PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI IV DPR-RI TANGGAL 14 Nopember 2007

Departemen Pertanian

PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI IV DPR-RI TANGGAL 14 Nopember 2007

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR-RI yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi– tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI yang ditengah-tengah kesibukan anggota dewan dapat mengangendakan Rapat Kerja tentang pembahasan Badan Layanan Umum (BLU) Departemen Pertanian dan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Propinsi Bali, Sulawesi Utara dan Riau. Sebelum kami menyampaikan uraian tentang usulan BLU Departemen Pertanian maka perkenankan kami secara ringkas menyampaikan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian karena aspek ini sangat berkaitan dengan BLU Departemen Pertanian.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR-RI yang Terhormat, Departemen Pertanian sebagai lembaga pelayanan publik saat ini mempunyai 12 unit eselon I yang membawahi 70 unit eselon II dan UPT yang ada di pusat dan di

Pidato Pengantar Menteri Pertanian pada Raker dengan Komisi IV DPR–RI, 14 November 2007

1


daerah dengan pegawai negeri sipil berjumlah 20.248 orang. Dengan kondisi seperti ini Departemen Pertanian merupakan salah satu Departemen yang tergolong cukup besar. Sebagai institusi pemerintah Departemen Pertanian melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan hampir seluruhnya dari anggaran pemerintah. Di lihat dari segi tugas pokok dan fungsi maka fungsi pelayanan yang diemban Departemen Pertanian meliputi : penyediaan informasi dan data, penyediaan teknologi, penyediaan benih dan bibit serta pembinaan.

Dari

pengalaman selama ini dirasakan bahwa seringkali pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dilakukan secara cepat karena adanya kendala birokrasi dan aturan pengelolaan keuangan negara yang sangat ketat dan mengikat sehingga terkesan di masyarakat pelayanan yang dilakukan tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Hal ini tentunya bertentangan dengan paradigma baru pelaksanaan pemerintahan yang dituntut lebih profesional, cepat, efisien, transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan ini, untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat maka pemerintah telah membolehkan untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum yang mana sesuai dengan pasal 1 butir 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan palayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisien. Undang undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR-RI yang terhormat, Melihat adanya peluang untuk pembentukan BLU ini maka Departemen Pertanian telah mengkaji kemungkinan beberapa unit kerja yang prioritas untuk dijadikan Badan Layanan Umum. Di antara unit kerja tersebut adalah UPT-UPT di bawah Direktorat Jenderal Peternakan yaitu: Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang untuk pelayanan mani beku ternak (cement), Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk pelayanan mani beku (cement), Pusat Veterineria Farma Surabaya untuk pelayanan obat-obatan hewan, dan Balai Besar Pembibitan Ternak Pidato Pengantar Menteri Pertanian pada Raker dengan Komisi IV DPR–RI, 14 November 2007

2


Unggul Sapi Perah Batu Raden untuk pelayanan bibit ternak unggul. Saat ini dokumen pendukung yang diperlukan sedang dikumpulkan yang selanjutnya akan diajukan ke Menpan dan Menteri Keuangan. Di samping UPT-UPT di bawah Ditjen Peternakan, saat ini telah diupayakan penjajagan dan kajian secara seksama untuk pembentukan PPK-BLU di instansi lain lingkup Departemen Pertanian. Di antaranya adalah di Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) yang bernaung di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta di Pusat Pembiayaan Pertanian, yang merupakan salah satu eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Terwujudnya BLU di lingkup Departemen Pertanian dipandang memiliki arti yang strategis di masa mendatang, terutama dalam upaya: (1) meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan, (2) membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani; (3) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian; (4) merumuskan kebijakan pembiayaan yang mudah diakses masyarakat; dan (5) merancang pembiayaan pembangunan yang lebih meprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pendukungnya. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari para anggota komisi IV yang terhormat dalam proses pembentukan BLU ini.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR-RI yang Terhormat, Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Bali dikemukakan bahwa sektor pariwisata, disamping sektor pertanian dan industri kecilmenengah menjadi prioritas pembangunan. Departemen Pertanian sependapat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi di Provinsi Bali dengan berbasis pada budaya dan pertanian.

Dengan

demikian, pengembangan pertanian selalu berjalan seiring dengan sektor prioritas lainnya dalam kerangka pembangunan ekonomi secara menyeluruh di Provinsi Bali. Salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan usahatani pangan dan hortikultura adalah sempitnya kepemilikan lahan. Namun demikian, produktivitas usahatani

masih

dapat

ditingkatkan

melalui

perbaikan

teknologi

misalnya:

penggunaan benih unggul bermutu (non hibrida atau hibrida, umur pendek), Pidato Pengantar Menteri Pertanian pada Raker dengan Komisi IV DPR–RI, 14 November 2007

3


pemupukan berimbang dan pengendalian OPT secara terpadu (Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya alam secara Terpadu). Untuk mendukung kegiatan usahatani, maka ketersediaan pupuk yang memadai memiliki peran yang signifikan. Dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani ditempuh melalui penerapan penyaluran pupuk dengan sistem pipa tertutup dengan menggunakan RDKK sejak tahun 2006, penetapan rayonisasi distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi, dan mengintensifkan pengawasan melalui Tim Pengawasan Pupuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan koordinasi dengan instansi penegak hukum. Departemen Pertanian sependapat dengan Komisi IV-DPR-RI dalam hal perlunya peningkatan penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan dan sifat fisik tanah serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik (buatan). Untuk itu, dalam tahun 2007 telah dilakukan kegiatan pemberian bantuan alat pembuat pupuk organik (Appo) sebanyak 5 unit, yang dialokasikan di 5 kabupaten (Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana dan Tabanan) serta pelatihannya. Kotoran

ternak

dapat

dimanfaatkan

sebagai

salah

satu

sumber

energi

alternatif/biogas dan sebagai penghasil pupuk organik. Pada tahun 2006, Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan telah memfasilitasi sebelas unit percontohan pengembangan program BATAMAS di 19 provinsi termasuk di Provinsi Bali. Selanjutnya, untuk tahun 2008 Departemen Pertanian meluncurkan suatu program, yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program ini merupakan wujud implementasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian. Program ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi di perdesaan, dimana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau lembaga petani lain menjadi

motor

utama

penggerak

di

wilayahnya,

dengan

tujuan

menumbuhkembangkan usaha agribisnis dan sekaligus meningkatkan kesempatan kerja serta menanggulangi kemiskinan di perdesaan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Bali dilakukan melalui penganekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan rumah tangga petani dan mengangkat citra makanan tradisional berbasis potensi sumberdaya wilayah. Penganekaragaman pangan lokal dilakukan melalui peningkatan peran aktif dalam Pidato Pengantar Menteri Pertanian pada Raker dengan Komisi IV DPR–RI, 14 November 2007

4


rangka pemberdayaan para pelaku agribisnis, serta peningkatan daya saing produk berdasarkan potensi dan sumberdaya lokal khususnya produk pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam rangka mengatasi hambatan dan kendala kesetersediaan pangan, Departemen Pertanian sependapat dengan Komisi IV DPR-RI tentang upaya pengendalian konversi lahan pertanian subur serta lahan perkebunan ke penggunaan non pertanian. Disamping itu, kondisi infrastruktur terutama irigasi juga terus diperbaiki melalui serangkaian program pengelolaan lahan dan air lingkup Departemen Pertanian serta melakukan upaya penanggulangan hama penyakit tanaman agar produksi dapat ditingkatkan. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR-RI yang Terhormat, Dari hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Utara, Departemen Pertanian sependapat dan memperhatikan serius terhadap bidang investasi daerah sektor pertanian seperti: Pembangunan jalan produksi pertanian, perbaikan irigasi dan pencetakan sawah baru, Bantuan benih padi dan jagung, Pengembangan Peremajaan Kelapa Dalam, Pengembangan Peternakan Rakyat, Bantuan Alat Pengering Cengkeh, Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman Pangan, Pembangunan sarana prasarana Balai Pelatihan Teknis Pertanian Provinsi, Pembentukan Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan RPH Babi di Kota Manado. Dalam pengembangan infrastruktur pertanian, Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Insfrastruktur terkait pengelolaan lahan dan air (pengembangan irigasi, jalan usahatani, dan perluasan areal) mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Kegiatan lainnya yaitu pengembangan peremajaan kelapa dalam, maka pada tahun 2008, Departemen Pertanian melalui Ditjen. Perkebunan mengalokasikan kegiatan dan pendanaan peremajaan Kelapa Dalam di Kabupaten Minahasa seluas 150 Ha dan Kabupaten Minahasa Utara seluas 150 Ha. Strategi pengembangan Kelapa Dalam di Sulawesi Utara ditempuh melalui: (1) Indentifikasi BPT dan Seleksi PIK, yang meliputi Eksplorasi plasma nutfah, identifikasi BPT (Blok Penghasil Tinggi) Pidato Pengantar Menteri Pertanian pada Raker dengan Komisi IV DPR–RI, 14 November 2007

5


dan seleksi PIK (Pohon Induk Kelapa), survai petani kelapa, pengentasan kemiskinan petani kelapa; (2) Pembangunan Kebun Induk. Dalam hal bantuan benih padi dan jagung, Departemen Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian menyediakan benih sumber bagi penangkar benih. Jenis benih yang digunakan oleh petani adalah benih sebar yang diproduksi oleh penangkar benih. Sedangkan manajemen bantuan benih bagi petani ditangani oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Bantuan benih di Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan produksi melalui penggunaan benih unggul bermutu baik benih padi maupun jagung hibrida. Terkait pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dialokasikan kegiatan pengamatan dan peramalan OPT, sosialisasi teknologi pengendalian OPT, penyebarlusan informasi iklim serta penyiapan bahan pengendali OPT bila terjadi serangan (out break), Penguatan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Brigade Proteksi, pengadaan peralatan dan sarana pengendalian OPT, pengadaan Tenaga Bantu Harian Lepas, serta pemasyarakatan PHT melalui SL PHT dan SL iklim. Dalam hal pengembangan Peternakan Rakyat, dan pengembangan RPH babi di kota Manado, maka Departemen Pertanian telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan kelompok tani ternak untuk menumbuhkan bisnis peternakan rakyat di pedesaan. Fasilitasi pemberdayaan kelompok peternak di propinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dengan jumlah penerima fasilitasi sebanyak 91 kelompok pada 9 Kab/kota dengan komoditi babi, ayam, dan sapi potong. Pengembangan RPH Babi di Kota Manado, Departemen Pertanian melalui

Ditjen PPHP (P2HP) direncanakan Pembangunan/ Rehabilitasi

nya pada tahun 2008. Terkait perlunya bantuan alat

pengering cengkeh,

perlu diinformasikan

bahwa alat pengering yang sudah berkembang di Departemen Pertanian yaitu pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian adalah untuk biji-bijian dan rimpang-rimpangan. Sedangkan untuk alat pengering cengkeh belum berkembang, namun secara teknologi telah mulai dikembangkan. Data instan mengenai kapasitas, harga alat, dan analisis ekonominya untuk alat pengering cengkeh ini belum ada.


6


Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR-RI yang Terhormat, Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI di Provinsi Riau, dikemukakan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Riau direncanakan upaya pengembangan dan peningkatan produksi padi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pertanian. Dalam hal pemanfaatan lahan yang belum optimal

untuk tanaman pangan di Provinsi Riau antara lain

terkait erat

dengan budaya masyarakat setempat, dimana pada umumnya petani di Propinsi Riau adalah petani pekebun dimana dalam pemeliharaan tidak seintensif tanaman pangan. Untuk memanfaatkan lahan lebih optimal dilakukan dengan unit-unit percontohan, pelatihan, studi banding. Sementara, terkait pengembangan produksi pangan khususnya di Kabupaten Siak-Provinsi Riau pada tahun 2008 akan dicanangkan pengembangan tanaman pangan (padi) di daerah/wilayah yang memiliki potensi, baik teknis maupun sosial ekonomi dan kelembagaan, sehingga terjadi saling mengisi antar kabupaten/provinsi. Departemen

Pertanian

melalui

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan

sependapat dengan Komisi IV DPR-RI terhadap perlunya usaha penumbuhan penangkar benih. Upaya pembinaan/penumbuhan penangkar benih tanaman pangan telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 yang lalu dilaksanakan program revitalisasi perbenihan, dengan kegiatan pokok antara lain penumbuhan/kelembagaan penangkar benih. Untuk tahun 2008 di Provinsi Riau direncanakan pemberdayaan penangkar benih di 7 kabupaten seluas 375 ha. Di sub sektor hortikultura, pengembangannya dilakukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura, dan dalam pelaksanaannya telah dipadukan dengan program yang didanai APBN dan didanai APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dengan upaya ini diharapkan mensinergikan potensi dan

upaya untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, yang akhirnya diharapkan juga mengurangi kemiskinan masyarakat tani. Pengembangan hortikultura juga mencakup di Kabupaten Siak dan Palalawan sejak tahun 2004. Pengembangan Terminal Agribisnis di Kota Dumai dirancang dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera (KAHS) yang telah dirintis semenjak tahun 2000. Dengan adanya terminal agribisnis ini dapat dipadukan dengan pengembangan sentra produksi dan pengembangan SubPidato Pengantar Menteri Pertanian pada Raker dengan Komisi IV DPR–RI, 14 November 2007

7


Terminal Agribisnis (STA) yang ada di beberapa sentra produksi hortikultura (terutama sayuran dan buah-buahan) di Sumatera. Pada tahun anggaran 2008, di kabupaten-kabupaten yang masih tertinggal di Provinsi Riau akan dikembangkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP). Melalui program ini akan didukung Bantuan Dana Penguatan Modal Usaha Produktif yang direncanakan sebesar 100 juta rupiah untuk setiap desa, yang pelaksanaanya akan selalu didampingi secara terus menerus oleh penyuluh dan supervisor. Di sisi lain, dalam implementasi pembangunan pertanian juga di dukung oleh pembangunan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian (irigasi, saprodi dsb). Pada TA. 2007 Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Insfrastruktur Pertanian mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, Pemerintah Pusat telah memprogramkan revitalisasi perkebunan khususnya untuk komoditas kakao, kelapa sawit dan karet yang sumber dananya berasal dari perbankan.

Program revitalisasi perkebunan tersebut merupakan

program yang utuh, yaitu pembiayaannya relatif murah dengan bunga ringan (10%) selama masa tenggang, sedangkan selisih bunga komersial ditanggung pemerintah, pembinaan kelompok dan penyuluhan difasilitasi oleh petugas-petugas perkebunan baik dari tingkat Pusat, Provinsi serta Kabupaten/ Kota. Untuk pemenuhan kebutuhan pupuk petani, telah dikembangkan pupuk organik dan pupuk organik plus seperti pupuk hayati, pupuk pembenah tanah. Untuk menjamin ketepatan waktu pendistribusian pupuk mulai dari produsen ke lini 1,2 dan 3, diperlukan pengawasan terhadap mutu dan efektifitasnya. Kebutuhan pupuk bersubsidi diperuntukan untuk perkebunan rakyat saja sedangkan untuk perkebunan besar negara maupun swasta pupuk non-subsidi. Dibidang peternakan, Provinsi Riau merencanakan untuk menjadikan sentra peternakan sapi untuk wilayah barat Indonesia. Untuk itu, diharapkan sharing pembiayaan pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara nasional pada tahun 2006 telah dilaksanakan pengadaan ternak sapi betina bunting Brahman Cross yang terealisasi sebanyak 1836 ekor di 9 Propinsi (Riau, Pidato Pengantar Menteri Pertanian pada Raker dengan Komisi IV DPR–RI, 14 November 2007

8


Sumbar, Lampung, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim) pada 25 kelompok.

Departemen Pertanian sependapat dengan Komisi IV DPR-RI untuk

menjadikan Propinsi Riau sebagai sentra peternakan sapi di wilayah Barat Indonesia.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR-RI yang Terhormat, Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci saya mohon agar Eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk menjelaskannya. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, saya mengucapkan terima kasih. Billahitaufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Menteri Pertanian RI,

ANTON APRIYANTONO


9

PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI IV DPR-RI TANGGAL 14 Nopember 2007

Recommend Documents