Analisis Kebijakan
1
Materi Pidato Pengantar Menteri Pertanian pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR-RI. Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPRRI, atas undangan rapat kerja hari ini yang membahas beberapa agenda yang meliputi: 1) Pembahasan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dan Bantuan Sosial, 2) Temuan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Propinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah, dan 3) Pembahasan beberapa permasalahan aktual yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dalam rapat kerja hari ini perkenankan saya terlebih dahulu menanggapi pertanyaan yang diajukan Komisi IV DPR-RI yang disampaikan kepada kami pada tanggal 20 Januari 2006. Selanjutnya, apabila diperlukan tambahan lebih rinci saya mohon izin agar para pejabat Eselon I kami diberi kesempatan untuk memberikan tambahan penjelasannya. Setelah menanggapi pertanyaan tersebut, kami akan menyampaikan penjelasan yang menyangkut DPM-LUEP, Skim pelayanan pembiayaan petani, tanggapan hasil kunjungan kerja serta beberapa hal penting lainnya. Secara lengkap laporan tertulisnya sudah kami siapkan dan sudah disampaikan ke masing-masing Anggota Dewan Komisi IV DPR-RI. Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi IV DPR-RI, dapat kami jelaskan bahwa, dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pertanian (RP) Departemen Pertanian telah dan sedang melaksanakan berbagai kebijakan yang meliputi: (a) pendayagunaan sumberdaya lahan pertanian; (b) revitalisasi penyuluhan pertanian; (c) pembiayaan pertanian; (d) pengembangan ekspor produk pertanian; (e) peningkatan ketahanan pangan; (f) akselerasi inovasi dan penerapan teknologi pertanian; dan (g) pengembangan produk baru pertanian. Dari sisi sumberdaya lahan, strategi dan kebijakan pertanian ke depan diarahkan untuk dapat memanfaatkan lahan terlantar secara optimal di 13 propinsi, pengendalian konversi lahan pertanian dan peningkatan luas penguasaan lahan oleh petani. Sementara itu, revitalisasi penyuluhan pertanian memfokuskan pada penataan kembali sistem penyuluhan pertanian yang dilakukan melalui: koordinasi antar instansi, konsultasi publik (pakar dan
2
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
stakeholder terkait) guna penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang Undang (RUU) Penyuluhan Pertanian dan pengaktifan kembali sistem penyuluhan pertanian terutama di daerah pengembangan pembiayaan pertanian diarahkan pada penyediaan berbagai skim kredit yang sesuai dengan karakteristik produk pertanian, terutama untuk usaha diluar kegiatan budidaya pertanian, yang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelakunya. Terkait dengan hal ini, akan terus diupayakan peningkatan kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan yang ada, dengan mempermudah prosedur penyaluran kredit. Strategi peningkatan ekspor akan ditempuh melalui peningkatan daya saing produksi dalam negeri dan peningkatan pangsa pasar ekspor. Peningkatan daya saing produksi dalam negeri ditempuh melalui pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian untuk mampu meningkatkan efisiensi melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan akses terhadap teknologi pengolahan hasil dan informasi pasar. Upaya peningkatan daya saing ini berkaitan erat dengan upaya pengurangan beban biaya produksi, seperti pungutan dan retribusi, kebijakan fiskal, perbaikan jalan usahatani dan infrastruktur pedesaan yang terkait dengan usaha pertanian. Dalam rangka peningkatan daya saing dan pengembangan produk baru pertanian, Departemen Pertanian telah menyusun “Road Map Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis untuk 17 Komoditas Unggulan. Selain itu ditumbuh kembangkan pula industri pengolahan hasil pertanian di pedesaan dengan meningkatkan volume, nilai dan keragaman produk olahan. Untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat upaya yang dilakukan diarahkan pada ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang lancar dan merata, dan konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri, peningkatan pengelolaan cadangan, serta impor untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan. Berkaitan dengan hal ini, kesungguhan pemerintah daerah dalam membangun lumbung pangan yang bertumpu pada pangan lokal menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pencapaian kemandirian pangan. Hal penting lainnnya dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing adalah ketersediaan teknologi tepat guna. Sejak tahun 2004 Departemen Pertanian telah menyusun kebijakan mengenai percepatan diseminasi/adopsi teknologi (PRIMA TANI) dan implementasinya telah dimulai pada tahun 2005 yang difokuskan di 14 propinsi meliputi tujuh sub agroekosistem. Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati. Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas dalam rangka penguatan modal para petani dan sekaligus memantapkan ketahanan pangan bagi masyarakat keluarga miskin Departemen Pertanian mengembangkan langkah nyata yang terus menerus disempurnakan melalui penyediaan dana penguatan modal bagi lembaga usaha ekonomi di pedesaan yang dikenal dengan nama DPM-LUEP.
Analisis Kebijakan
3
Berdasarkan evaluasi Badan Ketahanan Pangan ternyata dalam tiga tahun terakhir (2003-2005) pelaksanaan LUEP telah memberikan dampak positif antara lain: (a) meningkatnya harga gabah di wilayah LUEP, (b) tunggakan relatif rendah yaitu rata-rata 7 persen dari Rp.406,7 milyar dana yang dikucurkan selama tiga tahun tersebut, (c) adanya jaminan pasar bagi beras yang dihasilkan, (d) bertambahnya modal usaha LUEP yang pada akhirnya dapat membantu perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami kembali mengusulkan kiranya Program DPM-LUEP yang anggarannya telah disetujui DPR-RI sebesar Rp. 238,5 miliar untuk pembelian gabah petani dapat disetujui untuk dilanjutkan. Menanggapi pertanyaan tentang LUDM (Land Use Data Management), dapat saya jelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun Basis data Penggunaan Lahan Pertanian dan membangun sistem monitoring dan komunikasi elektronik antar instansi pusat dan daerah. Manfaat dari kegiatan tersebut diantaranya adalah: 1) memudahkan komunikasi data antar unit-unit kerja jajaran pertanian baik di pusat maupun di daerah, termasuk dalam pengiriman laporan dan dokumen lainnya, 2) dengan formulir elektronik akan memudahkan monitoring perkembangan produksi pangan dan hortikultura secara bulanan baik oleh dinas pertanian kabupaten, propinsi maupun di instansi pusat, 3) memudahkan pengkajian dalam estimasi dan prediksi produksi padi sawah serta kemungkinan perluasan cakupan basisdatanya, 4) melalui Sistem Informasi Geografi memungkinkan pengkajian dan pengembangan lebih lanjut akan pentingnya informasi persawahan yang ditayangkan dalam bentuk peta, 5) memudahkan petugas melanjutkan dan mengembangkan sendiri situs web daerahnya masing-masing secara lebih rinci sesuai dengan format yang ada. Kegiatan LUDM saat ini masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan sistem ini selesai tahun 2006 dan dapat diimplementasikan pada tahun 2007. Berkaitan dengan polemik yang terjadi pada akhir-akhir ini terutama tentang impor beras dapat disampaikan bahwa pengumpulan data khususnya data produksi, luas panen, dan produktivitas tanaman pangan dilakukan secara bersama antara Departemen Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan sistem cacah lengkap oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten di kecamatan (Mantri Tani) dan petugas BPS Kabupaten di kecamatan (Mantri Statistik). Pengolahan data dilakukan oleh BPS dan Dinas Pertanian Propinsi. Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut dibahas secara bersama antara Deptan dan BPS dan hasilnya diumumkan melalui rapat pleno penetapan angka produksi tanaman pangan di BPS. Oleh karena itu, untuk data produksi tanaman pangan, data yang tersaji adalah satu angka berdasarkan hasil pembahasan bersama. Dengan demikian, permasalahan perbedaan data stok beras kemungkinan besar lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan data konsumsi karena metode pengumpulan data konsumsi belum ada yang baku, sehingga beberapa instansi menggunakan model yang berbeda. Namun demikian, maka perbedaan data yang terjadi selama ini telah selesai dan diatasi bersama melalui berbagai cara, mulai dari penyamaan persepsi dan metodologi maupun perhitungan ulang yang dikoordinasikan baik oleh Dewan Ketahanan Pangan maupun Kantor Menko Perekonomian.
4
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang saya hormati, Tingkat Swasembada Beras akan dicapai dengan produksi nasional sebesar 90%, kekurangannya sebesar 10% dapat dilakukan melalui impor sebagaimana yang telah dibahas oleh Anggota Dewan baru-baru ini. Sebagai Negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka dan turut meratifikasi keberadaan WTO, maka ekspor dan impor adalah hal umum dan merupakan ciri ekonomi modern. Demikian pula pada beras, peristiwa ekspor dan imporpun adalah hal yang sangat wajar dan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Toleransi impor sebesar 10% dapat dibenarkan dan bisa saja terjadi bila kondisi iklim di dalam negeri sangat buruk, namun dalam prakteknya kita mampu memproduksi lebih besar sehingga impor dapat ditekan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV, yang saya hormati; Sebagaimana Saudara Anggota Dewan yang terhormat maklumi bahwa DPR-RI telah menyetujui penyediaan dana untuk mendukung pembiayaan pertanian yang dialokasikan di dalam anggaran Departemen Pertanian tahun 2006 pada Pos Bantuan Sosial sebesar Rp. 500 miliar. Melalui dana APBN yang dialokasikan pada pos tersebut, akan memudahkan bagi Departemen Pertanian membangun sistem pembiayaan yang dengan mudah dapat diakses oleh petani/peternak, yang pada umumnya tidak memiliki cash collateral sehingga seringkali tergantung kepada dana pihak ketiga yang biasanya mahal. Setelah dilakukan serangkaian diskusi dengan Departemen Keuangan, kami mengusulkan sistem pembiayaan sebagai berikut: 1. Dana sebesar Rp.500 miliar ditempatkan di perbankan sebagai dana dasar untuk penyediaan premi penjaminan atas pembiayaan/kredit yang disalurkan kepada petani sasaran oleh Bank Pelaksana. 2. Dalam pelaksanaan penjaminan, dana tersebut juga akan digunakan sebagai risk-sharing (bagi resiko) atas kredit petani dengan tingkat kelayakan yang belum memenuhi persyaratan bank. 3. Jasa giro sebesar 3% per tahun dari dana pada butir satu dapat diakumulasikan ke dalam pokok cadangan, atau dikembalikan ke negara sebagai PNBP. 4. Dari penempatan dana sebesar Rp.500 miliar tersebut, diharapkan kredit yang akan disalurkan kepada petani setara dengan nilai kredit tersalur Rp.1,6 triliun – Rp.2,5 triliun atau lebih tergantung kepada tingkat Non Performance Loan (NPL). 5. Dana sebesar Rp.500 miliar tersebut sudah mencakup pembayaran premi, cadangan klaim pemerintah apabila terjadi default kredit. Selanjutnya, kami berharap kiranya anggota Dewan dari Komisi IV DPR-RI dapat menerima dan memahami usulan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian ini agar dana yang sudah dialokasikan dapat segera dicairkan guna memutar roda perekonomian bidang pertanian di pedesaan.
Analisis Kebijakan
5
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang saya hormati, Mengenai hasil kunjungan Komisi IV ke tiga propinsi yaitu Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah saya telah membaca laporan tertulisnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV yang menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian di tiga propinsi tersebut. Berbagai temuan dan permasalahan yang dijumpai oleh Komisi IV selama kunjungan diantaranya adalah di Propinsi Sulawesi Tenggara: kurangnya sarana dan prasarana pertanian berupa irigasi, seringnya tanaman terserang hama dan penyakit, kekurangan pupuk, dan belum terkoordinirnya dengan baik pengolahan hasil pertanian. Di Propinsi Nusa Tenggara Timur: masalah kepastian pemilikan lahan, rendahnya kualitas SDM Pertanian, lemahnya penyerapan teknologi pertanian oleh petani, kelembagaan petani di pedesaan yang masih kurang (BPP), dan pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang belum optimal. Sedangkan di Propinsi Kalimantan Tengah: banyaknya lahan marginal yang tidak cocok untuk pengembangan agribisnis, terbatasnya infrastruktur pertanian (jalan usahatani), masih tingginya alih fungsi lahan, serangan OPT, dan sistem penyuluhan yang belum mantap. Terhadap temuan-temuan tersebut, saya sangat menghargai saran Anggota Dewan, bahwa pengembangan sarana dan prasarana pertanian khususnya irigasi pedesaan mendapatkan prioritas. Dengan telah terbentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air di Departemen Pertanian, kedepan pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan oleh petani Insya Allah dapat dilaksanakan lebih baik. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi dari institusi tersebut yaitu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan petani akan sarana pertanian melalui koordinasi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah. Masalah lahan marginal yang tidak cocok untuk pengembangan agribisnis yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah secara bertahap akan terus diupayakan pemanfaatannya melalui penerapan teknologi maju. Mengenai gangguan hama dan penyakit yang terjadi di Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah yang merugikan petani akan terus dicarikan pemecahannya termasuk meningkatkan pengawasan terhadap beberapa komoditas yang masuk ke wilayah Indonesia atau melalui perdagangan antar pulau yang diduga membawa hama penyakit. Terhadap kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini di Propinsi Sulawesi Tenggara, kami sangat memahami akan masalah tersebut. Dari hasil diskusi kami dengan beberapa produsen pupuk, hal tersebut lebih disebabkan oleh beberapa pabrik pupuk yang tidak berproduksi dalam kapasitas normal akibat tidak adanya pasokan gas sebagai bahan baku pupuk. Masalah tersebut, telah kami koordinasikan dengan instansi terkait. Disamping itu, telah pula diusulkan untuk mendapatkan tambahan subsidi melalui Departemen Keuangan. Untuk itu, sangat diharapkan dukungan Komisi IV untuk meyakinkan instansi terkait karena pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting.
6
Bab II. Rumusan dan Advokasi Arah Kebijakan Pertanian
Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta hadirin, yang saya hormati; Sesuai dengan strategi dan arah pembangunan pertanian, pananggulangan masalah pemilikan lahan dan alih fungsi lahan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah, akan terus dilakukan penataan melalui berbagai kebijakan. Dalam pada itu, terhadap rendahnya kualitas SDM pertanian dan belum optimalnya perangkat BPP yang ada di Propinsi NTT, Pemerintah akan terus melakukan peningkatkan baik kelembagaannya maupun SDMnya melalui revitalisasi penyuluhan pertanian. Rancangan Undang-Undangnya saat ini sedang disiapkan, bahkan draft akademisnya sudah siap untuk disampaikan ke DPR-RI. Nantinya melalui undang-undang tersebut diharapkan akan melahirkan sistem penyuluhan pertanian yang lebih baik. Mengenai pelaksanaan DPM-LUEP yang belum optimal, secara nasional strategi yang akan ditempuh adalah melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung katahanan pangan. Di daerah, rencana tindak yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi sistem penyediaan sarana produksi dan pengembangan jaringan permodalan. Dalam rangka percepatan Peningkatan Ketahanan Pangan rumah tangga baik dari aspek peningkatan produksi maupun akses pangan, maka pola pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Program DPM–LUEP akan mendapat perhatian yang lebih dan bukan hanya untuk komoditas utama padi tetapi dapat dikembangkan pada berbagai jenis pangan utama lainnya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang saya hormati. Situasi akhir-akhir ini yang mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak adalah kondisi pangan nasional baik yang berkaitan dengan ketersediaan, target swasembada pangan dan impor. Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dapat saya jelaskan bahwa, selama periode 2001-2005 secara umum pertumbuhan beberapa komoditas strategis yang merupakan bahan pangan sumber karbohidrat mengalami peningkatan: padi sebesar 1,71 persen, dan jagung 6,5 persen. Untuk sumber lemak dan protein nabati seperti kedelai pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 0,23 persen. Sementara itu sumber-sumber protein hewani mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan demikian, selama 5 tahun terakhir perkembangan produksi menunjukan peningkatan yang positif. Dengan kinerja tersebut diatas saya memandang bahwa, Dewan Ketahanan Pangan telah mampu membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan nasional. Dewan ini mengemban fungsi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan dan program ketahanan pangan baik lintas sektoral maupun lintas pelaku (pemerintah daerah dan masyarakat). Sesuai dengan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan membantu merumuskan kebijakan pemantapan ketahanan pangan nasional. Terkait dengan tugas dan fungsinya tersebut saya yakin bahwa target untuk mencapai swasembada pangan khususnya beras selama periode 2005 - 2025 akan dapat tercapai dengan peningkatan produksi padi rata-rata mencapai 0,85 persen dan produktivitas 0,85 persen serta peningkatan luas panen 0,31 persen pertahun. Pada tahun 2009 (jangka menengah) diharapkan produksi padi akan mencapai 56,68 juta ton, produktivitas 46,49 ku/ha dan luas panen 12,19 juta
Analisis Kebijakan
7
ha. Tahun 2025 (jangka panjang), produksi padi diharapkan mencapai 64,90 juta ton, produsktivitas 50,19 ku/ha dan luas panen 12,94 juta ha. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV, yang saya hormati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci saya mohon agar Eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk menanggapinya. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahitaufiq Wabarakatuh.
walhidayah,
Wassalamu’alaikum
Warahmatullahi
