285
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 618/Kpts/PD.140/12/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KARANTINA TUMBUHAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Karantina Tumbuhan Tanjung Priok dan Balai Karantina Tumbuhan Belawan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002; 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT. 210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/1/ 2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT. 210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts.OT.210/8/ 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan;
286
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 402/M.PAN/11/2003 tanggal 20 Nopember 2003; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DATA TATA KERJA BALAI BESAR KARANTINA TUMBUHAN. BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
(1)
Balai Besar Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disingkat BBKT adalah unit pelaksana teknis di bidang perkarantinaan tumbuhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
(2)
BBKT dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BBKT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan dalam wilayah kerjanya dan pemberian dukungan teknis kegiatan perkarantinaan tumbuhan kepada Balai dan Statsiun Karantina Tumbuhan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBKT menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahana, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTIK) tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan;
b.
pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan;
c.
pelaksanaan pembuatan koleksi OPTK tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan;
d.
pengelolaan data, informasi dan dokumentasi kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan;
e.
pengelolaan laboratorium karantina tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan; pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan;
f.
287
g.
pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan pada BBKT, dan koordinasi penyelenggaraan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karantina tumbuhan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan;
h.
pemberian dukungan teknis pelaksanaan kegiatan operasional kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan;
i.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBKT.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
BBKT terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bidang Pelayanan Operasional; c. Bidang Pengawasan dan Penindakan; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi BBKT adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Keputusan ini. Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan pada BBKT, serta pemberian dukungan teknis kegiatan administrasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e.
penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha; pelaksanaan usaha rumah tangga dan perlengkapan; pemberian dukungan teknis kegiatan administrasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 7
Bagian Umum terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan b.
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
c.
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
288
Pasal 8 (1)
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, dan keuangan pada BBKT serta pemberian dukungan teknis di bidang perencanaan, program, anggaran, dan keuangan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan.
(2)
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha pada BBKT, dan pemberian dukungan teknis di bidang kepegawaian dan tata usaha kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan.
(3)
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan pada BBKT, dan pemberian dukungan teknis di bidang perlengkapan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 9
Bidang Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi, pengelolaan laboratorium, dan pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, horitkultura, dan tanaman perkebunan pada BBKT, serta pemberian dukungan teknis kegiatan operasional kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c. d. e.
pelaksanaan urusan data, informasi dan dokumentasi, dan pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan; pemberian dukungan teknis di bidan data, informasi dan dokumentasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan; pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan; pelaksanaan urusan laboratorium perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan; pemberian dukungan teknis di bidang laboratorium dan sarana operasional lainnya kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 11
Bidang Pelayanan Operasional terdiri dari : a.
Seksi Informasi dan Dokumentasi;
b.
Seksi Pelayanan Teknik. Pasal 12
(1)
Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan data, informasi dan dokumentasi, dan pelaporan kegiatan operasional
289
perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan pada BBKT, serta pemberian dukungan teknis di bidang data, informasi dan dokumentasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. (2)
Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan urusan laboratorium pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan pada BBKT, dan pemberian dukungan teknis di bidang laboratorium dan sarana operasional lainnya kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 13
Bidang Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan pada BBKT, dan penyiapan koordinasi penyelenggaraan fungsi PPNS karantina tumbuhan, serta pemberian dukungan teknis di bidang pengawasan dan penindakan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengawasan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi : a. b.
c. d. e.
pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan; pemberian dukungan teknis dibidang pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan; penyidikan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan; penyiapan koordinasi penyelenggaraan fungsi PPNS karantina tumbuhan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan; pemberian dukungan teknis di bidang penyidikan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 15
Bidang Pengawasan dan Penindakan terdiri dari : a.
Seksi Pengawasan;
b.
Seksi Penindakan. Pasal 16
(1)
Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan pada BBKT, dan pemberian dukungan teknis di bidang pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan kepada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan.
(2)
Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan urusan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan pada BBKT, dan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan
290
fungsi PPNS, serta pemberian dukungan teknis di bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan tumbuhan pada Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan. Pasal 17 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengangguran Tumbuhan, dan Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBKT maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKT bertanggung jawab memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
291
Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BBKT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 23 Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 25 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan.
BAB IV ESELONISASI Pasal 27 a. b. c.
Kepala BBKT adalah jabatan eselon II.b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a
BAB V JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BBKT Pasal 28 (1)
BBKT berjumlah 2 (dua) unit, berlokasi di Pelabuhan Laut Tanjung Priok dan Pelabuhan Laut Belawan.
(2)
Wilayah Kerja BBKT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
292
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Mekanisme, materi, dan ketentuan lain mengenai pemberian dukungan teknis serta Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan yang diberi dukungan teknis kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan, dan kegiatan administrative ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Perubahan organisasi dan tata kerja BBKT menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 31 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan, sepanjang mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Karantina Tumbuhan Tanjung Priok dan Balai Karantina Tumbuhan Belawan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BBKT. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Desember 2003
MENTERI PERTANIAN, ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
293
Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 618/Kpts/OT.140/12/2003 Tanggal : 22 Desember 2003
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KARANTINA TUMBUHAN KEPALA BAGIAN UMUM
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
BIDANG PELAYANAN OPERASIONAL
Seksi Farmasi dan Dokumentasi
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Subbagian Rumah Tang & Perlengkapan
BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
Seksi Pelayanan Teknik
Seksi Pengawasan
Seksi Penindakan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
