KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/O/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, bahwa
dalam
rangka
pendayagunaan
menunjang
teknologi
pengembangan
komunikasi
dan
informasi
dan untuk
pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Balai
1989 tentang
Sistem
Pengembangan Multimedia; 1.
Undang-undang
Nomor
2 Tahun
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2 0 0 1 ; 3. Keputusan Tahun
Presiden
2001
Republik
mengenai
Indonesia
Pembentukan
Nomor Kabinet
228/M Gotong
Royong; 4. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi
sebagaimana
dan
Tata
telah diubah dengan
Kerja
Departemen,
Keputusan
Presiden
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 175/O/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat-pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
Memperhatikan
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 158.1/M.PAN/5/2003 Tanggal 28 Mei 2003; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
(1)
(2)
Balai Pengembangan Multimedia yang selanjutnya dalam keputusan ini di sebut BPM, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan. BPM dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan. Pasal 2
BPM mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan model dan format sajian multimedia untuk pendidikan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPM menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian model dan format sajian multimedia; b. perancangan model dan format sajian multimedia; c. pembuatan model dan format sajian multimedia; d. pengelolaan sarana, peralatan, dan bahan pengembangan model dan format sajian multimedia; e. pemberian layanan teknis pengembangan model dan format sajian multimedia; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPM.
2
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BPM terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengkajian dan Perancangan; c. Seksi Produksi; d. Kelompok jabatan fungsional. Pasal 5 (1)
(2) (3)
(1)
(2) (3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan BPM. Seksi Pengkajian dan Perancangan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan perancangan model dan format sajian multimedia untuk pendidikan. Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan pembuatan model dan format sajian multimedia untuk pendidikan serta pengelolaan sarana, peralatan, dan bahan. Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BPM. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB III ESELONISASI Pasal 7
(1) (2)
Kepala BPM adalah jabatan eselon Ilia. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Balai adalah jabatan eselon IVa. BAB IV LOKASI Pasal 8
BPM berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 3
BABV TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPM berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pasal 10 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib : a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal di lingkungan BPM; b. melaksanakan pengawasan melekat; c. metaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Produksi Media sebagai akibat dari ketentuan Pasal 163 sampai dengan Pasal 167 Bab VI Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/O/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Keputusan ini.
4
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat mulal berlakunya Keputusan Ini, ketentuan Pasal 163 sampai dengan Pasal 167 Bab VI Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/O/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli2003 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. A. MALIK FAD JAR Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 4. Kepala Badan Peneiitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional; 5. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal , Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Peneiitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 8. Semua Kepala Pusat dan Kepala Biro di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 9. Semua Direktur di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 10. Gubernur setempat; 11. Walikota setempat; 12. Kepala Dinas Pengeloia Pendidikan Propinsi setempat; 13. Kepala Dinas Pengeloia Pendidikan Kota setempat; 13. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 14. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 15. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat. Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Jlepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan,
Muslikh, S.H. NIP 131479478
5
BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGKAJIAN DAN PERANCANGAN
SEKSI PRODUKSI
1 1 1 1 1 1 1 1 M' ! 1 •• •• ••
••
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
JS
1 1 1 1 1
A : rancangan Kepmendiknas ttg U P T Pustekom/en
6
i •1 •1 j 1
