PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pembudidayaan ikan laut, dipandang perlu meningkatkan Loka Budidaya Laut menjadi Balai Budidaya Laut; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1997
3. Undang-Undang Nomor tentang Perikanan;
31
Tahun
2004
4. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
Tahun
2004
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005; 10.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
12.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2712/M.PAN/12/2005, tanggal 30 Desember 2005;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI TATA KERJA BALAI BUDIDAYA LAUT.
DAN DAN
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Budidaya Laut, yang selanjutnya disebut BBL, adalah unit pelaksana teknis di bidang budidaya laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. (2) BBL dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 BBL mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan laut serta pelestarian sumber daya induk/benih ikan laut dan lingkungan laut. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBL menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian, pengujian, dan bimbingan perbenihan dan pembudidayaan ikan laut;
penerapan
standar
b. pengkajian standar dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan serta pembudidayaan ikan laut; c. pengkajian sistem dan tata laksana produksi dan pengelolaan induk penjenis dan induk dasar ikan laut; d. pelaksanaan pengujian perbenihan dan pembudidayaan ikan laut; e. pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan, serta pengendalian hama dan penyakit ikan laut; f.
pengkajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan laut;
g. pelaksanaan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih, dan pembudidayaan ikan laut; h. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan laut; i.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
BBL terdiri dari: a. Seksi Standardisasi dan Informasi; b. Seksi Pelayanan Teknik; c. Subbagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 Seksi Standardisasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan laut, dan pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan, sumber daya induk dan benih ikan laut, serta pengelolaan jaringan informasi dan perpustakaan. Pasal 6 Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pelayanan teknik kegiatan pengembangan, penerapan, serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan laut. Pasal 7 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, barang kekayaan milik negara, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perekayasaan, pengujian, penerapan, dan bimbingan penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan perbenihan dan pembudidayaan, dan penyuluhan serta kegiatan lain sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Perekayasa, Pengawas Benih Ikan, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Penyuluh Perikanan, Analis Kepegawaian, Pranata Kehumasan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala BBL. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BBL serta dengan instansi lain di luar BBL sesuai tugas masing-masing.
Pasal 11 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Pasal 13 Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Pasal 14 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 15 Setiap penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V ESELONISASI Pasal 17 (1) Kepala BBL adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI LOKASI Pasal 18 BBL berlokasi di: a. Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wilayah kerja meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; b. Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wilayah kerja meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur; c. Ambon, Provinsi Maluku, dengan wilayah kerja meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BBL menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Budidaya Laut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2006 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Narmoko Prasmadji
BAGAN ORGANISASI BALAI BUDIDAYA LAUT
BALAI BUDIDAYA LAUT
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN TEKNIK
SEKSI STANDARDISASI DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
