MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.557/Menhut-II/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI MENTERI KEHUTANAN, Menimbang: bahwa dalam upaya peningkatan kualitas hasil hutan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan. Mengingat: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir Nomor : P.71/Menhut-II/2006 Memperhatikan:Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2970/M.PAN/12/2006 tanggal 22 Desember 2006. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi adalah unit pelaksana teknis di bidang
pemantauan hutan produksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. (2) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pemantauan Pemanafaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai; b. penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; c. penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional; d. pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional; e. penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer kapasitas di atas 6000 M3/tahun dan dokumen peredaran hasil hutan; g. oelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari; h. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis; c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai. (2) Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional serta pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional.
(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penyiapan bahan penilaian kinerja, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer kapasitas diatas 6000 M3/tahun dan dokumen peredaran hasil hutan serta pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari. Pasal 6 Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya. Pasal 9 Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pasal 10 Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tuga bawahan. Pasal 11
Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 12 Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis, Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Balai, dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan Balai. Pasal 13 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 14 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB IV ESELONISASI Pasal 15 (1) Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi adalah Jabatan Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis dan Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi adalah jabatan Eselon IV.a. BAB V LOKASI Pasal 16 Sejak berlakunya Peraturan ini, maka terdapat 17 (tujuh belas) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 634/KptsII/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di JAKARTA Pada tanggal : 29 Desember 2006 MENTERI KEHUTANAN, ttd. H. M. S. KABAN
