliar dikaitkan dengan rencana program yang kami susun sehingga kami tidak minta tambahan baru tapi kalau bapak/ibu Anggota Dewan yang terhormat merasa Rp160 miliar sekian ini dinilai masih kurang, tentu kita diskusikan hal ini tapi sejauh ini itulah penjelasn kami. Berikutnya adalah yang terkait dengan Ibu Endang tentang visi misi tadi yang dinilai terlalu, lalu bagaimana bisa dilaksanakan di daerah dan seterusnya. Jadi visi misi ini juga tadi beberapa ibu kita juga menanyakan ada yang ini terlalu utopis, ada yang menilai ini tidak ada kesesuaian dengan Nawa Cita. Justru visi misi yang kami rumuskan yang dituangkan dalam PMA nomor 39 Tahun 2015 ini sesungguhnya sepenuhnya mengacu pada visi misi pemerintahan yang sekarang. Itulah tadi secara bergurau sebenarnya Pak ketua mengatakan senyum-senyum karena ada gotong royong tadi itui. Jadi ini ada tiga kata kunci kalau kita baca visi Kementerian Agama, jadi ada kata-kata berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Itu sepenuhnya kita ambil dari Nawacita yang bukan hanya cita-citanya Pak Presiden tapi seluruh pemerintahan kabinet kerja sekarang ini yang kemudian kita derivasi, kita breakdown, jabarkan ke dalam 7 misi dan ke dalam enam tujuan. Nah, memang problemnya pertanyaan Bu Endang saya pikir betul, apakah bagaimana ini kaitannya dengan pemahaman daerah-daerah untuk memahami ini, inilah tantangan kami Bu Endang, mudah-mudahan selalu dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, sosialisasi dan lain sebagainya, kita selalu mengacu kepada visi misi dan target terkait dengan Renstra kita ini. Lalu juga Pak Mustaqim tadi, ini untuk kita semua saja. Isu tentang madrasah-madrasah yang ingin disatukan dengan Dikbud karena dibanding dengan Kemendikbud, sekolah-sekolah umum, madrasah-madrasah kita dinilai lebih buruklah, lebih negatif dalam banyak hal. Jadi begini, saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya sistem pendidikan nasional kita itu mengacu pada UndangUndang Sikdisnas itu leading sector-nya adalah Kemendikbud pada dasarnya tapi karena kita punya pendidikan agama yang khusus dan itu adalah dibawah Kementerian Agama maka Kementerian Agama secara khusus memiliki kewenangan tertentu dalam hal pengelolaan pelaksanaan pendidikan keagamaan atau pendidikan di bidang agama tapi bagaimanapun juga tetap harus menginduk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh yang konkrit misalnya dalam kurikulum, penerapan kurikulum. Misalnya kurikulum agama tentu Kementerian Agama tentu memiliki kewenangan khusus, otonom, mandiri untuk menentukan apa isinya dan kapan dilaksanakannya tapi kurikulum secara umum tentu Kementerian Agama tidak bisa tidak harus menginduk kepada Kemendikbud. Hal-hal yang seperti ini banyak, misalnya tentang terkait dengan gelar, kriteria lalu proses juga guru-guru dan lain sebagainya. Jadi ini memang tidak bisa lalu kemudian dipersandingkan setara memang secara keseluruhan tidak bsia karena bagaimanapun juga pendidikan agama itu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional secara umum. Jadi ini bukan dua entitas yang berbeda yang harus diperbandingkan tapi ini sesungguhnya ini satu kesatuan. Dengan perspektif, cara pandang, paradigma seperti itu memang dalam hal-hal tertentu misalnya terkait dengan BOS. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa kenapa sekolah-sekolah umum pencairannya lebih cepat ya karena selama ini mereka menggunakan akun 57. Lagi-lagi kami tentu taat aturan, kami tidak ingin kalau sudah Kementerian Keuangan, kalau sudah BPK mengatakan bahwa pencairan BOS tidak boleh menggunakan akun 57 harus 52 tentu kami lebih mentaati aturan itu, meskipun sekali lagi kami amat sangat menyadari berkali-kali mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada semua pihak, tidak hanya kepada Komisi VIII tapi justru yang lebih utama adalah kepada guru-guru, kepada kepalakepala madrasah kami, guru-guru kami yang. Kami sadar betul, luar biasa tadi cerita-cerita menggadaikan sepeda motor dan lain sebagainya itu kami sadar betul konsekuensi itu tapi kami berkerja harus sesuai dengan aturan karena ini institusi 38
negara tapi kami terus berupaya untuk mencari jalan keluar. Nanti Pak Dirjen Pendis saya minta untuk bagaimana progressnya ke depan. Hari ini sudah ada pertemuan yang semakin mengintensifkan seluruh Kasi-Kasi. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Pimpinan. Saya bisa izin sebentar. Pak Menteri. Soal akun ini, memang kita sudah lama mendapatkan penjelasan semacam itu Pak ya tapi kan sudah berjalan Kemenag dengan 52 dan mereka dengan 57. Faktanya kan “aman-aman” saja kan Kemendikbudnya. Dengan pengalaman semacam ini apakah Pak Menteri ada gagasan untuk ke depan. Ah ke depan sebaiknya ikut saja 57, toh mereka juga aman dan kepada publik, kepada guru ternyata mereka lebih lancar. Ada pikiran semacam itu Pak? MENTERI AGAMA RI: Jadi begini Pak. Pertanyaan yang saya sama saya ajukan juga ke Kementerian Keuangan dan ke BPK sebagai pemeriksa eksternal. Itu salah Pak Lukman. Jadi kalau kami boleh memilih, kami jauh lebih senang menggunakan 57 karena itulah yang selama ini kita lakukan dan lebih memudahkan. SDM kami dibawah lebih paham dengan 57 tapi itu disalahkan oleh mereka dan peraturan resminya juga seperti itu. Jadi kalau dikatakan aman, kami belum bisa mengatakan itu aman. Kita tidak tahu nanti tahun depan atau kalau ada pemeriksaan, kalau ada apa-apa kan kami juga, kami sudah rapatkan berkali-kali di internal kami, kami tidak berani menanggung resiko itu dan yang terkena resiko tidak hanya kami di pusat tapi juga yang lebih banyak adalah teman-teman yang dilapangan itu. Kami tidak ingin menyusahkan mereka juga apalagi. Kalau hanya sekedar mengembalikan saja sih masih mungkin masih tidak masalah tapi kalau sudah proses hukum lalu kemudian kaitannya dengan pidana dan lain sebagainya, itu yang kami sangat hindari betul tapi kami tetap optimis meskipun ini agak berat, 52 Pak Sodik tapi prosesnya memang kami sudah mulai menemukan bentuknya. Jadi. F-PKB (H. ANI’IM F. MAHRUS): Interupsi Pak Menteri, mohon maaf. Kalau terkesannya seperti ini, Pak Menteri mencari selamat sendiri berarti, bagaimana tentang guru-guru yang ada di daerah ini tidak dipikirkan berarti. Jadi artinya sudah tahu dan sadar bahwa guru-guru dan sekolah-sekolah banyak yang collaps tapi Pak Menteri tidak berani mengambil resiko untuk menyelamatkan orang banyak, itulah Pak Menteri, coba ini dikoreksi lagi. Terima kasih waktunya. MENTERI AGAMA RI: Terima kasih Pak Kyai. Jadi bukan begitu maknanya. Justru karena kami ngeman kepada guru-guru itu karena kita sudah tahu bahwa penggunaan 57 itu salah secara hukum dan secara peraturan. Memang sekarang belum menjadi temuan tapi kalau suatu saat menjadi temuan maka yang terkena resiko tidak hanya kami yang di pusat saja tapi yang lebih besar adalah mereka-mereka yang menerima itu. Dua resiko yang harus dipikul oleh mereka kalau itu menjadi temuan yang salah, secara administratif mereka 39
terkena sanksi administratif, secara material mereka harus mengembalikan uang yang mereka sudah terima itui yang bagi guru-guru itu tidak mudah karena tidak seperti kita yang mungkin punya tabungan atau apa, mereka uang yang diterima itulah oang yang dibanggakan, mereka tidak, kalau harus mengembalikan dari mana guru-guru. Yang ketiga yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kemudian konteks pidananya, mereka bisa terkena sanksi pidana. Jadi justru ini yang kami ingin jaga karena jumlah-jumlah guru kami luar biasa madrasah, belum lagi citra. Jadi banyak hal pertimbangan. Jadi lebih baik kami agak sedikit bersusah-sudah sekarang tapi ini aman dari sisi manapun dan susah-susahnya itu kami yang menanggung. Kami mungkin dicerca oleh internal kami sendiri oleh guru-guru kami, sudahlah itu bagian dari resiko. Mungkin bapak-bapak juga sebagian mencerna kami, ya sudahlah itu resiko tapi ini harus kita lalui karena memang aturannya seperti itu. Jadi mhon dengan sangat ini bisa dipahami karena kondisinya begitu itu. KETUA RAPAT: Pak Menteri. Sebelum dilanjutkan ke hal-hal yang lain, ini kan serisus ini. Jadi tadi luar juga tadi banyak kawan-kawan ini yang menuntaskan soal akun-akun ini karena saya sendiri secara pribadi itu ada orang yang sudah berani SMS saya dengan ungkapan yang luar biasa kasar karena pesantren dia, itu sudah memang tidak ada biayanya karena pesantrennya pesantren gratis, satu-satunya yang dia harapkan untuk membiayai memang BOS. Jadi kalau sudah seperti itukan sebetulnya bukan Pak Menteri saja sebetulnya yang jadi kena sasaran, kita yang dianggap menganggarkan ini padahal sebetulnya kita tidak tahu menahu sebetulnya, inikan teknis urusan administratif, bukan urusan Komisi VIII lagi tapi jadi beban juga. Pertanyaan saya begini Pak Menteri. Kemarin itu ada juga kasus yang agak mirip sama di BNPB ya. Jadi ketika saya interupsi di Paripurna waktu Menteri Keuangan menyampaikan nota RAPBN 2016, itu besoknya dipanggil itu BNPB dan alhamdulillah kalau tidak salah saya bulan ini sudah bulan depan mungkin ya, Juli mungkin paling lambat itu sudah bisa dibagikan bantuan bencana itu ke seluruh daerah. Kenapa tidak dilakukan upaya yang sama misalnya, berdiskusi dengan Kementerian Keuangan atau soal perubahan akun ini, apa sih landasan hukumnya sehingga dia kayak lebih tinggi dari kitab suci alquran begitu kelihatannya kalau sudah begitu, yang harus ditaati betul itu. Itu, apakah dia Permenkeu atau apa begitu statusnya. Yang tahu kita kan selama ini pokoknya ada akun perubahan begitu saja sehingga dengan demikian kita juga ini menjelaskan ke masyarakat tidak paham kok ini, apa sih 57, 52 ini. Kalau di tempat saya dibikin orang itu jadi nomor undian pula Pak Menteri, benar. Itu mohon dijelaskan sedikit Pak Menteri supaya ini jelas juga, itu apalagi Pak Kyai yang terakhir menanggapi tadi itu, tadi diluar juga agak keras itu. Inikan tahu persis karena pengelola pesantren, punya jaringan pesantren, pasti sering ditanya soal itu. Silakan Pak Menteri. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Boleh tambah dikit, tambah dikit. Menurut saya begini, inikan perdebatan kita sudah lama. Pak Direktur Pendis kan juga sudah menjelaskan dan ingat saya, salah satu penjelasannya adalah bahwa sekarang ini sudah tidak ada masalah. Kenyataannya adalah ada masalah. Menurut saya sudahlah perdebatan ini sudah cukup menurut saya. Sekarang yang terpenting adalah solusinya bagaimana dan kapan ada kepastian untuk cair, menurut saya itu yang penting. 40
F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Sebentar Pimpinan, kita masih ingat tidak waktu ada Dirjen Anggaran Kemenku datang kesini. Lalu inikan soal pilihan apakah Kemenag mau mengambil atau tidak, mau merubah atau tidak. Ini yang perlu dijelaskan menurut saya, ya kita perlu kumpul lagi supaya Dirjen Anggaran Kemenkeu menjelaskan kepada Kementerian Agama. Yang saya tangkap kami Kementerian Agama dijadikan semacam eksperimentasi oleh pemerintah ini untuk lalu yang jadi korban ummat begitu dan itu eksperimentasi itupun karena didasarkan bahwa Kemenag tidak akan bisa betul-betul amanah pengelolaan Bansos itu. Saya masih ingat kok tiba-tiba Dirjen itu bilang, ini soal pilihan saja mau mengambil atau tidak dan lain sebagainya tetapi kita harus dengarkan langsung bagaimana penjelasan Dirjen Anggaran lalu nanti dijawab oleh Kemenag sehingga kita tidak terus apa sih yang menjadi persoalan. Pertanyaan inti saya yang waktu tadi itu adalah sampai sejauhmana progress untuk mengatasi masalah ini. Kalau memang sulit, ketua sudah jelas waktu di Paripurna. Lalu Kemenkeu sudah bilang, kita selesaikan, kita cari solusinya dan lain sebagainya, artinya kita harus duduk. Ini soal ribuan orang lho, soal orang yang hari ini boro-boro mikirin lebaran dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi betul tadi, apa sih sebenarnya yang sulit, pasti ada solusinya kok, begitu. Terima kasih. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Poinnya pokoknya sebelum lebaran beres. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Tambah ketua, sedikit. Terima kasih ketua. Melengkapi saja Pak Menteri. Saya kira kita begitu intens memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan di Kemenag. Ada beberapa kesimpulan rapat yang tidak berubah isinya yaitu rekomendasi untuk menambah satu dirjen di Kemenag. Jadi Pendis itu berubah menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Islam. Kami belum pernah mendengar ada progress ini diupayakan oleh Kementerian Agama tapi ujug-ujug kami telah mendengar tanpa usulan kami, progress dari Kemensos mau menambah satu dirjen yaitu Dirjen Fakir Miskin. Kayaknya ada upaya yang begitu serius dari Kementerian Sosial untuk membuat sebuah nomenklatur baru sehingga mereka bisa menyerap anggaran dan memfokuskan distribusi anggaran itu sesuai dengan kebutuhan. Kita yang sudah teriak-teriak soal bagaimana mensejahterakan guru, bagaimana bisa membangun madrasah yang baik kemudian berkali-kali masuk dalam kesimpulan untuk menambah Dirjen, kita belum pernah mendengar ada upaya, ini menyambung Kyai Maman tadi. Mungkin perlu kita pertemukan, dimana sih kesulitannya, dimana kesulitannya. Saya kira kita harus berani membuat terobosan-terobosan seperti itiu dan saya ingin menyatakan kegembiraan hari ini, Menteri Agama kita pakai peci, tidak menunjukkan rambut perangnya lagi, saya teringat dengan Menteri Agama yang dulu sangat marak yang saya sangat kagumi yaitu KH. Sarifudin Dzuhri. Hari ini saya melihat ada tampilan yang mirip dengan Menteri Agama kita. Terima kasih ketua. KETUA RAPAT: Jadi ini jangan ada dikotomi seperti itu. Ini junior sebelah sini ini. 41
Jadi Pak Menteri, ini seriusnya, kami sudah pernah juga mengundang Dirjen Anggaran kesini, itu saking resah dan gelisahnya kalau kata Mustaqim, galaunya Komisi VIII soal dana BOS yang tidak bisa dicairkan dan ini sudah lebih dari berapa bulan ya? 4 bulan ya? Tiga bulan sekarang berjalan ini. Sebetulnya tadi kalau Pak Kyai tadi itu, inikan soal pegnambilan keputusan, iya kan. Saya kria Pak Menteri sudah paham itu. Jadi ini kami mintalah misalnya kebijakan apa, kan itu arahnya ini. Yang paling cepat, singkat dan selamat untuk segera bisa dana BOS ini dicairkan, silakan Pak Menteri dan semua yang tadi itu sudah terangkum saya kira. MENTERI AGAMA RI: Iya, jadi alhamdulillah saya juga hidup di tengah-tengah yang juga bapak/ibu sekalian geluti sekarang ini, madrasah, pondok pesantren. Kami paham betul kompleksitas persoalan ini. Jadi betul pengambilan keputusan pada akhirnya pilihan. Jadi sejauh ini kami memang menggunakan pendekatan ahofud dhurarhoy. Jadi betul, ini kaitannya dengan ada dua potensi kemudharatan yang didepan mata kita. Di satu sisi guru-guru itu akan tertunda bukan berarti hilang Pak ketua adn bapak/ibu sekalian karena ini terkait dengan proses waktu saja jadi sebenarnya. Bukan saja, mohon juga jangan disalahpahami lalu kemudian seakan-akan saya mengecilkan masalah ini. Jadi ada proses yang harus dilalui sehingga berimplikasi kepada keterlambatan pencairan. Ini dharar yang pertama. Dharar yang kedua yang tadi itu seperti saya ungkapkan itu tapi bagaimana progressnya, saya mohon izin Pak Dirjen bisa menjelaskan lebih detail tentang BOS ini ke depannya, progress yang sudah dicapai dan ke depannya seperti apa, silakan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Dirjen. Sekaligus kapan ini terakhir bisa cair. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik, terima kasih. Pak Menteri, Pak Ketua dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Laporan terakhir per hari ini Pak, sudah 16% sebenarnya yang sudah cair BOS itu seluruh Indonesia. Jadi sekarang sesungguhnya diskusi tentang akun menurut saya karena ini sudah bulan enam, mungkin sudah terlalu relevan karena kalau kita kembali ke 52 lagi, proses lagi, revisi lagi sampai kembali lagi ke 57 itu tidak bakal selesai. Sekarang ini setelah kita diskusi panjang dengan Menteri Keuangan, Pak Menteri sendiri dan kami dengan Dirjen Perbendaharaan, berapa kali kami diskusi dengan Pak Sekjen, dengan Dirjen Perbendaharaan, tampaknya tidak ada pilihan harus ke 52 sehingga yang kami lakukan adalah mengambil langkah-langkah antisipasi, menyiapkan seluruh infrastrukturnya dan sekarang semua sudah selesai sebenarnya Pak. Jadi juknisnya bagaimana 52 itu dieksekusi segala macam, semua sudah tuntas, sudah selesai sekarang, tinggal eksekusi. Sekarang seluruh kami sudah sedang melakukan eksekusi dan tadi saya dapat SMS barusan, 16%, secara nasional itu sudah cair dan saya dijanji sebenarnya seperti yang juga pernah saya sampaikan pada saat RDP kemarin bahwa akhir bulan ini semua Kanwil sudah mencairkan bahkan Pak Menteri sudah mengultimatum Kanwil yang tidak mencairkan pada bulan ini harus ditegur keras oleh Sekjen atau Dirjen ketika belum cair sama sekali, itu Pak Menteri sudah mengultimatum seluruh Kanwil dan saya juga sudah menyampaikan seluruh Kabid Mapenda seluruh Indonesia, ini kami punya wilayah juga Pak setiap saat kami diskusi bahwa bulan ini, akhir bulan ini sudah harus cair apakah 100% dari sekian 42
bulan atau berapa persen sudah harus cair, sudah tidak ada lagi alasan karena memang kondisi teknisnya begini Bapak. Perbedaan 52 dan 57, kalau 52 seperti yang ada sekarang ini adalah madrasah swasta harus mengajukan planning atau persiapan perencanaan penganggarannya, itu harus disiapkan semua seluruh Indonesia ke Kanwil-Kanwil dulu dan kami keliling ke seluruh Kabid, kami diskusi, mereka madrasah-madrasah ini sedang mempersiapkan semua. Ketika itu sudah disiapkan kemudian baru diberikan anggarannya dengan proses UPT UP atau LS. Jadi memang ada sedikit masalah teknis tapi sekarang semua sudah jalan sebenarnya. Jadi diskusi tentang akun saya kira tidak relevan lagi kita diskusikan sekarang karena sudah, kita sudah di tengah jalan, kalau kita ubah lagi pasti kita akan, tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menunda-nunda masalah dan sekarang kita fokus mengeksekusi BOS ini dengan akun 52 dan sekarang ini semua infrastrukturnya sudah selesai dan petunjuk teknis sudah selesai. Sosialisasi terus menerus kita lakukan bersama dengan Kanwil se-Indonesia. Mungkin seperti yang saya janjikan waktu saya RDP disini menjelaskan kepada bapak dan ibu sekalian bahwa Insha Allah akhir bulan ini ada progress yang sangat signifikan terhadap distribusi atau penyaluran BOS. Terima kasih. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Posisi duitnya sekarang ada dimana Pak Dirjen, uangnya. Masih kementerian. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Sekarang anggarannya semua sudah di Kanwil Pak, sudah masuk di akun 52 semuanya, jadi sudah tidak ada lagi. Kalau kita revisi lagi itu prosesnya panjang lagi, jadi semua sekarang sudah di 52, sudah di Kanwil, tinggal Kanwil sekarang sedang melakukan eksekusi-eksekusi. Terima kasih Pak. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Akhir Juni ya Pak Dirjen ya. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Seperti yang saya sampaikan. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): 2015 Pak ya? Kita tidak perlu pakai Insha Allah ini Pak ya. Jadi karena kita dituntut, diomongi dan lain sebagainya, serius karena begini Pak. Kita perlu kepastian bahwa pemerintah ini berjalan, bahwa kita memperhatikan rakyat. Bayangin saja Pak tiap hari lihat facebook saya, lalu dibawah bagaimana mereka mencaci saya dan sebagainya dengan bahasa yang macam-macam padahal sudah berkali-kali Komisi ini mengatakan kita akan perjuangkan itu dan terbukti kita ngomong di Kapoksi lalu ketua langsung ngomong di Paripurna, lalu kita ngomong dan sebagainya. Juni 2015 akhir Pak ya? DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Seperti yang saya sampaikan apa adanya Pak. Saya sampaikan apa adanya, janji Kanwil, janji seluruh Kabid-Kabid Mapenda seluruh Indonesia, itu akhir Juni di eksekusi Pak, apakah 100% atau 43
sekian persen tetapi akhir bulan ini, itu semua sudah mulai mencairkan dan ini menurut saya bukan sesuatu yang tidak mustahil karena hasil pengecekan kami memang mereka sedang mengumpulngumpulkan perencanaan dari madrasah-madrasah itu. Jadi akselerasi ini juga tidak sepenuhnya juga ditentukan oleh kami Pak. Juga tergantung bagaimana kerja teman-teman madrasah swasta untuk bisa melengkapi dokumen-dokumennya karena perbedaannya disini. Kalau dulu mereka langsung terima duit, sekarang mereka harus menyiapkan dokumen dulu. Jadi lambat cepatnya itu juga tidak sepenuhnya oleh kinerja kami di Kementerian Agama tapi juga bagaimana teman-teman madrasah bisa berkerja sama melengkapi dokumen-dokumen itu. Yang saya sampaikan kemarin itu akhir Juni ini mudah-mudahan saja Pak. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Maaf Pimpinan, kita tanggal 3 itu sudah reses. Kebayang kalau ini belum cair. Dalam keadaan kita dirumah, kebayang tidak lalu kita harus menunggu, resesnya panjang lagi, lebaran dan lain sebagainya. Saya hanya ingin minta saja Pak Dirjen, mohon maaf Pak Menteri, kepastian ini kalau bapak tidak menjamin tiba-tiba akhir Juni itu tidak lancar bahkan tidak ada yang cair, apa yang dapat kami dapat dari bapak, bapak siap mundur atau apa, pertanggung jawabannya begitu Pak. MENTERI AGAMA RI: Kalau dituntut mundur kapan pun kami selalu siap mundur kalau dituntut itu tapi kan yang memundurkan dan memajukan itu Pak Presiden karena saya pembantu presiden dalam sistem pemerintahan presidential ini tapi okelah kesampaingkan ini dulu yang kaitannya dengan jaminan tadi. Yang perlu dipahami adalah bahwa bedanya akun 52 dengan 57, kalau 57 itu karena Bansos, bantuan itu bisa langsung dalam bentuk tunai begitu. Langsung begitu saja sehingga kalau dianalogikan, dikiaskan dengan tadi BNPB karena mereka sosial, tentu mereka pakai 57 begitu. 52 itu polanya madrasah swasta itu dia harus mengajukan dulu programnya, kegiatannya, anggarannya, besarannya, syaratnya itu dulu. Mereka harus mengajukan dari ajuannya itu lalu dipelajari, diverifikasi lalu baru bisa dicairkan. Oleh karenanya kalau ditanya jaminannya kapan, ya inikan resprokal, tidak hanya kami Kementerian Agama pusat, dari pusat sampai daerah tapi juga madrasah-madrasah itu seberapa kooperatif mereka memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk mengajukan kegiatan yang memerlukan pencairan dana itu. Semakin mereka cepat dan sesuai dengan ketentuan maka semakin cepat juga pencairan. Jadi oleh karenanya Pak Maman, Kyai maman, jadi tentu kami sudah ini tentang urusan BOS ini, samalah mungkin dengan yang bapak rasakan. Kami juga menerima banyak sekali keluhan tapi kami sudah bertekad, ini memang pahitnya di awal begitu. Mudah-mudahan karena memang sistemnya belum terbentuk karena ini sesuatu yang baru dan tadi itu, saya menganalogikan ini kapal induk yang kalau melakukan perubahan, pergeserannya itu tidak secepat kalau speedboat begitu, butuh proses. Ini yang sedang kita jalani sekarang tapi kami tetap optimis seperti Pak Dirjen sampaikan, Kanwil, Kakamenag kita di kabupaten/kota, Kasi-Kasi kita semuanya sudah kita harapkan, memang betul-betul menjadikan ini prioritas utama. Kita doakanlah mudah-mudahan akhir Juni ini benar-benar bisa terealisasikan. KETUA RAPAT: Saya mau tanya sedikit ini Pak Menteri. Jadi ada beberapa, yang saya bayangkan itu sebetulnya tidak sekolah di tempatnya Pak Maman atau di kota-kota besar. Yang saya bayangkan itu di sudut-sudut Indonesia ini yang disana printer saja carinya itu harus ke ibukota kecamatan, kalau tidak langsung pindah ke ibukota/kabupaten, itu lho. Jadi untuk bikin proposalnya saja kerepotan. Inikan saya tidak membayangkan tidak efisiennya soal akun ini. jadi orang disuruh bikin proposal, 44
berapa banyak nanti itu tumpukan proposal yang ada di Kanwil atau dimana itu, di Kandepag itu dan itukan Cuma hanya persyaratan saja, bukti bahwa sudah ada permohonan dari sekolah-sekolah itu dan itu tidak dibaca juga menurut saya. Makanya pertanyaan berikutnya, sebetulnya pola pembagiannya itu seperti apa, apakah berdasarkan jumlah siswanya atau berdasarkan proposal pengajuannya, kan berbeda itu. Kalau jumlah siswanya besar ternyata dana yang diajukan kan sedikit, berarti kan dapatnya sedikit tapi kalau memang jumlah siswanya seratus, dikali sekian, berarti dapatnya segitu. Inikan juga ini perlu diperjelas juga supaya kita juga punya dasar, paham tidak maksud saya Pak Kyai. Apakah itu berdasarkan jumlah siswa, selama ini setahu saya berdasarkan jumlah siswa dikali 38.000 kalau tidak salah begitu, dapat sekian, iya kan. Begini ini saya juga ketua yayasan juga ini, ada juga sekolah saya tapi bukan umum, bukan agama, jadi tidak bias ini. Karena itu, ini perlu diperjelas, supaya kita juga nanti kalau Kyai Maman habis inikan langsung habiskan ke facebook itu, status. Insha Allah akhir juni akan cair semua kan begitu. Jadi jelas, ini mohon diperjelas Pak Dirjen ini seperti apa ini keuangannya. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pimpinan. Saya ingin menambahi saja ya. Bahwa di satu sisi kita sudah sepakat di Komisi VIII untuk memperjuangkan keadilan anggaran. Dari amanat konstitusi APBN, 20% anggaran pendidikan itu bapak-bapak, itu sekitar Rp409 triliun, kita ingin memperjuangkan anggaran untuk Pendis yang sangat tidak adil di ... itu, itu pertama. Kita akan berangkat dari sana tetapi ada dilema bahwa di satu sisi ketika orang mengatakan pantas saja anggarannya kecil juga karena kulturnya, kualitasnya tidak terlalu bagus, itu yang menjadi risih juga telinga kita. Di satu sisi kita mencintai institusi Kemenag ini, ignin memperjuangkan ketidakadilan anggaran, saya sudah ngomong Andrinov misalnya, saya sudah ngomong beberapa teman, ini tidak adil. Yang kedua, soal tadi akun itu. Sekali lagi, ini kayak Kemenag itu dijadikan semacam ekperimentasi padahal kita lagi marah ini Pak, Dikbud, Departemen Pendidikan dengan enak menggunakan dana dan lain sebagainya, kita saingan di depan rumah itu, antara SMP dengan MTsA ya. Mereka dengan gampang mengatakan kami sudah selesai, BOS sudah dapat, gaji dan sebagainya sementara Al Mizan, pesantren saya dari Januari sampai hari ini tetapi lihat Pak Menteri, dengan situasi seperti itu pun hari ini target saya sederhana, MTs saya harus mengalahkan SMP negeri di depan rumah saya dan itu berhasil. Jadi deg-degan juga jadi. Saya ingin mengatakan, kita ingin mendorong sampai sejauh mana, betul-betul keadilan anggaran, secara nasional, jangan sampai yang namanya kalimat agama itu diragukan bukan karena soal agamanya yang tidak luhur tapi karena orang-orangnya, Al Islamah Jubun bin muslimin, jadi ini soal ini Pak Dirjen, soal kami ingin, saya sudah bikin makalah, ngomong berkali-kali, saya sempat ngomong Jokowi juga soal ini, ini tidak adil saya bilang. Agama yang begitu banyak dengan hal-hal yang prinsip tetapi ternyata dan anggapnya Pemda-Pemda itu bapak-bapak, ini terakhir ini saya agak sedikit marah ini. Pemda-Pemda itu kalau ke pesantren, ke MTs itu dianggapnya itu urusan pusat katanya, kami tidak urusan. Sementara SMA, SMK, SMP dan lain sebagainya, di ogoh lah istilah orang sunda itu. Wajar dong kalau saya marah. Nah kemarahan saya itu paling tidak ya lewat bapak-bapak ini. Tolong Pak Juni itu cair Pak ya, aamiin. KETUA RAPAT: Ya sudah, jadi saya kira sudah jelas itu Pak Maman itu. Ini akan diperjuangkan, sudah, sudah cukup ini. 45
F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Iya cukup. Jadi yang pertama tentu kita memahami situasi yang ada di Kemenag karena tentu ada sejarah macam-macam. Yang kedua yang terpenting ada niat dan jaminan. Saya ingin usul begini. Yang pertama, barangkali kalau nanti ada koordinasi karena kan jaminan butuh fakta. Barangkali suatu saat kita butuh dilibatkan, biar kita ini melihat situasi karena kemarin sudah dijanjikan oleh Pak Dirjen Pendis, mungkin satu bulan yang lalu pertemuannya, kita masih ingat betul sementara sekarang kan perkembangannya masih belum signifikan. Oleh karena itukan lapangannya kita perlu tahu. Yang kedua, kita usul bahwa Kemenag itu punya bank proposal sehingga yang sulit-sulit itu untuk diajari, ada bank proposal sehingga nanti tinggal apa yang disampaikan kepada sekolah-sekolah ini proposal standar seperti inilah sehingga ada percepatan kalau yang ada disini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Itu Pak Dirjen, tadi yang teknis tadi itu sistemnya apa tadi itu, apakah 38.000 kali sekian siswa atau berdasarkan proposal itu, itu belum jelas itu supaya kita juga bisa menjelaskan ke orang-orang. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi BOS itu untuk seluruh siswa siswi, madrasah di seluruh Indonesia Pak jadi tidak berdasarkan proposal tapi berdasarkan jumlah siswanya, jadi semua dapat, tidak ada yang tidak dapat. KETUA RAPAT: Kenapa kita harus menunggu pengajuan itu Pak? DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Bukan, yang ditunggu itu adalah rencana belanjanya Pak, apa yang mau dilakukan dengan belanja itu, dengan anggaran itu. Itu harus diusulkan dulu, setelah ada baru kemudian diberikan. Angkanya tetap sama Pak, tidak ada masalah dengan angka karena itu sudah hak siswa-siswi seluruh Indonesia, berdasarkan jumlah siswa. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Satu saja. Saya ingin mengerti persoalan ini tadi dengan siswa yang banyak di tempat saya kemarin menyeruduk di rumah saya adalah masalah impassing, mohon dijelaskan masalah impassing. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Izin Pak Menteri, Pak Ketua. Impassing ini sebenarnya kita sudah mengusulkan di Kementerian Keuangan, kita butuh sekitar Rp1,2 triliun untuk sekian ratus ribu guru yang telah kita impassing yang telah kita sesuaikan antara masa kerjanya dan kepangakatannya, itu mereka sudah terima SK nya semua, infrastrukturnya sudah kita siapkan, semua sudah kita siapkan hanya saja anggarannya memang belum ada Pak. Jadi sejak tahun 2014 kita mengusulkan untuk. 46
KETUA RAPAT: Berapa tadi Pak? DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Rp1,2 triliun Pak untuk impassing. Jadi selama ini guru kita yang sudah tersertifikasi itu menerima tunjangan sertifikasi yang non PNS ini hanya Rp1,5 juta per guru yang sudah tersertifikasi. Setelha kita impassing ada yang kemudian harus menerima Rp1,7 juta, ada yang Rp1,2 juta berdasarkan masa kerja dan pangkatnya. Nah, ini kekurangannya harus kita bayarkan dan ini belum bisa kita bayarkan hanya karena anggarannya belum ada. Jadi kalau bapak dan ibu yang terhormat ini berkenan membantu, untuk 2016 saya kira sangat bagus bahkan seandainya memungkinkan, di 2015 itu pun bisa kita eksekusi Pak kalau ada anggarannya dari Kementerian Keuangan sebagaimana juga pada saat pembayaran tunjangan sertifikasi terhutang, itu juga keluar di akhir tahun atas bantuan dari Komisi VIII pada masa yang lalu. Jadi kalau ini bisa dilakukan, impassing bisa kita bayar, hanya karena anggarannya saja yang belum ada saya lihat. Terima kasih. KETUA RAPAT: begitu.
Kalau soal ini, kalau dana BOS belum cair, impassing ini belum tentu bisa kita perjuangkan kan
F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Pak ketua. Pada halaman 18 ini, mohon maaf, ini ada dua. Tunjangan profesi guru PNS dan non PNS yang terhutang. Yang kedua, tunjangan profesi guru non PNS yang telah memperoleh SK impassing yang sekarang lagi kita bahas. Pertanyaannya begini, terhutang itukan mestinya kan harus dianggarkan lebih dulu. Kenapa yang terhutang ini justru kok malah tidak dianggarkan. Pertanyaan ini sebenarnya kan juga sudah pernah saya ajukan yang lalu bahkan saya pernah memberi julukan kepada Pak menteri-menteri yang suka hutang begitu kan. Inikan ternyata muncul lagi soal hutanghutang. Mestinya logikanya kan yang terhutang ini harus dianggarkan lebih prioritas, ini ada persoalan lagi. KETUA RAPAT: Saya kira dipersingkat. Ini masih banyak pertanyaan. Ini baru dari 100 pertanyaan tadi, ini baru 20 yang dijawab, belum sampai 20 kan jadi ini bisa sampai buka puasa ini. Cuma sekali-sekali ketemu menteri kan tidak apa-apa toh, jadi supaya lebih akrab lagi toh, kan begitu kan? Jadi Pak Menteri, Pak Dirjen, ada lagi tuh kasus-kasus yang lain seperti tunjangan profesi guru. Eh ternyata di dapil saya, satu kabupaten itu ada 102 orang tidak dibayarkan dan pengajuan mereka sudah saya antar 2 minggu yang lalu ke siapa waktu itu? Pak Irjen saya kasih, ke Pak Sekjen juga saya titipkan tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Saya baru pulang dari Medan kemarin itu, ramai-ramai mereka datang kepada saya. Inikan kita ini seperti, ini yang seperti-seperti ini kan sebenarnya sudah selesai. Kok yang lain bisa cair yang ini tidak begitu lho. Ini kalau misalnya itu nanti dianggap kita tidak menyampaikan padahal sudah disampaikan, itu Pak Dirjen. Jadi ini sekaligus ini 47
supaya selesai semua yang soal hutang menghutang segala macam ini, saya kira perlu dijelaskan lagi itu soal TPG (Tunjangan Profesi Guru). Silakan Pak Dirjen. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Pak Menteri, mohon izin Pak ketua. Jadi kalau tidak salah pertanyaan Pak ketua ini sudah kemarin pada saat RDP Pak ya. Jadi jawaban saya waktu itu adalah anggaran waktu itu sudah direlokasi dari kabupaten ke kabupaten, itu jawaban saya waktu itu kalau tidak salah. Sedang direlokasi anggarannya. Jadi anggarannya sudah ada, tinggal relokasi setelah itu dibayarkan. Kemudian tunjangan sertifikasi terhutang. Sesungguhnya asumsi kami pada tahun 2014, tunjangan profesi terhutang ini sudah tuntas, sudah selesai Pak karena sudah diverifikasi yang pada tahun 2008 sampai 2014, setelah diverifikasi oleh BPKP ternyata ada dua triliun hutang kita dan itu kita sudah tuntaskan pada tahun 2014 tetapi ternyata dari hasil verifikasi itu, dari dua triliun itu ternyata masih ada yang sedikit tercecer, yang belum selesai dan yang paling ini juga bahwa ada yang biasa NRG nya baru keluar Pak, jadi tidak mungkin dia tidak terhutang, tidak punya hutang itu tidak mungkin karena hari ini kita tuntaskan, ada lagi guru yang baru keluar NRG nya kemudian baru kita bisa bayarkan lagi. Jadi selalu saja ada hutang tetapi tidak terlalu, isunya saya kira kalau untuk yang hutang ini selain impassing tidak terlalu besar karena tidak terlalu banyak juga yang terhutang-terhutang itu jadi proses-proses seperti itu yang biasa menyebabkan ada hutang. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Nilai angkanya bisa disebutkan Pak? DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Tunjangan profesi guru PNS itu berapa, tunjangan profesi guru PNS impassing itu berapa, kan harus ada angkanya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi yang impassing itu Rp1,2 triliun, yang terhutang ini saya belum, saya tidak hapal. Kalau berkenan Pak untuk konsinyering nanti kita bisa tuntaskan, bisa membahasnya lebih detail lagi biar kami lebih siapkan. Terima kasih. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Fakta saja Pimpinan. KETUA RAPAT: Ini fakta, terkait dengan. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Pernyataan dari Kementerian tentang sudah dicairkannya BOS dan sertifikasi di 16%. Saya baru cek di Kemenag Provinsi Sumatera Utara, Kemenag juga mengaku dana itu sudah disana tapi ini saya tanya, semua aliansi guru-guru swasta yang ada di Sumatera Utara dari provinsi Sumatera Utara, Kemenag juga mengaku dana itu sudah disana tapi ini saya tanya semua aliansi guru-guru swasta yang ada di Sumatera Utara dari mulai Juli 2014 sampai sekarang BOS tidak cair, sertifikasi tidak cair 48
dan impassing memang belum pernah disinggung sama sekali. Lalu saya tanya, informasi sudah ada? Itu yang cari itu untuk guru dan sekolah negeri. MIN, MAN, tapi kalau untuk swasta, nol persen, ini baru. Ini saya mohon maaf kalau bapak tadi lihat saya sibuk menelepon, saya hanya mengkonfirmasi saja karena tekad begitu tulus, mungkin masih dalam berwudhu di bulan ramadhan lagi, saya Cuma mengkonfirmasi ternyata dibawah mengatakan belum cair satu rupiah pun untuk guru swasta dan madrasah swasta, itu fakta dan tadi saya belum mendengar juga ada anggapan soal kesimpulan rapat, usulan tentang penambahan Dirjen di Kemenag. Terima kasih ketua. KETUA RAPAT: Saya kira dijawab dulu. Jadi begini, ini kawan-kawan semua ini kalau soal tadi ini kalau soal tadi ini kalau masih bisa ditunda jawaban-jawaban terkait yang itu tadi, kalau yang BOS kan sudah emergency tadi. Saya kira kan sudah selesai. Kalau yang bisa ditunda yang lain kan ini kita mau konsinyering lagi, itui kita bisa sampai shubuh, iya kan tapi kalau ini saya kira kan masih ada 80 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Jadi saya kira kita lanjutkan dulu Pak Menteri, kalau misal kawankawan setuju, nanti kalau tersisa waktunya dengan Pak Menteri kita kembali kesitu, yang tadi, kan begitu pertanyaannya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang lanjutan. Saya kira kita berikan kesempatan dulu, dijawab, nanti baru kembali ke yang ini. Silakan Pak Menteri lanjutkan dulu. Setuju ya kita lanjutkan dulu ya? Silakan Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Baik Pak Ketua, saya akan coba singkat-singkat saja. Saya sekarang kepada Pak Mustaqim tentang grand design di bidang haji, ada isu swastanisasi haji begitu lalu pertanyaanny apa grand design ke depan. Jadi salah satu, pertama begini. Sifat pemerintah adalah sampai dengan saat ini kami memandang bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus menjadi tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah dan itu bunyi undang-undang haji kita. Tugas nasional disitu karena memang kompleksitas persoalannya dan karena memang bentuk dan sifat kegiatannya yang itu tidak terhindarkan karena adanya hubungan G to G, pemerintah dengan pemerintah. Umrah saja yang sampai saat ini pemerintah sama sekali tidak terlibat secara langsung, itu sekarang sudah mulai ada demand, ada kebutuhan, ada tuntutan agar pemerintah juga ikut mengurusi umrah, tidak seperti sekarang yang sepenuhnya dikelola, dilakukan oleh swasta. Jadi memang karenanya terkait dengan pertanyaan grand design, salah satu strategi pemerintah adalah memisahkan antara penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangan hajiny agar haji itu betul-betul dilakukan, dikelola secara profesional yang selama ini sejak puluhan tahun antara penyelenggaraan dengan pengelolaan ikut dalam satu institusi yaitu Kementerian Agama yang ternyata memang persoalannya, kompleksitas persoalan, itulah kenapa kemudian lahir Undang-Undang tentang Pengeloalan Keuangan Haji yang akan dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji yang akhir Oktober ini harus sudah terbentuk sesuai dengan amanah undang-undang itu. Sekarang pertanyaan tadi Pak Sodik terakhir bagaimana Badan Pengelola Keuangan Haji, sekarang sedang disiapkan Panselnya untuk menentukan siapa yang akan duduk di Dewan Pelaksana dan Dewan Pengawas karena semuanya harus kalangan professional lalu juga sedang disiapkan satu PP, 3 Perpres dan sejumlah PMA untuk menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi Badan Pengelola Keuangan Haji ini. Jadi itu tanggapan kami.
49
F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Pak Menteri kita dalami apa yang saya tanyakan, mohon izin Pimpinan dan Pak Mustaqim. Pak Menteri. Kan BPKH sudah terbentuk Pak ya, kemudian yang terjadi sekarang adalah bahwa pengelolaan itu masih oleh Kemenag dan kita sedang mempersiapkan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Itukan bapak juga pasti sudah menangkap bahwa ada dua sisi ya, sisinya adalah tetap oleh Kemenag kemudian sisi lain itu adalah BUMN dan kemungkinan jalan tengahnya adalah BLU, tampaknya saya menangkap arahnya begitu dari masukan yang ada kemudian dari draft undangundang itu. Sementara bapak sendiri melihat, memandang bagaimana Pak, apakah tetap oleh Kemenag, kalau BUMN mungkin tidak Pak ya atau oleh BLU yang masih dibawah Menteri Agama, itu Pak. Terima kasih. MENTERI AGAMA RI: Sebenarnya saya kurang nyaman juga bicara apa yang ingin saya sampaikan saya mewakili pemerintah dan sikap saya tentu sikap pemerintah, mungkin akan lebih objektif kalau pihak lain yang menilai ini tapi karena ditanyakan maka pandangan kami pemerintah adalah haji ini tidak boleh terjadi liberalisasi dalam penyelenggaraannya, jadi negara, pemerintah harus tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab secara keseluruhan penyelenggaraan haji karena besarnya jumlah jamaah haji kita. KETUA RAPAT: Sebentar Pak Menteri, sampai disitu dulu soal liberalisasi. Saya kutip sedikit itu. Kalau misalnya ada badan yang tetap dibawah pemerintah sebetulnya tapi diluar Kementerian Agama, itu tadi yang dimaksud. Jadi semacam BNP2TKI yang dulu misalnya masih dengan Depnakertrans kan dulu berdiri sendiri, inikan polanya yang seperti itu, kira-kira model begitu, itu kan juga liberalisasi akan tetap kita bisa kendalikan, itu yang dimaksud tadi oleh Saudara Sodik tadi itu. Silakan Pak Menteri, lanjut lagi. MENTERI AGAMA RI: Jadi ini salah satu apresiasi dunia luar, banyak negara mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang cukup baik bahkan kita menjadi percontohan terhadap penyelenggaraan haji karena kekuatan utama Indonesia dalam penyelenggaraan haji itu karena pemerintah memiliki drive yang kuat karena memang dikelola oleh pemerintah. Kita bisa bandingkan, kalau dilakukan oleh badan meskipun itu pemerintahan katakanlah begitu, langsung dibawah presiden atau apa begitu, bagaimana bentuk koordinasi karena kami Kementerian Agama sama yang merupakan organisasi vertical, yang directive instruksinya sampai provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat KUA, itupun belum 100% sempurna kendali kita dalam mempersiapkan hal ikhwal di bidang haji. Kita bisa bayangkan kalau haji dengan kompleksitas seperti itu lalu kemudian dikelola oleh sebuah institusi yang tidak punya garis komando instruktif seperti Kementerian Agama. Sebenarnya kita sudah punya pengalaman itu. Tahuntahun 1960-an, awal 1970-an ada Yayasan Yamuno, Yamu’alim, ada Yayasan Arafat, macam-macam dan itu banyak sekali pihak-pihak yang ditipu, banyak sekali hal-hal yang. Tapi kalau pertanyaan kepada kami pemerintah, itu garis pemerintah, ini harus tetap menjadi tapi swasta tetap diberikan, itulah kenapa kemudian dikembangkan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), khusus itu bagi 50
swasta meskipun beberapa Anggota Komisi VIII saya dengar akan menghapuskan yang khusus ini tapi saya tidak tahu isunya, kemarin kan seperti itu tapi yang jelas menurut hemat kami dengan berbagai kompleksitas, negara, pemerintah harus tetap ikut menangani ini. Mungkin perlu ada khalaqah tersendiri Pak Sodik untuk kita, saya banyak akan bisa memberikan hal-hal yang lebih detail untuk memperbandingkan saja tapi mungkin karena masih banyak pertanyaan ini, saya khawatir nanti menyita waktu. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Nanti kita harus susul lagi Pak ya. Pak Pimpinan dan teman-teman. Saya mohon izin Pak karena tadi masih sesi pertanyaan, tadi saya masih kaget sehingga dua pertanyaan yang baru disampaikan. Saya mohon izin Pak untuk menyampaikan sisa pertanyaan karena Pak Menteri akan menjawab, hal yang agak besar Pak Menteri. Yang kedua soal LPTQ. Jadi Pak Lukman, saya itu betul-betul berharap Pak Lukman itu sebuah menteri yang inovatif Pak. Ada beberapa catatan Pak, pertama adalah soal tadi BPKH iya Pak ya kita selesaikan. Yang kedua Pak soal LPTQ. Apakah bapak tidak pernah berpikir LPTQ tingkatan fungsinya menjadi alquran centre, satu diantaranya adalah mengurus LPTQ. Coba kita tanya Pak …. Sekarang siapa yang mengkoordinasikan pendidikan-pendidikan alquran itu, pengkajian alquran, iya kan Pak. Dulu ada BKPMN sekarang siapa Pak tidak ada. Pendis juga mungkin tidak sejauh itu. Mungkin coba bapak punya ide besar, alquran centre, pendidikannya, pengkajiannya, standarisasinya. Yang berikutnya Pak soal pendidikan tinggi, tadi sudah dilakukan oleh teman-teman. Yang berikutnya ini ma’al BAZ. Saya pernah titip lewat Pak Dirjen Bimas, apakah Pak Menteri Agama tidak pernah terpikirkan menjadikan BAZ sebagai salah satu sumber dana ummat non APBN. Saya sering mengatakan begini Pak Menteri. Saya kira sampai Indonesia adil, sejahtera, luar biasa baru kebutuhan umat itu bisa dipenuhi oleh APBN, iya kan Pak? Diluar itu tidak bisa Pak tapi Pak sampai menteri yang kemarin, termasuk bapak, tidak pernah serius Pak kita mengelola BAZ itu. Tadi malam kita diskusi panjang lho Pak, kita terus membiayai BAZ tapi BAZ tidak pernah produktif menghasilkan seperti apa yang kita lakukan. Saya ingin Pak Lukman fokus soal LPTQ, soal BAZ, soal BPKH, satu lagi soal pendidikan tinggi dan terakhir Pak, terakhir kemarin, Pak ini saksinya Pak, saksinya Pak Dirjen Bimas Islam, tadi saya sudah singgung sedikit pertanyaan saya. Sebetulnya benchmark ummat Islam Indonesia saat ini di mata Menteri Agama bagaimana sih Pak dan sebetulnya roadmap pembinaan ummat itu bagaimana sih Pak. Itu terkait dengan program-program berikutnya yang sering dinilai oleh teman-teman di kita itu copy paste-copy paste sih Pak tapi tidak lahir dari sebuah benchmark, tidak lahir dari sebuah roadmap atau grand design. Nah yang kedua berkaitan dengan ini terkait dengan pernyataan-pernyataan bapak. Jadi benchmark dan roadmap itu berimplikasi kepada program-program dan implikasi juga kepada pernyataan-pernyataan bapak dalam kerangka ini. Begitu Pak Lukman, ada lima catatan saya soal alquran centre, soal BAZ, soal pendidikan tinggi, dirjen-dirjen barunya, soal BPKH dan soal roadmap dan benchmark. Terima kasih Pimpinan dan teman-teman yang memberikan waktu kepada saya yang terlambat menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak.
51
KETUA RAPAT: Ini sisipan pertanyaan namanya ini sebetulnya, sisipan tapi 5 sekaligus sisip, jadi bertambah 85 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Silakan Pak Menteri, lanjut. MENTERI AGAMA RI: Selanjutnya saya beralih kepada isu mengenai tadi yang disampaikan oleh Ibu Sarah tadi, beberapa hal tentu ini masukan bagi kami, kasus yang di Lampung taid, umat hindu yang Pembimas nya tidak ada. Jadi memang Pembimas hanya sampai tingkat provinsi tapi Kasi-Kasi tentang, Kasinya itu ada di kabupaten/kota tapi itu masukan kita catat. Juga tentang data-data, tadi banyak hampir semuanya tadi Bu Sarah tentang data juga realisasi dari Undang-Undang Pornografi. Memang betul Kementerian Agama menjadi leading sector terkait kekerasan seksual terhadap anak, trafficking dan lain sebagainya itu kami catat. Juga perguruan tinggi Kristen negeri itu yang dimaksud karena kalau staken, kita sudah punya tujuh, sudah ada dan doktor-doktor tentang teologi itu sudah cukup banyak. Lalu Pak Choirul Muna, ini beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan Umrah. Pertama yang tentang memperbaiki komunikasi, mudah-mudahan kita terus berproses dirilah untuk kearah yang lebih baik. Yang kedua mengenai umrah. Jadi betul, ini kami sudah mengusulkan. Kementerian Agama ada direktorat tersendiri tentang umrah karena ternyata hasil survey penelitian kami oleh Litbang terkait dengan umrah ini memang ada potensi meskipun belum manifest begitu, belum mewujud tapi ada potensi problem yang bisa muncul kalau tidak ditangani sejak dini. Jadi karenanya kami menyesuaikan. Kami sudah mengusulkan perlu ada direktorat tersendiri untuk umrah ini dan sekarang prosesnya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa direalisasikan. Lalu juga guru-guru madrasah swasta tadi itu sudah kami catat juga. Kesehatan haji yang tadi bapak sampaikan. Kami terus intensif berkerjasama dengan Kemenkes. Khusus untuk haji tahun ini, bagi yang Risti, itu akan ada penanganan tersendiri. Jadi sejak awal sekarang ketika seluruhnya sudah 100% mendaftar, melunasi sisa pembayar maka kemudian kami bisa mengetahui kondisi masing-masing calon jamaah haji ini dan khusus bagi yang mengidap Risti, beresiko tinggi, ada treatment tersendiri sambil menunggu keberangkatan mereka, apa hal-hal yang perlu mereka lakukan. Mudah-mudahan kemudian bisa mengurangi resiko tinggi yang mereka indap. Bahkan kalau memang betul-betul tetap Risti, itu akan kita cegah. Jadi itu sudah hasil ijtima ulama terkait dengan Risti ini maka sudah disepakati, kalau memang betul-betul Risti, sebaiknya ditunda keberangkatannya tapi yang bersangkutan menjadi prioritas dua tahun ke depan daripada nanti disana justru malah, itu yang betul-betul Risti. Jadi memang akan ada penanganan treatment tersendiri terkait dengan kesehatan haji. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Mohon Pimpinan sebentar. Memperdalam masalah ini karena BPHI yang ada di Madinah itu kan kontraknya sudah habis di bulan puasa ini. Kita mohonkan bahwa gedung yang baru itu ada di dalam Markaziyah kalau bisa, begitu lho dan itu yang representatif yang kita minta. Terima kasih.
52
MENTERI AGAMA RI: Baik Pak, itu sudah menjadi catatan utama kita. Memang itu tahun ini akan pindah dan ini sedang proses untuk kearah sana, jadi mudah-mudahan ada di wilayah itu. Lalu Ibu Tri Murni, ini tadi menanyakan tentang riset-riset unggulan apa saja yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekedar menyebut ada beberapa misalnya survey nasional kerukunan umat beragama itu banyak diakses oleh masyarakat, oleh publik. Lalu penelitian tentang peran FKUB dalam memelihara kerukunan, penelitian trans nasionalisme di Indonesia, ini bahkan beberapa perguruan tinggi dunia itu mengakses penelitian kita dan yang tidak kalah pentingnya adalah survey tren cerai gugat di kalangan muslim Indonesia, ini juga menjadi fenomena yang sekarang trennya sangat tinggi. Jadi dampak ini, Kyai Maman perlu tahu juga ini. Dampak dari perempuan-perempuan kita semakin mandiri, semakin otonom maka kemudian cerai gugat ini semakin tinggi angkanya, jadi ini mau dimaknai positif negatif tergantung sudut pandangnya, jadi itu kira-kira karena banyak di daerah beliau yang. Lalu. KETUA RAPAT: Begini Pak Menteri. Itukan, ini saya potong, saya kan orang riset ya, sebelum duduk-duduk disini ya saya dulu juga aktif meneliti disana sini. Saya lihat kalau cuma begitu hasilnya bukan mengukur berarti tidak menghargai hasil dari penelitian itu sendiri, tidak. Jadi kan pertanyaannya Ibu Tri tadi itu, yang betul-betul memang dirasakan terkait dengan kinerjanya Kementerian Agama. Kalau menurut saya ini yang merasakan kan hanya orang-orang peneliti juga kan seperti tadi dikutip oleh perguruan-perguruan tinggi. Nah, yang kita inginkan itu menurut saya pola penelitiannya itu dibawah sebuah kementerian, itu justru penelitian itu menunjang kinerjanya kementerian. Seperti misalnya bagaimana guru-guru supaya lebih cepat tadi yang swasta begini, yang negeri begini, inikan tidak. Ini justru seperti penelitian yang ada di kampus-kampus. Kalau penelitiannya sama dengan di Kampus, untuk apa kita punya UIN yang juga ada anggaran penelitiannya, IAIN yang ada penelitiannya begitu. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Izin Pak, saya potong sedikit. KETUA RAPAT: Ini soal apa bu? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Soal penelitian. KETUA RAPAT: Nanti setelah saya, setelah saya. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Bukan, sedikit saja. Bahwa yang diharapkan penelitian adalah supaya kita tahu, masyarakat tahu dan itu sebetulnya hasil penelitian itu harus dikeluarkan seperti itu. Terima kasih. 53
KETUA RAPAT: Kalau Ibu Itet ini kalau soal riset, penelitian segala macam itu, FGD dan lain sebagainya itu memang ahlinya Bu Itet ini. Tapi begini Pak Menteri, yang saya maksudkan, yang kami maksudkan soal penelitian itu, itu memang yang bisa menunjang kinerja institusi, bukan akademik murni. Kalau akademik murni, kita ke kampus sajalah, itu kita kasih begitu. Sama dengan dengan Kementerian Sosial juga kita fokus disitu. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Ketua, saya boleh beri contoh satu penelitian aplikasi, mungkin bisa dijadikan oleh Pak Menteri Pak. KETUA RAPAT: Kalau saya tidak kasih bagaimana Pak, ini sudah terlalu lama. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Saya mohon-mohonnya tiga kali Pak. KETUA RAPAT: Silakan-silakan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Pak Menteri, saya di Bandung pernah disampaikan, itu pernah survey. Benchmark pembinaan umat islam di Bandung Pak, dibiayai oleh walikota, oleh Bappeda, itu adalah tentang profil umat islam Kota Bandung. Itu Pak dari segi akidah ada ukuran-ukurannya, dari segi syariah, ibadah dan dari segi akhlak. Nah itu mungkin Pak Menteri bisa dijadikan model Pak ya untuk tingkat nasional. Sekali lagi kami di Bandung pernah punya kerjasama kami, lembaga kami kemudian MUI dan Bappeda Bandung, profil umat Islam Kota Bandung. Itu adalah sebagai landasan pembinaan. Nah ini barangkali bisa ditingkatkan Pak ke level nasional, itukan benchmark yang aplikatif, begitu Pak ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Lanjut Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Jadi tentu kami tidak hapal tapi nanti daftarnya bisa disusulkan. Contoh saja, jadi memang kami sebut tadi itu yang sifatnya yang tidak terkait langsung dengan Kementerian Agama. Misalnya yang terkait langsung dengan Kementerian Agama, tahun lalu penelitian tentang tenaga petugas haji dan kami melakukan penelitian, efektifitas karena kaitannya dengan Daker, ada 3 Daker lalu jam kerja dan seterusnya, itu kami ada penelitiannya. Lalu juga tentang Satker karena banyaknya Satker, ada 54
rencana mengefisienkan, bahwa madrasah-madrasah yang sekarang ini menjadi Satker kita, itu bagaimana agar kemudian menjadi kewenangan daerah. Apakah tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi, tidak lalu ke pusat. Jadi itu juga ada studinya tentang itu, ada penelitiannya. Jadi ada beberapa memang terkait dengan kebutuhan internal kita sendiri. Juga tentang perlunya Direktorat Madrasah tersendiri, itu juga sudah ada studinya, penelitiannya dan hasilnya juga menjadi basis pertimbangan kita untuk ke depan menyempurnakan organisasi tata kerja kita, jadi itu contoh-contoh saja Pak ketua. Berikutnya adalah terkait dengan Pak Asli Chaidir, ini tadi sebenarnya sudah kami jawab tentang belanja Bansos yang rendah, jadi karena memang apa boleh buat tadi, perubahan-perubahan akun tadi. Lalu tadi ini mungkin Pak Dirjen bisa menjelaskan juga dan ini gambaran umum, pertanyaan umum mengapa anggaran pendidikan yang sebenarnya dominan di Kementerian Agama tidak kurang dari 85% dari total anggaran sebesar Rp60 triliun sekian, itu ternyata masih saja banyak ditemui madrasah-madrasah yang kondisinya memprihatinkan dan seterusnya. Jadi intinya memang meskipun lebih dari 85% dari total anggaran itu adalah untuk pendidikan islam tapi yang besar itu dibanding dengan kebutuhan riil di lapangan itu memang masih belum sebanding, kebutuhan di lapangan itu masih luar biasa besarnya. Mungkin kalau diizinkan Pak Dirjen bisa memberikan angka-angka tentang hal ini atau gambaran untuk bagaimana kenapa masih terjadi seperti itu. KETUA RAPAT: Pak Dirjen agar dipersingkat. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Singkat saja Pak. Sebenarnya saya juga menjelaskan juga pada saat RDP kemarin itu misalnya kebutuhan tentang madrasah. Kita punya data itu yang rusak berat misalnya ada sekitar 10.000 tapi anggaran yang tersedia itu hanya 700, 750, itu jadi hanya bisa mengcover 6%-7% dari masalah yang ada, dari kebutuhan yang ada sehingga meskipun setiap tahun kita membangun sekian ratusan sampai ribuan ruang kelas yang kita rehab, yang kita bangun tetapi masalahnya jauh lebih besar daripada ketersediaan anggaran. Terima kasih. MENTERI AGAMA RI: Baik, berikutnya adalah Ibu Itet tadi. Beberapa menjadi masukan bagi kami, kami catat. Jadi misalnya terkait dengan Bimas Katholik, ya tentu saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada halhal yang tidak berkenan, misalnya sulit dihubungi dan lain sebagianya, mudah-mudahan setelah ini bisa ada perbaikan seperti itu. Lalu juga terkait dengan manajemen pusat daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan, itu juga kami catat menjadi sebuah masukan, kritik, mudah-mudah bisa di. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Pak Menteri. Kalau tadi tidak salah Pak Dirjen Katholik tadi ada. Oh, lagi shalat barangkali.
55
MENTERI AGAMA RI: Tadi hadir tapi ke Surabaya tadi ya. Baik, kami lanjutkan. Lalu juga, tapi begini, itu untuk diketahui Ibu Itet dan yang lain, kami sekarang sedang membangun sistem informasi terpadu. Jadi kami ingin memanfaatkan sebenarnya apa yang ada di UIN Ciputat itu luar biasa besarnya. Kapasitasnya sangat besar, sebuah teknologi informasi komunikasi yang kami akan kembangkan. Jadi target kami dua-tiga tahun kedepan semua informasi itu sudah terpusat. Jadi persoalan-persoalan BOS dan yang lain sebagainya itu tidak akan mungkin ada lagi kalau sistem informasi terpadu ini sudah bisa terintegrasi dan bisa kita wujudkan. Jadi ini yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi semua data seperti yang ibu inginkan, tidak hanya madrasah, perguruan tinggi tetapi juga guru, penyuruh, semua yang terkait data itu kami akan integrasikan dalam sebuah sistem yang sekarang sedang kita coba design seperti apa dan dalam tiga tahun target kami ini bisa. Mudah-mudahan dengan, karena ini kaitannya dengan anggaran. Jadi lamanya itu karena tidak bisa langsung. Berikutnya adalah Pak Hidayat Nurwahid. Jadi kaitannya dengan program MUI, sekarang sedang berproses jadi sudah tidak ada masalah, Istiglal sudah cair, MUI sedang berproses lalu termasuk juga Ormas. Jadi pendekatannya memang seperti tadi itu karena tidak lagi 57 tapi 52 maka tidak lagi dalam bentuk cash begitu langsung cair tapi dalam bentuk program. Jadi bantuannya itu dalam bentuk program dan itu sudah mulai berjalan. Ada sebagian yang sudah cair. Lalu juga Pak Hidayat menyoroti kerukunan internal umat beragama. Saya pikir ini juga bagian yang terus kita upayakan bahkan dalam hal-hal tertentu yang internal ini sesungguhnya yang lebih complicated, jadi mungkin bapak/ibu sekalian Komisi VIII juga mengikuti perkembangan diluar. Jadi kita tentu mensyukuri kerukunan antar umat beragama ini sebenarnya sudah terus membaik tapi yang masih menjadi pekerjaan rumah kita justru di internal masing-masing umat beragama ini sendiri yang bagaimana pun juga kita adalah bangsa yang majemuk yang beragam dan paham agama itu juga ternyata tidak tugngal karenanya memang dituntut kedewasaan setiap kita untuk bagaimana bisa menyikapi keragaman perbedaan-perbedaan itu. jadi ini yang ke depan program-program kerukunan itu akan lebih selain tentu antar umat beragama tapi juga yang intern umat beragama itu juga menjadi fokus perhatian kita. Khusus menyangkut pengungsi Rohingya, Uighur dan lain sebagianya, ini Pak Hidayat Nurwahid tadi. yang bisa kami publish, ini ada press ya. Jadi untuk pengetahuan kita bersama. Yang menjadi konsumsi publik adalah kesediaan pondok-pondok pesantren untuk menampung anak-anak pengungsi, itu datanya sudah ada 17 pondok pesantren dan sudah kami sampaikan ke Kemensos karena Kemensoslah sebagai leading sector terkait dengan pengungsi Rohingya. Akan halnya yang sifatnya bilateral atau multilateral, hubungan dengan nengara-negara lain baik kepada Myanmar, kepada Bangladesh, kepada PBB dan lain sebagainya, tentu kami selaku Menteri Agama tidak dalam posisi untuk memberikan statement keluar jadi tentu saya harus menjaga etikanya karena ini adalah domain Ibu Menlu yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk katakanlah juru bicara terkait dengan persoalna-persoalan sepeprti ini maka semua masukan-masukan dari kami harus melalui Ibu Menlu sehingga memang bapak/ibu sekalian tidak akan pernah membaca atau mendengar apa pandangan saya terkait dengan kasus Uighur, Kasus Rohingya yang sifatnya bilateral, multilateral tapi kami terus memberikan masukan kepada presiden melalui Ibu Menlu terkait dengan hal-hal seperti itu. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pimpinan. Saya menambahi sedikit. 56
Saya mengapresiasi beberapa pernyataan Pak Menteri misalnya soal Rohingya untuk lalu ke pesantren dan sebagainya tetapi yang sangat ditunggu adalah bagaimana memberikan informasi kepada umat islam di Indonesia secara internal bahwa konflik budha dengan muslim itu sebenarnya sagnat berbeda kita konteks di Indonesia itu karena beberapa teman budha ketika itu mau waisak juga itu datang ke kita di Wahid Institute merasakan keprihatinan. Itu sebenarnya kami menunggu sekali pernyataan Kementerian Agama sebagai pemerintah yang meyakinkan bahwa umat budha disini tidak ada hubungannya dengan kasus Rohingya. Ummat budha disini sudah sejak lama dengan islam dan lain sebagainya adalah sebuah kesatuan ummat yang menjunjung tentnag persatuan, itu yang sebenarnya kami inginkan. Beberapa pernyataan Pak Menteri kita apresiasi tapi soal itu, ini menguatkan kembali visi, misi lalu tujuan itu soal kehidupan ummat beragama karena saya akan lihat nanti ada beberapa kasus soal tiba-tiba china lagi dan yang lain sebagainya dan disinilah sebenarnya tempat untuk menguatkan kembali nilai-nilai persatuan dan kesetaraan itu. KETUA RAPAT: Lanjut, inikan apresiasi, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya. MENTERI AGAMA RI: Baik, berikutnya Ibu Linda tadi, kita catat. Lalu Ibu Dwi Astuti juga sudah saya jawab. Pak Kuswiyanto, beberapa pertanyaan tadi, ini saya sangat sejujurnya saya mengapresiasi kejelian Pak Kuswiyanto, jeli sekali melihat laporan jadi memang beliau betul-betul membaca dan tidak hanya sekedar membaca, menelaah betul. Saya akan coba, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama terkait dengan anggaran antara Rp60.284 triliun sekian dengan Rp60.291 triliun sekian. Jadi Pak Kuswiyanto, itu memang ada perbedaan. Apa yang menyebabkan berbeda? Karena yang betul sekarang ini adalah yang Rp60.291, yang sekarang yang betul. Yang lalu yang bapak kutip risalah rapat februari yang lalu itu yang Rp60.284, itu karena sebelum ada tiga poin yang menyebabkan selisih tambahan. Pertama karena ada hibah dari pemerintah Provinsi Kaltim untuk pembangunan ruang kelas baru di Kota Balikpapan senilai Rp4.2015 miliar sekian. Lalu yang kedua ada tambahan realisasi penerimaan PNBP nikah rujuk dan PNBP dan BLU Perguruan Tinggi Agama Negeri senilai Rp740 juta sekian dan yang ketiga ada hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk IAIN Jember senilai Rp2 miliar sehingga totalnya ada Rp6.946 miliar sekian yang itu adalah selesih antara Rp60.284 dari hasil risalah raker kita terakhir dengan data terakhir sekarang ini yang kami laporkan senilai Rp60.291 triliun sekian, begitu Pak penjelasannya. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Terima kasih Pak Menteri. Tentu mohon maaf ya, sebelum dipertanyakan mestinya kan harus ada penjelasan. Jangan sampai setelah ditanyakan baru ada penjelasan. Pertanyaan kedua begini. Berarti kan boleh menambah potensi keuangan diluar yang sudah ditetapkan. Saya membayangkan paling tidak mestinya kan memberikan suratlah kepada DPR sehingga ada penambahan begini dan begini. Menurut saya inikan bagian dari tertib anggaran. Saya kira kalau tidak ada tertib anggaran, suatu saat saya kira kan bisa saja. Pertanyaan ketiga, kalau begitu berarti kan raker-raker yang kita lakukan itukan tidak terlalu ada manfaatnya karena kan bisa menambah bukan seenaknya, apa ya bahasa yang paling baik. Bisa menambah, apa yang paling enak kira-kira. Jadi Pak Menteri mau menambah ya menambah kan kira57
kira begitu. Kalau begitu tanpa Komisi VIII kan kira-kira juga tidak ada masalah, maksudnya begitu. Jadi mohon dengan hormat lagi sangat barangkali lain kali ada penjelasan lebih dulu sebelum ada pertanyaan. Terima kasih Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Baik, tentu esensinya kami catat dan ini masukan bagi kami. Saya pikir itu benar sepenuhnya bahwa perlu ada penjelasan. Jadi ini kesalahan ada pada kami. Lalu yang kedua tentu bukan lalu kemudian kami bisa menambah karena ini sifatnya hibah Pak Kuswiyanto. Jadi hibah itu sesuatu yang kita tidak bisa tolak dan tidak bisa direncanakan, tiba-tiba Pemda Balikpapan, Kaltim dan Jember memberikan hibah itu, tentu kami catat. Poinnya tadi, kami tentu harus melaporkan kepada Komisi VIII. Berikutnya adalah terkait dengan angka-angka target, tadi banyak sekali dikomentari oleh Pak Kuswiyanto. Jadi pertama yang terkait dengan angka putus sekolah misalnya, di halaman 5 itu. MI dan seterusnya, kenapa prosentasenya masih dinilai tinggi. Jadi memang kami mencoba realistis Pak bahwa tentu kalau maunya sih nol tapi kalau nol sama sekali karena kami berdasarkan juga lapangan dan angkanya juga memang penurunannya tidak terlalu besar karena memang tadi itu, kompleksitas persoalan dunia pendidikan kita juga memang luar biasa jadi angka-angka ini memang kita cantumkan meskipun target tapi target yang kita pasang adalah serealistis mungkin. Yang kedua adalah misalnya terkait dengan tadi, persentase penurunan temuan audit. Itu juga kenapa kok masih dianggarkan 40%, 35%, memang inginnya sih kami jauh lebih rendah tapi begini, bukan lalu kemudian kita merencanakan bahwa nanti akan ada, bukan begitu maknanya. Jadi pertama dasar kami adalah realisis lapangan. Lalu yang kedua pemaknaan dari temuan itu, begini, temuan itu ada yang sifatnya potensi, ada yang sifatnya indikasi. Kalau indikasi itu sudah mengarah tapi potensi itu juga bisa temuan meskipun belum tentu lalu kemudian menjadi kesalahan. Ada yang sifatnya administratif lalu kemudian bisa diperbaiki. Jadi kenapa angka-angka ini masih seperti itu, jadi pertama realistis tadi itu dan kami berupaya untuk karena memang besarnya objek audit yang menjadi kewajiban kami dan ini sudah menjadi pembahasan kita dengan angka-angka seperti itu. Lalu juga. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Sarannya kalau menurut saya begini Pak Menteri, mohon maaf ya. Kalau menurut saya sesungguhnya, cukup WTP targetnya itu sudah selesai sudah cukup karena dengan WTP itukan sudah asumsi dan itu terukur, tidak usah ada prosentase penurunan temuan audit, menurut saya itu dibuang saja. Menurut saya WTP itu sudah ukuran yang sudah bauk dan itu sangat terukur, tidak ada lagi urutan yang lain kalau sudah WTP. Menurut saya WTP sudah termasuk di dalamnya audit-audit segala macam itu sudah masuk. Kalau menurut saya tidak usah dicantumkan. Justru kalau dicantumkan itu menambah persepsinya macam-macam. Menurut saya cukup opini laporan keuangan WTP targetnya, sudah selesai, titik. Tidak usah ada target yang lain sehingga kita kan berharap betul bagaimana performance dari Kemenag ini betul-betul kedepan menjadi lebih baik, kita setuju itu tapi sudahlah cukup WTP, sudah kalau saya sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya tanya dulu Pak Menteri, ini sekarang WTP kan? Sebetulnya kan ada. Kalau dia sekarang itu berbeda, berbeda dengan yang dimaksud oleh Mas Kus, menurut saya ini karena di dalam itukan 58
ada temuan-temuan, walaupun WTP berarti kan ada temuan-temuan yang harus dilengkapi untuk supaya dia lebih sempurna dari laporan itu. Mungkin kan auditor yang dimaksud itukan, untuk mengurangi laporan-laporan yang tidak sempurna dalam rangka meraih WTP itukan. Itu yang mungkin disinkronkan bahasanya menurut saya Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Baik. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Itu mestinya yang ngomong BPK bukan Pak Menteri. Kalau Pak Menteri atau boleh Irjen. Kalau Pak Menteri, cukup WTP menurut saya itu sudah tidak ada lagi. MENTERI AGAMA RI: Baik, terima kasih masukannya Pak Kuswiyanto. Tapi sebenarnya yang kami ingin sampaikan dengan angka-angka persentasi penurunan temuan audit itu kami ingin mengatakan bahwa temuan audit itu target kami dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Jadi itu sebenarnya yang ingin kami sampaikan tapi kalau memang dinilai lalu kemudian menimbulkan persepsi yang berbeda, tentu masukan itu menjadi baik untuk ditindaklanjuti. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Kalau dilanjutkan begini Pak Menteri. 45% itu maksudnya 45% darimana? Kan begitu. 45% dari seluruh yang menjadi persoalan Kemenag atau 40% dari yang audit yang kemarin kan begitu, ini kan tidak jelas. Kemarin misalnya bertemu sekian, berarti 40% dari audit yang kemarin atau 40% dari seluruh persoalan. Mohon maaf, kalau 40% dari seluruh persoalan, 45% itu terlalu besar, sangat luar biasa dan menurut saya tidak pantas untuk mendapatkan WTP kan begitu Pak, mohon maaf. Jadi menurut saya ini 45% terlalu besar. Okelah dicantumkan seperti itu tapi prosentasenya jangan kayak begitu, masa 45% berarti kan semua bermasalah. Yang tidak bermasalah berarti kan Cuma 55% kan begitu .... MENTERI AGAMA RI: Baik, terima kasih Pak Kuswiyanto. Kita catat itu sebagai masukan korektif, perbaikan. Berikutnya adalah Ibu Ruskati Ali Baal. Ini kaitannya dengan bantuan-bantuan untuk kelompok dan orang-orang, ini juga kita catat. Lalu tadi Pak Iqbal Romzi juga sama kaitannya dengan perubahan akun. Lalu terakhir Pak Sodik, Pak Sodik juga tidak ada ya. Pak Sodik tadi minta dibelakangkan karena keluar sebentar. Ini sudah terakhir, ini sudah terakhir Pak Sodik ini. Jadi untuk pengetahuan bersama, LPTQ memang Bayt Alquran itu sudah kita coba untuk kita lebih berdayakan, tidak hanya institusionalisasinya, kelembagaannya tapi juga jabatan eselonisasi istilahnya itu dan anggarannya dan ini kaitannya tadi yang disampaikan oleh Pak Sodik terkait dengan LPTQ secara kelembagaan. Lalu yang BAZ, Baznas ini kepengurusannya juga sudah akan baru dan Baznas ini sudah tersendiri, lembaga tersendiri jadi tentu harapan kita bisa nanti disampaikan kepada institusi yang kepengurusannya akan baru seluruhnya, para komisionernya ini. Lalu juga yang terkait dengan BPKH itu sudah saya jelaskan. Yang kaitannya dengan ummat islam Indonesia tentu secara umum tentu kami sangat bersyukur bahwa kondisi ummat Indonesia dari 59
waktu ke waktu semakin baik dan dunia semakin memberikan apresiasi, ini juga tentu karena ormasormas islam, karena lembaga-lembaga pendidikan jadi tidak semata-mata pemerintah tentu tapi yang jauh memberikan kontribusi bagi terwujudnya ummat islam Indonesia yang dinilai oleh dunia, saya banyak sekali menerima tamu duta besar, duta besar Amerika, Jerman, Inggris, banyak negara memberikan apresiasi terhadap kondisi ummat islam Indonesia yang dinilai lebih toleran, lebih baik, ya Islam yang rahmatan lil alamin-lah dan ini sesungguhnya sumbangsih dari ormas-ormas islam, yayasan-yayasan pendidikan islam yang sangat besar, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Tinggal persoalannya ke depan adalah bagaimana ini bisa kita jaga dan kita peliraha dengan baik ditengah-tengah era globalisasi, ditengah-tengah begitu mudahnya, begitu leluasanya sekarang masuknya paham-paham keagamaan yang boleh jadi tidak sejalan dengan paham yang sejak ratusan tahun yang lalu sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, para guru-guru kita, para orangtua kita. Saya pikir itu secara ujum menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Sodik. Karenanya tentu kami Kementerian Agama terus mengharapkan dukungan dari Komisi VIII karena teman-teman yang ada di Komisi VIII adalah yang sehari-hari bergelut di masyarakat yang sangat mengetahui denyut jantung dari ummat islam Indonesia sehingga kemudian kita bisa bersinergi lebih baik dalam menjaga dan memelihara hal yang sudah relatif baik ini. Saya pikir itu Pak Ketua. Mungkin nanti ada beberapa yang nanti ditambahkan oleh Pak Sekjen yang sifatnya teknis, cukup. Atau mungkin ada yang luput bisa ditanyakan kembali. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Interupsi Pak, sebentar Pak. KETUA RAPAT: Yang baru? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Tidak. Memang pertanyaan saya sebenarnya banyak yang belum terjawab tapi menurut saya, saya ingin yang terpenting dua saja. Kalau yang lain-lain menurut saya secara umum sudah ada jawabannya meskipun belum detail. Tadi malam juga sudah saya sampaikan kepada Pak Sekjen berkaitan dengan capaian berapa daya serap anggaran kaitannya dengan perencanaan kepegawaian. Saya cukup memaklumi kalau yang lain-lain karena situasinya tentu dan problemnya juga berbeda tetapi kalau kepegawaian inikan sesuatu yang sudah bisa direncanakan dengan baik dan tadi malam saya juga minta data soal kepegawaian itu karena nanti terkait dengan perencanaan anggaran. Kalau perencanaan anggaranny abagus, saya yakin daya serapnya itu per bulan pasti bisa diukur. Inikan sudah bulan Juni kan hanya 28%, ini menunjukkan kalau perencanaan dalam bidang penganggaran kepegawaian inikan tidak terlalu bagus, itu saja yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, saya ingin statement yang berkaitan pembangunan kantor KUA karena seringkali saya dengan Bimas Islam itu sering menyampaikan bahwa pembangunan kantor KUA itu mutlak dan harus segera diselesaikan tapi kayaknya Pak Menteri tidak sama sekali menanggapi itu. Barangkali Pak Menteri tidak menganggap bahwa pembangunan kantor KUA itu sesuatu yang betulbetul sangat penting padahal menurut saya umur Kementerian Agama inikan sudah sangat panjang dan kita sudah punya catatan-catatan, kita harapkan kita, kantor KUA itu kalau perlu segera diselesaikan. Semakin cepat menurut saya semakin lebih bagus. Saya khawatir nanti ada perbedaan yang disampaikan oleh Pak Dirjen sama Pak Menteri tapi kalau ini satu kata dan ini dianggap sesuatu yang penting, saya kira kan kita bersama-sama bagaimana ini kita anggarkan yang lebih besar karena 60
mohon maaf kalau kita kunker di kemarin di Maluku Utara dan lain-lain kondisinya ternyata kan sangat memprihatinkan dan saya membayangkan kalau dia tidak punya kantor, ada yang punya kantor tidak layak dan lain-lain tentukan menjadi sesuatu yang tidak bagus dan beberapa data yang disampaikan kepada kita kan selalu salah dan tadi malam pun datanya kan juga masih salah yang disampaikan kepada kita. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Jadi saya kira itu sudah dapat poinnya Pak Kus. Tadi ada, tadi pertanyaan sebetulnya yang belum terjawab juga. Karena masih ada waktu sedikit lagi yaitu pertanyaannya, mana tadi Romo tadi yang soal madrasah-madrasah swasta yang belum dibayarkan sertifikasi, TPG dan lain sebagainya, nanti mungkin disisipkan juga sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Kus. Silakan Pak Menteri dilanjutkan. MENTERI AGAMA RI: Mungkin nanti Pak Dirjen yang kaitannya madrasah. Pertama yang kaitannya dengan serapan belanja pegawai yang juga dinilai masih rendah. Jadi ini memang baru pada gaji pokok yang sudah dicairkan sementera tunjangan kinerjanya memang sampai sekarang belum. Itu yang menyebabkan kenapa prosentasenya baru 28,4% itu. Ini yang sedang kita coba maksimalkan. Lalu juga terkait dengan KUA, itu memang menjadi prioritas kita. Mungkin nanti Pak Dirjen Bimas Islam bisa menyampaikan tapi kita ingin tahun ini dan tentu juga tahun depan, itu ingin menambah karena masih ada beberapa daerah yang belum. Problem kita adalah karena terkait dengan pengadaan lahan. Kita terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota khususnya agar bisa mendapatkan lahan karena kalau pengadaannya itu termasuk bangunan dan lahan memang bebannya menjadi besar sekali tapi itu menjadi prioritas kita Pak, mungkin Pak Mahasin bisa menambahkan tentang ini. Seizin Pak Ketua, silakan. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Seperti kemarin sudah kita sampaikan bahwa tahun-tahun ini kita akan membangun 36, 46. 20 yang dibiayai APBN lalu SBSN 26, jadi 46 yang sekarang. Tahun 2016 kita rencanakan 181 tapi ada kemungkinan tambah dari SBSN yang itu mengambil dari jatah pembangunan asrama haji yang di DKI yang tidak sanggup membangun lalu itu akan kita pakai untuk KUA. Juga kami siapkan 150 paket untuk pengadaan tanah untuk tahun itu, berarti masih ada sekitar, kalau 471 yang masih belum ada tanahnya, itu Insha Allah nanti tahun 2017 lahan akan ada semuanya lalu 2018 akan kita bangun. Memang di dalam paparan tadi disebutkan peningkatan pelayanan pencatatan nikah itu di dalamnya termasuk bangunan KUA dan penyiapan dana operasional yang kita sedang usulkan dari Rp3 juta per bulan menjadi Rp5 juta. Ini yang masih kita usulkan dulu ditambah itu, itu Pak. Jadi supaya nanti pelayanannya bisa lebih baik. Terima kasih. 61
MENTERI AGAMA RI: Selanjutnya Pak Dirjen Pendis menyampaikan yang guru swasta. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Mohon izin Pak ketua. Jadi dari Pak Romo tadi kalau tidak salah yang juga belum terjawab mohon izin Pak Menteri tentang Dirjen Pendis, penambahan direktorat jenderal. Sebenarnya sejak saya masih sekretaris dua tahun yang lalu, kami sudah membuat naskah akademiknya Pak. Kami merasakan betapa beratnya gerbong pendidikan islam yang hanya ditarik oleh seorang dirjen sementara menangani dari 20% lebih pendidikan Indonesia ini. Cuma Kementerian Agama kan mungkin Pak Menteri juga bisa memberi respon ini lagi. Kementerian Agama inikan Kementerian yang sudah memiliki 10 unit Eselon I, apakah ketika ditambah lagi satu unit Eselon I masih memungkinkan atau tidak, saya kira itu menjadi salah satu pertimbangan juga sehingga sampai sekarang memang. Naskah akademiknya kami sudah tuntaskan, sudah kami selesaikan tapi masih di Pendis, belum kami kirim ke Menpan dan seterusnya Pak. Jadi ide itu sesungguhnya sudah lama ada, sudah kami mengambil langkah-langkah antisipasi Cuma memang belum kami teruskan karena pertimbangan tadi itu bahwa Kementerian Agama dan Kementerian sudah sangat besar, sudah memiliki 10 unit eselon I, apakah memungkinkan menambah lagi unit Eselon I, itu yang masih belum ada kejelasan sampai hari ini. Saya kira itu Pak. Kalau tadi tentang guru saya kira sudah saya jawab sebelumnya tadi. Tunjangan profesi guru misalnya yang sekarang ini realisasi terakhir sudah 17% Pak yang sudah cair, masih. Oh yang swasta Pak ya, BOS yang swasta. Jadi tidak semua negeri Pak, yang swasta juga sudah ada karena kalau tadi data yang saya sampaikan 16% itu, negeri kita secara total kan tidak sampai 10%, hanya 9% saja. Jadi diantaranya ada yang swasta sudah cair juga. Mungkin di Medan kebetulan yang swastanya belum. Sumatera Utara ya. Yang saya sampaikan tadi, kami dijanji oleh Kanwil dan ini kami selalu diskusi terus dengan Kabid-Kabid seluruh Indonesia untuk akhir bulan ini sudah harus cair itu Pak. Jadi sudah ada swasta juga cuma memang mayoritasnya negeri karena kendalanya itu tadi, ada resiprokal itu tadi Pak, jadi ada timbal balik. Ada hal-hal yang harus dilakukan juga oleh madrasah-madrasah swasta. MENTERI AGAMA RI: Terakhir dari kami adalah menegaskan tadi usulan Romo tadi itu. Jadi memang khusus di Pendis. Jadi kita sudah sejak beberapa bulan yang lalu merasa beban Pendis ini luar biasa. Kami ada dua strategi yang sedang didalami. Apakah dibuat direktorat jenderal baru, tapi konsekuensinya akan menambah eselon I padahal kita sekarang sudah 10, sudah banyak sekali dibanding kementerian yang lain, 11 bahkan atau yang lebih realistik adalah memecah Direktorat Madrasah menjadi direktorat ada khusus yang menangani ibtidaiyah dan raudhatul atfal dan satu lagi Direktorat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah sehingga yang ada ini dipecah menjadi dua, itu mungkin lebih realistis tapi prinsipnya apa yang dikehendaki oleh Pak Syafi’i tadi bahwa memang perlu ada terobosan untuk memperbaiki struktur. Itu betul sedang kita dalami pilihan-pilihan mana yang lebih realistis. Terima kasih Pak, saya kembalikan lagi kepada Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Apakah ini sudah cukup? Kalau sudah cukup tidak ada lagi pertanyaan kita masuk kesimpulan. Ada lagi? Soal baru ini? 62
F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Soal madrasah ya. KETUA RAPAT: Oke, silakan Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri dan jajarannya. Madrasah ini memang kebanggaan dari kita sebagai ummat islam dan harus betul-betul menjadi tugas yang harus disyukuri, yang harus dikerjakan dengan baik yang berkembang di daerah dengan terjadinya otonomi itu sekarang banyak madrasah yang collaps Pak Menteri. Karena apa? Karena seperti apa yang dikatakan kawan-kawan bahwa Pemda itu lepas tangan tidak mau lagi membantu. Dulu ketika saya jadi Kakanwil, bukan hanya membantu rehab tetapi membangunkan. Membeli tanah, membangun gedungnya, sekarang lepas tangan sehingga ada pernyataan dari gubernur ketika itu kalau Kementerian Agama bisa mengusahakan dasar hukumnya ketika gubernur itu membantu lalu tidak dipersalahkan oleh BPK dan KPK, itu baru kami bantu atau dari Kanwil bisa beralih tugas, menyatakan pindah ke Pemda sehingga apa yang terjadi di daerah Pak Menteri, banyak madrasah-madrasah swasta yang gulung tikar di DKI ini. boleh bapak cek nanti, banyak sekali yang gulung tikar kecuali madrasah-madrasah yang memang sudah mapan. Kalau yang masih berkembang itu gulung tikar. Kemudian beralih kepada. Saran saya, bagaimana caranya agar Pemda itu bisa tetap membantu rehab, membantu lain-lain seperti sekolah umum. Kalau perlakuan Pemda kepada guruguru agama juga beda Pak sementara guru-guru yang ada pada sekolah umum itu sejahtera sedangkan guru-guru madrasah itu sangat minim penghasilannya. Ini memang perlu dipikirkan juga oleh Pak Menteri supaya kita keberpihakan kepada madrasah lebih bagus. Yang kedua Pak, satu lagi Pak. Yang kedua, terkait dengan pembangunan KUA. KUA itu di DKI Jakarta, semua tanahnya, bangunannya dari Pemda kecuali satu, Pulau Seribu maka kalau sesuai dengan pernyataan Pak Dirjen, kalau yang tanahnya belum punya Kementerian Agama apalagi bank tanya, akan dibelikan oleh Kementerian Agama untuk membeli tanah dan nanti kita bangunkan. Berarti jumlah 44 KUA di DKI baru satu saja yang dibangun oleh Kementerian Agama. 33, kalau tidak salah 33 itu masih milik Pemda. Kira-kira bisa dipikirkan untuk Dapil saya DKI Jakarta. Sekian, terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Langsung saja Pak Menteri, saya kira yang lain sudah tidak ada. MENTERI AGAMA RI: Iya, jadi betul Pak Fauzan. Jadi inikan sebenarnya karena ada persepsi yang belum sama di kalangan para kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota terkait dengan Undang-Undang 63
Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Jadi kalau mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas, disitu tegas dinyatakan bahwa pendidikan itu tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang itu adalah pusat dan daerah. Jadi sebenarnya pemerintah daerah juga bertanggungjawab terhadap pendidikan dan pendidikan dalam Sisdiknas juga ditegaskan, adalah pendidikan umum dan pendidikan agama, jadi sudah sama sebenarnya tapi memang ada Undang-Undang 23/2014 yang bisa mengesankan pemahaman bahwa pendidikan agama yang sifatnya itu agama yang sifatnya pusat itu tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, anggapan ini yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena di beberapa daerah kami setiap tahun memberikan award, penghargaan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang memberikan dukungan kepada madrasah-madrasah swasta kita sangat besar. Jadi Makassar lalu Balikpapan, NTB, Jawa Timur, banyak Pak sebenarnya hanya memang kebetulan DKI ini agak ini juga karena saya sudah beberapa kali meyakinkan gubernurnya untuk tapi ya dia masih ini. Jadi memang persepsi yang. Oleh karenanya kita ingin, sedang mencoba membuat Perpres supaya ini ada persepsi yang sama bahwa bukan berarti meskipun agama itu persoalan pusat bukan berarti lalu kemudian pemerintah daerah tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan agama di daerahnya masing-masing. Saya pikir itu yang ingin kami menanggapi. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Maaf, ini soal ini menarik karena memang soal kesenjangan perlakukanlah yang berakibat pada potensi yang sangat terus jompang diantara pendidikan keagamaan, pesantren dan madrasah di Kementerian Kemenag dan di ... yang didesentralisasi, di otonomi. Kira-kira sudah ada pendekatan koordinasi dengan Pak Tjahjo, Pak Mendagri begitu untuk bagaimana sebetulnya solusinya, terobosannya sebab masih ada semacam edaranlah begitu. Mereka takut begitu kalau membantu madrasah, membantu pesantren padahal ummatnya ummat bupati juga, ya rakyat bupati, ya rakyat gubernur karena mereka mengatakan ini sudah dibiayai dan urusan pusat begitu, urusan Kemenag, itu Pak Menteri. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Kira-kira solusinya bagaimana Pak Menteri? MENTERI AGAMA RI: Sebenarnya sudah, kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri dan Mendagri sebenarnya sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah bahwa bantuan kepada pendidikan agama itu sama sekali tidak menyalahi ketentuan sebenarnya karena pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebenarnya. Jadi itu sudah dibuat surat edarannya oleh Mendagri. Jadi mungkin juga beberapa kepala daerah perlu juga didorong juga bersama DPRD nya tentu karena ini terkait dengan anggaran jadi memang kita sama-samalah, teman-teman yang juga punya hubungan komunikasi dengan DPRD disana juga bisa memberikan dorongan. Semangatnya tapi sudah kita kearah sana Pak Deding. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Barangkali melalui kalau pertemuan raker gubernur, bupati, se-Indonesia, Pak Menteri Agama juga bisa hadir.
64
MENTERI AGAMA RI: Ditekankan lagi, baik. Terima kasih. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Jadi kita prihatin kok Kejaksaan, kan kita sama-sama dulu di Komisi III Pak Menteri. Kejaksaan ini instansi vertikal juga. Kementerian Hukum dan HAM juga ada instansi vertikal juga kemudian Kepolisian tapi mereka dapat bantuan begitu kan, kayak agak prihatin begitu kalau ternyata madrasah, pesantren diabaikan. Terima kasih Pak Menteri. KETUA RAPAT: Baik, saya kira ini sudah tidak ada lagi. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): KUA belum dijawab Pak. KETUA RAPAT: Tadi sudah dijawab kan Pak Dirjen Bimas Islam. Oh, untuk KUA DKI, khusus. Bagaimana perkembangannya itu Pak. Kalau menurut keterangannya Pak Fauzan, di DKI ini, KUA itu tidak ada, kantor-kantornya tidak ada, masih meminjam kepada Pemprov kan? F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Jadi bukan tidak ada. Masih asetnya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. KETUA RAPAT: Nanti diambil alih lagi oleh Pemprov kan tidak punya kantor lagi KUA itu. Seperti Sulawesi Tenggara, sampai sekarang masih bermasalah Kanwilnya. Silakan Pak dijelaskan bagaimana targetnya supaya Pak Fauzan bisa menjelaskan ke konstituennya. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Itu termasuk dalam rencana yang kita siapkan untuk pembelian lahan dan pembangunan itu Pak tapi memang di DKI ini kemarin kita sudah coba untuk membelikan tanah untuk yang di Kuningan itu, itu ternyata, yang di dekat jalan Kuningan itu Pak, masuk sedikit. Itu ternyata tanah itu Rp50 miliar Pak untuk satu KUA, jadi itu memang perlu pemikiran lebih jauh. Saya melihat, saya sidak kesana mendapat laporan seperti itu, ini milik Pemda, tidak bisa direhab karena asetnya bukan aset Kementerian Agama. Lalu saya minta cari tanah ternyata Rp50 miliar, jadi kami tidak punya, belum punya tetapi ke depan nanti kita coba untuk mencicil itu Pak. Mungkin dicari yang lebih jauh yang harganya lebih murah. Nanti habis anggaran kami kalau itu Pak. Untuk satu DKI itu saya kira habis untuk beli tanah saja. Terima kasih. 65
KETUA RAPAT: Jadi kalau mau ambil itu Pak Dirjen, konsultasi dengan Pak Fauzan. Dia punya beberapa pintu itu yang dibagi-bagi, itu jelas. Benar tidak Pak Fauzan. Jadi kalau infaq yang betul itu, wakaf yang betul. Saya kira sudah cukup. Semua sudah memberikan tanggapan, pandangan dan sudah dijawab oleh Pak Menteri. Sekarang kita masuk pada agenda berikutnya yaitu menyimpulkan, mengambil kesimpulan dari rapat ini. Untuk sesi ini saya minta dibantu oleh DR. Sodik Mudjahid. Silakan. Tolong ditampilkan draft kesimpulannya. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Mohon teman-teman untuk terlebih dahulu kita koreksi terhadap kesimpulan ini. Silakan. Draft Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Masa Persidangan IV Tahun 2014-2015, Rabu, 24 Juni 2015. Dengan kesimpulan sebagai berikut. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Agama RI mengenai evaluasi pelaksanaan APBN yang realisasinya baru mencapai 22,40% per bulan Juni 2014. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama RI Tahun 2014, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain: a. Mengevaluasi program sebagai tindak lanjut dengan adanya hambatan dan kendala yang menyebabkan lambannya penyerapan anggaran tahun 2015 dan merumuskan langkahlangkah perbaikan serta hasilnya disampaikan dengan Komisi VIII DPR RI. Sekali lagi untuk teman-teman Komisi VIII diminta terlebih dahulu. b. Program yang telah dilaksanakan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. c. Meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk mencegah tindak penyimpangan untuk mewujudkan optimasi dan efisiensi penggunaan anggaran. Tadi ini ada koreksi nomor d. Mungkin bisa dihapuskan saja nomor d. Kemudian nomor e jadi d. d. Memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Anggota Komisi VIII, aspirasi dalam bentuk yang luas yang sudah tadi kita sampaikan dalam berbagai bentuk dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, pinnya adalah Komisi VIII DPR RI akan mendalami lebih lanjut karena ini adalah Pak Menteri penjelasan pertama ya dan masih ada kesempatan. Komisi VIII DPR RI akan mendalami lebih lanjut penjelasan Menteri Agama RI mengenai pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKT) Tahun 2016 Kementerian Agama RI sebesar Rp60.451.214.009.000,- yang dialokasikan untuk, ini saya kira tidak ada perubahan ya, alokasi terhadap perubahan. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Kurang itu mestinya. Itu disamping itu kan ada permintaan tambahan. Tambahannya itu dicantumkan. 66
F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Dibawahnya Pak, di poin 3 nya Pak. Jadi poinnya adalah nomor 1 dapat memahami, nomor 2 akan mendalami lebih lanjut Pak Kus dan poin 3 bagaimana? Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk mengkaji dan merumuskan ulang program dan alokasi anggaran sehignga lebih efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama RI. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama Ri tahun 2016 dan menyempurnakan penyusunan RKA/KL tahun 2016, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama untuk memperhatikan dan menindaklanjuti sasaran dan pendapat Anggota antara lain sebagai berikut. Mohon teman-teman, ini usulan teman-teman yang tadi disampaikan. Peningkatan program kerukunan ummat beragama termasuk kerukunan internal ummat beragama. b. Ini sudah mendorong saya kita. Mendorong Kementerian Agama RI agar tunjangan profesi guru yang terhutang hendaknya diprioritaskan dalam program tahun 2016. c. meningkatkan perlindungan anak melalui peningkatan pendidikan moral agama serta mengoptimumkan kinerja gugus penanggulangan pornografi anak. d. program-program yang akan dilaksanakan merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan. e. Pengelolaan program tahun 2016 harus lebih transparan, efektif, efisien dan akuntable serta tertib administrasi. Itu usulan teman-teman. Kalau ada yang belum masuk silakan di ini. Ini Pak Kus, poin nomor 4. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama RI untuk meninjau ulang usulan tambahan Kementerian Agama RI tahun 2016 sebesar Rp13.774.081.315.100,- dengan rincian alokasi seperti yang disampaikan dalam ajuan Kementerian Agama. Kelima, terakhir. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI agar pandangan dan pendapat Pimpinan dan anggota dijadikan bahan penyempurnaan RKA/KL Kementerian Agama RI Tahun 2016. Demikian teman-teman poin besarnya adalah dapat memahami, akan mendalami kemudian minta peninjauan ulang serta poin-poin masukan yang telah teman-teman masukkan secara lisan. Sekali lagi, silakan minta koreksinya. Bu Itet kami persilakan. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa hal yang belum masuk, misalnya tadi disampaikan masalah komunikasi internal itu ada dimana, komunikasi internal antara tadi saya minta supaya Bimas-Bimas, kemudian ke bawah sampai eselon III dan IV itu perlu dilakukan pengawasan, jangan sampai itu jalan sendiri. Kementerian atau dirjen-dirjen tidak tahu akibatnya terjadi mark up lah istilahnya yang tidak diketahui. Nah, memantapkan lebih intens dan sebagainya, itu dimana. Saya kira itu perlu yang tadi dibahas komunikasi yang intens secara vertikal maupun horisontal barangkali di internal Kementerian Agama sendiri. Saya tahu... dan seterusnya. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Komunikasi, koordinasi antar dan seterusnya. Unit atau Satker di lingkungan Kemenag maupun Kemenag dengan Komisi VIII, begitu, tidak. 67
F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Internal, internalnya Kementerian Agama. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Memantapkan internal antara satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Mungkin juga dengan Kanwil-Kanwil dan seterusnya mungkin itu perlu, itu pertama. Yang kedua, mengenai supaya mengenai anggaran untuk data dan penelitian itu diprioritaskan karena itu awal sebetulnya kita merancukan rencana, membuat grand design dan sebagainya itu anggarannya tidak kelihatan apalagi untuk katanya ada satu informasi pusat memakan waktu tiga tahun, ketinggalan Pak kita kalau itu, tidak dianggarkan, mungkin bisa masuk dalam tambahantambahan itu. Jadi itu saya kira masalah bangsa pendataan kita sangat belum profesional baik dari BPS dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM dari para, harus ada punya management skill, pengetahuan manajemen, itu penting. Pak Menteri adalah jawaban politik tapi kalau yang dibawahnya tidak punya pengetahuan manajemen, akan lemah Pak, bapak juga akan kesulitan karena kalau kita misalnya dari bawah, kita sendiri dari eselon III, IV kita tidak tahu manajemen, kita tidak tahu mereka berbuat apa, kesalahannya dimana dan sebagainya karena itu sudah trending sebetulnya, tren ini harus mungkin meningkatkan pendidikan dimasukkan kesana untuk kualitas manajemen dari para dirjen dan lain-lain. Saya kira itu saja dari saya, sekian terima kasih. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Saya, dari saya Pak Sodik. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Silakan Pak. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ini saja, stressing saja di poin ini, soal profesi guru ini. Poin 3, huruf B ya, mendorong Kementerian Agama, mendesak, saya ganti mendesak. Mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia agar tunjangan profesi guru yang terhutang, diselesakan selambat-lambatnya pada program tahun 2016. Diselesaikan Pak jadi bukan prioritas sebab sangat prihatin sekali dimana-mana dan Insha Allah barangkali kita dorong anggaran yang supaya bisa di. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Itu yang tadi janjikan juni itu dimana ya Pak Deding? Yang tadi disebutkan akan selesai juni, ini maksudnya ini Pak Deding. Bukan? Apa BOS? Oke.
68
F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Itu BOS ini, kalau profesi masih banyak Pak di beberapa daerah yang sampai hari ini belum cair. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): BOS belum masuk Pak ya? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Berjanji bulan juni. Kalau kesimpulan dimasukkan lebih baik. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Ya dimasukkan saja disitu profesi guru. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Tidak, yang Pak Deding tadi itu ditambah, diluar BOS itu masih ada lagi tunjangan profesi guru non PNS yang telah memperoleh SK impassing. Impassing itu persoalannya sudah lama. Itukan ada dua, tunjangan profesi guru yang terhutang, yang kedua tunjangan profesi guru non PNS yang sudah memperoleh SK Impassing. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Bisa ya Pak Dirjen ya, Pak Menteri ya, mudah-mudahan. Maksudnya seperti itu, bisa dikaji ulang itui antara lain kita prioritaskan itu karena ini kasihan juga mereka ini di daerah. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Terima kasih Pak Deding. Ada lagi teman-teman? Pak Kuswiyanto memebrikan pendapatnya? Silakan Pak. Masukkan lagi saja Pak supaya diingat. Bisa disampaikan Pak Kus redaksinya langsung kepada tim di belakang ini. KETUA RAPAT: Ada problem itu di KUA itu. Itukan kecamatan itu dimekarkan terus itu. Jadi setiap ada pemekaran kecamatan berarti kan KUA nyaada. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Ya sudah, pemekaran itu kan harus mengandung konsekuensi, konsekuensinya kan harus diukur oleh pemerintah, harus selesai 2018. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Sudah nanti ada kesempatan Pak Menteri untuk memberikan komentarnya. 69
Silakan teman-teman, cukup. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Saya mendukung kan sebetulnya ini kelanjutan dari kemarin Pak yang Pak Dirjen Bimas Islam itu Pak ya, jadi kita akan fokus menyelesaikan pembangunan ini dengan merelokasi beberapa anggarannya, jadi sebetul goodwill yang bagus begitu Pak dan kita kan sebetulnya meneruskan apa yang menjadi kesimpulan pada RDP semalam Pak, begitu Pak Menteri. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Siap Pak Deding. Silakan Pak Kus, nomor 5 bagaimana? Perlu atau tidak ya? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Poin terakhir, 5, 5. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Silakan, perlu tidak itu nomor 5. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Komisi VIII dan seterusnya itu sampai 2016. Ketika pembahasan RAPBN yang akan datang bulan apa itu? Agustus, hendaknya dokumen RKA/KL itu sudah diberikan kepada Komisi VIII, itu seringkali tidak pernah diberikan. Kita berhak tahu meskipun tidak ada pembahasan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Oke, agar pandangan dan pendapat Pimpinan Anggota dijadikan bahan .... dan dokumen RKA/KL nya diserahkan sebelum pembahasan RAPBN. Oke, bisa diikuti? Silakan Pak Fauzan. Madrasah negeri yang sudah. Nomor 5 tadi sejak Pak Kus di ini? Apalagi Pak Ustadz, sudah, cukup? Umrah? Siapa umrah? Tentang apa, saya tadi tidak menyimak tentang umrah. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Jadi kelembagaan tadi kan ada usul Pak. Jadi penegasan saja dari kemarin hasil kesimpulan rapat dengan Dirjen PHU Pak. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Itu sudah lebih detail kemarin kan sebetulnya? Tentang reorganisasi termasuk kalau kemarin kan organisasi lebih kepada haji dan umrah. Nah sekarang tambah juga organisasi di Bimas Islam. Yang sudah kemarin tidak usah dimasukkan ya karena nanti akan dikoordinasikan.
70
F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Pak ... tadi kan seringkali juga menjelaskan soal Muannas, Muzakkar itu lho, soal keperhatian terhadap umrah kita yang sekarang bermasalah luar biasa. Sekarang kan perhatiannya lebih banyak pada persoalan haji, umrah inikan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Pak Kus, itukan sudah masuk dalam kesimpulan tadi malam bahkan lebih detail lagi dan saya yakin Pak Menteri juga membaca apa yang telah menjadi kesimpulan dalam pertemuan dengan Dirjen PHU. Silakan, hasil pertemuan hari ini apalagi yang belum? Sudah cukup? Mohon dirapihkan dan nanti kami berikan kesempatan Pak Menteri untuk memberikan comment ini setelah dirapihkan ini. Kami persilakan Pak. MENTERI AGAMA RI: ini.
Pertama, secara keseluruhan kami bisa menerima ini hasil kesimpulan kita dalam Raker hari
Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin secara khusus karena nomor 3 ini, poin 3 itu sangat rinci, ada beberapa poin. Kami ingin mengusulkan, selain KUA, yang diperlukan sesungguhnya adalah Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota, pemekaran, hasil pemekaran khususnya karena begini, sekarang ini ada moratorium, ada surat edaran untuk tidak membangun gedung-gedung pemerintah sementara bagi pemekaran, kabupaten/kota pemekaran, itu kebutuhannya sudah sangat mendesak, jadi mohon bisa dimasukkan juga disini. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Dimasukkan dan tentu Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dulu baru KUA ya? Oke, KUA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota hasil pemekaran. Itu tidak akan melanggar itu ya Pak Menteri? Pak Menteri, jadi itu kita melanggar moratorium ya? MENTERI AGAMA RI: Itu sifatnya edaran saja tapi kalau memang ada desakan kebutuhan dari hasil Raker ini, inikan sebenarnya bisa menjadi pertimbangan kami untuk, karena ini kebutuhan kita di lapangan. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Kami mendukung Pak sehingga kami masukkan dalam poin kesimpulan ini. Silakan Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Berikutnya, ini koreksian redaksional saja tapi karena ini sifatnya dokumen resmi, kesimpulan jadi perlu juga diperbaiki. Terkait dengan nomor 2 yang mengenai butir f misalnya, penyebutan angkaangka nominal dalam kalimat itu. “f. Program bimbingan masyarakat kristen sebesar Rp1.493.050.000.000,-, Rp59.000.000,- maksudnya, kata “9” nya, misalnya di f seperti itu. Lalu di butir “i” juga seperti itu, jadi butir i Rp350.000.000,- yang dimaksud Rp350 miliar. 71
F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Silakan di Sekretariat, itu dicek ulang dan Pak Menteri silakan dicek yang lainnya. MENTERI AGAMA RI: Mohon dicek semuanya di butir itu. Di butir “j” juga seperti itu. Lalu terakhir catatan kami tentu kami senang target-target ini dipasang tadi terkait dengan KUA lalu guru impassing dan seterusnya tentu ini akan kita lakukan dengan catatan selama anggarannya memang betul-betul bisa diperjuangkan oleh Komisi VIII jadi mudah-mudahan dengan hasil kesimpulan ini nantinya kemudian bisa terwujud terkait dengan alokasi anggarannya. Demikian. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Silakan Pak Pimpinan, saya serahkan lagi. MENTERI AGAMA RI: Ada tambahan sebelumnya. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Silakan Pak. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Dua kata saja tentang yang c tadi. Yang “C. memperioritaskan pembangunan kantor KUA”, disana ditambah “yang ada” karena nanti ada tambahan lagi yang baru. Jadi yang tuntas itu adalah yang sudah ada sekarang. KETUA RAPAT: Pak Dirjen, berarti KUA yang ada ini maksudnya struktur organisasi yang sudah ada, kantornya belum ada begitu. DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya, kan masih banyak lagi, masih ada sekitar 50-anggaran lagi yang belum disetujui pembentukannya. Pemekaran tambah lagi-tambah lagi, itu nanti pasti akan, yang struktur organisasinya sudah ada, mungkin begitu. Terima kasih. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Sebelum Pak Ketua, tadi BOS sudah masuk ya? BOS itu dimasukkan, itukan janji untuk tuntas pada bulan juni dan kita berharap begini untuk BOS. Jangan sampai kita ini mengetahui perkembangan itu setiap mau rapat kerja, setiap mau RDP dan lain-lain tapi harapan kita setiap perkembangan karena 72
ini menyangkut hal yang penting, Komisi VIII itu selalu diberitahu. Baik diberitahu lewat telepon, saya kira kan apa susahnya menelepon, syukur kalau ada dokumen-dokumen sehingga kita bisa mengikuti perkembangannya karena mohon maaf ini persoalan yang penting dan inikan sudah lama. Jangan sampai kita tahunya itu setiap RDP, setiap Raker, inikan sudah terlalu lama sehingga kita bisa update seluruh perkembangan dari minggu ke minggu. Terima kasih. BOS itu belum masuk ya? KETUA RAPAT: Coba masukkan. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Bisa izin Pak ketua, bisa sedikit Pak tentang BOS tadi Pak. KETUA RAPAT: Silakan Pak. DIRJEN PENDIS KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi untuk tuntas di Juni mungkin ada kendala seperti yang saya sampaikan tadi Pak tapi yang saya maksudkan tadi itu adalah di akhir juni itu sudah mulai cair Pak dari seluruh Indonesia dengan proses-proses yang ada sehingga berharap beberapa waktu setelah itu bisa tuntas tapi bulan juni untuk tuntas itu mungkin kendalanya tadi itu kendala dari madrasah-madrasah tadi yang harus melengkapi dokumen-dokumen yang ada tadi. Kalau tuntasnya kan samapi akhir tahun Pak karena kan anggaran BOS itu kan juga per bulan Pak ini jadi ya mudah-mudahan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Maksudnya tuntas itu tuntas tunggakan yang tidak ada. Kalau yang depan kan namanya memang belum. Yang belum ya jangan dihitung, wong namanya saja belum. Masa mau menuntaskan bulan Agustus ya malah tidak masuk akal. Menuntaskan maksudnya yang belum-belum yang terhutang itu karena mohon maaf, inikan betul-betul kebutuhan dan ini tuntutan teman-teman yang ada di bawah. KETUA RAPAT: Jadi tadi begini, yang kesulitannya Pak Dirjen ini soal pembatasan waktu paling minimum Juni itu. Jadi minta kelonggaran waktu. Kalau begitu, kira-kira kelonggaran waktu sampai kapan Pak Dirjen, jadi menawarkan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Juni akhir itu kan kita mengikuti beliau, kita kan tinggal membahasakan disitu, kan begitu kan? Kita mencantumkan itukan atas dasar penjelasan dari Pak Dirjen, kan kira-kira itu. Kalau beliau tadi kira-kira ngomong Juli kira-kira kita akan cantumkan juli. KETUA RAPAT: Jadi begini Pak Kus. Ini Pak Sekjen mau menambahkan jawabannya. 73
SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Sebentar Pak, mungkin ini sekedar tambahan saja. Jadi kami agak takut dengan penuntasan karena penuntasan itu 6 bulan Pak, 6 bulan harus dibayar pada akhir juni. Oleh karena itu mungkin yang paling bagus itu adalah memastikan pembayaran. Pembayaran itukan selama ini tiga bulan-tiga bulan. Jadi kalau artinya sampai akhir juni itu mungkin paling tidak adalah 3 bulan pertama, triwulan pertama dibayarkan, itu mungkin bahasanya menjadi “memastikan pembayaran”, itu mungkin lebih. “me... pencairan” juga bisa. “Memastikan pencairan” itu mungkin lebih relevan Pak dan realistis. Tidak apa-apa, juni itu memang harus ada pembayaran Pak, mungkin bisa triwulan, mungkin bisa 6 bulan. Sebab kalau bahasanya menuntaskan berarti harus enam bulan dan itu yang saya khawatir seperti di Medan atau di Sumatera Utara yang hingga hari ini masih belum ada kejelasan lalu khawatir nanti “Wah ini 6 bulan, janjinya kan 6 bulan” tapi kalau istilahnya pembayaran itu pastinya adalah selalu 3 bulan, triwulan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Itukan dari provinsi langsung ke sekolah Pak ya? Kita kan juga ingin tahu nanti kira-kira di dalam lapangan itu kendalanya letaknya di provinsi apa letaknya di sekolah, saya kira case-nya nanti kan agak berbeda-beda. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Tambah yang terakhir, “Mengupayakan landasan hukum bagi Pemda DKI untuk membantu madrasah” atau bukan DKI, pokoknya Pemda, semua Pemda. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Kalau disini DPR Pak bukan DPRD jadi kita, tapi tidak apa-apa, termasuk prioritas DKI. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Untuk madrasah dan semua keagamaan? Bukan hanya madrasah saja kan? Masjid juga sering bermasalah. “lembaga pendidikan dan keagamaan” ya. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Tidak, saya bertanya, masa landasan hukum untuk Pemda DKI ada masalah. Kalau menurut saya kok sudah tercantum di atas-atas tadi. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Pak Kuswiyanto terlewat, iya tidak? KETUA RAPAT: Kalau sudah puasa begini ini menjelang buka puasa panas lagi kan gawat inikan.
74
SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Usul bapak, mungkin. Izin Pak Ketua. KETUA RAPAT: Oh ya, Pak Sekjen, silakan. SEKJEN KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi kalau kita mengacu pada nomenklatur itu adalah membantu lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Jadi itu bisa pesantren, bisa sekolah, bisa madrasah. Jadi lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Jadi agama dan iya. ... : Berarti tidak terbatas ya, dan yang lain-lain masuk semua. Terima kasih. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Itu saya katakan tadi, jangan madrasah saja. Jadi ini yang mewakili lembaga pendidikan agama dan keagamaan. KETUA RAPAT: Baik, jadi sebetulnya, maksudnya Pak Fauzan ini baik, mulia ini. Supaya Pemprov DKI menyerahkan saja semua itu kantor-kantor itukan? Cuma dasar hukumnya harus ada, itu yang harus dipikirkan oleh Sekjen, Kementerian Agama begitu. Saya kira ini cukup ya? Ada yang mau ditambahkan lagi? Jangan terlalu banyak kesimpulan ini. Ini sudah cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi masukan dan pendapat sudah ditampung semua, Pak Menteri dan seluruh jajaran sudah menyetujui draft kesimpulan ini. Sebelum kita mengakhiri rapat kerja ini maka kita beri kesempatan kepada Menteri Agama untuk memberikan tanggapan atau kata akhir. Kepada Pak Menteri kami persilakan. MENTERI AGAMA RI: Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas lancarnya proses rapat kerja kita pada kali ini dan tentu mudah-mudahan sejumlah kesimpulan yang telah kita rumuskan bisa kita laksanakan di masamasa ke depan dan karenanya kami terus mengharapkan dukungan dari Komisi VIII ini. Sekian dan tadi diawal saya lupa, mungkin di akhir saya menyampaikan selamat berpuasa bagi yang menjalani puasa, lupa belum saya sampaikan. Mudah-mudahan ramadhan tahun ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 75
KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakaatuh. Baik Pak Menteri terima kasih sudah menyampaikan dan saya kira kawan-kawan Komisi VIII, nanti kita akan perdalam lagi apa yang kita rapatkan pada hari ini bersama menteri dengan pejabat teknis yaitu para dirjen dan seluruh jajarannya nanti di rapat-rapat yang akan datang. Kita berharap bahwa nanti kerja kita itu akan lebih mudah dengan adanya panduan yang kita dapatkan dari kesimpulan rapat ini tapi perlu kami sampaikan Pak Menteri sebelum saya tutup, ada dua instansi atau lembaga dibawah Kementerian Agama yang belum kami panggil atau yang belum memenuhi undangan kami, yang pertama Litbang karena kebetulan beliau sedang cuti ya dan kemudian yang kedua Dirjen Pendis karena kemarin data persebaran programnya belum tuntas. Ini mungkin nanti kami akan mengagendakan itu dan perlu juga kami sampaikan disini di Komisi VIII Pak Menteri, sudah disepakati, jadi kalau dirjen yang diundang, dirjen yang datang. Jadi kalau bisa diupayakan sedapat mungkin, kalau tidak bisa hadir pada tanggal itu, disampaikan saja kepada kita, biasa saja kan tidak bisa hadir karena ada halangan dan lain sebagainya tapi jangan diwakilkan oleh sekretarisnya karena inikan masalah tanggung jawab. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi budaya yang bagus sehingga jangan sampai nanti seolah-olah kita tunda rapat itu hanya karena misalnya diwakilkan dan lain sebagainya. Ini hanya untuk menjaga mutual respect yang saya tadi sampaikan, saling menghargai. Kalau memang pejabat tidak bisa hadir, nanti kita cari waktu yang lain, kan biasa. Inikan untuk 3-4 hari inikan sudah kita buktikan ternyatakan kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian saja, bila ada, saya mohon maaf pada kita semua bila ada kata yang kurang berkenan di dalam rapat ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.45 WIB)
76
