SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2014

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Jakarta, Januari 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja baik pusat maupun daerah diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya dalam satu tahun. Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai unit kerja setingkat eselon II, Biro Organisasi dan Kepegawaian diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014 disusun dengan bertitik tolak pada Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang memuat sasaran, kegiatan, indikator kinerja utama, dll. Di dalam Laporan Kinerja yang telah disusun juga terdapat penjabaran Hasil Analisa Capaian Kinerja Per Output Kegiatan Tahun 2014 dan Realisasi Anggaran yang menjadi pertimbangan dalam hal pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ttd

Ir. Winarhadi, MM NIP. 19550826 198303 1 001

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis merupakan pembangunan yang sangat kompleks yang melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian juga merupakan pembangunan yang mempunyai cakupan aspek yang luas, mulai dari sumber daya (modal, lahan, sumber daya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem administrasi dan manajemen. Pembangunan pertanian yang saat ini diselenggarakan dilakukan dalam suatu kondisi masyarakat yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk-produk pertanian dari luar negeri. Sedangkan dalam sistem pemerintahan nasional juga terjadi perubahan yang cukup mendasar yakni otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang baru saja diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah telah merubah paradigma sentralistis menjadi desentralistis, yang ditandai dengan dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana ditetapkan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan pemerintahan yang disebabkan oleh terjadinya peralihan urusan/kewenangan, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Pembangunan Pertanian yang modern, tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM Aparatur Pertanian dan sistem Administrasi dan Manajemen Pembangunan Pertanian ini sangat diperlukan dan bahkan


ii

merupakan bagian yang tak terpisahkan (condition sine quanon) dari pembangunan pertanian itu sendiri (to develop the administration in order to administrate the development efficiency) Upaya untuk mewujudkan suatu SDM Aparatur Pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus dilakukan, yang meliputi upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan pertanian yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, dan pengembangan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pertanian yang professional, pengembangan budaya kerja serta pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas baik domestik maupun internasional secara tidak langsung telah menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara operasional bertanggung jawab dalam pembangunan sistem administrasi dan manajemen pada kedudukan yang penting dan strategis, khususnya dalam pembentukan kelembagaan yang kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan pertanian, serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur pertanian, yang kesemuanya sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam tahun 2014, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian diletakkan dalam kerangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian.


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................................................

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................

vi

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................................................

1

B. Organisasi dan Fungsi ................................................................................................

1

C. Sumber Daya Manusia ...............................................................................................

2

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis ......................................................................................................

3

1. Visi ..........................................................................................................................

3

2. Misi.........................................................................................................................

4

3. Tujuan ....................................................................................................................

4

4. Sasaran Strategis ....................................................................................................

4

5. Cara Pencapaian Tujuan Sasaran ...........................................................................

5

B. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 ................................................

7

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Penataan Kelembagaan....................................................................................

12

2. Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja ............

15

3. Ketatalaksanaan ...............................................................................................

17

4. Reformasi Birokrasi ..........................................................................................

19

5. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai ...........................

22

6. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai.........

31

7. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan...............

34

8. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran ........................................................

36


iv

9. Kegiatan dan Pembinaan .................................................................................

38

B. Realisasi Anggaran .................................................................................................

41

BAB IV. PENUTUP 

Penutup .....................................................................................................................

43

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Biro 2. Rincian Pegawai Biro 3. Penetapan Kinerja Tahun 2014


v

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2014 .................................................................... 8

Tabel 2.

Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2014 ................................................................ 9

Tabel 3.

Analisa Capaian Kinerja Tahun 2014 ..................................................................... 11

Tabel 4.

Capaian Indikator Penataan Kelembagaan Tahun 2010 – 2014............................ 15

Tabel 5.

Capaian Indikator Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2010 – 2014 .......................................................................... 17

Tabel 6.

Capaian Indikator Ketatalaksanaan Tahun 2010 – 2014 ....................................... 19

Tabel 7.

Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 .................................. 21

Tabel 8.

Capaian Indikator Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2010 – 2014 ................................................................................................ 30

Tabel 9.

Capaian Indikator Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2010 – 2014........................................................ 33

Tabel 10.

Capaian Indikator Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Tahun 2010 – 2014............................................................................... 36

Tabel 11.

Capaian Indikator Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 – 2014 ........................................................................................................... 38

Tabel 12.

Capaian Indikator Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2010 – 2014 ......................... 40

Tabel 13.

Anggaran dan Realisasi Tahun 2013 – 2014 .......................................................... 41


vi

I PENDAHULUAN

Bab I. Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka pembangunan SDM aparatur pertanian di era reformasi birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan pertanian pada khususnya. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang baru saja disempurnakan kembali dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah. Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 20102014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian.

B. Organisasi dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal pengorganisasian, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian


1

Bab I. Pendahuluan

tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan budaya kerja; b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian. Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian seperti pada Lampiran 1.

C. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian per tanggal 31 Desember 2014 berjumlah 238 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut terdapat 49 orang pegawai yang dipekerjakan dan 40 orang pegawai yang diperbantukan pada instansi pemerintah lain sehingga total jumlah pegawai yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebanyak 149 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut, terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 104 orang dan golongan IV sebanyak 22 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 32 orang, Diploma sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 57 orang, dan S2 sebanyak 38 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Bagian Organisasi sebanyak 15 orang, Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi sebanyak 25 orang. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebanyak 32 orang, Bagian Mutasi sebanyak 23 orang, Klinik Pratama sebanyak 43 orang, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebanyak 11 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian seperti pada Lampiran 2.

2


II PERENCANAAN KERJA

Bab II. Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

A.

Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2010 - 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian telah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2010 – 2014 dan juga mempertimbangkan aspek tugas pokok fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/-10/2010, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja; 2. Koordinasi dan penyempurnaan tatalaksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; 3. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai; 4. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan 5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1.

VISI “Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien, dan amanah”.


3


2.

MISI Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang jelas, serta sesuai dengan beban tugasnya. b. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen. c. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan pertanian). d. Mewujudkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan berwibawa serta sejahtera. e. Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian.

3.

TUJUAN Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian : a. Mewujudkan organisasi birokrasi pertanian (Kementan, UPT Kementan, Dinas/Lembaga Teknis Daerah) yang proporsional. b. Mewujudkan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara efetif dan efisien, tertib dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanian. c. Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders). d. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. e. Meningkatkan mutu penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. f. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian. g. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

4.

SASARAN STRATEGIS Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. b. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional. c. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. d. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai. 4

5 4



f. g.

5.

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya). Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur pertanian, dan pelayanan publik serta otonomi daerah bidang pertanian.

b.

Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1)

2)

3)

4) 5) 6)

Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Kementan dan dengan instansi terkait. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (pelayanan satu atap).


5


c.

Kegiatan Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatankegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

d.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pertanian adalah telah dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian RI tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Berdasarkan aturan tersebut Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut; 1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan 2. Jumlah laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja 3. Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan 4. Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan Indikator Kinerja Utama disusun sebagai intrumen yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama ini akan menjadi salah satu bahan dalam usaha perbaikan kinerja kedepan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama selanjutnya dijabarkan kedalam output kegiatan strategis dan output kegiatan fasilitasi yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawian, penjabarannya adalah sebagai berikut;  Output Strategis 1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan; - Penataan Kelembagaan sebanyak 4 Dokumen/ Laporan 2. Jumlah laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja; - Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja sebanyak 6 Dokumen/ Laporan 3. Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan; - Ketatalaksanaan sebanyak 4 Dokumen/ Laporan 6

5 6



- Reformasi Birokrasi sebanyak 4 Dokumen/ Laporan 4. Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan; - Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai sebanyak 19 Dokumen/ Laporan - Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai sebanyak 9 Dokumen/ Laporan - Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan sebanyak 2 Dokumen/ Laporan  Output Fasilitasi - Jumlah laporan perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; - Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran sebanyak 5 Dokumen/ Laporan - Kegiatan dan Pembinaan sebanyak 6 Dokumen/ Laporan

B.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Kontruksi Rencana Kinerja Strategis di atas selanjutnya dijabarkan secara lebih fokus dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi dan Kepegawaian. Rencana Kinerja Tahunan merupakan sebuah rencana pencapaian kinerja yang akan direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan Kontrak Kinerja antara kepala satuan kerja dengan atasannya langsung dalam satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dilakukan evaluasi skala prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran. Penetapan kinerja juga akan menjadi dasar dalam menyusun laporan kinerja dengan memperhatikan seluruh hasil analisis capaian kinerja yang diukur secara komprehensif. Rencana dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2014 dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (Output Kegiatan)

A. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya

Penataan Kelembagaan Output : Jumlah dokumen/ laporan dibidang penataan kelembagaan Kementerian Pertanian baik kantor pusat maupun daerah (UPT) serta hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan

B. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional

Pembinaan Jabatan Fungsional Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, koordinasi dan evaluasi jabatan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian

Target 4 Dokumen/ Laporan

3 Dokumen/ Laporan


7


C. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan budaya kerja

D. Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi

Pembinaan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelayanan publik dan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, kordinasi, dan pemantauan di bidang ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi

8 Dokumen/ Laporan

E. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai

Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Output : Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di Kementerian Pertanian

19 Dokumen/ Laporan

F. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian

Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Output : Jumlah dokumen/ laporan peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai Kementerian Pertanian

9 Dokumen/ Laporan

G. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan

Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan

H. Fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Output : Jumlah dokumen/ laporan perencanaan dan pengelolaan anggaran biro Kegiatan dan Pembinaan Output : Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan lingkup biro

Tabel 1. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2014

8 5 8

3 Dokumen/ Laporan


1 Dokumen/ Laporan

5 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan


SASARAN STRATEGIS 1 Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi

INDIKATOR KINERJA 2 Jumlah dokumen/ laporan penataan kelembagaan yang dihasilkan - Penataan Kelembagaan Jumlah dokumen/ laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja - Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Jumlah dokumen/ laporan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan 1. Ketatalaksanaan

2. Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai yang dihasilkan 1. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai 2. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai 3. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan yang dihasilkan 1. Perenanaan dan Pengelolaan Anggaran

2. Kegiatan dan Pembinaan

Kegiatan Penataan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian

TARGET 3

4 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan 4 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan 9 Dokumen/ Laporan 2 Dokumen/ Laporan


Anggaran Rp. 18.274.869.000,-

Tabel 2. Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2014


9

III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Beberapa kegiatan tahun 2014 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan – kegiatan tahun 2013 dengan fokus kegiatan Penyusunan dan Pembinaan Instrumen Prestasi Kerja PNS, Koordinasi dan Peningkatan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian, dan Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan dalam rangka agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan – peraturan baru atau peraturan perubahan yang berkaitan dengan Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian pada tahun sebelumnya. Gambaran capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat diketahui dari hasil analisa capaian kinerja yaitu dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja tahun berjalan, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja jangka menengah, dan analisis lainnya. Analisa capaian kinerja tahun 2014 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini : Sasaran Strategis

Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi

Indikator Kinerja

Target Kinerja

OUTPUT STRATEGIS Penataan Kelembagaan Output : Jumlah dokumen/ laporan 4 Dokumen/ dibidang penataan Laporan kelembagaan Kementerian Pertanian baik kantor pusat maupun daerah (UPT) serta hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja 6 Dokumen/ Output : Jumlah dokumen/ laporan Laporan pembinaan, koordinasi dan evaluasi jabatan fungsional, pelayanan publik, dan budaya kerja Ketatalaksanaan Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, kordinasi, dan pemantauan di bidang ketatalaksanaan

4 Dokumen/ Laporan

Realisasi Kinerja

%

4 Dokumen/ Laporan

100

7 Dokumen/ Laporan

116

4 Dokumen/ Laporan

100


10


Reformasi Birokrasi Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, kordinasi, dan pemantauan di bidang Reformasi Birokrasi Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Output : Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di Kementerian Pertanian Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Output : Jumlah dokumen/ laporan peningkatan pelayanan mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai Kementerian Pertanian Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Output : Jumlah dokumen/ laporan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan

4 Dokumen/ Laporan

5 Dokumen/ Laporan

125

19 Dokumen/ Laporan

20 Dokumen/ Laporan

105

9 Dokumen/ Laporan

9 Dokumen/ Laporan

100

2 Dokumen/ Laporan

2 Dokumen/ Laporan

100

5 Dokumen/ Laporan

100

6 Dokumen/ Laporan

100

OUTPUT FASILITASI Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Output : Jumlah dokumen/ laporan 5 Dokumen/ perencanaan dan Laporan pengelolaan anggaran biro Kegiatan dan Pembinaan Output : Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan lingkup biro

6 Dokumen/ Laporan

Tabel 3. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja dari indikator output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun ini terdapat 3 (Tiga) indikator output yang memiliki realisasi kinerja di atas 100%. Rincian penjelasan dari analisa capaian kinerja masing-masing indikator output kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut;

11



1. Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian. Penataan struktur organisasi Kementerian Pertanian telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga saat ini yang mengacu kepada azas efisiensi yang berkeadilan dengan menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target kinerja penataan kelembagaan pada tahun 2014 adalah sebanyak 4 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100% tercapai. Rincian dari Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan adalah sebagai berikut; 1) Laporan Penataan Kelembagaan Kementerian Pertanian Dalam proses penataan organisasi Kementan terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Sehubungan dengan hasil pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Menteri PAN & RB pada tanggal 11 Nopember 2014 disepakati bahwa dalam rangka pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, daging dan gula menuju kedaulatan pangan diperlukan akselerasi program terutama rehabilitasi jaringan irigasi dan kegiatankegiatan pendukungnya secara cepat, tepat, efektif-efisien tanpa ada stagnasi kerja. Oleh karenanya Menteri Pertanian melalui surat Nomor 285/OT.210/M/11/2014 tanggal 28 Nopember 2014 mengusulkan kepada Menteri PAN & RB bahwa organisasi Kementerian Pertanian tidak berubah sampai dengan tahun 2017. 2) Dokumen Rincian Tugas Pekerjaan (RTP) Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pertanian pada tanggal 27 Januari 2014, yaitu:  Permentan Nomor: 10/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian;  Permentan Nomor: 11/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Besar Penelitian Tanaman Padi;  Permentan Nomor: 12/Permentan/Ot.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian;  Permentan Nomor: 13/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian;  Permentan Nomor: 14/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Besar Penelitian Veteriner;  Permentan Nomor: 15/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;  Permentan Nomor: 16/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian;  Permentan Nomor: 17/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;  Permentan Nomor: 18/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Sayuran;


12


 Permentan Nomor: 19/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi;  Permentan Nomor: 20/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;  Permentan Nomor: 21/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Serealia;  Permentan Nomor: 22/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa;  Permentan Nomor: 23/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanah;  Permentan Nomor: 24/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian;  Permentan Nomor: 25/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Ternak;  Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/1/2014 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;  Permentan Nomor: 27/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;  Permentan Nomor: 28/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Hias;  Permentan Nomor: 29/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. 3) Dokumen Rincian Tugas Pekerjaan (RTP) Unit Kerja Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pertanian pada 17 April 2014, yaitu:  Permentan Nomor: 52/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pusat Veteriner Farma;  Permentan Nomor: 53/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas sPekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Inseminasi Buatan;  Permentan Nomor: 54/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;  Permentan Nomor: 55/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner;  Permentan Nomor: 56/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden;  Permentan Nomor: 57/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;  Permentan Nomor: 58/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;  Permentan Nomor: 59/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Embrio Ternak;  Permentan Nomor: 60/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Inseminasi Buatan;

13



 Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;  Permentan Nomor: 62/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;  Permentan Nomor: 63/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Veteriner. 4) Dokumen Rincian Tugas Pekerjaan (RTP) Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pertanian pada 27 Juni 2014, yaitu:  Permentan No. 80/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;  Permentan No. 81/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;  Permentan No. 82/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;  Permentan No. 83/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;  Permentan No. 84/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;  Permentan No. 85/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;  Permentan No. 86/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku;  Permentan No. 87/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara;  Permentan No. 88/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Pelatihan Pertanian Jambi;  Permentan No. 89/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Pelatihan Pertanian Lampung;  Permentan No. 90/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri;  Permentan No. 91/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;  Permentan No. 92/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;  Permentan No. 93/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;  Permentan No. 94/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;  Permentan No. 95/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;  Permentan No. 96/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang.


14


Hasil capaian kinerja indikator output Penataan Kelembagaan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2013) menunjukkan bahwa capaian indikator ini TETAP atau tercapai seluruhnya sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Penataan Kelembagaan selama periode tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010

4 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan

100

2011

4 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan

100

2012

4 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan

100

2013

4 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan

100

2014

4 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan

100

Tabel 4. Capaian Indikator Penataan Kelembagaan Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa target kinerja dari output Penataan Kelembagaan Tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat diartikan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Penataan Kelembagaan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Penataan Kelembagaan, antara lain; 1) Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian; Kegiatan ini diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh para kepala/wakil dari UPT dan staf yang membidangi Ortala dari eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 2) Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian; Kegiatan ini merupakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian antara pemerintah pusat dan daerah. Indikator kinerja output Penataan Kelembagaan pada Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 776.724.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 622.181.300,- atau 80.10%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 154.542.700,- atau 10.90%. 2. Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja merupakan output kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai, pengukuran kualitas kerja pegawai dan mewujudkan organisasi pemerintah yang transparan serta berorientasi pada pelayanan. Target kinerja output kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2014 adalah sebanyak 6 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sebanyak 7 Dokumen/ Laporan atau sebesar 116%. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja adalah sebagai berikut;

15



1) Dokumen Penetapan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 2) Dokumen Penetapan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 3) Dokumen Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya Melalui Peraturan Bersama Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2014 4) Dokumen Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional, yaitu; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka kreditnya - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya 5) Dokumen Penetapan Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional, yaitu; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Medik Veteriner - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner 6) Laporan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian Bentuk pembinaan pelayanan publik yang telah dilakukan adalah Penilaian pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Proses penilaian telah dilakukan dengan mengacu Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1183/ Kpts/KP.450/11/2014 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian Tahun 2014. 7) Laporan Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Hasil pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 dengan jumlah responden sebanyak 89.87 % dengan perolehan nilai sebesar 3.281 dengan nilai konversi budaya kerja sebesar 82.03, mendapat predikat SANGAT BAIK. Dari 5 (lima) butir indikator, nilai tertinggi adalah disiplin sebesar 3.401 dengan konversi 85.03, sedangkan nilai terendah adalah komitmen sebesar 3.213 dengan nilai konversi 80.33.


16


Hasil capaian kinerja indikator output Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 16% pada indikator kinerja ini. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010

6 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

100

2011


100

2012


100

2013


100

2014


116

Tabel 5. Capaian Indikator Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja, antara lain; 1) Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian 2) Forum Koordinasi Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional RIHP 3) Ekspose Hasil Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Pertanian 4) Ekspose Hasil Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja pada Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 1.311.485.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 1.251.660.767,- atau 95.44%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 59.824.233,- atau 4.56%. 3. Ketatalaksanaan Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan dibidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dibidang Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Target kinerja output kegiatan Ketatalaksanaan pada tahun 2014 adalah sebanyak 4 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat terealisasi atau 100%. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Output Ketatalaksanaan Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

17



1) Dokumen Peta Bisnis Proses di Kementerian Pertanian Dokumen ini berisi kompilasi dari Peta Bisnis Proses yang telah disusun oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Peta Bisnis Proses ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2011. 2) Dokumen Penyusunan dan Penyempurnaan SOP-AP Lingkup Kementerian Pertanian Dalam rangka menindaklanjuti Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Pada tahun 2014 telah dilakukan penyusunan dan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur Lingkup Kementerian Pertanian dengan rincian hasil sebagai berikut;

1

Sekretariat Jenderal

Jumlah SOP-AP 938

2

Inspektorat Jenderal

958

3

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

1,009

4

Ditjen Tanaman Pangan

1,168

5

Ditjen Hortikultura

696

6

Ditjen Perkebunan

543

7

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

631

8

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

527

9

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

590

10

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

429

11

Badan Ketahanan Pangan

264

12

Badan Karantina Pertanian

144

13

UPT Lingkup Ditjen Tanaman Pangan

290

14

UPT Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

1,973

15

UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

2,371

16

UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

1,852

17

UPT Lingkup Ditjen Perkebunan

No

Unit Organisasi

TOTAL

378 14,761

3) Laporan Fasilitasi Tata Hubungan Kerja Bidang Pertanian Capaian kinerja dari pelaksanaan fasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Tata Hubungan Kerja Bidang Pertanian adalah hasil dari proses fasilitasi penyusunan pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten) di Bidang Pertanian dalam rangka Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Proses pembahasan telah melibatkan unsur internal Kementerian Pertanian dan unsur eksternal seperti Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten, serta Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hasil dari proses


18


pembahasan tersebut adalah telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4) Dokumen Revisi Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2014 Hasil capaian kinerja indikator output Ketatalaksanaan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2013) menunjukkan bahwa capaian indikator ini TETAP atau tercapai seluruhnya sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Ketatalaksanaan Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010

4 Dokumen/ Laporan

4 Dokumen/ Laporan

100

2011


100

2012


100

2013


100

2014


100

Tabel 6. Capaian Indikator Ketatalaksanaan Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Ketatalaksanaan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Ketatalaksanaan, antara lain; 1) Workshop Penyusunan dan Penyempurnaan SOP-AP Lingkup Kementerian Pertanian 2) Desiminasi Capacity Building Lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Ketatalaksanaan pada Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 582.512.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 378.360.600,- atau 64.95%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 204.151.400,- atau 35.05%. 4. Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan dibidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dibidang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Agenda Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan meliputi 9 (Sembilan) program dan 29 (Dua puluh sembilan) kegiatan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Target kinerja output kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun 2014 adalah sebanyak 4 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sebanyak 5 Dokumen/ Laporan atau

19



sebesar 125%. Rincian dari Capaian Kinerja dari Indikator Output Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut; 1) Dokumen Penetapan Quick Wins di Kementerian Pertanian Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 385 Tahun 2014 2) Dokumen Penetapan Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kantor Pusat dan UPT Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 865 Tahun 2014 dengan Rincian Nama, Kelas, dan Jumlah Jabatan sebagai berikut; No

Nama Jabatan

1 2

Jabatan Struktural Jabatan fungsional tertentu rumpun ilmu hayat pertanian (RIHP) dan Non RIHP Fungsional Umum Jumlah

3

Jumlah Jabatan 1779 131 258 2.168

3) Dokumen Persetujuan Kelas dan Jabatan Hasil Evaluasi Jabatan Melalui Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor B-2745 Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut; No. 1 2 3 4 5 6 7

Jabatan fungsional Analis Pasar hasil Pertanian Pertama Analis Pasar hasil Pertanian Muda Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama Guru Pertama Guru Muda Guru Madya

Kelas Jabatan 8 9 6 8 8 9 11

4) Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian Tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut; a) Komponen Penilaian Pengungkit Evaluasi Reformasi Birokrasi No

Komponen Penilaian

1 2

Manajemen perubahan Penataan peraturan perundangundangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan tatalaksana Penataan sistem manajemen SDM Penguatan akuntabilitas Penguatan pengawasan Peningkatan kualitas pelayanan publik Sub Total Komponen Pengungkit

3 4 5 6 7 8

Nilai Maksimal 5,00 5,00

Nilai Capaian 2,77 2,77

% Capaian

6,00 5,00 15,00 6,00 12,00 6,00

3,49 3,47 9,98 2,72 6,70 4,06

58,17 % 69,35 % 66,52 % 45,40 % 55,87 % 67,69 %

60,00

35,91

59,85 %

55,39 % 54,25 %


20


b) Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi No

Komponen Penilaian

1

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Kualitas pelayanan publik Sub Total Komponen Hasil

2 3

Indek Reformasi Birokrasi

Nilai Maksimal 20,00

Nilai Capaian 13,82

% Capaian 69,12 %

10,00

7,44

74,41 %

10,00 40,00

7,85 35,91

78,46 % 72,78 %

100,00

65,02

65,02 %

Hasil Komponen Penilaian Pengungkit Evaluasi Reformasi Birokrasi menunjukan nilai capaian sebesar 35, 91 dan Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi menunjukkan nilai capaian sebesar 35.91 sehingga dengan demikian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2014 adalah sebesar 65.02 dengan Kategori BAIK. 5) Laporan Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan di Kementerian Pertanian Rekonsiliasi data pemangku jabatan merupakan suatu proses analisis dan penentuan kelas jabatan bagi pegawai dilingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2014 telah dilakukan Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan sebanyak 12 (Dua belas) kali dengan melibatkan seluruh pengelola kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian dan juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Capaian kinerja indikator output Reformasi Birokrasi tahun 2014 menunjukkan kenaikan sebesar 25% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012


100

2013


100

2014


125

Tabel 7. Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Reformasi Birokrasi, antara lain; 1) Rapat Koordinasi Tim PMPRB Lingkup Kementerian Pertanian

21



2) Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Reformasi Birokrasi pada Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 824.616.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 734.496.276,- atau 89.07%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 90.119.724,- atau 10.93%. 5. Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai merupakan output kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi di bidang formasi kepegawaian, peningkatan kualitas kompetensi pegawai dan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan pegawai dalam bentuk pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Target kinerja output kegiatan Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai pada tahun 2014 adalah sebanyak 19 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sebanyak 20 Dokumen/ Laporan atau sebesar 105%. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Kinerja Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai adalah sebagai berikut; 1) Laporan Pengelolaan Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengelolaan data kepegawaian telah dilakukan secara periodik melalui aplikasi berbasis WEB. Aktifitas updating data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) secara Online. Aplikasi Simpeg Online ini dapat diakses langsung oleh seluruh petugas pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah lingkup Kementerian Pertanian. Rincian jumlah pegawai lingkup Kementan Per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Lampiran 3 2) Laporan Evaluasi Implementasi Penilaian Prestasi Kerja PNS Laporan ini berisi mengenai pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014. SKP ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pegawai dengan cara membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja yang telah terealisasi hingga akhir tahun kegiatan. Sebagai hasil akhir dari penyusunan SKP di lingkungan Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2014); No

Jumlah Pegawai 1.134

Unit Kerja

1

Sekretariat Jenderal

2 3 4

Inspektorat Jenderal Ditjen PSP Ditjen Tanaman Pangan

5 6

Ditjen Hortikultura Ditjen Perkebunan

286 342 783

384 1.139

Progress Selesai Belum 998 136 279 326 641

7 16 142

367 1.074

17 65

Keterangan (SKP Belum Ada) 25 Perencana, 2 DPB, 95 DPK/DPB, 6 CPNS 4 TB, 2 TB, 1 Sakit 12 TB, 3 CPNS, 1 MPP 22 TB, 3 DPK/DPB, 112 Satminkal, 1 MPP, 4 CPNS 15 TB, 2 Bemasalah 24 TB, 41 Satminkal


22


7

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

8

Ditjen PPHP

9

Badan Litbang Pertanian

10

Badan PPSDM Pertanian

11

Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian Jumlah

12

2.202

2.082

120

357

17

7.454

7.086

368

2.287

2.126

125

285

18

3.686

3.021

665

20.374

18.678

1.696

374

303

50 TB, 1 DPK/DPB, 3 MPP, 1 CLTN, 59 CPNS, 2 Sakit, 2 Bermasalah, 1 Puskeswan, 1 Blm selesai SKP 9 TB, 2 DPK, 1 MPP, 5 CPNS 223 TB, 6 DPK/ DPB, 128 CPNS, 2 MPP, 9 Belum selesai SKP 96 TB, 27 CPNS, 2 Tenaga Ahli 13 TB, 2 DPK, 3 CPNS 56 TB, 233 CPNS, 376 Belum Selesai SKP

3) Laporan Perencanaan Kebutuhan PNS Kementerian Pertanian Laporan ini berisi mengenai proses penyusunan formasi pegawai Kementerian Pertanian di tahun 2014. Berdasarkan hasil penyusunan tersebut, Kementerian PAN dan RB telah memberikan persetujuan prinsip tambahan formasi ASN Kementerian Pertanian Tahun 2014 sebanyak 690 dengan rincian sebagai berikut; No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unit Kerja Sekretariat Jenderal Ditjen Tanaman Pangan Ditjen PSP Ditjen Hortikultura Ditjen Perkebunan Ditjen PKH Ditjen PPHP Inspektorat Jenderal Badan Litbang Pertanian Badan PPSDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian Total

II/A 0 3 0 0 2 14 0 0 51 14 0 119 203

Golongan II/C III/A 10 15 10 15 4 10 1 7 16 12 40 23 2 11 0 13 12 77 13 34 0 8 53 20 161 245

III/B 4 0 0 0 0 23 0 1 19 5 0 29 81

Jumlah 29 28 14 8 30 100 13 14 159 66 8 221 690

4) Laporan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian Jabatan yang Lowong di Kementerian Pertanian Menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pertanian telah melaksanakan seleksi terbuka jabatan struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian sebanyak 9 formasi dan Atase Pertanian sebanyak 3 formasi.

23



5) Laporan Penyusunan Standar Kompetensi PNS Kementerian Pertanian Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan aturan dimaksud, seluruh proses pengangkatan CPNS, promosi, dan mutasi didasarkan pada kompetensi. Terbitnya aturan ini, hingga akhir tahun 2014, belum diikuti dengan penetapan standar kompetensi sebagai penjabaran lebih lanjut atas aturan dimaksud, sehingga Penyusunan Standar Kompetensi tahun 2014 ini dilakukan dengan masih mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS. 6) Laporan Pengelolaan Identitas PNS Kementerian Pertanian Laporan ini berisi mengenai pengelolaan kartu identitas PNS lingkup Kementerian Pertanian yang meliputi Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Taspen), Kartu Asuransi Kesehatan (Askes), Kartu Suami, dan Kartu Istri. Rincian jumlah pegawai yang telah mengusulkan kartu identitas dimaksud selama tahun 2014 adalah sebagai berikut; No 1

Unit Kerja Sekretariat Jenderal

Karpeg 13

Taspen 1

Karis/ Karsu 27

2

Ditjen PSP

3

0

5

3

Ditjen Tanaman Pangan

4

6

13

4

Ditjen Hortikultura

0

0

18

5

Ditjen Perkebunan

0

0

2

6

Ditjen PKH

18

0

39

7

Ditjen PPHP

4

1

5

8

Inspektorat Jenderal

0

0

5

9

Badan Litbang Pertanian

12

0

4

10

Badan Ketahanan Pangan

1

0

12

11

Badan PPSDM Pertanian

1

0

6

12

Badan Karantina Pertanian

24

1

18

Jumlah

80

9

154

7) Laporan Koordinasi Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Lingkup Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sucofindo untuk pelaksanaan perekaman data Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Pada tahun 2014 telah dilakukan perekaman data KPE di 6 (Enam) Propinsi dengan rincian sebagai berikut; No 1 2 3

Propinsi Jawa Barat Lampung Sumatera Barat

Jumlah Perekaman KPE (pegawai) 108 40 143


24


4 5 6

Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Nusa Tenggara Timur Jumlah

486 220 379 1.376

8) Laporan Pengelolaan Pengangkatan Tenaga Honorer K-2 Kementerian Pertanian Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pertanian telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Proses pengangkatan tenaga honorer ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2014. Posisi perkembangan pengelolaan tenaga honorer Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut;

No

Unit Kerja Eselon I

Rekapitulasi Tenaga Honorer Tahun 2014

0

K-2/ CPNS 1

K-2/ Tidak Lulus 1

Jumlah Honorer 2

K-I/ CPNS 0

K-2

TMK

2

1

Setjen

2

Ditjen Tan.Pangan

11

3

7

1

5

2

3

Ditjen Hortikultura

1

0

1

0

1

0

4

Ditjen Perkebunan

5

0

5

0

3

2

5

Ditjen PKH

51

36

11*)

3

1

9

6

Badan Litbang

130

57

62

11

39 **)

23 ***)

7

Badan PPSDMP

6

0

6

0

1

5

8

Badan Karantina

81

20

42*)

18

25

18***)

Jumlah

287

116

136

33

76

60

*)

Dua TH pada Ditjen PKH dan Badan Karantina Pertanian sudah diangkat menjadi CPNS melalui jalur umum.

**)

Dua TH K-2/CPNS mengundurkan diri dari Badan Litbang.

***)

Dua TH K-2/Tidak Lulus mengundurkan diri dari Badan Karantina Pertanian dan Badan Litbang.

9) Laporan Penanganan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) Kementerian Pertanian Rekruitmen Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL – TB) Kementerian Pertanian telah dilakukan sejak 2007 sampai dengan 2009. Selama periode tsb telah dilakukan rekruitmen THL – TB sebanyak 23.336 orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Medik/ Paramedik Veteriner, POPT – PHP, dan TKP/ PLP – TKP (Perkebunan). Berdasarkan rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Menteri PAN RB pada tanggal 11 Februari 2014 telah disepakati untuk mengangkat 23.987 orang THL – TB di lingkungan Kementan menjadi pegawai pemerintah. Pengangkatan ini selanjutnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi kinerja sesuai dengan aturan penjabaran dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

25



10) Laporan Pelayanan Kesehatan Pegawai Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pegawai Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi; a) Pelayanan Kedokteran Umum b) Pelayanan Kedokteran Gigi c) Pelayanan Laboratorium Klinik d) Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan Anak e) Pelayanan Emergensi dan PPPK f) Pelayanan Mobil Ambulance g) Pelayanan Mobil Jenazah Data jumlah kunjungan pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut; No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Unit Kerja

Umum

Gigi

Lab.

Jumlah

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Litbang Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian Pensiunan, pasien pada event/ kegiatan, tamu; dsb

5.277 383 1.233 1.729

1.082 229 515 547

861 128 208 213

7.220 740 1.856 2.489

458 69 613

193 65 215

58 43 86

709 177 914

464

130

39

633

272 1.385

132 240

54 152

458 1.777

677 397 375

279 145 421

133 95 283

1.089 637 1.079

13.232

4.193

2.353

19.778

Jumlah

11) Laporan Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementerian Pertanian Kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014 dilaksanakan untuk melakukan penilaian kompetensi pegawai terhadap calon peserta tugas belajar S3 dan pejabat struktural eselon III. Kegiatan Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan sebanyak 3 kali dengan realisasi peserta 5 (lima) batch. Rinciannya dapat dilihat berikut ini; No

Kegiatan

Realisasi

1

Penilaian Kompetensi Calon Peserta Tugas Belajar S3 Lingkup Kementerian Pertanian T.A. 2014

18 orang

2

Penilaian Kompetensi (Assessment Center ) Pejabat Struktural

6 orang


26


Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta

3

a. Penilaian Kompetensi (Psiko-Asesmen Pejabat) Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta (Batch 1)

32 orang

b. Penilaian Kompetensi (Psiko-Asesmen) Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta (Batch 2)

35 orang

c. Penilaian Kompetensi (Psiko-Asesmen) Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta (Batch 3)

38 orang

Jumlah keseluruhan

129 Orang

12) Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setjen Kementan Laporan ini berisi hasil pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan yang meliputi; pengurusan kartu identitas pegawai, kenaikan gaji berkala, administrasi kepegawaian (pensiun dan kenaikan pangkat), daftar urut kepangkatan (DUK), berkas cuti pegawai, dll 13) Laporan Fasilitasi Pengangkatan Pejabat Struktural dan PNS Laporan fasilitasi pengangkatan pejabat struktural dan PNS berisi mengenai pelaksanaan rapat baperjakat dan pelantikan pejabat struktural. Pada tahun 2014 telah dilakukan 9 (Sembilan) kali Rapat Baperjakat (I dan II), Pelantikan Pejabat Eselon II a dan II b sebanyak 3 (Tiga) kali, dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV sebanyak satu kali. 14) Laporan Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal meliputi kegiatan penataan arsip kepegawaian Golongan I sampai dengan Golongan IV lingkup Sekretariat Jenderal dan Golongan IV Unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a) Terkumpulnya Data Pegawai (Daftar Riwayat Hidup, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat Pertama s.d. terakhir, Karpeg, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Kartu Askes, dll) b) Penataan dokumen dilakukan berdasarkan urutan ALFABET, dengan maksud memudahkan pencarian dokumen ketika diperlukan; Pencarian dokumen sudah dilakukan secara elektronisasi (komputerisasi). c) Terkumpulnya Daftar Riwayat Hidup Pegawai secara komputerisasi masih dalam proses. d) Terlaksananya penggandaan berkas kepegawaian. e) Tersusunnya arsip kepegawaian yang dinamis 15) Laporan Pembinaan SDM Aparatur Lingkup Setjen Kementan Laporan ini berisi mengenai pelaksanaan pembinaan SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan. Bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan adalah partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI Kementan, Dharma Wanita Kementan, dan Kementerian/ Lembaga lain dalam bidang kepegawaian.

27



16) Laporan Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada tahun 2014 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 di 10 (Sepuluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pada tahun ini juga telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dihadiri oleh perwakilan UPT di lingkungan Kementerian Pertanian. 17) Laporan Pelaksanaan Medical Check UP (MCU) Kegiatan Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan terhadap 100 orang Pejabat Eselon II, III dan IV. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta Pusat. 18) Laporan Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementan Laporan ini berisi daftar pemberian tanda kehormatan dan penghargaan Menteri Pertanian RI tahun 2014. Rincian pemberian tanda kehormatan dan penghargaan terhadap usulan adalah sebagai berikut; No 1 2 3 4

Uraian Satyalancana Pembangunan Satyalancana Wira Karya Satyalancana Karya Satya Penghargaan Menteri

Usulan 15

Realisai 14

30

30

696

689

82

82

Ket

19) Laporan Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai dilaksanakan dalam rangka penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran disiplin dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian baik yang berada di Kantor Pusat maupun Daerah (Unit Pelaksana Teknis). Rekapitulasi pelanggaran disiplin pegawai lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut; No

Unit Eselon I

PP No. 4/1966

1.

Setjen

2.

BPSDMP

3.

Ditjen. PSP

-

4.

Ditjen. Bun

5.

Ditjen. Nak &

BKP

7.

Barantan

8.

Ditjen. TP

9.

Ditjen. Horti

PP No. 53/2010

PP 10/1983 Jo PP 45/1990

PP No. 98/2000

Jumlah

1

-

-

1

1

-

3

3*

1

-

-

1

1*

1

-

1

-

2

1*

1

1

-

2

1*

1

1

-

2

-

13

2

-

16

3*

2

-

-

8

-

1

-

-

1

-

-

2

Ket.

-

Keswan 6.

PP No. 32/1979

1 6


28


10.

Balitbangtan Jumlah

6

3

3

-

1

4

3*

25

5

1

40

11*

*) Kasus yang sedang dalam proses.

20) Laporan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah telah dilaksanakan dua kali selama tahun 2014 yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (Empat) propinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Rincian kelulusan peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No

Eselon I

1 2 3 4

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Perkebunan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PPHP Ditjen Hortikultura Badan Ketahanan Pangan Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian Badan Litbang Pertanian Badan Karantina Pertanian Jumlah

5 6 7 8 9 10 11 12

Februari Jumlah Lulus Peserta 7 7 0 0 10 7 15 8

Agustus Jumlah Lulus Peserta 3 3 0 0 11 8 17 13

Total Lulus 10 0 15 21

4 1

3 0

8 2

7 2

10 2

6 9 1

4 2 1

2 10 4

2 8 3

6 10 4

18

15

19

10

25

54 15

19 9

129 19

72 10

91 19

140

75

224

138

208

Rekapitulasi Kelulusan Peserta Ujian Dinas Tahun 2014

No

Eselon I

1 2 3 4

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Perkebunan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PPHP Ditjen Hortikultura Badan Ketahanan

5 6 7 8 9

29

Februari Jumlah Lulus Peserta 4 2 1 1 8 5 10 3

Agustus Jumlah Lulus Peserta 4 4 0 0 3 2 11 10

Total Lulus 6 1 7 13

10 3

7 3

5 0

5 0

12 3

0 4 1

0 2 1

1 2 0

1 2 0

1 4 1



10 11 12

Pangan Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian Badan Litbang Pertanian Badan Karantina Pertanian Jumlah

23

11

31

22

33

56 18

35 10

59 17

34 16

69 26

138

80

133

96

176

Rekapitulasi Kelulusan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2014

Capaian kinerja indikator output Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan kenaikan sebesar 5%. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2011

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2012

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2013

19 Dokumen/ Laporan

19 Dokumen/ Laporan

100

2014

19 Dokumen/ Laporan

20 Dokumen/ Laporan

105

Tabel 8. Capaian Indikator Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai, antara lain; 1) Bimbingan Teknis Etika dan Disiplin Pegawai yang telah dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh pengelola kepegawaian di unit kerja Kantor Pusat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian 2) Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi Kementerian Pertanian Tahun 2014 3) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) berbasis Website 4) Sosialisasi Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai pada Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 4.551.556.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 4.074.729.850,- atau 89.52%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 476.826.150,- atau 10.48%.


30


6. Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Output Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai merupakan salah satu indikator kinerja yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan fasilitasi dibidang pengelolaan administrasi pegawai yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian kenaikan pangkat, pensiun, jabatan fungsional tertentu, dan pegawai baru. Target kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai pada tahun 2014 adalah sebanyak 9 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100%. Rincian dari Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai adalah sebagai berikut; 1) Dokumen Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat mengacu pada Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kegiatan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan sebanyak dua periode yaitu periode April dan Oktober. Rincian hasil kegiatan adalah sebagai berikut; a) Persetujan teknis Kepala BKN adalah sebanyak 1.953 orang b) Persetujan teknis Kepala BKN adalah sebanyak 767 orang 2) Dokumen Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Dokumen ini merupakan hasil dari pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Pada tahun 2014 telah terbit UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu dampak dari aturan tersebut adalah perpanjangan masa kerja pegawai dari sebelumnya 56 tahun menjadi 58 tahun. Perubahan ketentuan masa kerja ini ditindaklanjuti dengan telah dilakukannya reinventarisasi kembali terhadap masa kerja pegawai yang telah mencapai batas waktu pensiun. Dari hasil inventarisasi ulang telah dilakukan perpanjangan masa kerja kepada 142 pegawai melalui Surat Keputusan Kepala BKN tentang Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai sedangkan sebanyak 6 pegawai tetap mengakhiri masa kerjanya melalui Surat Kepala BKN tentang Pensiun Pegawai. 3) Dokumen Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Dokumen ini merupakan hasil dari pengelolaan administrasi kepegawaian jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian baik rumpun ilmu hayat pertanian maupun non rumpun ilmu hayat pertanian. Rincian hasil Surat Keputusan yang telah diselesaikan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut a) Kenaikan Jabatan Fungsional sebanyak 705 berkas b) Pengangkatan Pertama sebanyak 203 berkas c) Pembebasan Sementara sebanyak 321 berkas d) Pengangkatan Kembali sebanyak 205 berkas e) Pemberhentian sebanyak 31 berkas f) Penetapan sebanyak 133 berkas g) Inpassing sebanyak 62 berkas h) Pengangkatan Dalam sebanyak 359 berkas Total 2.019 berkas

31



4) Dokumen Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru Dokumen ini merupakan hasil dari pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai baru. Kegiatan ini merupakan pemberkasan CPNS baru Kementerian Pertanian dari proses pengadaan CPNS tahun 2013 sebanyak 484 Surat Keputusan. Rincian Rekapitulasi Surat Keputusan Pegawai Baru Kementan Tahun 2014 adalah sebagai berikut; No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian Total

Jumlah 9 3 4 3 6 61 5 129 27 3 234 484

5) Dokumen Administrasi Kepegawaian Tenaga Honorer K2 Dokumen ini merupakan hasil dari pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai baru Kementerian Pertanian dari tenaga honorer K2. Berdasarkan surat Menteri PAN dan RB Nomor 789 Tahun 2014 terdapat 76 orang tenaga honorer K2 yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengangkatan CPNS Kementerian Pertanian. Dari 76 peserta yang lulus ujian seleksi CPNS tersebut, satu orang peserta tidak bisa di proses lebih lanjut sehingga hanya 75 orang yang dapat dilakukan proses pengangkatan sebagai CPNS Kementerian Pertanian. 6) Laporan Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2014 Kegiatan pengadaan CPNS Kementerian Pertanian tahun anggaran 2014 diadakan untuk 690 formasi pegawai yang tersebar dalam unit kerja pusat dan daerah di lingkungan Kementerian Pertanian. Proses pengadaan CPNS Kementan diadakan melalui seleksi Test Kemampuan Dasar menggunakan instrumen Computer Asistent Test (CAT). Hasil seleksi peringkat peserta CPNS Kementan Tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 565 peserta dinyatakan LULUS SELEKSI dan berhak melakukan pemberkasan untuk pengangkatan CPNS Kementan Tahun 2014. Pemanggilan ini telah dilakukan melalui Portal Resmi Kementerian Pertanian pada tanggal 9 Januari 2014. 7) Laporan Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Laporan ini berisi mengenai pelaksanaan tugas sekretariat Jabatan Fungsional analis kepegawaian Kementerian Pertanian tahun 2014. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut; a) Penilaian/Pleno pertama dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Februari 2014


32


b) Verifikasi dan Penilaian berkas DUPAK Analis Kepegawaian pada tanggal 21 s/d 22 Juli 2014 c) Penilaian/Pleno kedua dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Agustus 2014 8) Laporan Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian diselenggarakan pada tanggal 01 September 2014 sampai dengan 05 September 2014 di PPMKP Ciawi – Bogor. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian terdiri dari 2 (dua) kelas, yaitu Analis Kepegawaian Ahli sebanyak 46 Peserta dan Analis Kepegawaian Terampil sebanyak 29 Peserta. 9) Laporan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kegiatan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Januari 2014 di Bogor – Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh User SAPK yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian. Capaian kinerja indikator output Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011


100

2012


100

2013


100

2014


100

Tabel 9. Capaian Indikator Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja periode tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai, antara lain; 1) Forum Komunikasi Analis Kepegawaian, kegiatan ini merupakan forum komunikasi dan koordinasi antar pejabat fungsional analis kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian

33



2) Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 3.001.576.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 2.478.540.718,atau 82.57%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 523.035.282,- atau 17.43%. 7. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Indikator kinerja output ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan SDM aparatur pertanian melalui organisasi kedinasan lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sepenuhnya oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian. KORPRI Kementan merupakan organisasi yang mempunyai tugas utama sebagai pelaksana pembinaan jiwa korsa pegawai sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagian besar melibatkan banyak pegawai dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Target kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan tahun 2014 adalah sebanyak 2 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya terealisasi atau 100%. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Output ini adalah sebagai berikut; 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2014 Pada semester I tahun 2014, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan SDM lingkup Kementerian Pertanian. Ringkasan dari pelaksanaan kegiatan KORPRI Kementan selama semester I tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut; a) Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bhakti Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 19 – 21 Februari 2014 di Bandung Jawa Barat. Peserta kegiatan ini adalah PNS Kementan yang akan memasuki masa purnabhakti sebanyak 35 orang. b) Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peringatan hari kartini tahun 2014 pada tanggal 29 April 2014 bertempat di auditorium gedung A kantor pusat Kementerian Pertanian. Hadir sebagai undangan adalah para pegawai anggota KORPRI dan pengurus serta anggota dharma wanita persatuan lingkup Kementerian Pertanian sejumlah 120 orang. c) Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai Pembinaan kesegaran jasmani dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan senam bersama yang memiliki jadwal seminggu dua kali dan penyelenggaraan jalan sehat bersama yang telah diselenggarakan sebanyak dua kali yaitu pada bulan April dan Juni dengan total peserta lebih kurang 1.000 orang sedangkan dalam pembinaan kesenian pegawai merupakan bentuk kegiatan fasilitasi tim paduan suara pada upacara peringatan hari besar nasional yang selama semester I tahun 2014 ini telah


34


dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu upacara hari kebangkitan nasional dan hari krida pertanian. d) Pembinaan Mental Agama Kegiatan pembinaan mental agama dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya. Selama periode januari sd juni tahun 2014 telah dilaksanakan peringatan hari besar keagamaan sebanyak 4 (Empat) kali dan kegiatan keagamaan lainnya seperti pelepasan umroh pegawai dan pengajian rutin pegawai. e) Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi perubahan Askes kesehatan menjadi BPJS kesehatan pada tanggal 11 Februari 2014 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 400 orang. 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester II Tahun 2014 Pada semester II tahun 2014, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan SDM lingkup Kementerian Pertanian. Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2014, terdapat beberapa kegiatan yang merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan pada semester I tahun 2014 seperti pembinaan kesegaran jasmani dan kesenian pegawai, pembinaan mental agama, dll. Ringkasan dari pelaksanaan kegiatan KORPRI Kementan selama semester II tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut; a) Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai Kegiatan pembinaan kesegaran jasmani pada semester II tahun 2014 meupakan pelaksanaan kegiatan lanjutan dari semester I tahun 2014 yaitu penyelenggaraan senam bersama yang memiliki jadwal seminggu dua kali dan penyelenggaraan jalan sehat bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-43 dengan total peserta lebih kurang 600 orang sedangkan dalam pembinaan kesenian pegawai, pada semester II ini telah memberikan fasilitasi dalam upacara peringatan hari besar nasional seperti Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-43, Hari Pahlawan, dll b) Pembinaan Mental Agama Selama periode juli sd desember tahun 2014 telah dilaksanakan peringatan hari besar keagamaan sebanyak 6 (Enam) kali dan kegiatan keagamaan lainnya seperti Nuzulul Qur’an, Halal Bihalal, Tahun Baru Islam, dll. c) Pembinaan Jiwa Korsa Pelaksanaan kegiatan pembinaan jiwa korsa dilakanakan dalam bentuk Seminar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan Pembinaan Jiwa Korsa baik di kantor pusat maupun daerah (UPT). d) Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 27 November 2014 di Auditorium Gd. D Kanpus Kementan dan dihadiri oleh PNS unit KORPRI eselon I terkait dan UPT yang menangani pengelolaan KORPRI. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat lebih memberikan motivasi manajemen usaha dan kesejahteraan bagi seluruh peserta. e) Forum Pembinaan Konsultasi Hukum Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2014 di Auditorium Gd. D Kanpus Kementan dengan tema “Pengembangan Komptensi Anggota Forum

35



Konsultasi Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Hukum Kepada Anggota KORPRI Kementan”. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementan sebanyak 100 orang. Capaian kinerja indikator output Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010


100

2011

1 Dokumen/ Laporan

1 Dokumen/ Laporan

100

2012

1 Dokumen/ Laporan

1 Dokumen/ Laporan

100

2013

1 Dokumen/ Laporan

1 Dokumen/ Laporan

100

2014

2 Dokumen/ Laporan

2 Dokumen/ Laporan

100

Tabel 10. Capaian Indikator Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja dari indikator tersebut pada tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan, antara lain; 1) Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Set Dewan Pengurus KORPRI Kementan 2) Rapat koordinas antar pengurus KORPRI di lingkungan Kementerian Pertanian 3) Monitoring dan evaluasi pembinaan jiwa korsa pegawai pada unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian Indikator kinerja output Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan pada Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 1.733.983.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 dapat terealisasi sebesar Rp 1.452.696.400,- atau 83.78% dari PAGU anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 281.286.600,- atau 16.22% dari PAGU anggaran. 8. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Indikator kinerja output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran merupakan salah satu output kegiatan fasilitasi yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan fasilitasi atau dukungan yang dilaksanakan berupa fasilitasi dibidang perencanaan yang meliputi perencanaan program sampai dengan pengelolaan anggaran pada unit kerja yang


36


ada di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Target kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran pada tahun 2014 adalah sebanyak 5 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100% tercapai. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Output ini adalah sebagai berikut; 1) Laporan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Laporan ini menyajikan gambaran umum mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dibidang perencanaan dan pengelolaan anggaran yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian selama tahun 2014. 2) Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dokumen ini merupakan kontrak kinerja antara Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan Sekretaris Jenderal Kementan Tahun 2014. Penetapan Kinerja berisi target – target kinerja untuk masing – masing indikator kinerja output kegiatan yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. Target kinerja ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja pada saat penyusunan laporan kinerja. 3) Dokumen Pembobotan Capaian Kinerja Output Dokumen pembobotan capaian kinerja output merupakan skema dari progress pencapaian kinerja dari masing – masing output yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dokumen ini disusun sebagai salah satu instrumen pengendalian pencapian target kinerja organisasi yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. 4) Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran (Ropag) Tahun 2014 Dokumen ini berisi mengenai rencana pencairan dana dari masing – masing output kegiatan yang dijabarkan hingga mata anggaran kegiatan. Dokumen ini disusun oleh masing – masing penanggung jawab kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian pada awal tahun anggaran. 5) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi Tahun 2014 Selama tahun 2014, telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada bulan Maret, Juli, dan September. Revisi DIPA dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya penyesuaian akun operasional dan non operasional satuan kerja serta pelaksanaan dari kebijakan penghematan anggaran yang ada pada tahun berjalan. Capaian kinerja indikator output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

37

Tahun

Target

Realisasi

%

2010

5 Dokumen/ Laporan

5 Dokumen/ Laporan

100

2011


100

2012


100

2013


100



2014

5 Dokumen/ Laporan

5 Dokumen/ Laporan

100

Tabel 11. Capaian Indikator Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, antara lain; 1) Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang rutin dilaksanakan 2) Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan program lingkup Kementerian Pertanian 3) Monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan anggaran tahun berjalan Indikator kinerja output Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran pada Tahun 2014 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 442.775.000,-. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 335.756.500,- atau 75.83%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 107.018.500,- atau 24.17%. 9. Kegiatan dan Pembinaan Indikator kinerja output kegiatan dan pembinaan merupakan output kegiatan fasilitasi lainnya yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian selain output perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hasil capaian kinerja dari output ini adalah berupa fasilitasi di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaporan kinerja. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan kegiatan lainnya yang termasuk dalam indikator kinerja ini seperti pengadaan belanja modal kendaraan bermotor dan perangkat pengolah data. Target kinerja output kegiatan dan pembinaan tahun 2014 adalah sebanyak 6 Dokumen/ Laporan. Dari target kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dapat terealisasi atau 100% tercapai. Rincian dari Capaian Kinerja Indikator Output ini adalah sebagai berikut; 1) Laporan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Laporan ini menyajikan gambaran umum dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi dibidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang telah dilaksanakan Biro Organisasi dan Kepegawaian hingga akhir tahun 2014. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; a) Kegiatan surat menyurut yang terdiri dari pengurusan surat masuk dan keluar Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan rincian sebagai berikut; Total surat masuk sebanyak 4.036 (Semester I; 2.226 dan Semester II; 1.810) dan total surat keluar sebanyak 2.141 (Semester I; 1.126 dan Semester II; 1.015). b) Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Biro Semester I dan II Tahun 2014 c) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2013 dan 2014 d) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Web Site Biro e) Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro f) Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian Pegawai Biro


38


g) Pengelolaan Admnistrasi Perhitungan Tunjangan Kinerja h) Pengadaan Belanja Modal yang terdiri dari;  Kendaraan bermotor roda 4 sebanyak satu unit dan roda 2 sebanyak 4 (Empat) unit  Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 23 unit i) Layanan Perkantoran, dengan rincian sebagai berikut;  Eksploitasi Kendaraan Roda 4 dan 2 yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. Selama tahun 2014 telah dilakukan distribusi Kendaraan Roda 4 sebanyak 30 unit dan Roda 2 sebanyak 28 unit meliputi kendaraan yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan.  Pengangkatan dan penyaluran honor Pramusaji sebanyak 3 (Tiga) orang dan Pengemudi sebanyak 4 (Empat) orang yang seluruhnya merupakan tenaga harian lepas Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2014.  Distribusi Honorarium Pengelola Keuangan yang terdiri dari; Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf PPK dan Pemegang Uang Muka (PUM).  Distribusi Honorarium Perangkat Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2014 untuk masing-masing bagian lingkup Biro OK, Poliklinik, dan Set. Dewan Pengurus KORPRI sebanyak 6 (Enam) orang Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) dan 6 (Enam) orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).  Distribusi Honorarium Tim Sistem Akuntansi Instansi Biro OK Tahun 2014 sebanyak 8 (Delapan) orang.  Distribusi Penambah Daya Tahun Tubuh kepada seluruh pegawai Biro OK. Paket daya tahan tubuh yang dibagikan berbentuk kebutuhan dasar (sembako) yang telah didistribusikan sebanyak 10 kali selama tahun 2014. 2) Laporan Kinerja Biro Tahun 2013 Laporan kinerja biro tahun 2013 merupakan laporan kinerja yang telah disusun pada triwulan I tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Laporan kinerja tersebut terdiri dari; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2013. 3) Laporan Keuangan Biro Tahun 2013 Laporan keuangan biro merupakan instrumen dari akuntabilitas keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah disusun berdasarkan prinsip – prinsip standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum. 4) Laporan Kinerja Biro Tahun 2014 Laporan kinerja biro tahun 2014 merupakan laporan kinerja rutin yang disusun secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan ini terdiri dari; a) Laporan Kinerja Bulanan Biro Tahun 2014 b) Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Biro Per Triwulan Tahun 2014

39



c) Laporan Progres Capaian Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Kementan Per Triwulan Tahun 2014 5) Laporan Kinerja Biro Semester I Tahun 2014 Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi capaian kinerja pada semester I tahun 2014. Laporan Capaian Kinerja ini berisi pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2014 yang mengacu pada tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010. 6) Laporan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Laporan ini berisi mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM aparatur pertanian lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian yang dilakukan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif untuk membentuk sikap, cara berpikir dan persepsi yang kreatif dan positif dari setiap peserta guna membentuk rasa kebersamaan, keterbukaan, toleransi dan kepekaan yang mendalam, yang pada akhirnya akan mampu memberikan semangat, inisiatif, dan pola pemberdayaan baru dalam organisasi. Capaian kinerja indikator output Kegiatan dan Pembinaan tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 adalah TETAP atau tercapai sesuai dengan target kinerja (100%). Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tahun

Target

Realisasi

%

2010

6 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

100

2011

6 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

100

2012

6 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

100

2013

6 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

100

2014

6 Dokumen/ Laporan

6 Dokumen/ Laporan

100

Tabel 12. Capaian Indikator Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2010 - 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja tahun 2010 – 2014 tercapai, sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan Kegiatan dan Pembinaan telah berjalan dengan “BAIK”. Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Kegiatan dan Pembinaan, antara lain; 1) Fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (SPI) Lingkup Setjen Kementan 2) Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Setjen Kementan 3) Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian


40


Indikator kinerja output Kegiatan dan Pembinaan Tahun 2014 memiliki Total PAGU anggaran sebesar Rp 5.049.642.000,-. PAGU anggaran ini merupakan akumulasi dari PAGU output Kegiatan dan Pembinaan dengan beberapa output kegiatan seperti output Layanan Perkantoran dan Belanja Modal. Dari total anggaran yang tersedia, hingga 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 4.616.184.482,- atau 91.42%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 433.457.518,- atau 12.75%.

B. Realisasi Anggaran PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014 pada awal tahun adalah sebesar Rp 19.884.800.000,-. Dalam perkembangannya, selama tahun 2014, telah terjadi 3 (tiga) kali revisi anggaran yang dilakukan baik merubah PAGU maupun tidak merubah PAGU anggaran. Revisi ke-1 dan ke-3 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pada akun belanja operasional dan non operasional. Kedua revisi ini tidak merubah total PAGU anggaran. Revisi ke-2 merupakan revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pada PAGU anggaran. Revisi ini terjadi sebagai akibat adanya kebijakan penghematan anggaran. Hingga akhir tahun anggaran, Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki PAGU sebesar Rp 18.274.869.000,-. Dibandingkan dengan PAGU anggaran tahun 2013 sebesar Rp 20.884.750.000,-. Terdapat penurunan sebesar Rp 2.609.881.000,- atau 12.5% terhadap PAGU anggaran tahun 2014 daripada PAGU tahun anggaran 2013. Rincian perbandingan realisasi anggaran antar output kegiatan pada tahun 2013 – 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No 1 2

3 4 5

6

7

8 9

Indikator Kinerja Output Penataan Kelembagaan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Kegiatan dan Pembinaan TOTAL

PAGU Akhir Tahun Anggaran 781.888.000 1.758.450.000

2013 Realisasi 654.747.960 1.638.468.840

% 83.74 93.18

Anggaran 776.724.000 1.311.485.000

2014 Realisasi 622.181.300 1.251.660.767

% 80.10 95.44

927.500.000 987.950.000 4.810.145.000

586.421.500 897.466.346 4.318.807.761

63.23 90.84 89.79

582.512.000 824.616.000 4.551.556.000

378.360.600 734.496.276 4.074.729.850

64.95 89.07 89.52

3.488.050.000

2.775.163.668

79.56

3.001.576.000

2.478.540.718

82.57

2.269.520.000

2.201.881.866

97.02

1.733.983.000

1.452.696.400

83.78

739.995.000

595.319.855

80.45

442.775.000

335.756.500

75.83

5.121.252.000 20.884.750.000

4.742.935.876 18.411.213.672

92.61 88.16

5.049.642.000 18.274.869.000

4.616.184.482 15.944.606.893

91.42 87.25

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Tahun 2013 – 2014

41



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp 15.944.606.893,- atau 87.25 dari total anggaran sebesar Rp 18.274.869.000,-. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 2.330.262.107,- atau sebesar 12.75%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2013 sebesar Rp 18.411.213.672,- atau 88.16% dari total PAGU anggaran sebesar 20.884.750.000,- dengan efisiensi anggaran sebesar 11.84%. Terdapat peningkatan Efisiensi Anggaran dari Tahun 2013 sebesar 11.84% menjadi 12.75% di tahun 2014. Peningkatan Efisiensi Anggaran ini diiringi dengan pencapaian seluruh target kinerja, seperti yang telah ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, sehingga dari sisi pengelolaan anggaran tahun 2014 sudah dapat dikatakan BAIK.


42

IV PENUTUP

Bab IV. Penutup

BAB IV PENUTUP Tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga harus disusun secara sinergi dan komprehensif serta berkesinambungan agar menjadi satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Mengingat Laporan Kinerja merupakan suatu instrumen pelaporan akuntabilitaas kinerja, yang hasilnya digunakan sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pimpinan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke depan maka untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, harus dilakukan Analisa Capaian Kinerja yang meliputi pencapaian kinerja output terhadap target kinerja tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan target kinerja jangka menengah. Selain itu, indikator efisiensi penggunaan sumber daya juga harus diperhitungkan dan diukur dengan tepat. Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat dicapai (100%), bahkan terdapat 3 (Tiga) output kegiatan yang memiliki realisasi kinerja diatas 100% yaitu 1) Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja. 2) Reformasi Birokrasi. Dan 3) Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014 dapat diklasifikasikan BAIK. PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014 adalah sebesar Rp 19.884.800.000,-. Hingga akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 18.274.869.000,- atau 87.25%. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 2.330.262.107,- atau sebesar 12.75%. Dilihat dari hasil analisa capaian kinerja jangka menengah (2010 – 2014), seluruh capaian kinerja output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2014 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan strategis/ penting yang berhasil dilaksanakan dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah 1) Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian sebesar 65.02 (BAIK). 2) Terbitnya Dokumen Penetapan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014. 3) Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian 9 (Sembilan) Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dan 3 (Tiga) Jabatan Atase Peranian. 4) Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2014 untuk 690 Formasi Pegawai. Laporan kinerja tahun 2014 merupakan capaian akhir dari rencana kinerja jangka menengah periode 2010 – 2014. Selama periode ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah banyak melakukan perubahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dalam rangka melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang telah digulirkan. Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka arah kebijakan kedepan yang akan dilakukan adalah pemantapan pelaksanaan beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.


43

Bab IV. Penutup

Pemantapan yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi 1) Penataan kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian berbasis kinerja. 2) Penguatan kualitas ketatalaksanaan yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pertanian baik pusat maupun daerah. 3) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pertanian. 4) Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Dan 5) Pelayanan prima dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Pemantapan dari beberapa kegiatan strategis ini akan diiringi dengan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan dinamika perubahan peraturan – peraturan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mungkin terjadi pada periode kedepan.

44


LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi Biro

Drs. Nanang Suryana, MM

Kasubbag Tata Usaha Heri Susanto, S.Kom, M.SI

Kasubbag Budaya Kerja Ir. Mardianis

Kasubbag Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Kasubbag Tatalaksana Ir. Salman

Kepala Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Ir. Ilham Muwardi

Kasubbag Jabatan Fungsional Ir. Nurwahida, M.Si

Kasubbag Evaluasi Organisasi Drs. Amrijon M

Kepala Bagian Organisasi Dra. Esty Hermiyati, MM

Kasubbag Mutasi II Satar, S.Sos,M.Si

Kasubbag Mutasi III Sukatmin, S.Sos

Kasubbag Pengembangan Pegawai Listiati, SH

Kasubbag Mutasi I Dra. Anny Bastianingsih

Kepala Bagian Mutasi Drs. Nawawi Nata, M.Si

Kasubbag Kepegawaian Agus Praptono Sos, M.Si

Kasubbag Perencanaan Pegawai Sutrisno Sipahutar, SH

Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Purwadi, SH

Ir. Winarhadi, MM

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

LAMPIRAN 2 Rincian Pegawai Biro Per 31 Desember 2014

16

Klinik Pratama Kementan

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan TOTAL 6 104

0 23

21

21

26

20

10

22

5

2

6

2

3

4

Golongan III IV

32

0

7

6

14

3

2

22

0

0

16

1

4

1

57

7

13

0

16

14

7

Tingkat Pendidikan SD-SLTA Diploma S1

38

4

3

21

1

4

5

S2

66

4

14

9

13

17

9

83

7

9

34

19

8

6

Jenis Kelamin L P

149

11

23

43

32

25

15

Jumlah Pegawai

Keterangan

1 Orang di BPTP Sulsel, 1 Orang di STPP Sulsel, 1 Orang di PPMKP Ciawi, 2 Orang di Pusvetma, 1 Orang CTLN*, 1 Orang di Litbang Bogor

2 Orang Tugas Belajar, 1 Orang CTLN*

2 Orang Tugas Belajar

Catatan: 1. Terdapat 40 orang pegawai yang diperbantukan dan 49 orang pegawai yang dipekerjakan pada instansi pemerintah lain diluar Biro OK 2. Jumlah pegawai DPB dan DPK tersebut tidak termasuk total jumlah pegawai yang ada pada rincian tabel diatas * Cuti Diluar Tanggungan Negara

5

0

4

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

3

Bagian Mutasi

2

Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi

2

4

1

Bagian Organisasi

1

II

Unit Kerja

No

RINCIAN PEGAWAI LINGKUP BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Per 31 Desember 2014

LAMPIRAN 3 Penetapan Kinerja Biro Tahun 2014

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Recommend Documents