RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012

i

RKT 2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan

KATA PENGANTAR Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan disusun dalam rangka memudahkan pengukuran dan penilaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010 – 2014. Materi yang disajikan dalam RKT tahun 2012 merupakan perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi secara garis besar. Sistematika penulisan RKT terdiri dari Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tugas Pokok dan fungsi, Bab III. Visi dan Misi, Bab. IV. Tujuan dan Sasaran, Bab V. Permasalahan yang dihadapi, Bab VI. Program dan Kegiatan, Bab. VII. Kebijakan dan Strategi, Bab VIII. Rencana Kerja Tahun 2012. Kami menyadari bahwa dokumen RKT 2012 ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan RKT 2012 ini. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKT ini.

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................ B. Tujuan ......................................................................................... BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI….. .................................................... BAB III. VISI DAN MISI……………………………………………………………. . A. Visi………………………………………………………………………. B. Misi……………………………………………………………… .......... BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN……………………………………………….. A. . Tujuan…………………………………………………………............ B. . Sasaran………………………………………………………………… BAB V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ………………………………… BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................. A. Program ....................................................................................... B. Kegiatan………………………………………………………… ......... BAB VII. KEBIJAKAN DAN STRATEGI .......................................................... A. Kebijakan ...................................................................................... B. Strategi .......................................................................................... BAB VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2012 ...................................................

i ii iii 1 1 2 3 5 5 5 6 6 7 8 10 10 10 12 12 12 14

LAMPIRAN

ii


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

: Matrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 ..................... 16

iii

RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan

BAB I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2010 diperkirakan

sekitar 20,53 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat sekitar 74 % dari total areal perkebunan. Produktivitas rata-rata tanaman masih rendah yaitu sekitar 72,5 % dari potensi, meskipun ada yang sudah mendekati potensi (> 85 %), seperti kelapa sawit. Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tanaman tua/rusak dan dampak perubahan iklim (kekeringan, kebanjiran dan kebakaran). Penerapan World Trade Agreement yang menandai penghapusan segala bentuk hambatan tarif telah mengangkat isu perlindungan perkebunan sebagai salah satu hambatan baru di dalam perekonomian dunia (Technical Barrier to Trade). Berbagai isu yang terkait perlindungan tanaman terangkat menjadi hambatan baru dan dikemas dalam berbagai ketentuan, seperti International Standard on Phytosanitary Measures (ISPM), Hazard Analysis on Critical Control Point (HACCP), Codex Alimentarius dan sebagainya. Keseluruhan ketentuan ini telah menjadikan perlindungan perkebunan menjadi isu internasional. Di samping tantangan akibat perubahan eksternal, perubahan lingkungan domestik lainnya seperti diterbitkannya UU No.22/1999 dan PP25/2000 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

juga

membawa

perubahan

penting

dalam

pelaksanaan

pembangunan agribisnis. Pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator dalam konteks pengendalian agar semua stakeholder yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan. Peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pembangunan perlindungan perkebunan. Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan perkebunan yang sinergi dan optimal. Selain itu tantangan ke depan khususnya dalam penanganan OPT adalah keterbatasan SDM perlindungan, pertanaman dengan sistem monokultur, penggunaan 1


pestisida sintetis yang cenderung meningkat, masih lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan alih teknologi. Sedangkan tantangan non OPT (kebakaran dan dampak perubahan iklim) adalah adanya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan keterbatasan alih teknologi.

B.

Tujuan

Tujuan disusunnya RKTini adalah Tujuan dari penyusunan rencana kinerja adalah : 1) Menghubungkan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci; 2) Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program 3) Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja 4) Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja 5) Membantu dalam menetapkan target kinerja

2


BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

No.

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 6 (enam) unit yaitu : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam empat Sub Direktorat dan delapan Seksi serta Sub Bagian Tata Usaha yaitu : 1)

Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tanaman

Semusim,

membawahi

Seksi

Identifikasi

serta

Seksi

Pengendalian; 2)

Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian;

3)

Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian;

4)

Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, membawahi Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi Pengendalian Kebakaran;

5)

Sub Bagian Tata Usaha;

6)

Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.61/Permentan/ OT.140/10/2010,

tugas

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan

adalah

“melaksanakan

penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan”. Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim;

3


2)

Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim;

3)

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim;

4)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; dan

5)

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

4


BAB III. VISI DAN MISI

A.

Visi Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan,

serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional dan Renstra Pembangunan Perkebunan 2010- 2014 maka dirumuskan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”.

B.

Misi Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan

adalah sebagai berikut : 1)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana

dan pemantapan sistem

perlindungan perkebunan; 2)

Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan;

3)

Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya;

4)

Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.

5


BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN A.

Tujuan Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010–2014

seperti telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010 – 2014 yaitu mendukung peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu perkebunan

yang berdaya saing, maka tujuan pembangunan perkebunan sebagai berikut : 1)

Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;

2)

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

3)

Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;

4)

Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

5)

Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meingkatkan penyediaan bahan baku industri alam negeri;

6)

Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku industri dalam negeri;

7)

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendor0ng pengembangan wilayah;

8)

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM);

9)

Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan pekerjaan;

10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan Perkebunan, maka kontribusi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut: 1)

Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan;

2)

Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim;.

3)

Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai

acuan dalam

pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; 6


(OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; 4)

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan antisipasi dampak perubahan iklim;

5)

B.

Memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Sasaran Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Perlindungan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010-2014. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 20102014 adalah : 1)

Rumusan

kebijakan

di

bidang

identifikasi

dan

pengendalian

organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta tahunan, terutama untuk OPT penting pada 9 (sembilan) komoditas unggulan nasional; 2)

Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan

dampak

perubahan iklim (DPI) pada 9 (sembilan) provinsi rawan kebakaran dan DPI; 3)

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

(NSPK) di bidang identifikasi dan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim pada 32 provinsi; 4)

Kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim;

5)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.

7


BAB. V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan terdapat permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL seringkali terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat, oleh karena itu diperlukan adanya percepatan penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya; 2) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), namun seringkali juklak/juknis tersebut belum ada atau terlambat disusun. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya

dilakukan

sebelum

kegiatan

dimulai

sehingga

dapat

menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat; 3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK dengan Pedoman Teknis. Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun; 4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota yang alokasi anggarannya dari APBN belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang sumber dananya dari APBD. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai penetapan DIPA; 5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Sebaiknya semua kegiatan yang perlu direvisi segera diusulkan sejak awal setelah menerima DIPA; 6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk itu perlu percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandatangani paling lambat bulan Maret diawal tahun anggaran;

8


7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten; 8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

9


BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

Program Berdasarkan

bersama

Menteri

hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran Keuangan

Nomor

SE-1848/MK/2009

dan

Menteri

Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan adalah : (1)

Revitalisasi perkebunan

(2)

Swasembada gula nasional

(3)

Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)

(4)

Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional

(5)

Pengembangan komoditas ekspor

(6)

Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

(7)

Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui Dukungan Perlindungan Perkebunan.

B.

Kegiatan Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Perlindungan Perkebunan yang

merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Perlindungan Perkebunan terhadap pencapaian program perkebunan yang telah ditetapkan, dengan sub kegiatan adalah:

10


(1)

Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Komponen dari output terdiri dari : a.

Luas areal yang dilakukan pengendalian OPT ( seluas 3.405 Ha).

b. Penurunan luas serangan OPT (1 % setahun).

(2) Pemberdayaan Perangkat Komponen dari output terdiri dari : a. Jumlah Laboratorium Lapangan yang beroperasional (27 unit) b. Jumlah Lab. Hayati (LUPH) yang beroperasional (3 unit) c. Jumlah Sub Lab. Hayati yang beroperasional (14 unit)

(3) Pemberdayan Petugas Pengamat OPT Komponen dari output terdiri dari : a. Jumlah Pengamat yang mendapat insentif (1.037 orang)

(4) Fasilitasi Pencegahan Kebakaran lahan dan Dampak Perubahan Iklim Komponen dari output terdiri dari : a. Penurunan hotspot (10 % dalam setahun)

(5) SL-PHT Komponen dari output terdiri dari : - Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SL-PHT (84 KT)

11


BAB VII. KEBIJAKAN DAN STRATEGI A.

Kebijakan Kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam Renstra 2010-2014 adalah

mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada IPTEK dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai

kaidah

pengelolaan

SDA

dan

lingkungan

hidup

dengan

dukungan

pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.

Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim melalui peningkatan koordinasi dan membangun jejaring serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

B.

Strategi Strategi umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan

bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi :

1)

Pemberdayaan

SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain melalui

pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan; 2)

Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi perlindungan antara petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar, Perguruan Tinggi dan Direktorat

12


Perlindungan Perkebunan, perluasan jaringan dan kerjasama, optimalisasi pemanfaatan Website, penguatan database perlindungan, dan penerbitan bahan/dokumen informasi teknis pengendalian OPT dan Non OPT; 3)

Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor iklim;

4)

Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim melalui penyebarluasan rekomendasi dan informasi teknis pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim;

5)

Optimalisasi sarana dan prasarana perangkat perlindungan melalui pendataan kondisi, perawatan dan pemanfaatan serta pengutuhan/penguatan perangkat perlindungan;

6)

Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan pembentukan regu-regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani;

7)

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang perlindungan perkebunan;

8)

Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan;

9)

Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman perkebunan;

10) Membangun jejaring dan kerjasama yang sinergis dengan Puslit/Balit, BBP2TP dan BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas dan UPTD Daerah.

13


BAB VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2012

Rencana kerja dukungan perlindungan perkebunan tahun 2012 merupakan bagian dari rencana kerja tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2010 – 2014 yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan. Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2012 untuk mendukung kegiatan baik di Pusat maupun daerah yang meliputi: (1). Pelayanan Kantor; (2). Pengadaan Sarana dan Prasarana; (3). Pengawalan dan Identifikasi pengendalian OPT, Pencegahan Kebakaran lahan dan Dampak Perubahan Iklim; (4). Penyusunan NSPK; (5). Pengendalian OPT; (6). Operasional Laboratorium (Lab. Lapangan, LUPH, Sub Lab Hayati); (7). Pemberdayaan Pengamat OPT; (8). Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun; (9). Pelaksanaan SL-PHT; (10). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; (11). Pengawalan Pembinaan.

Rencana kerja tersebut dilakukan melalui prinsip pendekatan umum yang bersifat administratif dan managemen kegiatan. Tahapan Rencana Kerja yaitu : 1).

Penetapan SK tim pelaksana kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat satu minggu setelah diterimanya Penetapan Satker dari Menteri Pertanian;

2). Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat satu minggu setelah diterimanya pedoman teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan; 3). Penjabaran pedoman teknis ke dalam juklak untuk kegiatan Dekon dan TP Provinsi dan juknis untuk TP Kabupaten; 4). Setiap kegiatan perlu dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait; 5). Penetapan CP/CL oleh Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota;

14


6). Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 7). Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada pedoman teknis yang telah dijabarkan kedalam juklak dan juknis; 8). Monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung sedikitnya 2 (dua) kali disesuaikan dengan sumber daya yang ada; 9). Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadwal dan form (Pedoman SIMONEV); 10). Laporan akhir kegiatan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu nsetelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember tahun berjalan .

15


Lampiran 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2012 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

Unit Organisasi Eselon II Program Kegiatan

: Direktorat Perlindungan Perkebunan : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Melalui Dukungan Perlindungan Perkebunan 1. Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan perkebunan

1

Dokumen

b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan tanaman

1

Dokumen

c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT

1

Dokumen

1

Dokumen

20

Dokumen

b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman semusim

7

Dokumen

- Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan

5 2

Dokumen Dokumen

12

Dokumen

12 7

Dokumen Dokumen

2. Tersedianya Rumusan Kebijakan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim 3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar dan Tahunan a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan SLPHT

c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan

16


d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman tahunan - Jumlah rekomendasi monev/laporan - Jumlah bahan binaan/laporan e. Jumlah Perangkat yang operasional - operasional laboratorium - insentif petugas - pengawalan perangkat f. Terlaksananya SLPHT g. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman - Tahunan - Semusim - Rempah Penyegar

10

Dokumen

11 8

Dokumen Dokumen

43 1037 14 84

KT

1950 600 855

Ha Ha Ha

h. Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan pada wilayah bencana i. - Jumlah POPT yang dibina

Unit Orang Kali

-

200

Orang

16

Dokumen

4

Dokumen

3 5

Judul Judul

9

Dokumen

b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

14

Dokumen

c. Terlaksananya pemantauan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam

9 51

Provinsi Kabupaten

d. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan peraturan perundang - undangan

18

Kabupaten

- Jumlah bahan publikasi/laporan POPT

j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, definitif wilayah barat dan timur 4. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar, dan Tahunan a. Jumlah judul pedoman perlindungan perkebunan - Buku - Leaflet 5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan pemantauan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim

17


e. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan dampak perubahan iklim f. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim g. Jumlah Kelompok Tani menerima bantuan sosial dalam kegiatan Sistem Usahatani konservasi, tumpangsari dan integrasi kebun-ternak pada perkebunan kopi rakyat

9

Provinsi

14

Paket

1

KT

32

Dokumen

1 1

Dokumen Dokumen

6. Terlaksananya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Organisasi a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan pembinaan pimpinan b. - Jumlah data administrasi pada UPT c. - Jumlah rekomendasi/rumusan dengan instansi terkait

18

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2012

Recommend Documents