RKT-2014 Direktorat Perlindungan Perkebunan

RKT-2014 – Direktorat Perlindungan Perkebunan

1


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. DAFTAR ISI .................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ I.

i ii iii

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 B. Tujuan RKT ............................................................................................ 2

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI….. .............................................................

3

III. VISI DAN MISI……………………………………………………………. ......... 4 A. Visi…………………………………………………………………………… 4 B. Misi……………………………………………………………… .................. 4 IV. TUJUAN DAN SASARAN……………………………………………….. ........ A. Tujuan……………………………………………………………………….. B. Sasaran.................................................................................................

5 5 6

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ………………………………… .........

7

VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................................... 9 A. Kebijakan ............................................................................................... 9 B. Strategi ………………………………………………………… ................... 9 VII. PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................................... 11 A. Program ................................................................................................. 11 B. Kegiatan ................................................................................................. 11 VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2014 …. ........................................................ LAMPIRAN

2

13


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 : Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ………….. 15

3


KATA PENGANTAR Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perlindungan Perkebunan disusun guna memudahkan pengukuran dan penilaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010 – 2014. Materi yang disajikan dalam RKT tahun 2014 merupakan perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi secara garis besar. Sistematika penulisan RKT terdiri dari Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi, Bab III. Visi dan Misi, Bab. IV. Tujuan dan Sasaran, Bab V. Permasalahan yang Dihadapi, Bab VI. Kebijakan dan Strategi, Bab. VII. Program dan Kegiatan, Bab VIII. Rencana Kerja Tahun 2014. Kami menyadari bahwa dokumen RKT 2014 ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan RKT 2014 ini. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKT ini.

Jakarta, Juni 2013 Direktur,

Ir. Hudi Haryono, MS.

4


I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2012 berjumlah 21,49 juta ha; dan sekitar 70,8 % dari total areal perkebunan merupakan perkebunan rakyat dengan produktivitas yang masih rendah, yaitu baru mencapai 58 % dari potensi produksi, meskipun ada komoditas yang sudah mendekati potensinya seperti kelapa sawit. Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan masih rendahnya penggunaan bahan tanaman unggul, adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tanaman tua/rusak dan dampak perubahan iklim (kekeringan, kebanjiran dan kebakaran). Penerapan World Trade Agreement yang menandai penghapusan segala bentuk hambatan tarif menjadi salah satu alasan pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagai salah satu hambatan teknis (Technical Barrier to Trade) baru di dalam perdagangan berbagai komoditi perkebunan. Beberapa isu yang terkait perlindungan tanaman yang menjadi hambatan baru dan dikemas dalam berbagai ketentuan, seperti International Standard on Phytosanitary Measures (ISPM), Hazard Analysis on Critical Control Point (HACCP), Codex Alimentarius dan sebagainya. Keseluruhan ketentuan ini telah menjadikan perlindungan perkebunan menjadi isu internasional. Penerapan UU No. 22/1999 dan PP 25/2000 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan telah membawa perubahan penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Peran pemerintah pada masa lalu yang dominan dalam pembangunan pertanian, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator. Dalam undang-undang ini telah menjadikan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan sektor pertanian termasuk didalamnya kegiatan perlindungan perkebunan. Tantangan ke depan dalam penanganan OPT adalah bagaimana menyelenggarakan kegiatan penanganan OPT yang semakin komplek. Kondisi tersebut menjadi semakin sulit dengan terbatasnya SDM perlindungan, bertambahnya luas areal yang harus dilindungi, penggunaan pestisida sintetis yang cenderung meningkat, lemahnya kelembagaan petani. Pada penanganan non OPT (kebakaran dan dampak perubahan iklim) tantangan yang dihadapi adalah terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan lambatnya diseminasi teknologi pada tingkat lahan usaha tani.

5


B. Tujuan Tujuan disusunnya RKT ini adalah: 1. Menghubungkan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci; 2. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; 3. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja; 4. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja; 5. Membantu dalam menetapkan target kinerja;

6


II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Direktorat Perlindungan Perkebunan merupakan salah satu dari 6 unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam empat Sub Direktorat, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yaitu : 1. Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, membawahi Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian; 2. Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar, membawahi Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian; 3. Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan, membawahi Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian; 4. Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, membawahi Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi Pengendalian Kebakaran; 5. Sub Bagian Tata Usaha; 6. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian RI No.61/Permentan/ OT.140/10/2010 adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan”. Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

7


III. VISI DAN MISI A. Visi Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional dan Renstra Pembangunan Perkebunan 2010- 2014 maka dirumuskan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”. B. Misi Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan adalah: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan; 2. Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan; 3. Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 4. Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.

8


IV. TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010–2014 seperti telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010 – 2014 yaitu mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan yang berdaya saing, maka tujuan pembangunan perkebunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan; 4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meingkatkan penyediaan bahan baku industri alam negeri; 6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku industri dalam negeri; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; 8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM); 9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan pekerjaan; 10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan Perkebunan, maka peranan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut: 1. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan; 2. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim;. 3. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; 4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan dan antisipasi dampak perubahan iklim; 5. Memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas. 9


B. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010-2014. Sasaran tersebut disesuaikan dengan tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan yang tertera dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 20102014 adalah : 1. Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, terutama untuk OPT penting pada 9 (sembilan) komoditas unggulan nasional; 2. Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim (DPI) pada 9 (sembilan) provinsi rawan kebakaran dan DPI; 3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim pada 32 provinsi; 4. Kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim; 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.

10


V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI A. Permasalahan yang dihadapi dalam mendorong dilaksanakannya Dukungan Perlindungan Perkebunan di daerah melalui dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi sebagai berikut: 1. Kemampuan dan kesadaran petani dalam mengendalikan OPT masih terbatas dan belum berkembang sehingga diperlukan kegiatan pengendalian OPT pada daerah-daerah sumber serangan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih tinggi. 2. Pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku petani/kelompok tani dalam pengelolaan kebun secara PHT masih rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui kegiatan SL-PHT 3. Kemampuan operasional perangkat perlindungan perkebunan di daerah dalam mendukung kegiatan pengendalian OPT belum optimal, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dan revitalisasi perangkat perlindungan di daerah 4. Standarisasi dan jaminan kualitas serta legalitas Agens Pengendali Hayati (APH) yang dipergunakan petani sehingga diperlukan upaya untuk mendorong unit perlindungan/perangkat untuk mengembangkan penggunaan dan legalitas APH. 5. Data tentang perkembangan OPT masih belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan penanganan OPT secara akurat, cepat dan tepat sehingga perlu meningkatkan kapasitas petugas dalam melaksanakan pengamatan dan pelaporan OPT di wilayah kerja masing-masing 6. Pengaruh dampak perubahan iklim terhadap komoditas perkebunan sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada sentra-sentra pengembangan perkebunan. 7. Masih terjadinya kebakaran lahan perkebunan pada sentra-sentra pengembangan perkebunan yang dilakukan petani/pekebun/perusahaan, maka perlu dilakukan Sosialisasi tentang pembukaan lahan tanpa bakar dan pemantauan terhadap daerah-daerah rawan kebakaran. B. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dan upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Penetapan SK Tim Pelaksana Satker Provinsi/Kabupaten dan penetapan CP/CL seringkali terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat, oleh karena itu harus menjadi perhatian utama dalam upaya melaksanakan kegiatan secara tepat waktu; 2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengacu kepada Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan seringkali belum ada atau terlambat disusun. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai

11


sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang bersifat spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat; 3. Penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK dengan Pedoman Teknis sering terlambat dilakukan sehingga sering terjadi revisi yang terlambat. Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun; 4. Sinkronisasi perencanaan kegiatan Pusat (Tugas Pembantuan /TP dan Dekon) dengan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik sehingga tidak terjadi sinergi yang baik dalam pelaksanaannya di lapangan. Perlu peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai penetapan DIPA; 5. Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Sebaiknya semua kegiatan yang perlu direvisi segera diusulkan sejak awal setelah menerima DIPA; 6. Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan pengendalian OPT pada tanaman perkebunan seringkali dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk itu perlu percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandata ngani paling lambat bulan Maret diawal tahun anggaran; 7. Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten; 8. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

12


VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Kebijakan Kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam Renstra 2010-2014 adalah mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada IPTEK dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim melalui peningkatan koordinasi dan membangun jejaring serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. B. Strategi Strategi umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : Mengoptimalkan kegiatan pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran pada sentra-sentra pengembangan perkebunan. Untuk melaksanakan strategi tersebut maka langkah operasional yang ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan; 2. Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi perlindungan antara petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar, Perguruan Tinggi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan, perluasan jaringan dan kerjasama, optimalisasi pemanfaatan Website, penguatan database perlindungan, dan penerbitan bahan/dokumen informasi teknis pengendalian OPT dan Non OPT; 3. Melakukan pengendalian OPT pada pusat/sumber serangan di daerah sentra pengembangan perkebunan

13


4. Mendorong pemanfaatan dan penggunaan APH melalui peningkatakan legalitas penggunaan APH; 5. Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor iklim; 6. Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim melalui penyebarluasan rekomendasi dan informasi teknis pengendalian OPT serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; 7. Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan pembentukan regu-regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani; 8. Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan; 9. Membangun jejaring dan kerjasama yang sinergis dengan Puslit/Balit, BBP2TP dan BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas dan UPTD Daerah.

14


VII. PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Untuk mencapai program pembangunan perkebunan, telah ditetapkan tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut : 1. Revitalisasi perkebunan; 2. Swasembada gula nasional; 3. Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi); 4. Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; 5. Pengembangan komoditas ekspor; 6. Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri; 7. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui dukungan perlindungan perkebunan. B. Kegiatan Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka pencapaian program perkebunan merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlindungan adalah Dukungan Perlindungan Perkebunan.. Output kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah luas areal pengendalian OPT untuk penurunan luas areal serangan OPT sebesar 1 % per tahun dari star awal sebesar 32 % pada tahun 2010. Komponen kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sesuai Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014 adalah: 1. Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani a. Pembinaan petugas; b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);

15


2. Pemantapan Kelembagaan Perlindungan Perkebunan a. Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat; b Pertemuan Koordinasi Perlindungan (KPT dan MPTHI); c. Pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan; d. Pembahasan program anggaran dan evaluasi; e. Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT; g. Koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran; h. Operasional Laboratorium LL/UPTD, BPT, LUPH, dan Sub Laboratorium; i. Administrasi Kegiatan; 3. Fasilitasi Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan pada komoditi Unggulan Nasional Perkebunan a. Bimbingan teknis dan pengembangan jabatan fungsional pengendali OPT (POPT) Perkebunan; c. Pengawalan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman tahunan; d. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman semusim; e. Pengawalan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman rempah dan Penyegar; f. Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit (Insentif Petugas Hama dan Penyakit); g. Pengendalian OPT utama tanaman tahunan; h. Pengendalian OPT utama tanaman semusim; i. Pengendalian OPT utama tanaman rempah dan penyegar. 4. Fasilitasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun a. Bimbingan teknis dan evaluasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; c. Pengawalan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim; d. Fasilitasi Pengendalian/pemantauan kebakaran dan dampak perubahan iklim; e. Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan (daerah); f. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim daerah; g. Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim.

16


5. Pemantapan sistim informasi manajement perlindungan perkebunan (SIMPP) a. Pembuatan publikasi dan informasi perlindungan perkebunan (buku, Leaflet, poster dan peta); b. Pemanfaatan Web Site Perlindungan Perkebunan 6. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan a. Penyediaan alat laboratorium; b. Pengadaan Alat Pengolah Data. VII. RENCANA KERJA TAHUN 2014 Rencana kerja tahunan dukungan perlindungan perkebunan tahun 2014 merupakan bagian dari rencana kerja tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014. Rencana kerja dukungan perlindungan perkebunan tahun 2014 adalah: 1. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Pengendalian OPT tanaman perkebunan terdiri dari pengendalian OPT, demfarm pengendalian OPT, dan demplot pengendalian OPT (tebu, kapas, tembakau, nilam, lada, kopi, kakao, kelapa, karet dan jambu mete) dengan luas areal pengendalian OPT sekitar 12.221 ha dengan rincian sebagai berikut: a. Pengendalian OPT (300 ha), demfarm pengendalian OPT (10 ha), dan demplot pengendalian OPT (1 ha) pada tanaman lada tersebar di 2 provinsi b. Pengendalian OPT (425 ha), dan demplot pengendalian OPT (1 ha) pada tanaman kopi tersebar di 4 provinsi c. Pengendalian OPT (525 ha) dan demfarm pengendalian OPT (10 ha pada tanaman cengkeh tersebar di 4 provinsi d. Pengendalian OPT (1.275 ha) dan demfarm pengendalian OPT (20 ha), pada tanaman kakao tersebar di 9 provinsi e. Pengendalian OPT (4.400 ha), demfarm pengendalian OPT (10 ha), dan demplot pengendalian OPT (12 ha) pada tanaman tebu tersebar di 8 provinsi f. Pengendalian OPT pada tanaman tembakau tersebar (100 ha) di 4 provinsi g. Pengendalian OPT pada tanaman kapas 225 ha tersebar di 6 provinsi h. Demplot pengendalian OPT pada tanaman nilam 12 ha tersebar di 6 provinsi i. Pengendalian OPT (3.900 ha) dan demfarm pengendalian OPT (20 ha), pada tanaman kelapa tersebar di 12 provinsi

17


j.

Pengendalian OPT (660 ha), demfarm pengendalian OPT (70 ha), dan demplot pengendalian OPT (1 ha) pada tanaman karet tersebar di 7 provinsi k. Pengendalian OPT (205 ha), dan demfarm pengendalian OPT (10 ha) pada tanaman jambu mete tersebar di 2 provinsi 2. Pemberdayaan Perangkat a. Operasional Laboratorium Lapangan sebanyak 28 unit yang tersebar di 27 provinsi. b. Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) sebanyak 4 unit yang tersebar di 4 provinsi. c. Operasional Sub Lab. Hayati sebanyak 14 unit yang tersebar di 13 provinsi. d. Operasional Brigade Proteksi Tanaman sebanyak 26 unit yang tersebar di 26 provinsi 3. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Pemberdayaan pengamat melalui pemberian Insentif Pengamat sebanyak 961 orang yang tersebar di 27 provinsi 4. Fasilitasi Pencegahan Kebakaran lahan dan Dampak Perubahan Iklim a. Pemantauan kebakaran dampak perubahan iklim dan bencana alam di 9 provinsi dan 14 kabupaten b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran lahan Kebun di 5 provinsi di 5 kabupaten c. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim sebanyak 12 paket yang tersebar di 12 provinsi d. Pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat sebanyak 10 paket yang tersebar di 10 provinsi 5. SL-PHT Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) sebanyak 194 Kelompok Tani (KT) yang terdiri dari 132 KT untuk komoditi non tebu dan 62 KT untuk komoditi tebu. SL-PHT akan dilaksanakan di 24 provinsi, 89 kabupaten.

18


Lampiran 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perilndungan Perkebunan Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran Strategis

Indikator Kerja

Target

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Melalui Dukungan Perlindungan Perkebunan 1 Penurunan Luas Areal Serangan OPT melalui Fasilitasi Pengendalian OPT tanaman Perkebunan 2 Penurunan jumlah hot spot melalui fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun , dampak perubahan iklim serta bencana alam 1

a b

19

Tersedianya Rumusan Kebijakan di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah Penyegar dan Tahunan. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan perkebunan; Jumlah rekomendasi teknis perlindungan tanaman perkebunan

1

Dokumen

1

Dokumen


c

Jumlah rumusan koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Perlindungan Perkebunan

1

Dokumen

d

Jumlah rumusan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SKKNI Tersedianya Rumusan Kebijakan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Jumlah rumusan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta penanganan dampak perubahan iklim. Jumlah rumusan Bimbingan Teknis Sistem Perkebunan Rendah Emisi gas Rumah Kaca Terlaksananya Kebijakan dan NSPK di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)Tanaman Semusim, Rempah Penyegar dan Tahunan Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan SL-PHT Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT Tanaman Semusim; Jumlah saran/tanggapan/laporan monev pengendalian OPT Tanaman Semusim; Jumlah hasil konsultasi Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar; Jumlah saran/tanggapan/laporan monev pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar; Jumlah hasil konsultasi Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan/pembinaan pengendalian OPT tanaman tahunan; Jumlah saran/tanggapan/laporan monev pengendalian OPT tanaman tahunan; Jumlah hasil konsultasi Jumlah perangkat perlindungan yang operasional

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

22

Dokumen

10

Dokumen

10

Dokumen

4 9

Dokumen Dokumen

9

Dokumen

4 9

Dokumen Dokumen

9

Dokumen

4

Dokumen

2

a

b

3

a b

c

-

d

e

20


-

Jumlah laboratorium lapangan 28 Jumlah laboratorium Utama 4 Pengendalian Hayati - Jumlah Sub lab hayati 14 - Jumlah Brigade Proteksi Tanaman 26 - Jumlah petugas pengamat yang diberi 961 Insentif - Jumlah Pengawalan Perangkat 10 g Jumlah kelompok tani SLPHT 194 h Luas areal pengendalian OPT : - Tanaman tahunan (kelapa, karet, 4.866 jambu mete) - Tanaman semusim (tebu, tembakau, 4.758 kapas, nilam) - Tanaman rempah dan penyegar (lada, 2.597 kopi, cengkeh, kakao) i Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan pada wilayah bencana j Jumlah bahan binaan /laporan 10 pembinaan POPT - Jumlah bahan publikasi/laporan POPT 10 k Laporan Pelatihan Petugas Surveliens 1 OPT l Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, 3 sementara, dan definitif 4 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah Penyegar dan Tahunan a Jumlah judul pedoman perlindungan Perkebunan - Buku 3 - Leaflet 5 5 Terlaksananya kebijakan dan NSPK dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran a Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 9 laporan pengawalan pemantauan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim 21

Unit Unit Unit Unit orang Kali KT Ha Ha Ha

dokumen dokumen Dokumen Dokumen

Judul Judul

Dokumen


b

c

d

e

f

g h

6 a b c d

22

Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan dan pemantauan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ laporan pengawalan Mitigasi dan Adaptasi dampak perubahan iklim Terlaksananya pemantauan kebakaran dampak perubahan iklim dan bencana alam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran lahan Kebun Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan kebakaran dan penanganan Dampak Perubahan Iklim Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim Terlaksananya pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat Terlaksananya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Organisasi Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan pembinaan pimpinan Jumlah data administrasi pada UPT Jumlah rekomendasi/rumusan dengan instansi terkait Terlaksananya Operasional PPK Direktorat Perlindungan Perkebunan

10

Dokumen

12

Dokumen

9

Prov

5

Kab

6

Prov

12

Paket

10

Paket

22

Dokumen

1 1

Dokumen Dokumen

1

Dokumen

RKT-2014 Direktorat Perlindungan Perkebunan

Recommend Documents