LAKIP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, FEBRUARI 2012 DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

2011

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, FEBRUARI 2012

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA TAHUN 2011

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN Jakarta, FEBRUARI 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) Meningkatkan ketersedian dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim; (2) Mengurangi tingkat kehilangan hasil, meningkatkan mutu dan nilai tambah serta daya saing hasil perkebunan; (3) Mengoptimalkan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; (4) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan; (5) Meningkatkan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; (6) Meningkatkan kemampuan, kemandirian dan profesinalisme pelaku usaha perkebunan; (7) Meningkatkan dan menumbuhkan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan; dan (8) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor (6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu pada nomor (1) Revitalisasi perkebunan, dan nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan.

LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page ii

Sasaran kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011 yaitu : (1) Melaksanakan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan, (2) Memfasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan dan (3) Memfasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan. Terhadap sasaran kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha tahun 2011 mencapai 100%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha yang tersebar di 26 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 88,26 % dengan realisasi keauangan sebesar 88,61 %. Untuk pengukuran kinerja di lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011, diperoleh capaian fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 94,92 %. Rincian masing-masing komponen yang yang menggambarkan kinerja bagian meliputi : (a) Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan dengan realisasi keuangan sebesar 98,68 % dengan kategori berhasil, (b) Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan dengan realisasi keuangan sebesar 94,39 % dengan kategori berhasil dan (c) Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dengan realisasi keuangan sebesar 96,14 % dengan kategori berhasil Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 khususnya terkait dukungan penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu : (1) Revitalisasi Perkebunan, Pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan Revitalisasi Perkebunan (Revbun) dialokasikan dana sebesar Rp.937.600.000 dan alokasinya sebesar 20,22% dari total alokasi anggaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Tanaman Tahunan. (2) Penggerak Membangun Desa, kegiatan fisik Penggerak Membangun Desa (PMD) dilakukan pada tahun anggaran 2010 sedangkan kegiatan pembinaan, pengawalan dan monev PMD dilakukan pada tahun 2011 yang alokasi anggarannya ada di tingkat pusat dan provinsi. Mengingat kegiatan PMD bukan merupakan kegiatan reguler dan fokus kegiatan pembangunan perkebunan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha maka pada tahun berikutnya tidak ada dukungan pembiayaan lanjutannyan dan (3) Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, rendahnya realisasi penyerapan anggaran kegiatan pelaksanaan pertemuan rutin intern, workshop, rapat dengan pihak luar dan penyusunan bahan yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan (Indonesian Suistanable Palm Oil/ISPO) disebabkan karena karena penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO masih mengalami perubahan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.


Page iii

Upaya Penyelesaian yang telah dilaksanakan adalah : (1) Revitalisasi Perkebunan, kegiatan Revitalisasi Perkebunan (Revbun) pada tahun berikutnya tidak lagi dialokasikan anggarannya pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha namun pada Direktorat Tanaman Tahunan, (2) Penggerak Membangun Desa, mengingat kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) bukan merupakan kegiatan reguler dan fokus kegiatan pembangunan perkebunan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, maka pada tahun berikutnya seyogyanya kegiatan tersebut tidak ditampung lagi dan (3) Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan (3) Agar penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO mengalami perubahan sehingga kegiatan tersebut dapat segera ditetapkan


Page iv

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………..

ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..

v

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………..

vii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………..

viii

PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………..

1

1.2. Organisasi ……………………………………………………..

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………….

5

2.1. Perencanan (Rencana Strategis) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 ..

5

BAB I

BAB II

2.1.1.

Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..

5

Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..

5

2.1.3.

Nilai-nilai……………………………………………..

6

2.1.4.

Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..

6

Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..

7

Kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..

8

Strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..

9

2.1.2.

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7.


Page v

2.1.8.

Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 …………..

11

Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 ………………………….

11

2.1.10. Keluaran (Output)…………………………………..

12

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 …………..

13

2.3. Perjanjian Kinerja ……………………………………………

15

AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………….

30

3.1. Pengukuran Kinerja………………………………………….

30

3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Output)………………………………………………………..

30

2.1.9.

BAB III

3.2.1. 3.2.2.

Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional………………………………….

30

Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha…………………………………

33

3.2.2.1. Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan …………………

33

3.2.2.2. Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan ………

33

3.2.2.3. Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan …………………….

34

3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut …………………

35

Permasalahan ……………………………………..

35

3.3.1.1. Revitalisasi Perkebunan

35

3.3.1.


Page vi

3.3.2.

BAB IV

3.3.1.2. Penggerak Membangun Desa

35

3.3.1.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

35

Rencana aksi dan Upaya Penyelesaian

35


35

3.3.2.2. Penggerak Membangun Desa

36

3.3.2.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

36

PENUTUP…………………………………………………………

37

4.1.

Kesimpulan…………………………………………………

37

4.2.

Saran Rekomendasi………………………………………

38


Page vii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Target dan Realisasi sasaran kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha tahun 2011

31

Tabel 2.

Rincian Realisasi serapan anggaran untuk output kegiatan utama dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

32


Page v

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Rencana Strategis 2011-2014

39

Lampiran 2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

41

Lampiran 3.

Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program)

43


Page viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah didalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. LAKIP merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan format yang terdiri dari; 1) Iktisar Eksekutif; 2) Bab. I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 1

1.2. Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, 4) Pemberian bimbingan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan, 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pascapanen tanaman penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan,

semusim, rempah berkelanjutan serta semusim, rempah berkelanjutan serta


Page 2

3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan, 4) Pemberian bimbingan kebijakan dibidang pascapanen tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan, 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascpanen dan Pembinaan Usaha. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Rempah Penyegar dan Semusim, (2) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Tahunan, (3) Sub Direktorat Bimbingan Usaha dan perkebunan berkelanjutan dan (4) Sub Direktorat Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha berdasarkan pencermatan lingkungan strategis dengan analisi SWOT mempunyai kekuatan berupa : (a) Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen yaitu UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Kepres No 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Penanganan Pascapanen, Permentan No 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik, Permentan No 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. (b) Tersedianya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi, yaitu jumlah SDM pada tahun 2011 sejumlah 70 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2 : sebanyak 16 orang, S1 : sebanyak 22 orang, Sarjana Muda/Diploma : sebanyak 2 orang), SLTA : sebanyak 27 orang, dan SD : sebanyak 2 orang. (c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya perangkat teknologi komputer dan perlengkapannya, tersedianya furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks), tersedianya jaringan komunikasi (telepon dan internet) di setiap ruang esselon III, tersedianya data dan informasi perkebunan (statistik, leaflet, booklet), tersedianya fasilitasi penanganan pascapanen di daerah.


Page 3

(d) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan, yaitu tersedianya Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Operasional Kegiatan (POK), Pedoman Penanganan Pascapanen, Renstra Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. (e) Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan, yaitu tersedianya Roadmap 15 Komoditi Perkebunan, Renstra Pembangunan Perkebunan. Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tersebut wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana DIPA tahun 2011.


Page 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.

Perencanaan (Rencana Strategis) Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Direktorat

Pascapanen

dan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha selama kurun waktu 2011-2014. Renstra ini memberikan arah, dukungan dan memfasilitasi penyiapan perumusan kebijakan; Pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 2.1.1.

Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Bertitik tolak dari visi Direktorat Jenderal Perkebunan maka visi Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha adalah ”Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan pascapanen, bimbingan usaha, dan perkebunan berkelanjutan serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan”. 2.1.2.

Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Mengacu pada pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ”Mengupayakan penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, maka misi Direktorat Pasca Panen dan pembinaan Usaha ditetapkan sebagai berikut : 1. Memfasilitasi peningkatan penyedian teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim; 2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan; 3. Memfasilitasi perkebunan;

peningkatan

penanganan

gangguan

usaha


dan

Page 5

konflik

4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengelolaan perkebunan berkelanjutan; 5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan; 6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan (Rekomtek) 2.1.3.

Nilai-Nilai Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

adalah : a. Profesional (Profesionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya; b. Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas; c.

Keterbukaan (Transparency) , dalam artian dapat dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SPO);

d. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 2.1.4.

Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: : 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; 2. Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; 3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dan sub sektor perkebunan; 4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;


Page 6

6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; 8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perkebunan; 9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan, sebagai penyedia lapangan kerja; 10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha perlu melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Memfasilitasi peningkatan ketersedian dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim; 2. Memfasilitasi peningkatan, mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan; 3. Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; 4. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan; 5. Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesinaliisme pelaku usaha perkebunan; 7. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan; 8. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. 2.1.5.

Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Pascapanen dan pembinaan usaha adalah: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 7

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2011-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis (Resntra) 2011-2014 sebagaimana Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011-2014 antara lain : 1.

Terlaksananya Pengembangan Perkebunan di 26 provinsi.

2.

Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkalanjutan di 26 provinsi

3.

Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan di 23 provinsi

2.1.6.

Penanganan

Pascapanen

Komoditas

Kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2011-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah : mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu : meningkatkan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan pembinaan usaha berbeda maka kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Kebijakan penanganan pascapanen dan (2) Kebijakan pembinaan usaha :


Page 8

1. Arah Kebijakan Penanganan Pascapanen Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan sistem penanganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan fasilitasi alat pascapanen di pedesaan 2. Arah Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan pengembangan kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui Rekomendasi Teknis (Rekomtek), penilaian usaha perkebunan, sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 2.1.7.

Strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Strategi umum pembangunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : (1)

Peningkatan produksi, berkelanjutan;

produktivitas

dan

mutu

tanaman

perkebunan

(2)

Pengembangan komoditas;

(3)

Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan;

(4)

Investasi usaha perkebunan;

(5)

Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(6)

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(7)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

(8)

Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Dari delapan strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah :


Page 9

(1). Peningkatan produksi, berkelanjutan,

produktifitas,

dan

mutu

tanaman

perkebunan

(2). Investasi usaha perkebunan, (3). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan (4). Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan pembinaan usaha berbeda maka penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Strategi penanganan pascapanen dan (2) Strategi pembinaan usaha. Selain mengacu kepada Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan, penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha juga mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Untuk menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Pencermatan lingkungan strategis dilaksanakan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theart). Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 (dua), yaitu : (1) Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi internal, sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman.Kelemahan adalah kondisi internal organisasi yang dapat mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dan (2) Pencermatan Lingkungan Ekternal (PLE) adalah untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mempersulit tercapainya tujuan strategis organisasi. Karena kondisi dan situasi penanganan pasaca panen dan pembinaan usaha berbeda terutama pengaruh factor eksternal maka pencermatan faktor lingkungan dibagi dua yaitu : (1) pencermatan factor lingkungan pasca panen dan (2) pencermatan faktor lingkungan pembinaan usaha.


Page 10

2.1.8.

Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-18448/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi resebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangaanan konflik. 2.1.9.

Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2012

Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahanpermasalahan yang ada secara komprehensif, maka ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut : (1)

Revitalisasi perkebunan

(2)

Swasembada gula nasional

(3)

Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi)

(4)

Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional

(5)

Pengembangan komoditas ekspor LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 11

(6)

Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

(7)

Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu pada nomor (1) Revitalisasi perkebunan, dan nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Fokus kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra atau langsung kelompok tani/koperasi pekebun sebagai pelaksana. Fokus kegiatan dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (GUKP). 2.1.10. Keluaran (Output) Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indicator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Pengembangan Penanganan Perkebunan, komponen dari Output ini terdiri dari :

Pascapanen

Komoditas

a. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Semusim b. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Rempah dan Penyegar c. Fasilitasi Penanganan Passcapanen Tanaman Tahunan 2. Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkalanjutan, Komponen dari output ini terdiri dari : a. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian usaha perkebunan,


Page 12

b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dan bimbingan teknis dan penilaian PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA, c. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan seperti Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan terutama untuk kelapa sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil), dan d. Terlaksananya pemberian rekomendasi teknis perkebunan. 3. Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan a. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penangan gangguan usaha dan konflik perkebunan, b. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIRTRANS/KKPA. 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010 Tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kenirja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, maka IKU Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: (1)

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan (2)

Fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan, b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pascapanen tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan, c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 13

perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan, d. Pemberian bimbingan kebijakan dibidang pascapanen tanaman semusim, rempah penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan, e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascpanen dan Pembinaan Usaha. (3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama No. 1.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

Terlaksananya 1. Fasilitasi Penanganan - Statistik Ditjenbun Pengembangan Pascapanen - Hasil pembinaan ke Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim daerah Komoditas Perkebunan - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/kajian 2. Fasilitasi Penanganan - Statistik Ditjenbun Passcapanen - Hasil pembinaan ke Tanaman Rempah daerah dan Penyegar - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/kajian 3. Fasilitasi Penanganan - Statistik Ditjenbun Passcapanen - Hasil pembinaan ke Tanaman Tahunan daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/kajian

2

- Statistik Ditjenbun Terfasilitasinya Bimbingan 1. Terlaksananya Usaha dan Perkebunan pembinaan usaha - Hasil pembinaan ke Berkalanjutan perkebunan dan daerah terfasilitasinya - BPS penilaian usaha - Pusdatin perkebunan - Hasil penelitian/kajian 2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dan bimbingan teknis dan penilaian PIR-BUN dan PIRTRANS/KKPA

- Statistik Ditjenbun - Hasil pembinaan ke daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/kajian

3. Terlaksanya kegiatan - Statistik Ditjenbun


Page 14

3

Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

pembangunan perkebunan berkelanjutan seperti Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan terutama untuk kelapa sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil),

- Hasil pembinaan ke daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/kajian

1. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penangan gangguan usaha dan konflik perkebunan

- Statistik Ditjenbun - Hasil pembinaan ke daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/kajian

- Statistik Ditjenbun 2. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian - Hasil pembinaan ke masalah/kasus PIRdaerah BUN dan PIR- - BPS TRANS/KKPA - Pusdatin - Hasil penelitian/kajian

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang telah disusun meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana tingkat capaian (target) dari sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan indikator yang telah dibuat pada awal tahun 2011 secara rinci disajikan pada Lampiran 2. 2.3.

Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pengcapaiannya berupa hasil (outcome) dan keluaran (output). Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada Bulan Januari 2011 adalah penetapan sasaran kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon III di lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.


Page 15

Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011, disusun dan ditetapkan dalam 1 Program dengan 3 sasaran kegiatan yang dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.9.238.324.000.,-


Page 16


Page 17


Page 18


Page 19


Page 20


Page 21


Page 22


Page 23


Page 24


Page 25


Page 26


Page 27


Page 28


Page 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkandalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 tahun 2010. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu :

di

lingkup

1. Sangat berhasil (capaian > 100%); 2. Berhasil (capaian 80% - 100%); 3. Cukup berhasil (capaian 60% - 79%); dan 4. Tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran. 3.2.

Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)

Capaian Kinerja untuk kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha dikelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi pusat (1 Satker) dan daerah (31 Satker), dan (2) Capaian sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 3.2.1.

Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional

Pada tahun 2011 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mendapatkan alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK (Pusat dan Daerah) sebesar Rp.9.238.324.000. Alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Pusat sebesar Rp.4.636.779.000. dengan realisasi serapan sebesar Rp.4.401.449.330 (94,92%). Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Daerah sebesar Rp.4.601.545.000 dengan realisasi serapan sebesar Rp.4.077.465.000 (88,61%).


Page 30

Capaian sasaran kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha untuk tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1.

Target dan Realisasi sasaran kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha tahun 2011

No.

Sasaran

Target

Realisasi

%

1.

Terlaksananya pengembangan penanganan pascapanen komoditas perkebunan

26 Prov

26 Prov

100

2.

Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan 26 Prov

26 Prov

100

23 Prov

23 Prov

100

Perkebunan Berkelanjutan 3.

Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan

Dari Tabel 1. di atas bahwa realisasi/sasaran kegiatan dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mencapai 100%. Disisi lain realisasi serapan untuk kegiatan dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Pusat sebesar Rp.4.636.779.000. dengan realisasi serapan sebesar Rp.4.401.449.330 (94,92%). Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Daerah sebesar Rp.4.601.545.000 dengan realisasi serapan sebesar Rp.4.077.465.000 (88,61%). Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dilihat pada Tabel 2.


Page 31

Tabel 2.

No

Rincian Realisasi serapan anggaran untuk output kegiatan utama dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Anggaran

Program Pagu

I.

Realisasi

%

Output/ Fisik %

DIPA/POK PUSAT

1. Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim

100.000.000

99.319.575

99,32

100,00

2. Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar

178.000.000

173.499.720

97,47

100,00

3. Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan

295.000.000

292.626.370

99,06

100,00

4. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

4.063.779.000

3.836.003.665

94,39

100,00

Jumlah

4.636.779.000

4.401.449.330

94,92

100,00

255.000.000

193.700.000

75,96

75,00

1.041.515.000

964.942.000

92,65

96,42

515.500.000

510.590.000

99,04

100,00

II.

DIPA/POK DAERAH

1

Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim

2.

Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar

3.

Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan

4.

Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

63.000.000

54.000.000

85,72

95,00

5.

Pembinaan, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

377.414.000

291.339.000

77,19

73,08

6.

Pembinaan dan Pengawalan PMD

651.000.000

440.170.000

67,62

70,26

7.

Fasilitasi Penanggulangan GUP

933.696.000

900.248.000

96,42

100,00

8.

Pertemuan Koordinasi Penanggulangan GUP

764.420.000

722.476.000

94,51

96,33

4.601.545.000

4.077.465.000

88,61

88,26

Jumlah


Page 32

3.2.2.

Pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Pada tahun 2011 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mendapatkan alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK (pusat dan daerah) sebesar Rp.9.238.324.000. 3.2.2.1. Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan Penanganan pascapanen tanaman perkebunan meliputi tanaman semusim, rempah dan penyegar serta tanaman tahunan. Adapun output kegiatan ini meliputi: tersusunnya draft pedoman penanganan pascapanen tanaman perkebunan dan terlaksananya pembinaan dan pengawalan pascapanen tanaman perkebunan. Realisasi serapan untuk penanganan pascapanen tanaman perkebunan sebesar Rp.565.445.665 (98,68%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.573.000.000 dan masuk kategori berhasil. Adapun output kegiatan daerah meliputi: terfasilitasinya pengadaan unit penanganan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar serta tanaman tahunan. Realisasi serapannya untuk pengadaan alat pascapanen tanaman perkebunan sebesar Rp.1.669.232.000 (92,12%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.1.812.015.000 dan masuk kategori berhasil. 3.2.2.2. Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan Fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan mempunyai output kegiatan meliputi: terlaksananya rapat koordinasi nasional pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan; terlaksananya pertemuan rutin intern, workshop, rapat dengan pihak luar, dan penyusunan bahan; terlaksananya uji lapangan/field test; terlaksananya konsultasi, koordinasi, konsinyasi, penyempurnaan sistem ISPO, koordinasi penyiapan bahan sosialisasi system ISPO; terlaksananya pembinaan, pengawalan dan monev Penggerak Membangun Desa (PMD); terlaksananya penilaian kebun plasma PIRTRANS/KKPA; terlaksananya pemantauan, pengawasan, bimbingan teknis dan koordinasi dengan instansi terkait; terlaksananya penyelesaian masalah PIRTRANS/KKPA; terlaksananya penyelesaian masalah PIR-BUN; terlaksananya bimbingan, pemantauan, pengawasan PIR-BUN; terlaksananya pembinaan, pengawalan program Revitalisasi Perkebunan; terlaksananya penilaian fisik kebun; terlaksananya pembinaan dan monev TKP dalam PLP-PKP program Revitalisasi


Page 33

Perkebunan; terlaksananya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan. Realisasi serapan untuk Fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan sebesar Rp.3.836.003.665 (94,39%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 4.063.779.000 dan masuk kategori berhasil. Adapun output kegiatan daerah meliputi : terfasilitasinya bimbingan usaha perkebunan; terlaksananya pembinaan dan pengawalan PMD dan terlaksananya pembinaan dan pengawalan pascapanen dan pembinaan usaha. Realisasi serapannya untuk bimbingan usaha perkebunan berkelanjutan sebesar Rp.785.509.000 (76,84%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.1.091.414.000 dan masuk kategori cukup berhasil. 3.2.2.3. Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Fasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan mempunyai output kegiatan meliputi : terlaksananya identifikasi penanganan gangguan usaha perkebunan; terlaksananya fasilitasi dan evaluasi penanganan kasus gangguan usaha perkebunan; terlaksananya pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha perkebunan. Realisasi serapan untuk fasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan sebesar Rp. 609.565.506 (96,14%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 633.996.000 dan masuk kategori berhasil. Adapun output kegiatan daerah meliputi : terfasilitasinya penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan bencana alam serta terlaksananya pertemuan koordinasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan. Realisasi serapannya untuk Fasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan sebesar Rp.1.622.724.000 (95,56%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.1.698.116.000 dan masuk kategori berhasil. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, output/komponen kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada umumnya tidak mengalami hambatan yang berarti masuk dalam kategori berhasil, walaupun untuk kegiatan fasilitasi bimbinngan usaha dan perkebunan berkelanjutan masuk dalam kategori cukup berhasil hal ini disebabkan karena untuk kegiatan Rutin Intern, Workshop, Rapat dengan pihak luar, dan Penyusunan bahan terkait ISPO terkendala karena penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO masih mengalami perubahan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan kegiatan Pembinaan, Pengawalan, dan Monev


Page 34

Penggerak Membangun Desa (PMD) khususnya di Daerah karena kegiatan PMD yang ada hanya di 25 provinsi namun alokasi anggarannya ada di 31 provinsi sehingga terdapat 6 provinsi yang tidak dapat merealisasikan kegiatan (19,35%), uraian masingmasing indikator kinerja dapat dilihat pada Lampiran 3. 3.3.

Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

3.3.1.

Permasalahan

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 khususnya terkait dukungan penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu: 3.3.1.1. Revitalisasi Perkebunan Pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan Revitalisasi Perkebunan (Revbun) dialokasikan dana sebesar Rp.937.600.000 dan alokasinya sebesar 20,22% dari total alokasi anggaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Tanaman Tahunan. 3.3.1.2. Penggerak Membangun Desa Kegiatan fisik Penggerak Membangun Desa (PMD) dilakukan pada tahun anggaran 2010 sedangkan kegiatan pembinaan, pengawalan dan monev PMD dilakukan pada tahun 2011 yang alokasi anggarannya ada di tingkat pusat dan provinsi. Mengingat kegiatan PMD bukan merupakan kegiatan reguler dan fokus kegiatan pembangunan perkebunan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha maka pada tahun berikutnya tidak ada dukungan pembiayaan lanjutannya. 3.3.1.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Rendahnya realisasi penyerapan anggaran kegiatan pelaksanaan pertemuan rutin intern, workshop, rapat dengan pihak luar dan penyusunan bahan yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan (Indonesian Suistanable Palm Oil/ISPO) disebabkan karena penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO masih mengalami perubahan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. 3.3.2.

Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian



Page 35

Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (Revbun) pada tahun berikutnya tidak lagi dialokasikan anggarannya pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha namun pada Direktorat Tanaman Tahunan. 3.3.2.2. Penggerak Membangun Desa Mengingat kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) bukan merupakan kegiatan reguler dan fokus kegiatan pembangunan perkebunan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, maka pada tahun berikutnya seyogyanya kegiatan tersebut tidak ditampung lagi. 3.3.2.3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Agar penetapan SK yang berhubungan dengan pembentukan Sekretariat Komisi ISPO dan Komisi ISPO mengalami perubahan sehingga kegiatan tersebut dapat segera ditetapkan


Page 36

BAB IV PENUTUP 4.1.

Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun pertama pada periode pembangunan perkebunan tahun 2011-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan perkebunan dan RENSTRA Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2011-2014. Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2011-2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang dimaksudkan untuk mendukung program “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. Adapun fokus kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha antara lain fasilitasi penanganan pascapanen tanaman perkebunan, fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) dan konflik perkebunan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha dialokasikan dana APBN sebesar Rp.9.238.324.000 untuk kegiatan pusat dan daerah. Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan mencapai 98,68% untuk pusat dan 92,12% untuk daerah; Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan mencapai 94,39% untuk pusat dan 76,84% untuk daerah; Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan mencapai 96,14% untuk pusat dan 95,56% untuk daerah. Adapun permasalahan yang mengakibatkan kurang tercapainya sasaran kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2011 adalah kegiatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (ISPO) yang terkendala karena sulitnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya kendala waktu dan kegiatan Pembinaan, Pengawalan, dan Monev Penggerak Membangun Desa (PMD) khususnya di Daerah karena kegiatan PMD yang ada hanya di 25 provinsi namun alokasi anggarannya ada di 31 provinsi sehingga terdapat 6 provinsi yang tidak dapat merealisasikan kegiatan (19,35%).


Page 37

4.2.

Saran dan Rekomendasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun pertama dari kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha periode tahun 2011-2014. Agar capaian sasaran kinerja pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan, maka perencanaan kegiatan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mengacu pada Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan fokus kegiatan yang tertera di dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan dan RENSTRA Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Penetapan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun berikutnya harus terkait langsung dengan output dan dapat terukur.


Page 38

Instansi Visi

:

Misi

:

Lampiran 1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 212 - 2014 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan pascapanen, bimbingan usaha, dan perkebunan berkelanjutan serta memfasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan 1. Memfasilitasi penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim 2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan 3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 4. Memfasilitasi peningkatan, penerapan, pengelolaan perkebunan berkelanjutan 5. Memfasilitasi peningkatan revitalisasi pengembangan perkebunan 6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan (rekomtek)

:

Tujuan 1 1 Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar, dan semusim 2 Mengurangi tingkat kehilangan hasil, meningkatkan mutu dan nilai tambah, serta daya saing hasil perkebunan 3 Mengoptimalkan penanganan usaha dan perkebunan

Sasaran Indikator Tahun Uraian 2014 2 2 1. Jumlah Kelompok 130 Kelompok Tani Tani yang menerapkan Penaganan Pascapanen sesuai GHP dan Standar Mutu

2. Jumlah gangguan perusahaan konflik Perkebunan Kelapa Sawit yang Layak mengajukan 4 Mengoptimalkan Permohonan pengelolaan sumber daya Sertifikat ISPO alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan

350 perusahaan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Program *)

4 Kebijakan Umum : Mensinergikan seluruh sumber daya perkebun an dalam rangka meningkatkan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalaui partisifasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan Teknis : Meningkatnya produksi, produktvitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.

5 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

Keterangan 6 1) Penaganan pascapanen tanaman semusim untuk mendukung prioritas pengembangan komoditas tanaman tebu, tembakau, kapas dan nilam. 2) Penaganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar untuk mendukung prioritas pengembangan komoditas tanaman kakao,kopi, lada, teh dan cengkeh 3) Penaganan pascapanen tahunan untuk mendukung prioritas pengembangan komoditas tanaman Karet, kelapa sawit, kela[pa, jambu mete, jarak 4) Pembinaan usaha perkebunan. 5) Pemantauan dan evaaluasi, bimbingan teknis dan penilaian PIRBUN, PIR TRANS/KKPA

39

5 Meningkatkan peran sektor 3. Jumlah perkebunan sebagai Penanganan Kasus penyedia lapangan kerja Gangguan Usaha Perkebunan 6 Meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan profesionalisme pelaku usaha perkebunan 7 Meningkatkan dan menumbuhkan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan 8 Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas

44 Perusahaan

produktvitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha :

1. Penaganan Pascapanen : Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan sistem penanganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan fasilitasi alat pascapanen di pedesaan. 2. Pembinaan Usaha Perkebunan : Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan pengembangan kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui Rekomendasi Teknis, penilaian usaha perkebunan, sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

6) Sosialisasi dan kampanye Pembangunan perkebunan berkelanjutan (ISPO) 7) Pemberian Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) usaha perkebunan.

8) Pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

9) fasilitasi penaganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 10) Pengelolaan administrasi, keuangan, asset, organisasi, tatalaksan, kepegawaian dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

Lampiran 2

Unit Eselon II : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Program

: Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan yang berkelanjutan

Kegiatan : Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

1

2

3

4

5

1

- Dukungan Fasilitasi Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan

- Tersusunnya draft pedoman penanganan pascapanen

Dokumen

9

Paket

1

Paket

28

Paket

1

Paket

1

- Terlaksananya Uji Lapangan/Field Test

Paket

1

- Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi, Konsinyasi,

Paket

1

Paket

1

- Terlaksananya Penilaian Kebun Plasma PIR-TRANS/KKPA

Paket

1

- Terlaksananya pemantauan, pengawasan, bimbingan teknis

Paket

1

- Terlaksanaanya penyelesaian masalah PIR-TRANS/KKPA

Paket

1

- Terlaksananya penyelesaian masalah PIR-BUN

Paket

1

tanaman perkebunan - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan Pascapanen Tanaman Perkebunan - Terlaksananya fasilitasi Pengadaan Unit Penanganan PascpaanenTanaman Perkebunan

2

- Dukungan fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkalanjutan

- Terlaksananya rapat koordinasi nasional pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan

- Terlaksananya Pertemuan Rutin Intern, Workshop, Rapat dengan pihak luar, dan Penyusunan bahan

Penyempurnaan Sistem ISPO, Koordinassi Penyiapan Bahan Sosialisasi Sistem ISPO

- Terlaksananya Pembinaan, Pengawalan, dan Monev Penggerak Membangun Desa (PMD)

dan koordinasi dengan instansi terkait.

41

Paket

1

- Terlaksananya pembinaan, pengawalan program revitbun

Paket

1

- Terlaksananya penilaian fisik kebun

Paket

1

- Terlaksananya pembinaan dan monev TKP daln PLP-TKP

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

- Terlaksananya Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Paket

23

- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanggulangan

Paket

23

- Terlaksananya bimbingan, pemantauan, pengawasan PIR-BUN

program revitbun - Terlaksananya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program revitbun 3

- Dukungan Fasilitasi pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik perkebunan - Terlaksanya indentifikasi penanganan gangguan usaha perkebunan - Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Gangguan Usaha Perkebunnan

Anggaran untuk kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011 sebesar Rp.9.238.324.000

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

LAMPIRAN 3

Unit Eselon II : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun : 2011 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Real

Target

%

Program Pagu

1

2

3

Anggaran Real

%

4

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Melalui Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

- Terlaksananya pengembangan penanganan pascapanen komoditas perkebunan

- Tersusunnya pedoman penanganan pascapanen

Dokumen

9

9

100

75.000.000

73.550.000

98,07

Paket

1

1

100

498.000.000

491.895.665

98,77

- Terfasilitasinya Pengadaan Unit Penanganan PascpaanenTanaman Perkebunan

Paket

28

27

96,43

1.812.015.000

1.669.232.000

92,12

- Terlaksananya rapat koordinasi nasional pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan

Paket

1

1

100,00

168.360.000

144.161.700

85,63

- Terlaksananya Pertemuan Rutin Intern, Workshop,

Paket

1

111.480.000

56.646.000

50,81

- Terlaksananya Uji Lapangan/Field Test

Paket

1

184.760.000

178.794.170

96,77

- Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi, Konsinyasi, Penyempurnaan Sistem ISPO, Koordinassi Penyiapan Bahan Sosialisasi Sistem ISPO

Paket

1

408.460.000

391.734.124

95,91

- Terlaksananya Pembinaan, Pengawalan, dan Monev Penggerak Membangun Desa (PMD)

Paket

1

1

100,00

889.000.000

667.114.610

75,04

- Terlaksananya Penilaian Kebun Plasma PIR-TRANS/KKPA - Terlaksananya pemantauan, pengawasan, bimbingan teknis dan koordinasi dengan instansi terkait. - Terlaksanaanya penyelesaian masalah PIR-TRANS/KKPA

Paket Paket

1 1

1 1

100,00 100,00

104.882.500 107.253.000

104.464.655 99.665.786

99,60 92,93

Paket

1

1

100,00

90.070.500

89.999.225

99,92

- Terlaksananya penyelesaian masalah PIR-BUN - Terlaksananya bimbingan, pemantauan, pengawasan PIR-BUN

Paket Paket

1 1

1 1

100,00 100,00

187.846.000 158.231.000

186.316.490 149.818.990

99,19 94,68

- Terlaksananya pembinaan, pengawalan program revitbun - Terlaksananya penilaian fisik kebun - Terlaksananya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program revitbun

Paket Paket Paket

1 1 1

1 1 1

100,00 100,00 100,00

672.600.000 143.000.000 57.000.000

659.219.231 139.565.500 56.713.650

98,01 97,60 99,50

tanaman perkebunan (draft) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan

Pascapanen Tanaman Perkebunan

- Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

Rapat dengan pihak luar, dan Penyusunan bahan

43

- Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan

- Terlaksananya pembinaan dan monev TKP daln PLP-TKP program revitbun

Paket

1

1

100,00

65.000.000

61.656.100

94,86

- Terlaksanya indentifikasi penanganan gangguan usaha perkebunan

Paket

1

1

100,00

299.623.000

291.424.638

97,26

- Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan

Paket

1

1

100,00

130.623.000

120.614.928

92,34

- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Paket

1

1

100,00

203.750.000

197.525.940

96,95

- Terlaksananya Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Paket

23

23

100,00

933.696.000

900.248.000

96,42

- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunnan

Paket

23

23

100,00

764.420.000

722.476.000

94,51

LAKIP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, FEBRUARI 2012 DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA

Recommend Documents