KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 393/Kpts/OT.130/6/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu produk tanaman, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
Mengingat
:
1.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
2.
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
3.
Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004;
5.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004;
Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/973/M.PAN/5/2004 tanggal 31 Mei 2004; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN.
BALAI
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang selanjutnya disebut BPMPT adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perlindungan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan.
(2)
BPMPT dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BPMPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMPT menyelenggarakan fungsi : a.
pengelolaan sampel pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
b.
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
c.
pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
d.
pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
e.
pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar, serta produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
f.
pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
g.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMPT.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
BPMPT terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengelolaan Sampel; c. Seksi Pelayanan Teknik; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi BPMPT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 5
(1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
(2)
Seksi Pengelolaan Sampel mempunyai tugas melakukan pengelolaan sampel pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
(3)
Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pasal 6
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Tenaga Laboratorium mempunyai tugas :
a.
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
b.
pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
c.
pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
d.
pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar serta produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
e.
pelaksanaan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tenaga Laboratorium, dan Jabatan Fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPMPT maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 9 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPMPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPMPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 11 Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPMPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 12 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 13 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPMPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 14 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV ESELONISASI Pasal 16 a.
Kepala adalah jabatan eselon III.a;
b.
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.
BAB V LOKASI Pasal 17 BPMPT berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. BAB VI KETENTUAN LAIN
Pasal 18 (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, BPMPT menggunakan instalasi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan. Pasal 19
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BPMPT. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2004
MENTERI PERTANIAN, ttd. BUNGARAN SARAGIH
Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor
:
393/Kpts/OT.130/6/2004
Tanggal
:
9 Juni 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPT
KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGELOLAAN SAMPEL
SEKSI PELAYANAN TEKNIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI PERTANIAN, ttd. BUNGARAN SARAGIH
