KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3, GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586 WEBSITE : http://ditjenbun.deptan.go.id
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR :141/Kpts/LB. 110/06/2010 TENTANG
SISTEM PENILAIAN FISIK KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
Menimbang
: a. bahwa Program Revitalisasi Perkebunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun; b. bahwa pengembangan kegiatan kelapa sawit rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan telah dilaksanakan sejak Tahun 2007; c. bahwa untuk mengetahui kondisi fisik kebun kelapa sawit rakyat yang telah dibangun melalui Program Revitalisasi Perkebunan perlu dituangkan dalam penetapan kebun yang layak atau belum layak untuk dapat diserahkan kepada pekebun/Koperasi selaku peserta Program Revitalisasi Perkebunan;
d. bahwa untuk pemenuhan berbagai sasaran yang ingin dicapai, perlu ditetapkan sistem penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Budidaya 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian; 7. Keputusan Presiden Nomor 57/M Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341 /Kpts/OT. 140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 12. Peraturan
tentang
Menteri
Pertanian
Pengembangan
Nomor
Perkebunan
33/Permentan/OT. 140/7/2006
Melalui
Program
Revitalisasi
Perkebunan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 490/KPTS/OT. 160/8/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan; 15. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
26/Permentan/OT. 140/2/2007
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Memerhatikan
: Hasil pembahasan kriteria penilaian fisik kebun antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, dan instansi terkait pada tanggal 15 Maret 2010. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERKEBUNAN
TENTANG
SISTEM PENILAIAN FISIK KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN. KESATU
: Sistem penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang dikaitkan dengan program revitalisasi perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA
: Sistem penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang dikaitkan dengan program revitalisasi perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana penilaian
fisik kebun
kelapa sawit rakyat yang dikaitkan dengan program
revitalisasi perkebunan. KETIGA
Pelaksanaan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang dikaitkan dengan Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perkebunan, petugas Bank Pelaksana, serta petugas Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk penetapan
KEEMPAT
kelas.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KELIMA
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal t 23 Juni 2010 DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
^ir. ACHMAD MANGGA BARANI, MM NIP. 19490612 197503 1 001
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Dalam Negeri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 11.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 12.Kepala Badan Pertanahan Nasional; 13.Gubernur Bank Indonesia; 14.Gubemur Provinsi Seluruh Indonesia;
15.Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia; 16.Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk; 17.Direktur Utama PT BUKOPIN;
18.Direktur 19.Direktur 20.Direktur 21.Direktur 22.Direktur 23.Direktur 24.Direktur 25. Direktur 26.Direktur 27.Direktur
Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama Utama
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank SUMUT); Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari); Bank Negara Indonesia Tbk; Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan; Bank Pembangunan Daerah Papua; Bank Pembangunan Daerah Riau; Bank Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam; Bank Agro; Bank Niaga; Bank Mega;
28.Direktur Utama Bank Internasional Indonesia;
29.Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia; 30.Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; 31.Para Kepala Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR
TANGGAL
:
SISTEM PENILAIAN FISIK KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
I.
LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan ditujukan untuk membangun perkebunan rakyat, dengan pendekatan pengembangan sebagai mana tercantum dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).
Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dilakukan melalui Program Revitalisasi Perkebunan cfilaksanakan melalui pola kemitraan yaitu pola kemitraan
mandiri dan pola kemitraan dengan satu manajemen usaha.
Pengembangan kelapa sawit dengan pola kemitraan diawali dengan pembangunan kebun rakyat yang diatur dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan mitra usaha. Sejak awal pembangunan kebun, perusahaan mitra bertindak sebagai
penanggung jawab pembangunan kebun inti maupun sebagai avalis pembangunan kebun plasma. Setelah masa pembangunan dan memenuhi syarat, kebun dengan pola kemitraan satu manajemen akan tetap di kelola oleh perusahaan mitra dan bekerjasama dengan koperasi sebagai wadah petani peserta minimum sampai dengan satu siklus tanam. Sedangkan untuk pola kemitraan mandiri setelah pengalihan kebun plasma dikelola oleh plasma.
Dalam penilaian fisik kebun beberapa hal pokok yang harus menjadi patokan utama adalah :
a. Penilaian fisik berupa penetapan kelas kebun, harus dapat menggambarkan tentang tingkat pencapaian sasaran yang diharapkan dari tujuan pembangunan kebun petani peserta tersebut (sesuai standar fisik yang ditetapkan); b. Pemberian kriteria dan tata cara penilaian harus dapat disajikan secara sederhana tetapi mencakup seluruh aspek yang merupakan komponen penentu; c. Pemberian nilai harus diupayakan agar pengaruh faktor-faktor subjektif seminimal
mungkin, sehingga untuk objek yang sama perbedaan penilaian oleh berbagai penilai tidak berbeda jauh.
II.
PENGERTIAN
1. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.
.
2. Perluasan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan pada wilayah bukaan baru atau pengutuhan areal disekitar perkebunan yang sudah ada.
3. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.
4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil/pekebun dengan usaha
menengah dan/atau usaha besar sebagai mitra usaha disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
5 Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, BUMN, BUMD maupun koperasi
yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan yang telah memiliki Izm Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri.
6. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Hektar.
7. Petani Peserta adalah pekebun yang ditetapkan Bank Pelaksana sebagai penerima kredit Revitalisasi Perkebunan.
8 Bank Pelaksana adalah, Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan.
9 Perjanjian Kerjasama Pendanaan adalah Perjanjian antara Direktur Jenderal
' Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana.
10 Pengelolaan Kebun Dalam Satu Manajemen adalah pengelolaan seluruh kebun 'Mitra Usaha maupun Pekebun yang dilakukan oleh Mitra Usaha mulai dan persiapan pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran atau sebagian dan kegiatan tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak yang ditunjuk untuk tetap
menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha selama minimum 1(satu) siklus
tanam.
11 Pengelolaan Kebun Dalam Pola Kemitraan Mandiri adalah pengelolaan seluruh kebun Petani Peserta yang dilakukan oleh Mitra Usaha mula. dan persiapan pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yang ditunjuk untuk tetap menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha.
12 Sertifikat Lahan adalah hak atas tanah yang diberikan kepada Petani Peserta oleh
Bank Pelaksana bersama dengan Mitra Usaha setelah penode Tanaman Menghasilkan, dilakukan penilaian, dan melunasi kreditnya.
III.
INDIKATOR PENENTU
Pada dasarnya kebun yang dialihkan kepada Petani Peserta yang memasuki penode
Tanaman Menghasilkan adalah kebun yang baik yang dicirikan oleh 3 (tiga) indikator utama yaitu :
..
. . . ... . ,
a. Kebun tersebut mempunyai potensi berproduksi dengan baik atau disebut indikator produksi.
. .
.
b Proses produksi pada kebun tersebut dapat berjalan secara lancar, mudah dan dengan biaya yang wajar atau disebut indikator efektivitas dan efisiensi; serta c Pada kebun tersebut tidak terdapat hal-hal yang mempunyai potensi untuk memerosotkan kondisi kebun setelah dialihkan kepada Petani Peserta baik
pengalihan administratif maupun pengalihan pola kemitraan mandiri atau disebut indikator adanya potensi ancaman.
Atas dasar ketiga Indikator tersebut, maka beberapa komponen yang perlu dinilai adalah sebagai berikut: 1. Tanaman Perkebunan mempunyai potensi produksi yang baik, ditunjukkan oleh berbagai indikator yaitu: a. Jumlah pohon per hektar; b. Jumlah pohon telah berbunga betina; c. Jumlah pohon berbuah; dan d. Rata-rata berat Tandan Buah Segar (TBS).
2. Proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien, beberapa indikator yang menunjukkan hal itu antara lain adalah : a. Telah dibuatnya dan terpeliharanya jalan produksi dan jalan koleksi; b. Telah dibuatnya dan terpeliharanya jalan pikul dan TPH;
c. Terawatnya piringan pohon sehingga brondolan dapat dikurangi dan terjadinya efektivitas pemupukan;
d. Adanya kacangan penutup tanah sehingga dapat diperoleh peningkatan kesuburan tanah.
3. Berbagai hal yang bersifat ancaman antara lain diindikasikan oleh adanya : a. Lalang dan anakan kayu yang tidak terkendali (tidak dapat dikontrol dengan
cara wiping yang normal) yang nantinya dikhawatirkan akan meluas menjadi lalang sheet dan tumbuhnya anakan kayu.
b. Tidak dilaksanakannya sistem pengawetan tanah, akan menimbulkan erosi dan kemerosotan kesuburan tanah dimasa datang.
c. Terdapatnya hama dan penyakit yang mempunyai potensi yang meluas keseluruhan kebun (sebagai contoh Ulat Api dan Cendawan Akar Merah). Pemberian nilai bobot untuk berbagai indikator tersebut di atas, pada hakekatnya dilakukan melalui dua pendekatan yaitu :
a. Indikator yang nilai bobotnya sangat ditekankan kepada parameter yang terukur secara pasti. Termasuk ke dalam kelompok ini seperti jumlah pohon dan berat tandan buah segar.
b. Indikator yang nilai bobotnya lebih dititik beratkan kepada kegunaan atau
fungsinya. Sebagai contoh pemeliharaan piringan pohon ditujukan untuk menampung brodolan dan efisiensi pemupukan, sehingga nilai bobotnya ditentukan oleh seberapa jauh fungsi tersebut dapat dicapai.
IV.
SISTEM PENILAIAN KEBUN PETANI PESERTA 1. Metode Penilaian
Pada dasarnya setiap kebun Petani Peserta terdiri atas:
a. Kebun yaitu tanaman dengan luas maksimum 4 (empat) hektar yang diukur secara planimetris atau proyeksi yang diperuntukan bagi satu Kepala Keluarga (KK) Petani Peserta.*
b. Hamparan, yaitu kebun Petani Peserta yang terdiri atas 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) KK Petani Peserta.
c. Afdeling, yaitu kebun Petani Peserta berupa beberapa hamparan atau satuan pemukiman.
Penilaian kebun Petani Peserta dilakukan untuk setiap hektar dan dilaksanakan secara sensus:
a. Sensus lengkap untuk pengelolaan kebun dalam pola kemitraan mandiri; b. Sampling atau sampel untuk pengelolaan kebun dalam pola kemitraan satu
manajemen dengan minimum sampel 25% (dua puluh lima per seratus) dari
jumlah luasan hamparan atau afdeling.
Penilaian kebun Petani Peserta dilakukan pada saat tanaman berumur sekitar 2 3,5 tahun. Tata cara pelaksanaannya dilakukan melalui: Metoda Sensus
a. Untuk pengelolaan kebun dalam pola kemitraan mandiri, setiap petugas melakukan sensus pencatatan untuk masing-masing tanaman di dalam 1 (satu) hektar, dengan mengisi formulir model-A yaitu data lapangan kebun petani
peserta. Formulir model-A tersebut menginventarisasi tentang kondisi tanaman pohon jalan pikul dan TPH, direkapitulasikan ke formulir model A-1; b Rekapitulasi dari hasil sensus setiap kebun tersebut diisikan pada formulir model-B yaitu penetapan kelas kebun atas dasar komponen dan nilai bobot dan masing-masing komponen tersebut. Metode Sampling
a Untuk pengelolaan kebun dalam satu manajemen, setiap petugas melakukan sampling pencatatan untuk masing-masing satuan luasan yang telah disepakati Tim Penilai dengan minimum 25% (dua puluh lima per seratus) dan luasan tiap hamparan atau afdeling dengan mengisi formulir model-A yaitu data lapangan
kebun Petani Peserta. Formulir model-A tersebut menginventarisasi tentang
kondisi tanaman pohon, jalan pikul dan TPH, direkapitulasikan ke formulir model
A-1'
b Rekapitulasi dari hasil sensus setiap luasan tersebut diisikan pada formulir model-B yaitu penetapan kelas kebun atas dasar komponen dan nilai bobot dan masing-masing komponen tersebut.
2. Komponen yang Dinilai dan Nilai Bobot
Atas dasar indikator penentu yang dikemukakan di atas, maka telah dilakukan penetapan komponen yang dinilai dan diberi nilai bobot untuk menentukan layak atau belum layak suatu luasan tanaman sebelum dialihkan kepada petani untuk
pola kemitran mandiri. Dan peniliaan kinerja Perusahaan Mitra dalam membangun kebun petani peserta/pekebun untuk pola kemitraan dengan sistem satu manajemen usaha. Komponen-komponen tersebut nilai bobotnya dapat digambarkan pada matrik berikut : A. Lahan Kering Nilai
Komponen Yang Dinilai
Bobot Maksimal
Kondisi Tanaman
1.
Jumlah Pohon Per hektar a. Kriteria
-i\i\-
1) Standar jumlah pohon per-hektar yang diukur secara planimetris/piroyeksi ditentukan oleh jarak tanam. Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi jumlah pohon standar 128 dan jarak 9,25 segitiga sama sisi jumlah tanamannya 136 serta untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi jumlah pohon standar 143.
20
Nilai
Komponen Yang Dinilai
Bobot
Maksimal
2) Jumlah pohpn minimal per-hektar untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi adalah 120 dan untuk jarak tanam 9,25 m segitiga sama sisi adalah 124 serta untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi adalah 134, dengan ketentuan sebagai berikut:
•
Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi, jumlah pohon 120 terdiri dari minimal 103 pohon asli (tanaman awal), maksimal 12 pohon sisipan TBM 1 dan kekurangannya sebanyak 5 pohon merupakan sisipan TBM 2.
•
Untuk jarak tanam 9,25 m segitiga sama sisi, jumlah pohon 128 terdiri dari minimal 110 pohon asli (tanaman awal), maksimal 13 pohon sisipan TBM 1 dan kekurangannya sebanyuak 5 pohon merupakan sisipan TBM 2;
• Untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi, jumlah pohon 134 terdiri dari minimal 115 pohon asli (tanaman awal), maksimal 13 pohon sisipan TBM 1 dan kekurangannya sebanyak 5 pohon merupakan sisipah TBM 2. b. Tata cara Penilaian
1) Nilai bobot maksimal berlaku bagi jumlah pohon yang utuh sesuai standar: 20
2) Jika jumlah pohon lebih rendah dari tandard an lebih besar jumlah minimal, nilai bobotnya proporsional. 3) Kapling dinyatakan belum memenuhi syarat pada saat penilaian apabila jumlah pohon dibawah minimal (120, 124 atau 134) atau terdapat jumlah pohon asli lebih rendah dari 103 dari 120 atau 110 dari 128 atau 115 dari 134..Dengan perolehan nilai 0 2. Jumlah Pohon Berbunga a.
10
Kriteria
Jumlah pohon berbunga betina 85% dari jumlah pohon standar dengan batas minimal yang diperhitungkan 70% dari jumlah pohon standar.
b. Tata cara penilaian
• Jika jumlah pohon berbunga betina 85% dari jumlah pohon standar atau lebih diberi nilai: 10
c. Apabila jumlah pohon berbunga lebih rendah dari 85% dan jumlah pohon standar an lebih besar dari 70% dari jumlah pohon standar nilai bobotnya proporsional.
d. Apabila jumlah pohon berbunga betina dibawah 70% dari jumlah pohon standar diberi nilai bobotnya : 0 3. Jumlah Pohon Berbuah a.
Kriteria
1) Pohon berbuah adalah jumlah pohon yang ditandai dengan beratTBS-nya minimal 3 kg atau lebih.
2) Jumlah pohon berbuah 70% dari jumlah pohon standar dengan batas minimal yang diperhitungkan 60% dari jumlah pohbfi standar nilai bobotnya proporsional. Pohon yang berat TBS-nya kurang dari 3 kg tidak diperhitungkan.
15
Nilai
Komponen Yang Dinilai
Bobot
Maksimal Tata cara Penilaian
1) Jika jumlah pohon berbuah > 70% dari jumlah pohon standar atau lebih diberi nilai: 15
2) Apabila jumlah pohon berbuah 60% - 69% dari jumlah pohon standar nilai bobotnya proposional. 3) Apabila jumlah pohon berbuah dibawah 60% dari jumlah pohon standar tersebut nilai bobotnya : 0 15
Berat TBS rata-rata
a.
Kriteria
Standar berat TBS rata-rata 3,5 kg (matang panen) b. Tatacara penilaian
1) Jika berat TBS rata-rata 3,5 kg atau lebih diberi nilai : 15 2) Apabila berat TBS rata-rata 3 kg sampai dengan 3,5 kg nilai bobotnya proporsional. . 10
Kondisi Penutup Tanah a.
Kriteria
Penutup tanah yang ideal adalah kacangan yang jumlahnya
pada saat diambil alih dianggap sudah memadai pada tingkat 30% dengan keadaan lalang terkendali dan bebas anakan kayu. b.
Tata cara Penilaian
1) Jika lalang terkendali, bebas anakan kayu dan selebihnya rumput lunak diberi nilai :6 2) Tambahan nilai bobot selanjutnya secara proporsional sesuai dengan prosentase kacangan. Jika kacangan menutup 30% maka tambahan nilai bobotnya diberi : 4 Jika kacangan hanya 15% maka tambahan nilai bobotnya : 15/30x4 = 2
3) Jika lalang tidak terkendali, atau banyak anakan kayu nilai menjadi: 0, ,
dan harus direhabilitasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengalihan. 8
ML Sistem Pengawetan Tanah a.
Kriteria
Berbagai indikator tentang diperlukannya sistem pengawetan
tanah dan parit drainase adalah sebagai berikut:
1) Jika tingkat kemiringan lahan 8 - 26% diperlukan teras individu, sedangkan > 27% diperlukan teras contour.
2) Indikasi kurang berfungsinya parit drainase ditujukan oieh keadaan daun tanaman yang menguning. b.
Tata cara Penilaian
1) Jika kondisi areal tidak memerlukan teras dan parit drainase diberi: 8
2) Jika areal memerlukan teras, tapak timbun atau parit drainase
nilai
bobotnya
proporsional
menurut
yang
dilaksanakan dengan komposisi nilai maksimal sebagai berikut:
Dibangun teras dan tapak timbun diberi nilai Dibangun Parit Sirip Ikan diberi nilai Dibangun parit pembuangan (outlet) diberi nilai
Nilai
Komponen Yang Dinilai
Bobot Maksimal
3) Jika parit sirip ikan dan parit pembuangan (outlet) tidak dibangun yang mengakibatkan lahan tergenang, maka harus dibuat parit drainase yang dapat menurunkan permukaan air tanah
4) Jika areal memerlukan teras dan tapak timbun tetapi tidak dibangun, maka harus dibangun terlebih dahulu. IV. Kondisi Jalan, TPH, Jalan Panen dan Piringan Pohon 13
1. Jalan Produksi dan Koleksi a.
Kriteria
Kondisi jalan produksi dan koleksi dapat dilalui sepanjang musim dengan kendaraan truk bermuatan penuh. b. Tata cara penilaian
1) Lebar jalan produksi 6 m dan jalan koleksi 4-5 m diberi nilai
:3
2) Diperkeras pada tanjakan dan bagian lembek diberi nilai
3) Telah dibuat parit kiri - kanan jalan diberi nilai 4) Tanjakan dapat dilalui truk diberi nilai
5) Telah dibuat gorong-gorong dan jembatan diberi nilai 6) Jika kondisi jalan tersebut tidak dapat dilalui sepanjang musim
harus diperbaiki terlebih dahulu TPH, Jalan Pikul dan Piringan Pohon a.
Kriteria
1) TPH adalah tempat pengumpulan TBS. Setiap 5 gawangan terdapat 1 TPH dan dalam keadaan bersih. 2) Jalan pikul adalah jalan diantara 2 gawangan yang dapat dilalui tanpa hambatan, bebas dari tumbangan kayu besar dan anakan kayu.
3) Piringan pohon dibuat secara wajar dan dalam keadaan bersih.
b. Tatacara Penilaian
1) Telah dibuat 1 TPH per 5 gawangan diberi nilai: 1 2) Dibuat jalan pikul yang dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat titi panen diberi nilai
:2
3) Piringan pohon terawat dengan baik diberi nilai : 2 Kesan Umum dan Faktor Lain
Penilaian ini dilakukan terhadap berbagai kondisi yang belum
tercakup pada butir Is.d. IV. Faktor'yang dinilai adalah kebersihan kebun, homogenitas tanaman, defisiensi, crown disease, hama dan penyakit. Batas maksimal nilai bobot adalah Batas minimal nilai bobot adalah
: 4 : 1
Jumlah Nilai Bobot
100
B. Lahan Basah Nilai Bobot
Komponen Yang Dinilai I.
Maksimal
Kondisi Tanaman 20
1. Jumlah Pohon Per hektar a.
Kriteria
1) Standar jumlah pohon per-hektar yang diukur secara planimetris atau proyeksi ditentukan oleh jarak tanam.
Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi jumlah
pohon standar 128 dan jarak 9,25 segitiga sama sisi jumlah tanamannya 136 serta untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi jumlah pohon standar 143.
2) Jumlah pohon minimal per-hektar untuk jarak tanam 9,42
m segitiga sama sisi adalah 120 dan untuk jarak tanam 9,25 m segitiga sama sisi adalah 124 serta untuk jarak
tanam 9 m segitiga sama sisi adalah 134, dengan ketentuan. sebagai berikut:
. Untuk jarak tanam 9,42 m segitiga sama sisi, jumlah
pohon 120 terdiri dari minimal 103 pohon asli (tanaman awal), maksimal 12 pohon sisipan TBM 1 dan kekurangannya sebanyak 5 pohon merupakan sisipan TBM 2.
. Untuk jarak tanam 9,25 msegitiga sama sisi, jumlah
pohon 128 terdiri dari minimal 110 pohon asli (tanaman awal), maksimal 13 pohon sisipan TBM 1 dan kekurangannya sebanyak 5 pohon merupakan sisipan TBM 2;
. Untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi, jumlah pohon 134 terdiri dari minimal 115 pohon asli (tanaman awal), maksimal 13 pohon sisipan TBM 1 dan kekurangannya sebanyak 5 pohon merupakan sisipan TBM 2. b. Tata cara Penilaian
1) Nilai bobot maksimal berlaku bagi jumlah pohon yang utuh sesuai standar: 20
2) Jika jumlah pohon lebih rendah dan standar dan lebih besar jumlah minimal, nilai bobotnya proporsional.
3) Kebun dinyatakan belum memenuhi syarat pada saat penilaian apabila jumlah pohon dibawah minimal (120
124 atau 134) atau terdapat jumlah pohon asli lebih rendah dari 103 dari 120 atau 110 dari 128 atau 115 dan 134. Dengan perolehan nilai 0 10
Jumlah Pohon Berbunga a. Kriteria
. .
,
Jumlah pohon berbunga betina 85% dan jumlah pohon
standar dengan batas minimal yang diperhitungkan 70 h dari jumlah pohon standar.
Nilai Bobot
Komponen Yang Dinilai
Maksimal
Tata cara penilaian
Jika jumlah pohon berbunga betina 85% dari jumlah pohon standar atau lebih dari nilai: 10
Apabila jumlah pohon berbunga lebih rendah dari 85% dari jumlah pohon standar dan lebih besar dari 70% dari jumlah pohon standar nilai bobotnya proporsional. Apabila jumlah pohon berbunga betina di bawah 70% dari jumlah pohon standar tersebut nilai bobotnya : 0 15
3. Jumlah Pohon Berbuah Kriteria
1) Pohon berbuah adalah jumlah pohon yang ditandai
2)
3)
dengan berat TBS-nya minimal 3 kg atau lebih. Jumlah pohon berbuah 70% dari jumlah pohon standar
dengan batas minimal yang diperhitungkan 60% dari jumlah pohon standar nilai bobotnya proporsional. Pohon yang berat TBS-nya kurang dari 3 kg tidak diperhitungkan.
Tata cara Penilaian
1) Jika jumlah pohon berbuah 70% dari jumlah pohon standar atau lebih diberi nilai: 15
2) Apabila jumlah pohon berbuah 70% dari jumlah pohon
standar dan lebih besar 60% dari jumlah pohon standar nilai bobotnya proporsional
3) Apabila jumlah pohon berbuah di bawah 60% dan jumlah pohon standar tersebut nilai bobotnya : 0
15
4. Berat TBS rata-rata a. Kriteria
Standar berat TBS rata-rata 3,5 kg (matang panen)
b. Tatacara penilaian
.
.
1) Jika berat TBS rata-rata 3,5 kg atau lebih diberi nilai: 15 2) Apabila berat TBS rata-rata 3 kg sampai dengan 3,5 kg nilai bobotnya proporsional. 17
II. Sistem Tata Air a.
Kriteria
1) Sistem tata air pada prinsipnya mengupayakan tinggi permukaan air tanah pada batas yang optimum untuk
mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit berkisar 60-90 cm.
2) Pintu air, saluran/kanal pembuangan, primer, sekunder dan
tersier berfungsi dengan baik, yaitu dapat mengatur tinggi
rendah permukaan air dengan cepat dan mudah, dapat mengurangi genangan air pada waktu kelebihan air (musim hujan) dan atau mempertahankan tinggi permukaan air berkisar 60-90 cm.
Nilai Bobot
Komponen Yang Dinilai
Maksimal
b. Tata cara Penilaian
1) Pintu air, saluran/kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik, diberi nila = 11
2)' Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60-90 cm diberi nilai = 6.
3) Jika pintu air, saluran/kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun tetapi tidak berfungsi dengan baik maka nilainya dikurangi. •
Saluran/kanal pembuangan nilai = 4
•
Primer nilai = 3
• •
Sekunder nilai = 3 Tersier nilai = 1 10
III. Sarana Transportasi a.
Kriteria
,
Saluran/kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi
sebagai sarana transportasi, dengan ukuran sesuai standar dan hasil pengukuran kedalaman air pada musim kemarau, yaitu i|0 - 1,49 muntuk saluran sekunder, 1,5 - 2,0 muntuk saluran primer dan >2,0 muntuk saluran/kanal pembuangan.
b. Tata cara Penilaian
1) Apabila saluran/kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi sebagai sarana transportasi, dengan ukuran
sesuai standar dan hasil pengukuran seperti tersebut diatas diberi nilai = 10 dengan maksimal nilai: • •
Sekunder = nilai 2 Primer = nilai 3
• Kanal pembuangan = nilai 5
2) Apabila saluran/kanal tidak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, tetapi terdapat sarana transportasi darat tetap diberi nilai 10.
3) Apabila ukuran saluran/kanal pembuangan, primer dan sekunder tidak sesuai kriteria, maka nilai dikurangi secara proporsional. IV. Kebersihan Kebun
a. Kriteria
, ,.
. .
Kebersihan kebun diidentifikasikan oleh terkendalinya lalang,
gulma berbahaya lainnya (pakis kawat, mikania, dll) dan bebas anakan kayu. b. Tatacara Penilaian
1) Jika lalang terkendali dan bebas anakan kayu, selebihnya rumput lunak diberi nilai = 2.
2) Jika lalang tidak terkendali atau banyak anakan kayu nilai menjadi = 0.
3) Jika gulma non lalang terkendali (ketinggian tidak lebih dan 40 cm) diberi,nilai =2, ketinggian 40-75 cm diberi nilai - 1, dan ketinggian lebih dari > 75 cm diberi nilai = 0. 10
Nilai Bobot
Komponen Yang Dinilai
Maksimal
V. Kondisi TPH, Jalan Panen dan Piringan Pohon a.
Kriteria
1) TPH adalah tempat pengumpulan TBS. Setiap 5 gawangan terdapat 1 TPH dan dalam keadaan bersih.
2) Jalan pikul adalah jalan diantara 2 gawangan yang dapat dilalui tanpa hambatan, bebas dari tumbangan kayu besar dan anakan kayu.
3) Piringan pohon dibuat secara wajar dan dalam keadaan bersih.
'
b. Tatacara Penilaian
1) Telah dibuat 1 TPH per 5 gawangan diberi nilai: 1
2) Dibuat jalan pikul yang dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat titi panen diberi nilai : 2
3) Piringan pohon terawat dengan baik diberi nilai : 2 VI. Kesan Umum dan Faktor Lain
Penilaian ini dilakukan terhadap berbagai kondisi yang belum
tercakup pada butir Is.d. IV. Faktor yang dinilai adalah kebersihan kebun, homogenitas tanaman, defisiensi, crown disease, hama dan penyakit.
Batas maksimal nilai bobot adalah Batas minimal nilai bobot adalah
: 4 : 1 100
Jumlah Nilai Bobot
3. Cara dan Hasil Penilaian
Hasil pengamatan dilapangan terhadap komponen tersebut diatas yang dibandingkan dengan keadaan standar diharapkan memberikan nilai bobot
dpJ2iKluk sJap komponen. Secara ringkas pemberian nilai bobot perolehan tersebut diformulasikan sebagai berikut:
Nilai Bobot Perolehan =
Data dilapangan
x Nilai Bobot Komponen Maksimal
Standar Fisik
Hasil penilaian tersebut dituangkan pada formulir penetapan kelas kebun Petani Peserta (form Model-B), yang diturunkan dari form model A.
Atas dasar penilaian di lapangan terhadap keseluruhan komponen, maka setiap kebun diklasifikasikan atas :
Kelas A = Nilai Bobot >80 - 100 Kelas B = Nilai Bobot >70 - <80
Memenuhi persyaratan standar teknis. Belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 6 bulan.
Kelas C = Nilai Bobot >60 - <70
Belum memenuhi persyaratan standar
teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 12 bulan.
Kelas D =
Nilai Bobot <60
Tidak memenuhi
persyaratan
standar
teknis. ll
V.
PELAKSANAAN PENILAIAN
Pada saat tanaman kelapa sawit akan memasuki masa produktif dan dimungkinkan diadakan penilaian kebun, Mitra Usaha akan melaksanakan penilaian kebun sebagai dasar untuk pengajuan pelaksanaan penilaian kebun kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kementerian Keuangan. Sebelum Mitra Usaha mengajukan permohonan untuk diadakan penilaian fisik kebun Petani Peserta kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, maka Mitra Usaha lebih dahulu telah mengadakan penilaian kebun yang akan memasuki periode Tanaman Menghasilkan.
Pada pengelolaan kebun dalam satu manajemen, penilaian kebun akan memberikan gambaran tentang kinerja Mitra Usaha dalam membangunan kebun Petani Peserta dan untuk pengelolaan kebun dalam pola kemitraan mandiri akan dialihkan langsung
kepada Petani Peserta, sehingga diperoleh keyakinan bahwa kebun yang akan dialihkan tersebut benar-benar telah memenuhi standar fisik.
Atas dasar permintaan perusahaan Mitra Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan akan membuat Surat Penugasan bagi Tim Penilaian yang akan bekerjasama dengan Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penilaian kebun.
Pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:
a. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan petugas Bank Pelaksana. Petugas penilai dari Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Staf Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, ataupun petugas lain yang ditunjuk. b. Penilaian masing-masing areal kebun dilakukan oleh petugas penilai tersebut di atas dibantu oleh petugas kebun Mitra Usaha dan koperasi dan/atau Petani Peserta, sedangkan pengklasifikasian masing-masing areal kebun dilakukan oleh tim penilai berdasarkan hasil penilaian.
c. Setelah dilakukan penilaian petugas melakukan pembobotan hasil penilaian sehingga diputuskan kelas kebun Petani Peserta.
d. Hasil penilaian lapangan oleh Direktur Jenderal Perkebunan disampaikan Perusahaan dengan tembusan kepada Direktorat Sistim Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Bank Pelaksana
Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan ditindak lanjuti:
a. Pengalihan kebun Pola Kemitraan Mandiri akan dilaksanakan melalui pengalihan kebun dari Mitra Usaha kepada Petani Peserta. Proses pengalihan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang menjadi fungsi dari berbagai instansi, yang antara lain meliputi penetapan Petani Peserta, penilaian fisik kebun, kesiapan atas hak lahan, sertifikasi lahan sampai dengan penanda tanganan akad kredit untuk Petani Peserta, serta pengaturan minimal cicilan kredit petani dari hasil produksi.
12
b. Mitra Usaha pada Pengelolaan Kebun dalam Satu Manajemen akan menginformasikan Hasil Penilaian Kinerja Mitra Usaha dalam pembangunan kebun Petani Peserta dan melanjutkan kegiatan manajerial terhadap kebun dan Petani Peserta dengan melibatkan Petani Peserta sesuai fungsi dan Sumber Daya Manusianya.
DIREKTUR JENDE
NAN,
Ir. ACHMAD MANGGA BARANI, MM NIP.19490612 197503 1 001
13
Mitra Usaha pada Pengelolaan Kebun dalam Satu Manajemen akan menginformasikan Hasil Penilaian Kinerja Mitra Usaha dalam pembangunan kebun Petani Peserta dan melanjutkan kegiatan manajerial terhadap kebun dan Petani Peserta dengan melibatkan Petani Peserta sesuai fungsi dan Sumber Daya Manusianya.
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
Ir. ACHMAD MANGGA BARANI, MM /i£ NIP.T9490612 197503 1 001
13
LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR
:
TANGGAL
: A
FORM MODEL
DATA LAPANGAN KEBUN PETANI PESERTA
Halaman
1
Jumlah Pemancang
RINGKASAN :
2x35
- Nama Mitra Usaha - Nama Kebun
- Afdeling
- Hamparan/Kelompok - Nomor Blok -Tahun Tanam - Jarak Tanam I. KONDISI TANAMAN
Pancang
HO
BG
BH
BT
CD
DF
HM
PY
Pancang
HO
BG
BH
BT
CD
DF
HM
ke
ke 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
35
1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68
70
Jumlah A
Jumlah A
SI
N
S2
S3 0
Ua
SI
N
K
Uk
S2
K
Uk
Mg
Tikus
S3
Mg
Tikus
B
Gajah
B
0
Ua
Bb X
X
X
X
PY
Pancang
HO
BG
BH
BT
CD
DF
HM
PY
Pancang
ke
ke
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
168
HO
BG
BH
Halaman
:. 2
Jumlah Pancang
: 2 x 50
BT
CD
DF
HM
170
Jumlah A
Jumlah A
SI
N
Ua
SI
N
S2
K
Uk
S2
K
Uk
S3
Mg
Tikus
S3
Mg
Tikus
B
Gajah
0
B
0
Ua
Bb X
X
X
X
PY
X
X
X
X
CO a-
co
zr
co
H
C
CD
era
CO co
to
C
H
era
CO
^QJ'
CD
O
03
O
co
C
Qj
7r
z
co
QJ
-z.
h->
co
CZ
7v
CO NJ
cz
7^
|\J
>
zr
QJ
3
~y>
zr
QJ
3
O
NJ
cn CD
NJ
00
NJ
NJ cn
cn cn
NJ
cn cn
NJ
NJ cn
cn CO
NJ
NJ cn NJ
H-1
NJ cn
o
NJ cn
NJ cn CD
00
NJ Cn
cn
NJ
NJ cn cn
NJ Cn Cn
NJ cn
NJ Cn CO
NJ Cn NJ
I-'
NJ Cn
O
NJ cn
J> CD
NJ
00
NJ
J>
NJ
cn
15 j
cn
NJ
4^>
4^ NJ
NJ
NJ J>
NJ
CO
NJ
O
NJ
CO
NJ CO
NJ CO
cn
CO
NJ CO cn
NJ CO
NJ CO
NJ CO
NJ CO CO
NJ CO NJ
NJ CO
O
NJ CO
CD
NJ NJ
00
NJ NJ
NJ NJ
NJ NJ cn
cn
NJ NJ
J>
NJ NJ
NJ NJ CO
NJ NJ NJ
NJ NJ
O
NJ NJ
CD
NJ
M cn
1-*
CO
NJ
NJ I-4 cn
NJ
NJ
NJ
CO
NJ
NJ
(->
NJ
1—>
NJ
NJ
O O
NJ
O NJ
NJ
O
4>
NJ
O cn
O 00
M O
CO
Cn
CD CD
NJ
NJ
O
NJ
O
NJ
O
NJ
CD
NJ
O
NJ
O
I-1
CD 00
CD
1-*
CD J> CD cn
CD co
r-»
CO Cn
CD NJ
t—>
r-»
CD O
00 00
00 cn
f-»
cn
H-1
00
00
I-1
00 CD
t->
CD
00
00 CO
NJ
00
I-4
t-»
00
00 0
h-1
CD
t->
00
SJ ""J
cn
H-4
cn
r-»
«sj J>
h-4
CO
1-4
NJ
•si
I-4
I-4
h-4
7T
7^
2
X
-n
a
a
-1
CD
X
CO
CD
CO
O
X
ZJ era
QJ
O
ZJ
-a QJ
•0
X
Tl
0
—1
CO
X
CD
CD
CD
O
X
era
Z3
O QJ
Z3
QJ
era
ZJ
O QJ
Z5
-O QJ
J
QJ
3
c
X
ZJ
QJ
3
QJ
QJ
Pancang
HO
BG
BH
BT
CD
DF 1 HM
ke
PY
Pancang
HO
BG
Halaman
: .4
Jumlah Pancang
:2x50
BH jBT
CD
DF
HM
ke
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
286
267
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
Jumlah A
Jumlah A
SI
N
K
Uk
S2
K
Uk
Mg
Tikus
S3
Mg
Tikus
1C
B
Gajah
N
S2 S3
B
C
Ua
Ua
SI
Bb X
X
X
X
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
Mr. ACHMAD MANGGA BARANI, MM NIP 19490612 197503 1001
PY
LAMPIRAN 3: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR
:
TANGGAL
:
RINGKASAN
FORM A-1
- Nama Mitra Usaha
- Nama Kebun
- Afdeling - Hamparan -Blok I. REKAPITULASI DATA LAPANGAN
HO (homoginitas)
Halaman
Sisipan S
A
1
2
Ber
X
SI
S2
S3
3
4
5
0
Ber
bunga buah
BT
Jmlh.
(kg)
DF (defisiensi)
CD
Rata-
N
K
Mg
B
Hama
PY
13
14
15
16
17
18
IX
X
XI
XII
XIII
rata
6
7
8
9
10
11
12
Hal. AlKiri
Hal. Al Kanan Hal. A2 Kiri
Hal. A2 Kanan Hal. A3 Kiri
Hal. A3 Kanan Hal. A4 Kiri Hal. A4 Kanan JUMLAH
Keterangan
SI S2
S3
Sisipan berbeda umur 1 tahun dengan tanaman asli Sispan berbeda umur 2 tahun dengan tanaman asli Sisipan berbeda umur 3 tahun dari tanaman asli.
II. KOMPONEN LAIN
(Diisi pada pengamatan setiap ujung gawangan) Uraian
Nilai Max.
GAWANGAN 1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ratarata-
A. Penutup Tanah (%) 1. Kacangan
4
2. Rumput Lunak
6
3. Lalang tidak terkendali
0
dan anakan kayu
B. Pengawetan Tanah 1. Teras
3
2. Parit Sirip Ikan
2
3. Parit Pembuangan
3
C. TPH Jalan Pikul & Piringan l.TPH
1
2. Jalan Pikul
2
3. Piringan
2
'
'•""DO"''
Pencacah :
1.
Ditjen Perkebunan
2.
Bank Pelaksana
3.
Dinas Perkebunan Provinsi
4.
Dinas Perkebunan Kabupaten
5.
Mitra Usaha
6.
Petani Peserta/Koperasi DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
^/c^^^^
lr. ACHMADMANGGA BARANI, MM NIP 19490612 197503 1001
LAMPIRAN 4 :KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR
:
TANGGAL
:
PENETAPAN KELAS KEBUN PETANI PESERTA DILAHAN BASAH FORM MODEL:
Nama Mitra Usaha
1. 2.
Nama Kebun
3.
Afdeling
4.
Divisi / Blok
5.
Luas Blok
6.
Tahun Tanam
7.
Jarak Tanam
8.
Kelompok Tani Nama Koperasi
9.
1 I.
II.
Data
KOMPONEN
No.
Lapangan
2
3
Standar
Nilai
Fisik
Bobot
Nilai
4
5
6=(3/4 X 5)
Perolehan
KONDISI TANAMAN
a. b.
Jumlah Pohon Per Hektar ( A + S1 + S2 ) Jumlah Pohon Berbunga
c.
Jumlah Pohon Berbuah
d.
Berat TBS rata-rata
SISTEM TATA AIR
a.
b.
Pintu air, saluran/kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan
•
60 - 90 cm
c.
III.
Pintu air, saluran/kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun tetapi tidak berfungsi dengan baik
SARANA TRANSPORTASI
a.
Saluran/ kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi sebagai sarana transportasi, dengan ukuran sesuai standar dan hasil
pengukuran kedalam air pada musim kemarau 1,0-1,49 m untuk saluran sekunder, 1,5-2,0 m untuk
saluran primer dan > 2,0 m untuk saluran/kanal b.
pembuangan Saluran/kanal tidak dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, tetapi terdapat sarana transportasi —
da rat.
c.
Ukuran saluran/kanal pembuangan, primer dan sekunder tidak sesuai kriteria.
IV.
KEBERSIHAN KEBUN
a.
b. c.
V.
TPH, JALAN PANEN DAN PIRINGAN POHON
a. b.
c. VI.
Lalang terkendali dan bebas anakan kayu, selebihnya rumput lunak. Lalang tidak terkendali atau banyak anakan kayu. Jika gulma non lalang^terkendali (ketinggian tidak lebih dari 40 cm, 40-75 cm dan lebih dari > 75 cm). I TPH per 5 Gawangan Dibuatjalan pikul yang dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat titi panen Piringan pohon terawat dengan baik
KESAN UMUM DAN FAKTOR LAIN TOTAL
KELAS KEBUN
tanggal
20
Ditjen Perkebunan __Bank Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi 4.
Dinas Perkebunan Kabupaten Mitra Usaha
Petani Peserta/Koperasi DIREKTUR JENDiRAL PERKEBUN
X.. A/HMADMANGGA
BARANI, MM
NIP 19490612 197503 1 001
LAMPIRAN 4:KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR
:
TANGGAL
:
PENETAPAN KELAS KEBUN PETANI PESERTA DI LAHAN KERING FORM MODEL: Nama Mitra Us<
1. 2.
Nama Kebun
3.
Afdeling
4.
Divisi / Blok
5.
Luas Blok
6.
Tahun Tanam
7.
Jarak Tanam
8.
Kelompok Tani Nama Koperasi
9.
Data
KOMPONEN
No.
Lapangan
Perolehan
Standar
Nilai
Fisik
Bobot
Nilai
6=(3/4 X 5) KONDISI TANAMAN
a. b.
Jumlah Pohon Per Hektar (A Jumlah Pohon Berbunga
c.
Jumlah Pohon Berbuah
d.
Berat TBS rata-rata
S1 +S2)
KONDISI PENUTUP TANAH
a.
Lalang terkendali dan bebas anakan kayu
b.
Kacangan
SISTEM PENGAWETAN TANAH
IV.
a. b.
Teras dan tapak timbun Parit Sirip Ikan
c.
Parit Pembuangan
JALAN PRODUKSI DAN KOLEKSI a.
Lebar Jalan
Pengerasan Parit Kiri Kanan Jalan
Tanjakan dapat dilalui Gorong-gorong dan jembatan TPH, JALAN PIKUL DAN PIRINGAN a.
TPH
b.
Jalan Pikul
c.
Piringan
VI. KESAN UMUM DAN FAKTOR LAIN TOTAL
K ELAS KEBUN
tanggal 1.
20
Ditjen Perkebunan Bank Pelaksana
3.
Dinas Perkebunan Provinsi
Dinas Perkebunan Kabupaten 5.
Mitra Usaha
6.
Petani Peserta/Koperasi
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
ifyjl*^^ y. lr. ACHMAD MANGGA
BARANI, MM
NIP 19490612 197503 1 001
