KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 401/Kpts/OT.210/5/2002 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu menetapkan, Oragnisasi dan Tata Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaeran Negara Nomor 4043) 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen; 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organsiasi dan Tugas Eselon I Departemen; 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagiamana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/8/2001; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagiamana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2001;
Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor 137/M.PAN/5/2002, tanggal 30 Mei 2001.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pusat PVT adalah unit organisai di lingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian, yang secara administrasi dibina oleh sekretaris Jendral Departemen Pertanian. (2) Pusat PVT dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Pusat PVT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pusat PVT menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h.
Penerimaan pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT; Pemeriksaan subsansi permohonan hak PVT; Pemberian, penolakan permohonan dan pembatalan hak PVT; Pelayanan permohonan banding, konsultasi dan pertimbangan hukum PVT Pengelolaan data PVT; Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; Pelaksanaan urutan tata usaha Komisi PVT dan Komisi banding; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Pusat PVT terdiri dari; a. Bagian Umum; b. Bidang Pelayanan Teknik; c. Bidang Pelayanan Hukum; d. Kelompok Jabatan Fungsional; Pasal 5 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data PVT, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan tata usaha Komisi PVT dan Komisi banding, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam psala 5, Bagina Umum menyelenggarakan fungsi; a. Penyusunan Program dan Pelaporan; b. Penyimpulan, pengelolaan, penyajian dan penyimpanan data PVT dan pengembangan database Varietas tanaman; c. Penyiapan pelaksanaa kerja sama; d. Pelaksanaan urusan dokumentasi, informasi, penerbitan daftar umum PVT dan Berita Resmi PVT, serta publikasi lainnya; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Komisi PVT dan Komisi Banding; f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 7 Bagian Umum terdiri dari; (1) Subbagian Tata Usaha; (2) Subbagian Program dan Data; (3) Subbagian Kerja sama dan Hubungan masyarakat Pasal 8 (1)
(2)
(3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian keuangan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan, serrta urusan tata usaha Komisi PVT dan Komisi Banding. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas melakukan penyusunanProgram, pengumpulan, pengelohan, penyajian dan penyimpanan data PVT, pengembangan database varietas tanaman dan pelaporan. Subagian Kerja sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama, dokumentasi, informasi, penerbitan Daftar Umum PVT dan Berita Resmi PVT, serta publikasi lainnya.. Pasal 9
Bidang Pelayanan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT, dan pemberian teknik kegiatan pemeriksanaan substansi permohonan hak PVT. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaskud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Teknik menyelenggarakan fungsi; a. pemberian pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT; b. pemberian pelayanan teknik pelaksanaan uji substansi dan penelitian ulang hasil uji substansi; Pasal 11
Bidang Pelayanan Teknik terdiri dari : a. Subbagian Pelayanan Permohonan; b. Subbagian Pelayanan Pengujian. Pasal 12 (1) (2)
Subbagian Pelayanan Permohonan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT. Subbagian Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melakukan epmberian pelayanan teknik pelaksanaan uji subsatansi dan penelitian ulang hasil uji substani. Pasal 13
Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemberian penolakan permohonan dan pembatalan hak PVT, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi dan pertimbangan hukum PVT. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud dalam pasal 13, Bidang Pelayanan hukum menyelenggarakan fungsi; a. Pelaksanaan, Pelayanan pemberian, penolakan permohonan dan pembatalan hak PVT serta penamaan varietas; b. Pelaksanaan verifikasi, monitoring, dan evaluasi sertifikasi hak PVT; c. Pelaksanaan pelayanan permohonan banding, konsultasi dan pertimbangan hukum PVT; d. Pelaksanaan pelayanan lisensi dan lisensi wajib, serta pemindahan hak PVT.
BAB IV ESELONISASI Pasal 15 Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari ; a. Subbagian Sertifikat; b. Subbagian Pertimbangan Hukum.
Pasal 16 (1)
Subbagian Serifikat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pemberian, penolakan permohonan pembatalan hak PVT, dan penamaan varietas serta verifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi hak PVT;
(2)
Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan permohonan banding, konsultasi, dan pertimbangan hukum PVT dan pelayanan lisensi dan lisensi wajib, serta pemindahan hak PVT. Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 (1)
(2) (3) (4)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal $ huruf d, terdiri dari jabatan fungsional Pemeriksa PVT dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat. Jumlah tenaga fungaional sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) diatur berdasarkan perautran perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pusat, Kepala bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagina dan Kepala Subbidang, serta koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisai baik di lingkungan satuan organisai Pusat PVT maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 20 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahaan masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pusat PVT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 22
Setiap pemimpin satuan organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 23 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 24 Dalam menyampaiakan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organissi dibantu oleh pemimpin satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV LOKASI Pasal 26 Pusat PVT yang berlokasi di Jakarta
BAB V ESELONISASI Pasal 27 1. Kepala Pusat PVT adalah jabatan wselon Iia. 2. Kepala bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa. 3. Kepala Subbagian dan Subbagian adalah jabatan eselon IVa. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 29 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal :
MENTERI PERTANIAN, ttd Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M. Ec.
