KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 392/Kpts/OT.130/6/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
Mengingat
:
1.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
2.
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
3.
Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.240/4/2003;
5.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.240/4/2003;
Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/973/M.PAN/5/2004 tanggal 31 Mei 2004;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
(1)
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut BB-POPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, yang secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman dan Direktur Perlindungan Hortikultura.
(2)
BB-POPT dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2
BB-POPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-POPT menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
b.
pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
c.
pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
d.
pelaksanaan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
e.
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
teknologi
f.
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP);
g.
pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
h.
pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BB-POPT.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
BB-POPT terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bidang Program dan Evaluasi; c. Bidang Pelayanan Peramalan; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagan Struktur Organisasi BB-POPT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga; d. pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 7 Bagian Umum terdiri dari: a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pasal 8 (1)
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, surat menyurat, dan kearsipan. (2)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3)
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
tugas
Pasal 9 Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; b. penyusunan program dan anggaran kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; c. penyusunan rencana kerja kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; d. penyusunan kerjasama peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; e. penyiapan pemantauan dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; f. penyusunan laporan hasil peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 11 Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari : a. Seksi Program; b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. Pasal 12 (1)
Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan bahan penyusunan program anggaran, rencana kerja, dan kerjasama peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 13 Bidang Pelayanan Peramalan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Peramalan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pelayanan teknik kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; b. penyiapan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 15 Bidang Pelayanan Peramalan terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Teknik; b. Seksi Informasi dan Dokumentasi. Pasal 16 (1)
Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 17
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan : a. pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
b.
pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem PHT;
c.
pelaksanaan perumusan pengendalian OPT;
peramalan,
pengamatan,
dan
d.
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
e.
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP); pelaksanaan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. (2)
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BB-POPT maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-POPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 21
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-POPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BB-POPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 23 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-POPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 25 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV ESELONISASI Pasal 27 a. b. c.
Kepala adalah jabatan eselon II.b; Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b; Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.
BAB V LOKASI Pasal 28 BB-POPT berlokasi di Jatisari-Karawang, Jawa Barat. BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 29 (1)
Untuk kelancaran instalasi.
pelaksanaan
tugas,
BB-POPT
menggunakan
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan. Pasal 30
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 285/Kpts/OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BBPOPT.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 9 Juni 2004
MENTERI PERTANIAN, ttd. BUNGARAN SARAGIH
Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor
: 392/Kpts/KP.450/8/2004
Tanggal : 9 Juni 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BB-POPT
KEPALA
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
SEKSI PROGRAM
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG PELAYANAN PERAMALAN
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PELAYANAN TEKNIK
SEKSI INFORMASI DAN DOKUMENTASI
