KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO . 3, GEDUNG C PASAR MINGGU , JAKARTA 12550 TELEPON (021) 7815380-4 , FAKSIMILI (021) 7815486-7815586 WEBSITE : http ://ditjenbun .deptan .go .id
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR : 233/Kptsjar .140/9/2014 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN PERKEBUNAN TERINTEGRASI (SATU INFORMASI PERIZINAN/SIP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN , Menimbang
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan , yang menyebutkan bahwa Gubernur atau Bupati/Walikota dalam menerbitkan IUP-8, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan . Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman , Persetujuan Penambahan Kapasitas lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas , perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan mengenai Sistem lnformasi Pelayanan Perizinan Perkebunan Terintegrasi (Satu lnformasi Perizinan/SIP) ;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411 ); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 3. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian ; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/1 0/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Memerhatikan : lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian lzin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. MEMUTUSKAN : Menetapkan
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN PERKEBUNAN TERINTEGRASI (SATU INFORMASI PERIZINAN/SIP).
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
2. 3.
4.
5.
6. 7. 8. 9. 10.
11 .
12.
Satu lnformasi Perizinan yang selanjutnya disebut SIP adalah sistem informasi pelayanan perizinan terintegrasi yang berbasis jaringan (daring/on/ine)yang memiliki fungsi sebagai pangkalan/basis data, penyedia data/informasi, pengolahan/analisa data , pelayanan permohonan perizinan , sarana pelaporan , sarana penerimaan dan verifikasi permohonan perizinan dan sarana komunikasi antar penggunanya . SIP Perkebunan adalah sistem yang diperuntukan bag i perizinan di bidang perkebunan , khususnya untuk pelaporan izin usaha perkebunan . lzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan . lzin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan . lzin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pengguna SIP adalah Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah . Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pengguna SIP yang telah memiliki Nama Pengguna dan Kode Akses untuk menggunakan SIP. Nama Pengguna (username) adalah alamat surel dari Pengguna SIP yang terdaftar dalam SIP. Kode Akses (password) adalah kumpulan angka , huruf, simbol atau karakter lainnya, atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk memverifikasi identitas Pengguna SIP. Akun Pengguna (user account) yang selanjutnya disebut Akun adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik Pengguna SIP yang disimpan dalam SIP minimal mencakup Nama Pengguna dan Kode Akses dari pengguna . Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pasal2
Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan SIP Perkebunan melalui media elektronik tercepat oleh Pemerintah Daerah untuk penyampaian IUP-B , IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan , Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan .
Pasal 3 SIP Perkebunan bertujuan untuk mewujudkan: a.
pelaksanaan penyampaian IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha melalui media elektronik tercepat; b. basis data dan penyampaian informasi yang cepat, mudah, dapat diakses di berbagai tempat sesuai kewenangan dan berbasis daring; c. sarana bagi Menteri Pertanian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penerbitan izin .
BAB II RUANG LINGKUP Pasal4 Ruang lingkup Keputusan ini meliputi: a. hak akses; b. penyelenggaraan SIP Perkebunan; c. dukungan sumber daya manusia; d. keadaan kahar; e. pembinaan dan pengawasan. Pasal5 lnformasi SIP Perkebunan meliputi: a. IUP-B; b. IUP-P; c. IUP; d. Persetujuan Perubahan Luas Lahan; e. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman; f. Persetujuan Penambahan Kapasitas lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan; g. Persetujuan Diversifikasi Usaha; dan h. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan perizinan pada huruf a hingga huruf g.
BAB Ill HAKAKSES Pasa16 (1)
(2) (3)
(4)
Penggunaan SIP Perkebunan merupakan tug as dan kewenangan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. Hak Akses diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemerintah Daerah. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Surat Penunjukan gubernur, atau bupatilwalikota yang memuat nama, jabatan, nomor induk pegawai , alamat surel setiap calon Pengguna SIP di wilayahnya . Atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktur Jenderal Perkebunan memberikan hak akses kepada pihak yang melakukan permohonan secara tertulis yang memuat data identitas pengguna, kode akses dan hak serta kewajiban Pengguna SIP Perkebunan.
(5)
(6)
Dalam hal petugas yang mempunyai hak akses tidak mampu melaksanakan fungsinya, gubernur, atau bupati/walikota segera mengajukan permohonan penggantian . Evaluasi hak akses dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan apabila diperlukan dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal Perkebunan berkoordinasi dengan gubernur dan bupati /atau walikota . Pasal7
(1)
Hak akses terdiri dari hak untuk melihat data, mengunggah data , memberikan tanggapan/catatan, dan/atau menghapus data.
(2)
Hak Akses untuk setiap Pengguna SIP dapat terdiri dari kombinasi hak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sesuai dengan kewenangannya yang akan diatur dalam Surat Penunjukan Direktur Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2) .
BAB IV PENYELENGGARAAN SIP PERKEBUNAN Pasal8 (1) (2)
Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri Pertanian melalui SIP Perkebunan . Gubernur dan bupati/walikota dalam menyampaikan dokumen tersebut harus mengacu pada SOP seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal9
(1)
Gubernur atau bupati/walikota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan penggunaan dan pengamanan SIP Perkebunan.
melakukan
(2)
Gubernur atau bupati/walikota bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan melalui SIP Perkebunan .
BABV SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 10 (1)
Untuk memastikan penyampaian data melalui SIP Perkebunan , gubernur, bupati/walikota menunjuk tim khusus yang akan bertanggung jawab untuk pengelolaan SIP Perkebunan .
(2)
Pengelolaan SIP Perkebunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan.
(3)
Tim khusus sebagaimana dimaksud pelaksanaan SIP Perkebunan .
pad a
ayat
(1)
diberikan
pelatihan
BABVI PEMBIAYAAN Pasal11 Biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan , pembinaan dan pengawasan SIP Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) Kementerian Pertanian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan.
BABVII KEADAAN KAHAR Pasal 12 (1)
Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) , SIP Perkebunan tidak dapat digunakan untuk periode waktu tertentu, maka pelayanan informasi perizinan dilakukan secara manual.
(2)
Setelah berakhirnya keadaan kahar, data dan informasi yang disampaikan secara manual akan dimasukan ke dalam SIP Perkebunan oleh Kementerian Pertanian .
(3)
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi , longsor dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami ; b. kebakaran , pemadaman listrik, dan pencurian peralatan ; c. kerusakan dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung sistem elektronik.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIP Perkebunan dilakukan oleh Kementerian Pertanian , gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya yang meliputi pembinaan dalam aspek teknis dan pengawasan untuk memastikan kelengkapan , kebenaran dan keakuratan dokumen serta informasi yang disampaikan melalui SIP Perkebunan . Pasal 14 (1)
Kelengkapan data dalam SIP Perkebunan akan digunakan sebagai salah satu bahan pengambil keputusan dan kebijakan pembangunan perkebunan .
(2)
Gubernur dan bupati/walikota diberikan waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan untuk melakukan pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
(3)
Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota terkait, Kementerian Pertanian akan memberikan peringatan terhadap gubernur dan bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal15 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal , 12 September 2014 DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN ,
\_L-. GAMAL NASIR
f-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Pertanian ; Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah , Kementerian Dalam Negeri; Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian ; lnspektur Jenderal, Kementerian Pertanian ; Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha; Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR TANGGAL : TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN DALAM PELAPORAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
A.
Situs SIP
Sistem ini dapat diakses melalui alamat:
https:l/sip.ukp.go.id/ Catatan: Alamat portal SIP yang mengandung unsur "ukp" akan disesuaikan dengan nama lembaga pengelo/a SIP jika nanti ada peralihan pengelolaan ke lembaga baru. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut tahapan-tahapan secara terperinci untuk menggunakan SIP 2.0 mulai dari mempersiapkan dokumen , menggunakan fasilitas Tambah Perusahaan atau Tambah Perizinan, serta menambahkan peta dan data . 1.
Persiapan Dokumen a. Pindai (scan) dokumen dengan menggunakan mesin pemindai (scanner) . b. Jika terdapat pilihan untuk menyimpan (save) dokumen dalam format PDF atau JPEG maka pilih simpan (save) dokumen dalam format PDF . c. Jika tidak bisa menyimpan dalam format PDF, maka convert file JPEG menjadi PDF dengan menggunakan aplikasi converter seperti Primo PDF , Foxit Phantom PDF , JPEG to PDF converter, atau http://convert-jpg-topdf.net/, http://freepdfconvert.com/, dan lain-lain . d. Dokumen yang telah dipindai disimpan dengan penamaan : "aaaa bbbb ecce"
-
-
Penjelasan:
•
aaaa - Nama Entitas Kode di atas merupakan nama entitas atau pelaku usaha baik yang berbentuk perorangan, Koperasi, Firma, CV, atau PT. Nama pelaku usaha tersebut merupakan nama entitas atau pelaku usaha tanpa menggunakan spasi dan menggabungkan seluruh kata. Huruf pertama dari setiap kata kunci menggunakan huruf kapital sehingga kata kunci yang digabung lebih mudah dibaca . Misalnya: PT Asia Sahabat Indonesia menjadi "PTAsiaSahabatlndonesia"
•
bbbb - Nama Dokumen Kode di atas terdiri dari tidak lebih dari tiga (3) kata kunci dari judul dokumen tanpa menggunakan spasi dan menggabungkan seluruh kata atau dengan singkatan yang umum digunakan untuk dokumen tersebut. Huruf pertama dari setiap kata kunci menggunakan huruf kapital sehingga kata kunci yang digabung lebih mudah dibaca. Misalnya: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, penamaannya menjadi sebagai berikut: "KelayakanlingkunganHidup".
•
ecce - Tanggal Dokumen Kode di atas merupakan tanggal dokumen . Tanggal yang dimaksud bisa berupa kode dari tahun , tahun-bulan , atau tahun-bulan-tanggal: YYYY, YYYYMM , atau YYYYMMDD.
Sesuai panduan di atas, maka contoh penamaan dokumen file akan menjadi sebagai berikut : PTAsiaSahabatlndonesia_KelayakanlingkunganHidup _ 2004J uni 19. pdf
Contoh lain: PTBaliCoai_AktaPendirian_2011 .pdf PTAsriSejahtera_HGU37_2011.pdf PT JambiHijau_SuratPermohonaniPPKH_2013Juni.pdf
2.
e. Apabila kapasitas dokumen terlalu besar (>5MB), compress atau reduce kapasitasnya dengan menggunakan aplikasi compressor seperti Free PDF Compressor, Nitro PDF, Adobe Photoshop atau menggunakan aplikasi online melalui alamat http://www.compress-pdf.eo.uk/, http://www.pdfaid .com/, dan lain-lain. f. Simpan dokumen-dokumen yang telah dipindai ke dalam folder yang dipisahkan dan dikelompokan menurut wilayah dan nama perusahaan . Halaman Beranda a. Untuk mengakses SIP, buka website sistem di https://sip.ukp.go.id. Halaman depan dari Sistem lnformasi Perizinan ini akan tampil sebagai berikut:
SlP
5!5TfM INFORMA$1 Pf.RI:'INAN
BW.UIIJI> ·"'' """
SIP - Portal Perizinan Terpadu
Tentaog SiP 1\enall S:P ;tbitr daJam
Masuk
Petuquk Penggunaon
Luang:<.an 'A'aktu unNKmel!'.as~kan penggunaan yar,g eretut .;:'\
Syo'OI Penggunoon
L•
b. Masukkan Nama Pengguna (usemame) dan Kata kunci (password) yang telah anda miliki untuk masuk kedalam sistem. Tampilan layar akan menunjukkan halaman beranda seperti di bawah ini :
SlP
SISTEM INFORMASI l'fRIZINAN
0 ~
Pesan
$ BantuiJr.
&
Berikut beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh KIL terkait perizinan yang ada : Terdapat fitur Arsip yang dapat dimanfaatkan di halaman beranda , yaitu (1) Unggah, dan (2) Penelusuran. Tampilannya sebagai berikut:
SlP
SISTEM INFORMASI PERIZINAN
Pencnan bupatJmuarojarnbi@Jambl go 10 ~
Unggah Penetusuran
0
e 0
2.1
Bantuao
Penelusuran Pelaku Usaha "Arsip > Unggah"
Jika memilih menu ini, maka akan ditampilkan daftar pelaku usaha yang terdapat dalam SIP. Pengguna yang akan mengunggah dokumen harus terlebih dahulu memeriksa apakah pelaku usaha tersebut sudah ada dalam database SIP. Jika sudah ada, maka Pengguna bisa memilih menu "Lihat" dibagian kanan dari baris pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha belum memiliki akun di SIP, maka Pengguna harus terlebih dahulu membuat Akun untuk pelaku usaha tersebut dengan memilih pilihan "Tambah Baru" pada bagian bawah halaman tersebut.
Unggah Ars1p
Show 10
Surch·
• cntric$
.. Jenis C\.' Ke:x.n
Senl~n
f'ela~.u
UsaiHJ
~ldilny
Us;,h!:t
i=-•rk•Wn:o~n
CV
Pe:tar."ca~;;an ~T
;S\'.a:tta)
Park~CUt'l.1f'l
I
II
iii 1!:1
Pi~':<;@t-i.J'l
11!1
Peiq;!li.Jn<m
II ICI
;;l~t~•gJ"~g.a.~
PertE!>Tib3r"!iail
P'lrt:Jmt.:~.-ga:\
I
..
II
"Arsip > Penelusuran"
Penelusuran perusahaan juga dapat dilakukan dengan memilih halaman ini. Kata Kunci dalam penelusuran meliputi Pelaku Usaha, nama Pelaku Usaha, jenis Pelaku Usaha, Bidang Usaha, dan Alamat. Tampilannya adalah sebagai berikut:
"
.. •,
0
2.2 a)
0
••
Pengguna Memasukkan lnformasi Perusahaan "Arsip > Unggah > Tambah Baru"
Fasilitas Tambah Baru Perusahaan merupakan fasilitas untuk menambahkan perusahaan/pelaku usaha ke dalam SIP. Melalui fasilitas ini, Pengguna dapat memasukkan data perusahaan serta mengunggah dokumen perusahaan sebelum dapat melanjutkan ke fasilitas selanjutnya, yaitu tambah perizinan . Setelah memilih pilihan "Tambah Baru", akan muncul tampilan sebagai berikut:
Tambah Baru Pela>;u Usal\a 0
Adapun kolom-kolom diatas dijabarkan dalam tabel dibawah ini:
No -1 .2.
Kolom
Keterangan
Jenis Pelaku Usaha I
-+ terdiri
!
Narri~E~l~E"\d ~§.~b~ c~~N~.r!J~-·Pf3_CY.§~. h.??~~y~ijgpf3_f.S..~ iiriFYt.~i.l.-==~~--~~-~--~
dari: Firma, Koperasi, Perorangan, i Perusahaan Komanditer (CV), PT (Badan Milik ; Swasta), PT (BUMD) dan PT (BUMN) yang dapat .
3.
NPWP- - -
-
dipilih sesuai deng_an jenisnya 1 ~Nomor NPWP Perusahaan (15 karakter)
Bidang Usaha
4.
..
-+terdiri dari Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Perdagangan (Ekspor-lmpor), dipilih sesuai dengan izin . . ···---·--·---- . . _Y.9.fJg__ cfiPl?tif59._fJ?IJt?!?~~l5tC?C:~t:?I5J9tcfi_?Ja§. _ ___ _
___
__ ! -+Aiamat pelaku usaha _yang -~ersangkutan __ _ ......... ~9.r:.!?!..!~!~l?.9.n . __J ~tJQ!!!C?Ttf?~f?PQfJ_ f5?1Jf.Ot Pl:!§.?((cjg_(!![~i.J.i) . . . . . . . -············--··············f·-···. :. · '·--····-·+····..:..--~~~l!Dili_ _ _____ ___ ___ j___~ _fl9!!19f.LE!! _@!!J9Lf?Y.§?JL(c!.Qf!l i.sitil __ 1----=--'-~-'A--' la_ mat
1
+ alamat situs Perusahaan
Jika semua data diatas sudah terisi, selanjutnya klik tombol "Simpan", sehingga Pelaku Usaha akan masuk dalam list. Jika ingin melihat data perusahaan pilih "Lihat".
Unggah Arsip
Show 10
0
Bant.tWi
Search
" enules
Uomu
Bid.ang Uwhn
cv
'**Hi b) "Unggah > Arsip > Lihat" Setelah perusahaan terdaftar dalam list perusahaan, keterangan tentang perusahaan dapat dilihat termasuk mengenai (1) lnformasi Pelaku Usaha, (2) Dokumen Pelaku Usaha, (3) Dokumen lzin Umum Pelaku Usaha, (4) Pemegang Saham, (5) Direksi, (6) Komisaris, dan (7) Proses Bisnis dari Perusahaan tersebut.
(1) lnformasi Pelaku Usaha Pada pilihan informasi pelaku usaha, akan muncul tampilan sebagai berikut:
I
;rr ($-•.,..,lot,
PPWP
Al.Amttt
t
~~9'
!
~
S1tus
i_
lnformasi Pelaku Usaha adalah keterangan umum mengenai pelaku usaha, meliputi nama pelaku usaha , jenis pelaku usaha, nomor NPWP, Bidang Usaha, Alamat, Nomor Telepon, Fax, dan Situs . Semua informasi mengenai Pelaku Usaha harus dilengkapi oleh KIL. Adapun kolom-kolom diatas dijabarkan dalam tabel dibawah ini: ~_
•
--···--·
Perusahaan Komanditer (CV), PT (Badan Milik ! Swasta), PT (BUMD) dan PT (BUMN) yang dapat i --···-···-·········· -···-··········------------·-··-····------------ ---[----gjQjfj_l]__se~t!ELS!~fJ9~fJ_}_f?.!JiSfl:t?: _______________ ______ _J 3. __tJ PWP . ------------+- "!_"!_omg_c_"!_PyY_P _f?.erl!_?_f!_'?..~~!!__L!§__~~C!kter)_ _______________~ 4. Bidang Usaha ! -+Bidang Usaha meliputi Pertambangan, Perkebunan, ! ...................... ..... .......................................... ··················!'····· cfc:Jf ! F'_f!_r._cfc:.~gf:.l!!gf:.IQ. (I~J5?.Pc::>C~!'!!Pc::>r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 5. Alamat -+berisikan a/amat domisili sesuai dengan surat ! I domisili Uika ada) atau alamat yang tertera dalam ; 1 1
1
. . . . . . . . 1.-~ktf?. . Pf?.fl_clJc!~rLPf?.tl!?.~~§!.'!r! ...........................................................................
6. 7.
8.:. . . .
......................................................:.
Tele on i -+nomor telepon kantor pusat {domisili) , _F ~!5-~------------ _ _ __J_-+ nomgc.JC!x ~?_!!_tor E.!!_?_ at f!:!Q'!!!§iliL_________ _______ ----~ _'!j__ebsit~t§l!~~ -----------[__~~~c::!_f}!_at__~f!!?._s!tf!._.f?._f!C!:!.~f:.l-~f:.l'!_f} ___ ··············-···----·-------··--- ____ _
(2) Dokumen Pelaku Usaha Selain mengenai informasi pelaku usaha, dokumen pelaku usaha harus dilengkapi oleh KIL . Tampilannya adalah sebagai berikut:
S t:a n .. h :
I
I
1:11 •
~··~,...
I
.•., "'·'~ .., I 1
Dokumen Pelaku Usaha adalah pilihan yang harus dilengkapi pula dengan mengunggah dokumen yang merupakan dokumen pelaku usaha. Dokumen yang dimaksud antara lain: No.
1.
2.
Tipe Dokumen Akta Pendirian
Akta Perubahan Dasar
Anggaran
Keterangan Nama, Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan , tanggal dokumen berakhir Nama , Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan. tanggal dokumen berakhir
lsian Tambahan Nomor, Nama Notaris, Tanggal
Nom or, Nama Notaris, Tanggal
3.
Daftar Aset
4.
Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
5.
Pengesahan Menkumham
6.
Pengesahan Menkumham atas Akta Perubahan
7.
Pengumuman dalam Berita Negara
8.
Pengumuman dalam Berita Negara atas Akta Perubahan
Nama, Lampi ran Nomor, Tanggal (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan , tanggal dokumen berakhir Nama, Lampi ran Nomor, Tanggal (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan , tanggal dokumen berakhir Nama, Lampiran Nomor, Tanggal (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan, tanggal dokumen berakhir Nama , Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan, tanggal dokumen berakhir Nama , Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan, tanggal dokumen berakhir Nama, Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan, tanggal dokumen berakhir
Nomor, Tanggal
Nomor, Tanggal
Nomor, Tanggal
Berikut ini tata cara melengkapi dokumen perusahaan : i. Pilih tipe dokumen yang disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki ii. Pilih tanggal dikeluarkan dokumen tersebut iii. Pilih tanggal sampai kapan dokumen berlaku Uika ada) iv. lsi isian tambahan Uika ada) Contohnya sebagai berikut: Dokumen Akta Pendirian , isi informasi meliputi Nama Dokumen , pilih file yang akan diunggah , tanggal dokumen dikeluarkan , tanggal dokumen berakhir dan isian tambahan (meliputi nomor, nama Notaris , dan tanggal) . Tata cara melengkapi dokumen berlaku untuk semua dokumen yang akan diunggah . Setelah dokumen diunggah dan semua informasi diisi , pilih "Simpan. " Berikut tampilannya dalam sistem .
T a m b a h Akta P end inan
flama
Lllmp i r~n
Tanoaa1Oo ku m en Oik elu arkan t'!~t/tt.·'1!~t
T angg a t Ooku m en Berak h tr-
lslan Tambahan Nom or
T an g gal !'lh!bh:l.!ct
(3) Dokumen lzin Umum Pelaku Usaha Dokumen izin Umum Pelaku Usaha juga merupakan informasi yang harus dilengkapi/diunggah oleh Pengguna. Tampilannya adalah sebagai berikut: Dokumen JzJn llmum Pelaku Usaha
Show 10
'
·. '
Searc h :
entries
Jenis Ookurneu KTP r~ PWP
Suratlztn Us~ha Peroagangan (SIUP)
Surat
K~ter~ngan
Dom1S1h Perusahaan (SKDPl
Sura! Ke!e~<~ngan T erdaftar (SKT}
Sura\ Pengukuh311
P~ ngusaha
Kena Pa,ak (SPPKP)
Tanda Oaftar P•rusahaan (TOP)
Dokumen izin umum pelaku usaha yang dimaksud antara lain :
1.
Tipe Dokumen KTP
2.
NPWP
No.
Keterangan lsian Tambahan Nama, Lampi ran Pejabat yang (file yang dipilih), Mengeluarkan, tanggal tanggal dokumen Nom or, dikeluarkan , dikeluarkan, tanggal dokumen ala mat, tanggal berakhir berakhir Nama, Lampi ran Pejabat yang (file yang dipilih) , Mengeluarkan, tanggal dokumen Nom or, tanggal dikeluarkan, dikeluarkan , tanggal dokumen tanggal berakhir berakhir
3.
4.
5.
Pejabat yang Mengeluarkan , Nom or, tanggal dikeluarkan, alamat, tanggal berakhir SIUP (Surat lzin Usaha Pejabat yang Perdagangan) Mengeluarkan, Nomor, tanggal dikeluarkan, tanggal a lam at, berakhir, Bidang Usaha SKDP (Surat Keterangan Dom Nama, Lampi ran Pejabat vanq Perusahaan) (file yang dipilih) , Mengeluarkan, tanggal dokumen Nomor, tanggal dikeluarkan, dikeluarkan, tanggal dokumen ala mat, tanggal berakhir berakhir,NemeF,
Surat lzin (SITU)
Tempat
Usaha
Nama , Lampiran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan, tanggal dokumen berakhir Nama, Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan , tanggal dokumen berakhir
T..,n,..,,..,,..,J
6.
SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
Nama, Lampi ran Pejabat vanq (file yang dipilih) , Mengeluarkan , tanggal dokumen Nomor, tanggal dikeluarkan, dikeluarkan, tanggal dokumen tanggal berakhir berakhirt>JeffieF, ~l"l<:>.l
7.
8.
SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
Nama, Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan, tanggal dokumen berakhir TOP (Tanda Daftar Perusahaan Nama , Lampi ran (file yang dipilih) , tanggal dokumen dikeluarkan , tanggal dokumen berakhir
Pejabat vanq Mengeluarkan, Nomor, tanggal dikeluarkant>JeffieF, +ar:~ggal
Pejabat vanq Mengeluarkan, Nomor, tanggal dikeluarkan, alamat, tanggal berakhir, Bidang UsahaNGf+IG~ , ~
N9.
+
T;..,...,. ...t,.a,, ,,......,..,
KW f\J PV\lP
·························································- ................
2-:-
·············-·········
Daftar Pemegang Saham juga merupakan salah satu informasi yang harus diisi oleh Pengguna K[RK: K/L diganti dengan Pengguna] sesuai data yang ada dalam perusahaan tersebut. Tampilannya adalah sebagai berikut.
y
Pemegang Saham Sahn
Cetalc
Show 10
"'
,",
',* .
Y/
~
'
.
Hspor
• entnes
Nama ~~o
data available in table
sno'.vtng 0 to 0 of 0 entnes i
I _.)
Daftar Pemegang Saham dapat ditambah dengan memilih "Tambah Baru". Berikut seterusnya , daftar nama Pemegang Saham dapat ditambah sesuai jumlah pemegang saham di perusahaan . (5) Dewan Direksi Daftar Dewan Direksi merupakan salah satu informasi yang harus diisi oleh
KIL sesuai data yang ada dalam perusahaan tersebut. Tampilannya adalah sebagai berikut.
Salin
Cetak
Show 10
•
Ekspor
• entries
Search:
Na.ma
No data ava1lable 1n table Show1ng 0 to 0 of 0 entn&s
Daftar Dewan Direksi dapat ditambah dengan memilih "Tambah Baru". Berikut seterusnya , daftar nama Dewan Direksi dapat ditambah sesuai
jumlah pemegang saham di perusahaan. (6) Dewan Komisaris Daftar Dewan Komisaris dapat ditambah dengan memilih "Tambah Baru". Berikut seterusnya , daftar nama Dewan Komisaris dapat ditambah sesuai jumlah pemegang saham di perusahaan .
Salin
Cetax
Show 10 ..
Ekspor
,. entries
Nama
snowmg o to o or o emnes
Search :
Daftar Dewan Komisaris dapat ditambah dengan memilih "Tambah Baru". Berikut seterusnya , daftar nama Dewan Komisaris dapat ditambah sesuai jumlah pemegang saham di perusahaan . (7) Catatan-Catatan
·----·---·catatao-Catatan
~
.
II
"
I '
Tambatl catatan
.
'
"
Simpan
Catatan-catatan adalah informasi yang harus diisi oleh KIL jika ada hal-hal yang perlu menjadi catatan terkait informasi dan kelengkapan dokumen pelaku usaha. 2.3
KIL Memasukkan Perizinan Perusahaan
(i)
Dalam fitur "Lihat", selain mengenai informasi pelaku usaha dan dokumen terkait, ada fitur "Lihat Proses Bisnis" untuk mengunggah perizinan dari perusahaan tersebut yang sudah ada/existing . Berikut tampilan dalam sistem:
PT Sawit Makmur Jaya
(ii)
Setelah memilih "Lihat Proses Bisnis", akan terlihat izin yang ada dalam perusahaan tersebut. Jika KIL ingin memasukkan perizinan perusahaan yang telah ada , maka tentukan izin perusahan tersebut dengan mem ilih fitur "Tambah Baru"
Proses Bisnis PT Sawit Makmur Jaya Salin
Ce1ak
Ekspor
Search: •
Jenis Proses B1snis
Kew enangan
No data avallable 10 table
Daerah
Dlbuat Pad a
(iii)
Setelah memilih pilihan "Tambah Baru, Pilih tingkat kewenangan , nama Kabupaten/Kota , dan jenis proses bisnis, beserta catatan-catatannya . Kemudian "Simpan". Berikut tampilannya dalam sistem adalah sebagai berikut. ~'\~~;!p ¥
JO~MJ;th
'\'~~·):"'.f
f
P"l S.-)w;t M
:r 1 :•,,,
t 1~t' ' ':
Pl
~·
'l.
f.
s:sr'ls.r:..:.. 1:rn '"' f
t'~i<.;.t'JiS
f
~-;c1WI1 ~...1 ;:tk,n.Hf J~t'(d
}
Tambah Baru Proses Bisnis PT Sawit Makmur ..Jaya TJngkat Kewenangan P(~nHHilt1ah j(:.~bUP<1t£::n
N.,ma Kabupalen i Kota
t-
I Per~eb~nan Kelapa ·~a;Jt catata,..Ca!atan
.:
(iv)
· .. ·
:
·
Slmpan .·
"_; '·:
··.
·
Setelah proses bisnis disimpan, proses bisnis perusahaan tersebut dapat dilihat. Tampilan dalam sistem adalah sebagai berikut:
Proses Bisnis PT Sawit Makmur Jaya Saltn Sho w
•
C ei~K
10
•
E ks ~ or
entries
.Jenls Proses
Bisnl~
PerKebunan Kelapa Saw•t
Seilrch ;
Kewen•ngan
Oaer~h
Oibuat Pad a
'Kabupaten
Kabupaten Muato Jarnbi
2014--0l ~ "'C ~7
25 20
..
Sf'lOw1ng 1 to 1 or 1 comes
(v)
Rangkaian Perizinan adalah proses yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Karena KIL mengunggah dokumen perizinan pelaku usaha yang telah ada/existing , maka dokumen yang diunggah akan mengikuti proses bisnis yang dijalankan. Tampilan dalam sistem sebagai berikut.
N
~
"'-
~
'
>
0':«
~z
z
»»«
<
~
~~~
"""
~
Y'
'
',!e'Upalan!1111 \ang d:t:enxan Kepada f1:'USahaa' ur:Uk mempecolef tanah 1109 d~ptrJ!8n da1am rar~\a penaiKllia~ moo~ )ang
Ott!] fili lbba;ltn~ ~mtK1ar11 nl~ d~n untJt f~~tirl~l.n klri? ~~~tOOl ;una r:t;~llaf' USJ!i1 WJnd!'a1 T~&nil laisanar.an ~111 ;~r:a liM~i:€uT! ;t~a~. !la1 Oasa~ Hl(um 'ea:urar t.'en~· ·~!iJ'2 A~'ala Ktpa aSadan Pe~a\an~n 'taSi:J'll'tJ !Tm ;m!~nn~~n i\.lS
!,~~!pa!31 ~.a,an tt~tna! dam~~ pemi'~J &~aiu LISaha ~:a!au Kc;'aia~ ra'•J J'6'l(anar~n ~ca !~Uf!iart r~~uv 1atJ d"'~'i\Kcn Ml!" O'oses rt>e!l
>f
(vi)
Dengan memilih pilihan "Mulai Proses Perizinan", maka KIL diarahkan untuk mengunggah dokumen yang dimiliki perusahaan sesuai dengan tahap perizinan . Tahap pertama harus diselesaikan sebelum masuk ke tahap
berikutnya . Ada dokumen prasyarat yang harus diunggah . Berikut tampilan
,.. ""'''"
0
Tahap ke 1 . IZin Lckasi tKabupaten Muaro Jambl)
i&Zi~
dalam sistem
$
(vii)
Setelah mengunggah seluruh dokumen prasyarat pada tahap I, KIL dapat menggunggah dokumen izin yang dikeluarkan.
•
'o;;:•••J
0
Tahap ke 1 · lzm Lekas! {Kabupalen Muaro Jamb1)
0
!
c:~l
m:::J '
(viii)
Setelah selesai mengunggah dokumen prasyarat dan dokumen izin KIL dapat mengunggah dokumen prasyarat di tahap berikutnya rangkaian proses perizinan , berikut seterusnya sampai dokumen di tahap terakhir selesai diunggah.
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN ,
~
GAMALNASi i
