RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Usaha dankmbinaan hscaBanen Ilirehorat 2013 Tahun
Perkebunan Jenderal Direktorat Pertanian Kementerian
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
…………………………………………......
i
Daftar Isi
…………………………………………......
ii
…………………………………………......
1
1.1. Latar Belakang
...........................................………….......
1
1.2. Tujuan
………………………………………...........
2
II. Tugas Pokok dan Fungsi 2.1. Tugas dan Fungsi 2.2. Nilai-Nilai 2.3. Srtuktur Organisasi
………………………………………......... ………………………………………......... ………………………………………......... ……………………………………….........
3 3 3 4
III. Visi dan Misi 3.1. Visi 3.2. Misi
………………………………………........... …………………………………………....... ………………………………………….......
6 6 6
…………………………………………...... …………………………………………....... …………………………………………........
7 7 8
I. Pendahuluan
IV. Tujuan dan Sasaran 4.1. Tujuan 4.2. Sasaran
V. Permasalahan yang dihadapi ………………………………………...... 5.1. Penerapan Penanganan Pascapanen …………………………….. 5.2. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ……………………………………… 5.3. Penilaian Usaha Perkebunan …………………………………….. 5.4. Penanganan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan …..……………………………… VI. Kebijakan dan Strategi 6.1. Kebijakan ………………………………………............. 6.2. Strategi ……………………………………….............
9 10
VII.Program dan Kegiatan ..…………………………………….............. 7.1. Program …………………………………………......... 7.2. Kegiatan ………………………………………….......... 7.3. Keluaran (Output) …………………………………………..........
15 15 15 16
10 11 12 12 13
ii
VIII.Rencana Kerja Tahun 2013 ………………………………………….........
18
8.1. Pascapanen …………………………………………....... 8.2. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan ………………………………………… 8.3. Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan …………………………………………
18
Lampiran Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ..........................................
20
18 19
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan
perkebunan
kedepan
dihadapkan
kepada
berbagai
tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan era globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terjadinya perubahan iklim secara global, semakin terbatasnya Sumber Daya Alam (SDA), kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani/pekebun, teratasnya akses petani/pekebun terhadap permodalan, terbatasnya sistem perbenihan nasional, masih lemahnya kelembagaan petani/pekebun dan petugas penyuluh dilapangan, serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan perkebunan. Tantangan-tantangan dimaksud juga memicu berbagai gangguan usaha dan konflik perkebunan dilapangan yang memiliki karakter yang multi dimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial, lingkungan dan juga internasional dan penyelesaian kedepan menjadi sangat strategis dalam rangka pemulihan kondisi sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini Mengacu kepada rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2010 – 2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam mendukung Direktorat Jenderal Perkebunan peningkatan
produksi,
visi
yaitu ” Profesional dalam memfasiltasi
produktivitas,
dan
mutu
tanaman
perkebunan
berkelanjutan ” perlu menjabarkan program dan atau kegiatan prioritas terhadap dukungan pascapanen dan pembinaan usaha dengan sasaran dan Indikator Kinerja 1
Utama yang diformulasikan dalam bentuk rencana kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascpanen dan Pembinaan Usaha merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. 1.2. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha setiap tahunnya perlu di tetapkan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan yang menjadi fokus dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
dalam
penyusunannya
mengacu
kepada
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010 Tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Rencana Kinerja Tahunan bertujuan sebagai acuan bagia pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelengaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu.
2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis
dan evaluasi di bidang pascapenan dan pembinaan usaha
perkebunan. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah,
penyegar,
tahunan
dan
bimbingan
usaha
dan
perkebunan
berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik; d. Pemberiaan bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 2.1. Nilai-Nilai Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah : a. Profesional (Profesionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya; b. Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas; 3
c. Keterbukaan (Transfancy), dalam artian dapat dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SPO); d. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 2.1. Struktur Organisasi Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Rempah Penyegar dan Semusim, (2) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Tahunan, (3) Sub Direktorat Bimbingan Usaha dan perkebunan berkelanjutan dan (4) Sub Direktorat Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan. Struktur organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sesuai dengan Gambar 1. Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIT PASCAPANEN TANAMAN SEMUSI, REMPAH DAN PENYEGAR
SEKSI TEKNOLOGI
SEKSI PENERAPAN
Dalam
SUBDIT PASCAPANEN TANAMAN TAHUNAN
SEKSI TEKNOLOGI
SUBDIT BIMBINGAN USAHA DAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
SEKSI PENERAPAN
melaksanakan
KELOMPOK JABATAN FUNGSONAL
tugas
SEKSI BIMBINGAN USAHA
pokok
SUBDIT GANGGUAN USAHA DAN PENANGANAN KONFLIK
SEKSI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
dan
fungsi
SEKSI GANGGUAN USAHA
tersebut
SEKSI PENANGANAN KONFLIK
Direktort
Pascapanen dan Pembinaan Usaha berdasarkan pencermatan lingkungan strategis dengan analisi SWOT mempunyai kekuatan berupa : 4
(a) Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen yaitu UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Kepres No 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Penanganan Pascapanen, Permentan No 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik, Permentan No 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (b) Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi, yaitu jumlah SDM pada tahun 2011 sejumlah 70 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2 : sebanyak
16 orang, S1 : sebanyak 22 orang, Sarjana Muda/Diploma :
sebanyak 2 orang), SLTA : sebanyak 27 orang, dan SD : sebanyak 2 orang. (c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya perangkat teknologi komputer dan perlengkapannya, tersedianya furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks), tersedianya jaringan komunikasi (telp dan internet) di setiap ruang esselon III, tersedianya data dan informasi
perkebunan
(statistik,
leaflet,
booklet),
tersedianya
fasilitasi
penanganan pascapanen di daerah. (d) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis
dan
kebijakan,
yaitu
tersedianya
Perkebunan,
Pedoman
Pelaksanaan
Renstra
Anggaran,
Direktorat
Pedoman
Jenderal
Operasional
Kegiatan (POK), Pedoman Penanganan Pascapanen, Renstra Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. (e) Tersediannya
roadmap
komoditas utama
dan
Renstra Pengembangan
Perkebunan, yaitu tersedianya Roadmap 14 Komoditi Perkebunan, Renstra Pembangunan Perkebunan. Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha
tersebut
wajib
dipertanggungjawabkan
setiap
tahun.
Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 ini merencanakan kegiatan tahun 2012 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang disesuaikan dengan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana DIPA tahun 2012.
5
BAB III VISI DAN MISI 3.1. Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal Perkebunan harus selaras dengan visi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ”Profesional dalam memfasiltasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan” maka visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah sebagai berikut : 1. Memfasilitasi peningkatan peyediaan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim; 2. Memfasilitasi peningktan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan; 3. Memfasilitasi
peningkatan
penanganan
gangguan
usaha
dan
konflik
perkebunan; 4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengolahan perkebunan berkelajutan; 5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan; 6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan. 2.2. Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Mangacu pada pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ”Mengupayakan penanganan Pascapanen dan Pembinaan usaha”, maka misi Direktorat Pascapanen dan pembinaan Usaha ditetapkan sebagai berikut : 1. Memfasilitasi peningkatan penyedian teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim; 2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan; 3. Memfasilitasi
peningkatan
penanganan
gangguan
usaha
dan
konflik
perkebunan; 4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengelolaan perkebunan berkelanjutan; 5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan; 6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan (Rekomtek). 6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; 3. Meningkatakan penerimaan dan devisa negara dan sub sektor perkebunan; 4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri perkebunan. 6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedian bahan bakar nabati; 7. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan; 8. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; 9. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha perlu melakukan hal – hal sebagai berikut: 1. Memfasilitasi peningkatan ketersedian dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim; 2. Memfasilitasi peningkatan, mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan; 3. Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; 4. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan; 5. Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesinaliisme pelaku usaha perkebunan; 7. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan; 7
8. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. 4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
pembangunan perkebunan telah ditetapkan kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1185/Kpts/OT.140/3/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha melalui Program/Kegiatan Prioritas yaitu “Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan”. ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama No 1
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Peningkatan Mutu 1. Jumlah Kelompok Tani Produk Perkebunan yang menerapkan dan Usaha Perkebunan penaganan pasacapanen Berkelanjutan sesuai GHP (Kelompok Tani)
Tahun 2011
2012
2013
2014
100
110
120
130
2. Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang layak Mengajukan permohonan Sertifikat ISPO (Perusahaan )
75
150
250
350
3. Jumlah perusahaan perkebunan yang ditangani kasus gangguan usahanya (Perusahaan)
38
40
42
44
8
BAB V PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 5.1. Penerapan Penanganan Pascapanen a. Permasalahan penerapan penaganan pascapanen sesuai Good Handling Practise (GHP) antara lain disebabkan : 1) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil panen, 2) Mutu hasil yang masih rendah, 3) Tingkat efisiensi dan efektivitas yang masih rendah, 4) Nilai jual yang kurang kompetitif, 5) Belum adanya jaminan pasar terhadap produk yang memiliki mutu yang baik, 6) Lemahnya petani dalam mengakses informasi pasar sehingga kurang memiliki posisi tawar yang baik, 7) Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengadopsi teknologi pascapanen, 8) Masih lemahnya fungsi kelembagaan petani/kelompok tani. b. Kegiatan Fermentasi biji kakao belum berjalan seperti yang diharapkan karena terkendala dengan perbedaan harga biji kakao fermentasi dan non fermentasi tidak signifikan. Dengan demikian diperlukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan fermentasi biji kakao pada tahun berikutnya. c.
Penaganan pascapanen pala masih dilakukan secara tradisionil dengan hasil biji pala dan fulli kurang baik sehingga mudah tercemar hama seperti alfatoxin sebagai penyebab ditolaknya pala Indonesia masuk dipasar eropah. Dengan demikian penaganan pascapanen pla memerlukan alat dan pelatihan teknis dan kelembagaan.
5.2. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Serifikasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang lebih dikenal dengan Indonesian Susitanable Palm Oil (ISPO) sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) masih terkendala karena belum semua perusahaan kelapa sawit dilakukan penilaian uasaha perkebunanannya sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan yang menjadi syarat dalam pengajuan sertifikasi ISPO.
9
5.3. Penilaian Usaha Perkebunan Pelaksanaan penilaian usaha perkebunan Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor
:
07/Permentan/OT.140/2/2009
tentang
Pedoman
Penilaian
Usaha
Perkebunan belum seluruhnya dapat dilakukan pada tahun 2012, karena : 1) Masih terdpat kabupaten yang belum melaksanakaannya karena belum tersedianya pendanaan, 2) Masih terdapat kabupaten yang belum memiliki petugas penilai bersertifikat sehingga tidak proporsional dengan jumlah perusahaan/kebun yang harus dinilai, dan 3) Pelaksanaan penilaian usaha belum dilakukan serempak secara nasional sehingga kesulitan penghimpunan data informasi yang akurat. 5.4. Penanganan kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Eskalasi kasus sengketa lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat disekitar perkebunan cenderung terus meningkat, baik akibat adanya saling kalim kepemilikan lahan, maupun karena perambahan dan penyerobotan lahan oleh perusahaan. Sementara dalam upaya penyelesaiannya sering terjadi konflik yang berkepanjangan, dan tidak jarang diikuti aksi unjuk rasa yang diikuti dengan pendudukan dan pengerusakan lahan dan asset perusahaan, serta tindakan anarkis lainnya. Dari tahun ke tahun jenis kasus sengketa penyebab gangguan usaha dan konflik perkebunan yang terjadi banyak terjadi dapat dibagai dalam 2 (dua) kelompokkan yaitu : 1) Lahan dan 2) Non lahan. 1. Lahan : a. Penggunaan
tanah
adat/ulayat
tanpa
persetujuan
pemuka
adat/
masyarakat. b. Belum selesainya penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Provinsi/Kabupaten. c. Okupasi / penyerobotan lahan oleh Masyarakat. d. Tumpang tindih lahan antara perkebunan dengan kawasan hutan. e. Tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan. f.
Terjadinya tumpang tindih lahan karena izin baru.
g. Proses penerbitan HGU tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. h. Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU 10
i.
Belum dilakukannya ganti rugi lahan dan atau ganti rugi tanam tumbuh tetapi perusahaan sudah operasional.
j.
Tanah masyarakat yang diambil alih perusahaan.
k. Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani tanpa sepengetahuan perusahaan/bank. l.
Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak dipenuhi perusahaan.
m. Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi perusahaan. n. Izin
Lokasi
sudah
berakhir
dan
tidak
dilakukan
pembaharuan/
perpanjangan. o. Terhadap HGU yang diperpanjang, masyarakat menuntut pengembalian kembali lahannya. p. Masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki/dikuasai. q. Luas lahan plasma tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon petani peserta oleh Bupati. r.
Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma minimal 20 % dari areal yang diusahakan oleh perusahaan (Permentan No. 26 Th.2007).
s. Lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan. t.
Pembangunan kebun melebihi areal yang diizinkan.
2. Non Lahan : a. Petani tidak mampu dan atau tidak ada keinginan membayar / melunasi kredit b. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit tidak sesuai keinginan petani c. Masyarakat menolak pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit karena dipengaruhi oleh LSM dan pihak ketiga lainnya (oknum) d. Pengerusakan tanaman dan aset perkebunan e. Penjarahan dan pencurian produksi f.
Petani Ingin ikut serta sebagai peserta plasma
g. Keterlambatan konversi kebun petani plasma h. Banyak LSM dan pihak ketiga Lainnya (oknum) yang memanfaatkan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan 11
BAB VI KEBIJJAKAN DAN STRATEGI 6.1. Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2011-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah : “ mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik ”. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu : “ meningkatkan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan ”. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi berdasarkan 2 (dua) ruang lingkup kegiatan yang berbeda yaitu kegiatan pascapanen dan kegiatan pembinaan usaha, maka kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan usaha terdir dari :
(1) Kebijakan penanganan pascapanen dan (2) Kebijakan
pembinaan usaha. a. Arah Kebijakan Penanganan Pascapanen Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan sistem penanganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan fasilitasi alat pascapanen di pedesaan b. Arah Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan pengembangan kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang berkelanjutan 12
melalui Rekomendasi Teknis (Rekomtek), penilaian usaha perkebunan, sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 6.2. Strategi Strategi umum pembangunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : (1)
Peningkatan
produksi,
produktivitas
dan
mutu
tanaman
perkebunan
berkelanjutan; (2)
Pengembangan komoditas;
(3)
Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan;
(4)
Investasi usaha perkebunan;
(5)
Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
(6)
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
(7)
Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
(8)
Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Dari delapan strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan, strategi yang
sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah : (1). Peningkatan
produksi,
produktifitas,
dan
mutu
tanaman
perkebunan
berkelanjutan, (2). Investasi usaha perkebunan, (3). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan (4). Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan pembinaan usaha berbeda maka penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Strategi penanganan pascapanen dan (2) Strategi pembinaan usaha. Selain penetapan
mengacu
strategi
kepada
Direktorat
Strategi
Direktorat
Pascapanen
dan
Jenderal
Pembinaan
Perkebunan, Usaha
juga 13
mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Untuk menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Pencermatan lingkungan strategis dilaksanakan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theart). Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 (dua), yaitu : 1) Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi internal, sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman.Kelemahan
adalah
kondisi internal
organisasi yang dapat mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman, dan 2) Pencermatan Lingkungan Ekternal (PLE) adalah untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mempersulit tercapainya tujuan strategis organisasi. Karena kondisi dan situasi penanganan pasaca panen dan pembinaan usaha berbeda terutama pengaruh faktor eksternal maka pencermatan faktor lingkungan dibagi dua yaitu : (1) pencermatan factor lingkungan pasca panen dan (2) pencermatan faktor lingkungan pembinaan usaha.
14
BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN 7.1. Program Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-18448/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi resebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. 7.2. Kegiatan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah “Dukungan
Penanganan
Pascapanen
dan
Pembinaan
Usaha”
yang
dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangaanan konflik. a. Fokus
Kegiatan
yang
terkait
dengan
Direktorat
Pascapanen
dan
Pembinaan Usaha Tahun 2011-2012 Berdasarkan
skala
prioritas,
agar
sumber
daya
yang
ada
dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahanpermasalahan
yang
ada
secara
komprehensif,
maka
Direktorat
Jenderal
Perkebunan menetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut : (1)
Revitalisasi perkebunan 15
(2)
Swasembada gula nasional
(3)
Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi)
(4)
Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional
(5)
Pengembangan komoditas ekspor
(6)
Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri
(7)
Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha yaitu pada nomor (3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi) dan nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Fokus kegiatan Penyediaan bahan tanaman sumber bakar nabati adalah mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pascpanen tanaman sumber bakar nabati (bio-energi/biofuel). Fokus
kegiatan
dukungan
pengembangan
tanaman
perkebunan
berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas
dan
mutu
tanaman
perkebunan
berkelanjutan
penanganan
pascapanen dan pembinaan usaha, penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (GUKP). 7.3. Keluaran (Output) Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indicator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan, komponen dari Output ini terdiri dari : a. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman semusim, b. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar, c. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman tahunan, dan d. Pembinaan dan pengawalan biofuel.
16
2. Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan, Komponen dari output ini terdiri dari : a. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian usaha perkebunan, b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dan bimbingan teknis dan penilaian PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA, c. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan untuk kelapa sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), d. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan untuk Kakao (Indonesian Sustainable Cacao /ISCacao), dan e. Terlaksananya pemberian rekomendasi teknis perkebunan. 3. Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan, komponen dari output ini terdiri dari : a. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penangan gangguan usaha dan konflik perkebunan, b. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIRTRANS/KKPA.
17
BAB VIII RENCANA KERJA TAHUN 2013
8.1. Pascapanen Anggaran kegiatan penanganan pascapanen komoditas perkebunan untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 16.130.829.000 yang yang dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu : No
Kegiatan Utama
Provinsi/ Kabupaten
Anggaran (Rp.)
1
Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim
6 Provinsi/ 10 Kabupaten
1.734.040.000
2
Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar
12 Prov/ 16 Kabupaten
6.277.586.000
3
Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan
9 Provinsi/ 22 Kabupaten
8.119.203.000
TOTAL
16.130.829.000
8.2. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan Anggaran kegiatan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.555.842.000 yang yang dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu : No
Kegiatan Utama
1
Pembinaan Usaha Perkebunan
31 Provinsi
2
Penilaian Usaha Perkebunan
17 Provinsi
3
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)
21 Provinsi
4
Sosialisasi Pedoman ISPO pada Perkebunan Kelapa Sawit Pola 21 Provinsi Plasma dan Swadaya TOTAL
Provinsi
Anggaran (Rp.) 3.033.444.000 808.450.000
2.883.473.000
830.475.000 7.555.842.000 18
8.3. Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Anggaran kegiatan gangguan Usaha dan konflik perkebunan untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 4.622.963.000 yang yang dibagi menjadi 5 kegiatan,yaitu : No
Kegiatan Utama
Provinsi
Anggaran (Rp.)
1
Fasilitasi, Inventarisasi, dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan
24 Provinsi
2
Fasilitasi, Inventarisasi, dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Konflik Usaha Perkebunan
22 Provinsi
3
Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
22 Provinsi
4
Pemantauan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penyelesaian masalah PIRTRANS/KKPA
15 Provinsi
641.300.000
5
Pemantauan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penyelesaian masalah PIRBUN
19 Provinsi
748.150.000
TOTAL
1.152.300.000
1.083.000.000
998.213.000
4.622.963.000
19
Matrik Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2013 No 1.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
Peningkatan produksi, produktivitas Terlaksananya Penanganan Pascapanen Komoditas dan mutu tanaman perkebunan Perkebunan yang berkelanjutan melalui kelompok tani menerapkan penanganan dukungan pascapanen dan - Jumlah pascapanen sesuai GHP tanaman tanaman semusim pembinaan usaha perkebunan
120
Kelompok
19
Kelompok
- Jumlah kelompok tani menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP tanaman rempah dan penyegar
45
Kelompok
- Jumlah kelompok tani menerapkan pascapanen sesuai GHP tanaman tahunan
penanganan
56
Kelompok
Terfasilitasinya Berkelanjutan
Perkebunan
250
Perusahaan
42
Perusahaan
Bimbingan
Usaha
dan
- Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO. Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan - Jumlah perusahaan perkebunan yang ditangani kasus gangguan usahanya.
20
