Keputusan Menteri Pertanian No. 949 Tahun 1998 Tentang : Pestisida Terbatas Menteri Pertanian,
Menimbang : a. bahwa pestisida merupakan bahan yang banyak dibutuhkan masyarakat namun demikian pada umumnya merupakan bahan yang dapat berbahaya, sehingga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan kerugian terhadap manusia dan lingkungan hidup yang sekecil-kecilnya; b. bahwa pestisida yang mempunyai potensi bahaya tinggi terhadap manusia dan lingkungan hidup namun masih diperlukan dan belum ada alternatif penggantinya yang memadai, perlu dibatasi penggunaannya; c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pestisida Terbatas. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun1995;6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998; 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/Um/6/1973; 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/UM/9/1973; 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/TP.270/11/1984;12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/- 7/1985; 13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/KP.150/- 7/1990; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258/MENKES/PER/III/1992; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/4/94; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 270/Kpts/KP.150/4/95; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TP.270/6/96; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 934/Kpts/KP.150/10/97; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760/Kpts/TP.270/9/98. Memperhatikan : Pendapat Ketua Komisi Pestisida dalam suratnya nomor 2712/Kompes/98 tanggal 2 Desember 1998;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PESTISIDA TERBATAS. BAB I KETENTUAN UNUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud : 1. Pestisida terbatas adalah pestisida yang mempunyai sifat fisika kimia dan/atau karena daya racun, dinilai sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, namun masih diperlukan dan belum ada alternatif penggantinya yang memadai. 2. Sertifikat adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Tingkat I atau Pejabat Unit Kerja lain yang ditunjuknya yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat telah mengetahui dan menguasai tata cara penggunaan pestisida terbatas. 3. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat. 4. Persetujuan penggunaan pestisida terbatas yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pestisida adalah surat yang menyatakan bahwa pengguna tertentu diizinkan menggunakan pestisida terbatas tertentu. BAB II PERIZINAN Pasal 2 (1) Pestisida tertentu dikategorikan sebagai pestisida terbatas apabila memenuhi satu atau lebih kriteria-kriteria di bawah ini : - Berbentuk padat mempunyai nilai LD50 akut oral lebih kecil dari 50 mg/kg atau LD50 akut dermal lebih kecil dari 100 mg/kg, sedangkan untuk pestisida berbentuk cair mempunyai LD50 akut oral lebih kecil dari 200 mg/kg atau LD50 akut dermal lebih kecil dari 400 mg/kg. - Mempunyai LC50 akut inhalasi lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan. - Korosif terhadap mata, menyebabkan pengerutan kornea mata atau iritasi mata sampai 7 hari atau lebih, korosif atau iritasi terhadap kulit sampai 3 hari atau lebih. - Mempunyai indikasi karsinogenik, onkogenik, teratogenik, mutagenik.
(2)
(3) (4) (5) (6)
- Dapat merusak organ tubuh yang penting dan tidak dapat pulih seperti semula (irreversible). - Dalam penggunaan normal, meninggalkan residu dalam diet satwa liar mamalia yang terpapar sedemikian rupa sehingga residu tersebut lebih besar dari 1/5 LD50 akut oral mamalia atau meninggalkan residu dalam diet burung lebih besar dari 1/5 LC50 diet sub akut burung atau meninggalkan residu dalam lebih besar dari 1/10 LC50 akut untuk organisme air yang kemungkinan besar terpapar pestisida. Gejala keracunannya dapat tertunda atau tidak segera tampak (delayed effect). - Cara-cara aplikasinya tidak umum, yaitu memerlukan tenaga khusus, atau peralatan khusus, atau bahan khusus, atau teknik khusus. Pestisida tertentu dinilai dapat menjadi alternatif pengganti yang memadai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 apabila mempunyai tingkat bahaya yang lebih rendah tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan mempunyai kegunaan atau efikasi yang sama atau lebih baik, dan layak secara ekonomi. Penilaian terhadap pestisida sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Komisi Pestisida. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, didasarkan pada data dan informasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pestisida-pestisida sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai pestisida terbatas. Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal ini dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 3
(1) Setiap wadah dan pembungkus pestisida diberi label sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. (2) Label pestisida terbatas berwarna dasar jingga, pada label harus dicantumkan kalimat "Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat" ditulis dengan huruf yang mudah terbaca. Pasal 4 (1) Sarana dan cara dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida terbatas harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. (2) Ketentuan persyaratan keamanan dan kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Menteri Kesehatan dan/atau Menteri Tenaga Kerja dan/atau Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Pasal 5 (1) Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat. (2) Sertifikat dapat diberikan kepada orang yang telah lulus mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas yang diselenggarakan atau dikoordinasi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Tingkat I. (3) Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Tingkat I atau Pejabat Unit Kerja lain yang ditunjuknya, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemilik sertifikat. (4) Sertifikasi dan pelatihan penggunaan pestisida terbatas dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan atau disetujui oleh Komisi Pestisida. (5) Badan hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabila diaplikasikan oleh pegawainya yang telah memiliki sertifikat. (6) Persetujuan penggunaan pestisida terbatas yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pestisida sebelum ditetapkan Keputusan ini dapat berfungsi sama sebagai sertifikat. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 Pengawasan pestisida terbatas dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pasal 7 (1) Pemegang pendaftaran wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pestisida yang menjadi tanggungjawabnya serta mengambil langkah-langkah penanggulangan apabila terjadi penyimpangan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sendiri maupun bersama aparat pemerintah. BAB IV PELAPORAN
Pasal 8 (1) Pemegang pendaftaran pestisida terbatas wajib menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 (enam) bulan. (2) Mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pestisida tanpa mengurangi kewenangan instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V SANKSI Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II, BAB III dan BAB IV Keputusan ini dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dapat diberikan sanksi administratif sebagai berikut : a. Sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau penundaan pelayanan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Tingkat I atau Pejabat Unit Kerja lain yang ditunjuknya atay oleh Ketua Komisi Pestisida; b. Sanksi berupa pencabutan sertifikat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Tingkat I atau Pejabat Unit Kerja lain yang ditunjuknya; c. Sanksi berupa pencabutan pendaftaran dan izin ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian; (2) Pedoman tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, diatur lebih lanjut oleh Komisi Pestisida tanpa mengurangi kewenangan instansi lain yang terkait. (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat pula dikenakan sanksi yang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Pestisida yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Keputusan ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 4 dan Pasal 5 sejak berlakunya Keputusan ini. (2) Pestisida yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Keputusan ini, wajib
memenuhi ketentuan tentang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini. (3) Pestisida yang diubah statusnya dari pestisida untuk pengguna umum menjadi pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Keputusan ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini. BAB VII PENUTUP Pasal 11 Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pestisida yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, tetap berlaku. Pasal 12 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri. Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 3 Desember 1998 MENTERI PERTANIAN, ttd. PROF. DR. IR. SOLEH SOLAHUDDIN, M.SC
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; 2. MenteriNegara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Kesehatan; 6. Menteri Tenaga Kerja;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 9. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian; 11. Ketua Komisi Pestisida; 12. Para Pemegang Pendaftaran. Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949 Tahun 1998 Tanggal : 3 Desember 1998
Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 3 Desember 1998 MENTERI PERTANIAN, ttd. PROF. DR. IR. SOLEH SOLAHUDDIN, M.SC
__________________________________
