KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 194/Kpts/KP.150/4/2002 TENTANG KOMISI PESTISIDA MENTERI PERTANIAN, Menimbang
: a. bahwa Komisi Pestisida dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/Kpts/OP/4/1970 yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/KP.150/ 7/1990; b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan alih tugas jabatan di lingkungan Departemen Pertanian dan instansi terkait, maka untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dipandang perlu mengatur kembali Komisi Pestisida;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
223
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; 9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/Men/1986 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/ 1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT. 210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 13. Keputusan Menteri PertanianNomor 99/Kpts/OT.210/ 2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT. 210/7/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/ 7/ 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida; Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Gajah Mada Nomor 25/P/KP/2001 tanggal 1 Juni 2001; 2. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 665.OT.01.12.2001 tanggal 23 Mei 2001; 3. Surat Fakultas kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor 01/K13.3/PM/2001 tanggal 1 Juni 2001; 4. Surat Menteri Kehutanan Nomor 955/Menhut-II/2001 tanggal 29 Juni 2001; 5. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor KH.01.08.2.2.3159. tanggal 21 Agustus 2001; 6. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/DJPD/I/2002 tanggal 3 Januari 2002; 7. Surat Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor KH.01.03.3.00145 tanggal 9 Januari 2002; 8. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup surat Nomor B-323/Deputi VI/3/2002 tanggal 4 Maret 2002; 9. Surat Direktur Jenderal PPM-PL, Departemen Kesehatan Nomor KP.00.03.3.79 tanggal 13 Maret 2002;
224
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Memberhentikan dengan hormat yang disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan tenaga yang diberikan selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam: 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 270/Kpts/ KP.150/4/95; 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/KP.150/ 12/96; 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/ KP.150/8/98; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1026/Kpts/KP.150/ 12/98; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/KP. 150/3/99; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 840/Kpts/KP. 440/7/99; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1072/Kpts/KP. 150/10/99; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 224/Kpts/KP. 150/4/2000; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 385/Kpts/KP.440/ 8/2000;
KEDUA
: Membentuk KOMISI PESTISIDA yang selanjutnya disebut Komisi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap : Direktur Jenderal Bina anggota Pertanian, Departemen Pertanian.
Sarana
Wakil Ketua merangkap anggota
: Deputi VI, Asisten Deputi urusan Ekosistem Darat pada Bidang Pelestarian Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Sekretaris I merangkap anggota
: Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
225
Sekretaris II merangkap anggota
: Kepala Sub Direktorat pendaftaran Pestisida, Direktorat jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
Anggota
: 1. Deputi Bidang Pengawasan produk Terapetik dan NAPZA, Badan POM. 2. Direktur pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM. 3. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. 4. Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian. 5. Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. 6. Kepala Biro Hukum dan Humas, Departemen Pertanian. 7. Direktur Konservasi Keanekaragaman hayati, Direktorat Jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan. 8. Direktur Bina Cipta Keserasian Lingkungan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi. 9. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 10. Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 11. Kepala Pusat penelitian Farmasi, Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan. 12. Direktur Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan.
226
13. Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang, Departemen Kesehatan. 14. Kepala Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, departemen Kesehatan. 15. Kepala balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. 16. Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar, Departemen Kelautan dan Perikanan. 17. Prof. Dr. Kasumbogo Untung; Pakar Pestisida, Universitas Gajah Mada. 18. Prof. Dr. Rudi Tarumingkeng; Pakar Pestisida, Institut Pertanian Bogor. 19. Drs. Janahar Murad; Pakar Pestisida. 20. Dr. Ir. Supadijo M; Pakar Pestisida. 21. Dr. Ir. J Soejitno; Pakar Pestisida. 22. Ir. Sasa Abdurachim; Pakar Pestisida. 23. Dr. Zulmiar Yanri, P.hd; Pakar Pestisida. 24. Dr. Santoso Kusumadinata; Pakar Pestisida. 25. Dr. Supriadi;Pakar Pestisida. KETIGA
: Komisi mempunyai tugas: a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri pertanian sebagai bahan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan di bidang pestisida; b. mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik di dalam maupun di luar Departemen Pertanian dalam perumusan, saran dan pertimbangan di bidang pestisida kepada Menteri Pertanian; c. melakukan evaluasi data/informasi dalam rangka pendaftaran pestisida; d. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian.
KEEMPAT
: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi, Ketua Komisi berwenang:
227
a. menetapkan tata kerja Komisi dengan memperhatikan kepentingan lembaga/instansi terkait; b. mengangkat dan memberhentikan anggota sekretariat dan Konsultan. KELIMA
: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.
KEENAM
: Dengan berlakunya Keputusan ini maka: 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/KP. 150/7/1990; 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 270/Kpts/KP. 150/4/1995; 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/KP. 150/12/1996; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP. 150/8/1998; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1026/Kpts/KP. 150/12/1998; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/KP. 150/3/1999; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 840/Kpts/KP. 440/7/1999; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1072/Kpts/KP. 150/10/1999; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 224/Kpts/KP. 150/4/2000; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 385/Kpts/KP. 440/8/2000; dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2002 MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.
228
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Kelautan dan Perikanan; 6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 9. Menteri Kehutanan; 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian; 12. Ketua Komisi Pestisida.
229
