RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II JL. PELITA RAYA NO. 20 BUNTO K http://www.pn-buntok.go.id
Kata Pengantar
Halaman
®
j
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan INPRES N om or 7 Tahun 1999, ten ta n g A ku ntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah yang m ew ajibkan
kepada setiap instansi pem erintah
untuk
melaksanakan A kuntabilitas Kinerja Instansi sebagai w u jud pertanggungjawaban dalam m encapai misi dan tu ju a n organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah m enyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris M ahkam ah Agung RI N om or: 516l/S E K /K U .0 1 /1 1 /2 0 1 5 yang berpedom an pada Peraturan M e n te ri Pendayagunaan A p a ra tu r Negara (M e n PAN) N om or: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan
Kinerja
dan Tata
Cara
Reviu Atas
Laporan
Kinerja
Instansi
Pem erintah, Sub Bagian Perencanaan Pengadilan Negeri Buntok m em punyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program di Pengadilan Negeri Buntok. Sebagai realisasi tugas dan fungsi terse but, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang m am pu m enterjem ahkan tugas dan fungsi dimaksud.
RKT
Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2017 m em uat visi, misi, tujua n, sasaran dan strategi u n tu k m encapai tu ju a n kegiatan Pengadilan Negeri Buntok tahun 2017. Dengan disusunnya RKT Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2017 diharapkan dapat m em andu pelaksanaan tugas dan fungsi serta m eningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Buntok. Buntok, 19 Januari 2017
Kata Pengantar
Halaman
D a fta r Isi
1. Kata Pengantar............................................................................. 2. Daftar Isi..................................................................................... 3. Bab I Pendahuluan........................................................................ 3.1. Latar Belakang..................................................................... 3.2. Tujuan................................................................................. 3.3.Sasaran.................................................................................. 3.4.Dasar Hukum.......................................................................... 4. Bab II Arah Kebijakan.................................................................. 4.1. Visi dan Misi......................................................................... 4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis................................................... 5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan................................................. 6. BAB III Penutup..........................................................................
i » 1 1 2 2 3 4 4 5 11 13
Bab I, Pendahuluan
Halaman
0
1
/
!
BAB I. PENDAHULUAN
i A i A<:
SE L a K A ^ - j
Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat d ilih a t dari dua ja lu r utam a, yaitu ja lu r pertanggungjaw aban keuangan dan ja lu r pertanggungjaw aban kinerja. Rambu-ram bu ja lu r pertanggungjawaban keuangan sudah te rta ta dengan apik, te ta p i ja lu r pertanggungjawaban kinerja kurang te rta ta sehingga terkesan tidak perlu dipertanggungjaw abkan. Sebagai bagian dari m anajem en kinerja, kedudukan perencanaan kinerja m enjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan
oleh
m engarahkan
pim pinan
instansinya
instansi
kepada
sebagai
m anajer
arah pelaksanaan
dan
misi dan
pem im pin
yang
pencapaian visi
organisasi. Perencanaan kinerja juga m erupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan m e n u n tu n m anajem en dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tin g k a t pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan m e lih a t berbagai kem ungkinan dan a lte rn a tif untuk m eningkatkan dan m em acu pencapaian tu ju a n dan sasaran organisasi secara lebih cepat.
M e n u ru t SK Kepala
Pedoman
Penyusunan
LAN N om or 239 /IX /6 /8 /2 0 0 3
Pelaporan
A kuntabilitas
Kinerja
Tentang Perbaikan
Instansi
Pem erintah,
Perencanaan Kinerja m erupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
Safa I. Pendahuluan
Halaman
2
yang akan dilaksanakan oleh instansi pem erintah m elalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan u n tu k seluruh in d ik a to r kinerja yang ada pada tin g ka t sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta m erupakan ko m itm e n bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun te rte n tu . Perencanaan kinerja m erupakan proses penetapan ta rg e t-ta rg e t kinerja b e rik u t kegiatan-kegiatan tahunan beserta in d ika to r kinerjanya serta penetapan in d ik a to r kinerja sasaran sesuai dengan program , kebijaksanaan, dan sasaran yang te la h dite ta p ka n dalam Renstra. Oleh karena itu , substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah ta rg e t setting dari capaian in d ik a to r kinerja. Dalam rangka m engoptim alkan perannya sebagai fungsi pelayanan pencari keadilan dan pengguna pengadilan, Pengadilan Negeri Buntok mengacu pada Renstra M ahkam ah Agung RI Tahun 2015-2019 dan Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019. 2. Tujuan Tujuan penyusunan RKT Pengadilan Negeri B untok Tahun 2017 adalah m em beri acuan
bagi pelaksana kegiatan di Pengadilan Negeri Buntok dalam
m elakukan pem binaan dan melaksanakan tugas pokoknya te rk a it fungsi koordinasi, m anajem en dan adm inistrasi. 2. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Pengadilan Negeri B untok tahun 2017 adalah tersusunnya RKT Pengadilan Negeri Buntok sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Pengadilan Negeri Buntok dalam m elakukan pem binaan dan melaksanakan tugas pokoknya te rk a it fungsi Tehnis m aupun Non Tehnis.
Bab /. Pendahuluan
Halaman
3
1.4. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan RKT Pengadilan Negeri Buntok adalah: 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 te ntang A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah. 2) SK Kepala LAN N om or 2 3 9 /IX /6 /8 /2 0 0 3 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan A ku nta bilitas Kinerja Instansi Pem erintah. 3) Peraturan
M e n te ri
Negara
Pendayagunaan A paratur Negara dan
Reformasi
Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan A ku nta bilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4) Surat Edaran Sekretaris M ahkam ah Agung RI N om or: 516-1/SEK/KU.01/11/2015. 5) Peraturan M e n te ri Pendayagunaan A p ara tur Negara (M en PAN) N om or: 53 Tahun 2014 6) Renstra Pengadilan Negeri B untok 2015-2019. 5) Renstra Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2015-2019. 6) Renstra M ahkam ah Agung RI Tahun 2015-2019.
B A B H. A R A H KE BU A KAN
Halaman
BAB II. ARAH KEBIJAKAN
2.1.
Visi dan Misi Dalam rangka m em berikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedom an dan to la k ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Buntok yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
yang
ditetapkan
oleh
Pengadilan
Tinggi
Palangka
Raya
dan
M ahkam ah Agung RI. U n tuk m enyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dim aksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin d iw ujudkan. Sejalan dengan
tu ju a n dan keinginan sebagaimana telah
diuraikan dalam kebijaksanaan um um peradilan yang ada di Pengadilan Negeri
Buntok
Pem baharuan
sebagaimana M ahkam ah
diuraikan
Agung
dalam
Republik
B lueprint
Indonesia, yang
Cetak
Biru
m erupakan
sebuah pedom a n/a rah pendekatan yang akan ditem puh.
V isi M a h k a m a h A g u n g R I :
"T erw ujudnya
Supremasi
Hukum
m elalui
Kekuasaan
Kehakiman
yang
M a n d iri, Efektif, Efesien serta m endapatkan kepercayaan publik, professional dan m em berikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi m asyarakat serta m am pu m enjaw ab panggilan pelayanan publik ".
B A B I I . A R A H K E B IJ A K A N
Halaman Visi ini kem udian berhasil direview M ahkam ah Agung pada tanggal 10 S eptem ber 2009, yang dirum uskan m e n ja d i: "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG "
Visi P e n g a d ila n N e g e ri B u n to k d a p a t d iru m u s k a n s e b a g a i b e r ik u t :
"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BUNTOK YANG AGUNG "
U ntuk m encapai visi tersebut,
ditetapkan
m isi Pengadilan Negeri Buntok
yang m enggam barkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1.
M enjaga kem andirian Pengadilan Negeri Buntok.
2.
M em b erikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3.
M eningkatkan kualitas kepem im pinan di Pengadilan Negeri Buntok.
4.
M eningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Buntok.
4.2.
Tujuan dan Sasaran Strategis Pem berian rem unerasi berbasis kinerja telah m endorong Pengadilan Negeri
B untok u n tu k m elakukan pem baharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berw ibaw a dan m andiri kepada publik atau masyarakat khususnya
pencari
keadilan
(clie nt
service).
Hal te rse b u t diupayakan dengan
M em anejem en Sum ber Daya Manusia yang ada dan m em anfaatkan teknologi inform asi m enuju te rw u ju d n y a salah satu prioritas reform asi yudisial M ahkam ah
B A B U. A R A H K E B U A K A N
Halaman
Agung RI ya itu transparansi, akuntabilitas, dan akses terh adap inform asi peradilan yang harus ditangani secara sistem atis dan berkelanjutan. Tugas Pengadilan
Negeri
Buntok sebagai
salah satu
Badan
Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman adalah M em eriksa, M engadili dan M em u tus perkara pada tin g ka t pertam a baik perkara pidana m aupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang N om or 48 Tahun 2009. M engingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang e fe k tif dan efisien, Pengadilan Negeri B untok m enyusun rencana strategis 2015 - 2018 dengan upaya dan langkah sebagai b e riku t :
1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, guna
m engem bangkan
kepegawaian
yang
dan berbasis
melaksanakan kinerja
sistem
yang
m anajem en
didukung
oleh
diadakannya pem binaan, pelatihan dan lain-lain.
2) Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya m enyem purnakan sistem tata laksana penyelenggaraan m anajem en dan adm inistrasi guna terciptanya efisiensi dan e fektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan m engem bangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituang dalam
uraian tugas
perkantoran
{Job
dengan
penyem purnaan
sistem
Description),
m em anfaatkan pengelolaan
penyem purnaan teknologi sarana
dan
adm inistrasi
inform asi prasarana
penataan dan pengem bangan sistem kearsipan dan kepustakaan.
dan kerja,
B A B II. A R A H K E B U A K A N
Halaman 3) Peningkatan akuntabilitas, dalam
m em pertanggungjaw abkan
kinerja
pelaksanaan penggunaan sum ber daya, dim ana dalam pelaksanaannya perlu
disusun
dan
dikem bangkan
krite ria
penilaian
akuntabilitas.
Selanjutnya kinerja te rse b u t dievaluasi dan dinilai. 4)
Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya m ew ujudkan m anajem en pelayanan prim a, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, te p a t, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya m urah bagi m asyarakat, dengan m engupayakan penataan, antara lain: perencanaan pem bangunan situs Pengadilan Negeri Buntok dengan maksud sebagai akses
publik
yang
b u n t o k . g o . id / yang
efisien dapat
dan di
e fe k tif
akses
y a itu
oleh
semua
h t tp :/ /w w w .p n kalangan
baik
pem erintah, swasta,m aupun m asyarakat um um dan pencari keadilan. 5) Peningkatan sistem pengawasan, dengan m engoptim alkan pelaksanaan pengawasan in te rn al m elalui Hakim Pengawas Bidang, dan m elakukan pengawasan secara bulanan ke m asing-masing bidang.
6) Optimalisasi penyusunan
koordinasi program
program
Pengadilan,
m asing-masing
dilakukan
koordinasi
Bidang Kepaniteraan dan Urusan
A dm inistrasi sebelum diusulkan m enjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan m elalui Rapat Koordinasi di Pengadilan Negeri Buntok. 7) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Asset, dilakukan dengan m engikut
sertakan
keuangan dan asset.
pelatihan,
sosialisasi
dan
verifikasi
pelaporan
B A B I I . A R A H K E B IJ A K A N
Halaman
....
8 Rencana strategis
ini m em uat visi, misi, tujua n,
dan sasaran tahunan
yang d iu ku r dengan seperangkat in d ika to r kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcom e) serta program untuk m encapai
tujuan
dan
sasaran
yang te la h dite ta p ka n oleh Pengadilan Negeri Buntok. Bahwa dalam kerangka mencapai tujua n, visi dan misi, sesuai dengan program
kerja tahun
Indonesia
2014, sesuai dengan
N o m or 7 Tahun
Instruksi Presiden
1999 ten ta n g A kuntabilitas
Republik
Kinerja Instansi
Pem erintah (Bagian ke-2), Rencana strategis (renstra) dim aksudkan sebagai program -program utam a yang akan dicapai dalam kurun w a ktu (periode) 1 (satu) ta h u n sampai dengan 5 (lim a) tahunan. Dalam b u tir ke-3 dari Instruksi Presiden te rse b u t m enyatakan, bahwa te n ta n g
visi,
organisasi,
misi,
uraian
strategi, te n ta n g
dan
tujuan,
renstra
berbagai sasaran
harus m encakup uraian
fa k to r
kunci
keberhasilan
dan a ktifitas organisasi, serta
uraian te n ta n g cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. a) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis Strategi pencapaian tu ju a n / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Negeri B untok adalah sebagai b e r ik u t:
1) Kebijakan a.
Kebijakan Internal M e m b e n tu k kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam m enghayati dan m em aham i setiap tugas dan tanggung ja w ab m asing-masing
B A B II. A R A H K E B U A K A N
Halaman | | | j | | ‘ J
•
-
'
M enum buhkan dan m eningkatkan disiplin d iri serta kesadaran un tu k m em aham i apa yang m enjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan. -
M enum buhkan dinam ika dan kreativitas bagi para hakim , pejabat stru ktu ra l,
pejabat
fungsional,
dan
seluruh
karyawan
guna
m ew ujudkan kew ibaw aan dan bertanggung jaw ab. M erespons
sesegera
m ungkin
permasalahan
yang
dialam i /
diajukan m asyarakat pencari keadilan, yang te rd a p a t dalam media inform asi m aupun pengaduan dari masyarakat. -
M em b erikan jo b description yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan.
-
M elakukan evaluasi secara te rm in / tia p bulan atas kinerja pada tia p u n it kerja sub bagian.
-
M e m b e n tu k tim yang solid dalam pengem bangan sistem inform asi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan aksesibilitas publik. M elakukan rapat ru tin yang d iiku ti semua un it atau sub bagian dan
seluruh
perm asalahan,
karyawan m em beri
guna
m engidentifikasi
masukan,
solusi
perm asalahan-
dan
m em bentuk
kesatuan pem aham an atau persepsi dan gerak langkah dalam m enjalankan tugas dan tanggung ja w ab tia p personil / staf. M encari a lte rn a tif solusi atas perm asalahan-perm asalahan yang d idapat di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung ja w a b masingmasing.
B A B II. A R A H K E B U A K A N
-
M elakukan diskusi di kalangan para Hakim untuk m endapatkan pem ecahan
atas
persoalan-persoalan yang
berkaitan
dengan
aspek-aspek teknis dan m enam pung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkem bang dalam diskusi. M elakukan pengawasan internal b.
Kebijakan Eksternal -
M enciptakan
hubungan
kerja yang
seimbang
a n ta r
sesama
penegak hukum -
Pengembangan
aplikasi
atau
pem rogram an
softw are
untuk
sesama
unsur
keterbukaan inform asi perkara yang handal -
M enciptakan
hubungan yang serasi
dengan
M uspida tin g ka t Kabupaten M eningkatkan kerukunan hidup berum ah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati. -
M elakukan
pem binaan
hubungan
m asyarakat
yang
dapat
m em bangun citra dan cita Pengadilan m elalui M edia Masa (pers, TV, dan radio) M enum buhkem bangkan sem angat dan a ktifita s aparat untuk m engikuti dan a k tif dalam berbagai organisasi.
11
RENCANA KINERJA TAHUNAN INSTANSI
: PENGADILAN NEGERI BUNTOK
TAHUN ANGGARAN: 2 0 1 7 ■.- % ■ — 1.
2.
3.
4.
M eningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Peningkatan kepatuhan terhadap
a.
1 m&mm.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka w aktu maksimal 5 bulan
100%
b. Persentase perkara mediasi yang menghasilkan akte perdamaian
100%
c. Persentase penyelesaian m inutasi berkas perkara dalam jangka w aktu maksimal 14 (em pat belas) hari setelah putus
100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
100%
a. Persentase berkas yang diselesaikan dan disampaikan ke Panitera M uda Hukum secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke M ajelis c. Persentase penyampaian pem beritahuan relaas putusan te p a t w aktu, tem p at kepada para pihak penyelesaian surat ijin d. Persentase penyitaan dan penggeledahan yang tepat w aktu
100%
a. Persentase data perkara yang dipublikasikan m elalui SIPP / CTS
100%
b. Persentase kepuasan para pencari keadilan dalam mencari inform asi secara online.
100%
Perkara Prodeo c. Persentase diselesaikan d. Persentase pelaksanaan Posbakum
100%
Yang
Persentase perm ohonan eksekusi atas putusan
100%
100%
100% 100%
12 putusan pengadilan
perkara perdata yang berkekuatan hukum te ta p yang ditindaklanjuti
6.
M eningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel,
100%
e fe k tif dan efisien;
7.
S.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Peningkatan Prasarana Peradilan
di
Sarana dan Lingkungan
b. Persentase tem uan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
c. Pelaksanaan pengawasan internal ru tin di kepaniteraan dan kesekretariatan dan evaluasi kinerja bulanan.
100%
a. Persentase Pegawai Teknis Yudisial
Diklat
100%
b. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial
100%
c. Persentase Pejabat yang lulus m engikuti Fit and Propertest dalam rangka promosi
100%
a.
Sarana dan mendukung
100%
Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna m endukung Penyelenggaraan Peradilan Berbasis
100%
Persentase Prasarana
yang
Pengadaan guna
lulus
penyelenggaraan Peradilan b.
Teknologi Informasi 9.
Peningkatan Pembinaan Adm inistrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan
a.
Persentase penyelesaian laporan bulanan dan tahunan yang te p a t w aktu
100%
b.
Persentase pelaksanaan anggaran
100%
Peradilan
B A B I I I . A K U N T A B IL IT A S K IN E R J A
Halaman
T3
B A B III PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2017 m erupakan suatu doku m en dari yang dipersyaratkan dalam Sistem A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (SAKIP). Dokum en ini m erupakan salah satu kom ponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dim ulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan A ku ntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (LAKIP). Rencana Kinerja Tahunan ini m erupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka w aktu satu tahun. Rencana kinerja m em berikan gam baran lebih m endetail m engenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokum en ini m em uat program -program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka m encapai sasaran yang ditetapkan. In d ika to r-in d ika to r kinerja dari kegiatan berupa o u tp u t dan in d ik a to r program berupa outcom e dite n tu ka n dalam dokum en ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan te rs e b u t dapat diukur capaian kinerjanya. Pada ta h u n 2017 Pengadilan Negeri Buntok melaksanakan kegiatan guna m endukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri B untok te rle ta k pada kem am puan m enciptakan sinergism e dan keterpaduan pelaksanaan pem bangunan m elalui pem antapan sistem dan m eto de perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan organisasi, dan peningkatan koordinasi antar un it di lingkup Pengadilan Negeri Buntok. Dengan dem ikian hal-hal yang te rk a it dengan aspek potensi, tantangan, dan ham batan dapat diselesaikan dengan baik.
-oOo
