KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 402/Kpts/OT.210/6/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU ALAT DAN MESIN PERTANIAN MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
:
Mengingat
: 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 199, Tamabahan Lembaran Negara nomor 4020); 3. Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157); 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen; 5. Keputusan Presiden Nomor 109/M Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagiamana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagiamana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;
Memperhatikan :
bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan mutu prouksi dan peredaran alat dan mesin pertanian sebagai salah satu sarana produksi pertanian, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian;
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 139/M.PAN/5/2002, tanggal 3 Mei 2002.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU ALAT DAN MESIN PERTANIAN.
BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat BPM Alsintan adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Alat dan Mesin Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian. (2) BPM Alsintan dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 BPM Alsintan mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu dalam rangka sertifikasi dan standarisasi alat dan mesin pertanian. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPM Alsintan Menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan Uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian alat dan mesin pertanian; b. Penyiapaan bahan rekomendasi mutu alat dan mesin pertanian yang telah diuji untuk sertifikasi; c. Analisis dan evaluasi teknisi teknik dan metode pengujian alat dan mesin pertanian; d. Pendayagunaan hasil pengujian alat dan mesin pertanian; e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu alat dan mesin pertanian; f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Susunan Organisasi BPM Alsinten terdiri dari; (1) Subbagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelayanan Teknik; (3) Kelompok jabatan Fungsional. Pasal 5
(1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakuakn urusan kepegawaian keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga. (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu alat dan mesin pertanian. Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan Jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari Jabatan fungsional Widyaswara dan jabatan fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasakan bidang keahlian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakaan tugasnya Kepala balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPM Alsintan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 9 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
Pasal 10
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 11 Setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 12 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 13 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV LOKASI Pasal 15 BPM Alsintan berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
BAB V ESELONISASI Pasal 16 a. Kepala BPM Alsintan adalah jabatan eselon IIIa. b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa. c. Kepala Seksi Pelayanan Teknik adalah jabatan eselon IVa. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17 Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 18 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : Menteri Pertanian, ttd Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec.
