ARAHAN UMUM MENTERI PERTANIAN. Pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, Februari 2007

Departemen Pertanian

ARAHAN UMUM MENTERI PERTANIAN Pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, 27-28 Februari 2007

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, yang terhormat, Saudara Bupati/Walikota, Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersama menghadiri acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan. Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif para Gubernur se Kalimantan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang saya nilai sangat penting dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan daya saing pertanian Kalimantan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia pada Umumnya. Pertanian pilihan tepat untuk pilar ekonomi berbasis Desa Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, Paparan dari Saudara Gubernur tadi telah menunjukkan kepada kita semua bahwa pertanian merupakan pilihan tepat sebagai basis pertumbuhan wilayah dan kendaraan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sebagai salah satu sektor riil, sektor pertanian telah terbukti mampu menjadi penyelamat di masa krisis ekonomi, dan telah cukup berhasil dalam menyediakan kebutuhan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa. Namun demikian kita masih harus Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, 27-28 Februari 2007 .

1


bersungguh sungguh di dalam upaya untuk lebih mensejahterakan kehidupan kaum tani kita serta mengurangi ketimpangan sosial ekonomi desa-kota, struktural maupun spasial. Selain kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi tidak langsung melalui efek pengganda (multiplier effect) berupa keterkaitan input-output antar-industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian layak dijadikan andalan perekonomian.

Lebih jauh lagi, dalam konteks multifungsi sektor

pertanian berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, keragaman hayati dan keragaman sosial budaya di pedesaan. Dengan memperhatikan aspek multifungsi yang sulit diukur secara kuantitatif, maka investasi publik dalam sektor pertanian sesungguhnya memiliki tingkat pengembalian (rate of return) yang lebih tinggi lagi. Dalam rangka merealisasikan berbagai peran tadi, kita memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan lebih maju lagi.

Khusus wilayah Kalimantan, kita memiliki potensi dan

karakteristik yang unik yaitu : (a) potensi lahan masih relatif luas dibanding wilayah lainnya; (b) karakteristik agroekosistem yang dominan lahan kering dan pasang surut dapat menghasilkan sistem produksi dan komoditas yang berbeda pula; (c) letak geografis yang dekat dengan Malaysia, Brunei Darusalam dan Filipina memberikan peluang pasar yang lebih besar lagi. Pertanyaannya adalah strategi apa yang paling tepat kita gunakan untuk mempercepat pembangunan pertanian itu. Dari berbagai pengalaman pembangunan selama ini kita semakin yakin bahwa pembangunan pertanian itu haruslah dimulai dari Desa. Pemahaman ini bahkan sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Presiden di berbagai kesempatan. Apabila strategi pembangunan kita bertumpu di Desa maka persoalanpersoalan seperti urbanisasi serta ketimpangan sosial ekonomi, baik struktural maupun spasial, akan semakin mampu kita tekan. Demikian pula halnya dengan persoalan lingkungan hidup akan semakin mampu kita kelola dengan baik mengingat penduduk di Desa menjadi semakin sejahtera dan semakin membaik wawasannya. Dalam jangka menengah dan panjang maka perbaikan taraf hidup ini akan membuat bidang kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi semakin membaik pula, yang pada gilirannya memperbaiki Human Development Index bangsa kita. Dimulai dengan Penguasaan Data dan Informasi serta Partisipasi Masyarakat Dari mana kita mulai? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyusun perencanaan wilayah yang komprehensif dengan mengikutkan partisipasi komponen masyarakat dalam penyusunannya. Hal ini mengingat masyarakatlah yang lebih tahu apa sesungguhnya kebutuhan mereka. Membangun masyarakat di sebuah kawasan pertanian tentu saja harus dimulai dari penguasaan data dan informasi di masing-masing desa,

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, 27-28 Februari 2007 .

2


yaitu yang menyangkut kekuatan, kelemahan, kesempatan dan antisipasi terhadap ancaman dari sistem yang akan kita bangun. Bagaimana mungkin kita dapat merencanakan pembangunan pertanian dengan baik apabila kita tidak menguasai permasalahan fundamental yang menyebabkan sebuah Desa tertinggal, tidak menarik dan penduduknya miskin. Artinya, pengembangan data base pertanian ini harus kita bangun sesegera mungkin.

Misalnya : bagaimana kondisi infrastruktur pertaniannya

termasuk kelembagaan perbenihan, kelembagaan riset maupun kelembagaan pertanian lainnya, kondisi kelompok tani/gabungan kelompok taninya, sistem penyuluhannya termasuk perhatian kepada penyuluhnya, sistem pembiayaan pertaniannya, serta kondisi pasarnya. Lima hal inilah yang paling tidak perlu kita bedah sebelum menetukan strategi pembangunan pertanian di sebuah wilayah. Lima aspek ini saya sebut dengan PANCA YASA (five pilars of Development).

Master plan pembangunan pertanian sebagai dasar menyusun RKP dan DIPA Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, Setelah kita menguasai kondisi masyarakat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya, kondisi geografisnya baik dari sisi letak maupun bentuk topografinya, maka langkah berikut yang harus kita lakukan adalah membuat master plan pembangunan wilayah mulai dari master plan propinsi, kabupaten, kecamatan hingga Desa, serta menyusun Peta Jalan (Road Map) untuk mencapai visi yang disepakati di dalam master plan yang disusun. Tanpa master plan maka perencanaan tahunan yang kita tuangkan ke dalam DIPA akan menjadi parsial dan tidak utuh, dan seringkali menjadi tidak mengena sama sekali dan bahkan tidak menyentuh kepentingan kelompok sasaran atau masyarakat pertanian di Desa yang hendak kita bangun. Kita menyadari bahwa membangun pertanian membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, mengingat pertanian adalah sebuah pekerjaan yang sangat kompleks. Pertanian bukan semata-mata menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga masalah sosial budaya dan lingkungan hidup. Oleh karena itu kita harus memperhatikan tiga pilar ini : Ekonomi-Sosial Budaya-Lingkungan Hidup dalam menyusun strategi pembangunan pertanian di sebuah wilayah. Sebagai contoh, untuk memasukkan teknologi baru rekayasa genetika dalam dunia pertanian di suatu wilayah, maka diperlukan pencermatan apakah teknologi baru tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut? Sekali keseimbangan ekosistem terganggu maka akan timbul masalah baru yang tidak mudah mengatasinya. Munculnya Hama dan Penyakit tanaman atau hewan jenis baru, misalnya, akan sangat menyulitkan bertumbuhnya ekonomi pertanian di wilayah yang bersangkutan. Untuk mengambil contoh yang sudah kita fahami bersama Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, 27-28 Februari 2007 .

3


adalah pengalaman kita dalam proyek lahan gambut sejuta hektar. Kerusakan lingkungannya ternyata jauh melebihi manfaat ekonomi yang semula kita perkirakan sangat besar. Dari sisi manajemen, kita sudah faham bahwa pembangunan pertanian perlu memadukan fungsi-fungsi yang ada di berbagai sektor seperti : masalah pertanahan yang seringkali berkaitan dengan persyaratan agunan untuk memperoleh kredit perbankan, keuangan (fiskal dan moneter), perdagangan (price policies), perindustrian, perhubungan (sarana transportasi dan pelabuhan), pekerjaan umum (civil works), perkoperasian, dan sebagainya.

Juga

tata-hubungan

pemerintah,

pemerintah

provinsi

dengan

kabupaten/kota, legeslatif, serta masyarakat pertanian, kesemuanya perlu bahu membahu dan memiliki visi yang sama dalam mewujudkan “impian” pertanian yang menjadi cita-cita bersama dari masyarakat di suatu Desa atau wilayah pertanian. Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas di daerah mempunyai kapasitas untuk mengkoordinasikan berbagai instansi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya master plan dan road map diharapkan setiap lembaga/instansi di propinsi, kabupaten, kecamatan, desa menggunakan acuan tersebut sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan program pengembangan desa, yang mencerminkan kesatuan dan sinergi program pada lokasi yang sama. Artinya anggaran yang dituangkan didalam DIPA setiap instansi/lembaga harusnya merupakan turunan dari master plan dan roadmap yang telah disepakati. Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa untuk menyusun kebijakan dan program tersebut di atas, diperlukan upaya komunikasi yang intensif antarberbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan petani sebagai subyek pembangunan pertanian. Monitoring dan Evaluasi : mengukur capaian Pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan memerlukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan. Master Plan yang telah disusun bukanlah harga mati yang tabu untuk dirubah. Sebaliknya kapan saja dapat dilakukan revisi apabila diperlukan, asalkan dilakukan dengan metoda yang benar dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat, dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan internasional. Pengumpulan data dan informasi tentang ukuran-ukuran keberhasilan sangat penting kita miliki. Saat ini sangat jarang kita memiliki ukuran-ukuran ini. Data menyangkut produktivitas, harga komoditas, biaya usahatani yang dikaitkan dengan ongkos tenaga kerja dan harga input, pendapatan petani, sangat sulit kita peroleh dan kalu pun ada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, 27-28 Februari 2007 .

4


tingkat akurasinya masih sangat rendah. Oleh karena itu, saya meminta para Kepala Daerah juga memperhatikan betapa pentingnya memiliki ukuran2 ini guna menjadi alat untuk mengetahui samapai dimana sasaran-sasaran yang kita tetapkan dapat dicapai, dan apa yang menjadi kendala utama pencapaiannya. Primatani dan Desa Mandiri Pangan sebagai pilihan model terwujudnya Agropolitan Saudara-saudara yang saya hormati, Menyadari pentingnya Desa sebagai basis pembangunan pertanian, sejak tahun 2005 Departemen

Pertanian

mengembangkan

Program

Rintisan

dan

akselerasi

Pemasyarakatan Inovasi teknologi Pertanian yang disebut dengan program Prima Tani di 22 kabupaten. Pada tahun 2007, program ini telah diperluas meliputi 200 Desa di 200 Kabupaten dan 33 propinsi. Ini merupakan laboratorium Agribisnis dalam ukuran sesungguhnya yang dapat dijadikan Teladan bagi Daerah sekitarnya. Primatani merupakan model pembangunan pertanian tingkat desa. Program disusun secara partisipatif sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya komunikasi dan pertemuan dengan tokoh-tokoh petani dan tokoh masyarakat dilakukan secara intens, karena merekalah sesungguhnya yang benar-benar mengetahui kebutuhan mereka untuk tercapainya sasaran pembangunan pertanian itu. Berhasil atau tidaknya pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat di masing-masing sentra produksi. Model lainnya adalah Desa Mandiri Pangan. Pada tahun 2007 ini terdapat 200 Desa di seluruh Propinsi dan Kabupaten di Indonesia yang masuk dalam program ini. Sesuai dengan namanya maka masyarakat di Desa Mandiri Pangan akan mengerahkan semua potensi yang dimilikinya untuk mencapai tingkat kemandirian pangan yang andal. Saya berharap Saudara Gubernur dapat meninjau, mengisi dan mengkaji kelemahan dan kelebihan model pembangunan pertanian ini, dan dapat mengembangkannya di DesaDesa sekitarnya. Kumpulan-kumpulan dan gerakan-gerakan pembangunan yang dilakukan masyarakat di Desa-Desa pertanian ini pada akhirnya akan membentuk sebuah Agropolitan yang membentuk wajah pertanian wilayah yang bersangkutan. Dari

aspek

manajemen,

kita

memadukan

semua

potensi

yang

ada

semua

Departemen/Lembaga. Berbagai program dan kegiatan yang ada di berbagai Departemen yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kita gunakan untuk mengisi dan membentuk wujud pertanian modern yang kita cita-citakan. Desa menjadi titik masuk berbagai program dari berbagai Departemen/Lembaga.

Thailand telah berhasil

mengembangkan desanya dengan model OTOP (one tamboun one product), setiap Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, 27-28 Februari 2007 .

5


kecamatan mempunyai komoditas unggulan sesuai dengan potensinya. Demikian pula Korea Selatan dengan Gerakan Saemaul Undong-nya.

Jadi visi bersama kita

seharusnya adalah : SATU DESA-SATU PENYULUH-SATU PRODUK UNGGULAN. Dengan visi seperti ini maka perhatian kita menjadi fokus dan masyarakat di desa tersebut dengan mudah mencapai sebuah unit usaha yang memenuhi syarat skala ekonomis, efisien dan efektif yang berujung kepada pencapaian produktivitas, mutu hasil, kenaikan nilai tambah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa yang bersangkutan.

Strategi pembangunan infrastrukturnya pun menjadi lebih mengena

karena disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan dikembangkan. Sosialisasi kepada masyarakat dan peran pivotal penyuluh Saudara-saudara yang saya hormati, Apa yang sudah dipaparkan oleh saudara gubernur hendaknya dapat dilembagakan, dijadikan visi bersama baik oleh pemerintah, pelaku usaha, petani dan peternak maupun para peneliti, penyuluh dan akademisi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, langkahlangkah yang dituangkan saudara gubernur didalam cetak biru pembangunan wilayah itu perlu dituangkan dalam bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh masyarakat dan senantiasa kita sosialisasikan. Hal ini penting agar masyarakat tahu kemana dan apa yang bisa mereka kembangkan. Catatan penting lainnya yang perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana mengimplementasikan

rencana-rencana

yang

kita

susun,

bagaimana

strategi

menggerakannya, kapan momentum untuk menggerakkannya, dan yang paling penting adalah siapa yang akan menggerakkannya. Dari pengalaman kita selama ini, kita sadar bahwa petugas lapangan lah yang akhirnya menjadi andalan kita, karena merekalah yang berjuang paling depan berhadapan dengan para petani-peternak di Desa-Desa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya berharap saudara Gubernur, Bupati/Walikota dapat memperhatikan pengembangan sistem penyuluhan dan penyuluhnya. Kita sudah memiliki Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dapat dipedomani dalam membangun sistem penyuluhan dan penyuluhnya. Didalam Undangundang itu antara lain diatur tentang Badan Koordinasi Penyuluhan di Daerah. Lembaga ini saya yakini akan dapat mengangkat dan mempercepat laju pertumbuhan pertanian di daerah. Pilihan Kegiatan dan Program : manfaat langsung kepada masyarakat dan massal Saudara Gubernur dan Hadirin yang berbahagia,


6


Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira “menu” apa yang perlu kita sediakan bagi masyarakat agar pertanian itu bergerak dengan cepat dan dinamis? Jika kita hanya mengandalkan anggaran pemerintah tentu saja tidak akan cukup. Sebagai gambaran, anggaran Departemen Pertanian yang pad tahun 2004 dialokasikan Rp. 3,59 Trilyun, pada tahun 2007 ini telah meningkat hampir 2,5 kali lipat menjadi Rp. 8,79 Trilyun, dan jika kita gabungkan dengan DAK, anggarannya menjadi Rp. 10,23 Trilyun. Ini sebuah kenaikan yang luar biasa dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap upaya untuk melakukan Revitalisasi Pertanian. Anggaran sebesar ini, jika kita bagi ke 33 Propinsi dan 434 Kabupaten/Kota menjadi relatif kecil. Anggaran Propinsi berkisar antara Rp 20-100 milyar tergantung jumlah UPT Pusat dan UPT Daerah serta besaran cakupan peran pertaniannya. Sementara itu anggaran Kabupaten berkisar antara Rp. 109 juta (Kota) hingga Rp. 21,9 milyar. Pemerintah Propinsi di Kalimantan, misalnya, pada tahun 2007 ini memperoleh alokasi anggaran antara Rp. 88-171 milyar per Propinsi termasuk anggaran untuk Kabupaten/Kota di masing-masing Propinsi. Anggaran sejumlah tersebut tentu saja masih sangat jauh dari kebutuhan investasi pertanian di Daerah. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan kegiatan-kegiatan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, seperti program penjaminan perbankan (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian atau SP3) yang pada tahun 2007 berpotensi untuk menyediakan kredit pertanian hingga minimal Rp. 5 Trilyun, Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) yang juga dapat mengcover bunga kredit senilai sampai Rp. 4-5 Trilyun, Bantuan Uang Muka 25% untuk pengadaan Alsintan (BUMA), Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), LM3, BLM-LUEP dan sebagainya. Sebagaimana tahun 2006, pembangunan infrastruktur pengairan dan lahan yang sebagian besar memang merupakan tugas pemerintah, pada tahun 2007 ini dianggarkan hingga Rp. 1 Trilyun tersebar di berbagai Daerah, sebagian diantaranya berupa program padat karya (cash for work). Contoh Program besar yang juga disediakan untuk membantu langsung masyarakat adalah kegiatan penyediaan benih gratis bagi petani di berbagai sentra produksi pangan yang pada tahun 2007 ini dialokasikan sebesar Rp. 1,056 Trilyun. Berkaitan dengan ini, saya sangat terkesan ketika mendengar berita bahwa pemerintah salah satu kota di perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hingga Rp. 1 milyar per desa. Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama wilayah tersebut akan maju pesat. Fokus perhatian pemerintah : swasembada lima komoditas pangan Saudara-saudara peserta pertemuan yang saya hormati,


7


Kita sudah sama-sama memahami, bahwa fokus perhatian dan pilihan komoditas yang dikembangkan di masing-masing wilayah berbeda satu dengan lainnya. Di tingkat nasional, telah disepakati untuk mendorong dan mempertahankan swasembada atas lima komoditas pangan, yaitu : beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Dalam hal pangan karbohidrat beras, data produksi padi nasional menunjukkan bahwa komoditas ini telah mengalami surplus sejak tahun 2004. Oleh karena itu kebijakan pengembangan padi periode 2006-2010 diarahkan untuk mempertahankan swasembada secara berkelanjutan. Produksi jagung diharapkan mencapai swasembada pada tahun 2007. Untuk kedelai, sampai tahun 2010 difokuskan pada terpenuhinya 65 persen kebutuhan nasional dari produksi domestik. Swasembada kedelai ditargetkan baru akan dicapai pada tahun 2015. Untuk komoditas gula dan sapi potong, swasembada produksi diharapkan tercapai masing-masing pada tahun 2009 dan 2010. Masih berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan, Presiden RI telah memutuskan melalui Sidang Kabinet Terbatas di Departemen Pertanian pada tanggal 8 Januari 2007 untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) mulai tahun 2007. Melalui program aksi ini, kenaikan produksi beras harus mencapai minimal sebesar 2 juta ton atau setara dengan 3,5 juta ton gabah dengan kenaikan sekitar 5% dari produksi tahun 2006. Program ini tidak hanya merupakan tugas Departemen Pertanian tetapi akan melibatkan seluruh Departemen/Lembaga terkait, pemerintah daerah

di

propinsi

(stakeholders).

dan

kabupaten/kota

serta

seluruh

pemangku

kepentingan

Saya menyadari, tugas ini tidak ringan, memerlukan kerja keras dan

dukungan dari semua pihak. Namun kita yakin, program ini diharapkan akan mengatasi masalah pokok tentang ketahanan pangan, sekaligus memperluas kesempatan kerja dan menggerakan sektor riil di pedesaan. Dalam upaya merealisasikan target kenaikan produksi tersebut, Departemen Pertanian sedang berusaha agar musim tanam MaretSeptember 2007 menjadi musim untuk mencapai target produksi yang diharapkan. Target produksi pada musim tersebut harus diusahakan sekuat tenaga mengingat pada musim Januari-April 2007 keadaannya kurang menggembirakan, karena banyak terjadinya bencana, khususnya banjir. Upaya peningkatan produksi padi diiringi dengan beberapa program pendukung, antara lain penyediaan bantuan dan subsidi benih bermutu, subsidi pupuk, dan peningkatan produksi pupuk organik. Pada bidang lainnya Departemen Pertanian juga telah menyediakan berbagai bantuan yang mendukung peningkatan produksi, seperti bantuan permodalan, peningkatan efisiensi panen, LUEP, pembenahan kelembagaan pertanian, dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.


8


Revitalisasi Perkebunan : Devisa, Kesejahteraan Petani dan Lingkungan Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, Perkebunan telah menjadi andalan pertanian untuk menghasilkan devisa. Oleh karena itui pemerintah telah memprakarsai program revitalisasi perkebunan yang difokuskan pada tanaman kelapa sawit, kakao dan karet seluas 2 juta hektar. Revitalisasi perkebunan bertujuan untuk : 1) Meningkatkan kesempatan kerja, 2) Meningkatkan daya saing melalui pengembangan industri hilir berbasis perkebunan dan 3) Meningkatkan perekonomian nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal. Selain itu sebagai upaya mencari subsitusi sumber energi dari fosil (migas), pemerintah mengembangkan bahan baku bio-energi (jarak pagar) seluas 360.000 hektar dengan produksi 1,08 juta ton biji atau 270.000 ton minyak. Penanganan virus AI di peternakan Dalam kesempatan ini, saya ingin menyinggung secara ringkas permasalahan flu burung yang telah menyedot perhatian kita semua, terutama sejak virus ini mulai menyerang manusia dan telah menimbulkan korban, baik yang

diidentifikasi sebagai suspect flu

burung maupun jatuhnya korban meninggal. Wabah penyakit AI juga membahayakan masa depan industri perunggasan yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan sebagian masyarakat. Kita sangat prihatin dengan kondisi tersebut dan

telah bertekad

untuk

menangani permasalahan flu burung ini secara cepat, akurat, dan tuntas. Keseluruhan daerah yang tertular AI sejak Agustus 2003 hingga bulan

Januari 2007 adalah 30

provinsi, meliputi 228 kabupaten/kota. Jumlah kematian unggas akibat penyakit AI sejak akhir tahun 2003 hingga akhir tahun 2006 mencapai 11,3 juta ekor unggas dan kejadian pada manusia ditemukan sebanyak 82 kasus, meninggal (63 kasus). Oleh karena itu saya ingin menarik perhatian para Gubernur, Bupati dan Walikota kiranya pencegahan penyebararan virus AI ini dapat menjadi salah satu prioritas penanganan kita. Pengendalian penyakit AI pada unggas dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Strategis Nasional untuk pengendalian AI yaitu : (1) Surveilans dengan partisipasi masyarakat berupa pembentukan Local Disease Control Centre /LDCC, pelatihan dan pemberdayaan Participatory Disease Search/PDS (tim pelacak penyakit) dan Participatory Disease Response/PDR (tim respon cepat); (2) Vaksinasi; (3) Depopulasi dan kompensasi yang dilakukan dari tahun 2004 hingga tahun 2006 dengan total depopulasi 7,96 juta ekor (senilai Rp 18,2 milyar); (4) Dukungan peraturan; Gerakan TUMPAS AI dan surveilans terpadu kasus pada manusia dan unggas


(5)

dan (6)

9


Pemantauan dinamika virus untuk mengetahui mutasi yang terjadi terhadap virus AI yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, Saya kira saya harus mengakhiri sambutan saya ini, dan mengharapkan kita bisa lebih banyak berdiskusi dan melakukan pendalaman terhadap ide-ide besar yang telah disampaikan oleh para Gubernur tadi. Saya berharap apa yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur benar-benar dapat kita wujudkan segera di lapangan. Akhirnya, saya ingin mengingatkan kita semua tentang dua hal. Pertama, sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan APBN, saya berharap kiranya para Gubernur, Bupati, Walikota memperbaiki sistem pelaporan keuangan kita. Tahun lalu laporan keuangan kita masih dikategorikan kedalam kelompok disclaimer (tidak bisa dinilai) antara lain akibat laporan dari Daerah yang tidak lengkap, terlambat atau kurang memperoleh perhatian, dan seringkali antara laporan tentang APBN yang telah dibelanjakan tidak sesuai dengan catatan pertambahan asset pemerintah. Kedua, saya ingin mengingatkan bahwa sesuai jadual penyusunan perencanaan berdasarkan UU Sistem Perencanaan Nasional, bulan April ini kita sudah harus melaksanakan MUSRENBANG Pertanian tingkat Nasional. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Saudara Kepala Daerah sudah harus menyelesaikan MUSRENBANGTAN di tingkat Kabupaten dan Propinsi pada bulan Maret ini, agar kita tidak mengalami keterlambatan pada tahapan perencanaan Nasional berikutnya. Marilah kita bahu membahu dan dengan niat tulus, melaksanakan program-program yang telah kita sepakati. Semoga tekad dan kesungguhan kita untuk bekerja bersama-sama memajukan sektor pertanian, dapat menghasilkan visi pertanian Indonesia yang modern, dinamis, dan dikelola secara profesional oleh para petani kita yang telah banyak berjasa bagi penyediaan pangan dan devisa bagi bangsa. Atas perhatian saudara-saudara peserta pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menteri Pertanian,


10


ANTON APRIYANTONO


11

ARAHAN UMUM MENTERI PERTANIAN. Pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan Banjarmasin, Februari 2007

Recommend Documents