PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.03/MEN/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan penangkapan ikan, dipandang perlu meningkatkan Balai Pengembangan Penangkapan Ikan menjadi Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
8.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
10.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah NonDepartemen;
12.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2712/M.PAN/12/2005, tanggal 30 Desember 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut BBPPI, adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan. (2) BBPPI dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 BBPPI mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penangkapan ikan dan pelestarian sumber daya ikan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPPI menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengembangan penangkapan ikan dan pelestarian sumber daya ikan; b. pelaksanaan standardisasi di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta operasi penangkapan ikan; c. pelaksanaan sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap; d. pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap; e. pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan pengembangan penangkapan ikan; f. pelaksanaan pelayanan jasa dan kerja sama pengembangan penangkapan ikan; g. pelaksanaan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi di bidang pengembangan penangkapan ikan; h. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi penangkapan ikan; i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BBPPI terdiri dari: a. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi; b. Bidang Pelayanan Teknik; c. Bidang Penyebaran Teknologi; d. Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 Bidang Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan standardisasi di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta operasi penangkapan ikan, dan akreditasi lembaga sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap, serta sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan standardisasi di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta operasi penangkapan ikan; b. penyiapan bahan sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap; c. penyiapan bahan akreditasi lembaga sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap. Pasal 7 Bidang Standardisasi dan Sertifikasi terdiri dari: a. Seksi Standardisasi; b. Seksi Sertifikasi. Pasal 8 (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standardisasi di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta operasi penangkapan ikan.
(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap, dan akreditasi lembaga sertifikasi sarana penangkapan ikan, pengawakan kapal, dan tenaga kerja perikanan tangkap. Pasal 9 Bidang Pelayanan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa serta kerja sama di bidang pengembangan penangkapan ikan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa di bidang pengembangan penangkapan ikan; b. penyiapan bahan kerja sama di bidang pengembangan penangkapan ikan. Pasal 11 Bidang Pelayanan Teknik terdiri dari: a. Seksi Sarana; b. Seksi Kerja Sama. Pasal 12 (1)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem jaringan dan pelayanan jasa di bidang pengembangan penangkapan ikan.
(2)
Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama di bidang pengembangan penangkapan ikan. Pasal 13
Bidang Penyebaran Teknologi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi, serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi di bidang pengembangan penangkapan ikan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyebaran Teknologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi di bidang pengembangan penangkapan ikan; b. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan publikasi di bidang pengembangan penangkapan ikan. Pasal 15 Bidang Penyebaran Teknologi terdiri dari: a. Seksi Bimbingan Teknik; b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi. Pasal 16 (1)
Seksi Bimbingan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, evaluasi, dan penyebarluasan teknologi di bidang pengembangan penangkapan ikan.
(2)
Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, bahan pengelolaan sistem informasi, publikasi dan dokumentasi di bidang pengembangan penangkapan ikan. Pasal 17
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, barang kekayaan milik negara, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan; b. pengelolaan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional; c. pengelolaan administrasi keuangan, persuratan, barang kekayaan milik negara, dan rumah tangga. Pasal 19 Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Kepegawaian; c. Subbagian Umum dan Keuangan.
Pasal 20 (1)
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan.
(2)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional.
(3)
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, persuratan, barang kekayaan milik negara, dan rumah tangga. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBPPI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknik penangkapan ikan, perekayasaan, pengujian, penerapan standar kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta sertifikasi sarana penangkapan ikan, identifikasi daerah penangkapan, musim ikan, cara penangkapan, rehabilitasi lingkungan perairan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 22 (1)
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Perekayasa, Litkayasa, Pengawas Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala BBPPI.
(3)
Jumlah pejabat fungsional sebagaimana pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan BBPPI serta dengan instansi lain di luar BBPPI sesuai tugas masing-masing. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 27 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 28 Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V ESELONISASI Pasal 30 (1) Kepala BBPPI adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 31 BBPPI berlokasi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 Perubahan organisasi dan tata kerja BBPPI menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26G/MEN/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Penangkapan Ikan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2006 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Narmoko Prasmadji
BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
BIDANG STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI
BIDANG PELAYANAN TEKNIK
BIDANG PENYEBARAN TEKNOLOGI
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI SARANA
SEKSI BIMBINGAN TEKNIK
SEKSI SERTIFIKASI
SEKSI KERJA SAMA
SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
