KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 403/Kpts/OT.210/6/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen; 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet gotong royong; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/ OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/ OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor : 139/M.PAN/5/2002 tanggal 30 Mei 2002; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1
(1) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, yang selanjutnya disingkat BBPMP, adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. (2) BBPMP dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 BBPMP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPMP menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian keteknikan pertanian; b. pelaksanaan rekayasa, rancang bangun dan modifikasi desain, model serta prototipe alat dan mesin pertanian; c. pelaksanaan uji fungsional calon prototipe alat dan mesin pertanian; d. pelaksanaan penelitian dan rekayasa sistem mekanisasi pertanian; e. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis di bidang mekanisasi pertanian; f. penyusunan program dan evaluasi penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; g. pengelolaan sarana dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; h. pengelolaan sarana teknis dan pengembangan mekanisasi pertanian; i. pengelolaan kerja sama dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BBPMP terdiri dari : a. b. c. d.
Bagian umum; Bidang Program dan Informasi; Bidang Sarana dan Kerja sama; Kelompok Jabatan Fungsional. Bagain Pertama Bagian Umum Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian umum penyelenggaraan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan persuratan, rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 7 Bagian Umum terdiri dari: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Rumah Tangga; Pasal 8 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, rumah tangga dan perlengkapan. Bagian Kedua Bidang Program dan Informasi Pasal 9 Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian dan pengembangan mekanisme pertanian. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program penelitian Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan evaluasi serta penyusunan laporan penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian; b. penyiapan informasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pegembangan mekanisasi pertanian; Pasal 11 Bidang Program dan informasi terdiri dari: a. Subbidang Program dan Evaluasi; b. Subbidang Informasi dan Dokumentasi. Pasal 12 (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian. (2) Subbidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Informasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian. Bagian Ketiga Bidang Sarana dan Kerja Sama Pasal 13
Bidang Sarana dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana teknis dan kerja sama serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Sarana dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pelayanan sarana pengembangan mekanisasi pertanian;
teknis
penelitian
dan
b. penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian. Pasal 15 Bidang Sarana dan Kerjasama terdiri dari: a. Subbidang Sarana; b. Subbidang Kerja sama. Pasal 16 (1) Subbidang Sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan Pelayanan sarana teknis penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian. (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian. Pasal 17 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa dan jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai Besar, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkroniasi, baik di lingkungan satuan organisasi BBPMP maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BBPMP bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. Pasal 23 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagi bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk dimanfaatkan sebagai bahan memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV LOKASI Pasal 26 BBPMP berlokasi di Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. BAB V ESELONISASI Pasal 27 a. b. c. d. e.
Kepala BBPMP adalah jabatan eselon IIb; Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIb; Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb; Kepala Subbagian adalah jabatan eselon Ivb; Kepala Subbagian adalah jabatan eselon Ivb;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tetulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/2/1991 tentang Balai Besar Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Juni 2002 MENTERI PERTANIAN ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH
