www.hukumonline.com
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.41/MENHUT-II/2006 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MATARAM
MENTERI KEHUTANAN
Menimbang: a.
bahwa dalam upaya menyesuaikan misi organisasi, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan pelestarian fungsi hutan serta peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan penelitian kehutanan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Mataram;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
Mengingat: 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
4.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir Nomor P.35/Menhut-II/2005 .
Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1028/M.PAN/4/2006 tanggal 25 April 2006.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MATARAM.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
1/5
www.hukumonline.com
Pasal 1 (1)
Balai Penelitian Kehutanan Mataram adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
(2)
Balai Penelitian Kehutanan Mataram dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2 Balai Penelitian Kehutanan Mataram mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan.
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Kehutanan Mataram menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan;
b.
pelaksanaan kerja sama penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan;
c.
pelaksanaan penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan;
d.
pelaksanaan pelayanan informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) hasil-hasil penelitian, serta pelayanan penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan;
e.
pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan;
f.
pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan;
h.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4 Balai Penelitian Kehutanan Mataram terdiri dari : a.
Seksi Program dan Anggaran;
b.
Seksi Pelayanan dan Evaluasi;
c.
Subbagian Tata Usaha;
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
2/5
www.hukumonline.com
Pasal 5 Seksi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran, serta kerjasama penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan.
Pasal 6 Seksi Pelayanan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pelayanan penelitian hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan, pengelolaan sarana prasarana penelitian, pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus, pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian, pengelolaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan Balai.
Pasal 7 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan surat menyurat.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9 (1)
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 10
3/5
www.hukumonline.com
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11 Kepala Balai, Kepala Seksi, Kepala Subbagian di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 12 Kepala Balai, Kepala Seksi, Kepala Subbagian di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 13 Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 14 Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Balai.
Pasal 15 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan arahan kepada bawahan.
Pasal 16 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V ESELONISASI
Pasal 17 (1)
Kepala Balai adalah jabatan struktural Eselon III.a.
(2)
Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
4/5
www.hukumonline.com
BAB VI LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SPESIFIKASI
Pasal 18 (1)
Balai Penelitian Kehutanan Mataram berlokasi di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)
Wilayah kerja Balai Penelitian Kehutanan Mataram adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali.
(3)
Spesifikasi kegiatan penelitian Balai Penelitian Kehutanan Mataram adalah di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan, serta penyiapan rencana pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 20 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 2 Juni 2006 MENTERI KEHUTANAN Ttd. H.M.S. KABAN, SE., M.SI.
5/5
