RENCANA STRATEGIS PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TAHUN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

RENCANA STRATEGIS PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TAHUN 2010 -2014

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kekayaan dan keberanekaragaman sumber daya alam hayati. Keanekaragaman hayati ini merupakan sumber daya genetik yang dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya pembangunan nasional pada umumnya. Dengan demikian kekayaan dan keberaneragaman sumberdaya alam tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan. Di era globalisasi dewasa ini, dimana batas-batas suatu Negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian ini merupakan suatu peluang dan sekaligus menjadi tantangan, karena hal ini akan membuka peluang bagi produk-produk dalam negeri untuk masuk ke pasar internasional, sebaliknya juga merupakan tantangan bagi produk-produk dalam negeri untuk berkompetisi dengan masuknya produk-produk dari luar ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global ini harus menjadi perhatian serius, mengingat perkembangan global akan sangat menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai aspek, mulai dari aspek pra-produksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi dan perdagangan. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan system agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi di sector agro-input, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus mendapat perhatian sehingga mampu menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Salah satu bentuk perhatian adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kretivitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Bertolak dari berbagai kondisi yang dikemukakan diatas, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman selalu berusaha mengoptimalkan perannya sebagai pengelola perlindungan varietas tanaman, baik dalam mendorong industri perbenihan yang mampu menghasilkan varietas unggul bermutu serta menjamin terlaksananya Hak PVT bagi para pemulia atau pemegang hak PVT. 1

Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2010-2014

Selain aspek varietas tanaman, sarana produksi pertanian (agro-input) lain yang juga penting dan menentukan produksi pertanian adalah benih/bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, pakan, dan alat/mesin pertanian. Aspek penting dalam penyediaan agro-input tersebut harus memenuhi criteria mutu dan legalitas. Kualitas sarana produksi yang baik dan memenuhi persyaratan tertentu akan menentukan kualitas dan kuantitas /produktivitas produk yang dihasilkan. Aspek legal (legalitas) akan menjamin kepastian dan ketenangan berusaha/berproduksi bagi para produsennya, dan merupakan perlindungan konsumen bagi petani yang menggunakan produk tersebut dari praktekpraktek menyimpang yang dapat merugikan masyarakat/konsumen. Perizinan pertanian yang mencakup perizinan sarana produksi maupun beberapa produk pertanian bukan upaya menghambat produksi maupun peredarannya, melainkan untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan mengendalikan pengeluaran dan atau pemasukan suatu produk yang pada akhirnya kepentingan masyarakat/konsumen dapat dilindungi dari praktek-praktek bisnis yang dapat merugikan masyarakat/konsumen. Disamping itu, perizinan pertanian juga akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usahanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Pusat Perizinan dan Investasi telah digabung menjadi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian perlu diselaraskan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Oleh karena itu, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagai instansi yang ditugaskan khusus untuk melayani masyarakat dalam hal perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis. 1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Struktur Organisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri dari : 1. Bagian Umum; 2. Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian; dan 4. Bidang Pelayanan Hukum.

2


1. Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; b) pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data serta pengembangan database varietas tanaman dan perizinan pertanian; c) penyiapan pelaksanaan kerja sama, urusan dokumentasi, informasi, penerbitan dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, serta penyusunan daftar umum dan berita resmi perlindungan varietas tanaman; dan d) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan. Bagian Umum terdiri atas: a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Data; b) Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; dan c) Subbagian Tata Usaha Uraian tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut: (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Data mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi, laporan kegiatan, dan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data, serta Pengembangan database varietas tanaman dan perizinan pertanian. (2) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, urusan dokumentasi, informasi, penerbitan dan publikasi perlindungan vaeritas tanaman dan perizinan pertanian, serta melakukan penyusunan daftar umum dan berita resmi perlindungan varietas tanaman. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

3


2.

Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman menyelanggarakan fungsi sebagai berikut : a) pemberian pelayanan permohonan dan pendaftaran konsultan perlindungan varietas tanaman, serta monitoring keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dilindungi; b) pemberian pelayanan pemeriksaan uji substansi, penyusunan panduan pelaksanaan uji substansi, penyelenggaraan sidang komisi PVT, dan penyediaan varietas pembanding. c) pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman dan sumber daya genetik tanaman. Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman terdiri atas: a) Sub Bidang Permohonan PVT b) Sub Bidang Pengujian PVT c) Subbidang Pendaftaran Varietas dan Sumber Daya Genetik Tanaman Uraian tugas masing-masing Sub Bidang sebagai berikut: (1) Subbidang Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan permohonan dan pendaftaran konsultan perlindungan varietas tanaman, serta monitoring keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dilindungi. (2) Subbidang Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pemeriksaan uji substansi, penyusunan panduan pelaksanaan uji substansi, penyelenggaraan sidang komisi perlindungan varietas tanaman, dan penyediaan varietas pembanding. (3) Subbidang Pendaftaran Varietas dan Sumber Daya Genetik Tanaman mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman dan sumber daya genetik tanaman.

4


3. Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi, dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi; b. penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan, serta pemantauan dan evaluasi; dan c. penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang ternak bibit, ternak, karkas, daging dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak, serta pemantauan dan evaluasi. Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian terdiri atas: a. Subbidang Sarana I; b. Subbidang Sarana II; c. Subbidang Sarana III. Uraian tugas masing-masing Sub Bidang sebagai berikut: a. Subbidang Sarana I mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi, dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi. b. Subbidang Sarana II mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan, serta pemantauan dan evaluasi. c. Subbidang Sarana III mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang bibit, karkas, daging dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak, serta pemantauan dan evaluasi.

5


4. Bidang Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan dan pencabutan hak perlindungan varietas tanaman, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, dan pertimbangan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagi berikut : a. penyiapan pelayanan penamaan varietas, pemberian, dan penolakan hak perlindungan varietas tanaman, dan penerbitan rekomendasi atau perizinan pertanian, serta monitoring pembatalan dan pencabutan hak perlindungan varietas tanaman; dan b. pemberian pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, pelayanan lisensi dan lisensi wajib, serta pengalihan hak perlindungan varietas tanaman Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas: a) Sub Bidang Pelayanan Sertifikasi b) Sub Bidang Pelayanan Pertimbangan Hukum Uraian tugas masing-masing Sub Bidang sebagai berikut: (1) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan penamaan varietas, pemberian, penolakan hak PVT, dan penerbitan rekomendasi atau perizinan pertanian, serta monitoring pembatalan dan pencabutan hak perlindungan varietas tanaman. (2) Subbidang Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, pelayanan lisensi dan lisensi wajib, serta pengalihan hak perlindungan varietas tanaman. 5.

Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6


1.3

KONDISI UMUM

Selama periode 2005-2009, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Pusat Perizinan dan Investasi melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (Pusat PVT) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 401/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman merupakan unit organisasi dilingkungan Departemen Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Pusat PVT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat PVT menyelenggarakan fungsi: (a) penerimaan pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT; (b) pemeriksaan substansi permohonan hak PVT; (c) pemberian, penolakan permohonan dan pembatalan hak PVT; (d) pelayanan permohonan banding, konsultasi, dan pertimbangan hukum PVT; (e) pengelolaan data PVT; (f) pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; (g) pelaksanaan urusan tata usaha Komisi PVT dan Komisi banding (h) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Pusat Perizinan dan Investasi adalah unsur penunjang Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Perizinan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, rekomendasi teknis serta pelayanan investasi di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Perizinan dan Investasi menyelenggarakan fungsi: (a) penerimaan permohonan perizinan, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; (b) analisis permohonan perizinan, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; (c) fasilitasi proses teknis permohonan perizinan, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; (d) penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian; (e) penyiapan perumusan kebijakan investasi di bidang pertanian; (f) analisis dan pemberian konsultansi investasi di bidang pertanian; (g) evaluasi dan pemantauan kegiatan di bidang perizinan dan investasi; (h) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Selama periode 2005-2009, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, dan Pusat Perizinan dan Investasi memperlihatkan kinerja yang cukup menggembirakan. Hasil evaluasi kinerja pada pada tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

7


I. KEGIATAN PUSAT PVT Tahun 2005 – 2010

Sesuai dengan Renstra Pusat PVT dan didukung penganggaran DIPA Pusat PVT , kegiatan pokok Pusat PVT yang telah dilaksanakan periode tahun 2005- 2010 ini adalah sebagai berikut :

A. Membangun dan mengembangkan sistem Pelayanan PVT 1. Penyusunan / Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan, Panduan / Pedoman a) Inventarisasi permasalahan dalam implementasi, peraturan perundangan tentang PVT; b) Menyusun rencana revisi peraturan perundangan dilingkup PVT dalam rangka penyelesaian masalah implementasi sistem PVT berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000; c) Telah dilakukan pengkajian mengenai UPOV Convension Tahun 1991 dan keselarasannya dengan UU No. 29 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; d) Review sistem PVT melalui Round Table Discussion tahun ke-10 berlakunya UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, menghadirkan pembicara dari MAFF Jepang, Naktuinbouw Netherlands sebagai bench marking yang diikuti oleh ± 100 peserta dari Balai Penelitian, Perguruan Tinggi dan Swasta; e) Kerjasama dengan Balai-balai penelitian lingkup Kementan, Perguruan tinggi, LIPI dan Swasta dalam penyusunan/penyempurnaan panduan pengujian (Technical Guidelines) untuk 54 spesies tanaman; f) Sedangkan pada tahun 2004 – 2009 PPVT telah menerbitkan 10 buah peraturan perundangan dalam bentuk Permentan dan Kepmentan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM PVT a)

Pelatihan calon konsultan PVT sejumlah 50 orang peserta bekerjasama dengan Fakultas Hukum UI, dari evaluasi pelatihan lulus 27 konsultan yang telah dilantik oleh Mentan dan terdaftar dipusat PVT

b)

Pelatihan teknis Uji BUSS untuk pemeriksa PVT, staf pusat PVT dan para Breeder perusahaan swasta, di dalam negeri (tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 sejumlah 120 orang);

c) 8

Pelatihan ke luar negeri


1) PVP training di Belanda untuk 4 peserta dari pusat PVT dan IPB; 2) PVP training di Jepang untuk 5 peserta dari Pusat PVT dan Biro Hukum dan Humas; 3) DUS Training di belanda untuk 10 pemeriksa PVT; 4) High Level Training for PVP Officials yang didanai oleh MAFF Jepang pada tanggal 1-10 Maret 2010 yang diikuti oleh Kepala Pusat PVT; 5) Training of Trainers program PVP under UPOV Convention pada tanggal 37 Mei 2010 di kantor UPSTO Alexandria Virgina USA, telah dikirim satu orang staf Pusat PVT; 6) Pelatihan Fotografi dan pembangunan Image Bank 2010 untuk 11 staf PPVT; 7) Pendidikan staf PPVT a. 1 orang tugas belajar dari Badan SDM Pertanian, S2 Bidang Pemuliaan Tanaman di Unibraw, akan lulus pada tahun 2010; b. 1 orang tugas belajar dengan biaya dari Kemenkominfo di ITB S2 Jurusan Teknik Komunikasi, akan lulus pada bulan Maret 2011; c. 2 orang tugas belajar dengan biaya dari Badan SDM Pertanian di Faperta Unibraw S2 Jurusan Pemuliaan Tanaman mulai bulan September 2010; d. 1 orang tugas belajar dengan biaya dari Badan SDM Pertanian di Fakultas Pertanian UNDIP, S2 Jurusan Agribisnis mulai bulan September 2010. 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan PVT a) Pemeliharaan database varietas tanaman mencakup varietas yang mendapatkan sertifikat hak PVT, varietas yang didaftarkan (lokal dan hasil pemuliaan), dan varietas yang dilepas, untuk tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan. Sistem database ini telah dilengkapi dengan Geographical Information System (GIS) sampai pada tingkat propinsi; b) Pengembangan dan pemeliharaan situs website Pusat PVT dengan 2 versi bahasa (Indonesia dan Inggris) dengan alamat http://ppvt.setjen.Kementan.go.id; c) Penerbitan majalah semesteran Info PVT sebagai salah satu sarana penyebarluasan Berita Resmi PVT sejak tahun 2006.

9


B. Operasional pelayanan PPVT Perkembangan permohonan hak PVT yang masuk dan proses pemberian hak PVT Tahun 2004 s.d Desember 2010 adalah sebagai berikut: 1. Permohonan hak PVT 293 varietas 2. Perlindungan sementara 240 varietas 3. Proses Uji BUSS 196 varietas 4. Penerbitan sertifikat hak PVT 121 Varietas

Secara rinci disajikan pada Tabel dan digambarkan seperti pada Grafik. Tabel : Jumlah Varietas Per Jenis Kegiatan Per Tahun Jumlah Varietas No

Kegiatan 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Permohonan hak PVT

2

5

100

23

39

90

34

2

Perlindungan sementara

-

-

8

101

29

56

46

3

Proses uji BUSS varietas

-

-

1

16

96

31

52

4

Penerbitan sertifikat hak PVT

-

-

-

7

51

33

30

10


GRAFIK PERKEMBANGAN PERMOHONAN HAK PVT KUMULATIF TAHUN 2009 – 300

293 259 240

250 194

200

196 138

150

2009 2010

121 100

91

50 0 I

II

III

IV

2010

Keterangan : I.

Permohonan hak PVT

II.

Perlindungan sementara

III.

Proses uji BUSS

IV.

Penerbitan sertifikat hak PVT

Perkembangan pendaftaran varietas tanaman baik varietas lokal maupun varietas hasil pemuliaan tanaman sejak tahun 2005 s/d Desember 2010 dapat di gambarkan seperti pada Tabel dan Grafik. Tabel Perkembangan Pendaftaran Varietas Tanaman Tahun 2005-2010 Jumlah Varietas No 1

2

3

Jenis Tanaman Tanaman Pangan

Tanaman Sayuran

Tanaman Buah 11

Jenis Varietas 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lokal

2

2

13

15

14

5

Hasil Pemuliaan

-

-

6

5

55

90

Lokal

-

1

3

4

3

2

Hasil Pemuliaan

-

-

4

16

56

79

Lokal

4

7

53

38

12

37


Jumlah Varietas No

4

5

6

Jenis Tanaman

Jenis Varietas 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hasil Pemuliaan

-

-

7

5

35

19

Lokal

-

1

5

-

1

3

Hasil Pemuliaan

-

2

-

-

57

78

Tanaman

Lokal

-

1

8

7

15

4

Industri/Perkebunan

Hasil Pemuliaan

-

-

6

33

27

14

Tanaman Rempah

Lokal

-

-

1

-

-

1

dan Obat

Hasil Pemuliaan

-

9

6

-

6

-

Lokal

6

12

83

64

45

52

Hasil Pemuliaan

-

9

29

59

236

280

Tanaman Hias

Jumlah TOTAL

877

GRAFIK PERKEMBANGAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN TAHUN 2005- Desember 2010

12


C. Kegiatan Komisi PVT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Komisi PVT yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian, bertugas memberikan pertimbangan tentang pengelolaan PVT sesuai kebutuhan dan perkembangan PVT. Di akhir tahun 2009, terjadi pergantian ketua Komisi PVT dan penambahan anggota Komisi PVT melalui Kepmentan No. 1111/Kpts./OT.160/3/2010 tentang perubahan kedua atas Kepmentan No. 444/Kpts./OT.160/7/2004. Komisi PVT telah melakukan tugasnya sejak akhir tahun 2005. Kinerja yang dihasilkan sampai saat ini adalah : 1. Melakukan 26 kali sidang Komisi; 2. Memberikan rekomendasi pemberian Hak PVT sejumlah 121 varietas dan penolakan sejumlah 10 varietas; 3. Membahas dan mengesahkan panduan umum sejumlah satu dokumen, Panduan Prosedural Pengujian (PPP) sejumlah 5 dokumen dan Panduan Pelaksanaan Uji BUSS (PPU) sejumlah 54 species tanaman.

D. Kegiatan Komisi Banding Dalam rangka mencapai obyektivitas atas hasil pemeriksaan permohonan hak PVT yang tidak memenuhi persyaratan Baru, Unik, Seragam, Stabil dan ditolak oleh Pusat PVT, maka permohonan hak PVT dapat mengajukan banding sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Hingga bulan Juli 2010, Pusat PVT melaksanakan sidang Banding untuk pertama kalinya terhadap jenis tanaman kacang tanah varietas Garuda Biga milik Bumi Mekar Tani dengan tanggal permohonan 3 Pebruari 2010 yang ditolak permohonannya oleh Pusat PVT tanggal 13 November 2009. Setelah melalui 2 kali sidang Banding, pada tanggal 23 April 2010 Komisi Banding PVT mengabulkan permohonan banding tersebut dan berdasarkan keputusan Banding tersebut, Kapus PVT mencabut putusan penolakan hak PVT.

E. Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan/Pemanfaatan hak PVT Sesuai dengan ketentuan UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT, pemilik hak PVT dapat memelihara hak PVT sampai target waktu perlindungan apabila memenuhi kewajibannya yaitu: 1) membayar iuran tahunan; 2) menunjukkan contoh benih dari varietas yang mendapatkan hak PVT; 3) menggunakan hak PVT-nya di Indonesia; dan 4) tidak ada 13


perubahan performance dari varietas yang bersangkutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemeliharaan/pemanfaatan hak PVT dilakukan melalui pengisian formulir laporan oleh pemegang hak PVT (Form LK1, Form LK2, Form LK3) setahun sekali.

F. Sanggahan/Keberatan terhadap Varietas Yang Dimohonkan Berdasarkan Pasal 24 UU No.29 Tahun 2000, Pusat PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi persyaratan. Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat luas mengetahui adanya permohonan hak PVT atas suatu varietas. Dengan pengumuman tersebut masyarakat khususnya pihak yang berkepentingan dengan adanya permohonan hak PVT tersebut dapat memperoleh kesempatan untuk mengajukan sanggahan manakala terjadi pelanggaran terhadap hak kepemilikan varietas tersebut. Sampai saat ini terjadi dua kasus sebagai berikut: 1. Terdapat 6 (enam) varietas yaitu Tomat varietas SL 283, Swadesi, Sakina, Mentimun varietas Wuku, Paria varietas Hokian dan Kacang Panjang varietas Katrina milik PT. Benih Citra Asia yang disanggah karena ada kemiripan secara morfologi dengan varietas milik CV. Adity Sentana Agro Indonesia dan PT. Sang Hyang Seri. Proses uji lapangan dalam rangka pembuktian sanggahan diselenggarakan bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran; 2. Tiga varietas yaitu semangka varietas FSM 006, FSM 007 dan Melon varietas FME 004 milik PT. Agri Makmur Pertiwi yang disanggah oleh PT. Bisi Internasional Tbk. Sampai dengan saat yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang pemohon tidak memberikan penjelasan terhadap pandangan/keberatan yang diajukan PT. Bisi Internasional atas 3 (tiga) permohonan varietas tersebut, maka berdasarkan pasal 28 ayat (4) UU No. 29 Tahun 2000, permohonan hak PVT atas varietas dimaksud ditolak oleh Pusat PVT.

G. Penegakan Hukum PVT 1.

Penegakan hukum pelanggaran hak PVT secara nasional ditangani dalam sistem penanggulangan pelanggaran HKI. Terkait dengan sistem tersebut Presiden RI pada tahun 2006 telah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI melalui Kepres No. 4 Tahun 2006. Menteri Pertanian sebagai salah satu anggota Timnas, Sekjen Kementan sebagai anggota Tim Pelaksana Harian, Kapus PVT

14


sebagai anggota Pokja Timnas, dan Kepala Balai PATP sebagai anggota Sekretariat Timnas; 2.

Kegiatan Timnas tersebut mencakup 3 bidang yaitu penanggulangan pelanggaran yang bersifat preemtif, bersifat preventif dan yang bersifat represif. Kegiatan penanggulangan pelanggaran hak PVT saat ini terfokus pada kegiatan yang bersifat preemtif dan preventif.

3.

Laporan Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI (PPHKI) lingkup Kementan.

H. Sosialisasi PVT dan Pemanfaatan Varietas yang telah mendapatkan hak PVT/Terdaftar Sosialisasi PVT dilakukan dalam rangka penumbuhan kesadaran pentingnya PVT, penyebaran informasi pelayanan Pusat PVT, dan dalam rangka mendorong pemanfaatan varietas unggul yang telah mendapat hak PVT/terdaftar di Pusat PVT. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut adalah: 1. Seminar/Lokakarya/Pameran yang diselenggarakan oleh Pusat PVT a) Workshop/Sosialisasi PVT dan pendaftaran varietas, dan pameran varietas unggul lokal di 5 Propinsi setiap tahun. b) Seminar nasional PVT setiap tahun sejak tahun 2006, dan tahun 2009 merupakan seminar nasional PVT ke-4. c) Seminar dalam bentuk Round Table Discussion dalam rangka Revitalisasi Sistem Perbenihan Nasional dan Penguatan Sistem PVT. Pada bulan Januari 2010 dan Review 10 tahun Implementasi UU No. 29 Tahun 2000 pada tanggal 7-8 Juli 2010 di Jakarta yang menghadirkan para beneficiaries. 2. Partisipasi Pusat PVT pada Lokakarya/Seminar/Sosialisasi oleh Pihak Lain a) Business Awareness Seminar on PVP yang merupakan kerjasama EAPVP Forum dengan MAFF Jepang dan Singapura pada tanggal 25-26 Februari 2010 di Singapura; b) Harmonization TG Meeting on Aglaonema and Capsicum di Tokyo Jepang pada tanggal 11-12 Maret 2010 diikuti oleh 5 (lima) orang; c) International Seminar on PVP and Farmer Rights and Interest pada tanggal 21-23 April 2010 di Nanjing China;

15


d) Third East Asia PVP Forum Meeting dan International Seminar on Use of PVP System by Public Sector yang dilaksanakan di Seoul pada tanggal 29-30 April 2010 dihadiri oleh 4 (empat) delegasi RI; e) Harmonization TG Meeting on Papaya and Durian di Bangkok Thailand pada tanggal 19-23 Juli 2010 diikuti oleh 3 (tiga) orang; f) Menjadi narasumber pada Sosialisasi Persiapan Daerah Menghadapi Era Perdagangan Bebas di propinsi Maluku Utara, Bangka Belitung dan Gorontalo. 3. Mengikuti/berpartisipasi pada pameran dievent-event Nasional seperti: a) Pameran Pangan Nasional b) Agrinex International Expo c) Pameran Industri berbasis HKI d) Pekan Flori dan Flora Nasional e) Publikasi PVT melalui media elektronik dan surat kabar 4. Pemberian Penganugerahan HKI Award Bidang PVT; Pemerintah melalui kompetisi para peneliti, dosen, dan masyarakat penghasil kekayaan intelektual luar biasa. Kompetisi ini diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan yang berkoordinasi dengan Kementerian Negara Research dan Teknologi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Program ini memberikan penghargaan kepada para peneliti, dosen, dan masyarakat yang berprestasi dan mampu menghasilkan kekayaan intelektual yang berdaya guna dan mampu menggerakkan industri, perekonomian dan penyelesaian masalah yang ada dimasyarakat. Khusus bidang varietas tanaman pada tahun 2007 berhasil mendapatkan anugerah HKI bidang PVT sebanyak 5 orang, dan pada tahun 2009 sebanyak 9 orang. Sedangkan tahun 2010 diselenggarakan Program Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL) oleh Kementerian Pendidikan Nasional seperti tahun sebelumnya di 2009. Kategori inovasi dibidang varietas tanaman merupakan salah satu kategori dari 4 kategori yaitu bidang teknologi (dilindungi hak paten), bidang ilmu pengetahuan (dilindungi hak cipta), dan bidang industri kreatif (dilindungi hak cipta). Dari 15 orang pemenang AKIL 2010, 9 orang diantaranya termasuk kategori perlindungan varietas tanaman.

16


II. KEGIATAN PERIZINAN DAN INVESTASI KINERJA TAHUN 2006 N O 1.

TOPIK / MASALAH

OUTPUT KEGIATAN

Seminar Bioenergi : Prospek Bisnis dan Peluang Investasi.

Terlaksananya Seminar Bioenergi di Gran Melia Hotel pada tanggal 6 Desember 2006 yang dihadiri sekitar 100 peserta baik instansi pusat maupun daerah dan pelaku agribisnis.

2.

Menghadiri Pameran “Royal Flora Telah tersebarnya informasi peluang dan potensi Racaphrunch” di Chiang Mai. investasi agribisnis melalui penyebaran leaflet, buku Investment Opportunity Agriculture in Indonesia.

3.

Persiapan pembuatan Pedum Bantuan Bunga Kredit Investasi Pertanian (Bantuan – BKIP). Persiapan kunjungan Presiden / CEO Scanoil Swedia terkait dengan rencana investasi sebesar US$ 12.000.000.000 untuk komoditi Jarak Pagar di Propinsi Riau seluas 100.000 ha.

4.

17

Draft awal Pedum BBKIP.

Materi / Bahan tentang Kebijakan Deptan dalam menanggapi rencana Investasi Jarak Pagar di Propinsi Riau.


KINERJA TAHUN 2007 NO TOPIK / MASALAH

OUTPUT KEGIATAN

1.

Menghadiri pembahasan tindak lanjut kunjungan presiden /CEO Scanoil dari Swedia terkait dengan rencana investasi sebesar US$ 12.000.000.000 untuk komoditi Jarak Pagar di Propinsi NTB dan Kalbar seluas 100.000 ha

1. Scanoil akan menanamkan modalnya di Indonesia. 2. Pihak Scanoil segera melakukan kunjungan ke daerah (Propinsi Kalbar dan NTB).

2.

Menghadiri sidang BIMP- EAGA and IMT- GT on Srategy Planning Meeting sidang di Kota Kinibalu, Sabah Malaysia

Tersusunnya prioritas kegiatan flagship projec yang akan dilaksanakan pada tahun 2007

3.

Penyusunan Pedum Bantuan Langsung masyarakat untuk Keringanan Investasi Peranian

Pedum Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian ( BLM- KIP )

4.

Penyusunan JUKLAK Bantuan Langsung masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM- KIP)

Draf JUKLAK Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian ( BLM- KIP )

5.

Fasilitasi Promosi Investasi

Fasilitasi dalam Pameran Agrinex yang telah diselenggarakan tanggal 9 – 11 Maret 2007.

6.

Kerjasama antar lembaga

Menghadiri Sidang Working Group Agriculture, Agro base industry and Environment, IMT-GT tanggal 21 – 22 Maret 2007 di Bangka Belitung. Rapat koordinasi dan konsolidasi kerjasama Bilateral Indonesia- Uni Eropa di Bandung pada tanggal 9 – 12 maret 2007 Menghadiri sidang Bilateral Indonesia – Uni Eropa di Yogyakarta pada tanggal 22 – 23 Maret 2007.

7.

Pendaftaran Pupuk dan Pestisida

1. Memproses pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik sebanyak 19 (sembilan belas) buah dan Pupuk Organik sebanyak 19 (sembilan belas) buah. 2. Memproses pemberian izin percobaan pestisida sebanyak 14 (empat belas) buah, izin impor pestisida sebanyak 10 (sepuluh) buah, izin uji mutu pestisida sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan mengeluarkan sertifikat sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah. 3. Memproses pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik sebanyak 9 (sembilan) buah

18


dan Pupuk Organik sebanyak 5 (lima) buah. 4. Memproses pemberian izin percobaan pestisida sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah, izin impor pestisida sebanyak 41 (empat puluh satu) buah, izin uji mutu pestisida sebanyak 62 (enam puluh dua) buah dan mengeluarkan sertifikat sebanyak 26 (dua puluh enam) buah. 8.

Surat Edaran Setjen No. 141/TU.210/A/2007 perihal Pelayanan Perizinan

1. Penomoran Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Holtikultura dan Tanaman Pangan dilakukan oleh Eselon I yang bersangkutan 2. Surat Izin Pemasukan Benih Perkebunan penomorannya dilakukan di TU Menteri tetapi untuk cap Surat izin dilakukan oleh Ditjen Perkebunan 3. Surat Izin untuk penelitian penomorannya ada di Pusat Perizinan dan Investasi 4. Kop surat yang digunakan untuk surat izin masing masing Eselon I berbeda

9.

Penyusunan Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman

Pedoman pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman

10.

Permohan Surat Izin Pemasukan 1. Penyerahan permohonan izin benih ssebanyak 48 Benih Holtikultura (empat puluh delapan) buah 2. Penyerahan surat izin pemasukan benih sebanyak 21 (dua puluh satu) buah 3. Penyerahan surat penolakan sebanyak 2 (dua) buah

11.

Permohonan Surat Izin Pengeluaran Benih Holtikultura

12.

Permohonan Surat Izin Pemasukan 1. penyerahan permohonan izin pemasukan benih Benih tanaman Pangan sebanyak 7 (tujuh) buah 2. penyerahan surat izin pemasukan benih sebanyak 4 (empat) buah

13.

Permohonan Surat Izin Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

19

1. Penyerahan permohonan izin pengeluaran benih sebanyak 8 (delapan) buah 2. Penyerahan surat izin pengeluaran benih sebanyak 7 (tujuh) buah

1. Penyerahan permohonan izin pemasukan benih sebanyak 5 (lima) buah 2. penyerahan surat penolakan sebanyak 1 (satu) buah


14.

Permohonan Surat Izin Pemasukan 1. Penyerahan permohonan izin pemasukan benih benih Perkebunan sebanyak 3 (tiga) buah 2. Penyerahan surat izin pemasukan benih sebanyak 1 (satu) buah 3. Penyerahan surat penolakan sebanyak 1 (satu) buah

15.

Penyusunan pedoman pemasukan dan pengeluaran benih Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih

16.

Pedoman pemasukan dan pengeluaran benih 1. Perbaikan Draft Pedoman Pemasukan Benih pada halaman 2 disarankan diletakkan menurut urutan abjad, dasar hukum agar memasukkan aturan yang berkaitan dengan perbenihan Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, Halaman 4 point A sampai D agar mencantumkan batasan jumlah untuk setiap kepentingan perizinan 2. Jumlah dan batasan benih tanaman pangan dan hortikultura di cantumkan di dalam pedoman. 3. Pada Form 1 Lampiran Permentan Nomor: 38/Permentan/OT.140/8/2006 terdapat tujuan penggunaan Benih oleh pemohon, untuk tujuan perdagangan agar membuat surat pernyataan lokasi penanaman atau tempat distribusi, serta mencantumkan label perusahaan/produsen.

17.

Rapat Evaluasi Perizinan

18.

Sosialisasi BLM-KIP

20

Pelayanan 1. Dalam pelaksanaan penatausahaan naskah dinas dimasing-masing unit kerja eselon I mengasu pada Permentan Nomor: 63/Permentan/OT.140/12/2006 2. Melakukan tindakan pengamanan terhadap naskah dinas yang bersifat rahasia baik dalam hal pembuatan, pendistribusian maupaun penghancuran konsep/draft yang tidak terpakai. 3. Mentaati Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian Nomor: 141/TU.210/A/07 tentang Pelayanan Perizinan 4. Meminta kepada Kepala Biro Hukum dan Humas agar melakukan proses Addendum pada Lampiran Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 mengenai format yang menyangkut pelimpahan kewenangan memberi kepada Eselon I agar megacu pada Permentan Nomor: 63/Permentan/OT.140/12/2006 Telah dilakukan Sosialisasi BLM-KIP : 1. Wilayah Regional Propinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat diselenggarakan tanggal 18 Juni 2007 di Hotel Permata Bidakara-Bandung. 2. Wilayah Regional Propinsi NAD, Sumut,


Sumbar, Riau dan Kep. Riau diselenggarakan tanggal 20 Juni 2007 di Hotel Toba InternationalMedan. 3. Wilayah Regional Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan Jawa Timur telah diselenggarakan tanggal 26 Juni 2007 di Hotel Patra-Semarang. 4. Wilayah Regional Propinsi Sumsel, Jambi, Babel, Bengkulu dan Lampung telah diselenggarakan tanggal 28 Juni 2007 di Hotel sandjayaPalembang. 19.

Sosialisasi Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keriganan Investasi Pertanian di 5 (lima) Propinsi dan 2 (dua) Kabupaten yaitu: (Kalsel, Bali, Makassar, Pontianak, Manado, Kab. Singkawang dan Minahasa)

20.

Memfasilitasi Persiapan Revisi Permentan tentang Pedoman Umum BLM-KIP.

Tersusunnya Draft revisi Permentan No. 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tentang Pedoman Umum BLM-KIP.

21.

Memfasilitasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama dengan Perbankan dalam Rangka mempercepat penyaluran BLMKIP.

Terlaksananya pertemuan membahas naskah perjanjian penyaluran BLM-KIP pada September 2007, yang dihadiri sekitar 80 orang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pengelola BLM-KIP, BPD seluruh Indonesia dan Bank Pusat seperti Bank Mandiri, BSM, BRI, Bank Mandiri, Bank Agro, Bank Bukopin.

22.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama penyaluran BLM-KIP pihak Perbankan.

Naskah untuk dengan

Telah ditandatangani MoU dengan 6 Bank Pusat : BRI, BNI, BSM, Mandiri, Agroniaga, Bukopin dan 25 BPD.

23.

1.

Penyaluran BLM-KIP ke SEKJEN 2. Penyusunan bahan promosi Investasi

● Jumlah BLM-KIP yang ditransfer ke rekening usulan perorangan sebesar Rp. 17.879.706.309 (6% dari realisasi) dan yang ditransfer secara kolektif melalui Bank sebesar Rp. 295.463.256.400 (75,57%) dengan jumlah nasabah sebanyak 40.387 nasabah. ● Telah tersusun sebanyak 6 booklet Pertanian meliputi : 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kedelai dan Jeruk) 2. Perkebunan (Coklat dan Karet) 3. Peternakan (Kambing dan Itik)

21

1. Terselenggaranya Sosialisasi di 5 (lima) Propinsi dan 2 (dua) Kabupaten. 2. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Dinas lingkup pertanian baik Propinsi maupun Kabupaten, Perbankan, Penyuluh, KTNA, tokoh masyarakat, dll.


KINERJA TAHUN 2008 NO 1.

TOPIK / MASALAH Izin Pendaftaran Pestisida

Pupuk

OUTPUT KEGIATAN dan 1. Memproses pemberian nomor Pendaftaran Pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) produk. 2. Memproses Izin Percobaan Pestisida sebanyak 52 (lima puluh dua) produk. 3. Memproses Surat Rekomendasi Impor Pestisida sebanyak 22 (dua puluh dua) surat. 4. Memproses konsep label pestisida sebanyak 11 (sebelas) produk 5. Memproses Surat Uji Mutu Pupuk sebanyak 22 (dua puluh dua) surat. 6. Memproses Surat Uji Efektivitas Pupuk sebanyak 19 (sembilan belas) surat.

2.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih dan pengeluaran benih Hortikultura sebanyak 46. 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan benih sebanyak 58 (lima puluh enam)

3.

Permohonan surat Izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih Tanaman Pangan sebanyak 8 (delapan) 2. Penyerahan Surat Izin pemasukan benih sebanyak 9 (sembilan)

4.

Permohonan surat Izin pengeluaran 1. Proses permohonan izin pengeluaran benih benih Tanaman Pangan sebanyak 3 (tiga) 2. Penyerahan Surat Izin pengeluaran benih sebanyak 3 (tiga)

5.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih perkebunan sebanyak 13 (tiga belas) 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan benih sebanyak 9 (sembilan)

6.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih untuk penelitian sebanyak 5 (lima) 2. Penyerahan Surat izin pemasukan benih sebanyak 3 (tiga)

7.

Permohonan surat izin pengeluaran 1. Proses permohonan izin pengeluaran benih benih untuk penelitian sebanyak 1 (satu) 2. Penyerahan surat izin pengeluaran benih sebanyak 2 (dua)

22


8.

Permohonan surat izin pemasukan Proses permohonan benih untuk SDG sebanyak 1 (satu)

izin

pemasukan

benih

9.

Permohonan surat izin pemasukan Proses permohonan benih rumput untuk reklamasi lahan sebanyak 1 (satu) tambang

izin

pemasukan

benih

10.

Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) 1. Penerimaan Permohonan SPP sebanyak 53 Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar (lima puluh tiga) surat. Negeri. 2. Penyerahan SPP sebanyak 25 (dua puluh lima) surat. 3. Surat Permohonan SPP yang masih dalam proses sebanyak 17 (tujuh belas) surat.

11.

Rekomendasi Perkebunan

12.

Sosialisasi Permentan Nomor: Prosedur pemasukan dan pengeluaran benih, bibit 07/Permentan/OT.140//2008 tentang ternak dan ternak potong Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong

13.

Fasilitasi pembahasan revisi Sensitive List (SL) dan Temporary Exclusive List (TEL)

Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Ditjen teknis terkait lingkup Deptan untuk membahas usulan revisi SL dan TEL dalam rangka kerjasama ASEAN pada tanggal 28 Maret 2008.

14.

Penyempurnaan usulan Deptan tentang usulan tambahan / perubahan lampiran PP No. I tahun 2007

Usulan tambahan / perubahan lampiran Peraturan Pemerintah No. I tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang Usaha Tertutup dan/atau Daerah daerah Tertentu.

15.

Rapat koordinasi pembahasan usulan rencana perubahan lampiran Perpres 111 tentang ”Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan”

Daftar usulan Deptan mengenai Lampiran Perpres 111 yang telah disesuaikan dengan prinsip dasar dan dasar pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Perpres 76/2007 tentang ”Kriteria Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”

16.

Rencana penyusunan kebijakan ”Peningkatan produksi pangan melalui peningkatan investasi”

Masukan dari Eselon I terkait mengenai rencana penyusunan kebijakan ”Peningkatan produksi pangan melalui peningkatan investasi”

23

Bidang

Usaha 1. Penerimaan Permohonan Rekomendasi Bidang Usaha Perkebunan sebanyak 3 (tiga) surat. 2. Penyerahan Rekomendasi Bidang Usaha Perkebunan sebanyak 2 (dua) surat. 3. Surat Permohonan Rekomendasi yang masih dalam proses sebanyak 1 (satu) surat.


17.

Partisipasi dalam Sulteng Expo di Jakarta Convetion Center pada tanggal 18 – 22 Juni 2008.

18.

Fasilitasi rencana investasi : ● Informasi potensi dan peluang investasi jagung diarahkan pengembangannya ke kawasan - Daewoo Logistic dari Korea Sulawesi dan Papua khususnya ke Kab. Merauke Selatan untuk mendukun program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). - Sorin Group dari Korea ● Informasi potensi dan peluang investasi jagung Selatan diarahkan pengembangannya ke Kawasan Timur Indonesia dan ubi kayu ke Lampung

19.

Menindaklanjuti permintaan investor dari Timur Tengah atas komoditas padi basmati

Terinformasinya kemungkinan pengembangan padi basmati khususnya untuk luar pulau Jawa seperti NAD, Sumut, Sulsel dan Merauke

20.

Menghadiri Sosialisasi peluang ekspor produk pertanian (nara sumber Atase Pertanian pada KBRI Tokyo, Roma, Brussels dan Washington DC)

Terinformasikannya peluang ekspor produk pertanian khususnya ke negara Jepang, Itali, Belgia dan USA.

21.

Fasilitasi calon Investor dari Dubai (Timur Tengah)

22.

Fasilitasi Tentang Food Estate

Menginformasikan peluang dan potensi investasi sektor pertanian khususnya untuk pengembangan kawasan di Merauke (MIFEE) 1. Draft pedoman pengembangan kawasan usaha tanaman pangan (Food Estate) 2. Draft rancangan permentan tentang pedoman perizinan tanaman pangan 3. c. Rancangan PP tentang usaha budidaya tanaman pangan

23.

Fasilitasi koordinasi untuk menyambut kunjungan investor dari Saudi (Umar Al-Qaidi)

24.

Koordinasi dalam rangka 1. Identifikasi proses perizinan penanaman modal pengembangan System Pelayanan di Indonesia Informasi dan Perizinan secara 2. Untuk sektor pertanian sebagai uji coba untuk elektronik (SPIPISE) bersama proses perizinan penanaman modal dengan dengan BKPM. menggunakan SPIPISE adalah perizinan di sektor perkebunan Koordinasi dalam rangka pertemuan Daftar potensi dan peluang investasi di 15 propinsi Negara-negara anggota ”World yaitu : DKI, Jawa Barat, Banten, DIY, Jawa Islamic Economic Forum” (WIEF) Timur, Bali, Sumbar, Kepri, Sumsel, Kaltim, yang akan diselenggarakan di Sulut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Papua. Indonesia pada bulan Maret 2009.

25.

24

Ikut berperan aktif dalam mengikuti Sulteng Expo bersama dengan Unit Eselon II lingkup Setjen Deptan dan Unit Eselon I terkait.

Bahan kesiapan Indonesia dalam rangka menyambut calon investor dari Al-Qaidi yang berupa : Lokasi, Kesiapan Daerah, Calon Partner, dll


KINERJA TAHUN 2009 NO

TOPIK / MASALAH

1.

Izin Pendaftaran Pestisida

2.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih Hortikultura sebanyak 35 (tiga puluh lima) surat 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan benih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) surat

3.

Permohonan surat izin pengeluaran 1. Proses permohonan izin pengeluaran benih benih Hortikultura sebanyak 14 (empat belas) surat 2. Penyerahan surat izin pengeluaran benih sebanyak 9 (sembilan) surat

4.

Permohonan surat Izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih Tanaman Pangan sebanyak 14 (empat belas) surat 2. Penyerahan Surat Izin pemasukan benih sebanyak 8 (delapan) surat

5.

Permohonan surat Izin pengeluaran 1. Proses permohonan izin pengeluaran benih benih Tanaman Pangan sebanyak 4 (empat) surat 2. Penyerahan Surat Izin pengeluaran benih sebanyak 3 (tiga) surat

25

Pupuk

OUTPUT KEGIATAN dan 1. Memproses pemberian nomor Pendaftaran Pupuk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) produk. 2. Memproses Izin Percobaan Pestisida sebanyak 33 (tiga puluh tiga) produk. 3. Memproses surat uji mutu pestisida sebanyak 15 (lima belas) surat 4. Memproses Surat Rekomendasi Impor Pestisida sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat. 5. Memproses konsep label pestisida sebanyak 51 (lima puluh satu) produk 6. Memproses Surat Uji Mutu Pupuk sebanyak 20 (dua pluh) surat. 7. Memproses Surat Uji Efektivitas Pupuk sebanyak 16 (enam belas) surat. 8. Memproses sertifikat pestisida sebanyak 140 (seratus empat puluh) produk 9. Memproses segel pestisida sebanyak 31 (tiga puluh satu) produk 10. Memproses surat keterangan pestisida sebanyak 20 (dua puluh) surat 11. Memproses surat keterangan pupuk sebanyak 5 (lima) surat


6.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih perkebunan sebanyak 19 (sembilan belas) surat 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan benih sebanyak 8 (delapan) surat

7.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih untuk penelitian sebanyak 3 (tiga) surat 2. Penyerahan Surat izin pemasukan benih sebanyak 7 (tujuh) surat

8.

Permohonan surat izin pengeluaran Proses permohonan izin benih untuk penelitian sebanyak 5 (lima) surat

pengeluaran

benih

9.

Permohonan surat izin pemasukan Proses permohonan izin benih untuk SDG sebanyak 2 (dua) surat

pemasukan

benih

10.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan ternak ternak potong potong sebanyak 17 (tujuh belas) surat 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan ternak potong sebanyak 11 (sebelas) surat

11.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih rumput untuk pakan ternak rumput untuk pakan ternak sebanyak 1 (satu) surat 2. Penyerahan surat izin pemasukan benih rumput untuk pakan ternak sebanyak 1 (satu) surat

12.

Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) 1. Penerimaan Permohonan SPP sebanyak 48 Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar (empat puluh delapan) surat. Negeri. 2. Penyerahan SPP sebanyak 13 (tiga belas) surat. 3. Penyerahan Surat Penolakan sebanyak 1 (satu) surat 4. Surat Permohonan SPP yang masih dalam proses sebanyak 30 (tiga puluh) surat.

13.

Rekomendasi Perkebunan

14.

Koordinasi dalam rangka persiapan pertemuan Negara-negara anggota ”World Islamic Economic Forum” (WIEF) yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 1-4 Maret 2009.

26

Bidang

Usaha 1. Penerimaan Permohonan Rekomendasi Bidang Usaha Perkebunan sebanyak 3 (tiga) surat. 2. Surat Permohonan Rekomendasi yang masih dalam proses sebanyak 3 (tiga) surat. Telah teridentifikasi 5 program usulan proyek untuk sektor pertanian dari 5 propinsi yaitu Kaltim, Jabar, Papua, Sulsel dan Sultra yang terekap di DPD.


15.

Technical meeting pelaksanaan WIEF

persiapan 1. Laporan dari masing-masing penanggung jawab kegiatan 2. Persiapan kunjungan tamu WIEF ke PT. Sang Hyang Sri, Sukamandi, BB. Padi Sukamandi dan PT. Alamakmur Sembada (Rice Milling termodern di Asia tenggara)

16.

Menghadiri rapat Interdep mengenai Tindak lanjut ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

17.

Menghadiri persiapan Eco Products Terinformasinya kegiatan EPIF 2010 dengan tema International fair (EPIF) 2010 ”Green Productivity to Ehance Competitiveness” yang akan diselenggarakan di Jakarta 4 – 7 Maret 2010

18.

Rapat Pembahasan substansi perdata kompensasi dan foreign judgement produk rekayasa genetik tanggal 8 juni 2009

Hukum secara administrasi terhadap kerusakan produk rekayasa genetik sesuai PP 21 tahun 2008 hanya sebatas merawat kerusakan perbaikan. Tidak ada sanksi yang kuat untuk menuntut pelakunya.

19. 1. Soropadan Expo IV tanggal 25 – 30 Juni 2009 di Soropadan, Jawa Tengah 2. Pameran Flora dan Flori tanggal 24 – 26 Juni 2009 di Tangerang, Banten 3. Menghadiri Sidang IMT-GT WG AAF tanggal 29 Juni - 2 Juli 2009 di Bukit Tinggi

Tersebar luasnya informasi peluang dan potensi investasi sektor pertanian, prosedur dan persyaratan perizinan sektor pertanian.

Tersusunnya Schedule of Reservation khususnya sektor pertanian sebagai posisi Indonesia pada ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

Usulan kerjasama proyek/proposal bidang pertanian (Tanaman pangan, peternakan dan perkebunan)

20.

Kerjasama Internasional

21.

Fasilitasi Revisi Permen Agraria No. Draft usulan Deptan untuk revisi Permen Agraria 2 tahun 1999 No. 2 Tahun 1999

22.

Promosi Coklat Indonesia di Italia

27

1. Presentasi Misi Dagang dari Rusia 2. Terbuka peluang pasar produk perkebunan Indonesia di Rusia

Indonesia ikut berpartisipasi Event Internasional Chocolate Exhibition Eurochocolate 2009 di Italia, tanggal 16 – 25 Oktober 2009


23.

Gelar Potensi Investasi Sektor Tersebarluasnya informasi potensi dan peluang Pertanian di Jakarta Convention investasi sektor pertanian baik hulu, on-farm Center pada tanggal 9 Oktober 2009 maupun hilirnya yang dimiliki oleh daerah-daerah potensial serta berbagai kebijakan investasi, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan oleh daerah khususnya sektor pertanian khususnya untuk propinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.

24.

Menghadiri Sidang AMAF ke 31 Mengakselerasikan program-program pertanian, dan AMAF +3 ke 9 di Brunai riset dan kerjasama pelatihan di bidang pertanian Darussalam pada tanggal 6 s/d 12 November 2009

25.

Business Mission ke Kuwait dan - Promosi potensi investasi bidang pertanian Bahrain tanggal 30 Oktober – 5 dengan Kuwait Chamber Commerce and November 2009 Industry - Pelaku usaha Kuwait tertarik kerjasama dalam memproduksi produk halal, produk makanan organik dan pengembangan Sapi Perah dan Sapi Potong

26.

Business meeting di Hongkong pada Tersebarluasnya informasi potensi dan peluang tanggal 30 Nopember – 2 desember investasi, dan berbagai kebijakan dan regulasi di 2009 bidang investasi

28


KINERJA TAHUN 2010 NO

TOPIK / MASALAH

OUTPUT KEGIATAN

1.

Izin Pendaftaran Pupuk

1. Memproses pemberian nomor Pendaftaran Pupuk sebanyak 31 (tiga puluh satu)produk. 2. Memproses Surat Uji Mutu Pupuk sebanyak 22 (dua puluh dua) surat. 3. Memproses Surat Uji Efektivitas Pupuk sebanyak 24 (dua puluh empat) surat. 4. Memproses surat keterangan pupuk sebanyak 28 (dua puluh delapan) surat 5. Memproses surat rekomendasi impor pupuk sebanyak 3 (tiga) surat

2.

Perizinan Pestisida

1. Memproses surat uji mutu pestisida sebanyak 17 (tujuh belas) surat 2. Memproses Surat Rekomendasi Impor Pestisida sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat. 3. Memproses konsep label pestisida sebanyak 2 (dua) produk 4. Memproses sertifikat pestisida sebanyak 71 (tujuh puluh satu) produk 5. Memproses segel pestisida sebanyak 7 (tujuh) produk 6. Memproses surat keterangan pestisida sebanyak 22 (dua puluh dua) surat 7. Memproses izin percobaan pestisida sebanyak 32 (tiga puluh dua) surat

3.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih Hortikultura sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan benih sebanyak 26 (dua puluh enam) surat

4.

Permohonan surat izin pengeluaran 1. Proses permohonan izin pengeluaran benih benih Hortikultura sebanyak 30 (tiga puluh) surat 2. Penyerahan surat izin pengeluaran benih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) surat

5.

Permohonan surat Izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih Tanaman Pangan sebanyak 3 (tiga) surat 2. Penyerahan Surat Izin pemasukan benih sebanyak 6 (enam) surat

6.

Permohonan surat Izin pengeluaran 1. Proses permohonan izin pengeluaran benih benih Tanaman Pangan sebanyak 5 (lima) surat 2. Penyerahan Surat Izin pengeluaran benih sebanyak 4 (empat) surat 29


7.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih perkebunan sebanyak 19 (sembilan belas) surat 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan benih sebanyak 1 (satu) surat

8.

Permohonan surat izin pengeluaran Penyerahan Surat Izin Penyerahan benih sebanyak 1 benih perkebunan (satu) surat

9.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan benih benih Litbang sebanyak 5 (lima) surat 2. Penyerahan Surat izin pemasukan benih sebanyak 5 (lima) surat

10.

Permohonan surat izin pengeluaran Penyerahan Surat Izin pengeluaran benih sebanyak benih Litbang 1 (satu) surat

11.

Permohonan surat izin pemasukan 1. Proses permohonan izin pemasukan ternak ternak potong potong sebanyak 19 (sembilan belas) surat 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan ternak potong sebanyak 14 (empat belas) surat

12.

Permohonan ternak

13.

Permohonan surat izin usaha obat Penyerahan surat izin usaha obat hewan sebanyak 1 hewan (satu) surat

14.

Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) 1. Penerimaan Permohonan SPP sebanyak 59 (lima Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar puluh sembilan) surat. Negeri. 2. Penyerahan SPP sebanyak 36 (tiga puluh enam) surat. 3. Surat Permohonan SPP yang masih dalam proses sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat.

15.

Finalisasi Revisi Perpres No. 111 Surat Mentan ke Kemenko Perekonomian tentang Tahun 2007 Usulan Revisi Perpres No. 111 Tahun 2007

16.

Konsolidasi dan Perkembangan Perkembangan Kerjasama Indonesia – Australia WGAFFC Indonesia - Australia (WGAFFC)

17.

Pameran Agro Food Expo 2010 di Tersebarluasnya data dan informasi potensi dan Jakarta Convention Center tanggal peluang investasi serta berbagai kebijakan, regulasi 27 – 30 Mei 2010 di bidang investasi kepada masyarakat luas dan diharapkan informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan untuk berbisnis / berinvestasi

30

pendaftaran

pakan 1. Proses permohonan pendaftaran pakan ternak sebanyak 4 (empat) surat 2. Penyerahan Surat Izin Pemasukan pakan ternak sebanyak 31 (tiga puluh satu) surat


18.

Gelar potensi Investasi sektor Tersebarluasnya informasi potensi dan peluang pertanian di jakarta Convention investasi sektor pertanian baik hulu, on-farm Center pada tanggal 27 Mei 2010 maupun hilirnya yang dimiliki oleh daerah-daerah potensial serta berbagai kebijakan investasi, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan oleh daerah khususnya sektor pertanian khususnya untuk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Merauke

19.

Penyiapan Draft Reservation List Draft Reservation List ACIA posisi Kementerian Asean Comprehensive Investment Pertanian Agreement (ACIA) di Sahira Butik Hotel tanggal 29 – 30 Mei 2010

20.

Rapat Koordinasi Pemasukan Benih Kesepakatan bahwa tidak ada dispensasi untuk Padi Hibrindo R-1 tanggal 22 Juni benih padi yang sudah dilepas lebih dari 3 tahun 2010 karena persediaan dalam benih cukup

21.

Menghadiri pertemuan Coordinating Committee in Investment (CCI) ke 49 kantor Sekretariat ASEAN terkait dengan penyusunan Reservation List ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

22.

Rapat Koordinasi Hambatan Industri Tanggapan Kementerian Pertanian tentang dan perdagangan yang disampaikan Hambatan Industri dan Perdagangan terkait sektor Kadin kepada Menko Perekonomian Pertanian (Surat No. S-1171/ SES.M.EKON/ 05/ 2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal ”Rapat Koordinasi Tim Penganganan Hambatan Industri dan Perdagangan”)

31

Draft Reservation List ACIA posisi Indonesia belum dapat dibahas pada pertemuan tersebut karena belum mendapatkan persetujuan dari masing-masing Kementerian teknis terkait


1.4

POTENSI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 1. Kondisi Saat ini Aspek Administrasi 1. Kapasitas SDM yang melakukan uji BUSS dan pemeriksaan hasilnya belum dievaluasi sesuai dengan standar kompetensinya. 2. Sistem database varietas tanaman dan perizinan online belum dapat diakses secara optimal; 3. Sistem Informasi Manajemen PVT dan Perizinan pertanian belum optimal 4. Belum tersosialisasinya sistem PVT dan PP 5. Belum diterapkannya sistem jaminan mutu pelayanan PVTPP

Aspek Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman a. Permohonan hak PVT (1) Peningkatan penerimaan permohonan hak PVT telah berkembang cukup signifikan pada 3 tahun terakhir ini. Namun demikian sebagian besar berasal dari perusahaan benih swasta besar yang umumnya perusahaan multi nasional. (2) Permohonan hak PVT dari balai penelitian di lingkup Badan Litbang Pertanian maupun institusi penelitian milik pemerintah masih sangat terbatas. b. Pengujian BUSS (1) Pelayanan Uji BUSS (baru, unik, seragam, stabil) menggunakan sistem breeder testing memerlukan kemampuan pelaksanaan pengujian yang standar. Sementara itu tingkat kemampuan dari pelaksana belum merata sesuai dengan standar. (2) Panduan uji BUSS dalam rangka pemberian hak PVT belum lengkap dan sempuna c. Pendaftaran varietas dan SDG (1) Perkembangan pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan telah meningkat dengan cukup signifikan, tetapi belum banyak dimanfaatkan sebagai varietas asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial (2) Pelayanan permohonan hak PVT maupun pendaftaran varietas tanaman belum berjalan secara ”on-line”.

32


Aspek Pelayanan Perizinan Pertanian 1. Perizinan pupuk, pestisida dan alsin pertanian (1) Masih terdapat pupuk dan pestisida yang sudah habis masa berlaku izinnya tetapi masih beredar di pasaran. (2) Terdapat peredaran pupuk dan pestisida di pasaran yang tidak memiliki izin pendaftaran. (3) Masih terdapat pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran tetapi mutunya tidak sesuai lagi dengan standar mutu saat izin dikeluarkan. (4) Masih terdapat pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran tetapi tidak sesuai dengan label. (5) Peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat belum melalui sistem yang mampu menjamin kualitas sebagaimana yang diharapkan dan belum melaui pendaftaran di Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab utama pembangunan pertanian secara umum. 2. Perizinan benih dan bibit tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, dan teknis pengalihan saham (1) Terjadi penyalahgunaan izin pemasukan benih dan bibit tanaman (izin untuk penelitian ternyata di tingkat lapang dikomersilkan). (2) Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP (3) Pemberian rekomendasi kepemilikan saham usaha pertanian dari PMDN ke PMA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP (4) Koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam hal perizinan belum berjalan secara optimal. c.

33

Perizinan bibit ternak, obat hewan, ternak potong, pakan ternak, karkas, daging dan jeroan (1) Tidak seragamnya prosedur pemasukan ternak dan bahan asal ternak (2) Koordinasi antara instansi pusat dan daerah belum optimal yang menyebabkan penyalahgunaan surat persetujuan pemasukan. (3) Pendaftaran obat hewan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP. (4) Hasil bahan asal hewan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP. (5) Belum ada permentan tentang SDG ternak.


d.

Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan (1) Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, dilakukan terhadap produk pertanian yang belum diolah, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor. (2) Pendaftaran pangan segar di berikan kepada pelaku usaha yang ingin mengedarkan produk pertanian yang berasal dari pemasukan (impor) kepada masyarakat luas. (3) Untuk menjamin dipenuhinya syarat mutu dan keamanan produk pangan segar yang beredar tersebut, perlu dilakukan monitoring, evauasi dan pelaporan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran seta melakukan koordinasi antara pusat maupun daerah.

e. Perizinan sumberdaya genetik tanaman dan pemasukan agensia hayati (1) Perizinan sumber daya genetik tanaman dan pemasukan agensia hayati dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan sumberdaya genetik dan plasma nutfah nasional dan ketenteraman kepada masyarakat luas pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan tersebut. (2) Untuk mendukung itu semua, perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan daerah serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan tersebut. Aspek Pelayanan Hukum a. Pertimbangan Hukum (1) Peraturan Perundang-undangan bidang PVT belum banyak dipahami masyarakat; (2) Masyarakat masih banyak yang belum bisa membedakan antara UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman belum selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait (peraturan perbenihan); (4) Sistem Penegakan Hukum dalam pelanggaran hak PVT belum terkoordinasi dengan maksimal; b. Sertifikasi Hak PVT (1) Pemberian nama varietas tanaman yang diajukan ke PPVTPP masih banyak belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; (2) Pemegang Hak PVT masih banyak yang belum melakukan kewajiban dengan tepat waktu; (3) Varietas yang telah dilindungi belum semuanya dilakukan monitoring; 34


2.

Kondisi yang Diharapkan Aspek Administrasi 1.

Meningkatnya Kapasitas SDM yang melakukan uji BUSS dan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar kompetensi.

2.

Tersedianya Sistem database varietas tanaman dan perizinan online yang optimal;

3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen PVT dan Perizinan pertanian yang optimal 4.

Meningkatnya pemahaman sistem PVTPP oleh stakeholder

5.

Penerapan sistem jaminan mutu pelayanan PVTPP

Aspek Pelayanan Perlindungan Varietas 1. 2.

3. 4. 5.

6.

Meningkatnya permohonan hak PVT dari pemulia perorangan, petani dan perusahaan benih; Meningkatnya permohonan hak PVT dari balai penelitian di lingkup Badan Litbang Pertanian, dari perguruan tinggi, maupun dari institusi penelitian diluar Badan Litbang Pertanian; Meningkatnya pemahaman pemohon yang menggunakan metoda breeder testing terhadap panduan pelaksanaan uji BUSS. Tersedianya Panduan uji BUSS lengkap dan sempuna dalam rangka pemberian hak PVT. Tersedianya informasi tentang varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang sudah terdaftar di Pusat PVTPP yang dapat digunakan sebagai varietas asal untuk perakitan varietas turunan esensial. Terwujudnya elayanan permohonan hak PVT maupun pendaftaran varietas tanaman secara ”on-line”.

Aspek Pelayanan Perizinan Pertanian a. Perizinan pupuk, pestisida dan alsin pertanian (1) Pupuk dan pestisida beredar di pasaran yang masa berlaku izinnya sudah habis harus diperpanjang. (2) Pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran harus memiliki izin pendaftaran. (3) Pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran, mutunya harus sesuai dengan standar mutu saat izin dikeluarkan. (4) Pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran harus sesuai dengan label.

35


b.

c.

d.

e.

36

(5) Peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat harus melalui sistem yang mampu menjamin kualitas sebagaimana yang diharapkan dan melalui pendaftaran di Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab utama pembangunan pertanian secara umum. Perizinan benih dan bibit tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, dan teknis pengalihan saham (2) Izin pemasukan benih dan bibit tanaman sesuai dengan penggunaannya. (3) Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP. (4) Pemberian rekomendasi dalam rangka pengalihan kepemilikan saham usaha pertanian dari PMDN ke PMA dilaksanakan melalui Pusat PVTPP (5) Koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam hal perizinan berjalan lebih optimal. Perizinan bibit ternak, obat hewan, ternak potong, pakan ternak, karkas, daging dan jeroan (1) Seragamnya prosedur pemasukan ternak dan bahan asal ternak (2) Koordinasi antara instansi pusat dan daerah lebih optimal. (3) Pendaftaran obat hewan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP. (4) Izin pemasukan hasil bahan asal hewan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat PVTPP. (5) Tersedianya permentan tentang SDG ternak. Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan (1) Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, dilakukan terhadap produk pertanian yang belum diolah, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor. (2) Pendaftaran pangan segar di berikan kepada pelaku usaha yang ingin mengedarkan produk pertanian yang berasal dari pemasukan (impor) kepada masyarakat luas. (3) Untuk menjamin dipenuhinya syarat mutu dan keamanan produk pangan segar yang beredar tersebut, perlu dilakukan monitoring, evauasi dan pelaporan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran seta melakukan koordinasi antara pusat maupun daerah. Perizinan sumberdaya genetik tanaman dan pemasukan agensia hayati (1) Perizinan sumber daya genetik tanaman dan pemasukan agensia hayati dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan sumberdaya genetic dan plasma nutfah nasional dan ketenteraman kepada masyarakat luas pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan tersebut. (2) Untuk mendukung itu semua, perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan daerah serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan tersebut.


Aspek pelayanan hukum a. Pertimbangan Hukum (1) Meningkatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang PVT kepada masyarakat dan stakeholders; (2) Masyarakat memahami tentang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; (3) Terwujudnya keselarasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dengan peraturan perundangundangan terkait (peraturan perbenihan); (4) Terkoordinasi sistem Penegakan Hukum dalam pelanggaran HKI dengan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (TIMNAS PPHKI); b. Sertifikasi Hak PVT (1) Pemberian nama varietas tanaman yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; (2) Meningkatnya kesadaran Pemegang Hak PVT akan kewajibannya (3) Terpantaunya semua varietas yang telah dilindungi

37


II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1

VISI ”Menjadi institusi pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian yang berkualitas internasional, cepat, tepat, akurat dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis”.

2.2

MISI 1.

Menyiapkan

perangkat

pelayanan

meliputi

Program

dan

Data,

SDM,

Ketatausahaan, serta Kerjasama dan Kehumasan. 2.

Memberikan Pelayanan Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman.

3.

Memberikan Pelayanan Perizinan Pertanian.

4.

Memberikan Pelayanan Pertimbangan hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

2.3

TUJUAN Sesuai dengan visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah : 1. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pelaporan, Ketatausahaan, Pengelolaan database, kerja sama dan penyebarluasan Informasi. 2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman guna mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul yang berdaya saing. 3. Memberikan pelayanan perizinan pertanian yang mudah, cepat, tepat, akurat, dan akuntable. 4. Mewujudkan kepastian hukum PVT dan PP.

38


2.4

SASARAN Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Tercapainya peningkatan kualitas Perencanaan, Pelaporan, Ketatausahaan, kehumasan, dan kerja sama. Indikator : Tersedianya fasilitas pelayanan perkantoran 2. Tercapainya peningkatan pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman guna mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul yang berdaya saing Indikator : Jumlah permohonan hak PVT dan pendaftaran varietas dan SDG tanaman. 3. Terwujudnya pelayanan perizinan pertanian yang cepat, tepat, akurat, dan akuntable. Indikator : Jumlah dokumen pendaftaran dan perizinan pertanian. 4. Terciptanya perlindungan hukum PVT dan PP. Indikator : Jumlah pelayanan perlindungan hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

39


III.

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian serta kondisi lingkungan strategis yang terjadi, maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut : 3.1

KEBIJAKAN Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, maka kebijakan yang ditempuh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah : a. Bidang Administrasi 1. Penyusunan dan penerapan sistem akreditasi sarana Uji BUSS & penyimpanan benih. 2. Penyusunan dan penerapan sistem sertifikasi kompetensi personal pelaksana Uji BUSS / pemeriksa PVT 3. Menyusun dan menerapkan pelayanan sistem ”online” baik untuk pelayanan perlindungan varietas tanaman maupun pelayanan perizinan pertanian b. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman 1. Penyusunan standar kompetensi personal pelaksana Uji BUSS/ pemeriksa PVT, dan standar sarana Uji BUSS & penyimpanan benih dalam rangka penyetaran kemampuan Uji BUSS dengan model Breeder Testing. 2. Melakukan kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan UJI BUSS 3. Menerapkan pelayanan permohonan hak PVT serta pendaftaran varietas dan Sumber Daya Genetik secara pro aktif kepada instansi pemerintah, BUMN, dan swasta.

40

c.

Bidang Perizinan 1. Melakukan penetapan batas waktu pelayanan. 2. Menerapkan sistem pelayanan terpadu

d.

Bidang Hukum 1. Penyelarasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dengan Peraturan perundang-undangan yang terkait. (bidang perbenihan, Sumber Daya Genetik, dan lain-lain)


2. Revisi Keputusan/Peraturan Menteri Pertanian terkait pelayanan PVT dan Perizinan Pertanian. 3. Menyusun sistem penegakan hukum dan melakukan sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Nasional Penanggulangan pelanggaran HKI 5. Memberikan pelayanan advokasi/penyelesaian permasalahan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 3.2

STRATEGI Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian maka ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna pengembangan sistem pelayanan PVT dan PP. 3. Pengembangan database dan sistem informasi manajemen, serta penyebaran informasi PVTdan PP; 4. Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait, baik didalam negeri maupun luar negeri ; 5. Meningkatkan Pelayanan Uji BUSS Perlindungan Varietas Tanaman melalui sistem akreditasi personal dan sarana pengujian. 6. Meningkatkan pelayanan permohonan hak PVT, serta pendaftaran varietas (lokal maupun hasil pemuliaan) dan sumber daya genetik 7. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pertanian dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya mengedarkan sarana dan produk pertanian yang berkualitas dan legal. 8. Menyiapkan sistem dan prosedur perizinan yang mudah. 9. Menyiapkan peraturan perundang-undangan bidang PVT dan PP. 10. Memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman.

41


3.3

PROGAM DAN KEGIATAN Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka Program Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2010 – 2014 yaitu : a. Pengembangan pelayanan administrasi PVT dan PP 1. Pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan, keuangan dan perlengkapan. 2. Indikator kinerja : 3. Pengembangan Jabatan fungsional Pemeriksa PVT. 4. Peningkatan keterampilan dan kompetensi SDM. 5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, database on line, dan website. 6. Penyelengaraan perpustakaan dan dokumentasi. 7. Pembudayaan dan pemasyarakatan bidang PVT dan PP. 8. Kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/lembaga terkait 9. Pengadaan sarana kerja. 10. Penyusunan program dan rencana kerja. 11. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

42

b.

Pengembangan pelayanan PVT 1. Pelayanan Permohonan Hak PVT. 2. Pelayanan Pendaftaran Konsultan PVT. 3. Pelaksanaan Simulasi Uji BUSS. 4. Loka karya Simulasi Uji BUSS. 5. Penyusunan dan penyempurnaan panduan pelaksanaan Uji BUSS. 6. Pelaksanaan pemeriksaan Uji BUSS 7. Pelaksanaan Sidang Komisi PVT. 8. Pelayanan Pendaftaran Varietas dan SDG Tanaman. 9. Pelaksanaan Monitoring Keunikan, Keseragaman, dan kestabilan varietas yang sudah mendapat hak PVT.

c.

Pengembangan pelayanan perizinan pertanian 1. Pengembangan sistem pelayanan perizinan pupuk, pestisida, alsintan, benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, bibit ternak dan ternak potong, SDG ternak dan tanaman, obat hewan, pakan ternak, karkas, daging dan jeroan 2. Pelayanan perizinan pengalihan saham usaha pertanian (PMA dan PMDN) 3. Pelayanan pemberian, penolakan dan rekomendasi izin sarana pertanian 4. Penyusunan panduan pelaksanaan perizinan pertanian 5. Penyelenggaraan temu teknis perizinan pertanian 6. Kerjasama ekuivalensi perizinan 7. Bimbingan penerapan manajemen mutu pelayanan perizinan pertanian 8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan perizinan pertanian Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2010-2014

d.

3.4

Pengembangan pelayanan hukum PVT dan PP 1. Pelayanan penamaan varietas tanaman. 2. Pelayanan pemberian, penolakan, pembatalan, dan pencabutan hak PVT. 3. Monitoring pemeliharaan hak PVT. 4. Pelayanan pertimbangan dan konsultasi hukum 5. Penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan PVT dan PP. 6. Pelayanan permohonan Banding PVT 7. Pelayanan Advokasi 8. Pembinaan dan pengembangan hak atas kekayaan intelektual. 9. Pelayanan lisensi, linsensi wajib dan pengalihan hak PVT

PEMBIAYAAN Untuk periode 2010-2014, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian memperoleh alokasi pendanaan sebesar Rp.102.830.000.000,- (seratus dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBN. Program, kegiatan, indikator dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian selama periode 2010-2014 digambarkan secara lebih lengkap pada tabel lampiran 1.

43


LAMPIRAN

44


RENCANA STRATEGIS PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TAHUN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Recommend Documents