RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Masa Persidangan

: III

Tahun Sidang

: 2014-2015

Jenis Rapat

: Rapat Kerja

Rapat Dengan

: Menteri Agama RI

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/tanggal

: Rabu, 22 April 2015

Waktu

: 16.45 WIB s/d 17.56 WIB

Ketua Rapat

: DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN

Sekretaris Rapat

: Yanto Supriyanto, SH

Tempat

: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

Acara

: Pengesahan BPIH Tahun 1436 H / 2015 M

Hadir

: 42 Anggota Izin 5 Anggota

1

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salah sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi waktu serta kesempatan untuk dapat mengikuti rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pengesahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M. Sebelum rapat kita lanjutkan sebagaimana lazimnya kita lakukan di Komisi VIII, marilah kita bersama-sama berdoa seraya menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan sama-sama membaca ummul kitab dan bagi Saudara-Saudara kita yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, kami harapkan menyesuaikan. Berdoa dimulai. (MEMBACA DOA) Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014/2015, yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Februari 2015 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI tanggal 24 Maret 2015 maka pada hari ini Rabu, 22 April 2015, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut laporan dari sekretariat Komisi VIII DPR RI, rapat kerja kita hari ini telah dihadiri jumlah anggota sebanyak 26 Anggota, terdiri dari 9 fraksi dan ada surat masuk minta izin yaitu sebanyak 5 anggota. Hal ini berarti bahwa rapat kita hari ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI dan tentu sesuai dengan tata tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia serta seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, maka rapat kerja ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 16.45 WIB) 1. 2. 3. 4. 5.

Adapun agenda rapat kerja pada hari ini adalah: Pengantar Pimpinan Rapat; Laporan Panja BPIH tahun 1436 H/2015 M; Sambutan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia; Pengambilan keputusan terhadap besaran BPIH tahun 1436 H/2015 M dan penandatangan naskah PPIH tahun 1436 H/2015 M, dan yang terakhir Penutup. 2

Apakah agenda rapat tersebut dapat disetujui? (RAPAT: SETUJU) Selanjutnya agar mempersingkat waktu, sebagaimana lazimnya juga diadakan di rapat Komisi VIII, kita harus membatasi waktu sehingga kita bisa menyelesaikan rapat ini sesuai dengan waktunya. Saya tawarkan nanti kita selesai untuk sesi yang ini, penetapan BPIH untuk sesi yang ini, penetapan BPIH ini mungkin jam 17.10 WIB. Apakah dapat disetujui? (RAPAT: SETUJU) Baik. Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Saudara dalam rapat Komisi VIII DPR RI. Perlu kami sampaikan bahwa sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Panja BPIH yang dengan penuh dedikasi telah mengikuti berbagai rapat pembahasan mengenai komponen BPIH dan tak jarang di dalam rapat-rapat tersebut diikuti sampai larut malam bahkan yang terakhir itu mungkin hampir subuh dan karena itu tentu ini adalah merupakan bukti nyata keseriusan Komisi VIII DPR RI dalam masa bakti ini untuk mendedikasikan seluruh kemampuan dan juga seluruh perhatian mereka dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan sekaligus menurunkan harga BPIH sehingga dengan demikian tidak memberatkan pada umat. Selanjutnya dalam rangka musim haji tahun 1436 H/2015 M yang akan dilaksakan pada bulan September yang akan datang dan sebagaimana amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan DPR. Maka Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama RI telah membentuk Panja BPIH Tahun 2015 ini dan seluruh kerja-kerja Panja BPIH itu sudah saling dikomunikasikan dan saling didiskusikan secara intensif baik oleh Panja BPIH DPR RI dan juga Panja BPIH Kementerian Agama. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI telah melakukan pembahasan yang diawalli dengan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang kemudian masing-masing pihak membentuk Panja dan selanjutnya Panja BPIH Komisi VIII DPR RI melakukan pembahasan BPIH melalui berbagai forum yaitu rapat internal, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dan dua kali mengadakan rapat konsinyering serta juga melakukan kunjungan keja dalam rangka mencari masukan ke Arab Saudi yang terbagi dalam dua tim. Saudara Menteri Agama yang saya hormati. Bahwa hasil dari kerja Panja kita baik dari Panja DPR RI maupun Panja Kementerian Agama menurut penilaian kami adalah hasil kerja yang paling maksimal karena itu tentu dengan segala daya upaya yang telah didedikasikan kepada kita semua maka mungkin pada kesempatan hari ini nanti kita akan sama-sama memperdengarkan dan melihat kembali hasil kerja daripada Panja tersebut dan pada akhirnya di dalam rapat yang mulia ini nanti kita akan menetapkan secara bersama yaitu DPR RI dan juga Kementerian Agama tentang besaran BPIH yang akan diwajibkan kepada para jamaah kita untuk dilunasi untuk waktu yang tidak begitu lama. 3

Saudara Menteri Agama dan para peserta rapat yang saya hormati. Demikianlah pengantar singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat yang tadi telah kita sepakati dan untuk lebih efektif dan efisiennya waktu maka kesempatan berikutnya kami berikan kapada DR. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc untuk menyampaikan laporan Panja BPIH tahun 1436 H/2015 M. Pada Saudara DR. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc. F-P.GERINDRA (DR. Ir.H.D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Terima kasih Ketua Komisi VIII, Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. LAPORAN PANITIA KERJA (PANJA) BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) TAHUN 1436 H/2015 M -------------------------------------------------------------------------------------------------------Yang terhormat Saudara Menteri Agama RI beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa karena berkat karunia dan hidayah-Nya kita semua dalam keadaan sehat Wal’afiat dapat menghadiri rapat internal Komisi VIII DPR RI dengan acara Laporan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI tahun 1436 H/2015 M pada masa persidangan III tahun sidang 2014-2015. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 8 ayat (2), penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji harus terus dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki kekurangan pelayanan terhadap jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya baik yang terkait dengan dokumen penyelenggaraan ibadah haji, pemondokan, katering, transportasi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka berbagai potensi seyogyanya dieksplorasi agar berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji termasuk di dalamnya mengupayakan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang rasional, sehat dan bermanfaat yang dibebankan langsung kepada jamaah haji. Hadirin yang saya hormati. Sebagai langkah awal dari proses pembahasan BPIH tahun 1436 H/2015 M, Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panja BPIH yang berjumlah 26 orang, terdiri dari 5 orang Pimpinan dan 21 Anggota Komisi VIII DPR RI dari 10 fraksi yang ada di Komisi VIII. Pada waktu yang bersamaan, Kementerian Agama RI juga membentuk Panja BPIH yang melakukan pembahasan bersama dengan kami. Pembahasan mengenai BPIH tahun 1436 H/2015 M diawali pada tanggal 29 Januari 2015 melalui Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dengan agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan pembentukan Panitia Kerja BPIH tahun 1436 H/2015 M. Pada Raker kali ini telah dibahas antara lain kebijakan, prinsip, asumsi penyusunan usulan BPIH tahun 1436 H/2015 M. 4

Pembahasan BPIH selanjutnya dilaksanakan oleh Panja BPIH Komisi VIII DPR RI melalui berbagai forum yaitu rapat kerja Komisi VIII DPR RI, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat konsinyering, rapat atau konsultasi khusus serta kunjungan kerja pengawasan ke Saudi Arabia. Hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja Kementerian Agama RI dalam suasana yang penuh dinamika telah melakukan pembahasan secara intensif dan berhasil melakukan upaya efisiensi untuk mengupayakan penurunan biaya BPIH tahun 1436 H/2015 M. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Panja BPIH Kementerian Agama RI yang dengan penuh kesabaran dan demokratis telah berupaya menindaklanjuti berbagai saran dan pandangan Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI sehingga pembahasan BPIH dapat diselesaikan sesuai dengan target dan berhasil melakukan efisiensi biaya langsung yang dibebankan kepada jamaah. Proses pembahasan efisiensi BPIH tahun 1436 H/2015 M yang dilakukan oleh Panja Komisi VIII DPR RI beserta Panja BPIH Kementerian Agama RI secara kronologis adalah sebagai berikut: Pertama, pada rapat tanggal 12 Februari 2015, Panja BPIH Kementerian Agama RI mengusulkan direct cost BPIH tahun 1436 H/2015 M sebesar US$3.195 atau setara dengan Rp39.937.500,- dengan indirect cost sebesar Rp3.394.092.598.630,-. Pada kesempatan rapat tersebut, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk melakukan eksplorasi dan menginventarisasi secara maksimum semua potensi yang bisa memungkinkan untuk menurunkan BPIH yang telah diusulkan. Kedua, pada Rapat tanggal 2-4 April 2015, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mendesak Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk melakukan kembali rasionalisasi atas alternatif usulan BPIH sebesar US$292 dan penggunaan indirect cost sebesar Rp3.650.928.706.277,- menjadi BPIH sebesar US$2.385 dan indirect cost sebesar Rp3.108.159.241.949,-. Ketiga, pada rapat tanggal 16-18 April 2015 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI berhasil melakukan rasionalisasi terhadap beberapa komponen BPIH sehingga direct cost-nya menjadi US$2.786 atau setara dengan Rp34.825.000,- dengan nilai indirect cost menjadi sebesar Rp3.809.680.919.851,-. Keempat, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI pada rapat tanggal 21-22 April 2015 sepakat untuk memutuskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat untuk menetapkan rata-rata direct cost BPIH tahun 1436 H/2015 M sebesar US$2.717 atau setara dengan Rp33.952.500,- Mohon maaf diulang. Rp33.962.500,- dengan asumsi nilai tukar US$! adalah Rp12.500,-. Jadi rata-rata direct cost BPIH Tahun 1436 H adalah dalam dollar turun sebesar US$502 dari tahun sebelumnya atau turun 478 dari usulan Menteri Agama yang disampaikan pada usulan pertama. Selanjutnya rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Tiket, airport tax dan passanger service rata-rata sebesar US$2.146 dengan rincian: Yang dimasukkan ke dalam direct cost sebesar US$2.000 dan sisanya sebesar US$146 dimasukkan ke dalam komponen indirect cost. 2. Pemondokan Makkah, riil rata-rata disepakati sebesar Saudara Arabia Real 4.500 dengan rincian sebesar Saudi Arabia Real 1.170 atau US$312 dimasukkan ke dalam komponen direct cost dengan asumsi nilai tukar US$1 adala Saudi Arabia Real 3,745 sedangkan sisanya sebesar 74% dimasukkan ke dalam indirect cost. Living Allowance sebesar Saudi Arabia Real 1.500 atau US$405. Saya ulang. Jadi living cost ditetapkan sebesar 1.500 Real atau US$405. 5

2.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa biaya sewa pemondokan di Madinah adalah sebesar Saudi Arabia Real 675 dengan menggunakan sistem sewa setengah musim dan dimasukkan seluruhnya ke dalam komponen indirect cost.

3.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa alokasi anggaran save guarding atau kontigensi dalam indirect cost ditetapkan sebesar Rp100 miliar yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan Amerika dan untuk kondisi force majeur.

4.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa indirect cost, saya ulang, bahwa total indirect cost BPIH tahun 1436 H/2015 M adalah total sebesar Rp3.735.970.884.175,-. Dengan rincian secara garis besar sebagai berikut: a. Biaya langsung ke jamaah sebesar Rp3.281.620.444.765,- Biaya tidak langsung sebesar Rp261.106.216.330,- Save guarding sebesar Rp100 miliar. Katering jamaah ditetapkan sebesar Rp93.244.222.080,-

5.

Panja BPIH Komisi VIII RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI bersepakat bahwa lokasi pemondokan yang dipakai di Mekkah adalah di Raudah, Jarwal, Mahbaz Jin, Misfalah, Ajiziyah dan Syisyah. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI kembali menyetujui. Saya ulang, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI kembali menyetujui penggunaan pemondokan di wilayah Raudah karena harga rata-rata penawaran lebih murah dengan kualitas yang tetap sesuai standar.

6.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat bahwa semua pemondokan jamaah haji selama di Madinah ditempatkan di wilayah Marjaziah.

7.

Dalam rangka melakukan efisiensi BPIH, dengan tetap menjaga peningkatan kualitas mutu pelayanan transportasi darat selama di Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat untuk meniadakan komponen upgrade Nakobah dalam indirect cost BPIH tahun ini.

8.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI juga meminta dengan sangat kepada Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk meminimumkan seat yang kosong dalam penerbangan haji.

9.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta dengan sangat Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk memperhatikan KBIH dan selanjutnya Panja BPIH Kementerian Agama RI sepakat untuk mengakomodasi KBIH melalui program TPHD yang diusulkan oleh gubernur serta dipantau dan disetujui langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama RI.

10.

Panja Komisi VIII DPR RI juga meminta agar proses rekrutmen petugas haji seperti TPHI, TPHD dan TPIH dilaksanakan secara transparan dan profesional.

11.

Panja Komisi VIII DPR RI juga meminta agar calon jamaah haji Lansia diutamakan untuk mengisi sisa kuota haji dengan tetap berdasar kepada ketentuan atau Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. 6

12.

Panja Komisi VIII DPR RI meminta agar peningkatan mutu layanan kepada jamaah tetap menjadi prioritas agar jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman dan mendapatkan haji yang mabrur.

13.

Komisi VIII DPR RI meminta Panja Komisi VIII DPR RI agar supaya BPK RI melakukan audit kinerja dengan tujuan tertentu kepada PT. Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa penerbangan haji.

Saudara Menteri Agama yang kami hormati. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai berbagai hasil kerja Panja BPIH Komisi VIII DPR RI. Semoga hasil pembasahan ini dapat menjadi acuan dalam penetapan biaya haji sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M. Pada kesempatan ini Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mengucapkan terima kasih kepada Panja Kemenag Republik Indonesia, kepada Ketua dan Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI serta seluruh Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan umumnya kepada seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI. Demikian laporan yang kami sampaikan. Billahit taufiq wal hidayah. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Ini kelihatannya Ketua Panja ini Pak Menteri ini lebih netral ini, jadi salamnya juga sangat netral, menyejukkan. Baik. Saudara-saudara, hadirin dan peserta rapat yang kami muliakan. Tadi sudah kita dengar laporan Panja BPIH Tahun 1436 H/2015 M. Selanjutnya adalah tanggapan dari Anggota Komisi VIII DPR RI. Bila ada kawan-kawan Anggota Komisi VIII yang ingin menyampaikan tanggapan terhadap laporan yang sampaikan tadi, kami persilakan. Silakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Saya bukan menyampaikan tanggapan hanya mengusulkan saja pada Ketua Komisi, Pimpinan Rapat untuk langsung saja karena sebetulnya tadi pada rapat pleno komisi kita sudah mendengar kesepakatan, persetujuan dari semua fraksi di Komisi VIII, jadi tinggal disampaikan sebagai penegasan dari rapat pada forum ini. KETUA RAPAT: Baik. Terima kasih kita setujui yang ini ya? Usulan ini. 7

Setuju ya. Baik. Saudara Menteri Agama Repulik Indonesia yang kami hormati. Tadi sebetulnya ini rapat-rapat ini perlu saya laporkan juga secara khusus kepada bapak menteri bahwa segala daya pikiran dan upaya yang kami miliki dari Panja BPIH atas nama Komisi VIII DPR RI dan atas nama DPR RI secara kelembagaan dalam insitusi legislatif telah kami upayakan dan alhamdulillah sudah ada kata sepakat antara kami di DPR RI dan juga Kementerian Agama. Itu artinya ada komitmen yang telah dibangun bersama bahkan tadi malam kita sangat besyukur kepada Allah SWT kita diberi hidayah. Nah, karena itu tentu saja ini adalah komitmen yang betul-betul harus kita jaga bersama dan karena itu catatan-catatan kritis yang mungkin tidak bisa diungkap satu-persatu lagi dalam rapat yang mulia ini, itu adalah bagian yang sangat tidak terpisahkan dari keputusan yang mungkin akan segera kita ambil sebentar lagi. Dalam konteks itu mungkin ini saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Menteri Agama untuk memberikan tanggapan terhadap laporan Panja BPIH yang barusan kita bacakan tadi. Kepada Pak Menteri, kami persilakan. MENTERI AGAMA RI (LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN): Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI, para Pimpinan Komisi VIII. Bapak Ketua Panja Komisi VIII dan seluruh Anggota Komisi VIII yang terhormat. Hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu atas nama pemerintah selaku Menteri Agama Republik Indonesia sesungguhnya saya amat sangat bersyukur bahwa pada sore hari ini kami mendapatkan penjelasan langsung dari Ketua Panja terkait dengan proses yang cukup panjang mengenai penetapan biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2015 ini. Tentu rasa syukur ini tiada terhingga dan pada tempatnya kami menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI khususnya Anggota Panja yang melalui proses yang sangat panjang. Kami Pak Ketua, mendapatkan laporan terus menerus dari pada Panja dari Kementerian Agama, betapa luar biasa proses yang terjadi bahkan sampai semalam itu sudah hampir subuh, hampir jam 4 pagi, itu memang sungguh menandakan keseriusan yang luar biasa. Ketika juga berkunjung ke Saudi Arabia kami juga mendapatkan laporan betapa seriusnya Panja ini dan karenanya sekali lagi kami mengapresiasi atas hasil yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Panja. Rasa syukur itu juga karena setidaknya ada tiga hal yang mendasari dari seluruh rangkaian proses yang kemudian hasilnya kita ketahui bersama. Pertama bahwa biaya haji tahun 2015 ini mengalami penurunan dibanding 2014 yang lalu. Jadi ini tentu patut kita syukuri karena sesungguhnya inilah semangat yang sekaligus diejawantahkan dalam rangka melaksanakan, merealisasikan aspirasi umat Islam Indonesia khususnya para jamaah haji kita. Yang kedua, turunnya biaya haji tahun ini dibanding tahun lalu itu ternyata sangat signifikan. Terus terang saya selaku menteri kaget, kemarin ketika mendapatkan laporan dari Pak Dirjen PHU bahwa penurunannya sangat signifikan. Sekedar untuk membandingkan saja, tahun 2010 itu biaya haji adalah US$3.364, ini semuanya dengan US Dollar karena pemerintah dengan persetujuan DPR tidak pernah menetapkan biaya haji dengan rupiah, selalu ditetapkan dengan dolar karena lebih dari 95% pentasarufan, penggunaan, pembelanjaan dari biaya haji itu digunakan untuk keperluan di luar negeri yang 8

dibayarkan dengan dollar atau dengan real. Jadi 2010 itu US$3.364, 2011 US$3.537, 2012 itu US$3.617, 2013 US$3.527 dan tahun lalu 2014 US$3.219 sehingga kalau tadi kami mendengar hasil Panja menetapkan bahwa biaya haji tahun ini adalah US$2.717, ini adalah penurunan sampai US$502 dibanding tahun lalu dan ini sangat signifikan. Yang ketiga, rasa syukur kami karena penurunan yang signifikan ini dilakukan tanpa sedikitpun mengurangi kualitas pelayanan ibadah haji. Ini yang juga amat sangat kami syukuri, tidak hanya penurunan kualitas pelayanan tapi juga pembinaan dan perlindungan bagi calon jamaah haji kita. Jadi bahkan penurunan biaya haji ini justru meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal-hal tertentu. Misalnya yang bisa kami sebutkan dalam kesempatan ini adalah perubahan rute penerbangan baik gelombang pertama maupun gelombang kedua dimana kemudian bisa lebih efisien karena gelombang pertama bisa langsung menuju Madinah dari kedua belas embarkasi yang ada di tanah air ini dan kembalinya khusus gelombang kedua dari Madinah bisa langsung ke tanah air tanpa harus transit di Jeddah. Jadi ini tidak hanya efisien dalam hal menghemat stamina para jamaah haji kita tapi yang utama juga efisiensi dalam hal transportasi darat, dalam hal katering, dalam hal pemondokan transito di Jeddah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa penurunan ini justru malah meningkatkan kualitas karena untuk tahun ini dan mudah-mudahan bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang, untuk pertama kalinya dilakukan penyediaan makanan bagi jamaah haji kita ketika tinggal di Mekah. Jadi ini untuk pertama kalinya setidak-tidaknya 15 hari jamaah haji kita ketika berada di Mekkah itu mendapatkan makan sekali sehari. Juga yang terkait dengan konsentrasi pemondokan. Jadi ini salah satu ikhtiar, juga karena dukungan Panja dan seluruh Anggota Komisi VIII tentunya maka kami pemerintah mencoba melakukan efisiensi dalam titik-titik pusat pemukiman jamaah kita di Mekkah dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu ada 12 titik, tahun ini, kita rencanakan, kita persempit menjadi 6 daerah seperti yang tadi oleh Pak Ketua Panja sampaikan, ada Raudah, ada Misfallah, ada Jarwal, ada Ajiziyah begitu juga Mahbaz Jin dan Sisya. Jadi ini juga sekaligus semakin mengefektif bis shalawat, rute-rute itu akan semakin efektif. Lalu kemudian dengan pemusatan konsentrasi pemondokan jamaah ini tentu membawa implikasi pada peningkatan kualitas karena ini juga kaitannya dengan nanti distribusi katering yang akan diberlakukan mulai tahun ini bagi jamaah haji kita ketika tinggal di Mekkah. Juga yang lain terkait dengan pemondokan di Madinah, mereka akan tinggal di Markaziah semuanya, wilayah dalam radius satu kilometer dari Masjid Nabawi dan ini juga berdasarkan pengalaman kita tahun lalu karena ada berdasarkan pendekatan dengan Majmu'ah semacam konsorsium yang tidak terelakkan. Lalu kemudian ada sebagian yang tinggal di luar Markaziah, karena belajar dari pengalaman inilah maka kemudian kita perbaiki pola penyewaannya itu dengan blocking time. Jadi mulai tahun ini di Madinah kita sudah seperti di Mekkah. Jadi kita sudah tahu persis hotel-hotel yang nantinya akan ditempati oleh jamaah haji kita dan itu semuanya ada di wilayah Markaziyah. Dan yang terakhir, ini upaya kita yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Saudi Arabia, kita menghendaki tenda-tenda di Arafah ini mulai tahun ini bisa diberikan penyejuk udara karena tahun ini memang temperatur akan semakin panas, diperkirakan 45 bahkan mungkin bisa sampai 48 derajat celcius dan itu cukup menyita stamina kita padahal haji itu adalah puncaknya di Arafah dan Pemerintah Saudi Arabia sudah berjanji ingin meningkatkan kualitas akomodasi atau tendatenda yang ditempati oleh jamaah haji kita ketika di Arafah. Bapak Ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati. Itulah rasa syukur kami bahwa penurunan harga ini ternyata tidak mengurangi kualitas pelayanan tapi dalam hal-hal tertentu justru meningkatkan kualitas pelayanan. Terakhir karenanya kami pemerintah akan tentu berdasarkan masukan dari seluruh Anggota Komisi VIII, kami akan menerapkan kebijakan dasar yang sudah baik untuk tahun 2015 ini antara lain misalnya terkait dengan prioritas bahwa untuk tahun 2015, prioritas yang bisa berhaji adalah 9

diutamakan yang belum pernah berhaji sama sekali. Ini semata-mata dalam rangka mewujudkan keadilan karena kuota yang kita miliki itu sangat terbatas tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mengantri sampai puluhan tahun bahkan di Sulawesi Selatan yang paling lama itu sampai 23 tahun harus menunggu. Oleh karenanya kami akan memberlakukan memang prioritas betul-betul bagi yang belum pernah berhaji. Lalu yang kedua, juga dalam rangka menegakkan keadilan maka kuota yang 155.200 orang jadi totalnya itu adalah 168.800 tapi karena yang 13.600 itu untuk haji khusus maka yang reguler yaitu 155.200 orang, itu sepenuhnya akan kita berikan hanya bagi calon jamaah haji yang mendaftar, yang sudah memiliki porsi. Jadi itu juga yang sudah kami terapkan pada tahun lalu jadi tidak bisa lagi mereka yang tiba-tiba lalu kemudian mendaftar lalu kemudian akan menggunakan kuota atau sisa-sisa kuota yang ada. Jadi ini lagi-lagi dalam rangka menegakkan keadilan maka yang menggunakan kuota hanyalah para calon jamaah haji yang sudah mendaftar lama dan yang memiliki porsi. Yang ketiga Bapak Ketua adalah prioritas bagi lansia. Ini juga menjadi aspirasi masyarakat kita banyak yang menghendaki prioritas pada lansia dan lansia ini kita tetapkan sama atau diatas 75 tahun. Jadi sisa kuota yang ada itu prioritas utamanya akan diperuntukkan bagi lansia yang berusia 75 tahun ke atas dan terakhir khusus untuk lansia yang risti, yang mengidap penyakit berisiko tinggi maka berdasarkan hasil Muzakkarah ulama, yang berkerjasama dengan MUI yang diikuti oleh seluruh tokohtokoh ulama, ormas-ormas keagamaan di Indonesia ini maka mereka yang RistI berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan maka akan ditangguhkan keberangkatannya semata-mata demi untuk menjaga keselamatan jiwa yang bersangkutan tapi khusus bagi mereka yang ditangguhkan ini diberikan prioritas berhaji 2 tahun musim ke depan. Jadi ini juga karena aspirasi ulama-ulama demi sekali lagi bukan membatasi Risti tapi mengutamakan keselamatan jiwa dari yang bersangkutan sehingga dengan harapan mereka bisa recovery, bisa disembuhkan penyakitnya maka untuk tahun yang akan datang, merekalah yang menjadi prioritas utama untuk bisa berhaji sampai dua tahun kemudian begitu. Jadi demikianlah Bapak Ketua yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja yang luar biasa menyita banyak pikiran, energi dan tentu kami sepenuhnya menyadari bahwa semuanya itu dilandasi karena semangat untuk mengimplementasikan harapan masyarakat kita yang memang menghendaki biaya haji itu seefisien mungkin, serasional mungkin dan yang betul-betul reasonable, yang sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Karenanya selaku menteri, saya pun juga menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada teman-teman Panja di Kementerian Agama yang juga tentunya luar biasa sumbangsihnya dan mudah-mudahan biaya haji tahun ini, ini terus bisa kita kawal dan kami sepenuhnya. Pak Ketua sudah menyatakan kepada seluruh yang ada di jajaran Kementerian Agama bahwa haji ini adalah pekerjaan yang tidak hanya sekedar melayani masyarakat kita tapi juga melayani masyarakat kita yang sedang beribadah dan ibadahnya ini tidaklah main-main, ibadah mengerjakan rukun Islam yang kelima sehingga ini sama sekali tidak boleh main-main, harus betul-betul amanah karenanya kami terus mengharapkan pengawasan, pendampingan dari Komisi VIII agar kami tetap bisa amanah, melaksanakan kepercayaan ini dan tentu harapan kami agar pendampingan dari Komisi VIII ini bisa kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Saudara Menteri Agama yang telah memberikan sambutan dan tanggapan terhadap hasil Panja BPIH. 10

Selanjutnya nanti ini kita masuk pada agenda berikutnya yaitu penetapan BPIH tahun 2015. Namun sebelumnya saya minta persetujuan dari kawan-kawan untuk menambah waktu kurang lebih 10 menit dari yang telah kita tetapkan tadi. Setuju? Baik. Pak Menteri, sebelum kita meminta persetujuan dari Komisi VIII DPR RI tentang penetapan BPIH, saya mau minta beberapa catatan dulu yang mungkin juga merupakan bagian dari catatan kawan-kawan di Komisi VIII. Yang pertama soal bahwa kalau kita tetapkan tahun lalu itu Pak Menteri, itu ada 3 bulan masanya setelah ditetapkan sampai keluar Keppres-nya. Kami di Komisi VIII tidak mau disalahkan bahwa jamaah kita tidak bisa melunasi segera hanya karena Keppres-nya tidak turun karena selain kami berkomitmen untuk menurunkan BPIH, berkomitmen juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Menteri tetapi juga kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan BPIH ini sebelum masa reses pada masa ketiga ini. Itu artinya kami menginginkan bahwa tidak ada kendala apapun yang bisa merugikan jamaah kita. Ini mungkin perlu kita minta komitmen juga dari Kementerian Agama supaya melakukan upaya-upaya yang agak lebih cepat supaya keppresnya segera diturunkan karena tidak ada gunanya ditetapkan kalau Keppres-nya tidak segera diturunkan, yang pertama. Yang kedua Pak Menteri. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa memang catatan peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji. Pak Menteri, ketika saya bersama kawan-kawan berkunjung ke Mekkah itu, saya meminta rapat dengan Konsul Jenderal haji kita disana sebelum berangkat ke bandara, pulang ke tanah air. Saya mengatakan "Pak Konjen, saya menitipkan 168.800 jamaah haji kita yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Mereka itu bukan tamu negara, mereka bukan juga tamu Kerajaan Saudi tetapi mereka adalah tamu Allah SWT karena memang mereka diperintah untuk melakukan ibadah seperti itu dan ditegaskan di dalam al quran "Walillahi a'lannasihid .... billah". Karena itu Pak Menteri, dari hati nurani yang paling dalam, atas nama kawan-kawan Komisi VIII kami juga menitipkan 168.800 jamaah haji kita akan berhaji pada tahun ini. Mohon mereka dilayani Pak Menteri, kita adalah pelayan rakyat, pelayan jamaah, karena itu sedapat mungkin jangan sampai ada jamaah kita yang tercecer, yang tidak tahu jalan pulang kemana. Percayalah bahwa mereka yang berhaji semuanya tidak sama dengan kita. Banyak diantara mereka yang tidak tahu apa-apa karena semangat untuk melaksanakan ibadah ini, semua dan segala cara mereka tempuh sehingga mereka bisa sampai ke tanah suci. Karena itu, ini komitmen ini juga perlu kami titipkan kepada Pak Menteri sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan mudah-mudahan ini seluruh jajarannya juga bisa mengikuti dan kami merasa bangga jika Pak Menteri bisa betul-betul bisa mengorganisir haji tahun ini dengan betul-betul sangat serius sebagaimana yang telah kita sepakati dalam rapat-rapat Panja dengan Kementerian Agama beberpaa waktu yang lalu. Dan yang terakhir Pak Menteri sebelum kita tetapkan, kami juga meminta nanti pengawasan yang lebih terbuka kepada kawan-kawan Komisi VIII DPR RI sehingga dengan demikian nanti ke depan pengawasan-pengawasan dan upaya-upaya perbaikan bisa kita lakukan. Satu catatan saya yang terakhir adalah ketika evaluasi haji tahun ini agak terlambat, jadi mudah-mudahan tahun depan, evaluasi internal yang dilakukan oleh Kementerian Agama segera dilakukan sehingga kita juga punya waktu yang lebih lapang di DPR ini untuk membicarakan besaran BPIH dan juga melakukan evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan harapan bahwa tahun depannya lagi kita bisa meningkatkan kualitasnya. Demikian mungkin catatan-catatan dari saya Atas nama Pimpinan Komisi VIII. Silakan Pak. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Saya boleh tambah catatan?

11

KETUA RAPAT: Silakan. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Ketua dan seluruh Pimpinan dan seluruh Komisi VIII. Pak Menteri dan seluruh jajaran Kemenag. Saya Maman Imanul Haq. Ketua Kapoksi Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan. Yang pertama, dialog-dialog, debat-debat panjang kita selama Panja ini mengurai salah satu faktor penting yaitu komunikasi. Komunikasi pertama, komunikasi internal di Kemenag. Bagaimana komunikasi di Mekkah, Madinah dengan komunikasi antar direktur di Jakarta dan lain sebagainya, ini sangat penting untuk kembali dikuatkan pola komunikasi jangan sampai ada orang yang terlempar dari satu hotel ke hotel yang lebih buruk lalu harus diputuskan di Jakarta. Lalu berapa angka, beberapa data yang kami sudah putuskan ternyata tidak sampai di Madinah bahkan ada yang menarik kemarin, ada catatan dimana teman-teman di Mekkah menyajikan sebuah data yang baik tetapi Jakarta tidak tahu data itu. Yang kedua, menarik adalah komunikasi dengan pihak lain misalnya Deplu. Saya ngobrol dengan Menteri Luar Negeri, Retno bahwa posisi kita jamaah haji, betul kata Pak Saleh barusan, posisi kita hari ini masih rendah di hadapan otoritas Arab Saudi. Jadi ini tolong perhatikan, saya ingin mengutip kembali Kyai Wahid Hasyim tahun 1950 bahwa jamaah haji itu harus punya misi tentang kebangsaan, tentang promosi Islam yang rachmatan lil a'lamin. Yang ketiga dari diskusi ini adalah kita telah membantu Kemenag untuk komunikasi kepada Garuda. Garuda yang begitu angker, sulit ditembus dan lain sebagainya, ternyata Kemenag tidak hanya berisi orang-orang yang ahli agama tapi sudah bisa menjadi ahli-ahli akuntan, negosiator yang bagus dan sebagainya, ini didapatkan dari itu. Yang terakhir, menurut saya hasil Panja baik Kemenag atau DPR RI sudah sangat luar biasa tapi ada PR panjang kita. Yang pertama, pembenahan sistem dan manajemen haji ini harus betul-betul dimulai. Saya tidak tahu apakah saya tahun depan masih di komisi atau tidak tetapi kita akan melihat sampai sejauhmana perjuangan di Komisi VIII pada penetapan ini akan menjadi sebuah sistem yang semakin menguatkan. Yang kedua, mampukah kita mengurangi ketergantungan biaya haji yang selama ini ada di APBN, juga biaya haji yang ditanggung oleh jamaah yang belum berangkat. Kita akan diskusi panjang soal istitho'ah, soal bagaimana kita menempatkan keadilan kepada orang-orang yang uangnya dipakai oleh jamaah haji sekarang dan lain sebagainya. Bisakah kita membuat sebuah sistem yang 5 tahun yang akan datang tidak ada satu sen pun uang jamaah haji yang belum berangkat dipakai oleh yang berangkat. Yang terakhir Pak Ketua, saya rasa saya tadi malam, tadi sore juga bagaimana Ketua menangis dan lain sebaginya dan ini mewakili kami, ini sebuah perjuangan besar ini menyatakan selama sistem haji masih diisi oleh data manipulatif, ketidaksiapan kita untuk memberikan yang terbaik dan lain baginya maka jangan harap ada kemabruran. Begitu banyak orang yang bolak balik haji tapi korupsi, begitu banyak orang yang bolak balik umrah tapi membiarkan tetangganya tidak bisa berobat dan lain sebaginya. Kita bertanggung jawab di tempat ini dan saya rasa Pak Saleh, Pak Sodik telah memberikan cara yang terbaik, para pimpinan, Bu Ledia, Pak semuanya, saya baru merasakan 12

nikmatnya shalat subuh itu tadi. Biasanya memang agak siang karena apa? Kita berjuang malam lalu bangsawan kan Pak Menteri, Bangsa Tangine Awan. Tetapi tadi itu nikmat. Saya rasakan di pingir saya ada Pak Kus yang begitu kua. Saya lihat Bu Ledia menghitung terus, lalu Pak Ketua ngomong dengan dahsyat dari hati dan saya bilang "Betapa bahagianya kalau shalat subuh menuntaskan sebuah itu". Pak Dirjen dan seluruh jajaran Haji dan Umrah, terima kasih. Kita berdebat, kita saling tunjuk, kita saling curiga tapi itu telah diselesaikan dengan baik. Selamat Panja, selamat Ketua Komisi dan semuanya. Wallahu Muwafiq illa aqwaminthariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Pak menteri, tambahan catatan dari salah seorang. F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Pak Ketua. KETUA RAPAT: Ada lagi? Iya Pak Fikri, silakan. Ini kalau bisa catatannya dipersingkat ya? F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya Fikri dari PKS. Jateng IX. Tegal, Brebes. Setuju, pertama menyempurnakan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji, kerjasama antara Komisi VIII dan Kementerian Agama maka belajar dari Perpres 49/2014 yang terbit baru tanggal 30 Mei, diundangkan 3 Juni padahal 2013, 8 Mei sudah diundangkan. Nah ini kami berharap Mei sudah diundangkan. Jadi saya setuju, pertama menyempurnakan, menyempurnakan kerjasama antara Komisi VIII dan Kementerian Agama sehingga kalau bisa segera terbit Perpres-nya. Kemudian yang kedua, kita menentukan BPIH ini satu. Satu BPIH, satu harga padahal nanti keluar di Perpres, saya baca di beberapa Perpres ini di tiap embarkasi. Nah oleh karenanya kami mohon juga untuk kerjasama ini juga supaya saling kontrol dan seterusnya karena adjustment tentu kan berarti berdasarkan pesawat mungkin ya. Nah, oleh karenanya supaya kami Komisi VIII juga dikasih tahu karena tertuang itu tidak satu, tertuang di Perpres itu ada 12 embarkasi. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak dibahas oleh Komisi VIII atau BPIH yaitu haji khusus tetapi itukan masyarakat Indonesia juga, tidak boleh diskriminasi. Semangatnya kalau bisa, penentuan harga atau BPIH haji khusus, juga membawa spirit yang sama baik advokasi melayani maupun membina, meringankan mereka. Jadi ditentukan oleh Kementerian Agama dan kalau bisa karena ini yang menentukan Kementerian Agama sesuai dengan Undang-Undang, maka kalau bisa jangan terlalu lama juga artinya segera, supaya juga mereka bisa menentukan sikap karena mereka juga menunggu. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

13

F-P. NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Baik Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya. Nanti setelah Pak Muna nanti Pak Hidayat Nur Wahid. Silakan. F-P. NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Nama saya Choirul Muna dari Dapil VI Jawa Tengah, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo dari Partai Nasdem. Pimpinan serta rekan-rekan Komisi VIII yang terhormat. Bapak Menteri beserta jajarannya juga yang kami hormati. Saya sangat apresiasi dan ikut terharu, Alhamdulillah pada saat hari ini telah ditetapkan BPIH bersama-sama antara Komisi VIII DPR RI dengan Panja ataupun Kementerian Agama. Hanya saja persoalan yang ada, kami di Komisi VIII bertekad di samping untuk menurunkan BPIH tapi juga meningkatkan pelayanan-pelayanan untuk jamaah haji. Kami melihat sangat terharu dan sangat merasa betapa menderitanya seorang jamaah haji yang melihat bahwa yang namanya BPHI yang ada di Madinah itu sangat tidak terurus. Kami ke sana beserta Ketua untuk melihat yang namanya BPHI yang ada di Madinah yang menerima hanya cleaning service. Kami ini betul-betul merasa dilecehkan disana dan bagaimana ini bisa melayani jamaah haji yang sekian ribu, minimal 51.000 yang ada disana dengan BPHI yang ada di Madinah itu yang sudah mengerak dan banyak debu-debu yang luar biasa, tidak sangat memadai tempat-tempat yang ada disana. Oleh karenanya masalah kesehatan Pak Menteri, saya sangat mohon betul masalah kesehatan jamaah haji untuk dipikirkan ini masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan, kami betul mohon bahkan kalau bisa sebagai suatu perbandingan seperti negara Iran, disana adalah nomenklaturnya telah diubah yaitu tidak hanya menangani masalah jamaah haji saja tapi ini juga menangani jamaah umrah yang mana umrah itu kalau dihitung kemarin, kita di Dakker mulai dari Januari sampai sekarang sudah 450.000 jamaah umrah. Oleh karenanya kalau namanya kesehatan ini digunakan juga oleh jamaah umrah dan jamaah haji, itu akan regulasinya lebih enak, kemudian semuanya bisa berkerja tiap harinya dan kita kalau namanya jamaah itu baik itu jamaah umrah maupun jamaah haji itu akan berubah disana, yang menangani dokter-dokter di Indonesia, paramedisnya orang Indonesia, sangat merasa lebih enak dan lebih nyaman. Ini masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Sangat saya mohonkan untuk kepada Bapak Menteri bagaimana masalah haji dan umrah ini nomenklaturnya bisa diubah khususnya masalah kesehatan haji. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullai Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. 14

Terima kasih Pak Muna. Pak Hidayat Nur Wahid. F-PKS (DR. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA): Terima kasih Pak Ketua dan rekan-rekan yang lain. Rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur bahwa kerja dari rekan-rekan dari Panja BPIH Komisi VIII dengan Panja dari Kementerian Agama setelah menyepakati sebuah formula yang di antaranya adalah adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan terhadap jamaah haji tetapi dengan mengefisiensikan dan merasionalisasikan terkait dengan anggaran sehingga didapatkan anggaran atau angka yang lebih turun daripada tahun yang lalu sekitar US$502. Satu hal yang mudah-mudahan Pak Menteri ini juga menjadi bagian yang kita sisir, memudahkan yang kalau usulan kami yang pernah kami sampaikan pada awal perjumpaan kita pada masa hikmah periode 2014-2019, kalau itu akan bisa kita pertimbangkan untuk tahun haji tahun yang akan datang yaitu keberadaan jamaah haji di tanah suci cukup 30 hari saja, tidak 40 hari seperti sekarang, saya kira itu juga akan semakin bisa mengurangi pembebanan terhaadp jamaah haji dan saya kira semakin ke depan semakin rasional karena tahun yang akan datang pasti akan lebih panas lagi dan jamaah haji pasti kondisinya juga sebagaimana biasa mereka kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji itu sudah yang mereka pikirkan adalah sayur lodeh, beras kencur, ya jamu ya segala yang ada di Indonesia sementara makanan sehari-hari mereka disana sedemikian rupa yang saya yakin mereka akan lebih mudah untuk akan supaya khusyuk beribadah kalau waktunya tidak terlalu lama dan sekarang era serba cepat, ada sms, ada facebook, ada twitter yang semuanya mereka pasti ingin cepat. Jadi kalau kemudian tahun depan sudah mulai bisa kita bicarakan tentang keberadaan jamaah haji di sana cukup 30 hari saja. 20 hari di Mekkah dan 10 hari di Madinah, saya kira dengan demikian pun juga anggaran akan bisa ditekan lebih kecil lagi dan dengan cara itu maka kita akan juga memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Berikutnya Pak Menteri yang saya hormati. Tadi disampaikan tentang Lansia. Ini juga satu kondisi yang saya kira penting untuk kita pertimbangkan dengan serius karena tadi jamaah haji yang menunggu itu sudah sedemikian panjang, ada yang sampai 23 tahun dan seterusnya. Kalau batasannya adalah 75 tahun ke atas, saya khawatir akan terlalu banyak juga yang nanti masuk pada usia 75 itu sudah mungkin memang sudah tidak bisa berangkat. Apa tidak mungkin kalau batasan Lansia itu agak diturunkan menjadi sekitar 70 tahun sehingga dengan demikian memang mereka sudah Lansia pada umur itu. Tapi itu lebih rasional, lebih masuk akal, memungkinkan menjadi bagian daripada solusi terhadap daftar tunggu yang berkepanjangan ini. Pak Menteri. Terakhir tentu saja kita semuanya berharap bahwa kita semuanya menjadi bagian dari pada apa yang Rasulullah pernah sampaikan "Man .... fii sabilillahi .....". Siapapun yang mempersiapkan terjadinya sebuah perjuangan yang sukses maka dia juga mendapatkan pahala bagi yang berjuang itu sendiri. Jamaah haji, mereka berangkat untuk menunaikan suatu rukun islam yang luar biasa, yang kalau mereka hajinya mabrur, insya Allah dakwahnya juga mustajabah. Dakwah untuk Pak Menteri, untuk Kementerian, untuk negara dan bangsa ini akan menjadi negeri yang "Badlatun thoyyibatun wa rabbunghaffur", jauh daripada fitnah, jauh daripada musibah tapi kita juga diingatkan "Ittakki da'watul fa innahu la isa bainaha wa bainahu hijab". Jadi kalau mereka jamaah haji sambil merasa didzalami karena kita tidak melaksanakan amanah semaksimal mungkin, khawatir disana mereka berdoa dan 15

doanya didengarkan oleh Allah dan kita menjadi susah. Itulah karenanya apa yang telah dikerjakan oleh Panja BPIH dari Kementerian Agama dan juga dari Komisi VIII saya kira memang perlu direalisasikan secara maksimal sebagaimana yang tertulis disini sehingga dengan demikian maka dakwah atau doa daripada jamaah haji adalah doa yang mabrur, yang menghadirkan kemashlatan kebaikan bagi kita semuanya dan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Baik, jika sudah tidak ada yang. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si): Menambah, menambah. Kiri Pak Ketua, kiri-kiri. KETUA RAPAT: Silakan Pak Kus F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si): Boleh ya? Terima kasih. Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh pejabat di Kementerian Agama. Ketua dan Ketua Panja, seluruh Pimpinan Komisi VIII dan Anggota yang saya hormati. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, adalah apresiasi. Apresiasi pertama tentu pada Kementerian Agama saya kira kalau kita tidak sama-sama memberi dan menerima, sulit saya kira pertemuan hari ini bisa terjadi. Apresiasi yang kedua tentu adalah kepada seluruh Komisi VIII dan teman-teman dari anggota PAN ya? Dan seluruh masyarakat yang saya kira mohon maaf, kalau kita tidak mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat dan berpartisipasi untuk memberikan data kepada kita, saya yakin kira-kira kita tidak akan mampu menyelesaikan dengan baik. Saya sungguh terharu ternyata banyak sekali yang berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang kedua, dari berbagai macam persoalan yang tadi disampaikan kalau saya simpulkan, faktor utama termasuk pelayanan menurut saya adalah manajemen. Dari beberapa buku yang saya baca, manajemen ini sekarang sudah sampai generasi kelima, mulai dari management by power, intruksi, process, knowledge dan sekarang ini sudah sampai management by networking. Saya kira kalau management by networking yang ini merupakan manajemen baru tidak diambil oleh Depag, saya kira perbaikan tadi yang disebutkan itu saya kira agak mustahil sehingga jawabannya menurut saya harus segera dilengkapi dengan SOP. Kemudian standar pelayanan minimal di berbagai standar pelayanan ibadah, katering, pemondokan dan lain-lain, saya kira jawabannya hanya itu saja. Jangan sampai Bapak Menteri Agama mengeluarkan kartu KIS yaitu Kartu Indonesia Sabar karena mohon maaf, senjata yang paling luar biasa di haji ini adalah KIS (Kartu Indonesia Sabar). Sudahlah sabar, kita naik haji. Ya Alhamdulillah, masyarakat kita, jamaah kita, betul-betul nurut tetapi ke depan menurut saya boleh KIS itu dikeluarkan setelah manajemen itu diperbaiki. Setelah manajemen diperbaiki, 16

segala macam diperbaiki, baru "Innallaha ma'al shabbiriin". Itu saya kira jangan sampai KIS dulu baru yang lain-lain tidak pernah dipenuhi. Yang terakhir, sumbangan Indonesia kepada Pemerintah Saudi saya kira tidak kecil. Pelayanan di bandara, itu saya kira terjelek di seluruh dunia. Saya kira kita mohon dengan hormat lagi sangat bagaimana proses negosiasi kita, proses segala macam dalam rangka untuk perbaikan ini. Saya kira kalau kita melakukan bersama-sama, saya yakin Insya Allah ke depan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini catatan yang saya kira belum disampaikan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kuswiyanto. Sebentar Pak Romo ya. Bukan berarti tidak memberi waktu juga, ini begini, inikan tanggung sekali ini, soal ketoknya ini, iya kan? Nanti setelah diketok kalau mau bicara kan tidak apa-apa kita beri kesempatan lagi. Ini karena Pak Menteri ini nanti tidak sabar menunggu penjelasan kita lagi misalnya kan? Karena ini kapan ketoknya kan begitu? F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH., M.Hum): Ya, saya hanya ingin disamakan perlakuan dengan yang lain saja. Silakan, ya silakan. Mohon lebih arif ya. Silakan. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH., M.Hum): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII. Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Berbagai tanggapan yang telah dikemukakan saya kira memang menuju ke arah perbaikan tapi yang perlu saya garis bawahi benar seperti kata Nabi "Innamal'amalu bin niat". Kenapa terjadi perubahan yang begitu besar yang tadi Pak Menteri memberi apresiasi saya kira, juga apresiasi dari kawan-kawan, itu karena dari awal kami merubah mindset bahwa pembahasan BPIH tahun ini kita awali dengan mengikuti alur semangat dari Undang-Undang 13/2008 yang mengatakan "Pemerintah wajib memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji". Pandangan kami, pasal ini kan memberikan semacam pemutusan kebiasaan bahwa melihat bangsa ini, melihat jamaah itu adalah sebagai sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan. Pasal itu saya kira membalik pemikiran bahwa jamaah haji ini bukan sebuah potensi yang harus dimanfaatkan. Kan kami dengar Garuda juga mengeruk keuntungan yang besar dengan pelaksanaan ibadah haji untuk melunasi macam-macam, segala macam, saya tidak mau mengurai tetapi kami temui selama melaksanakan pekerjaan di Panja ini. Kita ingin mengubah pola bahwa jamaah haji yang berangkat itu adalah bangsa Indonesia yang betul-betul harus dilayani, dibina dan dilindungi. Dengan semangat itulah saya kira apa yang dikeluhkan kawan-kawan misalnya perlakuan di bandara, di tempat-tempat yang menjadi tujuan, di Raudah dan sebagainya, kita kemudian membungkam upaya perbaikan dengan kata-kata "sabar" padahal kalau dengan niat sepenuhnya melaksanakan apa yang diamanatkan Undang-Undang, kita bisa memainkan peran diplomatik yang lebih baik sehingga pandangan masyarakat dunia khususnya 17

Pemerintah Saudi Arabia terhadap jamaah kita yang menempati porsi yang terbesar dari jamaah haji seluruh dunia itu menjadi lebih baik. Kalau dulu kita dikasih julukan jamaah yang terbaik, kalau sekarang mungkin sudah berbeda, jamaah yang tersabar. Jadi dalam perlakuannya Pak Menteri, Kalau ke Raudah misalnya ada beberapa negara yang mau masuk ke Raudah, itu yang Indonesia disuruh sabar dulu, karena ini mereka sudah tahu ini senjata yang bisa dipakai pemerintahnya dan jamaah kita sabar semua, masuklah jamaah-jamaah yang lain. Setelah jamaah yang lain baru jamaah kita dan begitu masuk disuruh jangan lama-lama. Kan yang penting niatnya, tidak perlu lama-lama disini. Saya kira disini kan peran diplomatik. Kalau dengan mindset memberikan pelayanan, saya kira ini bisa ditingkatkan. Semua usulan-usulan tadi itu saya kira berangkat dari merubah bola jamaah haji bukanlah potensi yang harus dimanfaatkan tetapi adalah bangsa kita yang harus dilayani, dibina dan dilindungi. Saya kira dengan menguatkan mindset seperti ini, segala upaya ke arah perbaikan akan bisa kita temukan segala upaya ke arah yang kemudian bisa memberi penghormatan kepada jamaah kita di luar negeri itu akan semakin bisa kita rumuskan. Saya hanya dari sisi itu saja dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terakhir, saya mohon maaf Pak Dirjen, Ibu beserta jajaran. Kenapa saya sampai menumbuk meja tiga kali, saya banting berkas satu kali, itu bukan karena saya marah tapi saya ingin merubah mindset. Yuk kita lihat haji ini bukan potensi yang harus dimanfaatkan tetapi inilah saatnya kita buktikan kita memberikan pelayanan kepada mereka. Sekali lagi mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang berbicara. Tambahan, sedikit Pak. KETUA RAPAT: Ini tidak selesai kalau sudah begini. Menurut saya kalau yang fraksinya sudah saya kira lebih arif memberikan yang belum saja dulu. Ini kan tadi mulai dari Fraksi PKS sudah, Nasdem sudah, Gerindra sudah, dan ini mungkin Golkarlah yang belum yang terakhir ini. Silakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Iya, jadi sedikit catatan saja Pak Menteri Agama yang terhormat. Saya pikir kita memberikan apresiasi kepada Pak Menteri Agama yang telah melakukan kebijakan dan program serta langkah-langkah reformatif dalam membenahi manajemen perhajian Indonesia, itu pertama. Yang kedua, ada catatan yang tertinggal saya pikir dalam pembahasan Panja kemarin, ada hal-hal yang sangat menarik dan kita sudah sepakat antara Panja DPR dan Kementerian Agama untuk melihat proporsionalitas direct cost dan indirect cost. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya secara syar'i masih diperdebatkan. Oleh karenanya tentu kita berharap bahwa pada tahun yang akan datang, 1437/2016 ini, ini menjadi catatan penting dari Kementerian Agama kira-kira mana yang masuk ke direct cost kemudian indirect cost termasuk juga mana dari sumber APBN sehingga ini sudah jelas. Kita berharap bahwa indirect cost ini tidak mengambil porsi yang besar dari dana jamaah begitu sehingga ini menjadi pemikiran kita bersama. 18

Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, semua sudah bicara, semua fraksi sudah. Saya kira sudah representatif mewakili semua yang lain. Kalau ada catatan-catatan kritis lainnya saya kira bisa dituliskan dan disampaikan kepada Pak Menteri Agama dan juga kepada Dirjen Haji. Baik, selanjutnya saya meminta persetujuan saudara-saudara, apakah laporan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tentang Harga BPIH Tahun 1436 H/2015 M dapat disetujui? Bismillaahirrahmaanirrahiim. (RAPAT: SETUJU) Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati. Selanjutnya kita akan melakukan pengesahan dan penandatanganan BPIH tahun 1436 H/2015 M. Kami persilakan maju ke depan. Salamannya nanti saja Pak, masih ada waktunya. Masih panjang ini ceritanya. Nanti setelah selesai Pak. Jangan sampai salamannya di Multazam ini baru. Baik. Demikian tadi sudah kita lakukan pengesahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M. Sebelum kami menutup rapat kerja ini, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Agama untuk memberikan kata akhir di dalam rapat kita ini. Kepada Pak Menteri kami persilakan. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Bapak Pimpinan. Boleh, katanya tadi boleh bicara setelah ada pengesahan. Saya ingin memberikan catatan. KETUA RAPAT: Mohon dipersingkat Pak, kebetulan sudah mau maghrib. Silakan Pak. F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE., MM): Oke, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII dan Bapak Menteri serta seluruh jajarannya yang saya hormati. Karena waktunya singkat, saya merasa memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada khususnya Panja dan juga kepada Kementerian. Saya awalnya memang dan memang harus sepakat, satu kata dalam komisi. Saya sangat bangga bahwa kenaikan ini sangat signifikan kalau dilihat dari dollar US$502, penurunan, mohon maaf. Penurunan kalau dari dollar 502 tapi kalau kita melihat indirect cost dari tahun 2014, naiknya cukup signifikan juga yaitu kurang lebih Rp957.000.0000,-, Rp100.000.000,- Rp957 miliar. Jadi kalau dikalikan dengan dollar tadi hampir bersamaan Pak. Jadi artinya kenaikan indirect cost dibanding dengan dollar turun, indirect naik, hampir sama imbang. Nah 19

barangkali ke depan sebagai bahan evaluasi karena kami sudah sepakat satu kata ya mudah-mudahan penekanan indirect cost ke depan juga bisa ini dilakukan, bukan status naik satu turun. Yang kedua, waktu rapat sebelum kita menetapkan uang muka untuk haji dulu, kalau tidak salah bahwa Bapak bilang yang namanya pemondokan itu ditenderkan tapi realitas di lapangan ternyata itu tidak ditenderkan, itu penunjukan. Bahkan orang bilang katanya disana banyak RCTI, jadi RCTI itu istilahnya RCTI (Rombongan Calo-Calo Tenaga Haji Indonesia). Jadi tidak ditenderkan tetapi kenyataannya adalah ditunjuk, barangkali ini juga akan menjadi beban cost yang lebih besar. Nah untuk itu ya sekali lagi bahan evaluasi kita ke depan, ya mudah-mudahan secara totalitas baik direct ataupun indirect ke depan mohon menjadi evaluasi dan bisa diturunkan seperti halnya sekarang ini tapi apapun yang diambil kesimpulan ini, saya sekali lagi saya memberikan apresiasi dan buat masyarakat mungkin ini juga tidak menjadi berat karena harganya bukan naik tapi bukan turun, kalau rupiahnya tetap naik walaupun sedikit. Jadi rupiahnya naik barangkali itu saja tetapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Pak Nanda atas masukannya dan saya kira catatan Pak Nanda ini sebetulnya juga sudah merupakan bagian catatan-catatan kritis kita ketika membicarakan ini di Direktorat Jenderal Haji dan tentu saja itu catatan tidak boleh hilang karena kami juga punya catatannya dan itu akan kita koreksi lagi pada masa evaluasi yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan Pak Nanda itu sebetulnya sekali lagi adalah pengulangan yang ke sekian kalinya untuk sebagai penekanan atas keseriusan Kementerian Agama untuk memperbaiki pelayanan ibadah haji kita. Baik, Pak Menteri dan Saudara-Saudara. Kemudian berikutnya kita berikan kesempatan kepada Saudara Menteri Agama untuk memberikan kata akhir di dalam rapat kita hari ini. Silakan Pak. MENTERI AGAMA RI: Bapak Ketua dan para Pimpinan Komisi VIII dan seluruh Anggota yang saya hormati. Tentu beberapa catatan itu akan menjadi perhatian kami. Beberapa hal memang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti, dan beberapa usulan tadi tentu juga untuk perbaikan kita untuk haji yang akan datang terkait dengan penetapan BPIH. Khusus tentang catatan Keppres (Keputusan Presiden) agar disegerakan sesegera mungkin, ini adalah menjadi perhatian utama kita karena memang ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarat luas khususnya para calon jamaah haji kita. Jadi sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang tinggi dan syukur yang tiada terhingga diiringi dengan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua ini adalah amal jariah kita yang sepenuhnya dilandasi dengan ketulusan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat muslim di Indonesia. Demikian. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Saudara Menteri Agama Repubillk Indonesia yang telah menyampaikan kata akhirnya. 20

Saudara-saudara Anggota Komisi VIII DPR RI dan Pimpinan yang saya banggakan. Sebetulnya nanti setelah ini akan ada rapat kita dengan Menteri Agama khusus tentang bicara RPJMN tapi tadi bicara dalam informal tadi Pak Menteri menyebutkan ada satu hal agenda kegiatan yang mungkin bisa ditinggalkan atau tidak Pak Menteri? Ini mungkin supaya kita sepakati dulu. Kita kan mau tutup ini, supaya nanti masuk berikutnya juga bisa kita atur waktunya begitu, apakah masih bisa. Kalau usul saya memberi pengantar sedikit RPJMN nya lalu nanti didampingi oleh para pejabat Eselon I untuk menjelaskan lebih detail tentang RPJMN itu. Silakan Pak. MENTERI AGAMA RI: Iya, jadi ini mohon juga menjadi pertimbangan bapak ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati. Memang sudah lama direncanakan, malam ini saya diminta untuk membuka Muktamar Al Jami'atul Wasliah di asrama haji Pondok Gede malam ini. Seharusnya mereka membuka muktamarnya itu siang tadi tapi karena ada jadwal yang tidak bisa terhindarkan dengan DPR lalu kemudian ditunda malam tapi ternyata malam juga ada satu agenda kita. Jadi kalau dimungkinkan, kami berharap mungkinkah dijadwal ulang yang agenda Renstra ini. Kalau dimungkinkan sekali lagi dengan segala kerendahan hati tapi kalau tidak, kalau memang harus diagendakan malam ini, tentu kami harus memprioritaskan meskipun tentu kami akan sangat bisa memahami dan ikut merasakan kekecewaan mereka karena ini Muktamar tingkat nasional, dihadiri oleh seluruh perwakilan cabang-cabang. KETUA RAPAT: Baik. Kalau begitu ini saya kira ini usulan yang bagus dari Pak Menteri. Jadi nanti mungkin kita agendakan ulang. Nanti mohon sekretariat Komisi dijadwalkan ulang lagi, atas persetujuan kawankawan Komisi VIII. Setuju ya? Tetapi ada catatan saya yang terakhir untuk Pak Menteri karena Al Wasliah itu besarnya di Sumatera Utara, sampaikan juga kirim salam kami. Lho, dari tadi kan tidak ada yang tertawa, ini terlalu serius soal BPIH. Jadi ini saya kira sudah mulai cair lagi, Karena apa? Karena Al Wasliah itu Pak Menteri, disana itu kan ada NU, ada Muhammadiyah. Dia ada di tengah Pak Menteri, Al Wasliyah, iya kan? Jadi jangan salah sebut bukan Al Wasliah tetapi Al Wasliah, jadi ini harus ditegaskan lagi. Jadi mungkin itu kata akhir sudah kita dengarkan, lalu kesepakatan-kesepakatan sudah kita ambil, tinggal melaksanakan komitmen dari sebuah kesepakatan yang telah kita capai adalah sebuah keputusan politik yang harus memang dilindungi oleh undang-undang dan karena itu Menteri Agama dan seluruh jajarannya dan kita semua diikat untuk sama-sama berkomitmen merealiasikan apa yang sudah kita lakukan. Baik, jika tidak ada lagi pendapat atau saran dari seluruh anggota peserta rapat pada hari ini maka dengan mengucapkan "Alhamdulillahirrabbila'lamin", rapat ini saya nyatakan ditutup. Wallahu Muwwafiq ila aqwamin thariq. Nasrun minnallah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 17.56 WIB)

21

22