285
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 619/Kpts/PD.140/12/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan perkarantinaan hewan dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Karantina Hewan Soekarno Hatta dan Balai Karantina Hewan Tanjung Perak;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002); 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002; 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT. 210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/1/ 2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT. 210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts.OT.210/8/ 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan;
286
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 402/M.PAN/11/2003 tanggal 20 Nopember 2003; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DATA TATA KERJA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN.
BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Balai Besar Karantina Hewan yang selanjutnya disingkat BBKH adalah unit pelaksana teknis di bidang perkarantinaan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
(2)
BBKH dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BBKH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan budi daya dalam wilayah kerjanya dan pemberian dukungan teknis kegiatan perkarantinaan hewan kepada Balai dan Statsiun Karantina Hewan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBKH menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu hewan karantina (HPHK) hewan budidaya;
b.
pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK hewan budidaya;
c.
pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK hewan budidaya;
d.
pengelolaan data, informasi dan perkarantinaan hewan budidaya;
e.
pengelolaan laboratorium karantina hewan budidaya;
f.
pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan hewan budidaya;
g.
pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan pada BBKH, dan koordinasi penyelenggaraan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karantina hewan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan;
dokumentasi
kegiatan
operasional
287
h.
pemberian dukungan teknis pelaksanaan kegiatan operasional kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan;
i.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBKH.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
BBKH terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bidang Pelayanan Operasional; c. Bidang Pengawasan dan Penindakan; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi BBKH adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 Keputusan ini. Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan pada BBKH, serta pemberian dukungan teknis kegiatan administrasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e.
penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha; pelaksanaan usaha rumah tangga dan perlengkapan; pemberian dukungan teknis kegiatan administrasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 7
Bagian Umum terdiri dari : a.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b.
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
c.
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pasal 8
(1)
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, dan keuangan pada BBKH serta
288
pemberian dukungan teknis di bidang perencanaan, program, anggaran, dan keuangan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. (2)
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha pada BBKH, dan pemberian dukungan teknis di bidang kepegawaian dan tata usaha kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan.
(3)
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan pada BBKH, dan pemberian dukungan teknis di bidang perlengkapan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 9
Bidang Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi, pengelolaan laboratorium, dan pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan hewan tanaman pangan, horitkultura, dan tanaman perkebunan pada BBKT, serta pemberian dukungan teknis kegiatan operasional kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan urusan data, informasi dan dokumentasi, dan pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan hewan budidaya;
b.
pemberian dukungan teknis di bidan data, informasi dan dokumentasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan;
c.
pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan hewan budidaya;
d.
pelaksanaan urusan laboratorium perkarantinaan hewan budidaya;
e.
pemberian dukungan teknis di bidang laboratorium dan sarana operasional lainnya kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 11
Bidang Pelayanan Operasional terdiri dari : a.
Seksi Informasi dan Dokumentasi;
b.
Seksi Pelayanan Teknik. Pasal 12
(1)
Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan data, informasi dan dokumentasi, dan pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan hewan budidaya pada BBKH, serta pemberian dukungan teknis di bidang data, informasi dan dokumentasi kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan.
289
(2)
Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan urusan laboratorium pemberian pelayanan teknik kegiatan operasional perkarantinaan hewan budaiaya pada BBKH, dan pemberian dukungan teknis di bidang laboratorium dan sarana operasional lainnya kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 13
Bidang Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan pada BBKH, dan penyiapan koordinasi penyelenggaraan fungsi PPNS karantina hewan, serta pemberian dukungan teknis di bidang pengawasan dan penindakan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengawasan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi : a. b.
c. d. e.
pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan; pemberian dukungan teknis dibidang pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan; penyidikan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan; penyiapan koordinasi penyelenggaraan fungsi PPNS karantina hewan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan; pemberian dukungan teknis di bidang penyidikan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 15
Bidang Pengawasan dan Penindakan terdiri dari : a.
Seksi Pengawasan;
b.
Seksi Penindakan. Pasal 16
(1)
Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan pada BBKH, dan pemberian dukungan teknis di bidang pengawasan dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan kepada Balai dan Stasiun Karantina Hewan.
(2)
Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan urusan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan pada BBKH, dan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan fungsi PPNS, serta pemberian dukungan teknis di bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan hewan pada Balai dan Stasiun Karantina Hewan. Pasal 17
290
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional perkarantinaan hewan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengangguran Hewan, dan Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBKH maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKH bertanggung jawab memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BBKH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 23
291
Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKH wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 25 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan.
BAB IV ESELONISASI Pasal 27 a.
Kepala BBKH adalah jabatan eselon II.b.
b.
Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
c.
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a
BAB V JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BBKH Pasal 28 (1)
BBKH berjumlah 2 (dua) unit, berlokasi di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Laut Tanjung Perak.
(2)
Wilayah Kerja BBKH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Mekanisme, materi, dan ketentuan lain mengenai pemberian dukungan teknis serta Balai dan Stasiun Karantina Hewan yang diberi dukungan teknis kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan, dan kegiatan administrative ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
292
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Perubahan organisasi dan tata kerja BBKH menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 31 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan, sepanjang mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Karantina Tumbuhan Hewan Priok dan Balai Karantina Hewan Tanjung Priok dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BBKH.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 2003
MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
293
Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 619/Kpts/OT.140/12/2003 Tanggal : 22 Desember 2003
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KARANTINA HEWAN KEPALA BAGIAN UMUM
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
BIDANG PELAYANAN OPERASIONAL
Seksi Farmasi dan Dokumentasi
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Subbagian Rumah Tang & Perlengkapan
BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
Seksi Pelayanan Teknik
Seksi Pengawasan
Seksi Penindakan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec
