KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 182/Kpts/KP.150/3/2002 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ALAT DAN MESIN PERTANIAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 813/Kpts/KP.150/10/96 telah ditetapkan Komisi Nasional Mekanisasi Pertanian; b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Departemen telah terjadi alih tugas dan fungsi dalam penanganan pembinaan pengembangan alat dan mesin pertanian; c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan untuk meningkatkan serta mengefektifkan dalam pembinaan pengembangan alat dan mesin pertanian, dipandang perlu meninjau kembali Komisi Nasional Mekanisasi Pertanian. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 4157); 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT. 210/2/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Alat dan Mesin Pertanian, yang selanjutnya disebut Pokja Alsintan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Pengarah
: Dr. Ir. Ato Suprapto; Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
Ketua
: Dr. Bambang Prastowo; Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
Wakil Ketua : Ir. Achdiat Atmawinata; Direktur Industri Logam, Mesin dan Maritim, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sekretaris
: Ir. Wahyu Subandrio;
Kepala Su Direktorat Mutu Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian. Anggota
: 1. Dr.Ir. Endang D. Thohari, M.Sc; Direktur Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian. 2. Dr.Ir. Kaman Nainggolan, MS; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Departemen Pertanian. 3. Dr. Handoko, M.Eng; Kepala Balai Besar Alat dan Mesin Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 4. Ir. H. Syarifuddin Musa, M.Sc; Direktur Serealia, Direktorat Jemderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. 5. Ir. Muhtarom Wiryosentono, MM; Direktur Pengembangan Usaha Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian. 6. Ir. Nogoseno; Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. 7. Ir. Soepodo Boediman; Direktur Budidaya Peternakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. 8. H. Suharyo Husen, B.Sc, SE, MBA; Direktur Pengembangan Usaha, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Departemen Pertanian.
Pertanian,
9. Ir. A. Kanaan Adikusumah; Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian fdan Perdagangan. 10. Drs. Joko Wiyono, MA; Direktur Teknis Kepabean, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan. 11. Eddy Iway; Assosiasi Perusahaan Alat dan Mesin Pertanian Indonesia; 12. H. Oo Sutisna; Wakil Ketua Kontak Nelayan Andalan.
Tani
dan
13. Prof. Dr. Ir. Nurpilihan Bafdal MSc; Ketua Umum Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia. 14. Ir. Ramal Sihombing MM; Asisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 15. Hasan Sulaeman; Koordinator Kompartemen Pertanian DPP HKTI. 16. Ahmad Askandar; Direktur Bisnis Menengah, BRI. 17. DR.Ing.Ilhamy Elias, SE; Ketua Umum Asosiasi Usaha Menengah Indonesia, KADIN.
18. Dr. Yoseph Setiabudi; Direktur PT. Sumber Inti Harapan. KEDUA
: Pokja Alsintan mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan instansi dan atau pihak terkait baik di dalam maupun di luar Departemen Pertanian dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian dalam mendukung sistim dan usaha agribisnis; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian dalam mendukung sistim dan usaha agribisnis; c. melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan Menteri Pertanian dalam pengembangan alat dan mesin pertanian dalam mendukung sistim dan usaha agribisnis; d. mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
KETIGA
2
: Untuk kelancaran tugas Pokja Alsintan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, Ketua Pokja Alsintan mempunyai wewenang: a. menetapkan tata kerja Pokja dengan memperhatikan kepentingan lembaga/instansi terkait; b. mengangkat dan memberhentikan anggota Sekretariat Pokja Alsintan; c. mengkoordinasikan kegiatan pemberian dan permintaan informasi tentang alat dan mesin pertanian dalam mendukung pengembangan sistim agribisnis.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Alsintan wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian. KELIMA
: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pokja Alsintan dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
KEENAM
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 813/Kpts/KP.150/10/96 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Maret 2002 MENTERI PERTANIAN, ttd. PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Rektor Universitas Padjajaran Bandung; Para Pejabat Eselon I lingkungan Departemen Pertanian; Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia; Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan; Ketua Asosiasi Perusahaan Alat dan Mesin Pertanian Indonesia; Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
11. Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN); 12. Yang bersangkutan.
