RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, MENTERI PERHUBUNGAN Masa Persidangan Tahun Sidang Jenis Rapat Rapat Dengan Sifat Rapat Hari/tanggal Waktu Ketua Rapat Sekretaris Rapat Tempat Acara Hadir
: : : : : : : : : : :
II 2014-2015 Rapat Kerja Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perhubungan RI Terbuka Selasa, 27 Januari 2015 10.00 WIB s/d Selesai Dr. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, M.Sc Yanto Supriyanto, SH Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M dari aspek kebijakan, pengorganisasian dan teknis pelaksanaan. : 40 Anggota 3 izin
JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Menteri Perhubungan Republik Indonesia beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta waktu yang cukup untuk dapat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan 3 menteri sekaligus yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dari aspek kebijakan, pengorganisasian dan teknis pelaksanaan tahun 1435 H atau tahun 2014. Sebagaimana lazimnya kita berdayakan di Komisi VIII ini sebelum acara dilanjutkan, seluruh peserta rapat dan hadirin diminta untuk berdoa bersama-sama dengan membaca ummul kitab dan bagi 1
Saudara-Saudara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda, kami persilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Selesai. Hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia beserta para jajarannya dan Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2014 serta sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI pada tanggal 14 Januari 2015 pada hari ini Selasa, 27 Januari 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada Rapat Kerja hari ini sampai sekarang, sampai kepada ketika saya membacakan daftar ini telah hadir bersama kita 23 Anggota Komisi VIII dari 44 Anggota Komisi VIII dan karena itu ini menunjukkan bahwa kuorum telah bisa dicapai. Saudara Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan serta rekan-rekan Anggota Komisi VIII. Dengan demikian saya membuka rapat ini dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB) Adapun acara rapat kita pada hari ini adalah yang pertama pengantar ketua rapat, penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia, yang berikutnya penjelasan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, lalu nanti penjelasan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, lalu ada tanya jawab lalu kita membuat sebuah kesimpulan dan terakhir penutup. Apakah agenda rapat ini dapat kita setujui? Lalu saya mau menawarkan kepada seluruh peserta rapat, kira-kira rapat kita ini diakhiri pada pukul berapa? Pukul 16.00 WIB? Silakan. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Pak ketua. Inikan tiga menteri, saya kira tidak usah dibatasi waktu karena ini membutuhkan penjelasan yang begitu akurat dalam rangka untuk proses implementasi kegiatan-kegiatan mereka. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Samsu. Jadi nanti usulan Pak Samsu tidak dibatasi tetapi saya kira tetap kita buat batasan sampai 16.00 WIB supaya kita agak tertib sedikit. Nanti kalau ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan nanti kita minta persetujuan peserta rapat untuk memperpanjang masa rapat kita. Setuju? (RAPAT: SETUJU) 2
Saudara Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang kami hormati. Sebelum kita memulai rapat ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari meja Pimpinan dan juga Anggota Komisi VIII. Pertama saya sendiri adalah DR. H. Saleh Partonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan II Sumatera Utara. Di sebelah kanan saya Bapak DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc, beliau adalah dari Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Sebelah kiri saya adalah Ibu Hj. Ledia Amaliah, beliau adalah dari Fraksi Partai Keadilan Sejatera, Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Sebetulnya ada di sebelah kanan kayaknya tadi lagi shalat belum selesai, Pak paling ujung nanti ada Pak Drs. Fathan, beliau adalah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemlihan Jawa Tengah II. Nanti ada satu lagi disini dari Fraksi Golkar yaitu Pak DR. H. Deding Ishak, beliau dari Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat III. Jadi Pimpinan ini Dapilnya di Jawa Barat itu ada tiga orang, jadi sebetulnya tidak ada adil juga. Nanti saya minta kepada kawan-kawan karena waktu kita ini harus dihemat sesuai dengan tata tertib persidangan di DPR. Bagi kawan-kawan nanti yang akan menyampaikan tanggapan kami persilakan sekaligus untuk memperkenalkan diri karena itu saya tidak menggilir satu-satu, jadi bagi yang ingin menyampaikan nanti silakan menyampaikan nama, Dapil dan fraksinya. Hadirin yang saya hormati, Saudara Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan yang kami hormati. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan bahwa rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan pada hari ini memiliki nilai yang sangat strategis karena sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI dalam hal pengawasan khususnya mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H atau tahun 2014. Komisi VIII DPR RI hendak menggali secara lebih mendetail mengenai kebijakan pelaksanaan, permasalahan dan rencana strategis mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji karena menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah. Dengan demikian maka penyelenggaraan ibadah haji berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, katering dan keamanan sehingga teknis pelaksanaannya melibatkan beberapa kementerian. Selain itu penyelenggaraan ibadah haji berlangsung di negara lain yaitu di negara Arab Saudi dan berkaitan dengan nama baik bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan ibadah haji pemerintah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional, transparan dan akuntable dengan mengedepankan kepentingan jamaah haji. Karena itu pada hari ini kami ingin mendengarkan laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan di bidang haji dapat diskusikan dan dicarikan solusinya. Selain itu agar penyelenggaraan ibadah haji kita nanti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkontribusi optimal dalam upaya mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang keagamaan.
3
Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan khusus nanti dari Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Menteri Perhubungan terkait dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H, 2014 Masehi yang dilaksanakan oleh pemerintah termasuk laporan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Apa saja permasalahan dan kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H. Hal ini penting karena kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 khususnya Pasal 25 ayat (1). Disana disebutkan bahwa laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji disampaikan kepada presiden dan DPR paling lambat 3 bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji. Jadi sebetulnya ini sudah lewat perhitungan saya. Nanti Pak Menteri bisa menjelaskan tapi karena ada situasi mungkin yang tadi banyak hal. Silakan Pak Deding. Oleh karena itu untuk bahan kajian evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, laporan pengelolaan BPIH tersebut seyogyanya disampaikan ke Komisi VIII DPR RI. Hal kedua yang ingin kami dengarkan adalah apa rencana strategis Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki atas kekurangankekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia sehingga permasalahan haji tidak selalu berulang. Yang ketiga, apa saja permasalahan di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H atau 2014 M dan apa saja rencana strategis Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi masalah kesehatan dan penyelenggaraan tahun ini mengingat tahun ini adalah musim haji yang jatuh pada musim panas, khusus untuk soal ini mungkin nanti Menteri Kesehatan. Yang keempat, apa saja permasalahan di bidang transportasi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H pada tahun 2014 Masehi dan apa kebijakan yang akan diambil pada tahun ini agar permasalahan transportasi haji kita bisa mengalami perbaikan. Saudara Menteri Agama, Saudara Menteri Kesehatan dan Saudara Menteri Perhubungan yang kami hormati. Kami tahu persis bahwa salah satu fungsi dan tugas Anggota DPR khususnya Komisi VIII ini bisa dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat luas secara umum adalah apabila kami mampu untuk mengawal pelaksanaan ibadah haji ini dengan baik. Jadi banyak kesempatan, saya sering menyampaikan juga bahwa salah satu tolak ukur yang bisa berikan untuk menilai keberhasilan Kementerian Agama adalah sejauhmana Kementerian Agama ini bisa menyelenggarakan ibadah haji dengan baik dan bisa memberikan pelayanan yang seutuhnya bagi jamaah haji kita karena kita adalah negara muslim terbesar di dunia yang kita selalu bangga untuk menyebut bahwa kita adalah negara muslim terbesar. Karena itu tentu saya lihat juga para hadirin, wartawan sangat serius untuk mengikuti rapat kita pada hari ini karena mereka juga mungkin ingin mendengar apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, bagaimana DPR mengawal apa yang akan kita kerjakan pada tahun 2015 yang akan datang ini. Demikianlah pengantar rapat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara rapat yang telah kita sepakati tadi, kami akan mempersilakan kepada Menteri Agama lalu nanti Menteri Kesehatan dan juga Menteri Perhubungan untuk menyampaikan penjelasannya. Saya kira kita terlebih dahulu mendengarkan dari Bapak Menteri Agama dan kepada Menteri Agama kami persilakan. MENTERI AGAMA RI (LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 4
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI beserta seluruh wakil ketua, Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan dan seluruh jajarannya, Hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menjadi wakil-wakil rakyat dan secara khusus bisa menjalankan fungsi dan kewajibannya di bidang keagamaan di DPR ini karena ini adalah pertemuan pertama, kami pun juga dalam kesempatan yang baik ini selain mengucapkan selamat dan berharap mudah-mudahan kerjasama yang baik yang selama ini kita acara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa dilanjutkan oleh DPR RI periode sekarang dan bahkan ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya terkait dengan tema agenda rapat kerja kita pada hari ini secara khusus adalah menyangkut evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 maka kami dari Kementerian Agama telah menyiapkan bahan sebanyak 19 halaman, mudah-mudahan sudah ada di tangan bapak/ibu sekalian dan mengingat waktunya yang sangat terbatas apalagi nanti juga Ibu Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Perhubungan akan memaparkan hal-hal sebagaimana yang tadi sudah diantarkan oleh ketua komisi, Pimpinan sidang kita maka tentu saya tidak akan membacakan semua isi dari 19 halaman. Secara cepat saya akan menyampaikan beberapa hal, yang penting saja yang perlu kita ketahui bersama. Pertama bagi yang mengoperasikan tayangan ini, kita mulai dari halaman 2 yaitu terkait dengan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi intinya adalah bahwa ada 13 kebijakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 ini dimana yang pertama adalah terkait dengan pengisian kuota yang sangat terbatas. Untuk diketahui bahwa kuota kita pada tahun 2014 itu mengalami pemotongan 20% dari kuota nasional hal ini karena terjadinya renovasi besar-besaran pada Masjidil Haram sehingga daya tampung masjid itu mengalami penyusutan yang sangat signifikan sehingga kemudian pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan mengurangi 20% dari seluruh kuota nasional negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia sehingga kuota dengan perhitungan sepermil, seper seribu dari total populasi umat muslim di setiap negara dimana dalam konteks Indonesia itu jumlahnya 211.000 kuota nasional itu setelah mengalami pemotongan atau pengurangan 20% menjadi 168.800 orang, itulah kuota kita dan karena keterbatasan kuota tersebut maka kami menerapkan prinsip keadilan yaitu first come first serve dimana yang mendaftar terlebih dahulu itulah mereka yang akan dilayani bisa berhaji terlebih dahulu. Yang kedua adalah terkait dengan pembinaan bimbingan manasik haji. Jadi kebijakan yang diterapkan adalah 7 kali pelaksanaannya di kecamatan, di KUA nya masing-masing dan 3 kali di kabupaten/kota dan untuk tahun 2014 yang lalu, terkait dengan bimbingan manasik haji kami pun juga selain menggunakan ceramah-ceramah dengan menggunakan pemanfaatan teknologi aplikasi dvd, film-film dan lain sebagainya, kami pun juga menerapkan aplikasi android. Jadi kalau di handphone kita memiliki aplikasi android maka dengan mudah bisa mengetahui seluruh isi buku manasik baik yang tercetak tebal yang dibagikan kepada setiap jamaah maupun yang dikalungkan disetiap leher jamaah yang berisi doa-doa bahkan ditambah dengan peta seluruh kota Makkah, Madinah dan Jeddah, itu dalam rangka untuk memudahkan akses informasi bagi setiap jamaah. Lalu terkait juga dengan manasik ini, kami pun merekrut, menambah frekuensi bimbingan manasik di pemondokan masing-masing yang dilakukan oleh tenaga praktisi manasik haji kita yang sudah terlatih. 5
Selanjutnya bapak/ibu sekalian. Menyangkut petugas haji. Kebijakan 2014 yang lalu adalah bahwa seluruh tahapan seleksi untuk petugas haji itu dilakukan lebih ketat dan lebih selektif dan kami melibatkan inspektorat jenderal kami untuk bagaimana bisa memantau seluruh tahapan proses seleksi bagi petugas haji tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan transportasi udara. Maka untuk 2014 kami tetap menggunakan maskapai penerbangan nasional kita yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Airlines dengan sistem charter sementara untuk transportasi darat, kami tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah Saudi harus berkerja sama dengan Nagoba, Nagoba itu semacam Organda disini begitu. Jadi sebuah konsorsium yang terdiri dari seluruh perusahaan transportasi darat Saudi Arabia. Berikutnya adalah terkait dengan pemondokan. Jadi kebijakan tahun 2014 kami tetapkan bahwa prinsipnya harus efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel maka kemudian seluruh proses penyediaan pemondokan di Arab Saudi baik di Makkah maupun di Madinah untuk kali pertama di tahun 2014 itu kita lakukan dengan tender terbuka. Jadi bahkan seluruh proses kontrak-kontrak dengan setiap pemilik pemondokan itu kita rekam, kita dokumentasikan dengan video sehingga kemudian terekam suara dan gambarnya sehingga kemudian ini bisa menjadi bahan untuk menepis anggapan atau dugaan atau tuduhan sebagaian kalangan terkait dengan mafia ini, mafia itu dan lain sebagainya. Jadi kami lakukan dengan tender terbuka dan didampingi secara ketat tidak saja oleh inspektorat jenderal kami tapi juga oleh KBHI kita, jadi Komisi Pemantau Haji Indonesia, sebuah lembaga independen diluar pemerintah. Selanjutnya terkait dengan katering. Kami menempuh kebijakan lebih ketat dalam seleksi tidak hanya ragamnya tapi juga komponen makanan terkait dengan gizi yang terkandung di dalamnya bahkan kami syaratkan chef dari Indonesia itu juga harus ada pada setiap perusahaan katering yang kita kontrak melalui tender secara terbuka itu. Lalu juga terkait dengan penggunaan anggaran. Jadi khusus untuk pembiayaan petugas haji kloter dan non kloter, maka kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama kita dan terakhir kebijakannya adalah penggunaan hasil nilai manfaat dana haji untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Seluruh Anggota Komisi VIII yang terhormat. Jamaah haji kita dengan kuota sebesar 168.800 orang itu terdiri atas 155.200 orang untuk jamaah regular dan sisanya 13.600 orang itu untuk jamaah haji khusus. Pada 2014 hanya 9 seat saja yang tidak bisa dimanfaatkan oleh jamaah haji kita. Jadi yang terlunasi, yang dilunasi oleh calon jamaah haji kita itu jumlahnya 155.191. Kenapa 9? Karena yang 9 ini sudah hari-hari terakhir mereka tidak bisa membayaran dan sudah tidak bisa lagi diganti oleh jamaah haji berikutnya. Sementara untuk yang jamaah haji khusus dari yang 13.600 orang, yang dilunasi adalah 13.313 sebagaimana yang ada dalam paparan tertulis kami, rinciannya. Berikutnya adalah menyangkut bimbingan jamaah haji sebagaimana kebijakan yang sudah ditetapkan maka pada tataran pelaksanaan 10 kali pertemuan bimbingan manasik haji itu, 7 kali dilakukan di tingkat kecamatan, di kantor KUA masing-masing oleh KUA masing-masing dan 3 kali di tingkat kabupaten/kota dan mereka melakukan pembinaan manasik haji dengan pembimbing dari KBIH, kita berkerja sama dengan KBIH bahkan mereka sudah tersertifikasi, sekurangnya ada 765 pembimbing KBIH yang telah disertifikasi untuk bisa memberikan manasik haji ini. Berikutnya adalah menyangkut petugas haji. Maka resminya untuk tahun 2014 ini ada 3250 orang petugas haji kita yang ditempatkan di setiap kloter itu menyertai jamaah haji sejak di kloter. Lalu ada 793 petugas non kloter dan sisanya 643 tenaga musiman. Tenaga musiman ini adalah merekamereka yang kita rekrut dari mahasiswa kita yang umumnya sedang menempuh studi di perguruan 6
tinggi di negara-negara sekitar Timur Tengah. Jadi karena kemampuan bahasa yang kita perlukan sehingga kemudian kita merekrut tenaga musiman ini. Adapun kloter itu sekurangnya ada 5 orang petugas. Satu orang tim pembimbing haji, lalu satu orang tim pembimbing ibadah haji yang menguasai manasiknya dan sisanya 3 orang adalah tenaga medis. Jadi satu orang dokter dan dua orang paramedis, inilah yang sekurangnya menyertai setiap kloter kita yang ada dan tentu ditambah dengan yang 6 kloter tadi. Semua petugas harus mengikuti pelatihan yang dilakukan secara selektif dan ketat, sekurangkurangnya 10 hari intensif. Mereka diembarkasinya masing-masing, di Asrama Haji maksud saya, mengikuti pelatihan dan khusus untuk petugas kesehatan selian 10 hari ditambah 5 hari tambahan karena petugas kesehatan memang diperlukan kualifikasi khusus terkait dengan kemampuannya menangani persoalan-persoalan kesehatan. Jadi ada tambahan 5 hari khusus membahas tentang pedoman pelayanan kesehatan. Selanjutnya terkait dengan transportasi udara. Jadi ada Garuda dan Saudi Arabia Airlines. Dari 375 kloter, itu 210 kloter itu diangkut oleh Garuda kita dan sisanya 165 kloter itu diangkut oleh Saudia. Masing-masing dengan jumlah penumpang sebagaimana yang ada dalam bayangan yang ada di dua layar lebar ini. Selanjutnya adalah menyangkut asuransi jamaah. Jadi kebijakan untuk 2014 setiap calon jamaah haji kita itu membayar premi Rp100.000 untuk asuransi dimana asuransi ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan baik kecelakaan maupun kematian dan jamaah haji kita santunan yang diberikan kepada mereka yang meninggal dunia atau yang kecelakaan maupun meninggal dunia, itu sampai hari ini sedang terus berproses, sebagian besar sudah diterima oleh para ahli waris baik yang meninggal tapi sebagian memang masih diurus terkait dengan persoalan-persoalan administratif. Khusus untuk petugas, memang tahun ini, tahun 2014 maksud saya, mereka tidak dikenakan premi tapi asuransi yang diberikan itu sifatnya pemurahhatian dari perusahaan asuransi dan oleh karenanya untuk tahun depan kami berharap petugas kita juga sebaiknya disamakan dengan jamaah haji kita juga mendapatkan premi yang sama dengan mereka. Selanjutnya adalah menyangkut pelayanan asrama dan embarkasi haji. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi asrama haji kita sebagaian besar sudah terus kita upayakan untuk disempurnakan baik bangunan fisiknya maupun fasilitas yang menyertainya dan pada tahun 2014 ini ada 13 asrama haji kita yang melayani 12 embarkasi yang tersebar di tanah air. Selanjutnya adalah yang menyangkut pelayanan pemondokan jamaah haji. Dalam layar ini bisa kita saksikan ada 11 sektor layanan ditambah satu sektor khusus pelayanan jamaah haji kita di Makkah dengan wilayahnya masing-masing dan jumlah jamaah masing-masing sebagaimana tabel yang bisa bapak/ibu saksikan, tentu saya tidak akan merinci satu per satu jumlahnya, bisa kita lihat di masing-masing. Berikutnya adalah terkait dengan sejumlah kendala yang kita hadapi pada 2014 yang lalu dalam penyediaan pemondokan. Jadi bapak/ibu sekalian, sebagaimana kita maklum bahwa renovasi Masjidil Haram itu dilakukan besar-besaran sehingga dampaknya adalah sejumlah pemondokan, hotelhotel yang ada berdekatan dengan Masjidil Haram itu kemudian dibongkar, dihancurkan sehingga kemudian pengembangan pemondokan itu lebih luas, lebih menjauh dari Masjidil Haram sehingga mengingat besarnya jamaah haji kita maka mereka-mereka yang bisa menempati wilayah radius tidak kurang dari 2 km dari Masjidil Haram itupun juga semakin terbatas karena jumlah pemondokan atau jumlah hotel-hotel yang bisa melayani jamaah haji kita pun juga semakin berkurang. Karenanya itulah salah satu kendala yang kita hadapi apalagi kemudian kita juga harus berkompetisi dengan negaranegara lain yang terus terang mereka jauh lebih dulu melakukan negosiasi kontrak-kontrak dengan para pemilik pemondokan karena kita memang di tahun 2014 ini terlambat. Jadi pembahasan dan pengesehan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji yang menurut undangundang harus dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR itu baru disahkan pada Mei 2014, jadi kita bisa bayangkan waktu yang tersisa itu sangatlah pendek sementara 7
wukuf itu tanggal 3 Oktober sehingga memang sangat, itulah salah satu kendala kita. Oleh karenanya untuk 2015 ini kami sangat berharap bisa lebih awal kita bahas bersama, mendapatkan persetujuan bersama sehingga persiapan bisa lebih leluasa bagi kami. Berikutnya adalah pemondokan di Madinah. Madinah ini di 2014 kami menggunakan kerjasama kontrak dengan Maj’muah. Maj’muah itu adalah semacam konsorsium. Jadi kumpulan atau gabungan dari para perusahaan yang memiliki hotel-hotel yang ada di Madinah. Ada 10 Maj’muah yang terikat kontrak dan merekalah yang kemudian, mereka inilah yang kemudian memiliki kewenangan untuk menempatkan jamaah-jamaah haji kita di hotel-hotel mana saja. Kita sudah bersepakat bahwa seluruh jamaah haji kita sesuai kontrak itu harus ditempatkan di hotel-hotel yang ada di wilayah Markaziah. Wilayah Markaziah adalah wilayah yang berada dalam radius tidak lebih dari 650 meter dari Masjid Nabawi tapi pada pelaksanaannya ternyata sebagian besar mereka adalah wan prestasi yaitu menempatkan jamaah haji kita di hotel-hotel yang terletak dluar wilayah Markaziah, inilah yang kemudian menjadi bahan evaluasi kami karena mereka mengatakan bahwa hotelnya belum siap dan banyaklah 1001 alasan yang mereka sampaikan meskipun dalam kontrak itu ada ketentuan bahwa yang melanggar kontrak maka dikenakan kewajiban untuk membayar 300 real per jamaah dan semua Majmu’ah yang melakukan wan prestasi itu sudah membayar dan uangnya itu juga sudah kita kembalikan kepada seluruh jamaah haji kita yang ditempatkan diluar Markaziah ini. Tentu ini akan menjadi cermatan kita untuk 2015 dan kami sudah menempuh cara yang baru, tidak lagi berkerjasama dengan Majmu’ah karena pengalaman seperti ini. Untuk katering, sebagai pemahaman kita bersama saja bahwa jamaah haji kita itu mendapatkan pelayanan katering sejak mereka mendarat di Bandara apakah di Jeddah maupun di Madinah. Jadi sekali mereka ketika mendarat dan sekali lagi ketika bertolak menuju tanah air. Lalu di Madinah setiap hari mereka mendapatkan katering dua hari sekali. Jadi siang dan malam selama sekurangnya 8 hari berada di Madinah untuk menyelesaikan Arba’in. Lalu kemudian mereka selama di Arafah itu 4 kali menerima makan. Lalu di Musdalifah sekali dan di Mina itu sebanyak 11 kali. Itulah layanan katering yang kita berikan pada seluruh jamaah haji kita. Selanjutnya adalah terkait dengan kesehatan tentu nanti akan ditambahkan oleh Bu Menteri Kesehatan tetapi intinya adalah bahwa memang kebijakan 2014 ini dibanding tahun-tahun yang lalu adalah bahwa kita memprioritaskan selain kuota itu digunakan hanya oleh jamaah saja, ini baru kali pertama di 2014 kita terapkan sehingga mereka-mereka yang bukan calon jamaah haji tidak bisa menggunakan kuota tersebut tidak seperti pengalaman-pengalaman tahun lalu karena koneksi, karena relasi dan lain sebagainya lalu kemudian menggunakan kuota karena itu sangat mengusik keadilan kita mengingat panjangnya antrian jamaah haji kita maka sejak 2014 kita terapkan kebijakan hanya calon jamaah haji kita yang antri itu sajalah yang bisa menggunakan kuota dan untuk mengisi sisa-sisa kuota. Jadi sisa-sisa kuota ini ada karena mereka yang sudah dipastikan berangkat lalu mendadak membatalkan diri, karena meninggal dunia, karena sakit keras, karena satu dan lain hal yang bersangkutan mengundurkan diri sehingga kemudian diisi oleh berikutnya dan untuk mengisi berikutnya itu memang kita prioritaskan kepada lansia. Jadi ini lansia adalah menjadi prioritas sehingga angka risti memang jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan 1,5%. Jadi jelasnya kalau 2013 itu risti itu ada 82.406 orang maka tahun ini mencapai 83.730 orang sementara pelayanan balai pengobatan haji kita baik yang ada di Makkah maupun Madinah. Di Makkah itu setara rumah sakit tipe c dengan kapasitas 150 tempat tidur dan di Madinah itu balai pengobatan kita itu setara rumah sakit tipe D dengan kapasitas 65 tempat tidur. Terakhir saya ingin menyampaikan rancangan kebijakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 ini kalau tentu setelah mendapatkan persetujuan dari DPR khususnya Komisi VIII. Pertama adalah kami tetap ingin menerapkan prinsip first come first serve untuk penggunaan kuota kita yang terbatas ini bahkan secara lebih tegas kita ingin mengambil kebijakan, mengutamakan, 8
memprioritaskan bagi yang belum berhaji sama sekali. Jadi ini yang akan kita tempuh. Jadi lagi-lagi demi keadilan, lagi-lagi demi panjangnya antrian jamaah di kita. Yang kedua, kami akan menerapkan sesuatu yang baru dan itu terkait dengan rute penerbangan. Jadi untuk diketahui kita bersama, jamaah haji kita yang jumlahnya sangat besar 168.800 orang itu dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama adalah mereka yang biasanya sebelum ke Mekkah, mereka ke Madinah terlebih dahulu dan untuk bisa mencapai Madinah, mereka harus mendarat di Jeddah sehingga dari Jeddah untuk mencapai Madinah harus menempuh perjalanan darat, tidak kurang dari 6 bahkan 8 jam perjalanan dengan bis dan itu sangat menguras stamina dan hal-hal lain, inefisiensi karena harus juga disiapkan makanan dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi gelombang kedua, mereka bisa langsung ke Makkah karena ke Madinahnya setelah wukuf bagi gelombang kedua. Mereka setelah dari Makkah, setelah wukuf lalu ke Madinah, untuk kembali ke tanah air, mereka harus menuju Jeddah terlebih dahulu sebelum bertolak ke tanah air dan untuk dari Madinah ke Jeddah untuk gelombang kedua menjelang kepulangan ini juga menempuh bahkan lebih besar resiko yang kita harus sediakan karena mereka harus transit di Jeddah sehingga harus disiapkan hotel-hotel transit itu. Karenanya kebijakan sekarang yang kita tempuh adalah kita ingin menerapkan pola satu arah. Jadi mereka gelombang pertama yang harus ke Madinah terlebih dahulu, dia bisa langsung mencapai Madinah dari 12 embarkasi kita dari tanah air, jadi tidak perlu ke Jeddah tapi langsung bisa ke Madinah, khusus untuk gelombang pertama sehinga tidak perlu menempuh transportasi darat ke Jeddah-Madinah. Sebaliknya bagi gelombang kedua ketika akan kembali ke tanah air, dari Madinah mereka tidak perlu lagi ke Jeddah, dari Madinah bisa langsung ke tanah air, ke 12 titik embarkasi kita dari Aceh, Medan seterusnya sampai ke wilayah timur Makassar. Jadi itulah yang ingin kita tempuh dan ini akan banyak efisiensi yang bisa kita dapatkan dan kemarin dalam kunjungan kami, kami sudah menemui sejumlah pihak-pihak otorita Arab Saudi dan mereka menyambut baik keinginan ini. Selanjutnya adalah terkait dengan pelayanan fasilitas di Armina, di Arafah-Mina. Kita ingin meningkatkan kualitasnya khususnya tenda di Arafah, kita sudah mengantisipasi nanti adalah musim panas, tahun 2014 saja itu sampai 42 derajat suhu udara tanpa penyejuk udara, jangankan AC, kipas angin saja tidak ada di Arafah, jadi memang sangat menyedihkan karenanya kita ingin memberikan AC di setiap tenda di Arafah juga di Mina, kita bikin di Arafah juga selain AC adalah karpet-karpet yang sudah sangat lusuh, yang sudah sangat kumal, sudah sangat berdebu, itu kita ingin setidak-tidaknya disamakan dengan karpet yang ada di Mina, yang relatif lebih baik. Selain tentu juga penambahan toilet, ini yang juga masalah klasik jamaah kita, penambahan toilet ini. Lalu juga kebijakan keempat yang akan kita tempuh adalah terkait dengan penempatan jamaah kita yang disebut Mina Jadid, sebenarnya istilahnya Wadi Muhassir, itu jadi karena memang ada persoalan syar’i selalu yang tidak berkesudahan. Para ulama Arab Saudi mengatakan bahwa itu wilayah yang secara syar’i bisa dipertanggungjawabkan. Mereka menganalogikan seperti kita shalat jamaah itu selama kita shalat jamaah masih bisa tersambung itu sebenarnya tidak bermasalah tapi sebagian besar ulama kita masih mempersoalkan sehingga kita kemarin, kami sudah berbicara dengan Muasasah agar sedapat mungkin seluruh jamaah di kita berada di wilayah Mina yang sesungguhnya bukan pengembangan dari Mina itu, bukan di Wadi Muassir. Lalu penerapan Ihaj itu akan terus kita intensifkan dengan mengirim sejumlah petugas-petugas kita untuk mendapatkan training dari pihakpihak yang berkompeten. Lalu juga yang kelima terkait dengan sistem penyewaan pemondokan khususnya di Madinah, kita ingin menerapkan pola Makkah, jadi kita ingin langsung berhubungan dengan pemilik-pemilik hotel itu sehingga seperti di Makkah, di Madinah pun kita sudah mengetahui jauh-jauh hari jamaah haji kita itu akan ditempatkan di hotel-hotel mana saja, tidak seperti Maj’muah yang lalu, kita tidak tahu jamaah haji kita akan ditempatkan dimana di Madinah itu. Karena itu kewenangan penuh dari Maj’muah. 9
Yang keenam, kebijakan yang ingin kita tempuh adalah khusus di Mekkah, kita akan lebih memperkecil titik-titik konsentrasi dimana jamaah haji kita akan tinggal. Jadi karenanya pemondokanpemondokan dengan kapasitas daya tampung yang lebih besar itulah yang nanti akan kita lebih prioritaskan. Ini dalam rangka untuk menyediakan fasilitas bis shalawat, bis yang akan beroperasi 24 jam untuk membantu khususnya jamaah-jamaah haji kita yang tinggal di radius diluar radius 2 km dari Masjidil Haram. Jadi yang pemondokannya lebih jauh dari 2 km mereka akan difasilitasi bis shalawat untuk membantu mereka mencapai Haram dan karenanya kita akan perkecil. Tahun lalu ada 12 rute lokasi, kita akan perkecil menjadi 6 atau maksimal 7 sehingga itu akan lebih memudahkan penanganannya. Selanjutnya yang ketujuh adalah terkait dengan bimbingan manasik haji. Kita akan tingkatkan kualitas pelayanannya tidak hanya yang ada di KUA, di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota tapi juga kita akan kontrol, kita akan pantau lebih ketat bagaimana pelaksanaan dari manasik haji itu. Juga buku-buku akan kita cetak jauh lebih awal dan bahkan kita akan ambil kebijakan, pencetakan itu biar di daerah-daerah saja tidak seperti sekarang ini terpusat dan itu tidak hanya cost tetapi juga waktu ketika harus didistribusikan ke daerah-daerah karenanya untuk 2015 agar buku-buku itu lebih awal bisa dibaca oleh calon jamaah haji kita, maka kita akan tempuh pencetakannya juga diserahkan saja ke daerah-daerah sehingga kemudian bisa lebih cepat dibaca oleh calon jamaah kita. Itulah 7 hal kebijakan ditambah dua lagi Pak Ketua untuk kebijakan, berharap untuk bisa mendapatkan tanggapan dari Komisi VIII yaitu penyediaan makanan di Makkah khususnya. Jadi kita ingin menempuh, menyediakan makanan sekali sehari selama jamaah berada di Mekkah. Tentu dikurangi dengan hari-hari yang sangat, yang padat itu H-5, biasanya H-5 itu kita transportasi itu sudah tidak bisa mendekati Haram lagi dan H+5 juga setelah Armina itu. Jadi diluar itu kita ingin menyediakan makanan sekali sehari bagi jamaah selama berada di Makkah dan yang kesembilan, dalam rangka menanggulangi masih saja adanya masyarakat kita yang tertipu atau yang menjadi lahan penipuan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan penyelenggaraan ibadah haji khusus, maka kita akan mengumumkan PIHK-PIHK yang resmi. PIHK itu penyelenggara ibadah haji khusus yang resmi supaya publik, masyarakat jangan lagi berhubungan dengan penyelenggara haji khusus diluar yang resmi ini sehingga mereka tidak lagi menjadi lahan penipuan karena itu kemudian juga menyulitkan kami ketika berada di tanah suci. Demikian, mohon maaf kalau banyak menyita waktu tapi itulah beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan saran perbaikan dari seluruh Anggota Komisi VIII. Demikian, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikutnya Ibu Menteri Kesehatan. MENTERI KESEHATAN RI (PROF.dr. NILA DJUWITA F. MOELOEK, Sp.M): Terima kasih Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, 10
Para Anggota Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan Hadirin sekalian yang berbahagia. Saya kira apa yang telah dikatakan oleh Bapak Menteri Agama sudah menyeluruh dalam hal ini namun kami sebagai tim kesehatan tentunya juga terkait dalam jamaah haji ini, calon jamaah haji. Pertama tentu berdasarkan kuota yang ada jamaah haji Indonesia yang berkurang 20% dan dengan menunggunya waktu, kami mempunyai satu masalah bahwa jamaah haji ini tentu juga adalah untuk yang berusia agak tinggi dan tentu mempunyai resiko-resiko untuk penyakit yang juga tinggi. Jadi ini akan bisa kita lihat dari evaluasi penyelenggara haji tahun 1435 H dan bagaimana kita mengupayakan peningkatannya. Tentu semua ini berdasarkan hukum bahwa kita menyelenggarakan untuk bagaimana meningkatkan kondisi kesehatan jamaah haji sebelum berangkat. Jadi tentu saya akan garis bawahi betul, sebelum berangkat, bagaimana kita dapat memanfaatkan peran Puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten/kota serta provinsi serta menjaga agar jamaah haji tetap sehat selama menunaikan ibadah dan tiba kembali di tanah air, ini saya kira juga harus kita garis bawahi karena tentunya kami juga sebagai tim kesehatan takut sekali bahwa akan membawa tentunya penyakitpenyakit yang berasal dari diluar daerah Indonesia yaitu transmisi penyakit menular yang bisa terbawa keluar masuk oleh jamaah haji. Oleh karena itu kami akan mencoba melakukan kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji seperti biasanya, kita merekrutmen petugas haji kemudian kita melakukan suatu pemeriksaan pembinaan di Puskesmas atau di embarkasi dan melakukan suatu management dan memberikan sarana pendukung serta layanan kesehatan. Persiapan di tanah air dan Arab Saudi, rekrutment petugas ini, tentunya kami melibatkan petugas kesehatan terutamanya dan ada di tiga daerah yaitu daerah Jeddah, Mekkah, Madinah dan itu juga di Arafah dan Mina. Kemudian oleh karena itu kami lebih mencoba menggeser karena sesuai dengan paradigma sehat, kita mencoba tentunya menitikberatkan aspek promotif atau preventif sebelum penyelenggaraan haji ini dilakukan atau dilaksanakan. Kami sangat mengharapkan sebenarnya dari Ihaj ini sudah diketahui calon-calon jamaah haji dan sudah mengingatkan untuk lebih dahulu untuk melakukan atau menjaga kesehatannya menjelang pemberangkatan ke Arab Saudi, karena itu ini perlu sekali diperkuat dan bilamana ada terkait dengan penyakit kami mengharapkan dapat diobati dan kiranya dapat disiapkan dengan betul-betul keberangkatan dan kalau kita melihat data dari jamaah haji ini, Jamaah haji Indonesia ini didominasi oleh ibu rumah tangga lebih banyak 28% menempati urutan teratas dan sekolahnya agaknya sebagian besar berpendidikan sekolah dasar. Jadi kita bisa membayangkan calon jamaah haji kita adalah demikian dan tentu tadi dikatakan ibu rumah tangga berarti wanita lebih banyak dan rata-rata umurnya beresiko tinggi yaitu diatas umur 60 tahun, cukup tinggi dan dengan proporsi tingginya pada kelompok resiko tinggi dan tingkat pendidikannya rendah, tentu akan mempengaruhi kesehatan haji tersebut. Jadi karena itu kami akan menimbulkan pasti suatu dampak pada waktu pemeriksaan, pada waktu pembinaan haji dan kami memang mencoba memberikan tetap informasi atau buku kesehatan haji yang akan menjadi satu patokan atau mengetahui kondisi jamaah haji tersebut. Kondisi resiko tinggi ini tentu akan memicu tingginya angka kesakitan dan angka kematian jamaah haji di Arab Saudi. Apa yang dikatakan bapak ketua tentu kami sangat memperhatikan dengan udara yang nanti tahun ini akan menjadi cukup panas dan cukup berat dalam menjalankan ibadah haji, dalam melakukan tentunya dari permulaan tanah air ke Arab Saudi kemudian pergi ke Madinah, Mekkah, Wukuf, Sa’i, thawaf, arafah dan Mina, saya kira ini merupakan satu hal yang betul menjaga untuk kondisi kesehatan mereka. 11
Dalam hal ini kita bisa melihat dari data bahwa ternyata kalau kita lihat total jamaah yang resiko tinggi itu sebesar 54,6% dengan usia diatas 60 tahun dan usia diatas 60 tahun dengan penyakit yang berangkat, usia kurang 60 tahun pun dengan penyakit itu sebanyak 53%. Penyakit yang terbanyak adalah hipertensi kemudian senilitas. Ini juga merupakan satu hal yang menjadi masalah bagi kami senilitas ini dan juga tentunya gangguan-gangguan yang lain, gangguan jantung, obesitas dan gangguan gasritis dan gangguan yang lain yang juga kita dapatkan ada yang juga dengan kehamilan ataupun dengan kanker pada waktu itu tahun yang lampau dan saya kira ini memang barangkali memang perlu kita siapkan jauh hari sebelumnya dan angka kematian yang terjadi pada tahun 2014 memang sedikit lebih banyak dari tahun 2013. Mungkin tadi dikaitkan dengan bapak Menteri Agama mengatakan bahwa ada yang diisi dengan jamaah yang usia sudah lebih tua pada tahun kemarin ini tetapi masih tetap dibawah 2 per mil sehingga tentu masih sesuai dengan ap ay kita duga untuk angka kematian ini. Mengenai upaya peningkatan rencana kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2015 tetap kami akan tentunya menyediakan petugas kesehatan haji, mungkin sekalian saja. Pada waktu kami datang ke Saudi Arabia, pada waktu mau menandatangani MoU kelihatannya akan dikurangi tetapi setelah kita bernegosiasi dengan Menteri Haji ternyata kita dapat tetap untuk petugas kesehatan haji dan juga petugas yang lainnya. Ini kami sangat juga menekankan betul bahwa petugas kesehatan haji yang berjumlah 309 ini cukup berat pekerjaannya disana karena tadi yang dikatakan semua cukup banyak yang beresiko tinggi untuk penyakit dan kemudian kami harus menyiapkan 3 bulan sebelum musim haji. Jadi memang kami bukan berupa rumah sakit tapi merupakan badan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dimana kami juga sudah berupaya untuk bertemu dengan Dirjen Kementerian Kesehtan untuk meminta agar kiranya rumah balai ini bisa dibuka selama satu tahun tetapi mereka tetap tidak memberikan dan kita harus tentunya mempersiapkan tiga bulan sebelumnya dan menyelesaikan 3 bulan sesudahnya dengan berarti menyimpan kembali alat-alat yang ada di dalam balai tersebut, itu pekerjaan yang kami harus lakukan. Dan kemudian kalau untuk petugas kesehatan, memang kami merekrutnya tentu dengan berbagai tes dan pelatihan kompetensi dan memang kita membuat petugas kesehatan yang juga mendampingi kloter terutama dari dinas provinsi kita ambil sebanyak 75%, sisanya dari SDM dari pusat. Untuk di kloterpun kami sebenarnya sangat mengharapkan terutama karena usia yang begitu tinggi dan memerlukan fasilitas kesehatan di pesawat bapak Menteri Perhubungan kami ju ingin adanya oksigen yang konsentrat yang cukup banyak yang karena ada tentunya jamaah pada waktu pulang dalam kondisi yang sudah lemah. Kemudian pada saat jamaah haji. Jamaah haji tentu pertama tadi kami harapkan mendapatkan pelayanan dulu atau memeriksakan kesehatannya kemudian tentunya diberikan vaksinasi meningitis gratis dan juga kami mempunyai buku kesehatan yang terisi dengan lengkap dan kami juga meminta untuk mengerti tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya disini kami ingin sekali mereka juga mengerti tentang kebersihan karena ini sangat terkait nanti dengan kesehatan. Juga pada waktu berbicara dengan Dirjen Kementerian Kesehatan, mereka meminta kepada kita agar jamaah kita itu mengerti juga tentang kebersihan tetapi kami juga meminta kembali untuk dipenuhinya toilet dan untuk sanitasi yang memadai dan mereka berjanji akan menambahnya terutama di Armina. Kemudian kami juga saat ini kami sangat mengharapkan Ihaj atau daftar haji ini sehingga kami bisa dengan cepat melakukan hubungan dengan ringkas kabupaten kota dan provinsi untuk penyelenggaraan kesehatan haji ini yang tentuny akan dengan lintas unit dan sektor di kabupaten/kota. Kami memang untuk sarana pendukung, 100% pelayanan kesehatan di kloter sektor dan BPHI serta Armina memang terselenggara dengan standar bidang kesehatan tapi harus diketahui bahwa di Arab Saudi mereka sudah menetapkan rumah sakit mereka dengan CGI. Jadi sebenarnya kita juga harus setara dengan CGI namun juga pada waktu berbicara dengan Dirjen Kementerian Haji karena kita ini ada balai pengobatan, dikatakan bahwa kita memang bisa menangani pertama, menolong jamaah haji kita karena terus terang tentu dengan ditolong oleh bangsa sendiri barangkali rasanya 12
lebih menyenangkan atau lebih enak untuk berkomunikasi namun bilamana sudah tidak bisa memungkinkan kami harus merujuknya ke rumah sakit Arab Saudi yang rumah sakit pemerintah. Bilamana akan masuk ke rumah sakit swasta, itu akan dikenakan biaya tetapi karena di rumah sakit Arab Saudi, pemerintah itu tidak ada terkena biaya karena mereka juga sudah dengan memakai universal health coverage dalam hal tersebut dan juga kami menjadi masalah buat kami yaitu di padang Arafah atau Armina dimana tentu tidak ada BPHI. BPHI ada di Jeddah, ada di Mekkah dan Madinah dan kalau di Arafah kami membuat tenda kesehatan berupa rumah sakit lapangan. Yang menjadi masalah adalah tentu jamaah yang lagi sakit dibawa dengan ambulans, disebut dengan safari wukuf dan itiu juga memerlukan oksigen, infus dan tentu didampingi oleh petugas kesehatan dan dikembalikan lagi kemudian setelah di Arafah Mina tentu kembali ke BPHI atau ke rumah sakit. Ini yang hal tersebut yang kita harus perhatikan. Jadi banyak hal dan juga pada waktu saya agak terlupakan, pada waktu masuk di embarkasi di Arab Saudi, ini juga merupakan satu hal yang cukup ketat oleh mereka bilamana didapat calon jamaah haji dengan sakit atau demam saja, mereka akan menahannya. Kemudian mereka karena GCI, pemeriksaan mereka begitu lengkap sehingga akhirnya sering diketahui jamaah haji kita dengan salah satunya yang terbanyak adalah dengan TB atau TBC dan mereka tidak memperkenankan jamaah haji kita itu ikut sampai dengan pemeriksaan yang sangat detail yaitu dengan VCR sampai negatif baru bisa dipulangkan. Jadi biasanya jamaah haji ini tidak bisa ikut ahirnya untuk ikut naik haji dan umumnya mereka ditinggal karena keluarganya juga tentunya akan menunaikan ibadah haji dan kami kira dalam hal ini kami akan mencoba Bapak Ketua dan Komisi VIII DPR RI, bagaimana kami mencoba membuat road map ke depan, 5 tahun yang akan datang namun betul-betul adalah bagaimana kita untuk mengurangi calon jamaah haji ini yang beresiko tinggi, ini yang menjadi masalah. Saya mungkin mengatakan apakah kita bisa di dalam buku itu kita tulis, dia memang ada tanda sign merah, kuning, hijau. Artinya merah memang resikonya sangat tinggi, apakah diperkenankan jika pergi atau tidak karena itu sangat sulit keputusannya baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Agama. Kami sering sekali sudah terjebak dalam hal ini karena resiko tinggi ini akan menyebabkan angka kematian yang tinggi dan angka kematian ini barangkali untuk bangsa kita, saya tentu agak sedikit merupakan agak sulit bagi kami dari Kementerian Kesehatan. Kalau tinggi dianggap apakah kami yang tidak berkerja dengan baik padahal kami sudah berkerja dengan begitu berat tetapi karena resiko yang tinggi oleh jamaah haji ini, tentu tidak dapat dihindarkan. Satu hal yang pada waktu kami melakukan kesana, yang sungguh sebenarnya agak menyulitkan, jadi ada jamaah haji yang memang pada waktu saya lihat di BPHI, saya sebenarnya agak heran karena saya baru pertama lihat BPHI, ada tempat yang seperti dikerangkeng. Jadi saya agak bingung sedikit kenapa ada tempat kerangkeng, ternyata disitu banyak sekali jamaah haji yang mengalami psikosis, jadi mengalami gangguan jiwa dan mereka akut dan mereka dengan keadaan yang sangat sukar diatasi sehingga terpaksa harus diisolasi dan itu memerlukan perawat yang khusus. Jadi dan umumnya orang tua. Jadi mungkin ada gangguan dimensianya sehingga mereka mengalami gangguan jiwa dan ini juga cukup menyulitkan bagi kami. Kedua, kami melihat pada waktu musim haji kami tentu terbatas tempatnya itu tempat tidur kurang lebih 150 tetapi pada waktu musim haji bisa menjadi dua kali lipat. Jadi tidak heran kalau kita akan meletakkannya di selasar dan ini juga dengan usia yang tua, perawat kami hanya dua yang bergantian untuk memberi makan kepada jamaah yang sudah tua ini dan kalau terlambat sedikit, mereka akan mengalami dehidrasi itu jadi kelaparan dan mereka tidak tahan, ini juga menyulitkan, memperburuk kesehatan mereka. Ketiga, yang saya juga melihat bahwa ada sesuatu hal yang cukup pelik dan cukup berat, mereka bisa mengalami stroke di Arab Saudi ini dan mereka memang kami kirim ke rumah sakit Arab Saudi tetapi persoalannya bagaimana membawa pulang. Jadi pada waktu kemarin kami kesana, ada dua orang yang tidak bisa dibawa pulang, sudah tergeletak, stroke, tidak bisa diajak berkomunikasi tetapi tentu secara manusiawi kita tetap harus membawanya kembali. Menjadi masalah, tidak semua 13
pesawat terbang menerima penumpang yang tidak bisa duduk, jadi tidak ada yang streching demikian. Jadi ini agak sulit sekali dan saya kira tinggal dua jamaah haji kita yang masih berada di Arab Saudi yang belum bisa kita kembalikan ke Indonesia. Saya kira ini menjadi juga kasus masalah-masalah yang patut kita pikirkan. Bagaimanapun juga tentu sebagai petugas kesehatan, kami berupaya semaksimal mungkin tetapi dengan keterbatasan dan keadaan jamaah yang demikian, patut juga kita pikirkan kembali apakah tentu dengan keadaan resiko tinggi ini diperkenankan untuk naik haji. Kemarin, tentu saya sebelum duduk di Kementerian Kesehatan juga pernah sampai melihat dengan yang kursi roda pun ada yang ikut naik haji dalam hal ini. Karena itu kami sebagai petugas cukup berat dalam hal ini dan jumlah petugas tidak begitu banyak sebenarnya dan tidak mungkin diangkat lagi dan pekerjaannya tiga bulan sesudahnya, barang-barang ini mesti kami masukkan kembali dan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan mesin pendingin itu tidak rusak namun juga yang di Madinah kita akan tergusur dan kita akan harus mencari tempat yang lain. Di Makkah insha Allah masih tapi mungkin sebentar lagi juga bisa tergusur tapi Madinah sudah jelas kita akan tergusur. Di Jeddah saya kira tempatnya saya kira kalau boleh saya katakan cukup baik tapi itu bekas penjara anak, jadi lumayan karena kosong, jadi kayaknya luas tapi bekas penjara dan bisa menyimpan ambulans sebanyak 19 ambulans disana karena itu adalah transit dari pasien yang nanti akan dibawa ke airport. Saya kira demikian laporan kami dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Berikutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. MENTERI PERHUBUNGAN RI (IGNASIUS JONAN): Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Wakil ketua serta para Anggota Komisi VIII DPR RI, Bapak Menteri Agama dan Ibu Menteri Kesehatan, serta Hadirin yang berbahagia. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini dapat berlangsung rapat kerja antara Anggota Dewan yang terhormat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435H atau Tahun 2014M dari aspek kebijakan, pengorganisasian dan teknis pelaksanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. Kementerian Perhubungan membantu Kementerian Agama dalam menghitung asumsi biaya angkutan ibadah haji dari embarkasi haji ke Arab Saudi sebagai suatu komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Selain itu Kementerian Perhubungan bertugas mengevaluasi kelayakan pesawat yang telah ditetapkan untuk 14
mengangkut jamaah haji dan mengevaluasi pelaksanaan angkutan ibadah haji terkait dengan kinerja operator pelaksana yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Biaya angkutan udara haji yang kami tampilkan disini itu adalah komponen biaya operasi pesawat untuk angkutan udara haji terdiri dari biaya operasi langsung, yang pertama biaya bahan bakar (fuel cost), extended operation hours, parking fee, landing fee, ground handling, over flying, biaya rute, katering, techical handling atau line maintenance, ini hotel and accomodation untuk kru, crew expense, leasing liability insurance dan transfer di darat. Yang tidak langsung adalah ground staf, ground recruitment training, ... trip, ... ground staff, ground tranfer, city check in. Di Jeddah, general administratition dan mobilisasi kru, teknik dan personal. Jadi total biaya adalah direct operating cost ditambah indirect operating cost atau biaya langsung operasi dan biaya tidak langsung operasi. Perhitungan biaya tahun 1435H dan 2014M, kami bandingkan dengan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Disini mulai embarkasi Aceh, Medan, Batam, Padang, Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Balikpapan, Makassar, Banjarmasin dan Lombok. Jadi ada 12 embarkasi dengan biaya ber variasi. Di tahun 2013 usulan kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan margin 3% adalah 2.151. Untuk tahun 2014 itu menjadi 2.131 atau turun US$20 per jamaah haji. Biaya angkutan udara sesuai kontrak yang kami dapatkan adalah 2.197, jadi ada selisih sekitar US$60 atau US$65. Embarkasi haji dan jadwal pelaksanaan haji tahun 1435H atau 2014M berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan embarkasi dan debarkasi haji tahun 1435H atau 2014M adalah Aceh, Batam, Balikpapan, Medan, Jakarta, Banjarmasin, Padang, Solo, Makassar, Palembang, Surabaya dan Mataram. Fase keberangkatan. Fase pertama adalah tanggal 1 s.d 28. Fase kedua pemulangan tanggal 10 Oktober s.d 6 November. Ada dua maskapai penerbangan yang digunakan sesuai Keputusan Menteri Agama adalah Garuda Indonesia dengan 10 embarkasi dan Saudi Arabia Airlines dengan 3 embarkasi. Pemeriksaan kelayakan udara. Bahwa setiap pesawat udara yang masuk dan atau dioperasikan di Indonesia wajib dievaluasi berdasarkan peraturan keselamatan perbangan sipil di Indonesia sesuai dengan standard civil aviation safety regulation dan akan diperiksa kelayakannya 3 minggu selambat-lambatnya sebelum jadwal keberangkatan. Pemeriksaan kelayakan udara pada umumnya meliputi. Satu, aircraft general condition, airworthiness directive compliance, life limited componance, riwayat perawatan termasuk jadwal inspeksi sebelumnya dan dokumen-dokumen pesawat yang dibutuhkan. Di tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1435H atau 2014M, yang reguler adalah 155.200, yang khusus 13.600, sehingga total menjadi 168.800 orang. Pelaksanaan fase 1. Jumlah jamaah 157.041 orang, realisasinya menjadi 156.319 dengan 372 kloter. Open sheet itu selisihnya 1.014 itu ada di Maskapai Garuda Indonesia 383, Saudi Arabia 631, jadi Menteri Kesehatan sudah menjelaskan dengan berbagai alasan, apakah jamaah meninggal dunia, mengundurkan diri atau alasan yang lain. Mengenai on time performance, kami memberikan komparasi 5 tahun, rata-rata mulai tahun 1431H adalah 88,82%, sampai dengan pelaksanaan tahun lalu itu membaik menjadi 94,35%. Mengenai kelambatan juga turun dari 24 menjadi 21, ada grafik keterlambatan dalam 5 tahun terakhir dan mempunyai kecenderungan menurun. Fase pemulangan. Jumlah kloter tetap 372 sesuai dengan rencana, realisasi 371. Jumlah jamaah dari rencana 156.319, realiasinya 156.036 dengan open seat termasuk jamaah meninggal dunia dan yang sakit yang memerlukan perawatan disana. Untuk jamaah haji yang sakit akan dipulangkan dengan pesawat reguler sesuai dengan persetujuan dinas kesehatan di Arab Saudi. On time performance untuk pemulangan ini sangat jauh membaik trennya. Dalam 5 tahun terakhir itu dari 39,88% sampai ke 87,33, menurun sedikit memang dibanding tahun 2013 atau 1434 H. 15
Keterlambatan, kepulangan juga naik sedikit, dari 44 ke 47 dengan beberapa penjelasan sebenarnya. Satu, kepadatan gate di Bandara King Abdul Azis. Yang kedua lambatnya baggage handling. Yang ketiga sweeping terhadap barang bawaah jamaah haji yang dilakukan oleh otoritas bandara disana. Yang keempat adalah terkadang permasalahan teknis pesawat udara. Rencana pelaksanaan perjalanan ibadah haji tahun 1436 H atau tahun 2015 ini. Rencana embarkasi dan debarkasi haji tahun 1436 H atau tahun 2015 ini adalah sama, Aceh, Batam, Balikpapan, Medan, Jakarta, Banjarmasin, Padang, Solo, Makassar, Palembang, Surabaya dan Mataram. Fase pertama keberangkatan adalah 21 Agustus s.d 17 September 2015. Fase kedua pemulangan itu 28 September sampai 26 Oktober 2015. Prakiraan jumlah jamaah haji dari Kementerian Agama yang akan diangkut termasuk petugas kloter untuk tahun ini setelah dipotong kuota seperti tadi dijelaskan Bapak Menteri Agama sebesar 20% menjadi sebanyak 157.055 orang dengan perkiraan embarkasi Aceh 3.175, Medan 6.663, Batam 7.923, Padang 5.917, Palembang 5.885, Jakarta GA 17.723, Jakarta SP ini Saudi Arabian Airlines 30.428, Solo 26.546, Surabaya 28.676, Banjarmasin 4.195, Balikpapan 4.284, Makassar 11.975 dan Mataram 3.651. Rencana penyelenggaraan angkutan udara haji tahun ini, saat ini Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan sedang menyusun kerangka acuan penyediaan transportasi udara jamaah haji Indonesia tahun 1436 H atau tahun ini termasuk asumsi biaya angkutan udara haji di tahun ini. Skema rute penerbangan sebagai berikut, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri Agama. Gelombang pertama seluruh jamaah haji mendarat di Bandar Udara Amir Muhammad bin Abdul Azis Madinah dan pulang melalui Bandar Udara King Abdul Azis di Jeddah. Untuk gelombang kedua, seluruh jamaah haji mendarat di Bandar Udara King Abdul Azis Jeddah dan pulang melalui Bandar Udara Amir Muhammad bin Abdul Azis di Madinah. Demikian yang dapat kami laporkan pada saat ini. Lebih kurangny amohon maaf. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2014 yang lalu. Ada beberapa hal mungkin nanti yang akan dipertanyakan oleh kawan-kawan nanti kita akan beri waktu tapi sebelum itu Pak Menteri, saya dengar ada isu soal kuota dan kebijakan kuota baru bahwa akan dibuat semacam aturan bahwa yang sudah pernah haji itu akan dibatasi dan tidak boleh pergi haji lagi sampai antrian kuota kita yang panjang itu, itu bisa agak sedikit longgar, karena dibeberapa tempat sudah puluhan tahun antrinya. Jadi saya kira ini perlu diperjelas dulu karena isu itukan sudah muncul di media dan wartawan banyak tanya saya juga Pak Menteri, jadi saya tidak begitu paham, sebetulnya pola yang seperti apa supaya nanti kawan-kawan Komisi VIII juga bisa menjawab secara resmi terkait dengan program itu kalau memang akan diprogramkan dan kalaupun itu memang akan diprogramkan, kira-kira kapan kita akan bicara soal itu supaya nanti masyarakat juga mengerti karena perlu sosialisasi saya kira karena itu keputusan yang menurut saya baik tetapi tentu perlu untuk disosialisasikan lebih dahulu. 16
Berikutnya tadi terkait dengan Menteri Kesehatan menarik ini soal pembatasan jamaah haji yang Risti tadi tetapi kadang-kadang logika di dalam haji ini beda bu. Jadi kadang-kadang kalau sudah tua bahkan tidak apa-apa, justru lebih afdol kalau semakin tua berangkat haji itu. Jadi ini mungkin nanti terkait dengan Kementerian Agama. Kadang-kadang orang naik haji itukan ingin, kalau perlu saya meninggal disana saja kan begitu, jadi inikan jadi repot juga sebetulnya untuk menjelaskan itu. Tetapi tentu kita juga memahami pendekatan yang disampaikan ibu kan dari medis sementara jamaah haji itu kadang-kadang pendekatannya yang saya katakan tadi, spiritual, jadi agak berbeda. Mungkin itu nanti coba kita kaji lagi karena kita juga mau melindungi rakyat Indonesia yang berangkat haji itu, kan itu maksudnya tadi. Jadi mungkin nanti kita boleh diskusi itu. Terkait tadi yang perhubungan Pak. Saya dengar-dengar ini bensin kan turun Pak atau minyak turun, avtur turun berarti, otomatis. Mestinya, logikanya ongkos naik haji mesti harus turun juga. Kita juga mau dengar juga nanti soal itu kira-kira bagaimana? Itu mungkin pengantar dari saya untuk membuka diskusi kita pada sore hari ini. Di tangan saya sekarang sudah ada 13 lembar pengajuan pertanyaan dari Anggota Komisi VIII dan mungkin dari meja Pimpinan juga ada. Biasanya kami memulai dari anggota. Karena ini serius ada 3 menteri, kita mulai dari depan dulu supaya agak adil Saudara-Saudara yang ada di depan. Yang pertama saya minta Pak DR. Sodik Mudjahid untuk menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh ketiga menteri yang tadi sudah memaparkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan haji kita. Silakan Pak. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Terima kasih Pimpinan. Saya
mohon waktu tiga sampai lima ya, saya mau waktu yang maksimum 5 menit.
Bapak Menteri Kesehatan, Perhubungan dan Menteri Agama, Pak Lukman. Saya yakin Pak Lukman pernah makan di jalanan di Arab Saudi kan? Di warung-warung Indonesia. Bapak pernah mencatat tidak harganya berapa? Catatan saya Pak, itu dengan 15 real itu kita mendapat makanan Indonesia yang jauh lebih layak dibandingkan dengan 15 real yang kita terima oleh jamaah di Armina (Arafah, Mina). Iya Pak ya, itu berarti kita punya ruang untuk meminta kepada mereka memberikan layanan makanan lebih bagus lagi. Itu saya kira jangankan dinaikkan Pak, kita 15 real juga bisa masih bisa dimaksimalkan apalagi kalau bapak membandingkan dengan logika katering, dengan volume 165.000 Pak ya, itu untung mereka banyak kan Pak, pasti mereka bisa lebih meningkatkan lagi, itu ... makanan. Yang kedua tentang rencana memberikan makanan tambahan satu kali lagi di Mekkah, tolong dipertimbangkan lagi apa urgensinya Pak. Kenapa? Karena di Mekkah itu semua restoran terbuka, jamaah haji sangat mobile, kapan makannya? Kadang-kadang ketika diberi makanan di Mekkah atau di Madinah itu tidak dimakan Pak, kenapa? Karena mereka sedang bergerak. Kalau menurut saya mungkin akan lebih bermakna jika kita memberi snack Pak, untuk mana? Untuk stand by untuk mabit di Musdalifah, coba pertimbangkan itu Pak ya. Daripada memberikan satu kali makan di Mekkah, mungkin lebih bermanfaat memberikan snack ketika mereka dari Arafah, mabit di Musdalifah. Cukup snack-lah Pak, satu telor ayam Pak ya menurut saya, satu roti, satu aqua, cukup Pak mereka untuk jumroh selanjutnya di Mina. Yang kedua Pak Menteri Agama, tentang kuota Pak. Kelebihan kuota ini saya melihat belum diberikan secara proporsional. Ini terkait dengan kebijakan Kementerian Agama yang belum menempatkan KBIH sebagai mitra utama. Kita tidak bisa menyelenggarakan pendidikan tanpa sekolah 17
dan kita tidak bisa memberikan haji yang baik tanpa KBIH-KBIH itu. Mohon maaf Pak, saya melihat banyak pandangan dari petugas-petugas Kementerian Agama yang melihat KBIH sebagai saingan, kecuali mohon maaf ini, KBIH yang dibentuk oleh mantan-mantan atau pensiunan Kementerian Agama. Mereka dianggap saingan padahal sekali lagi tidak akan ada haji yang baik tanpa, tidak akan ada sekolah yang baik tanpa sekolah, tidak akan ada haji yang baik tanpa KBIH. Oleh karena itu mohon Pak, kebijakan kita nanti berikan maksimum kepada KBIH-KBIH itu dimulai dengan ini Pak, dimulai dengan punten, jatah pembimbing untuk KBIH. Itu kesulitan mereka Pak untuk menempatkan pembimbingnya. Oleh karena itulah dialokasikan kelebihan kuota itu adalah untuk pembimbing KBIH, untuk manula, untuk mahrom-mahrom. Jangan sampai ada suami-istri karena first come first serve itu, istri-suami terpisah maka kuota itu saya sekali lagi saya sarankan, berikan pertama-tama kepada pembimbing KBIH, yang kedua kepada manula, yang ketiga kepada mahram. Yang ketiga Pak soal TPHD, TPIH. Saya mendengar bahwa bapak katanya ribut dengan gubernur-gubernur Pak ya. Saya kira benar, tidak apa-apa Pak. Bapak tidak usah sembarangan memberikan jatah TPHD kepada gubernur-gubernur. Kenapa Pak? Karena banyak dikeluhkan TPHDTPHD itu diberikan oleh gubernur atau walikota kepada orang yang tidak punya kompetensinya, hanya untuk kepentingan politiknya. Akibatnya mereka tidak bisa menjadi pembimbing yang baik padahal jatah itu sekali lagi lebih baik diberikan kepada KBIH, mahram atau para pembimbing-pembimbing. Ini sekali lagi Pak kebijakan yang sekali lagi mohon ini kebijakan KBIH. Kita bisa menyaksikan Pak dengan mata kepala sendiri, aduh haji-haji tanpa KBIH itu terbengkalai Pak dan mohon maaf Pak Lukman mungkin tadi berbicara tentang tupoksi Pak ya, bukan realita. Bapak mengatakan bahwa bimbingan haji tujuh kali dilakukan. Punten Pak, saya mengatakan mungkin hanya 10% lah Pak. Hanya 10% lah Kemenag-Kemenag yang memberikan bimbingan haji seperti yang bapak sampaikan. Paling besar mereka sekali-dua kali dengan mutu yang tidak sebaik KIBH-KBIH. Sekali lagi, saya ingin kebijakan kita memberikan KBIH, satu difasilitasi. Yang kedua dibina Pak, yang ketiga tentu diawasi. Kenapa? Karena saya juga tahu banyak KBIH-KBIH yang nakal. Soal dam, soal komersialisasi, difasilitasi, dibina, diawasi bahkan kalau perlu Pak disubsidi itu Pak KBIHKBIH itu. Berikutnya Pak, buku Pak. Ini sudah menjadi rahasia umum lho Pak, banyak orang berangkat haji stress. Kenapa? Karena terlalu banyak buku. Buku doa ada lima macam, buku macam-macammacam. Pak Lukman yang terhormat, coba bapak berinovasi, sederhanakanlah buku. Mohon maaf Pak, buku yang saya buat Pak tentang itu tujuan thawaf itu, ketika dipakai oleh jamaah saya Pak, banyak yang diminta Pak. Kenapa? Karena saya memberikan doa-doa yang simple. Jadi bukunya bisa dihemat, orang tidak stress berangkat haji karena terlalu banyak doa dan efisiensinya bisa digunakan untuk makanan. Yang berikutnya Pak, tarwiyah ini Pak tarwiyah. Pak Lukman, mana yang menurut bapak lebih syari’i. Apakah bapak menghalangi tarwiyah ataukah bapak memperjuang di... jadid itu. Bagi saya, komplek ini Senayan. Ditetapkan oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh gubernur kan Pak? Maka Mina jadid itu menurut saya tetap halal, pasha karena penunjukan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurut saya bapak lebih baik tidak melarang orang untuk melaksanakan tarwiyah seperti yang ada dalam surat edaran kemarin, ya Pak ya. Kalau bapak pelajari, di dalam edaran Kementerian Arab Saudi kepada maktab-maktab itu dikatakan bahwa maktab-maktab Arab Saudi harus memfasilitasi jamaah yang ingin tarwiyah. Mereka memahami tentang tarwiyah tetapi bapak melarangnya kan? Kenapa saya kira sekali lagi tolong dipertimbangkan itu pelarangan tarwiyah karena menyangkut sunah dan lebih baik fokus kesana daripada memperjuangkan itu Pak. Kalau bapak ingin memindahkan dari Mina Jadid itu, menurut saya bukan pertimbangan syar’i Pak, lebih kepada pertimbangan jarak karena memang jaraknya jauh sekali kan dari Mina Jadid ke tempat jamarat itu. Sedikit lagi Pak, semangat ini Pak. 18
KETUA RAPAT: Nanti yang lain habis ini tidak lagi ini? F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum): Pimpinan itu tidak apa Pimpinan. WAKIL KETUA/F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Lanjut boleh lanjut? Lanjut Pak ya. Kemudian keterlambatan di bandara. Ini sekali lagi Pak Lukman, jadi saya setuju dengan Pak Menteri Perhubungan Pak. Saya beri contoh Pak ya, KBIH di Bandung Pak, itu saya menatarnya. Salah satu kelebihan KBIH di Bandung Pak, jamaah Pak sebelum masuk ke ... itu karena di Arab itu ada sebuah hukum air boleh masuk tetapi logam walaupun itu logam gigi harus dicopot begitulah Pak. Bayangkan Pak, satu kloter 600 jamaah, keterlambatan masing-masing 5 menit, kenapa? Macammacam dibawa kan? Iya Pak ya tapi jamaah kami Pak sebelum masuk gate semua logam, semua dimasukkan ke dalam tas. 600 kali 5 menit keterlambatan bisa dihemat, jadi 600 kali setengah menit. Kenapa? Karena KBIH nya memberikan ... semacam itu, begitu Pak ya. Pak, saya ingin KBIH-KBIH semacam itulah Pak yang dihasilkan oleh Kemenag, iya Pak ya? Jangan dimusuhi Pak, kayak tadi Pak, difasilitasi, dibina, diawasi, kalau perlu disubsidi begitu. Subsdi kalau perlu. Kesehatan bu dokter, ibu Menteri Kesehatan. Satu adalah rasio cost. Memang di Madinah kemarin ada kendala bu ya, kita tidak boleh membuka pos di Madinah tapi izin mereka tapi bu ada satu hal kecil lagi bu kalau ibu jeli mengamatinya. Adalah perbedaan perilaku dokter dengan paramedis. Ibu bisa melihat bahwa dokter ibu relatif kerjanya sebagai bos yang amat sangat capeknya adalah paramedis-paramedisnya. Silakan ibu cek, mungkin lebih dari 50% lah dokter-dokter yang semacam itu. Itu akan menghambat kepada pelayanan. Sering jamaah datang ... oleh paramedis sementara dokternya dzikir bu, thawaf, dimana? Di Masjidil Haram waktu itu, itu catatan kami bu ya tentang itu. Kemudian untuk ke depan Pak Lukman, saya setuju sekali. ... ke depan Pak ya, satu adalah rute penerbangan. Saya setuju sekali Pak Lukman, itu rute penerbangan masuk dari Madinah keluar dari Jeddah, masuk dari Jeddah, menuju Madinah keluar di Madinah. Hanya mohon bapak pertimbangkan Pak, apakah cukup tidak oleh pesawat Arab Saudi saja, iya kan? Karena kan kita ini Pak Menteri Perhubungan, kita ingin menekan jumlah hari lebih cepat, iya kan? Untuk menekan jumlah hari lebih cepat maka harus ditambah armadanya. Jika dilakukan ini saya kira akan jadi masalah. Akan lebih bagus armadanya banyak dengan rute seperti ini, ini luar biasa Pak, akan menghemat yang luar biasa. Sedikit lagi bapak mohon izin. Yang tadi komponen biaya sudah, itulah Pak. Jadi untuk ke depan sekali lagi, mohon Pak Menteri kita perankan KBIH, tidak ada haji tanpa KBIH dan tidak ada pendidikan tanpa. Kemudian biaya dam Pak, bagaimana rencana biaya dam Pak ya. Saya tahu Pak biaya dam itu. Bagus bapak berniat untuk menertibkan dam, tetapi bagaimana teknisnya karena banyak KBIHKBIH yang nakal Pak ya karena itu bapak tertibkan tapi tinggal bagaimana pengaturannya agar tidak terjadi masalah. Mungkin Pak, fokus saja diarahkan kepada Al Raji’ saya kira mungkin itu akan lebih memudahkan kepada kita. Begitu bapak-bapak catatan-catan saya dan mungkin juga teman-teman akan ini. Jadi Pak Menteri Perhubungan mohon dipertimbangkan menambah jumlah armada yang lebih banyak lagi dengan biaya yang lebih murah agar lama durasi di Arab Saudi bisa lebih cepat dan juga dihubungkan 19
dengan kebijakan Menteri Agama yang satu arah ini, pasti akan lebih susah tetapi ini adalah pelayanan yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, mohon maaf minta waktunya dan nanti bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Sebetulnya tadi saya mau batasi cuma karena ada tadi TPHD yang mau dipotong. Pak Sodik bilang sama saya, nanti yang pertama gubernur Gerindra pasti dipotong duluan. Lalu saya bilang, nanti saya daftar di KBIH bapak saja kalau mau naik haji karena persoalan KBIH itu penting. Ibu Ledia, ada yang mau disampaikan? Silakan bu. WAKIL KETUA/F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Pak Menteri Agama, Ibu Menteri Kesehatan, Pak Menteri Perhubungan dan seluruh jajaran. Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan dan juga mungkin berupa pertanyaan. Yang pertama saya mengapresiasi tadi Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa diharapkan pembahasan BPIH segera. Tentu bapak mengetahui betul bahwa Komisi VIII tidak menunda-nunda karena periode lalu, saya jadi 2014, 3 Maret 2014 kita sudah menyelesaikan BPIH tetapi Perpresnya baru keluar 3 Juni 2014. Tentu ketika kita pembahasannya disini cepat, mohon juga bapak mendorong agar Perpresnya cepat keluar, tanpa Perpres itu bapak juga susah untuk bergerak, jadi kita kesepakatan bersama-sama, mungkin rasanya itu yang perlu kita capai. Kemudian yang kedua, ada sejumlah laporan yang telah kami terima. Pertama, tentang pemotongan honor temus (tenaga musiman) yang dari luar negeri, yang para pelajar atau juga yang mukim di luar negeri. Mohon dibantu penjelasannya karena ada pemotongan yang dilaporkan kepada kami baik yang mereka bertugas di Jeddah, Mekkah maupun Madinah. Yang ketiga, berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang tadi diberikan oleh bapak-bapak tentang kemungkinan penyediaan atau. MENTERI AGAMA RI: Mohon maaf bu, melalui ketua. Yang temus tadi masalahnya apa bu? WAKIL KETUA/F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.,T): Pemotongan honor. Karena ini mengejar 3 menit maka ngomongnya cepat sekali, maaf. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengadaan sejumlah hal yang akan diusulkan untuk dilakukan di Arafah-Mina. Saya pikir kita adalah negara dengan jumlah jamaah haji yang besar, terbesar bahkan. Oleh karenanya tentu pemerintah bisa melakukan negosiasi kepada Muasasah, tidak perlu kita harus mengadakan, Muasasah saja yang menyediakan. Saya pikir maktab-maktab juga harusnya bisa memberikan service yang lebih besar kepada kita, jangan kemudian kita yang 20
mengadakan karena pembicaraan kita untuk pembahasan di haji 2014 ketika membicarakan tentang portable toilet, kan diantaranya pembicaraan kemudian tidak akan dilakukan karena tidak ada tempat penyimpanan. Sama dengan karpet, tidak ada juga tempat penyimpanan, mestinya begitu kan logikanya. Kalau memang begitu kenapa kemudian tidak melakukan sebuah lobby, masa sih kita tidak punya bargaining position yang kuat untuk kepada Muasasah untuk membicarakan ini. Yang berikutnya pada Ibu Menkes bu. Saya sebetulnya sangat khawatir dengan seniliti sampai 26% itu tadi. Persoalannya tadi ibu juga menyampaikan tentang risti yang babnya nanti sebetulnya menyangkut kepada bab istitho’ah, kemampuan orang untuk melakukan ibadah tetapi tadi ada hal yang sudut pandang lain yang disampaikan oleh Pak Ketua. Saya ingin bertanya apakah tidak mungkin dilakukan health screen. Screening-nya di tanah air bu karena saya juga melihat kecolongan terkait dengan gangguan kejiwaan yang ternyata yang sudah dimiliki di tanah air. Inikan cukup mengganggu. Saya pikir Puskesmas juga punya tanggung jawab ya untuk melakukan screening seperti itu. Kalau memang sudah ada indikasi apalagi kita melihat kondisi disana, ketidak mampuan untuk melakukan adaptasi itu akan berpengaruh kepada gangguan kejiwaan yang lebih besar karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang sedang mengamuk dan sedang dikejar-kejar itu juga ada begitu, di Madinah sampai jauh sekali, luar biasa. Ini PR menurut kita, apakah mungkin itu dilakukan health screening-nya di tanah air dengan lebih rinci. Mungkin harus berkerja sama dengan Kementerian Agama agar menyebutkan kira-kira siapa yang akan datang duluan sehingga, yang akan berangkat di tahun ini lebih awal sehingga di health screening-nya lebih awal. Yang terakhir, kepada Pak Menteri Perhubungan. Di dalam presentasi di slide nomor 6 kan disebutkan tentang komponen biaya operasional pesawat. Dalam hitungan kami, komponen terbesar biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah pesawat. Jadi mungkinkan dalam pengamatan bapak, dari 14 direct operating cost ini, selain fuel cost, fuel nya kan semua sudah turun, misalnya parking fee, landing fee begitu kan, atau ground handling-nya, adakah kemungkinan itu untuk dikurangi atau memungkinkan kah karena ini adanya disini bukan yang disana ya, yang disini, yang di Indonesia kita bisa melakukan pengurangan-pengurangan dalam hal itu karena toh kita memiliki sejumlah besar pesawat yang akan datang dan pergi dalam frekuensi yang cukup tinggi. Kemudian saya mendengar akan diterapkannya resiprocal policy oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan penerbangan, jadi fifty-fifty. 50% dari penerbangan Arab Saudi, 50% lokal. Apakah itu juga termasuk hal yang juga sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Kementerian Perhubungan. Yang terakhir, mungkinkah sekali lagi bargaining position, tentu pesawat kita juga yang paling banyak disana. Kalau saya cermati on time performance fase 1 bagus tetapi dalam beberapa tahun terakhir kasusnya adalah on time performance di fase kedua Pak dan fase kedua itu dalam penjelasannya setiap tahun Kementerian Perhubungan selalu menyebutkan problemnya disana, di Jeddah, mendahulukan pesawat-pesawat mereka. Apakah kita tidak mungkin melakukan lobby karena kita ini adalah jumlah yang terbesar, mengapa kita juga tidak diberikan juga prioritas agar on time performance-nya juga baik karena kita kan juga sudah lama jamaah kita tinggal disini dan mereka sudah letih ingin segera kembali. Mungkin itu saja. Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Berikutnya Pak Deding, agak singkat sedikit Pak Deding. 21
WAKIL KETUA/F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Dibawah 3 menit Pak. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Menteri Agama, Pak Menteri Perhubungan, Ibu Menteri Kesehatan. Yang pertama, karena kita ini adalah forum evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2014 tentu laporan bapak dan ibu menteri juga lengkap. Jadi kami belum menemukan laporan keuangannya Pak. Jadi karena inikan mestinya komprehensif begitu sehingga kita juga bisa memahami begitu kemudian juga kita mencatat hal-hal yang perlu kita klarifikasi sampai kepada kesimpulan apakah kita bisa menerima ataupun memberikan catatan-catatan dimana kita dapatkan itu laporan. Yang kedua, terkait dengan kebijakan kuota khususnya menyangkut kuota pembimbing tadi. Jadi memang terus terang saja saya tidak ekstrim begitu, ada persaingan antara KBIH yang dikelola oleh mantan aparat Kemenag begitu dengan KBIH yang datang dari masyarakat, para ulama begitu tetapi kita lihat manfaatnya lah jadi dul mathah-nya itu terus terang saja selama inikan sudah berlangsung lama begitu peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini sangat penting dan itu yang menjadi bagian yang menurut saya harus menjadi perhatian dari pemerintah. Oleh karenanya kalau memang itu manfaat bagi kelangsungan pembinaan bagi jamaah, tentu itu harus dipertahankan. Kita setuju bahwa perlunya semacam evaluasi atau memberikan reward dan punishment, kalau perlu ada semacam sertifikasi begitu. Kita evaluasi memang KBIH yang baik tentu kita berikan reward, kepada mereka yang nakal tentu kita berikan punishment, termasuk ini berlaku untuk semua. Disini memang potensial begitu terjadi ketidakadilan begitu seperti ditemukan rekan saya Pak Sodik, itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut juga pemanfaatan kelebihan kuota yang tersisa itu. Memang harus prioritas kepada KBIH. Kami sarankan dan ini juga merupakan aspirasi yang muncul ketika kami melakukan RDPU dengan kelompok pembimbing ibadah haji di seluruh Indonesia yang diwakili oleh forum KBIH. Jadi apakah itu per KBIH, tentu yang selektif satu orang begitu sehingga memastikan bahwa jamaah ini bisa dibimbing oleh petugas begitu. Ini juga menjadi catatan barangkali kalau memang dimungkinkan. Yang kedua adalah soal kuota Pak. Kalau kepada jamaah reguler ini kita berlakukan tadi, jadi yang pertama daftar kemudian itu yang diterima begitu, yang pertama tentu mendapatkan kuota. Apakah ini hanya berlaku untuk reguler, kenapa kita juga tidak berlakukan untuk khusus itu juga karena kalau khusus juga kan bisa saja mungkin yang reguler juga yang antriannya lama tetapi dia punya rezeki yang ini, dia bisa berangkat juga. Kalau ada pengaturan misalkan dua tahun begitu sehingga dua tahun baru bisa berangkat lagi atau berapa? Jadi semua adil. Yang mampu juga, juga harus diberlakukan, adil begitu Pak. Ini kira-kira itulah usulan begitu kalau memang memungkinkan. Jadi kebijakan ini juga untuk reguler beserta kuota khusus. Ini soal Kementerian Perhubungan atau mungkin juga dengan Kementerian Agama bisa dijelaskan. Kami menemukan fakta di lapangan, ada kendala bagi jamaah mungkin ketika keberangkatan dari embarkasi. Khusus beberapa daerah yang saya temukan di Lombok Pak. Jadi ada usul begitu, mereka kan berangkat dari Lombok begitu, tidak langsung tetapi harus transit di Aceh Pak ya untuk pengisian bahan bakar. Inikan cukup menggangu ya, mengganggu dalam pengertian lelah juga. Jadi harus turun dulu kemudian naik lagi. Harus dipikirkan barangkali solusinya seperti apa, apakah memang sudah disiapkan begitu pengisian bahan bakar sebelumnya sehingga langsung bisa berangkat. Kemudian yang ketiga soal di penerbangan ini. Ini mohon juga klarifikasi Pak. Kalau tidak salah memang kan ongkosnya ini yang diberlakukan ini ongkos sekali Pak ya? Sekali berangkat begitu dan 22
pulangnya juga. Ongkosnya dihitung, harus dibayarkan oleh jamaah begitu tetapi apakah pemulangan ini tidak juga bisa digunakan untuk mengangkut mungkin TKI-TKI atau apa begitu disini sehingga dengan begitu cost ini bisa ditekan begitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Janjinya Pak Deding tadi cuma 3 menit, 7 menit. Saudara-Saudara, Anggota Komisi VIII dan Saudara-Saudara Menteri. Di tangan saya sekarang masih ada 16 lembar pengajuan pertanyaan. Saya kira ini tinggal 35 menit dari jadwal yang sudah kita tadi rancang. Karena itu saya mohon kearifan kita nanti semua untuk bertanya lebih arif lagi, kalau 3 menteri, satu menit per orang kan sudah cukup saya kira. Saya mulai dari Pak Fikri. Silakan Pak. F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, MM): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Fikri, Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Pimpinan Komisi VIII, Menteri Kesehatan, Pak Menteri Agama dan Menteri Perhubungan serta jajaran yang saya hormati. Langsung saja, karena dari ini yang umum-umum sudah, jadi saya tanya yang ini datangnya dari daerah pemilihan. Jadi saya membenarkan saja bahwa memang dikeluhkan ini, penentuan biaya haji mepet ini sampai ke bawah, itu sampai sekarang terus didorong supaya segera. Oleh karenanya kalau kemudian disini nanti segera, kalau bisa ketentuan dari presidennya segera juga. Kemudian yang kedua, selalu saja jamaah haji di daerah itu iri dengan Malaysia karena konon katanya kalau dirupiahkan ONH Malaysia itu lebih rendah, tidak tahu benar atau tidak tetapi omongan mereka dengan jamaah haji Malaysia tetapi fasilitasnya lebih bagus, begitu kira-kira. Ini keluhan dari masyarakat. Kemudian khusus, mungkin minta penjelasan dari Kementerian Perhubungan, meskipun menterinya beda tetapi ini karena ada laporan dari kloter 14 asal Salatiga, Demak, pemberangkatan dari Bandara Adi Soemarmo-Solo, itu bahwa pesawatnya mengalami gangguan dan terpaksa harus transit di Bandara Kolombo Sri Langka selama 18 jam, ini kenyataannya. Jadi selama 18 jam padahal inikan tadi sudah dijelaskan sudah dicek apa segala macam tapi ini kami mohon penjelasan karena sebentar lagi kami mau reses lagi, kami akan menjelaskan ini kenapa begini Kloter 14 asal Salatiga dan Demak keberangkatan dari Bandara Adi Soemarmo-Solo itu transit di Kolombo 18 jam sehingga ... (rekaman terputus) mereka keluhkan. Kemudian data yang ada itu bahwa yang wafat 2014 itu lebih banyak daripada 2013 dan jadi 2014 itu 319 orang, 2013, 281 orang. Yang paling banyak itu adalah hipertensi. Ini saya ingin dengar usaha karena ini spesifik hipertensi yang paling banyak itu. Apakah dari menu misalnya, menu kalau menurut orang kesehatan kan kalau hipertensi mestinya natrium rendah misalnya dan seterusnya. 23
Kemudian ini terbersit kabar dimana-mana. Saya juga baca sekilas dari Replubika.co.id bahwa Menteri Agama itu pernah menyampaikan janji 2015 ada efisiensi dari pemondokan haji di Arab Saudi sampai Rp141 miliar sehingga kemungkinan 2015 ini turun, ini apalagi ada usulan dari Komisi Pengawas Haji Indonesia yang 40 hari dianggap terlalu lama sehingga bisa diirit atau diefisienkan menjadi 35 hari. Saya ingin dengar pendapat dari Kementerian Agama karena sudah terlanjur ini masyarakat sudah tahu janji itu. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tambahan satu. Ketat itu ketika berangkat bu, screening kesehatan itu tetapi pulang itu ratarata bawa paling tidak batuk. Sekarang inikan dihembuskan penyakit yang dari Timur Tengah itu seperti ebola dan seterusnya. Apa juga tidak di screening. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Berikutnya Pak Jalaludin Rakhmat. F-PDIP (DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc): Terima kasih. Bapak-bapak Anggota Komisi VIII yang terhormat, Bapak Menteri Agama, Bu Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Perhubungan. Sebagian besar yang saya ingin sampaikan sudah disampaikan oleh wakil ketua tadi. Cuma saya ingin memberikan kesan bahwa apa yang disampaikan oleh Mujadhid itu bukan disampaikan karena kepentingan KBIH yang beliau miliki, betul. F-P.GERINDRA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Kalau bicara itu saya punya ... bukan KBIH, tapi saya membela KBIH Pak. Saya punya ... tapi ... KETUA RAPAT: Pak Sodik harus melalui meja Pimpinan dulu. F-PDIP (DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc): Pak Mudjahid itu yang ingin saya tegaskan karena saya juga puluhan tahun menjadi pembimbing haji ONH Plus dan saya ingin menceritakan pengalaman membimbing haji itu. Jadi satu saat saya tinggal di hotel karena membawa kebetulan para menteri yang ikut dalam ONH Plus, di Hotel Hilton. Saya mengobrol dengan rombongan dari Australia yang juga tinggal di Hotel Hilton. Yang menakjubkan saya adalah biaya orang Australia untuk tinggal di Hotel Hilton dan mereka punya tim dokter khusus juga, itu sama dengan biaya ONH dari Indonesia. Biasa kami di ONH Plus kan memberikan tambahan biaya-biaya sampai kira-kira mungkin 3 kali lipat karena kita harus membayar pesawat dua kali. Tapi dengan biaya yang sama dengan ONH di Indonesia, orang-orang Islam di 24
Australia bisa memperoleh pelayanan di seperti ONH Plus di Indonesia. Jadi waktu saya bertanyatanya dalam hati dan sekaligus pertanyaannya sekarang diungkapkan kepada bapak, Pak Menteri. Kembali juga mempertegas apa yang disampaikan oleh bapak ketua tadi yaitu apa tidak bisa ini biaya itu dikurangi, sampai saya sedang berpikir ini mau membawa rombongan ibadah haji dari Indonesia itu dari Bandung karena misalnya tidak cukup di KBIH nya Pak Sodik, jadi saya malah berpikir mau bawa ke Australia saja dan dari Australia berangkat bersama rombongan swasta. Kebetulan juga untuk Australia kuotanya rada besar dan tidak bisa dipenuhi dengan baik seperti Indonesia. Jadi kayaknya saya mau switch saja. Jadi pertanyaan saya tadi itu, apakah mungkin kita menurunkan biaya itu paling tidak sama dengan Australia dengan pelayanan seperti yang terjadi juga pada rombongan Australia. KETUA RAPAT: Mohon dipersingkat. F-PDIP (DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc): Saya punya pikiran nakal mungkin juga kayakanya lebih baik urusan ibadah haji ini tidak membebani bapak Menteri Agama tetapi sudah diserahkan kepada swasta saja tapi itu sekali lagi pikiran nakal. Pikiran yang baiknya sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Agama. Mungkin penguatannya itu tolong makin lama targetnya sama dengan ONH Plus saja pelayanannya. Boleh dengan biayanya terserah tapi sama dengan ONH Plus tapi dengan biaya yang sangat berbeda. Pak saya mohon izin satu saja karena ini sangat penting termasuk apresiasi juga yaitu tindakan terhadap wan prestasi yang dilakukan oleh orang-orang Saudi, memang itu pengalaman kami bertahun-tahun. Maaf-maaf sekali, orang Saudi itu ternyata senang menipu juga dan kayaknya sasaran penipuan mereka yang paling umum adalah jamaah haji Indonesia. Jadi kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tindakan bapak terhadap wanprestasi dari mitra kita di Saudi termasuk juga KBIH-KBIH yang melakukan wanprestasi atau melanggar undang-undang. Kalau perlu Pak Mudjahid juga ditindak kalau melanggar ya, selama ini tidak dan betul-betul Pak satu menit lagi Pak, satu menit saja sudah. Ini Pak, ini pertimbangan syar’i sebetulnya yang kita harus pertimbangkan di dalam urusan haji itu yang sering menjadi persoalan. Saya hanya ingin mengingatkan kembali inti dari dasar syar’i ibadah haji itukan surat hajj ayat (78) “wa ma ja'ala 'alaikum fi al-din min haraj", Tuhan tidak ingin menjadikan ibadah haji kesulitan. Jadi tugas kita ialah bikin ibadah haji itu nyaman termasuk dalam pelaksanaan manasik haji tadi. Saya kira manasik haji kita sekarang terpusat kepada ritus-ritus fiqih saja. Kenapa misal tidak manasik haji itu kita ajarkan adab-adab hajilah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ibadah haji pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan sebagainya terutama mungkin dalam hubungan internasional, dalam hubungan antar budaya. Terima kasih dan mohon maaf. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Jalal. Ini agak susah ini, ada persaingan antara KBIH juga kelihatannya ini. Jadi sama-sama dari Jawa Barat-Bandung, persaingan jadi agak lama. Saya mengusulkan begini, inikan soal biaya perjalanan ibadah haji itu ada sesi khusus dengan Menteri Agama bahkan kita sudah membentuk Panjanya. Jadi saya kira pertanyaan terkait hal itu nanti disampaikan saja secara khusus, di sesi khusus dengan Dirjen Haji. Saya kira nanti hal-hal yang dijelaskan oleh Menteri Agama secara makro 25
tentang pelaksanaan haji, itu mungkin kita fokus kesitu supaya ini agak cepat dikit ini, waktunya tinggal sedikit lagi. Yang berikutnya Pak Achmad Mustaqim. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pada Pimpinan Komisi dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang terhormat, juga selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama, Ibu dari Menteri Kesehatan dan Bapak dari Menteri Perhubungan dan seluruh rombongan yang hadir. Perkenalkan saya Achmad Mustaqim, saya dari Fraksi PPP Dapil Jawa Tengah VIII, termasuk daerahnya Pak Menteri Agama. Saya tidak panjang lebar karena sesungguhnya sudah cukup panjang tadi, hanya ada tiga poin. Yang pertama, di dalam pemaparan Pak Menteri Agama ada tabel yang terkait dengan komponen cadangan 1%. Apakah ini juga terkait dengan isu-isu diluar yang kadang kalau saya di daerah Dapil maupun di daerah luar jawa itu sering menjadi sebuah perebutan bahwa masih ada cadangan kuota 1% itu sesungguhnya menjadi titik bola panas kalau seandainya betul ada maka sesungguhnya bagaimana cara penanganannya dan seterusnya. Kalau toh tidak maka itu harus ada sosialisasi yang cukup komprehensif dari jajaran Kemenag khususnya yang ditingkat bawah dan yang lagi sangat konkrit itu di tingkat kabupaten dan kecamatan. Kemudian yang kedua Menteri Perhubungan dulu. Saya melihat di komponen biaya itu dimasukkan faktor margin 3%. Faktor margin 3% itu adalah sesungguhnya mengikuti rumus pasar atau mempunyai penetapan sendiri atau sesungguhnya sudah ada rekomendasi oleh Panja sebelumnya. Sebabnya kalau saya lihat dari hasil evaluasi Panja Haji yang 28 September itu tidak terlihat, tidak muncul disitu. Oleh karena itu ini perlu penajaman lebih jauh karena kalau komponen 3% itu dikalikan ... dan seterusnya. Dan yang ketiga ini terkait dengan contoh pribadi, dengan Kemenag. Saya adalah salah satu calon haji yang berusaha secara normatif mengikuti aturan yang alamiah. Saya mendaftar 2011 dan sampai sekarang belum pernah dapat info. Saya dapat jatah itu tahun 2022 sehingga saya sambil bertanya-tanya sekalipun saya aktif di partai, saya ini dan sebagainya tapi dari awal saya niat saya ingin tahu seperti apa sesungguhnya, proses apa perubahan yang dilakukan oleh Kemenag. Mohon maaf, mungkin kalau berbicara subyektif, tentunya sekedar minta tolong dan sebagainya itu ada jalan tapi saya dari awal lagi mencoba ingin tahu dan ternyata berjalan 4 tahun saya tidak melihat seperti yang tadi akan diutarakan menjadi yang program-program strategis bagi yang belum pernah, bagi yang ini dan seterusnya. Oleh karena itu ini harus menjadi sebuah pendalaman yang jauh atas rencana tadi karena di tingkatan program mungkin tampak ada sebuah penyempurnaan tetapi sesungguhnya di tingkat pelaksanaan berapa persen. Apakah katagori usia yang menjadi tolak ukur utama, atau kategori yang belum pernah dan proporsinya itu belum muncul di dalam report untuk kajian tetapi secara keseluruhan, saya selaku warga negara yang normal, itu melihat bahwa pelaksanaan haji 2014 itu sungguh mendapat apresiasi di lapangan. Dan yang terakhir ini oleh-oleh dari Dapil ini karena di Dapil Jateng VIII termasuk di daerah Pak Menteri ini banyak sekali kyai-kyai, kadang suka bertanya tentang insurance karena disitu ada cover asuransi jiwa apalagi kebetulan perusahannya misalnya yang di 2014 adalah perusahaan swasta dan inikan sungguh menjadi sebuah permasalahan yang debateble sekali dari aspek akidah bagi mereka khususnya sehingga ada pertanyaan apakah itu sesungguhnya sebuah opsi atau sebuah keharusan ataukah dan seterusnya. Oleh karena itu saya mohon sebuah jawaban yang sifatnya itu konlusif sehingga bisa juga kami sosialisasikan khususnya untuk titipan dari warga dapil saya. Terima kasih. 26
Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Yang berikutnya Pak Choirul Muna. F-P.NASEDM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih ketua. Pimpinan beserta jajaran yang kami hormati. Rekan-rekan Anggota DPR dari Komisi VIII yang terhormat juga. Bapak Menteri Agama beserta jajarannya yang kami hormati, Pak Menteri Perhubungan beserta jajarannya yang kami hormati, Ibu Menteri Kesehatan beserta jajaran yang kami hormati. Sedkit saya hanya ingin bicara. Saya memperkenalkan diri, nama saya Choirul Muna dari Dapil VI Jawa Tengah, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Sama dapilnya dengan Pak Menteri hanya bukan PAW nya saya, saya dari Partai Nasdem. Mohon sedikit saya hanya ingin berbicara persoalan-persoalan yang ada yaitu satu, saya ingin memberikan infomasi kepada Pak Menteri. Kemarin saya kunjungan kerja ke Ternate. Itu bahwa disana itu perlu ada suatu efisiensi, ternyata asrama haji yang ada di Ternate itu adalah tidak terpakai disana. Tidak terpakai untuk jamaah haji, hanya untuk kegiatan-kegiatan umum yang ada disana. Oleh karenanya perlu dioptimalkan yang ada disana persoalan masalah embarkasi jamaah haji. Kemudian karena jamaah haji yang ada disana itu harus terbangnya itu dari Makassar, maka satu kloter yang ada di Ternate itu adalah memerlukan biaya Rp2 miliar sampai di Makassar, entah bagaimana. Kalau namanya misalkan dioptimalkan disana akan lebih efisien disana kemudian hubungannya juga dengan Menteri Perhubungan karena disana itu ada embarkasinya bagaimana kalau namanya running aircraft itu diperpanjang. Kemudian disana itu bisa untuk diterbangkan dari Indonesia bagian Timur Ternate, itu akan lebih efisien untuk persoalan-persoalan runway, di runwaynya. Ini yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada. Kemudian yang berhubungan dengan kami. Sesuai dengan Undang-Undang MD3 Pasal 227 ayat (1) mengatakan setiap Anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk di dalam pemilihannya. Saya itu dulu caleg itu dibiayai oleh bude saya termasuk dijualkan sawah. Itu dia hanya ingin kamu masuk Komisi VIII terus nanti saya itu bisa naik haji. Ini apakah masih ada Pak? Barangkali ada satu kerohiman yang diberikan untuk Komisi VIII. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Jadi ini Pak Choirun Muna yang terakhir ini penting ini. Jujur saja Pak Menteri, Pak Dirjen itu kita masing-masing Anggota Komisi VIII ini dikasih beban berat. Usia orang tua saya 75 tahun, jatahnya naik haji 10 tahun lagi. Dia mengatakan jamin tidak ibu saya masih hidup 10 tahun lagi? Artinya masih bisa tidak dia naik haji kan begitu. Jadi ini beban, saya kira nanti kerohiman seperti ini saya kira tidak mesti. Pak Menteri saja bilang istri saya tidak ikut kok, ini saya kira ini juga harus betul kita pakai aturan yang betul tetapi kan. 27
MENTERI AGAMA RI: Bayar sendiri Pak. KETUA RAPAT: Ya bayar sendiri, inikan cerita. Jadi Pak Menteri ini tolong lebih arif menyikapi Pak Kyai ini. Jadi yang paling sulit di Komisi VIII ini kalau bicara haji muncul jadi ustadz semua, jadi sudah paham semua jadi lama-lama. Yang berikutnya Ibu Hj. Tri Murni. F-P. NASDEM (Hj. TRI MURNI, SH): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan beserta jajarannya. Nama saya Tri Murni dari Dapil Banten I dan dari Fraksi Nasdem. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama saya tujukan kepada Bapak Menteri Agama. Disini ada masukan dari saya, saya mengharapkan agar seluruh layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama bisa berjalan dengan baik dan efektif, maka saya berharap Kementerian Agama meningkatkan dan memantapkan pelayanan kepada jamaah haji kita, buatlah prosedur tetap (protap) di setiap layanan sewaktu di tanah air maupun di Arab Saudi dan gunakan protap tersebut dalam pelaksanaan layanan ibadah haji di lapangan secara konsisten. Kemudian yang kedua bagaimana peran BPIH dikontrol oleh Kementerian Agama mengingat lembaga tersebut relatif indeenden. Kemudian apakah potensi koruspi penyelenggaraan ibadah haji tetap besar, mengingat rumitnya proses tersebut dan melibatkan banyak pihak, bagaimana konsep penanggulangannya? Selanjutnya saya tujukan kepada Menteri Kesehatan. Saya ingin memperoleh penjelasan prosedru tetap yang dibuat Kementerian Kesehatan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada setiap kendaraan pengangkut jamaah haji mulai keberangkatan dari tanah air sampai Arab Saudi dan pemulangan dari Arab Saudi ke tanah air. Yang kedua, apakah Kemenkes juga telah menyiapkan protab yang jelas dalam melakukan pertolongan kepada jamaah haji pada saat naik atau turun dari bis terutama bagi jama’ah yang menyandang cacat atau dis-abilitas. Yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Menhub. Ini masukan untuk Menhub. Saya berharap Kemenhub benar-benar bekerja dan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam memenuhi kewajiban memberi pelayanan dan perlindungan jama’ah haji yang selama ini membayar ongkos naik haji yang mahal. Jama’ah seharusnya mendapatkan layanan akomodasi yang baik dan dekat mesjid, Transportasi yang nyaman, tepat dan cepat. Yang kedua, bagaimana mekanisme atau telah adakah standar prosedur operasi tetap atau protab hubungan dengan Kemenhub terkait dengan kepastian akan daya tampung dan jadwal penerbangan pergi dan pulang agar para jama’ah tidak terlantar. Sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. 28
KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Hj. Tri Murni dari Nasdem. Berikutnya Pak Nur Purnamasidi. F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI) : Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golongan Karya, Dapil IV Jember, Lumajang. Pimpinan, dan Menteri yang saya hormati, Sebagian besar pertanyaan saya sudah disampaikan di meja Pimpinan dan tinggal 1 pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya terakhir itu yang ini ingin minta penjelasan sekaligus kebijaksanaan dari para menteri khususnya Menteri Agama menyangkut salah satu mengapa daftar tunggu haji menjadi sangat panjang ini, sepengetahuan saya ini karena ada kebijakan dana talangan haji melalui bank penerima setoran haji itu. Selain urusan terbatasnya kuota segala macam, menurut saya salah satunya adalah mengenai kebijakan dana talangan haji dengan uang yang belum cukup tapi sudah langsung bisa mendapatkan nomor urut haji. Saya mohon penjelasan dan kebijaksanaan dari Pak Menteri terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Saya kira ini poin penting Pak Menteri soal tadi itu, dana talangan haji itu saya kira al istito’ah kan persoalannya itu dalam fikih. Berikutnya Pak Kyai Maman. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ) : Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Saya Maman Imanul Haq dari Dapil Jabar IX, Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Pimpinan dan para menteri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 bahwa kita memberikan, pelayanan, dan perlindungan kepada warga negara yang menjadi tamu Allah maka kita melihat sesuai dengan laporan BPK misalnya masih banyak kekurangan dan jangan-jangan karena kita gagal memuliakan tamu Allah jadi negara ini terus-menerus terhina dengan berbagai musibah, bencana, dan kekisruhan. Nah, berangkat dari semangat itu lah sebenarnya saya ingin mempertanyakan kepada Pak Menteri Agama tentang kesiapan haji itu karena data yang akurat itu yang akan menjadi kita tahu prioritas mana yang belum berangkat, orang tua juga dan sebagainya karena data-data yang begitu 29
kacau menjadikan ada orang yang berkali-kali tiap tahun malah dia bisa berangkat dan malah ada orang yang sulit untuk berangkat, kesiapan tentang naik haji. Yang kedua, Ibu Menkes, saya rasa kita agak tegas kalau pun tadi Ketua kami bilang memang ada semangat spiritual kalau sakit pun tidak apa-apa. Tapi ini soal keselamatan, ini soal bagaimana jangan menjadi beban orang banyak maka yang beresiko tinggi orang yang diberi tanda saja, dia tidak boleh berangkat. Beritahu saja bahwa yang sudah daftar tapi tidak berangkat dengan ikhlas itu tetap masuk syurganya haji mabrur. Yang terakhir kepada Kemenhub. Ini bukan soal mahal atau murah menurut saya. Semahal apapun asal itu transparan cost-cost yang dikeluarkan lalu efisien dan sebagainya itu akan diterima oleh jama’ah. Pertanyaan saya sederhana, apakah Menteri Perhubungan juga menjangkau ke bawah soal bis-bis yang membawa dari daerah karena saya ngeri sekali Pak Jonan. Bagaimana bis yang dikelola oleh teman-teman Pemda itu cost-nya tinggi, jelek, lalu kadang-kadang berdesak-desakan dan sebagainya. Saya minta paling tidak kalau itu tidak terjangkau, tidak dijangkau itu menjadi perhatian juga bagi Menteri Perhubungan. Nah, untuk semua menteri sebenarnya saya lebih melihat kepada otoritas Arab Saudi yang menggunakan tenaga-tenaga ketika sumber daya manusia mereka sangat-sangat rendah tingkat disiplin juga sehingga asal-asalan sweeping. Lalu kalau ngetik juga tek-tek itu yang membuat lama dan membuat jama’ah kita antri. Pertanyaan saya bagaimana Bapak, Ibu sekalian itu mampu meningkatkan lobi-lobi atau dalam bahasa Bu Ledia tadi bargaining kepada otoritas Arab Saudi agar sumber daya manusia yang melayani jama’ah haji kita itu betul-betul profesional. Orang Arab itu lelet, lambat, bodoh, dan tidak mau kalah. Itu tolong bargaining kita karena saya yakin kenapa kok kuota kita itu minta ditambah kan karena jama’ah haji kita Indonesia itu jama’ah yang paling tertib, paling disiplin, paling ramah. Itu menurut saya lobi-lobi kita harus kesana sehingga Arab Saudi bisa memperbaiki pelayanan juga kepada jama’ah bukan kepada Indonesia tapi seluruh dunia. Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Berikutnya Pak Iqbal Romzi. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI) : “Bumi berputar siang dan malam Alam yang permai, udaranya bersih, Kami haturkan setulus kalam Salam damai berbalut kasih” Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Saudara Menteri Agama, Perhubungan, dan Kesehatan beserta jajarannya, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Nama Muhammad Iqbal Romzi, Nomor Anggota 92, daerah pemilihan Sumatera Selatan II, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 30
Bapak Menteri, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ibadah haji ini adalah perjalanan SMS/syar’i, mulia dan suci, punya standar-standar syar’i yang harus kita lakukan dan berada di tempat-tempat yang mulai lagi suci. “Ramai orang pergi ke Mekkah Hendak tunaikan ibadah haji Damai hatinya bertabur berkah Berharap mabrur, berakhlak terpuji” Aamiin Saya 2 kali bertemu Pak Menteri Agama dan beliau mahir berpantun. Ada 7 hal yang ingin saya tanyakan pertanyaannya 1 tapi uraiannya 7. Bagaimana upaya untuk mewujudkan agar pelaksanaan haji itu ideal? Satu, Badan bugar ibadah bergairah, ini Menteri Kesehatan, makan bersih sehat berselera, karena ditemukan ada makan basi, air tidak tercukupi dan lain sebagainya nah bagaimana nasibnya itu. Ketiga, nyaman di bumi nikmat di udara, transportasi. Di bandara nyaman, di bis nyaman, di hotel juga nyaman, di bumi juga ini. Nah, yang keempat, layanan ramah dekat bersejarah, ra-ra semua ini Pak 7 ra, karena kadang-kadang petugas itu menurut saya, Pak disamping syarat-syarat yang berikutnya itu tambahkan 2 syarat lagi untuk petugas ini. Yang pertama, LG/lincah dan gesit, jangan LG itu loyo tapi genit. Ya, kalau petugasnya diam saja kan sementara dia membantu orang tugasnya begitu jadi harus aktif. Yang kedua, syarat berikutnya yang punya mental bos, apa dia bos bikin orang suka dan senang, jangan menyeramkan dan menakutkan. Kemudian apa tadi Pak, kita lihat ini di tempat-tempat yang memang sangat penting menurut saya contoh : toilet sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah jama’ah yang begitu banyak. Ini saya khawatir, saya juga hampir mengalami itu. “Ikan teri, ikan parang Kedua ikan dimangsa ular Kalau ngantri lama dan panjang Barang didalam keburu keluar” Wah ini Pak repot. Kemudian yang kelima. KETUA RAPAT : Ini mohon dipersingkat Pak. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI) : Ya, ini singkat ini. Yang kelima, hati tenang pikiran cerah, ini bagian Kementerian Agama. Jadi tausiyahnya harus jalan, bimbingan ibadahnya harus jalan. Kemudian yang keenam, pulang senang mabrur terpilih, wataffana ma’al abror doa itu, supaya kita dimati menjadi orang-orang yang baik, hajinya harus mabrur ya. Saya ini baru 2 kali haji pak, setaraf Haji Muhiddin. Nah, Pak mengakomodir dari Pak Jalal tadi belajar dari Australia tadi, kualitas prima biaya murah. Jadi 7 rah-, badan bugar ibadah bergairah, makan bersih, sehat berselera, nyaman 31
di bumi nikmat di udara, layanan ramah dekat bersaudara, hati tenang pikiran cerah, pulang senang mabrur di pelihara, kualitas prima biaya murah. Jadi itu 7 hal. Pak Menteri yang kami hormati beserta Ibu Menteri, Untuk pelaksanaan ibadah haji kedepan lebih baik, Insya Allah kita support itu, kita dukung itu. Kalau umpamanya gara-gara mondok kita belum punya uang itu mungkin lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat ikan gabus, memang bukan ikan lele makin cepat makin bagus, pembahasan jangan bertele-tele, itu penting. Karena itu saya rasa kita perlu saling kemitraan ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya pak agar kepentingan-kepentingan bangsa, kepentingan rakyat harus kita dahulukan diatas kepentingan yang lain. Izin kan kami berpantun. “Apa cantiknya seorang darah Bila tak berhias bunga melati Apa menariknya kita bermitra Kalau tak pandai saling mengerti” Ini yang terkait dengan rahmat-rahmat tadi Pak ceritanya itu. Ya, rahma dan rahim itu dekat saja. Demikian lah. Bapak sekalian yang saya hormati, Terima kasih atas perhatiannya. “Menjala kakap suaranya menderu Pohon menimpa ikannya mati Ada khilaf, salah dan keliru Mohon dimaafkan setulus hati” Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Karena ada pantun yang kedua terakhir Pak Menteri, saya ya ga apa-apa lewat 2 menit. Pak Menteri dan Ibu Menteri, Sekarang jam 16.03 jadi sudah melewati batas dan pertanyaan saya ini mungkin sampai separuh yang habis. Dan saya minta mungkin pendapat kawan-kawan, apakah ini dilanjutkan sekarang tapi saya kira ga arif juga kalau dilanjutkan karena ada yang mau beribadah. Dan mungkin kita skors berapa menit gitu? Atau lanjut? Kalau Pimpinan ga shalat-shalat jadinya kalau mimpin rapat kalau ga diskors? Nanti sebentar jangan sampai gara-gara waktu habis waktu. Nah ,saya tanya sekarang kira-kira berapa menit kita skors untuk ibadah? 15 menit? Setuju? Oke, kita skors 15 menit. 32
(RAPAT DISKORS) Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Skors saya cabut kembali. (SKORS DICABUT) Bapak Menteri dan Ibu Menteri kelihatannya ada satu lagi Pak Menteri lagi dimana, mungkin di belakang, ada masih ya? Berikutnya kita menghemat waktu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya atau tanggapan berikutnya dari Bu Endang Maria Astuti. F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, SH) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama Endang Maria Astuti, S.Ag, SH, MH dari Jateng IV, Wonogiri, Karanganyar, Sragen. Bapak Menteri Agama, Ibu Menteri Kesehatan, dan Bapak Menteri Perhubungan, beserta Seluruh jajarannya, Untuk menyingkat waktu saja, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai evaluasi ibadah haji 2014 yang sebagian besar sudah ditanyakan oleh rekan-rekan. Jadi tapi masih ada yang sedikit tersisa diantaranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri mengenai rencananya nanti akan diberikan tambahan untuk makanan haji apakah itu H-5, H+5 atau apa. Nah, persoalan ini kalau tadi Pak Sodik menyebutkan bahwa tidak setuju untuk penambahan itu, kalau saya sangat setuju sekali tapi dengan catatan Bapak, selama beberapa tahun pelaksanaan ibadah haji kalau kita amati sebetulnya ini yang sangat diperlukan sekali adalah satu, ketika kalau di Madinah oke lah itu sudah selama 8 hari disana sudah semua tapi ketika datang pertama kali di Mekkah. Kalau datang pertama kali di Mekkah warung-warung belum ada yang buka. Nah, ini perlu menjadi pemikiran tersendiri jadi perlu apakah itu akan diberikan kedatangan pertama sehari atau 2 hari itu secara teknis bukan urusan saya gitu ya tapi bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi pertama kali datang karena ketika kemarin menjadi petugas, kita lihat keliling kebetulan di Bahutma kita sudah keliling dari atas ke bawah, hampir tidak ada yang jualan untuk jama’ah-jama’ah itu kan sudah diberi tahu sudah ada persiapan entah sekedar mie atau apa. Nah, ini mohon tapi kalau mereka persiapan mie sementara alat tidak ada, ini kan repot. Jadi ini menjadi pertimbangan pertama ketika kedatangan pertama kali di Mekkah kalau ingin menambahkan. Kemudian transportasi Pak. Transportasi kalau misalnya itu tadi ada bisa dilakukan efisiensi kedatangan tanpa harus menginap di Jedah, artinya ini ada efisiensi disana ini sangat setuju sekali karena apa? Karena kenyataannya transportasi kebanyakan yang dari Indonesia sudah jelek kemudian tasnya sudah banyak yang hilang, lah ini terus menjadi tanggung jawab siapa? Sementara pas itu 33
rata-rata 3 kali itu saya lihat punya teman-teman, 3 kali pemberangkatan ibadah haji ini kualitasnya semakin hari semakin menurun. Nah, ini mohon menjadi perhatian serius apakah ini kalau Garuda apakah itu dari Garuda mungkin nanti bisa disampaikan karena kita melihat belum diangkat sudah putus. Demikian juga tas identitas itu sementara kalau di negara lain, itu bagus karena apa? Karena tidak mudah lepas, tidak mudah jatuh. Jadi tas yang dari Indonesia kita lihat kualitasnya sangat buruk. KETUA RAPAT : Mohon dipersingkat Bu. F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, SH) : Ya. Kemudian TPHD, PTIHI itu saya rasa masih sangat diperlukan. Hanya saja teknisnya yang perlu diganti. Jadi saya kira itu bisa diberdayakan Bapak. Cuma perlu seleksi sehingga tidak harus karena kedekatan. Kalau tadi diusulkan dihapus saya setuju tidak dihapus. Kenyataannya tidak sedikit TPHD itu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, secara teknis perlu ada perbaikan. Itu untuk TPHD tapi juga ini KBIH juga perlu mendapatkan perhatian jangan sampai ini KBIH jama’ahnya berangkat tapi justru yang membimbing tidak bisa diberangkatkan. Oleh karena itu, kuota menjadi pertimbangan serius nantinya. Nah, dan yang sekali satu terakhir meskipun masih banyak sebetulnya yaitu mengenai banyaknya Warga Negara Indonesia karena tidak mendapatkan kuota di Indonesia akhirnya harus menerima iming-iming untuk mendapatkan visa berangkat haji dari negara lain, ini banyak dengan harga dan fasilitas yang baik, harga lebih murah yaitu dari Malaysia dan dari Manila, dari Philippina. Nah, ini mohon nanti menjadi perhatian serius oleh Menteri Agama. Maaf, satu kali lagi Pak ketinggalan mengenai kesehatan yaitu kalau disana banyak sekali haji kita yang harus vaksin. Bisa kah ini entah nanti diceritakan ke jama’ah biaya itu di-include-kan saja untuk meminimalisir biaya karena masing-masing nanti akan bersaing harga vaksin, apakah itu vaksin meningitis, vaksin influenza dan sebagainya. Kalau bisa itu nanti digabungkan dengan biaya haji sehingga tidak terjadi persaingan harga. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Kemudian berikutnya disebelahnya Ibu Endang Sri Karti F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, M.Hum) : Terima kasih Pimpinan dan kawan-kawan Komisi VIII. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Bapak, Ibu Menteri dan jajaran yang saya banggakan, 34
Saya simpel-simpel saja, mudah-mudahan Pimpinan-nya lagi. Hasil dari penyerapan aspirasi pada saat reses saya ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Pak Menteri dan Ibu. Satu adalah yang gagal menunaikan ibadah haji, beliau meninggal tapi tidak bisa diwariskan kepada sanak saudaranya, mengambil uang lewat pengadilan wajib ada dari pengadilan mintanya, mohon dijelaskan ini? Karena ini Daerah Klaten, Solo, Sukoharjo, dan Boyolali cukup banyak, begitu. Dan Pak Menteri yang saya banggakan bahwa naik haji itu tidak hanya mengkondisikan uang juga lahir dan batin. Harapannya masyarakat di seluruh Indonesia ini supaya tidak dibebani oleh apapun pada saat peribadatannya disana, contohnya : misalnya untuk makan, katering yang selalu tidak tepat waktu pada saat makan, itu sangat dikeluhkan oleh daerah Pak Menteri. Dan ini dititipkan betul supaya peribadatannya adalah mabrur disana, sudah bayar mahal terus juga disana masih direpotkan untuk hal-hal yang lain termasuk juga perlengkapannya. Daerah mengharapkan ini aspirasi betul, perlengkapannya itu mohon ada keseragaman dan juga mungkin dari kementerian ini betul-betul diperhatikan, baik juga perlengkapan apa saja dibutuhkan untuk peribadatan disana. Terus selanjutnya mengenai prioritas yang tidak pernah atau belum pernah menunaikan ibadah haji, dimohonkan betul walaupun tadi kawan-kawan di Komisi VIII tadi sudah sampaikan, saya wajib menyampaikan itu karena ini aspirasi. Yang sudah berusia itu sampai usia 60 tahun itu sampai sekarang ini sudah hampir 7 tahun belum mendapatkan kuotanya, belum mendapatkanya panggilannya padahal 60 tahun plus 7 tahun sudah 67 tahun. Nah, dari daerah menyampaikan bahwa apakah bisa usia-usia yang sudah lanjut yang belum itu harus diprioritaskan. Dan mungkin ini inspirasi saja harus dibatasi saja dengan batas usia yang lanjut supaya tidak merepotkan baik juga beliau yang menjalankan ibadah di sana juga Pemerintah Indonesia sendiri juga Pemerintah Arab Saudi sendiri. Nanti mohon juga dicarikan payung hukum dan dasar hukumnya supaya sosialisasi nanti tidak mengakibtkan ya berpikiran yang sangat negatif. Itu sebetulnya untuk kebaikan bersama. Contohnya tadi ya Ibu Menteri mengatakan sampai disana banyak sekali yang psikis, gangguan jiwa juga mungkin juga dengan usia, mungkin juga dengan hal-hal yang lain. Nah, ini inisiatif saya. KETUA RAPAT : Bu Endang, mohon dipersingkat lagi Bu, masih banyak nih ditangan saya. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, M.Hum) : Pimpinan, besok pagi juga saya jabani, Pimpinan. KETUA RAPAT : Ya, tapi jatah Ibu 3 menit Bu yang lain belum. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, M.Hum) : Saya tahu, kita jangan tengkar disini, Pimpinan. Terus yang selanjutnya adalah mengenai vaksin. Di daerah saya itu bertanya itu vaksin itu ada unsur babinya loh, Bu. Saya bukan orang kesehatan, saya tidak bisa menjawabnya nanti saya sampaikan dengan Pak Menteri dan Bu Menteri, kebetulan Bu Menteri ada disini waktu itu, dikira saya tidak dengan Bu Menteri. Saya tanyakan dengan Pak Menteri, itu yang ditanyakan oleh daerah. Dan yang terakhir adalah menurut saya ini, ini inisiatif saya apakah tidak bisa untuk bernegosiasi dengan goverment Arab sana misalnya : MoU 10 tahun kedepan misalnya kalau perlu ya 35
tentunya Negara Indonesia memodali dulu misalnya supaya pemondokan itu lebih dekat ya tidak jauh dan juga ya kan mereka-mereka itu yang mau beribadah itu juga bayar, kenapa harus takut membeli tempat disana misalnya atau gimana sebaiknya supaya jauh lebih baik untuk peribadatan-peribadatan khususnya Indonesia. Itu saja. Baik. Terima kasih Pimpinan, saya mohon maaf. Terima kasih juga Pak Menteri, Bu Menteri dan jajarannya dan kawan-kawan. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Dan saya minta izin tadi, saya belum memperkenalkan diri saya dan ini jangan dihitung. Nama saya Endang Srikarti Handayani. Saya dari Dapil V Jawa Tengah, Boyolali, Solo, Sukoharjo, dan Klaten dan saya dari Fraksi Golkar. Dan saya sendiri belum pernah naik haji, saya umroh berkali-kali tapi belum ini. Mudah-mudahan nanti kemitraan Mennag ini ya toh saya bisa menjalankan ibadah hajinya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Yang terakhir itu sudah dicatat Pak Menteri. Tapi peserta rapat ini perlu saya ingatkan. Jatah kita menurut Tatib itu 3 menit dan kalau saya toleransi 4 menit itu sebetulnya sudah hebat itu, ada 5 menit segala macam. Ini kalau 7 menit 1 orant bisa sampai tengah malam ini kita, Pak. Yang kedua, kalau sudah disampaikan pointnya saya minta jangan diulangi lagi. Ini bolakbalikkan itu terus pertanyaannya, repot kita. Jadi saya kira supaya maju saya minta supaya agak arif sekali lagi menggunakan waktu itu. Pak Menteri, Bu Menteri, maaf, Pak Menteri Perhubungan kan juga butuh tugas lain, kita juga punya urusan lain. Ini mohon maaf, ini tidak dihitung karena peringatan. Pak Nanda, saya persilakan.
F-P.GERINDRA (H. ANDA, SE, MM) : Terima kasih. Yang terhormat Pimpinan Komisi dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Perhubungan, Ibu Menteri Kesehatan dan seluruh staf yang hadir, Karena waktunya terbatas mungkin pertanyaannya singkat saja. Dan pertama saya berharap nanti Bapak Menteri karena jam 7 dilanjutkan pada saat nanti menjawab, barangkali yang berhubungan dengan Bapak jangan dulu dijawab Pak mungkin perlu penjelasan dari Menteri Kesehatan sama Menteri Perhubungan. Pertanyaan yang pertama adalah tujuan kita pemerintah melaksanakan ibadah haji ini harapannya ini tahun ke tahun, pelayanannya lebih baik dan biayanya lebih irit. Saya melihat 36
komponen dalam proses pelaksanaan haji ini pertama adalah transportasi. Transportasi ini ada yang dilakukan oleh Pemerintah, PP tentang pesawat dan ada yang dilakukan oleh Orang Arab. Yang kedua adalah pemondokan. Tadi Bapak Menteri sudah bilang transparan tapi jangan lupa bahwa disana adalah ada organisasinya. Kadangkala transparannya seperti sandiwara karena realitas dalam proses pelaksanaan sebelum tender di belakan sudah diatur sedemikian rupa sehingga itu transparan. Kalau lihat kita di lapangan ternyata harga yang lebih rendah daripada itu banyak. Dan hebatnya mereka mengembalikan 300 padahal mereka belanjakan di tempat yang lebih jauh untungnya lebih daripada 300, ini adalah bisnis. Jadi sekali lagi, proses pelaksanaan lelang ini saya berindikasi karena ini ada organisasinya, ini adalah sandiwara dan ini adalah diatur sebelumnya. Jadi harga yang diberikan untuk Indonesia itu masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi, pengalaman kita di lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah banyak mubazirnya. Kenapa harus pusing-pusing menyiapkan konsumsi yang dilakukan tadi oleh Pemerintah. Jatahnya tambahkan saja sama living cost, itu lebih aman, itu lebih menyenangkan buat jama’ah. Kalau jama’ah tadi kenapa? Karena sekali lagi jangan dijadikan objek. Kalau jatah konsumsi sekian triliun, ditenderkan padahal itu sudah diatur dalam proses tendernya berarti ada permainan. Coba diberikan living cost ditambahkan, itu tidak akan ada permainan. Yang terakhir adalah tentang kesehatan tadi. Nah, sekali lagi mungkin untuk kesehatan dai tahun ke tahun untuk indikasi hal yang tadi mungkin penghamburan anggaran rasanya mungkin kecil. Tetapi yang perlu disikapi tadi vaksin yang diberikan ini halal atau tidak. Tujuan kita ibadah haji adalah mulia ternyata vaksinnya indikasinya katanya mengandung minyak babi yang ada malah membunuh kita. Kepada Bapak Menteri Perhubungan tadi komponen biaya sudah dihitung. Nah, dalam kondisi Dollar ini turun, seharusnya turun juga. Tadi teman-teman kita udah bicara mana yang bisa ditekan. Nah, kalau sekali lagi mohon maaf, harga minyak mentah yang turun ya minyak dunia. Nah, ini barangkali kalau bisa ditekan sehingga penetapan kita ongkos haji nanti barangkali bisa lebih ringan, jangan dari tahun ke tahun meningkatnya lebih tinggi. Yang terakhir kepada Bapak Menteri, saya lihat APBN disini menghabiskan anggaran untuk pengurusan jama’ah haji itu tahun 2014 sebesar Rp768.668.140.000,- Yang saya tanyakan sementara dana tabungan haji ini sekarang waiting list-nya sudah mencapai 15 tahun. Kalau kita tanya jasa dari uang yagn tersimpan itu kemana, apa merupakan pendapatan negara? Nah, kalau tidak dimasukkan didalam pendapatan negara kenapa penyelenggaraan haji ini harus menggunakan APBN. Mungkin diberikan kepada yang bermanfaat, ke tempat lain atau ke pendidikan agama lebih manfaat dibandingkan dengan diberikan alokasi untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jadi tolong dana tabungan haji jasanya per tahun itu dapat apa? Alokasinya kemana saja. Sekian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Saya kalau agak-agak tajam itu saya kasih waktu sedikit itu. Berikutnya Pak Bisri Romli, ada? Lanjut Ibu Linda, ada? F-PKB (DRS. H. BISRI ROMLI, MM) : Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan Komisi dan teman-teman Komisi VIII, 37
Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Agama, Ibu Menteri Kesehatan, Pertama, nama saya Bisri Romli, daerah pemilihan Jateng X, Pekalongan, Pemalang, dan Batang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saya hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang asuransi. Kalau kami tidak mempermasalahkan tentang fikihnya, hukum syar’i-nya karena itu sudah masuk dalam komponen BPIH termasuk kita naik kereta ini juga ada asuransi dalam komponen tersebut. Yang kami tekankan pas keberangkatan ini hanya dari embarkasih, pulangnya juga sampai embarkasih. Sebaiknya sebagai tahun-tahun yang biasa itu dari rumah sampai rumah pak. Ini penting karena perjalanan belum berakhir, meninggal, ngurus asuransi ga dapat, nah ini satu. Yang kedua, haji tahun 2014 karena ini evaluasi ini saya dapat dari masukan dari daerah pemilihan. Kloter IV, Maktab 23 daerah pemilihan Tegal sama Kota Pekalongan. Ketika di Arafah itu tidak layak pakai, permadaninya tidak layak. Ini mohon di cek untuk kedepan. Kemudian Kloter V, Maktab 10 itu daerah pemilihan Kabupaten Pekalongan, itu hubunganya dengan Menteri Perhubungan barangkali itu terlalu 1 bis itu terlalu dicecel sekali katanya. Itu mohon bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada hal-hal yang saya menyambut baik dengan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan kebijakan penyelenggaraan haji. Yang nomor 2 Bapak, perubahan rute ini dengan Menteri Perhubungan bahwa Kloter 1 turun di Madinah, langsung ....di Jedah. Ini saya menyambut baik dan harus ditindaklanjuti, mumpung ada DPR, ada Menteri Perhubungan jadi menjadi clear nomor 2 itu bukan rancangan lagi tapi menjadi keputusan. Kemudian yang nomor 4. Ini ada lagi bahwa wadi muhassir tersebut tidak lagi berada didalam Mina, hubungan syar’i. Saya pikir masalah syar;i itu sudah clear ketika Bu Mega dan Menteri Agama Said Akil Munawar akan clear itu disebutkan wa mal yazid makanna min minna fa huwa mahdur jadi selesai lah ini. Barangkali itu saja. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Berikutnya Ibu Linda Megawati, saya kira masih di luar. Berikutnya Pak Fauzan, ada ya? Silakan Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH, M.Kom) : Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII, kawan-kawan Anggota Komisi VIII, Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Menteri Perhubungan, dan Ibu Menteri Kesehatan, Nama saya H. Achmad Fauzan Harun dari Dapil I DKI Jakarta Timur dari Partai Persatuan Pembangunan dan mantan pejabat Kementerian Agama, anak buah Bapak dulu sama dengan Pak Ketua ini. Ketua ini adalah mantan dosen UIN ya Pak ya? KETUA RAPAT : Masih Pak cuma tidak pegawai negeri lagi. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH, M.Kom) : 38
Jadi insyaAllah, Kementerian Agama di-back up oleh Ketua dan oleh mantan-mantan yang ada disini. Bapak Menteri dan Ibu Menteri yang kami hormati, Ada pertanyaan sedikit. Yang pertama, yang sering dipertanyakan oleh masyarakat terutama Dapil DKI Jakarta Timur kapan berakhirnya pengurangan kuota ini sehingga kami bisa jawab apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi yang dikurangi 20% tadi. Dan yang kedua, pengalaman Pak Menteri ketika saya menjadi Kakanwil Departemen Agama DKI, gubernur menyiapkan makan di Mekkah. Nah, ga tahu sekarang karena gubernurnya Pak Ahok apakah masih apakah. Nah, upaya apa, apakah ada program dari Kementerian Agama untuk memberikan makan ketika di Mekkah karena untuk lebih khusus ibadahnya para jama’ah. Berikutnya, Kementerian Agama sering sekali menjadi sorotan padahal perbuatannya instansi lain. Saya bukan membela Kementerian Agama ya. Satu contoh : adanya jama’ah yang non kuota jadi tiba-tiba tidak didaftar di Kementerian Agama, jama’ah haji banyak yang disana. Ini terjadi setiap tahun. Upaya apakah dari Kementerian Agama untuk mengurangi adanya haji-haji yang tidak sah menurut Kementerian Agama. Sudah 3 menit Pak? Baik. Yang berikutnya saya tunjukkan kepada Ibu Menteri Kesehatan. Saya ketika menjadi Ketua Asrama Haji Pondok Gede, itu banyak jama’ah yang sakit dibatasi oleh reguler, oleh ketentuan yang ada di Kementerian Kesehatan, contohnya : mereka harus diopname setelah diopname baru 3 hari sudah distop oleh Kementerian Kesehatan karena dananya tidak mencukupi. Pertanyaannya apakah ada dana on call yang siap pakai di Kementerian Kesehatan sama dengan bencana ini, melayani dari apa jama’ah yang. KETUA RAPAT : Oke, sudah Pak. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH, M.Kom) : Ini pertanyaannya ada 2 lagi tapi sudah distop. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Kalau sudah kelasnya Kyai seperti Pak Fauzan ini paham betul ini. Tapi mau menerapkan Adh Dharuratu tubihul mahzurat itu pakai on call-nya itu kan maksudnya itu. Berikutnya Pak Syamsu Niang. F-PDIP (DRS. SAMSU NIANG, M.PD) : Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. 39
Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi beserta seluruh Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan dan Ibu Menteri Kesehatan beserta jajarannya, Nama saya Syamsu Niang, dari Dapil Sulawesi Selatan II meliputi : Kabupaten Sopeng, Maros, dan Bone dari Partai PDI Perjuangan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari teman-teman Anggota DPR Komisi VIII, saya melihat sudah cukup banyak. Mungkin saya hanya mau menegaskan kembali bahwa apa yang dijelaskan tadi Menteri Agama pada saat menjelaskan cukup bagus sekali dan patut kita berikan apresiasi yang cukup bagus, itu secara teoritis. Begitu juga dari Menteri Perhubungan itu jelas sekali yang menjelaskan berbasis data. Begitu juga dari Menteri Kesehatan berbasis data. Mestinya pada saat penjelasan Menteri Agama juga menjelaskan kepada kita tentang data-data yang dilakukan pada masa pengelolaan jama’ah haji tahun 2014. Tadi saya tidak melihat gambaran tentang bagaimana itu transportasi. Tadi dijelaskan transportasi dari Menteri Perhubungan 5 tahun sekian kenaikannya, sekian solusinya gitu. Begitu juga dari Menteri Kesehatan sudah dijelaskan sekian meninggal, solusinya begini gitu. Kementerian Agama, saya belum melihat gambaran tentang bagaimana pemondokan itu, berapa orang sih yang jauh dari tempat ibadah haji itu. Saya belum melihat gambarannya disitu, berapa orang yang jauh dan begitu juga persoalan katering tadi yang disebutkan sama Pak Nanda itu, tender yang saya anggap juga ada permainan. Kalau menurut saya semua yang terkait-terkait seperti ini harus dievaluasi semua terkait persoalan katering yang mengelola itu harus dievaluasi. Kalau begitu tadi apa yang dikatakan Pak Nanda tadi itu kejadiannya, harus dievaluasi karena kalau tidak persoalan klasik, setiap tahun begitubegitu terus, tidak ada solusinya maka saya minta Kementerian Agama ini harus berbasis data berapa orang yang terlantar, berapa orang yang jauh dari katering itu dengan pemondokannya, harus jelas disitu supaya ada tolak ukur kita melihat untuk kebijakan berikutnya. Ini saja penjelasan ini. Jadi harus persoalan pemondokkannya harus ditinjau ulang, kemudian kateringnya harus ditinjau kembali, dievaluasi kembali begitu pun juga terkait transportasi, persoalan Garuda dan Saudi Arabia Airlines harus ditinjau ulang MoU-nya ini, kenapa? Menurut saya kalau kita memberikan kepada peluang kepada maskapai-maskapai penerbangan yang lain mungkin saja bisa menurun apa namanya pendaftaran haji ini karena hanya 2 maskapai penerbangan maka tinggi pembayaran naik haji makanya harus ditinjau ulang. Disini kan di Indonesia ini ada maskapai penerbangan milik Indonesia perlu dimasukkan semua ini dalam rangka ini untuk kompetitif ini karena 2 ya tidak bisa diturunkan makanya menurut saya harus ditinjau ulang MoU-nya ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait haji reguler dan haji khusus ini. Kalau di Sulawesi Selatan Pak, itu daftar tunggu Pak Menteri 30 tahun Pak. Menurut saya ini haji khusus ini mestinya ditiadakan ini, dihentikan ini. Menurut saya tidak adil ini. Olehnya itu, haji reguler saja, ini haji khusus kan karena bayangkan Pak antrian orang 30 tahun haji khusus ini hanya 2 bulan, 3 bulan, itu sudah dapat fasilitas untuk naik haji. Ini makanya ini tidak adil ini. Menurut saya ini haji khusus ini harus dihentikan untuk keadilan. Itu yang menurut saya, Pak Ketua dan ini saya minta menjadi kesimpulan nanti kita pada saat akhir rapat kita bahwa semua persoalan-persoalan yang tadi persoalan klasik termasuk asuransi. Asuransi tadi ini saya lihat juga tidak beres dalam pengelolaannya, harus ditinjau ulang dalam rangka untuk mengefektifkan persoalan haji seperti yang kita komitmen tadi dari awal untuk mendapatkan haji yang mabrur walaupun saya belum haji. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, perlu ada peninjauan ulang karena saya patuh Pak terhadap urut kacang itu. Saya sudah lama mendaftar, saya patuh dan saya tidak mau merusak sistem itu dan saya juga kalau ditawari belum jatah saya, saya tidak mau karena ini menyangkut keadilan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Yang saya inginkan disini karena kita ini adalah representatif dari rakyat bagaimana mengurus haji dengan baik dan semua kebijakan-kebijakan ini 40
harus ditinjau ulang supaya jangan menjadi persoalan klasik yang tidak ada habisnya. Ini khusus untuk Menteri Kesehatan untuk persoalan tenaga dokter dan ini lain sebagainya ini, ini pengalaman juga yang terjadi di tanah suci. Mestinya dipilih itu orang yang sudah naik haji karena kalau dokter yang belum naik haji dia lebih mengutamakan kepentinga hajinya daripada mengurus jama’ah hajinya itu. Jadi ini mungkin perlu ada pemikiran-pemikiran ini supaya tidak terbengkalai tugas dan tanggung jawabnya yang dibebankan oleh Pemerintah. Ini barangkali saran. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Berikutnya Pak Khatibul Umam. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum) : Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Saudara Menteri Perhubungan, Pak Ignatius Jonan, Saudara Menteri Agama, Mas Lukman Hakim Syaifuddin, dan Ibu Menteri yang saya hormati, serta Jajarannya, Saudara Ketua yang masih salah menyebut nama saya yang saya hormati, ga apa-apa, dan Teman-teman Komisi VIII, Agak kaget juga saya dikasih waktu lebih awal dari pendaftaran. Mudah-mudahan orang mau haji juga begitu sudah dikasih 30 tahun lagi ternyata 5 tahun sudah dipanggil kan gitu. Nama saya Khatibul Umam Wiranu, daerah pemilihan Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah VIII kampungnya Pak Kyai Syaifuddin Juri, Bapaknya Mas Lukman. Pertama saya awam ini soal haji karena beberapa kali jadi Anggota DPR itu di Komisi I, II, dan III karena itu pertanyaanya adalah pertanyaan orang awam Pak Menteri. Pertama kepada Pak Menteri Perhubungan dulu. Saya tadi dengarin pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau transportasi haji itu kan kalau saya simpulkan itu kan udaranya saja pakai Garuda gitu. Kaitannya dengan Kementerian Perhubungan itu apa ya kira-kira? Pertanyaan ringan saja, kenapa tidak pihak Garuda sehingga lebih detail menjelaskan hal-hal yang terkait dengan detail-detail kita naik haji gitu. Dari sisi manajemen Garuda saya kira BUMN dibawah Menteri BUMN juga gitu. Ini pertanyaan ringan saja Pak karena dari tadi tidak ada yang bertanya kepada Pak Menteri. Jadi saya coba cari-cari pertanyaan. Siapa tahu lebih efisien gitu kalau pihak Garuda-nya yang memberikan tapi kalau itu bagian dari penugasan daripada Kementerian Agama, saya tidak tahu. Kepada Ibu Menteri Kesehatan jadi yang ringan dulu baru yang berat Pak Lukman. Begini Bu, jadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa soal kesehatan itu bagian yang tidak terpisahkan untuk seorang naik haji karena syaratnya adalah kuat. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana orang yang kira-kira tidak kuat secara ukuran medis itu bisa berangkat dan selamat kan gitu. Oleh karena itu, sebenarnya yang perlu Ibu jelaskan adalah kalkulasi yang sudah hampir mendaftar ini kan 2 juta kalau tidak salah, 2 juta calon jama’ah haji yang sehat berapa? Yang menurut kategori Ibu Menteri, kuning, merah, dan terusnya berapa? Terus penanganannya seperti apa? Pertanyaan ringan saja karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Jadi saya haji tahun 2003, hari ini daftar, minggu depan saya berangkat karena waktu itu belum ada model kayak sekarang, orang mau haji itu bayar dulu. Kalau dulu kan siapa yang mampu, siapa yang bisa lunas hari itu ya berangkat gitu jadi tidak ada 41
penumpukan uang di sebuah perbankan yang mungkin belum ditanyakan oleh teman-teman yang itu nanti saya pertanyakan bagian akhir kepada Pak Menteri. Jadi itu bisa dikalkulasi Bu, yang sehat fisiknya yang kurang sehat dan seterusnya. Dan tentu penanganannya berapa dan diperlukan berapa petugas haji untuk dari Departemen Kesehatan ini. Yang ringan-ringan saja Bu ya. Nah, sekarang sama Mas Lukman ini. Tidak berat juga Mas Lukman pertanyaan saya. Sebagai orang awam, saya bertanya kalau sekarang saya lihat berapa Pak Ketua yang sudah daftar itu sampai tahun 2015? 2 juta? 2,2. Kalau kuotanya 160 ribu lebih sedikit, 168 katakan lah 160 berarti perlu waktu 10 tahun baru 1,6 juta itu 10 tahun. Nah, pertanyaan saya kenapa kita tidak coba-coba hentikan pendaftaran haji untuk sementara waktu sampai sejumlah 2 juta sekian itu bisa diberangkatkan oleh kementerian Pak Lukman 5 tahun kedepan atau Pemerintahan Pak Jokowi kedepan. Setelah itu baru kita buka kembali yang kira-kira yang tersisa yang belum berangkat kirakira 500 ribu atau mudah-mudahan bisa lebih sedikit gitu sehingga seluruh perhitungan dan kalkulasi kita menjadi lebih mudah. Jadi kewajiban kita bagaimana memberangkatkan yang sudah mendaftarkan haji sehingga saya tidak perlu bertanya pertanyaan kedua saya kepada Pak Menteri, uang haji yang didaftarkan oleh para calon jama’ah ini ditaruh dimana? bunganya berapa? bunganya untuk apa? Dan dikelola untuk apa saja? Ini pertanyaan berikut dari pertanyaan yang pertama. Nah, kalau pertanyaan pertama segera kita sepakat berhenti sebenarnya pertanyaanpertanyaan berikutnya yang nanti akan menimbulkan masalah oleh Pak Muhammad Yasin kalau tidak salah ya, Dirjen, itu selalu diawasi terus nah sebetulnya Irjen kan tidak perlu ada kalau memang tidak ada masalah kan gitu. Irjen itu ga penting kalau dulu kan Waskat/pengawasan melekat, pengawasan melekat tentu 3 dari manajemen yang ada. Nah, mempermudah manajemen menurut saya Pak Menteri, Pak Menteri punya terobosan baru hentikan dulu dalam pengertian kita tidak memberikan janji kepada para jama’ah yang baru-baru, sudah tahu kok mereka berangkat 30 tahun lagi kalau jumlahnya 2,2 juta atau 15 tahun katakan lah 20 tahun. Kalau di Sulawesi Selatan, saya tanya 20 tahun. Kalau sudah pasti berangkatnya 20 tahun kan, kita tidak perlu memberikan penjelasan kepada publik kenapa harus berhentikan gitu. Nah, saya kira itu 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, 2 kepada Menteri yang ini pertanyaan kalau tadi kan pertanyaannya detail sekali apalagi Pak Pimpinan mengambil waktu begitu banyak, kita jatahnya kan cuma 3 menit. Pimpinan karena Pimpinan ya lebih dari 3 x 3 menit, ga apa-apa tapi itu pertanyaan detail. Buat saya pertanyaan haji itu urusan teknis disana itu urusan ibadah jadi bisa dimakfuh lah. Misalnya makananya terlambat ya makfuh lah itu, itu resiko dari seorang yang mau haji kan gitu. Nah, yang tidak bisa di makfuh adalah manajemen haji di Indonesia-nya. Di sananya tentu ya maksud saya tidak dimakfuh dalam pengertian dimaafkan tapi kalau di-manage oleh Indonesia sudah beres itu pemberangkatannya beres, tidak ada keterlambatan dan seterusnya. Dan jama’ah yang mau dikalkulasi setiap tahun itu cuma 200 ribu itu sudah pasti itu atau 168. Pemerintah tidak punya kebebanan dengan pendaftaran-pendaftaran baru yang diluar kemampuannya pemerintah sendiri bisa lakukan, kan gitu. Jadi kita mengukur pemerintahan 5 tahun itu diukur ya kemampuan 5 tahun, jangan me-manage manusia banyak diluar jatah yang 5 tahun itu. Itu titik tekan saja gitu. Jadi saya bukan orang manajemen tapi itu penting untuk disampaikan pada Pak Menteri. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak karena jatah saya diambil Ketua soalnya. Terima kasih. Wallahulmuafiq illa atwami toriq. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT :
42
Terima kasih Pak Khatibul Umam Wiranu, jadi pakai kho jadi lebih jelas ini. Jadi Ketua Sidang tidak kalau pimpinan yang lain ya betul, ya saya kira pertanyaan Pak Sodik Mudjahid itu penting juga, Pak. Yang berikutnya itu bukan dipercepat sesuai urutannya Pak Hasan Aminuddin lihat itu gilirannya Pak Hasan Aminuddin. Silakan Pak, agak lebih singkat ini Pak Kyai juga kalau Pak Kyai itu. F-NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si) : Ya. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Hasan Aminuddin, Dapil II Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, Fraksi Nasdem ya dulu PKB, sama dengan sebelah kita ini. Ini terkurangi 2 detik ini. Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI Komisi VIII, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Menhub yang mungkin salah undang seharusnya PT Garuda, Saya tidak akan mengulas semua pertanyaan yang telah ditanyakan. 3 menit selesai Pak, 3 detik. Pertama ke Pak Menteri 2 menit, Menteri Agama, 1 menit Menteri Kesehatan, tidak bertanya ke Menhub. Pak Menteri Agama adalah bukan jabatan karir, jabatan politis, memperjelas karena pertanyaan Pak Umam ini diskusi bertiga Pak. Saya ingin ada ketegasan dan kejelasan keputusan Menteri Agama yang 3 bulan dan tambah sebelumnya mungkin Pak SBY berapa bulan? 3 bulan ya? 4 ya belum setahun lah. Saya ingin ada ketegasan keputusan politik dari seorang Menteri Agama yang jabatannya politik bukan jabatan karir, tegas, jelas. Kalau katanya orang Jawa Timur dagangan sampeyan ini sudah habis kok di tol terus gitu loh, mahal lagi, mau haji, ibadah mahal. Di kampung saya itu 40 kali jum’atan tidak terputus gratis Pak, ke mesjid. Yang saya inginkan ibadah haji ini stop karena dagangannya sudah habis. Sebelum saya reses dan reses saya seluruh agamawan, kyai, ulama, yang saya datangi menghalalkan dan menyetujui kalau ini dihentikan pendaftaran haji karena orang haji mendaftar hari ini sekali lagi banyak orang yang putus asa, mendaftar di bank pulang menghitung umur, mati aku ini kalau 17 tahun, putus asa. Yang keduanya akhirnya jalan pintas umroh, podo ae iso ndelok Mekah-Madinah, shalat di kedua mesjid. Jadi saya ingin ketegasan yang berani Pak, InsyaAllah akan di-back up oleh seluruh Komisi VIII dan seluruh umat Rasulullah, harus berani tegas dan jelas, stop. Solusinya selesaikan pekerjaan yang ada ini. Prioritas yang belum haji yang sehat karena ibadah haji katanya kayak Umam tadi fisik, yang telah haji mendaftar dan masuk kuota itu prioritas kedua bila perlu suruh umroh karena sudah tidak wajib. Yang ketiga, biaya mahal murahkan. Saya punya solusi, sampeyan ini terlalu banyak anggaran yang dikeluarkan untuk petugas. Saya menghitung bertiga ini, saya suruh pencet kalkulatornya, 3.250 petugas kali 30 jangan kali 38 juta sudah 100 milyar dari 800 katanya Pak Nanda biaya haji ditambah honor, belum honor ini Pak. Pak Umam tadi ono honore 3 bulan. Solusi saya, Pak dan ini sudah saya tanyakan kepada orang yang daftar yang belum haji pakai relawan. Biaya medis yang 3 itu coba lihat dari e-haji-ny sampeyan, ada ga para medis yang mendaftar, panggill. Dipanggil, hey berangkat lebih awal tapi petugas, biaya sendiri. Kalau tidak ada MoU dengan bupati, walikota. Bupatinya suruh sediakan para medis tapi bayar sendiri, mau Pak? Ini bukan teori, fakta dan bertanya kepada bidan, perawat, dokter. Sini siapa yang belum haji? Mau haji? Siap Pak. Bayar sendiri tapi petugas siap. 43
Kalau MoU sampeyan bisa ini ketua kloter begitu juga yang sudah haji yang sudah daftar itu, panggil mau berangkat dulu tapi petugas sampeyan, bayar. Sekali lagi saya bukan mempersoalkan namun ingin mencari solusi, selesaikan orang yang daftar sehingga al mukarom, KH. Lukman Hakim, Menteri Agama menyelesaikan ini masalah menteri-menteri yang sebelumnya. Sampeyan sudah sukses, pelaksanaan barusan datang sendiri dan serius fokus. Terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya. Ibu Menteri, yang kedua, sudah Pak Menteri cukup 2 menit. Ibu Menteri, para medis itu Bu tidak ada anggaran untuk obat, tidak maksimal. Kebutuhan orang haji itu saat akan wukuf butuh vitamin, neobion kata Bu Dokter dan Pak Dokter. Ada salah satu APBD di Jawa Timur itu salah satu kabupaten itu menganggarkan 25 juta untuk obat, Subhanallah. Setelah pulang Pak, terima kasih Pak Bupati, Ibu Bupati, saya sehat karena sebelum saya melaksanakan wajib haji di suntik semua karena Orang Jawa Timur kan tidak disuntik belum berobat, sugestinya disuntik sehat. Kalau hanya dikasih OBH, obat batuk haji itu kadangkala hanya direkomendasikan, sampeyan beli obat ini dan seterusnya sehingga masalah terus kesehatan apalagi dokternya ikut haji juga. Barangkali ini solusi. Sekali lagi anggarkan APBN karena ada bupati atau walikota di Jawa Timur yang menganggarkan hanya 25 juta untuk obat neobion dan injeksinya. Barangkali itu Bu Menteri yang saya hormati dan saya banggakan sehingga ada inovasi baru menyelesaikan persoalan lama, menyempurnakan yang belum sempurna, makalohnya Kementerian Agama itu lah. Yang terakhir Pimpinan, barangkali kita undang PT Garuda biar clear ini kan itu, apakah Garuda mampu kalau dibeli pesawat oleh Menteri Agama dengan dana alokasi, oh saya dulu penerima DAU yang saya tanyakan dana abadi umat agar supaya tidak menimbulkan pertanyaan banyak orang lah, kemana kah dana alokasi umat dan bunga yang masuk ke rekening Departemen Agama. Sekian. Terima kasih. Wallahulmuafiq illa atwami toriq. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam Berikutnya Ibu Dessy Ratnasari. F-PAN (HJ. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi) : Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan Komisi VIII dan terima kasih juga kepada Pak Menteri Agama, Ibu Menteri Kesehatan, dan juga Bapak Menteri Perhubungan yang sudah bisa hadir dan rapat dengan kami disini. Dan InsyaAllah yang hadir disini semua dimuliakan oleh Allah semuanya. Aamin, InsyaAllah. Pertanyaan saya ringan dan lucu saja. Tadi Ibu Menteri sempat mengungkapkan tentang ada 2 jama’ah haji yang belum dipulangkan karena berbagai kendala, karena mereka sakit. Lalu kemudian, saya ingin mengetahui rencana apakah yang sudah Ibu buat untuk mengembalikan mereka atau pemulangan mereka tersebut karena walaupun barangkali nanti di kemudian hari akan dilakukan screening fisik bagi mereka yang tidak mampu secara fisik atau medis untuk berangkat tapi namanya 44
juga musibah, siapa tahu ada yang sakit walaupun sehat lalu kemudian sakit misalnya lalu rencana pengembaliannya akan seperti apa untuk mengantisipasi di kemudian hari dan saat ini. Lalu kemudian saya membaca di halaman 6 dari Bapak Menteri Perhubungan ada open sit yang terjadi karena jama’ah meninggal dunia, mengundurkan diri dan juga alasan-alasan lain. Ada open sit sekitar 1014. Saya ingin mengetahui bagaimana kah sistem pengisian atau penggantian kuota bagi mereka yang tidak berangkat lalu dimanfaatkannya seperti apa, apakah langsung digantikan dengan yang dibawahnya atau seperti apa barangkali ini bisa dijawab oleh Pak Menteri Agama. Kemudian yang sering juga saya lihat biasanya kalau berbicara tentang delay pesawat. Saya ingin tahu juga bagaimana sih, saya tidak tahu barangkali ini sebaiknya orang Garuda barangkali yang berbicara tapi barangkali Bapak Menteri bisa menyampaikan juga kepada pihak Garuda. Biasanya suka tampak sekali seperti orang yang kasihan banget gitu loh Pak kalau terjadi delay dan para jama’ah haji akan duduk-duduk dibawah dan apalagi mungki mereka sepuh terus tidur-tiduran dimana saja di emperan seperti yang uncivilized lah seperti itu. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana antisipasinya. Lalu kemudian untuk Bapak Menteri Agama, di halaman 11 saya melihat ada kendala yang dihadapi dalam penyediaan pemondokan di Mekah. Salah satunya adalah bahwa negara lain melakukan penyediaan akomodasi jama’ah haji dengan harga tawaran yang lebih tinggi. Barangkali bargaining posisinya, saya tidak melihat antisipasi dari Bapak dengan jajaran untuk bisa mengantisipasi kesulitan atau kendala pemondokan di Mekah itu dalam rancangan Bapak di halaman 18. Lalu bagaimana kah rencana rancangan Bapak, kebijakan yang akan Bapak ambil di Mekah karena saya yakin banyak sekali jama’ah haji Indonesia yang juga ingin tawaf setiap hari atau barangkali bahkan tiap jam shalat barangkali mereka ingin shalat tapi ternyata kendalanya pemondokannya jauh. Apalagi bagaimana mereka yang sudah sepuh. Itu saja, ringan dan lucu. Semoga saja bisa semakin membuat pelaksanaan haji kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Ya, berikutnya Pak Asli Chaidir. F-PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH) : Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Anggota Dewan DPR RI Komisi VIII, Yang saya hormati Pak Menteri Departemen Agama, Pak Menteri Perhubungan, dan Ibu Menteri Kesehatan yang saya hormati beserta seluruh staf yang hadir, Saya dari Dapil Sumatera Barat I dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Nama Asli Chaidir, nomor anggota 462. Ini saya adalah sudah kebagian agak belakang akan pertanyaan atau solusi. Semua yang dikemukakan oleh teman-teman adalah rata-rata hampir sama seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang sedikit saya ingin tentang waiting list yang telah sangat terjadi jauh berapa puluh tahun ini. Memang ini 45
adalah pesan dari konstituen kita sendiri-sendiri. Saya disini mungkin tidak mengajukan pertanyaan cuma saran karena ini adalah permintaan dari daerah yang saya wakili, kita berlakukan adil untuk tidak memberikan kepada yang telah berhaji untuk naik haji lagi baik reguler maupun yang khusus untuk lebih mengurangi kuota yang telah jauh yang sanga tidak memungkinka ini. Jadi ini mungkin dapat kita berikan semacam solusi bersama, keputusan bersama untuk supaya rakyat jama’ah kita atau masyarakat kita tidak merasa putus asa dalam untuk berniat untuk berhaji. Dan yang kedua, saya mendengar tadi dari paparan Pak Menteri Agama tentang tempat yang sangat jauh dari Mesjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itu saya mendengar tadi dari paparan Pak Menteri bahwa lambatnya keputusan-keputusan dari yang berkompeten. Sedangkan kita kan punya standar yang bisa kita tentukan bersama karena bagi masyarakat tersebut yang penting kenyamanan. Bagaimana pun kita mengganti dengan naik bis itu tidak bisa dapat memanfaatkannya dengan baik, ga bisa dia karena ga ngerti, jauh tempatnya juga dan kasihan karena memang kondisi jama’ah kita itu sudah banyak yang uzur. Jadi pahala kita bersama seandainya kita carikan solusi, kita tidak ambil tahun umpamanya 2015 baru kita tentukan anggarannya, apakah mungkin bisa kita tentukan tahun sebelumnya. Dana yang dikumpul banyak yang tersimpan. Mungkin bisa dengan satu kan itu juga kan dana dari jama’ah-jama’ah juga tersebut supaya kita lebih dahuluan mendapatkan tempat yang dekat dari mesjid tersebut karena kita sering bertanya kepada jama’ah-jama’ah mesjid yang contohnya yang mungkin dari Malaysia yaitu mengatakan mereka jauh sebelumnya sudah bayar sewanya dulu, dia sudah pilih tempat-tempat yang lebih dekat tersebut. Memang keluhan ini tidak nampak dari jama’ah kita karena jama’ah kita ini sudah dibekali dengan kesabaran dan keikhlasan, ini modal kita utama makanya selama ini tidak nampak keluar dia karena betul-betul ikhlas dan sabar menjalankan jama’ah. Tapi kita yang melihat dan bagi jama’ah-jama’ah yang pergi kasihan kita melihatnya gitu. Untuk itu kepada Pak Menteri, mungkin sesuatu gebrakan yang sangat maksimal supaya kita menjadi kenangan buat kita bersama pada periode sekarang begitu. Dari 20 tahun kita bisa tekan 4 tahun atau 5 tahun dulu gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi satu kenangan yang terbaik. Itu yang buat Pak Menteri. Buat Ibu Kesehatan, Ibu Menteri Kesehatan. Kita tahu tadi bahwa ada penyakit yang resiko tinggi. Nah, kita memang disini melihat petugas-petugas kesehatan ya mungkin petugasnya aji mumpung juga karena mengutamakan hajinya daripada petugasnya. Itu kebanyakan yang kita lihat. Jadi kalau bisa saran saya, apakah tidak bisa yang kita cari yang sudah haji saja supaya dia full melaksanakan tugasnya karena selama ini orang butuh perawatan tapi petugas tidak ada. Dan juga seperti tadi Ibu Kesehatan menyatakan tentang penyakit tensi. Penyakit hipertensi ini kan penyakit yang harus memakan obat setiap hari dan mungkin ini yang perlu kita sarankan kepada kita data mereka yang penyakit resiko tinggi itu, hipertensi itu karena kebanyakan penyakit itu yang banyak di Mekah itu. Nah, ini yang kita sosialisasi dan kita pembinaan pada jama’ah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan karena kawankawan sudah banyak tadi memberikan saran dan pertanyaan. Saya akhiri sampai disini. Mohon maaf. Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Ya, langsun saja berikutnya Pak Hidayat Nurwahid. F-PKS (DR. HM. HIDAYAT NURWAHID, MA) : 46
Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan Pimpinan yang saya hormati, dan Rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, dan Bapak Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Ibu Menteri Kesehatana beserta Seluruh jajarannya yang saya hormati, Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu Menteri, dan Rekan-rekan semuanya, Ini adalah Rapat Kerja pertama dengan Bapak dan Ibu Menteri di Komisi VIII. Dan saya kira mesagge-nya sangat jelas bahwa kita semuanya sesungguhnya ingin sejak dari awal rapat ini terselenggara karena kita sangat menyadari bahwa tugas-tugas kenegaraan semacam ini amat sangat mulia dan karenanya perlu kita sukseskan bersama sejak dari awal. Tapi sudah lah kita tahu apa yang terjadi, apa pula masalah dan kita masuk dan maju terus kedepan. Kalau pada sore hari ini rekan-rekan begitu bersemangat begitu semangat menyampaikan pertanyaan karena dalam konteks haji atau tentang haji atau tentang keseluruhan kita di DPR, kita tidak ingin main-main Pak. Kita ingin betul-betul demokrasi ini dipercaya oleh rakyat untuk kemudian pada akhirnya menghadirkan koreksi terhadap radikalisme dan segala hal yang kemudian menghadirkan kegalauan itu. Kalau dengan demokrasi yang baik menghadirkan hasil yang baik InsyaAllah akan muncul koreksi terhadap berbagai masalah. Khusus tentang haji, saya kira kawan-kawan juga sependapat dan Pak Menteri juga sependapat bahwa jama’ah haji Indonesia itu menjadi salah satu dari icon positif Indonesia di mata dunia. Dunia internasional begitu membanggakan Indonesia, mereka mengatakan wah jama’ah hajinya hebat, tertib, santun, begitu luar biasa. Jadi karenanya sudah sangat sewajarnya kalau kita menjaga keunggulan ini. Jadi suatu yang terus membawa kepada pembuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia itu hebat bukan mohon maaf isinya para tenaga kerja yang kemudian bisa menghadirkan permasalahan-permasalahan. Nah, diplomasi tentang kehajian ini mudah-mudahan akan bisa mengalahkan diplomasi terkait dengan tenaga kerja sebab kalau dihitung jumlah tenaga kerja atau visa untuk tenaga kerja yang ke Saudi dibanding dengan visa untuk jama’ah haji dan apalagi umroh masih jauh lebih banyak untuk visa haji dan umroh. Tapi kenapa kita tidak bisa merubah image di Timur Tengah sana bahwa kita ini bukan bangsa kelas TKI tapi kita bangsa kelas jama’ah haji dan jama’ah umroh. Nah, agar memang itu bisa terjaga inilah pentingnya peningkatan terus menerus terkait dengan bagaimana amanah melaksanakan yang terkait dengan haji dan kehajian ini. Itu saya kira poin yang penting untuk kita internalisasi bersama bahwa kita sedang akan melestarikan salah satu keunggulan Indonesia di mata dunia yaitu tentang jama’ah haji. Nomor dua kita alhamdulillah sedang merubah dari ongkos naik haji menjadi biaya penyeleggaraan ibadah haji. Dulu orang mengatakan kenapa ongkos naiknya terus ya karena istilahnya ongkos naik haji sekarang istilahnya tidak lagi ongkos naik haji tapi banyak orang masih menyebut bahwa ongkos haji di Indonesia masih begitu tinggi. Nah, ini mungkin kepada Pak Menteri Perhubungan yang beliau dikenal sukses dalam melakukan berbagai reformasi di Kementerian Perhubungan di perkereta-apian dan sebagainya. Salah satu komponen yang mungkin akan bisa 47
menghadirkan koreksi terhadap kemahalan ongkos adalah karena adanya yang disebut sebagai monopoli dalam hal ini adalah Garuda. Apakah tidak mungkin Kementerian Perhubungan dan Pak Menteri yang sangat tahu tentang bagaimana sesungguhnya keberadaan dari masing-masing maskapai itu kemudian dibuka sehingga terjadi kompetisi sehingga menghadirkan pelayanan yang lebih baik tapi sekaligus juga menghadirkan ongkos yang mungkin bisa ditekan. Dan mungkin dengan cara ini bertemu dengan apa yang diusulkan oleh kementerian atau tadi yang telah disampaikan bahwa ada wacana untuk mengurangi jumlah hari keberadaan di Saudi Arabia dari mungkin sekitar 40 hari menjadi bahkan mungkin 1 bulan pun sudah lama. Dengan tadi misalnya Pak Menteri sudah menyampaikan tentang dibuatnya satu jalur yaitu berangkat pada kloter pertama melalui Madinah langsung ke Madinah. Kloter kedua ya dari Madinah langsung pulang ke Indonesia. Itu akan semakin dimungkinkan kalau juga jenis dan atau jumlah pesawat yang akan mengangkut jama’ah haji semakin tersedia. Menurut saya itu menjadi bagian yang penting juga untuk bisa dipertimbangkan. Untuk Ibu Menteri Kesehatan mungkin agama terakhir pertanyaan saya. Untuk Ibu Menteri memang bab terkait dengan kesehatan itu menjadi bagian sangat dipentingkan dalam konteks syarat dan rukun haji karenanya saya ingin mendapatkan juga informasi sejauhmana persiapan terkait dengan pelayanan kesehatan sebelum jama’ah haji berangkat supaya kemudian mereka mempunyai wawasan kesehatan yang maksimal sehingga kemudian mereka bisa menjaga kesehatan diri mereka sebelum mereka nanti dibantu oleh rekan medis kita yang ada di lapangan. Berikutnya tadi rekan-rekan menyampaikan terkait dengan masalah imunisasi. Ya ini memang permasalahan klasik tapi saya kira perlu untuk segera ada penjelasannya yang menyelesaikan masalah. Memang kalau dalam bahasa fikihnya kalau ada kaidah adh dharuratu tubihul mahzurat, kalau darurat ya boleh. Tetapi masalahnya jama’ah haji juga tahu bahwa negara tetangga kita, Malaysia bisa menyediakan vaksin yang tidak berbasiskan gelatin, yang tidak berbasiskan unsur-unsur babi. Kalau benar Malaysia itu bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Itu lah yang disebutkan sebagai posisi tawar, posisi tawar Indonesia secara umum dan posisi tawar kementerian kita secara khusus terkait bagaimana kita bisa menyediakan segala yang terbaik untuk jama’ah haji kita. Sebab kalau kemudian mereka merasa ada syubhat karena akibat daripada imunisasi itu, ya dikhawatirkan doa mereka pun tidak agak ragu-ragu juga. Kalau do’a mereka ragu-ragu, jangan-jangan memang akhirnya tidak menjadi mabrur. Kalau mereka yakin bahwa mereka segala-galanya sudah serba halal, do’a mereka yakin mereka panjatkan dengan khusuk gitu ya, kalau makbul InsyaAllah Indonesia menjadi negeri yang betul-betul baldatun toyyibatun wa robbun ghofur jauh dari korupsi dan jauh dari segala masalah dan musibah dan itu menjadi hal penting. Nah, ini saya kira Ibu ini juga penting untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan mempertimbangkan dan bagaimana negara-negara OKI menyelesaikan permasalahan ini dan saya kira itu mekanismenya juga tetap dimungkinkan. Untuk Pak Menteri Agama yang harus saya sampaikan juga apresiasi terhadap beberapa inovasi yang tadi sudah disampaikan termasuk juga keinginan untuk tidak melakukan sentralisasi terkait dengan masalah pencetakan buku dan lain sebagainya. Dan saya kira bukan hanya buku saja Pak Menteri yang bisa disentralisasikan supaya kemudian mengurangi pembiayaan dan mengurangi beban pemikiran di tingkat kementerian misalnya terkait dengan seragam jama’ah haji, terkait dengan masalah tas dan lain sebagainya itu kan bisa disentralisasikan dan mengurangi beban pikiran, mengurangi beban fitnah juga, juga mengurangi dalam tanda kutip kemungkinan ongkos-ongkos yang tidak diperlukan. Ada hal yang pada periode yang lalu dilakukan dan saya kira bagus. Cuma saya belum dengar apakah sekarang sudah dilakukan lagi atau tidak yaitu melakukan survei penguasan jama’ah haji. Saya belum mendengar tadi Pak Menteri menyampaikan tentang hasil survei penguasan jama’ah haji. Survei ini dulu dilakukan pada zaman Pak sebelum Pak Menteri, Pak Surya Dharma Ali dilakukan dengan cara yang menurut kami waktu itu relatif bisa dijadikan pegangan karena yang melibatkan stakeholder yang beragam-ragam sehingga dengan demikian ini juga bagian dari cara untuk 48
bagaimana kita melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan amanah penyelenggaraan ibadah haji. Dan kalau dulu hanya melibatkan para jama’ah, bagus saja kalau survei ini pun juga melibatkan KBIH-KBIH yang tadi dikelola Pak Mudjahid maupun yang lain-lainnya supaya dengan demikian maka masukan-masukan untuk penyeleggaraan ibadah haji yang lebih baik selalu bisa dikerjakan secara lebih maksimal. Yang terakhir, saya yakin pada yang paling utama yang pada akhirnya kita semuanya berharap bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan manza hazawa zian fi sabilillah faqot roza’ siapapun yang menyiapkan mereka ingin berjuang maka dia pun sudah mendapatkan pahala orang yang berjuang. Jadi mudah-mudahan dengan niatan itu kalau kita mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji dengan sangat baik sekalipun kita tidak berangkat haji mudah-mudahan dapat pahalanya juga. Wallahulmuafiq illa atwami toriq wa huwal hadi lasyawa itsabil Nasrun minallahi wa fathon qarib wa basyiril sobirin, Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Ini begitu saya lihat ke belakang, berubah lagi salamnya kan. Berikutnya Pak Kuswiyanto. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si) : Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, seluruh Pimpinan Komisi VIII, Bapak dan Ibu Anggota Komisi VIII, Bapak dan Ibu Menteri yang saya hormati, dan Seluruh rombongna yang hadir pada kesempatan ini, Saya ingin menyampaikan yang ringan-ringan. Sebelumya perkenalan, Kuswiyanto, Dapil Bojonegoro, Tuban dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Saya ingin menyampaikan yang ringan-ringan saja. Yang pertama, barangkali kita bersepakat yang disampaikan oleh Bu Menteri Kesehatan terhadap kawan jama’ah haji yang rentan, yang beresiko tinggi, menurut saya kita harus sama-sama bersepakat bagaimana kira-kira mensikapi baik yang kuning, hijau, maupun yang merah tadi sehingga betul-betul jelas sehingga resiko ini semakin diperkecil. Kemudian yang kedua untuk Pak Menteri Perhubungan, saya tidak tahu nanti bagaimana komunikasinya dengan Garuda. Yang kita tahu mohon maaf baik kedatangan maupun kepulangan ini sering kali luar biasa molornya dan ini akan menyebabkan terlantarnya penjemputan segala macam bahkan itu kan sampai berhari-hari. Barangkali bagaimana skemanya kedepan itu bisa diatasi dengan baik keterlambatan pemberangkatandan pemulangan. Kemudian yang berikutnya untuk Pak Menteri Agama, saya ingin sampaikan sekitar manajemen ibadah haji. Kalau saya buka yang sudah beredar di media sosila, ada catatan yang rawan dari KPK mumpung ini ada Inspektorat juga yang dari KPK. Yang pertama itu kan rawan soal manajemen yang tentu menjadi bagian termasuk di Komisi VIII belum jelasnya antara regulator, eksekutor, dan evaluator. Dan saya lihat dalam catatan itu ada 48 titik rawan. Barangkali saya yakin juga punya catatan-catatan itu karena ini pertemuan yang pertama barangkali kalau kita dipresentasikan oleh Pak Menteri Agama kira-kira kedepan langkah-langkah yang mau dibangun 49
dalam rangka membangun sebuah manajemen haji yang betul-betul melalui prospek kedepan sesuai dengan yang disampaikan oleh seluruh teman- teman tadi barangkali, kita tentu lebih senang sekali. Karena kalau saya membaca indeks integritas yang dari KPK, mulai tahun 2011, tahun 2014 ini kan Kementerian Agama belum termasuk yang menggembirakan. Barangkali ini menjadi bagian dari bagaimana kedepan ini betul-betul menjadi lebih baik. Yang kedua adalah sistem pendaftaran calon jama’ah haji. Saya kira banyak yang sudah menyampaikan. Tapi menurut saya harus ada beberapa terobosan kedepan ini. Barangkali kan juga termasuk MUI sudah menyampaikan misalnya soal dana talangan haji yang digulirkan oleh bank. Barangkali kalau kita mungkin diputus pada kesempatan ini tegas bahwa dana talangan haji yang dari bank itu barangkali bagaimana solusinya, apa tidak diperkenankan atau lain-lain? Yang berikutnya yang rentan nanti perlu ada evaluasi barangkali perlu berangkat atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah yang seringkali memang statemen yang disampaikan oleh Pak Menteri soal yang berangkat lebih dari 1 kali. Ini harus diputus di Komisi VIII ini. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pengelolaan keuangan haji. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Ini yang kita maksudkan bagaimana ada kreasi-kreasi. Saya diskusi sama beliau, saya yakin itu sudah dipikirkan juga baik yang ada di DAU maupun dana tabungan haji ini kan sudah mencapai 67 triliun yang kira-kira bunganya saja per tahunnya kan 1 triliun. Saya yakin dulu-dulu sudah ada pikiran misalnya Pak dibelikan pesawat sendiri kemudian nanti ketika selesai musim haji barangkali ada untuk pengangkut umroh dan lain-lain lah, apa untuk wisata religius dan lain-lain. Yang berikutnya barangkali kalau membeli pemondokan atau hotel mungkint terlalu mahal barangkali. Mungkin sewa yang dekat-deka sana selama 5 tahun. Ini barangkali kedepan ini perlu ada kreasi-kreasi, dengan demikian saya kira bisa memutus berbagai macam persoalan yang saya kira ini selalu kita hadapi setiap tahun kan kira-kira dari situ ke situ. Yang berikutnya soal travel. Travel ini kita kan juga sering dengar akan ditindak tegas oleh Kementerian Agama dan lain-lain. Selama ini kok kita belum pernah mendengar bagi travel nakal itu yang tadi saya setuju untuk diumumkan tetapi rata-rata yang kita tahu begitu sekarang diberhentikan besok kan membikin lagi biasakan kan gitu. Dan pemainnya kan orang-orang itu saja. Barangkali ini betul-betul ditertibkan padahal kalau kita melihat didalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 itu sebetulnya kan hukumannya kan cukup luar biasa, sanksinya cukup luar biasa. Tapi mohon maaf kita belum pernah mendengar sanksi yang betul-betul tegas dari Kementerian Agama. Lebihlebih yang seringkali dimasalahkan soal haji khusus, haji apa namanya haji plus kan itu seringkali menyisakan persoalan yang pasti ada selalu tidak berangkat dari tahun ke tahun. Barangkali mohon maaf ini pertanyaan yang ringan-ringan saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumussalam. Ini mau Magrib ini, ini ada 2 pertanyaan lagi. Saya langsung saja saya kira lebih cepat ya Pak Romo Rade Syafi’i. F-GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH, M.Hum) : Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. 50
Romo Syafi’i dari Dapil Sumut I. Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII, Bapak dan Ibu Menteri dan segenap rombongan yang sangat kami hormati, Untuk memudahkan, saya pertama yakin Bapak dan Ibu Menteri sepakat bahwa haji ini bagi kita adalah pelayahan, lebih kepada pelayanan ketimbang berupaya mencari keuntungan. Saya kira kita sepakat itu. Karena itu pertama saya mohon kepada Ibu Menteri Kesehatan agar tahun ini sudah keluar sertifikasi halal untuk serum yang akan disuntikkan kepada calon haji. Yang kedua karena haji untuk menyempurnakan rukun Islam rasanya agak aneh pas foto harus buka jilbab. Saya kira perlu ada instruksi bahwa untuk calon jama’ah haji perempuan ketika berfoto harus pakai jilbab walaupun mungkin selama ini tidak pakai jilbab dalam kesehariannya, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga tadi beberapa kawan sudah menyampaikan kita ini jadi agak malu gitu karena negara tetangga bisa biaya lebih murah tapi pelayanan lebih baik. Kira-kira apa kendalanya yang membuat kita tidak bisa dengan biaya lebih murah tapi pelayanan lebih baik, itu yang ketiga, Kemudian yang keempat, kemarin kecelakaan Air Asia, asuransinya berapa Ustadz? 1,2 milyar. Tadi kalau saya ga salah baca kalau dia meninggal kita disini cuma dapat 100 juta. Kenapa sih ini berbeda padahal sama-sama bayar ongkos, sama-sama naik pesawat? Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir. Kalau uang yang disimpan di bank ada jasanya bisa ga yang nunggu makin lama ongkosnya makin murah karena ada jasa dari uang yang disimpannya karena selama ini mau nunggu 20 tahun, 30 tahun itu sama saja ongkos yang dibebankan kepada dengan yang berangkatnya lebih cepat. Saya kira ini karena yang lain-lain sudah ditanyakan maka saya menyingkat pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Yang terakhir Ibu Ruskati. F-P.GERINDRA (DRA. HJ. RUSKATI ALI BAAL) : Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. Nama saya Ruskati dari Partai Gerindra, Dapil Sulawesi Barat. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Ibu Menteri Kesehatan, dan Bapak Menteri Perhubungan, Beserta jajarannya, Saya hanya menyampaikan kepada pesan dari jama’ah haji yang pulang dari haji. Yang pertama terkait dengan pemberangkatan ke Arafah dan Musdalifah. Tolong Pemerintah atau kementerian terkait menambah atau memperhatikan fasilitas bis yang biasa disediakan karena biasanya satu kloter itu 300 sampai 400 orang bis yang disediakan, disiapkan hanya 3 sampai 5 bis sehingga kita diatas bis desak-desakkan. Kadang orang tua itu biasanya kita dudukkan dulu, kita 51
berdiri berdesak-desakkan diatas bis biasanya kapasitas bis 30 kita naik 60 orang jadi berdiri di pintu dan dimana, misalnya kalau supirnya rem bisa jatuh. Jadi tolong pada Bapak Menteri diperhatikan seperti ini supaya kita seperti jama’ah dari negara lain itu nyaman, duduknya enak, apa kita cemburu melihatnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada Ibu Menteri Kesehatan. Sebelum berangkat kepada petugas haji dokter atau perawat supaya diberi pembekalan pelayanan, dia belajar pelayanan dia belajar senyum, belajar sabar menghadapi Lansia-lansia karena dia juga manusia yang perlu dihormati dan dia juga bisa beribadah dengan baik bilamana pesawat ini memberi pelayanan yang terbaik. Begitu saja Ibu Menteri dan Bapak Menteri. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik.
Bapak-bapak Menteri dan Ibu Menteri, Demikian tadi sudah kita dengarkan tanggapan dan respon dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Menteri untuk memberikan tanggapan balik. Ditengah-tengah kita ada Anggota baru Komisi VIII yang baru masuk ini yaitu Ibu Arzeti Bilbina, SE dari Fraksi Kebangkitan Bangsa jadi yang baju PKB ini, warna PKB ini. Jadi mudah-mudahan bisa memperkuat komposisi kita. Sebetulnya dari tadi saya memperkenalkan tapi tidak enak memotongmotong pertanyaan tadi itu. Besok-besok, InsyaAllah Ibu Arzeti akan bicara Bu ya. Baik. Bapak dan Ibu Menteri, Saya pikir begini supaya lebih arif bahwa nanti Komisi VIII habis Magrib sekitasr jam 19.00 atau 19.30 atau 19.15 kita akan ketemu lagi. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang agak tidak utama bahasa saya seperti itu nanti mungkin dijawab nanti. Tapi yang untuk yang utama-utama saja itu mungkin bisa dijawab sekarang termasuk juga Ibu Menteri dan Bapak Menteri yang utam-utama tadi itu kan bisa dipilah saya kira, dijawab saja. Selain itu yang sifatnya pendukung, pertanyaan-pertanyaan pendukung bisa menurut saya, saya tawarkan kepada kawan-kawan dijawab tertulis kepada Komisi VIII? Bagaimana? Setuju. Jadi supaya ini kita punya 15 menit lah. Jadi karena itu 15 menit, diambil 5 menit saya kira cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama. Khusus Menteri Agama karena memang bidang ini kita ini Pak mungkin bisa diperdalam lagi pada sesi yang berikutnya. Setuju ya? Kalau begitu kita beri kesempatan kepada Ibu Menteri Kesehatan untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Bu. MENTERI KESEHATAN RI: Terima kasih Pak Ketua dan para wakil ketua dan para anggota. Saya coba menjawab sekaligus karena pertanyaanya kurang lebih ada yang sama. 52
Mengenai petugas kesehatan, kami tegaskan petugas kesehatan yang dikirim bukan yang untuk naik haji. Jadi mereka itu sudah memang sejak tahun 2013, mereka adalah yang betul-betul bertugas dan tidak boleh untuk ikut naik haji dalam hal ini. Jadi memang tidak tapi pertanayan Bapak tadi sudah tidak ada mengatakan sebaiknya yang mau naik haji menjadi petugas ini menjadi terbalikbalik Pak. Tapi kami tegas yang bertugas bukan yang naik haji. Screening kita lakukan karena itu kita harapkan data ini sudah ada dari sejak semula dan kami akan memeriksa calon jama’ah haji ini baik mulai dari Puskesmas atau maksud saya tentu kesehatannya. Dan tadi dikatakan kalau hipertensi Pak, ya memang mereka harus diobati dan kalau mereka mempunyai obat-obat yang spesifik, mereka harus membawanya sendiri karena kami menyediakan obat tapi tidak tentu bisa sampai keseluruhan obat. Contoh obat hipertensi mungkin ada 10 atau 20, tentu kami membawa yang dasar. Dan obat-obatan walaupun Arab Saudi mengatakan tidak perlu membawa obat akan diberikan oleh mereka, kami tetap berupaya membawa obat dan kami sudah melihat sendiri, obat-obatan ini cukup banyak. Tetapi yang bagi spesifik ada contoh misalnya ternyata jama’ah haji dengan kanker dan dia minta obat kanker ya tentu kami tidak bisa menyediakan obat sampai se-detail itu. Tetapi obat-obat yang tadi kita list dari penyakit yang terbanyak yaitu kami sediakan. Nah, mengenai tentunya kategori nanti, apakah kategori itu bisa diperkenankan untuk naik haji apa tidak dengan resiko tinggi, saya kira ini harusnya kesepakatan kita semua bersama, tidak bisa dari Kementerian Kesehatan. Saya kira bisa kita katakan sehat tapi ternyata disana dia akan sudden death. Bisa dia kita katakan sakit tapi ternyata disana survei. Jadi dalam hal ini memang sulit untuk menjawab hal tersebut dan mungkin kaidah-kaidah agama yang mungkin mesti kita pakai. Kemudian mengenai jama’ah dengan diabetes mellitus dan kencing manis ini, ini cukup riskan karena begitu dia luka dan gula darahnya kebetulan naik ini memang menjadikan masalah dengan mendapatkan infeksi. Dan mengenai makanan haji dan makanan jama’ah, kami mencoba untuk mengajurkan kepada Kementerian Agama untuk memberikan khusus misalnya dengan diabetes atau hipertensi. Tapi saya bisa mengerti betapa sulitnya bayangkan 168 ribu orang kita harus berikan makanan dan memilah-milah mana yang diabetes, mana yang dia hipertensi dan sebagainya ini tidak mudah. Jadi saya kira ini memang tidak mudah dilakukan. Bapak maaf kalau Bapak bikin pesta perkawinan untuk 1000, 2000 orang saja kan kita juga ketar-ketir kalau ternyata mereka pulang dengan sakit perut berarti kita tidak benar untuk mendapatkan kateringnya. Ini katering sulit sekali dan kami juga bisa mengerti kalau datang terlambat itu karena penuh kendaraan yang kadang-kadang memang agak sulit untuk masuk. Kami terus terang secara pribadi, saya lebih senang mendapatkan makanan basi artinya saya tidak jadi makan tidak akan jadi diare daripada dimakan ternyata jadi diare dan itu akan menyulitkan petugas kami. Jadi barangkali kalau basi itu malah menyelamatkan kami, barangkali mudah-mudahan tapi mudah-mudahan yang Bapak kasih sekarang bukan yang basi ya Pak soalnya saya sudah telan semua ini. Kemudian dan kami mengajurkan bagi yang spesifik bawa obat sendiri, bagi yang spesifik. Kemudian tadi tentang vaksin. Vaksin kami, Pak Hidayat minta maaf saya, vaksin yang dari kami itu yang sudah halal Pak yang sudah dengan, hanya satu ini yang dari saya agak malah sedikit bingung kalau yang satu ini karena seolah-olah kita penunjukkan langsung. Ini yang halal Pak jadi memang sudah disosialisasikan yang halal. Minta maaf Pak malah yang di Malaysia terbuka Pak, semua juga boleh. Jadi memang kita minta yang sudah ada fatwanya bahwa ini memang sudah halal Pak. Kemudian makanan, minuman sudah. Bu Dessy tadi ya. Ibu mengatakan bagaimana kalau yang sudah sakit Bu. Sulit sekali Bu, Ibu bisa membayangkan seorang dengan strooke yang sudah tergeletak. Bagaimana kita harus membawa kembali dalam keadaan yang tentu resiko tinggi di kapal terbang itu juga beliau bisa akan hilang dalam hal ini. Dan syarat di kapal terbang tidak semua bisa boleh membawa dalam keadaan streching atau dalam keadaan tidur. Ini juga menjadi masalah buat kami dan sama sekali. Dan keluarganya umumnya sudah kembali karena tidak mungkin mereka untuk 53
tinggal selama itu di Arab Saudi. Jadi memang hal-hal ini lah yang membuat dan kita selalu memonitor masih ada petugas kami yang tinggal disana yang selalu memonitor. Kami hanya berhak untuk tinggal 3 bulan tapi beberapa yang lokal yang mungkin memonitor dalam hal ini. Kami juga sedih tentu melihatnya tetapi memang protab dari perhubungan juga tidak bisa sembarangan dalam hal ini dan kita juga cukup berat karena kalau otaknya sudah brain damage apa yang akan kita lakukan dan usianya sudah tua, lebih dari 80. Bahkan 1 kami titipkan di rumah petugas di Jedah di kantor urusan agama, sampai kami titipkan karena kalau di taruh di rumah sakit dan swasta itu kita harus bayar Bu dan kami menyediakan tenaga perawat yang masih juga. Ibu tenaga perawat saya rasa senyum kita tetap senyum Bu tapi kalau sudah agak kelewatan mungkin kita lama-lama jadi cembetut Bu jadi capek Bu bukan main kalau Ibu bisa lihat. Petugas kami kan terbatas ya Bu karena kuotanya juga tidak bisa banyak. Dan saya kira Ibu 2 perawat harus menghadapi orang-orang tua yang kita harus suapi satu demi satu Bu dan itu sudah sampai di selasar dan sebagainya. Dan saya diledek sama itu waktu itu ke tempat yang psikosis Bu. Ibu coba masuk saja ke ruangan itu, saya bilang kenapa mereka sampai dikerangkeng. Keamanan kita juga bisa dipitting, saya mati juga Bu nanti. Dan kemudian mereka tentu maaf buang air dan sebagainya, itu siapa yang ngurus Bu kalau bukan perawat. Ibu bisa bayangkan. Dan tadi ada yang mengatakan dokter berbeda dengan perawat, saya kira tidak Pak. Kami dokter yang datang itu adalah dokter yang memang kita minta dokter spesialis sekali pun juga kami sediakan, dokter penyakit dalam, dokter jantung yang betul-betul rizki ini akan datang dan mereka dengan ikhlas Pak untuk melakukan pekerjaan ini karena memang ini adalah pekerjaan yang kita minta bantuan betul. Kemudian juga mengenai penyakit khusus, infeksi, mengenai Ebola. Kami menanyakan kepada Kementerian Haji dan juga Dirjen Kementerian Kesehatan tidak diperkenankan warga yang berasal dari endemi Ebola untuk datang ke Arab Saudi. Jadi dari Nigeria, dari saya lupa, Seraleon, satu lagi apa ya itu tidak diperkenankan untuk ikut haji, kami alhamdulillah. Jadi artinya tidak ada penderita Ebola masuk ke Arab Saudi, kemudian dari Arab Saudi bisa menularkan untuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya Ebola itu bukan ya kontak langsung tapi terkena dari cairan. Ini sebenarnya kontaminasinya itu agak sukar. Tetapi kalau mers cold virus itu tidak bisa Bu dicegah, itu kayak flu jadi mau tidak mau saya kira kita juga mengatakan kalau pulang haji tidak kena batuk, pilek artinya kita seperti unta katanya. Jadi saya kira barangkali memang ini juga kita mengaharapkan masing-masing mungkin memakai masker dan sebagainya. Dan kami memantaunya setelah datang pun, kami masih bekerja karena kita harus memantau orang-orang yang datang dengan demam supaya tidak terjadi wabah mers cold virus ini. Kemudian tentang. KETUA RAPAT : Saya kira yang penting-penting saja, Bu. MENTERI KESEHATAN RI: Ya, vaksin meningitis gratis Bu ya. Jadi bukan bayar, tidak ada bayar. Vaksin meningitis ditanggung oleh negara tapi kalau vaksin flu itu memang tergantung dari jama’ah, mau atau tidak masing-masing. Jadi saya kira sudah Pak, masih ya sudah Pak. Vitamin Pak. Ya, Allah, Pak vitamin saja mesti dari Pemerintah. Orang mau sehat ya sendiri dong Pak, gitu beli vitamin sendiri. Mungkin kalau ga mau beli ya makan buah-buahan dan sayursayuran Pak. Jadi jangan semua itu Pemerintah suruh bayar Pak gitu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat, Pak. 54
KETUA RAPAT : Jadi kalau kita mendengar penjelasan Ibu Menteri ini, itu sama seperti pasien kita semua, kan. Jadi agak repot gitu kan maka saya yakin tidak akan ada respon balik, Bu nanti soalnya dianggap pasien semua nanti repot kan. Lanjut ke Pak Menteri Perhubungan. MENTERI PERHUBUNGAN RI: Izin Pak. Kami akan jawab ringkas yang lainnya kami kirim tertulis Pak sesuai arahan Bapak Pimpinan. Yang pertama, kami akan memberikan saran dan masukan kepada Kementerian Agama tentang cost untuk airlines-nya pak karena itu fungsi dari kami hanya memberikan saran. Kontrak airlines itu dilakukan antara Kementerian Agama seperti yang tahun lalu itu dengan Garuda dan Saudi. Sekiranya tadi ada usulan, Bapak ingin ini tidak dimonopoli oleh 2 dibuka terbuka, kami serahkan kepada Kementerian Agama, Pak kan proses pengadaannya di Kementerian Agama bukan di kami karena kami hanya regulator saja. Yang kedua, fungsi kami ini di bidang keselamatan penerbangan Pak. Jadi banyak masukan atau pertanyaan tadi dari Bapak dan Ibu sekalian, itu di bidang pelayanan. Jadi seperti juga ditanyakan mengenai kelambatan, penanganan misalnya harus nunggu di bandara dan sebagainya yang menurut kami untuk urusan haji tidak Pak. Itu hanya untuk umroh saja. Namun kalau misalnya ingin lebih jelas misalnya mengenai on time performance dan sebagainya, kami menyarankan dalam Raker berikutnya atau RDP dapat diundang Garuda dan Saudi Arabia Airlines, saya kira itu bagus dan juga diundang operator-operator bandara embarkasih sehingga ada masukan-masukan yang komprehensif untuk pelayanan karena ini kan sebenarnya peristiwa yang terjadi setiap tahun, kegiatan yang terjadi setiap tahun. Kalau kegiatan yang terjadi setiap tahun menurut pendapat kami sebaiknya dibuat standar Pak, dibuat standar operating procedure sehingga tidak berulang gitu kalau misalnya ada pelayanan yang kurang dan sebagainya, itu di sisi Indonesia. Mengenai recipable agreement tadi ditanyakan. Kita tidak perlu khawatir karena Saudi Arabia Airlines biasanya jauh lebih kecil resiprokalnya tidak 50:50 Pak. Mereka mungkin hanya 1/3 dan sebagainya. Kalau mengenai transportasi di darat, ini tidak dalam Tupoksi kami mohon maaf. Jadi kami serahkan Pak Menteri Agama untuk menjawab. Dan juga yang terakhir mengenai keterlambatan pemulangan. Kalau dari Saudi itu kami hanya bisa menyarankan saja karena ada manajemen slot penerbangan yang terpisah Pak. Memang ini tidak bisa intervensi antar negara. Jadi kami akan berikan masukan dan sebagainya supaya keterlambatannya makin kurang. Tapi saran kami sebaiknya memang Garuda, Saudi Arabian Airlines dan semua operator bandar embarkasih itu untuk diundang dalam Raker atau RDP atau Panja mengenai urusan ini. Demikian dari kami, Pak. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Pak Menteri Agama, nanti di qada atau bagaimana? Di jamak atau bagaimana jawabannya karena mungkin tanggung sekali kalau di. Oh, silakan. 55
WAKIL KETUA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-PG) : Mumpung Bapak .... hadir, Pak, Bapak saya kira sudah palang berprestasi Pak ya kan kita tahu ada Menteri Perhubungan yang ada legendaris. Kita tadi bicara tentang kualitas pelayanan. Coba Pak Menteri bicara satu lagi Pak tentang mengurangi lamanya haji disana dan faktor dominannya adalah tentang penambahan kekuatan armada, ya Pak ya itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Kayaknya Pak Menteri Perhubungan mau jawab langsung atau. Usul. MENTERI PERHUBUNGAN RI: Ya, baik Pak. Kalau itu nanti kami sampaikan Pak kalau usulan kami tampung, kami sampaikan. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Pak Menteri MENTERI AGAMA RI: Baik. Ada 25 yang memberikan tanggapan Anggota Komisi VIII. Ada saya mencatat ada 15 poin besaran setidak-tidaknya tapi dari 15 poin ini memang ada yang perlu penjelasan elaborasi yang cukup membutuhkan waktu misalnya bagaimana pengelolaan keuangan setoran dana awal jama’ah yang kemudian waktunya sampai puluhan tahun. Lalu kemudian akumulasinya dimana dan itu memerlukan elaborasi penjelasan. Oleh karenanya, bagian-bagian yang seperti ini saya akan sampaikan ketika nanti kita bicara khusus tentang BPIH nanti akan dilihat itu komponen ketika BPIH ditetapkan sekian ribu US Dollar itu untuk beli apa saja sehingga nanti kita tahu apakah benar ungkapan atau kesan selama ini yang ada di masyarakat bahwa Malaysia itu lebih murah daripada kita, kita akan buktikan nanti karena tidak benar sama sekali. Kami punya data, Malaysia itu biayanya $4.750. Jadi tidak benar kalau yang mengatakan Malaysia lebih murah sementara kita itu average-nya $3200, yang paling murah itu adalah Aceh itu $2.932,9 dan yang paling tinggi adalah Makassar embarkasih Makasar $3.471,9 per jama’ah. Kenapa setiap embarkasih beda? Karena memang lama terbangnya itu berbeda sehingga Garuda, Saudi Arabia menetapkan biaya yang tidak sama. Tapi yang detail-detail ini nanti ketika di Panja kita bisa leluasa untuk membicarakan hal ini. Nah, karenanya ada beberapa yang saya ingin tegaskan karena ini penting. Pertama menyangkut vaksin. Saya ingin tegaskan bahwa tidak benar ada vaksin yang masih menggunakan komponen yang berunsur dari binatang babi. Semua vaksin yang disuntikan kepada seluruh jama’ah haji kita adalah vaksin yang halal yang sudah dipantau dan mendapatkan persetujuan dari MUI. Ini 56
supaya jelas, supaya tidak ada kerisauan di kalangan jama’ah. Jadi 2014 seluruh vaksin itu adalah halal. Yang kedua, kaitannya dengan ini beberapa banyak sekali ini saya harus cepat-cepat ini. Dana talangan, tidak ada lagi dana talangan. Jadi kami sudah wanti-wanti betul kepada seluruh BPS bank penerima setoran kita untuk tidak membuka pelayanan dana pelayanan karena ini secara syar’i bertentangan itu. Ya, istito’ah itu bagi yang mampu. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalin, kami nanti dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan muzakar nasional semacam ya seminar atau apa lah kajian mendalam secara nasional untuk bisa mengurai makna dari Istito’ah ini. Tentu bidang kesehatan akan kita hadirkan karena ini menyangkut tadi itu risti jadi resiko tinggi Lansia dan sebagainya di kalangan ulama masih terjadi pro kontra dan itu juga direfleksikan oleh masyarakat kita bahwa apakah Lansia, mereka-mereka yang berisiko tinggi dari sisi kesehatan justru harus diprioritaskan atau justru harus dicegah karena kemudian nanti kalau dari sisi medis tentu dia punya indikator yang jelas bahwa orang dengan penyakit seperti ini, ini-ini sudah tidak mungkin. Dis-orientasi misalnya bagaimana mungkin diberangkatkan biasanya sudah tidak jelas ada dimana gitu. Apakah secara syar’i yang seperti ini, ini masih masuk kualifikasi istito’ah mampu sehingga kemudian masih tetap berkewajiban untuk berhaji. Jadi yang begini nanti akan kita dalami lagi. Tentu kami Pemerintah akan sangat mengikuti apa yang nanti dihasilkan dari kalangan ulama dan para pakar dibidangnya masing-masing tentu di bidang kesehatan. Nah, yang lain adalah terkait dengan tadi itu kerohiman dan sebagainya. Ini penting untuk kita mempunyai persepsi yang sama bahwa memang sejak 2014 kami menempuh kebijakan yang mudahmudahan ini tegas Pak bahwa tidak ada satu pun kuota haji yang digunakan oleh yang bukan jama’ah haji, ini clear kami. Jadi kami sudah menolak semua permintaan dari kalangan mana pun, saya tidak perlu sebut nama yang kaitannya dengan relasi, koneksi, hubungan baik sana-sini, dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Kenapa? Karena lagi-lagi ini keadilan. Yang mengantri itu sudah puluhan tahun. Persoalannya tidak hanya keadilan tapi secara hukum juga bermasalah. KPK sudah tegas menjadikan urutan pertama agar pemanfaatan kuota itu betul-betul taat hukum. Sekarang sedang didalami bagaimana penggunaan-penggunaan kuota yang tidak sesuai dengan aturannya itu karena ini secara hukum juga bermasalah. Oleh karenanya, mohon ini juga bisa dipahami bukan berarti kami tidak ingin membantu Bapak, Ibu sekalian tapi ya faktanya seperti itu karena juga secara hukum itu potensial untuk apa, untuk bermasalah. KETUA RAPAT : Pak Menteri, sebentar, ini menarik sebetulnya karena saya juga punya kasus yang sama dengan kawan-kawan itu khusus untuk yang ini karena yang dimaksud oleh kawan-kawan itu yang sudah terdaftar sebetulnya. Cuma mungkin karena sudah tua urutannya masih 10 tahun atau 7 tahun lagi. Nah, ini yang dimaksudkan berarti kan ini, nah itu mungkin yang perlu diperjelas supaya tegas juga Pak Menteri. Silakan. MENTERI AGAMA RI: Jadi ini juga kaitannya dengan pertanyaan Ibu Desy tadi itu Pak, bagaimana mekanisme prosedur penggunaan sisa kuota. Nah, di halaman 5 di laporan tertulis kami sebenarnya sudah diurai. Oleh karenanya, khusus yang terkait dengan Lansia mungkin ini bisa menjadi prioritas, sangat tergantung dari apakah secara medis itu masuk kepada bisa diberangkatkan atau tidak. Tapi memang Lansia sejak 2014 yang lalu itu memang menjadi prioritas untuk didahulukan. Jadi syaratnya juga dia harus mendaftar. Tidak ujug-ujug lalu masuk karena Lansia, lalu tidak mendaftar, lalu kemudian ini 57
yang perlu clear diantara kita. Ya, mahrom nanti kita perbincangkanlah yang mahrom nanti karena ini banyak sekali kaitannya nanti. Lalu tentang laporan keuangan tadi Pak Deding dan yang lain, kapan laporan keuangan haji 2014? Kami akan sampaikan pada Februari dan menurut kami itu tidak melanggar aturan karena selambat-lambatnya 3 bulan sejak pelaksanaan. Nah, pelaksanaan batas akhir haji 2014 itu adalah 5 November karena itu lah kloter terakhir dari seluruh jama’ah haji kita yang ada di tanah suci kembali ke tanah air. Jadi kami melihat dari batas akhirnya itu di terakhir jama’ah haji kita tiba kembali bahkan kalau tiba itu tanggal 6 Novembernya tapi 5 November itu batas akhir mereka meninggalkan tanah suci. Jadi itulah 5 Februari sehingga mudah-mudahan 4 Februari bisa kami sampaikan. Nah, lalu yang lain terkait dengan tadi dari Pak Fikri tadi misalnya bahwa Kementerian Agama berjanji untuk menurunkan biaya haji pemondokan dan sebagainya karena sudah bisa melakukan efisiensi untuk 2014 sejumlah 144 milyar. Jadi begini. Kenapa bisa efisiensi 144 milyar? Itu karena harga pemondokan di Madinah yang ditentukan antara Pemerintah dengan DPR sebesar 675 real per orang selama ada di Madinah, itu kemudian setelah kita negosiasi dengan majmu’ah dan sebagainya, realisasinya rata-rata adalah 585 real. Jadi ada selisih efisiensi disitu. Begitu juga ketika di Mekah. Ketika dipatok per jama’ah antara DPR dengan Pemerintah itu 4.995 real tapi kemudian implementasinya alhamdulillah bisa efisiensi hanya 4.885 real. Jadi selisih itu lah kemudian diakumulasi menjadi Rupiahnya 144 milyar. Dan itu sebenarnya tidak ada janji turun karena berapa BPIH itu sangat tergantung dari pembahasan kita bersama antara Pemerintah dengan DPR. Meskipun saya terus terang saja sangat risau karena ini kalau di Rupiah-kan tentu ini akan mengalami kenaikan potensi naik karena kurs Rupiah sekarang ini kan sangat melemah. Untuk perbandingan saja 2014 ketika ditentukan biaya itu kurs-nya itu adalah 10.500 tapi sekarang sudah diatas 12.000. Meskipun Dollar-nya bisa sama tapi ketika di-Rupiah-kan ya karena kita tidak bisa menentukan kurs itu. Lalu yang lain terkait dengan ya pemotongan honor-honor yang Ibu Ledia tadi sampaikan khusus untuk temus dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada pemontongan honor itu, semua petugas sama tapi untuk temus/tenaga musiman dibayarkan berdasarkan hari kerja karena mereka datang dari Kairo, dari Sudan, dari Yaman, dari negara-negara Timur Tengah,Pakistan dan lain sebagainya yang ketibaannya di Saudi itu berbeda-beda karena tidak bisa dipukul rata karenanya honor mereka ditentukan berdasarkan hari. Nah, karena hari tentu yang datangnya terlambat tidak bisa sama dengan yang mereka datangnya tepat waktu itu Bu dari sisi sehingga istilahnya itu bukan dipotong tapi ya itulah biaya yang dibayarkan berdasarkan hitungan hari itu. Lalu tentang buku-buku tadi dikatakan terlalu banyak dan sebagainya. Kementerian Agama hanya menerbitkan 2 buku saja, pertama yang agak tebal memang ini untuk informasi secara umum kepada calon jama’ah haji kita tidak hanya manasiknya tapi juga sejarah lalu penjelasan, apa faidah, apa fungsinya, apa kegunaannya dan lain sebagainya yang agak elaborate apa agak terjabarkan gitu. Tapi satu lagi buku yang sangat simpel yang biasanya dikalungkan di setiap jama’ah haji kita itu hanya berisi do’a-do’a saja, do’a tawaf, do’a sai, dan seterusnya gitu. Jadi hanya itu dan tidak ada yang lain dan semua buku itu disusun oleh tim yang merepresentasikan semua ulama, tidak hanya MUI tapi juga ormas-ormas Islam besar. Jadi itu sudah dibuat oleh ahlinya bukan oleh pemerintah. Jadi silakan kalau Anggota DPR ada yang merasa ingin menyempurnakan, tentu kami dengan senang hati membuka diri bagian-bagian mana saja secara detail yang harus dikoreksi sehingga itu bisa lebih baik. Tentu yang lain adalah terkait dengan survei kepuasan, tadi Pak Hidayat Nurwahid menanyakan. Betul, tahun lalu kita mengadakan survei penguasan kepada jama’ah dilakukan oleh BPS kita dan tahun ini juga oleh lembaga yang sama. Tahun lalu itu kepuasannya cukup ya alhamdulillah diatas 70% memuaskan kategorinya, yang tahun ini khusus yang 2014 tahun ini baru akan terbit pertengahan Februari nanti oleh BPS. Ya, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Yang lain adalah terkait dengan bagaimana menangani jama’ah haji yang non kuota. Ini untuk pengetahuan kita bersama jadi selain kuota resmi masing-masing negara yang diberikan oleh 58
Pemerintah Saudi berdasarkan ketentuan negara-negara OKI sepermil dari jumlah populasi muslim. Pemerintah Saudi juga memberikan visa kepada warga negara di negara-negara tertentu yang memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Arab Saudi yang ini istilahnya non kuota jadi di luar kuota resmi, diluar 168.800 visa yang merupakan visa resmi Indonesia, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan ribuan visa yang diberikan oleh mereka berdasarkan kewenangan mereka sepenuhnya. Jadi yang punya jasa baik dalam rangka menjaga hubungan kerjasama Indonesia-Saudi yang punya macammacam lah pertimbangannya karena ini langsung dari raja biasanya atau langsung dari Pemerintah Kementerian Haji disana. Yang kita tentu tidak punya kewenangan untuk mengelak atau apa karena itu memberikan visa itu kewenangan negara yang bersangkutan. Memang kami hanya sebatas memohon, menghimbau agar Pemerintah Arab Saudi juga menginformasikan kepada kita, Kementerian Agama siapa-siapa saja kah yang mendapatkan visa mujamalah, istilahnya itu, semacam hadiah begitu agar kalau ada apa-apa mereka, kami pun disana bisa memonitor melakukan hal-hal. Nah, ini lah yang selama ini kami tidak tahu persis berapa jumlahnya karena itu sudah dikeluar kewenangan kami tapi mudah-mudahan dengan hubungan baik, dengan lobi-lobi yang dibangun, mudah-mudahan ini akan bisa semakin membaik. Lalu kaitannya dengan akomodasi, lalu juga sebelum akomodasi, konsumsi katering yang sekali di Mekah, ini begini pertimbangannya tentu ini juga akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR tapi rencana kebijakan ini adalah karena kami menganggap bahwa di Madinah itu cukup efisien, tentu di Madinah itu semua jama’ah mengejar arbain jadi tidak ada waktu lagi untuk mencari makan apalagi masak sendiri gitu. Nah, di Mekah juga dalam rangka untuk meringankan beban jama’ah apalagi sekarang kecendrungan hotel-hotel di Mekah itu, hotel-hotel yang baru yang tidak ada lagi sarana masak-memasaknya. Tidak boleh memasang listrik apa alat masak listrik itu di kamarnya masing-masing atau tempat lain. Jadi memang sulit sekali, tidak seperti tahun-tahun yang lalu jama’ah haji kita ini sulit sekali memasak sendiri, boleh dikatakan sudah tidak bisa. Di sisi lain, mereka-mereka yang menjual hidangan di Mekah itu sudah semakin berkurang. Mukimin-mukimin kita yang biasanya membuka di emperan di jalan-jalan atau di lorong-lorong atau di depan itu sudah tidak boleh lagi oleh baladiyah, oleh Pemerintah Daerah Mekah lagi sehingga memang mereka dirazia, dilarang. Jadi jama’ah haji kita di Mekah dikondisi tertentu memang sulit mendapatkan makanan itu tapi bagi yang mudah-mudah mungkin gampang saja ke resto-resto yang tapi tidak semua pemondokan kita itu sekitarnya ada sarana restoran atau kafe seperti itu. Ada daerah-daerah itu yang memang sama sekali lingkungannya tidak ada restoran dan ini memang berdasarkan pengalaman kita 2014 banyak keluhan-keluhan khususnya mereka yang menempati pemondokan seperti itu. Itu lah kenapa kami ingin menempuh kebijakan sekali saja tapi ya sepenuhnya nanti. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek atau apa mencari keuntungan dan lain sebagainya. Untuk diketahui 15 real itu adalah sekali makan hanya di Armina, di Arafah dan Mina. Sementara di luar Armina di Madinah dan di bandara dan sebagainya itu hanya 12 real. Mengapa di Armina lebih tinggi 3 real? Karena memang untuk sarana masak-memasak dan mobilitas untuk mendistribusikan makanan itu lebih sulit di Arafah dan Mina. Tidak semua perusahaan katering bisa membuka itu. Itu hanya dikelola oleh muasasah saja di Arafah dan Mina sehingga harganya memang tidak bisa terelakkan mengalami 3 real lebih mahal daripada di tempat lain. Jadi dan itu perusahaan katering itu juga kita lelang terbuka. Jadi silakan saja bagi yang ingin masuk disana kita lelang disana juga pemondokan, kita transparan, silakan Bapak Ibu sekalian siapa pun anggota masyarakat yang punya hotel bagus memenuhi kriteria dengan harga penawaran berkompetisi pasti akan kita ambil karena itu menguntungkan. Jadi tidak ada lagi sama sekali ini, kita masa-masa lalu itu kita sudah akan jadi ini kita kompetisi terbuka saja. Nah, yang lain adalah terkait dengan ya, 10 menit ya. Waktunya tentu saya harus bisa membatasi diri tapi sekali lagi saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Hidayat Nurwahid bahwa saya 2 minggu yang lalu baru ketemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi, mereka secara tulus dan 59
terbuka memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Indonesia tentu ini bukan ujub atau riya tapi ini taadus bin nikmat bahwa dunia itu mengapresiasi penyelenggaraan haji kita di tengah-tengah masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Tentu kita juga harus sepenuhnya menyadari banyak hal yang harus kita sempurnakan tapi Menteri Haji bahkan mengatakan bahwa negara-negara lain harus berkiblat kepada Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita jaga dan kita pelihara agar bisa semakin baik dimasa-masa yang akan datang. Saya pikir ini Pimpinan, sebenarnya ini Pimpinan sebenarnya masih ada. KETUA RAPAT : Satu lagi Pak Menteri sebetulnya yang jangan sampai terlupakan yang soal KBIH itu tadi ada beberapa, saya kira itu penting. MENTERI AGAMA RI: Betul, KBIH ini sama sekali itu bukan musuh kami bahkan kami sangat-sangat terbantu dengan keberadaan KBIH, mohon jangan salah paham, salah mengerti. Hanya memang ketika para pembimbing KBIH ingin menggunakan kuota ini lagi-lagi kami mengalami dilema yang tidak sederhana. Lain soal kalau mereka mengisi menjadi calon jama’ah haji itu bisa menjadi mungkin kebijakan kita bisa diprioritaskan melalui itu. Tapi kalau lah itu juga dimungkinkan setidaknya ada 1068 KBIH yang terdaftar resmi se-Indonesia di Kementerian Agama. Kalau satu saja mereka diberikan apa kekhususan untuk me itu artinya akan mengurangi 1068 seats kuota yang itu merupakah hak jama’ah yang sudah antri belasan bahkan puluhan tahun, Sulawesi Selatan sudah 22 tahun, 23 tahun. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang tidak sederhana, belum lagi kalau ada kebijakan seperti itu maka akan tumbuh KBIH-KBIH lain yang juga minta diperlakukan sama dan ini juga tidak sederhana. Jadi mohon, kami juga berhak masukan dari teman-teman Bapak, Ibu sekalian bagaimana ini? Tapi tentu KBIH adalah sangat membantu kami selama ini dalam memberikan pemahaman manasik haji. Saya pikir itu. Saya tidak tahu apakah masih punya waktu tapi ini sudah. F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, M.Hum) : Pimpinan, ada sedikit yang belum terlewatkan Pak Menteri belum menyampaikan yang penjelasan dari daerah yang mengenai gagalnya tidak jadi berangkat karena meninggal. Kenapa uang itu lewat pakai peradilan untuk mengambilnya itu. KETUA RAPAT : Silakan Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Yang peradilan mungkin bermasalah tapi umumnya siklusnya begini. Bagi jama’ah yang kemudian dia gagal berangkat karena meninggal dunia, ahli warisnya bisa mengajukan ke kantor kementerian agama kabupaten kota dan kabupaten kota lalu diajukan ke provinsi dan provinsi ke pusat. Setelah pusat memverifikasi bahwa betul itu ahli waris yang bersangkutan maka pusat langsung mentransfer dana itu sepenuhnya tanpa dipotong apapun kepada ahli waris yang bersangkutan, langsung ke rekeningnya yang bersangkutan. Nah, kalau ada kasus ke pengadilan, saya tidak tahu kasusnya apa tentu ada persoalan apakah dari sisi hukum. Mohon nanti ditentukan saja Bu siapa namanya dan apa supaya tim kami bisa melacak kemudian bisa menindaklanjuti supaya lebih konkrit. 60
F-PDIP (DRS. SAMSU NIANG, M.PD) : Terima kasih Pak Menteri. Pak Ketua sedikit untuk closing ini. Terima kasih. Saya kira ini tadi saya belum mendapatkan gambaran secara khusus terkait mungkin nanti setelah ini baru bisa saya dapatkan gambaran mengenai pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Barangkali saya harus mempertegas terkait dengan MoU Garuda dengan Saudi Arabia Airlines ini perlu ditinjau ulang dalam rangka untuk mengantisipasi keterlambatan-keterlambatan jama’ah haji terkait dengan apa yang dikatakan tadi Saudara kita. Jadi olehnyaa itu barangkali ini menjadi penting buat kita di Komisi VIII dalam rangka untuk menjadi kesimpulan terkait tadi saya senang sekali Menteri Agama akan terbuka terkait tender-tender pemondokan, katering dan lain sebagainya, asurans, saya kira ini memang perlu dievaluasi dalam rangka untuk pelayanan haji kedepan. Saya kira itu saja, penekanan saja Pak Ketua. KETUA RAPAT : Apa mau ditanggapi Pak Menteri soal itu tender? F-PDIP (DRS. SAMSU NIANG, M.PD) : Atau nanti Pak Ketua kan masih dengan Menteri Agama. KETUA RAPAT : Atau nanti saja Pak Syamsu. Nanti jadi catatan Bapak itu kan dijadikan sebagai referensi untuk. Baik. Hadirin yang saya hormati, Tadi kita sudah saya kira hampir semua yang ada di forum ini yang memang memiliki wewenang itu sudah bicara. Lalu Bapak-bapak Menteri dan Ibu Menteri sudah memberikan jawaban tentu banyak hal yang mungkin belum terjawab secara baik lalu sudah ada kesepakatan akan dijawab secara tertulis, bagi yang belum terjawab. Lalu sebelum saya menutup rapat ini, saya akan membacakan dulu draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan 3 menteri : Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dari aspek pengorganisasian dan teknis pelaksanaan tahun 1435 Hijriyah atau 2014 miladiyah maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 Hijriyah atau 2014 miladiyah yang terselenggara dengan baik. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar segera 61
menyampaikan laporan pengelolaan keuangan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun 1435 Hijriyah atau 2014 miladiyah kepada Komisi VIII DPR RI. 2.
Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan agar menjadikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 Hijriyah, 2014 miladiyah sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan,dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah.
3.
Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah dengan memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut : - Untuk Menteri Agama RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi 1) Melakukan pengaturan distribusi kuota jama’ah haji hendaknya dilakukan secara adil dan transparan serta mempertimbangkan daftar tunggu jama’ah haji dengan memberikan alokasi khusus untuk jama’ah manula, mahrom dan pembimbing KBIH. Nanti kita minta tanggapan, saya bacakan saja dulu. 2) Memberdayakan secara optimal peran KBIH dan PIHK sebagai mitra Pemerintah dalam melakukan pelayanan dan bimbingan haji dengan penetapan standar dukungan alokasi kuota pembimbing, pengawasan dan akreditasi secara berkala. 3) Meningkatkan mutu pelayanan katering, perumahan, transportasi dan kesehatan terutama selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi mengingat pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat kekurangan. 4) Proses pengadaan perumahan, katering, dan transportasi untuk pelayanan jama’ah haji di Arab Saudi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan didasarkan pada kriteria yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. 5) Mempertimbangkan untuk menghentikan kebijakan dana talangan haji karena menyebabkan jumlah calon jama’ah haji yang masuk daftar tunggu semakin banyak. 6) Melakukan kajian terkait dengan kemungkinan untuk memberlakukan kegiatan pembatasan pendaftaran haji dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam. 7) Menyampaikan data jama’ah yang akan berangkat pada tahun lebih awal kepada Menteri Kesehatan untuk dilakukan persiapan pendampingan kesehatan. 8) Memastikan agar perusahaan katering dan pemondokan haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan DPR RI tahun 1435 Hijriyah, 2014 miladiyah tidak disertakan dalam proses seleksi penyelenggaraan haji 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah. - Untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia menindaklanjuti beberapa rekomendasi : 1) Meningkatkan standar dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan haji yang menjadi petugas kesehatan haji agar fokus memberikan pelayanan kepada jama’ah haji. 2) Meningkatkan cost konsistensi standar kesehatan dan memperketat pemeriksaan kesehatan calon jama’ah haji untuk memastikan kesehatan, keselamatan dan keamanan haji pada saat melaksanakan ibadah haji. 3) Memastikan kehalalan vaksin untuk calon jama’ah haji. - Untuk Menteri Perhubungan Republik Indonesia menindaklanjuti beberapa rekomendasi : 62
1) 2) 3) 4)
Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama RI untuk mengkaji besaran komponen biaya penerbangan haji agar direct cost biaya penyelenggaraan haji terkait penerbangan haji sehingga dapat diturunkan. Bersama dengan Kementerian Agama RI meningkatkan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan kepada jama’ah haji Indonesia. Melakukan perhitungan biaya penerbangan haji secara lebih cermat terutama untuk komponen-komponen yang paling dominan. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mempercepat pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1436 Hijriyah, 2015 miladiyah.
Saya minta pendapatnya F-PDIP (DRS. SAMSU NIANG, M.PD) : Pak Ketua, tadi itu di kesimpulan belum masuk itu peninjauan MoU Garuda dengan Arab Saudi Airlines, itu harus dikasih masuk Ketua. KETUA RAPAT : Yang lain? MENTERI KESEHATAN R.I (NILA DJUWITA F. MOELOEK) : Pak, mengenai poin 3 kesehatan Pak memastikan kehalalan vaksin oleh calon jama’ah haji oleh MUI Pak bukan oleh kami, Pak. KETUA RAPAT : Begitu. Memastikan kehalalan vaksi untuk calon jama’ah haji. Ya, tapi ini kan pada poin kesehatan tadi. Menurut saya begini, ini dihapus saja karena tadi Menteri Agama sudah menjelaskan beliau sudah menjamin halal. Kalau ada apa-apa tanggung jawabnya Lukman Hakim Syaifuddin, jadi bukan siapa-siapa kan begitu Pak Menteri ya. Saya kira dihapus saja. WAKIL KETUA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-PG) : Pak, dimasukkan saja Pak. Memastikan penggunaan vaksin yang telah dinyatakan halal oleh MUI mungkin begitu. KETUA RAPAT : Itu juga boleh. Saya kira sudah dicatat di belakang? WAKIL KETUA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-PG) : Mohon dicatat. Memastikan penggunaan vaksin yang telah dinyatakan halal oleh MUI. Di Menteri Kesehatan atau di Menteri Agama disimpannya? 63
KETUA RAPAT : Sama saja lah. .......... : Pak Ketua. Mohon izin. KETUA RAPAT : Silakan Pak. ............. : Yang untuk kami butir 3 itu telah melakukan perhitungan biaya haji itu merupakan kewenangan Kementerian Agama Pak. Kami hanya memberikan masukan struktur biaya yang wajar. Jadi tapi terpulang kepada semua karena KPA-nya di Kementerian Agama bukan di kami Pak. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Kalau kita ganti kalimatnya : Pak Menteri memberikan masukan tentang perhitungan biaya. ............. : Itu boleh Pak. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Tolong tenaga ahli di belakang itu memberikan masukan terkait perhitungan biaya. Yang lain, tadi Pak Syamsu belum masuk ini. Nah, Pak Menteri, sebentar MENTERI AGAMA RI: Ya, ada 2 poin. Pertama poin 1 dan poin 2 terkait dengan alokasi khusus. Kalau Manula dan mahrom itu sudah kita berlakukan di 2014. Jadi Manula dan mahrom itu prioritas untuk memanfaatkan sisa kuota. Tapi untuk pembimbing KBIH termasuk juga di butir nomor 2 ini dukungan alokasi kuota pembimbing secara khusus ini mohon kita dalami kembali karena implikasinya tidak sederhana ketika implementasinya di lapangan seperti apa karena ini implikasinya bisa. Jadi ini yang perlu kita dalami lagi. WAKIL KETUA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-PG) : 64
Izin Pak Ketua. Jadi Pak Menteri memang ini harus melakukan pembinaan terpadu Pak ya, bagian dari kebijakan terpadu. Sebagai contoh Pak, Bapak kan bisa memberikan kuota kepada haji khusus ya kan tapi haji khususnya adalah mereka yang berangkatnya lebih dari 40 orang gitu kan Pak ya. Saya kira ini juga masih bisa kepada KBIH tapi dengan catatan Pak, KBIH-nya sudah dibina dan diberi aturan semacam itu. Bisa saja dipegang kuota kepada ..... tapi KBIH-nya sudah diakreditasi dan hanya KBIH yang memberangkatkan lebih dari 40 misalnya semacam haji plus, gitu Pak. Jadi memang kalau dilihat sebagian-sebagian pasti memberatkan tapi ini harus merupakan bagian yang terpadu dari pembinaan KBIH. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Mau dijawab Pak Menteri atau kita kalau tidak dijawab berarti menerima? MENTERI AGAMA RI: Ya, karena memang nanti kami perlu dalami lagi dari sisi kami bagaimana implementasinya karena sebuah keputusan ini kalau sudah kita menjadi keputusan bersama ini kan mengikat harus dilaksanakan. Nah, kami perlu waktu untuk bagaimana simulasinya nanti karena ini jumlahnya sangat besar, ini akan mengurangi. KETUA RAPAT : Atau kalau begitu kita langsung ke poinnya saja. Saya sarankan begini. Jadi melakukan pengaturan distribusi kuota jama’ah haji hendaknya dilakukan secara transparan dan seterusnya dengan memberikan alokasi khusus untuk jama’ah manula dan mahrom serta mempertimbangkan kemungkinan penambahan kuota untuk pembimbing KBIH. Cocok ga Pak? Jadi saya kira itu ditambah itu. Itu disesuaikan dengan yang dibawah kalau ada yang KBIH dan PIHK, saya kira di. Usulan Pak Syamsu Niang, Pak Menteri. Pak Menteri, ini usulan Pak Syamsu Niang tadi, beliau ingin dimasukin poin disini tentang MoU dengan Garuda dan Saudi Arabia Airlines. MENTERI AGAMA RI: Ya, intinya semua rencana penyempurnaan dalam rangka perbaikan tentu kami setuju gitu loh. Jadi memperbaiki atau menyempurnakan MoU dan sebagainya tentu kami setuju. KETUA RAPAT : Dimasukkan saja di Kementerian Agamanya. F-PKS (DR. HM. HIDAYAT NURWAHID, MA) : Termasuk konteks ini Pak Ketua, terkait dengan masalah MoU Garuda dan Saudi Arabia Airlines tadi disampaikan juga untuk dalam konteks Indonesia bukan hanya Garuda, kemungkinan juga dibuka untuk maskapai yang lain yang memang memiliki syarat yang disampaikan dan mungkin bagus juga dijadikan bahan kajian. 65
Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Silakan Pak Menteri, ini Menteri Perhubungan. MENTERI PERHUBUNGAN RI: Mohon izin Pak memberikan masukan tentang keterbukaan pengadaan sarana transportasi. Ini sekiranya Bapak-bapak dan Ibu-ibu disini menugaskan Kementerian Agama untuk memasukkan supaya pengadaannya lebih terbuka, kami ingin beri tahu saja bahwa prosesnya itu bisa makan waktu setahun Pak karena ini harus ada resiprokal agreement yang dilakukan amandemen dengan Arab Saudi. Jadi kalau misalnya mandatnya sekarang, ya 2016 barus bisa dilakukan Pak, eksekusinya. Tapi kalau misalnya ditunda lagi ya mundur lagi Pak. Tapi masukan saja Pak dari segi teknis Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya,saya kira ini bagus ya, masukan dari Pak Menteri Perhubungan. Kita masukkan saja tapi berlakunya tahun depan. Tapi kalau tidak ditetapkan sekarang Pak Menteri jadi tidak berlaku lagi gitu. Jadi mesti harus ditetapkan sekarang supaya tahun depan tentang sarannya Pak Syamsu Niang itu bisa dilaksanakan. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi) : Izin, Pimpinan Maaf. Tadi kan dalam persepsi saya, Pak Menteri Agama mengatakan bahwa poin yang kedua, mohon maaf tolong diturunin. Tadi kan beliau menyatakan itu perlu pengkajian segala macam kemudian akhirnya dimasukkan mempertimbangkan penambahan kuota oleh Pimpinan. Berarti poin kedua ini dihilangkan atau bagaimana? KETUA RAPAT : Tetap karena mempertimbangkan. Itu mempertimbangkan itu artinya sekarang Menteri Agama dan jajarannya akan bekerja keras untuk mencari solusi bagaimana supaya itu ada. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi) : Maksud saya poin keduanya tidak ada yang mempertimbangkan tapi langsung memberdayakan takutnya tadi kelewat. Terima kasih. WAKIL KETUA (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-PG) : Saya kira pemberdayaannya tetap Pak ya, Pak Menteri ya? Pemberdayaan tetap hanya di kalimat berikutnya di baris ketiga, mohon ditambahkan disamakan mempertimbangkan alokasi kuota pembimbing. Begitu Pak Menteri? Saya kira pemberdayaan tetap kan Pak? MENTERI AGAMA RI: 66
Jadi untuk poin 2, usulan kami jadi setelah kata dalam melakukan pelayanan dan bimbingan haji dengan penetapan standar, sebelum dukungan itu dengan mempertimbangkan dan atau dengan diganti dan, dan mempertimbangkan dukungan alokasi. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi) : Kurang itu maksudnya Pak takut lupa nanti keburu ditanda tangan. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Desy. Ibu Desy ini kalau sudah bicara sejuk semua toh. Baik, yang lain sudah cukup Pak Romzi? F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI) : Baik Pak. Ini sekedar meluruskan dari Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi melakukan pengaturan distribusi kuota jama’ah haji hendaknya dilakukan kata hendaknya dilakukan dihapus saja supaya benar pengertiannya. Jadi melakukan pengaturan distribusi kuota jama’ah haji secara adil dan seterusnya karena kalau diulang lagi hendaknya itu ga nyambung kecuali ditambah kata dalam sebelumnya. Dalam melakukan pengaturan hendaknya baru bisa masuk. Hendaknya dilakukan itu dihapuskan. KETUA RAPAT : Ini EYD berarti. Baik. Sudah Pak Sodik? Kawan-kawan? Maka dengan ini kesimpulan rapat kita pada hari ini dapat kita terima ya? Saya ketok. (RAPAT : SETUJU) Baik. Apakah perlu ada kata akhir? Saya kira Pak Menteri sudah terlalu tadi banyak penjelasan. Saya kira kata akhir kita lewati. Bapak Menteri dan Ibu Menteri yang kami hormati, Kami atas nama Komisi VIII DPR RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadirannya di Rapat Kerja kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita laksanakan pada hari ini dapat ditindaklanjuti sehingga kualitas pelayanan haji kita di tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan semakin baik. Pak Menteri Agama, Ibu Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Perhubungan,
67
Ada 168 ribu jama’ah haji kita yang akan berangkat, itu adalah rakyat Indonesia. Kami dari Komisi VIII ini menitipkan mereka kepada Bapak dan Ibu untuk diberikan pelayanan. Dengan demikian tugas kita ini InsyaAllah itu bisa bermakna baik sebagai bangsa dan negara dan juga InsyaAllah di mata Allah SWT. Dengan demikian bila tidak ada lagi yang ingin berbicara maka saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabil’alamin, rapat ini saya nyatakan ditutup. Wallahul muafiq illa atwami toriq. Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 20.15 WIB)
68
