PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 25/PRT/M/2006
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENDUNGAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan kinerja di bidang keselamatan dan keamanan bendungan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Bendungan.
Mengingat
:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2005;
Memperhatikan :
2
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2006;
3
Keputusan MENPAN Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
4
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
5
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 570/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Keamanan Bendungan.
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/2427/M.PAN/10/2006 tanggal 13 Oktober 2006.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENDUNGAN
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Bendungan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keamanan Bendungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (2) Balai Bendungan dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2 Balai Bendungan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis pengkajian dan penyiapan saran teknis bendungan serta pemantauan perilaku bendungan kepada Komisi Keamanan Bendungan.
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Bendungan menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program; pengkajian bendungan untuk mendapatkan persetujuan; inspeksi berkala dan luar biasa; pelaksanaan analisa perilaku bendungan; penyiapan saran teknis bendungan; pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan; penyebarluasan dan pemberian bimbingan bendungan; penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis bendungan; inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Balai Bendungan terdiri dari : a. b. c. d. e.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Program dan Evaluasi; Seksi Pemantauan Bendungan; Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi; Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5 (1)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai Bendungan.
(2)
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis keamanan bendungan serta evaluasi kinerja.
(3)
Seksi Pemantauan Bendungan mempunyai tugas melaksanakan inspeksi berkala, inspeksi luar biasa/ khusus dan evaluasi data pemeriksaan bendungan.
(4)
Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi mempunyai tugas pengkajian pembangunan bendungan, penganalisa perilaku bendungan, penyiapan saran teknis, dan pemberian bimbingan keamanan bendungan, serta melakukan pengumpulan/ pengolahan data bendungan serta penyebarluasan informasi bendungan dan peraturan/pedoman bendungan.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 3
(2)
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melaksanakan kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Balai Bendungan wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Eselon II terkait.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain terkait sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 10 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 12 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4
Pasal 13 Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab didalam melaksanakan tugas sesuai dengan substansi kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilakukan / dikerjakan. Pasal 14 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
Pasal 15 Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.
Pasal 16 Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, wajib ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V ESELONISASI Pasal 18 (1)
Kepala Balai Bendungan adalah jabatan eselon III.a.
(2)
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.
BAB VI L O K A S I Pasal 19 Sejak ditetapkan peraturan ini, Balai Bendungan berlokasi di Jakarta 5
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 21 Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 570/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Keamanan Bendungan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
J a k a r t a 9 November 2006
6
