285
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 628/Kpts/OT.140/12/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002); 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002; 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT. 210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/1/ 2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT. 210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 439/M.PAN/12/2003 tanggal 23 Nopember 2003; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DATA TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN.
BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
286
Pasal 1 (1)
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH adalah unit pelaksana teknis di bidang sertifikasi obat hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
(2)
BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BBPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian kegiatan operasional dan pemantauan obat hewan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPMSOH menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; pelaksanaan sertifikasi obat hewan; pelaksanaan pengkajian obat hewan; pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan; pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; pengelolaan hewan percobaan; pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan; pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan; pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
BBPMSOH terdiri dari : a. b. c. d.
(2)
Bagian Umum; Bidang Pelayanan Pengujian; Bidang Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji; Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi BBPMSOH adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Keputusan ini. Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan perlengkapan. Pasal 6
287
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e. f.
penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan; penyusunan rencana kerja dan kerjasama kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan: penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian mutu sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha; pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 7
Bagian Umum terdiri dari : a. b. c.
Subbagian Program dan Keuangan Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pasal 8
(1)
(2) (3)
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, kerjasama, evaluasi, dan laporan kegiatan pengujian, mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, serta pelaksanaan urusan keuangan. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 9
Bidang Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan; pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan; pengelolaan hewan percobaan; pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. Pasal 11
Bidang Pelayanan Operasional terdiri dari : a.
Seksi Sampel;
288
b.
Seksi Hewan Percobaan dan Limbah. Pasal 12
(1)
(2)
Seksi sampel dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan, serta pemberian pelayanan kegiatan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. Pasal 13
Bidang Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sertifikasi, pemantauan, dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e.
penyiapan sertifikasi obat hewan; penyiapan pemantauan obat hewan yang beredar; penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan; penyiapan hasil penguji mutu obat hewan; penyiapan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji. Pasal 15
Bidang Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji terdiri dari : a. b.
Seksi Sertifikasi; Seksi Pengamanan Hasil Uji. Pasal 16
(1)
(2)
Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi obat hewan, pemantauan obat hewan yang beredar dan penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan; Seksi Pengamanan Hasil Uji mempunyai tugas melakukan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan dan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji. Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramdik Veteriner, dan jabatan
289
(2) (3) (4)
fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBPMSOH maupun instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BBPMSOH bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BBPMSOH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 23 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPMSOH wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 25
290
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV ESELONISASI Pasal 27 a. b. c.
Kepala adalah jabatan eselon II.b; Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a
BAB V JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BBPMSOH Pasal 28 (1)
BBPMSOH berlokasi di Gunung Sindur, Bogor, Propinsi Jawa Barat dan mempunyai wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 30 Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2789/Kpts/OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BBPMSOH.
Ditetapkan di Jakarta
291
Pada tanggal 20 Januari 2004
MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
