LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA TAHUN 2012 KATA PENGANTAR

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada bulan Februari 2012 telah disahkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang meliputi: (a) Pengembangan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan, (b) Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan dan (c) Fasilitasi Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan pada tahun 2012 sebesar Rp.26.945.186.923,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.30.767.041.015,- atau mencapai 86,09% dengan capaian fisik seluruhnya 95,36%. Capaian per sasaran utama secara berurutan adalah untuk pengembangan penanganan pascapanen tanaman perkebunan sebesar 98,55%; bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan sebesar 74,03% dan gangguan usaha dan penanganan konflik 76,61%. Dokumen LAKIP Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012. Jakarta, Maret 2013 Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha,

Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc Nip. 19591023 198503 2 001 LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) Memfasilitasi peningkatan kertersedian dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim; (2) Memfasilitasi peningkatan, mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan; (3) Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; (4) Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan; (5) Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; (6) Memfasiltasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesionalisme pelaku usaha perkebunan; (7) Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan; dan (8) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Sasaran strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 yaitu meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page ii

perkebunan berkelanjutan dengan indikator utamanya adalah jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO, jumlah penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan. Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energy); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor (6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu pada nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan tahun 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.6.570.579.000,-, namun dalam perkembangannya terdapat penghematan APBN sebesar Rp. 1.003.350.000,- sehingga dengan demikian pagu Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menjadi sebesar Rp.5.567.229.015,- yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pascapanen dan pembinaan usaha. Capaian kinerja kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha Tahun 2012, diperoleh capaian fisik sebesar 95,36 % dengan realisasi keuangan sebesar 87,58%. Rincian masing-masing komponen yang yang menggambarkan kinerja bagian meliputi : (a) pengembangan penanganan pascapanen tanaman perkebunan sebesar 98,55% dengan kategori berhasil ; (b) bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan sebesar 74,03% dengan kategori cukup berhasil dan (c) gangguan usaha dan penanganan konflik 76,61% dengan kategori cukup berhasil. Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2012 khususnya terkait dukungan LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page iii

penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu pada kegiatan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan. Kendala realisasi kegiatan tersebut meliputi : 1.1.

Peserta pertemuan (petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat tahun 2009) berjumlah 100 orang yang masuk dalam daftar undangan tidak seluruhnya hadir, karena ada beberapa petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat tahun 2009 memasuki masa pensiun dan mutasi dari dinas yang membidangi perkebunan ke instansi lain;

1.2.

Rendahnya realisasi pada kegiatan penilaian teknis PIR-Trans/KKPA karena perusahaan perkebunan Program PIR-Trans/KKPA yang menjadi sasaran pelaksanaan Penilaian teknis, baru mengajukan permohonan untuk dilaksanakan penilaian pada bulan Desember 2012 sehingga Tim Penilai (Ditjenbun, Disbun Provinsi dan Disbun Kabupaten) tidak memiliki waktu cukup untuk melakukan persiapan;

1.3.

Pada pembuatan Buku ISPO pelaksanaannya banyak ketergantungan dengan Sekretariat Komisi ISPO dan adanya beberapa indikator dalam ISPO yang belum dilengkapi solusinya/aturannya terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Adanya revisi Permentan 19 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan bahan yang didapatkan baru berupa bahan mentah dan belum ada design layout;

1.4.

Penyusunan standar dan pembuatan buku ISPO untuk plasma dan swadaya pelaksanaannya lebih banyak ketergantungan dengan Sekretariat Komisi ISPO dan Direktorat Tanaman Tahunan dan adanya beberapa jenis/kebun plasma sehingga membutuhkan tambahan sampel uji lapang draft ISPO plasma. Untuk draft ISPO swadaya akan disusun sendiri terpisah dari ISPO Plasma karena karakteristiknya berbeda;

1.5.

Dari target peserta Pelatihan Auditor Sertifikat ISPO sebanyak 30 orang , yang mendaftar dan mengikuti pelatihan sebanyak 28 orang. Dinyatakan lulus mengikuti pelatihan sebanayak 26 orang (1 orang tidak mengikuti pelatihan sampai selesai dan 1 orang tidak lulus dalam ujian tertulis).

LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page iv

Upaya penyelesaian dan tindak lanjut dalam menyelesaikan kendala tersebut adalah : 1.2.

Penilaian teknis PIR-Trans/KKPA telah dilaksanakan pada bulan Februari 2013;

1.3.

Dilakukan penganggaran ulang untuk kegiatan pencetakan Buku ISPO (2 versi bahasa) ditahun anggaran 2013, yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Tahunan;

1.4.

Kegiatan Penyusunan Standar dan Pembuatan Buku ISPO untuk Plasma dan Swadaya dilanjutkan di Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Tahunan;


Page v

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN BAB I

i ii vi viii ix

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Organisasi

1 1 2

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanan Strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.1. Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.2. Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.3. Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.4. Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.6. Strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.7. Program Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.8. Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.1.9. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 2.2.1. Program Direktorat Pascapanen Pembinaan Usaha Tahun 2012 2.2.2. Sasaran Direktorat Pascapanen Pembinaan Usaha Tahun 2012 LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

6 6 6 6 7 8 8 9 11 12 12

dan

12 13

dan

13 Page vi

2.2.3. Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 2.2.4. Fokus Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 2.3. Perjanjian Kinerja BAB III

BAB IV

17 17

18

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja 3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2012 3.1.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Yang Dibiayai APBN 3.2. Evaluasi Sasaran Pengembangan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan Tahun 2012 3.3. Akuntabilitas Keuangan 3.4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut 3.4.1. Permasalahan 3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian

23 23 23

PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran dan Rekomendasi

34 34 35


25 26 26 29 29 32

Page vii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Sasaran dan Kinerja Utama

15

Tabel 2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012

15

Tabel 3.

Formulir Penetapan Kinerja

19

Tabel 4.

Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012

24

Tabel 5.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

28

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Berdasarkan dari Renstra)

36

Lampiran 2.

Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Berdasarkan dari Penetapan Kinerja)

37

Lampiran 3.

Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012

39

BAB I PENDAHULUAN

1.6.

Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada para pihak (stakeholder) yang terlibat dalam usaha perkebunan, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 telah ditetapkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan yang LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 1

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan pula dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun dengan format yang terdiri dari; 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab. I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. 1.5.

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1)

Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

2)

Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

3)

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

4) Pemberian bimbingan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim, LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 2

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi : 1).

Perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman rempah, penyegar, semusim, tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

2).

Pelaksanaan kebijakan dibidang pascapanen tanaman rempah, penyegar, semusim, tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

3).

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen tanaman rempah, penyegar, semusim, tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

4)

Pemberian bimbingan kebijakan dibidang pascapanen tanaman rempah, penyegar, semusim, tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

5).

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascpanen dan Pembinaan Usaha.

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Rempah, Penyegar dan Semusim, (2) Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Tahunan, (3) Sub Direktorat Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan dan (4) Sub Direktorat Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.


Page 3

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha berdasarkan pencermatan lingkungan strategis dengan menggunakan analisis SWOT mempunyai kekuatan berupa : 1)

Tersedianya landasan hukum untuk penanganan pascapanen yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Penanganan Pascapanen, Peraturan Menteri Pertanian No. 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik, Permentan No 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Disamping itu, tersedia pula landasan hukum untuk mendukung kegiatan pembinaan usaha perkebunan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial, PP No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, Permentan No 07/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Permentan No 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,Permentan No 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Budidaya Kelapa Sawit, Permentan No 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Permentan No 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)

2)

Tersedianya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi, yaitu jumlah SDM pada tahun 2012 sejumlah 70 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2 : sebanyak 16 orang, S1 : sebanyak


Page 4

22 orang, Sarjana Muda/Diploma : sebanyak 2 orang), SLTA : sebanyak 27 orang, dan SD : sebanyak 2 orang. Berdasarkan tingkat golongan terdiri atas Golongan IV sebanyak 9 orang, Golongan III 52 orang dan Golongan II sebanyak 9 orang. Tersedianya petugas penilai usaha perkebunan (pusat 16 orang, daerah 343 orang). 3)

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya perangkat teknologi komputer dan perlengkapannya, tersedianya furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks), tersedianya jaringan komunikasi (telepon dan internet) di setiap ruang esselon III, tersedianya data dan informasi perkebunan (statistik, leaflet, booklet), tersedianya fasilitasi penanganan pascapanen di daerah.

4)

Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis dan kebijakan, yaitu tersedianya Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Operasional Kegiatan (POK), Pedoman Penanganan Pascapanen, Renstra Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dan tersedianya Renstra Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

5)

Tersedianya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan Perkebunan, yaitu Roadmap 15 Komoditi Perkebunan, dan Renstra Pembangunan Perkebunan.

Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tersebut wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana DIPA tahun 2012.


Page 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.7.

Perencanaan Strategis Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha selama kurun waktu 2011-2014. Renstra ini memberikan arah, dukungan dan memfasilitasi penyiapan perumusan kebijakan; Pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman rempah, penyegar, semusim dan tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 1.6.

Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Bertitik tolak dari visi Direktorat Jenderal Perkebunan maka visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah ”Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan pascapanen, bimbingan usaha, dan perkebunan berkelanjutan serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan”. 4)

Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Mengacu pada pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ”Mengupayakan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha”, maka misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha ditetapkan sebagai berikut : 6)

Memfasilitasi peningkatan penyedian teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah, penyegar dan semusim;


Page 6

5)

Memfasilitasi peningkatan perkebunan berkelanjutan;

6)

Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

7)

Memfasilitasi berkelanjutan;

8)

Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan;

9)

Memberikan pelayanan perkebunan (Rekomtek)

2)

peningkatan

bimbingan

penerapan

permohonan

dan

penanganan

pengelolaan

rekomendasi

usaha

perkebunan

teknis

usaha

Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan maka tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah : 3)

Memfasilitasi peningkatan ketersedian dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah, penyegar dan semusim;

4)

Memfasilitasi peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;

5)

Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

6)

Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan;

7)

Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;

8)

Memfasilitasi peningkatan kemampuan, profesionalisme pelaku usaha perkebunan;

9)

Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan;

10)

Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.


kemandirian

dan

Page 7

6)

Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2011-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis (Renstra) 2011-2014 sebagaimana pada Lampiran 1. Sedangkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011-2014 antara lain : 1)

Terlaksananya Pengembangan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan dengan jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai Good Handling Practices (GHP);

2)

Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan dengan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

3)

Terfasilitasinya Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik dengan jumlah penanganan kasus gangguan usaha perkebunan

2.1.5.

Arah Kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2011-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah : mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 8

Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu : meningkatkan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan pembinaan usaha berbeda maka kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Kebijakan penanganan pascapanen dan (2) Kebijakan pembinaan usaha : 1)

Arah Kebijakan Penanganan Pascapanen

Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan sistem penanganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan fasilitasi alat pascapanen di perdesaan. 2)

Arah Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan

Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan pengembangan kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui Rekomendasi Teknis (Rekomtek), penilaian usaha perkebunan, sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 2.1.6.

Strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Strategi umum pembangunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2011-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi : 1)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan;


Page 9

2)

Pengembangan komoditas;

3)

Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan;

4)

Investasi usaha perkebunan;

5)

Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

6)

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

7)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

8)

Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Dari delapan strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah : 1)

Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan;

2)

Investasi usaha perkebunan;

3)

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; dan

4)

Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan pembinaan usaha berbeda maka penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Strategi penanganan pascapanen dan (2) Strategi pembinaan usaha. Selain mengacu kepada Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan, penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha juga mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Untuk menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Pencermatan lingkungan strategis dilaksanakan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat). LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 10

Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 (dua), yaitu : (1) Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi internal, sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman.Kelemahan adalah kondisi internal organisasi yang dapat mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dan (2) Pencermatan Lingkungan Ekternal (PLE) adalah untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mempersulit tercapainya tujuan strategis organisasi. Karena kondisi dan situasi penanganan pasacapanen dan pembinaan usaha berbeda terutama pengaruh factor eksternal maka pencermatan faktor lingkungan dibagi dua yaitu : (1) pencermatan faktor lingkungan pascapanen dan (2) pencermatan faktor lingkungan pembinaan usaha. 2.1.7.

Program Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai Surat Edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-18448/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan perkebunan dan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha. Bertitik tolah dari program pembangunan LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 11

tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai program yaitu “Program Peningkatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan” yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan. 2.1.8.

Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 20112014

Sebagai penjabaran dari kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan, maka Direktorat Pascapanen dan pembinaan Usaha menetapkan kegiatan sebagai berikut : 1)

Fasilitasi Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

2)

Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

3)

Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

4)

Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keuangan

2.1.9.

Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2011-2014

Program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah “Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha” yang dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangaanan konflik. 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha setiap tahunnya perlu di tetapkan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan yang menjadi fokus dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 12

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 49/PERMENTAN/OT.140/8/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Rencana Kinerja Tahunan bertujuan sebagai acuan bagian pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelengaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu. 2.2.1.

Program Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah:

“Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan perkebunan dan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha. Bertitik tolak dari program pembnagunan tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai program yaitu “ Program Peningkatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan” yang mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan. 2.2.2.

Sasaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 13

1185/Kpts/OT.140/3/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha melalui Program/Kegiatan Prioritas yaitu “Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan”. ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsinya yaitu : 1)

Tugas :

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan 2)

Fungsi :

a.

Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

b.

Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

d.

Pemberian bimbingan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan,

e.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.


Page 14

3)

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Tabel 1. Sasaran dan Kinerja Utama Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012

No.

Sasaran

1. Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

Jumlah kelompok Dinas yang membidangi tani yang mene- perkebunan di provinsi, rapkan pasca- kab/kota panen sesuai GHP Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO

Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi, kab/kota, PBS, PBN, dan Asosiasi Perusahaan/ Asosiasi komoditi dan Sekretariat ISPO

Jumlah perusahaan perkebunan yang ditangani kasus gangguan usahanya

Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi, kab/kota, PBS, PBN, dan Asosiasi Perusahaan/ Asosiasi komoditi dan masyarakat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 secara rinci yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut :


Page 15

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Peningkatan produksi, Terlaksananya produktivitas dan Pascapanen mutu tanaman Perkebunan perkebunan yang berkelanjutan melalui dukungan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan

Penanganan 110 kelompok Komoditas

-

Jumlah kelompok tani 17 kelompok menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP tanaman semusim

-

Jumlah kelompok tani 42 kelompok menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP tanaman

-

rempah

penyegar Jumlah kelompok tani 51 kelompok menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP tanaman tahunan

Terfasilitasinya Usaha dan Berkelanjutan -

dan

Bimbingan Perkebunan

Jumlah perusahaan 150 perusahaan perkebunan kelapa sawit


Page 16

yang layak permohonan ISPO.

mengajukan sertifikat

Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan -

2.2.3.

Jumlah perusahaan per- 40 perusahaan kebunan yang ditangani.

Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah “Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha” yang dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penanganan konflik. 2.2.4.

Fokus Kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012

Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahanpermasalahan yang ada secara komprehensif, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut : 1)

Revitalisasi perkebunan

2)

Swasembada gula nasional

3)

Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi)


Page 17

4)

Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional

5)

Pengembangan komoditas ekspor

6)

Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

7)

Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu pada nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Fokus kegiatan dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (GUKP). 2.3.

Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pengcapaiannya berupa hasil (outcome) dan keluaran (output). Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2012 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. PK tersebut berupa Output dari Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2012 mendapat alokasi dana dari APBN semula sebesar Rp. 6.570.579.000,- namun berkurang akibat


Page 18

penghematan nasional menjadi Rp. 5.567.229.015,-. Dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan di pusat dan daerah. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 dapat dijelaskan pada Tabel 3 sebagai berikut : Tabel 3. FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Unit Kerja Esselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Unit Kerja Esselon II : Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun Anggaran : 2012 DIREKTORAT: PASCA PANEN DAN PEMBINAAN USAHA Sasaran Strategis I.

Indikator Kinerja

Target Volume

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1. Pengembangan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan A. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar Peningkatan a Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah, Penyegar dan Semusim

Terfasilitasinya - pengada an sarana pascapanen a) Tanaman Rempah Penyegar


104 Poktan Page 19

Sasaran Strategis Terfasilitasinya peningkatan Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Pascapanen Tanaman Rempah Penyegar dan Semusim

Indikator Kinerja b) Tanaman Semusim

Target Volume

23 Poktan

B. Pascapanen Tanaman Tahunan a

Pengadaan Saranan Penanganan Pascpanen Tanaman Tahunan Terfasilitasinya - pengadaan sarana penanganan tanaman tahunan

2.

Fasilitasi Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

a.

Penerapan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) - Terlaksananya kegiatan Penerapan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)

Terfasilitasinya - pengadaan sarana pascapanen tanaman tahunan

Data dan informasi - tentang perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah layak/siap mengajukan permohonan


176 Poktan

180 Perusahaan

Page 20

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Volume

sertifikasi ISPO b.

Pelatihan Auditor ISPO Tersedianya Auditor - ISPO yang Berkompeten dan Profesional dalam Melakukan Penilaian (Assesment) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Penerapan ISPO

Pelaksanaan - Pelatihan Auditor ISPO Bagi petugas/ Auditor dari Lembaga Sertifikasi yang Sudah Terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN), Ditjen. Perkebunan dan Instansi/ Lembaga Terkait Lainnya

30 Orang

3 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik a

Fasilitasi Inventarisasi, Identifikasi serta penangan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan serta Pemantauan, Penga wasan dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah PIRTrana


40 perusahaan

Page 21

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Volume

/KKPA dan PIR-BUN Terlaksananya - Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi serta Penanganan kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan serta Pemantauan Pengawasan dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah PIRTrans/KKPA dan PIR-BUN

Terlaksananya, - Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi serta Penanganan kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan serta Pemantauan Pengawasan dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah PIRTrans/KKPA dan PIR-BUN

Jumlah Anggaran Program Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Berkelanjutan Rp. 31.770.391.000,-.

Direktur Jenderal Perkebunan

Jakarta, Januari 2012 Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Ir. Gamal Nasir, MS Nip. 19560728 198603 1 001

Dr. Ir. Herdradjat Natawidjaja, M.Sc Nip. 19570228 198403 1 001


Page 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.8.

Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 tahun 2010. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu : 1.7.

Sangat berhasil (capaian > 100%);

1.8.

Berhasil (capaian 80% - 100%);

1.9.

Cukup berhasil (capaian 60% - 79%); dan

1.10. Tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran Pengukuran kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang akan disampaikan pada LAKIP ini merupakan pengukuran kinerja capaian sasaran kegiatan (output) yang meliputi capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2012 dan capaian sasaran kegiatan yang dibiayai dari APBN. 5)

Pengukuran Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2012

Sasaran strategis dalam penetapan kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Adapun indikator yang digunakan adalah jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO, jumlah penanganan kasus gangguan usaha


Page 23

perkebunan yang dikelompokkan ke dalam fokus kegiatan dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Capaian kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha jika diukur berdasarkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahunan 2012, untuk jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP sebanyak 248 kelompok tani atau 81,85% dari target. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO sampai akhir tahun hanya mencapai 51 perusahaan atau sebesar 28,33% dari target 180 perusahaan, namun dari 51 perusahaan yang mengajukan permohonan hanya 48 perusahaan yang sudah diaudit, sedangkan 3 perusahaan belum diaudit. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya sebanyak 68 kasus/perusahaan atau 170,0%. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP sudah melebihi target yaitu mencapai 225,45%, sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO baru mencapai 51 perusahaan. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya mencapai 68 kasus/perusahaan atau telah melebihi renstra. Rincian capaian kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut : Tabel. 4 Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 Target dan Capaian No. 1

2

Kegiatan Penanganan pascapanen sesuai GHP (KT) Perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO (perusahaan)

Target Renstra 110

RKT/PK 2012 303

Realisasi 2012 248

180

180

51


Realisasi Kinerja thdp (%) Target RKT/PK Renstra 2012 225,45 81,85

28,33

28,33

Page 24

3

7)

Penanganan gangguan usaha (perusahaan)

40

40

68

170,00

170,00

Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang Dibiayai APBN

Pada tahun 2012 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mendapatkan alokasi anggaran Pusat dan Daerah yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp. 31.770.391.000,-. Namun dalam pelaksanaannya terdapat program penghematan anggaran, sehingga anggaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha berkurang menjadi sebesar Rp. 30.767.041.000,-, meskipun demikian terhadap output kegiatan tidak mengalami perubahan. Sasaran Strategis dalam penetapan kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah terlaksananya pengembangan penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar, tanaman semusim dan tanaman tahunan sebanyak 303 kelompok tani. Realisasi fisiknya mencapai 248 kelompok tani (81,85%) dari target 303 kelompok tani. Output kegiatan penting pada tahun 2012 meliputi : 10)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman semusim sesuai GHP mencapai 21 kelompok tani atau 91,30% dari target 23 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

11)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman rempah dan penyegar sesuai GHP mencapai 101 kelompok tani atau 97,12% dari target 104 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

12)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman tahunan sesuai GHP mencapai 126 kelompok tani atau 71,59 % dari target 176 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2012.

Rincian capaian fisik output kegiatan beserta lokasi penyebaran sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha seperti pada Lampiran 1. LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 25

3)

Evaluasi Sasaran Pengembangan Tanaman Perkebunan tahun 2012

Penanganan

Pascapanen

Evaluasi sasaran pengembangan penanganan pascapanen tahun 2012 perlu dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai kegiatan, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan serta mencari pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan perkebunan tersebut. Evaluasi sasaran pengembangan penanganan pascapanen tahun 2012 merupakan evaluasi kinerja terhadap capaian sasaran (output) bila diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/Penetapan Kinerja tahun 2012, capaian kinerja jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP sebanyak 248 kelompok tani atau 81,85% dari target 303 kelompok tani. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO sampai akhir tahun baru mencapai 51 perusahaan atau sebesar 28,33% dari target 180 perusahaan. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya sebanyak 68 kasus/perusahaan atau 170% dari target sebanyak 40 kasus/perusahaan. Apabila dibandingkan dengan target renstra 2011-2014, jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP sudah melebihi target yaitu mencapai 225,45%. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO baru mencapai 28,33 % dari target 180 perusahaan. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya mencapai 68 perusahaan atau telah melebihi target renstra (170%). 11)

Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2012 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.767.041.000,- dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan penanganan pascapanen komoditas perkebunan. Serapan anggaran yang dicapai oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 adalah sebesar 87,58% atau sebesar Rp.26.945.186.923. Alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Pusat sebesar Rp. 5.567.229.015,- dengan realisasi serapan sebesar Rp.4.662.371.623,(83,75%). Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK Daerah LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 26

sebesar Rp.23.199.812.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp.22.282.815.300,(88,42%%). Target serapan anggaran Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 hanya terealisasi sebesar 87,58%, hal ini disebabkan oleh permasalahan perijinan dan tata ruang di provinsi maupun kabupaten yang belum berjalan dengan baik, kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B untuk membangun kebun masyarakat paling sedikit 20% dari total areal yang diusahakan belum dilaksanakan, tidak adanya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan pemberdayaan, unit fermentasi biji kakao belum beroperasi secara optimal. Disamping itu, banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas, serta banyaknya pihak terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha. Output kegiatan penting untuk dukungan penanganan pascapanen komoditas perkebunan pada tahun 2012 meliputi : 7)

Penanganan pascapanen tanaman semusim dilaksanakan di 18 kabupaten 8 provinsi yaitu : Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Tenggara. Anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.550.227.000,- (100%).

8)

Penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar dilaksanakan di 51 kabupaten 26 provinsi yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 5.403.744.000,- (100 %).

9)

Penanganan pascapanen tanaman tahunan dilaksanakan di 41 kabupaten 17 provinsi yaitu : Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa


Page 27

Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 7.227.624.000 (97,12 %). 4)

Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan di 29 provinsi kecuali Banten, DKI, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat, dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.774.546.790 (86,59 %).

5)

Fasilitasi pencegahan gangguan usaha perkebunan dan konflik dilaksanakan di 22 provinsi yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dengan serapan anggaran sebesar Rp. 3.593.618.920 (87,35%).

Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan utama pengembangan penanganan pascapanen komoditas perkebunan seperti pada tabel 5. Tabel 5. Rincian realisasi serapan anggaran output kegiatan peningkatan pengembangan penanganan pascapanen komoditas perkebunan tahun 2012 No.

1

2

3

4

Program Pengembangan penanganan pascapanen komoditas perkebunan Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim dan rempah penyegar Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Layanan Perkantoran Pusat

Output/ Fisik (%)

Anggaran Pagu 30.767.441.015

Realisasi 26.766.586.923

% 87,58

95,36

7.132.571.000

7.132.571.000

100

100

7.227.624.000

7.019.489.000

97,12

100

6.725.367.000

4.978.644.200

74,03

77

425.500.000

426.495.695

99,53

100


Page 28

5

6

2.1.6.

Kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi Penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik

5.138.729.015

4.235.875.928

82,43

96,50

4.114.250.000

3.152.111.100

76,61

98,67

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan dan terkait dengan keragaan pembangunan perkebunan yang telah mampu dicapai, perubahan lingkungan strategis, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan perkebunan ke depan dan tujuan serta program pembangunan perkebunan pada tahun 2012, maka terdapat permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang dapat diuraikan sebagai berikut : 2)

Permasalahan

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2012 secara umum adalah mengenai permasalahan administrasi dan teknis. Sedangkan masalah teknis dapat diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 1). Administrasi Secara administrasi masih banyak ditemui permasalahan sebagai berikut: 3)

Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

4)

Usulan revisi DIPA atau POK belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terdapat pula usulan revisi yang disampaikan lebih dari satu kali dari bidang yang berbeda dalam satu Satker;

5)

Terdapat beberapa Satker di daerah yang melakukan revisi sendiri dan tidak mematuhi mekanisme usulan revisi sesuai dengan ketentuan;

6)

Lambatnya penetapan CP/CL oleh Gubernur atau Bupati;


Page 29

2.1.7. Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa dan beban tugas yang overload; 2.1.8. Sanggahan banding; 2.1.9. Penggunaan uang yang tidak mengikuti ROPAK 2.1.10. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten; 2.1.11. Terjadinya reorganisasi pada dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kota yang berdampak pada kelambanan dalam pelaksanaan kegiatan. 2). Teknis 2)

Perencanaan

9)

Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota)

10)

Penentuan kegiatan belum sepenuhnya memperhatikan usulan daerah dan koordinasi dengan daerah dalam penentuan kegiatan kurang optimal;

11)

Penyusunan RUK kurang cermat sehingga dalam implikasinya kegiatan tidak mengacu pada RUK;

12)

Unit cost yang terlalu kecil;

13)

Sertifikasi lahan petani belum ada;

14)

Tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK provinsi yang belum selesai;

5)

Pengorganisasian

2.1.8.SDM petugas kurang professional, penempatan petugas yang tidak tepat, sebagian Pemandu Lapang (PL) memasuki usia pensiun; 2.1.9.Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK dan pelaksana kegiatan; 2.1.10. Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani); 2.1.11. Sistem informasi dan dokumentasi belum baik; LAKIP – Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Page 30

2.1.9.Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan; 2.1.10. Perijinan dan tata ruang di provinsi maupun kabupaten belum berjalan baik; 2.1.11. Tidak adanya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan pemberdayaan; 2.1.12. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten 2.1.13. Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan admnistrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak optimal pemanfaatannya; 2.1.14. Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha. 5)

Pelaksanaan

2.1.10. Implementasi teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; 2.1.11. Banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas; 2.1.12. Pengetahuan dan ketrampilan petani sebagian besar petani belum memadai; 2.1.13. Kurang tersedianya infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan usaha tani; 2.1.14. Unit fermentasi biji kakao belum beroperasi secara optimal; 2.1.15. Koperasi komoditi rata-rata belum berjalan karena keterbatasan modal untuk menampung hasil produksi anggotanya. 2.3.

Pengawasan

2.2.2.Monev dan pelaporan terlambat; 2.2.3.Kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% dari total luas areal kebun untuk masyarakat belum dilaksanakan;


Page 31

2.2.3.Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana (paling lambat tanggal 31 Desember 2014 seluruh perusahaan perkebunan sudah harus menerapkan ISPO). 2)

Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi : 3)

Administrasi

d.

Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis;

e.

Percepatan proses pengadaan barang/jasa;

f.

Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelolaan keuangan (KPA PPK, Bendahara, dll);

g.

Penerapan reward dan punishment;

h.

Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok;

i.

Pencapaian pelaksanaan anggaran tahun 2012 pertanggungjawaban moral dan pemanfaatan anggaran pemerintah maupun masyarakat.

f.

Teknis

a.

Perencanaan

-

Mempercepat proses revisi;

-

Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya;

-

Dukungan pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergitas anggaran, dll;

b.

Pengorganisasian

4)

Evaluasi kinerja Satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap Satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi Satker dalam mempercepat


sebagai kepada

Page 32

pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian 2.2.4.Menugaskan tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasikan masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya; 2.2.5.Perlu diupayakan sharing APBD I maupun APBD II untuk mengalokasikan pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan pemberdayaan; 2.2.6.Meminimalkan campur tangan dari pihak lain, seperti Bupati, DPRD, dll. c.

Pelaksanaan

-

Mengambil langkah-langkah penyerapan keuangan;

-

Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku di daerah;

-

Peningkatan peranan Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha di provinsi dan kabupaten;

-

Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait;

-

Penerapan kemitraan usaha antara lain melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam rangka untuk mencegah terjadinya gangguan usaha perkebunan.`

d.

Pengawasan

-

Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;

-

Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas pusat ke Satker daerah;

-

Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif;

-

Koordinasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.


yang

luar

biasa

untuk

percepatan

Page 33

BAB IV PENUTUP

4.1.

Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2012 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun kedua pada periode pembangunan perkebunan tahun 2011-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pembangunan perkebunan dan Renstra Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2011-2014. Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2011-2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang dimaksudkan untuk mendukung program “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. Adapun fokus kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha antara lain fasilitasi penanganan pascapanen tanaman perkebunan, fasilitasi bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) dan konflik perkebunan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha dialokasikan dana APBN sebesar Rp. 30.767.041.015,- untuk kegiatan pusat dan daerah. Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha yaitu Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan mencapai 97,81% untuk pusat dan 98,55% untuk daerah; Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan mencapai 67,39% untuk pusat dan 74,03% untuk daerah; Penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik mencapai 98,59% untuk pusat dan 76,61% untuk daerah.


Page 34

Adapun permasalahan yang mengakibatkan kurang tercapainya sasaran kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun 2012 adalah kegiatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yaitu jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO yang terkendala karena sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan baik secara administrasi maupun teknis usaha perkebunan. 4.2.

Saran dan Rekomendasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun kedua dari kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha periode tahun 2011-2014. Agar capaian sasaran kinerja pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan, maka perencanaan kegiatan pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mengacu pada Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan fokus kegiatan yang tertera di dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan dan RENSTRA Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Agar kegiatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (sertifikasi ISPO) dapat tercapai, maka pada tahun 2013 kegiatan tersebut perlu dilanjutkan, mengingat batas akhir pengajuan permohonan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah 31 Desember 2014. Penetapan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran kegiatan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha pada tahun berikutnya harus terkait langsung dengan output dan dapat terukur.

Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2012 Program/Kegiatan Utama

No. 1

2

018.05.08

1

1778

1778.011 111 112 113 114 115

Anggaran (Rp.) Target 3

Target 6

Keluaran Realisa si 7

Realisasi 4

% 5

% 8

4.114.250.000

3.152.111.100

76,61

916.335.000

727.369.250

79,38

24 Paket

24 Paket

100

872.495.000

676.745.900

77,56

22 Paket

100

999.940.000

889.159.800

88,92

22 Kegiatan

22 Paket Kegiata 22 n

608.190.000

355.056.000

58,38

15 Paket

14 Paket

93,33

717.290.000

503.780.150

70,23

19 Paket

19 Paket

100

14.360.195.000

14.152.060.00 0

98,55 3.678 Paket

5.582.344.000

5.582.344.000

100 2.297 Paket

1.550.227.000 7.227.624.000

1.550.227.000 7.019.489.000

100 1.339 Paket 97,12 42 Paket

428.500.000

426.495.695

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Inventarisasi dan Identifikasi serta Penanganan Kasus GUP Inventarisasi dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Konflik Usaha Perkebunan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan usaha dan Konflik Perkebunan Pemantauan,Pengawasan dan Penyelesaian Masalah PIR-TRANS/KKPA Pemantauan, Pengawasan dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah PIRBUN

98,67

100

1778.012 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 122

Pembinaan Usaha Perkebunan

1778.013 Penilaian Usaha Perkebunan 132

Penilaian Usaha Perkebunan

Penerapan Standar Perkebunan Besar/Rakyat 1778.014 Berkelanjutan Penerapan Standar Perkebunan Besar 142 Berkelanjutan Penerapan Standar Perkebunan Berkelanjutan Pola 143 Plasma 144 Pembinaan, Pengawalan dan Monitoring Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman 1778.015 Perkebunan Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan 001 Penyegar 002 003 1778.006

Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan Layanan Perkantoran Pusat Dirat PPU

99,53

1 Thn

3.67 8 Paket 2.29 7 Paket 1.33 9 Paket 42 Paket 1 Thn

100 100 100 100 100

Program/Kegiat an Utama

No. 1

2 Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan 1778.008 Evaluasi Penanganan Pascapanen Tanaman 081 Rempah, Penyegar dan Semusim - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan Pascacapanen Tanaman Rempah, Penyegar dan Semusim - Tersusunnya pedoman penanganan pascapanen tanaman rempah, penyegar dan semusim Penanganan Pascapanen Tanaman 082 Tahunan - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan Pascacapanen Tanaman Rempah, - Tersusunnya pedoman penanganan pascapanen tanaman tahunan - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan Biofuel 083

084

Pembinaan Usaha Perkebunan - Terfasilitasinya permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan - Pembinaan Usaha Perkebunan - Pertemuan Evaluasi bagi Petugas Penilai Usaha Perkebunan Bersertifikat 'Tahun 2009 - Pemantauan, Evaluasi. Pengawasan, Pembinaan dan Penilaian PIR BUN dan PIR-TRANS/KKPA - Workshop dan Penyusunan Draft Standar Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Coffe/ISCoffee) - Sosialisasi dan Penerapan ISPO - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi ISPO - Pembuatan Buku ISPO (2 versi bahasa) - Penyusunan Standar dan Pembuatan Buku ISPO untuk Plasma dan Swadaya - Pelatihan Auditor Sertifikat ISPO Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik - Fasilitasi Identifikasi dan Koordinasi/Konsultasi Penanganan Gangguan 'Usaha dan Konflik Perkebunan - Fasilitasi Penanganan Kasus Proyek PIR BUN/PIR TRANS/KKPA - Pertemuan Kkoordinasi Penanganan Gangguan Usaha

Anggaran (Rp.) Target 3

Realisasi 4

Keluaran % 5

Target 6

Realisasi 7

% 8

783.600.000

771.879.605

98,50

590.000.000

588.744.605

99,79

1 Paket

1 Paket

100

193.600.000

183.135.000

94,59

6 Buku

6 Buku

100

961.400.000

934.912.060

97,24

642.650.000

639.855.300

99,57

1 Paket

1 Paket

100

189.350.000

186.966.800

98,74

6 Buku

6 Buku

100

129.400.000

108.089.960

83,53

1 Paket

1 Paket

100

2.618.279.015

1.764.564.113

67,39

125.400.000 388.721.000

123.697.940 368.887.062

98,64 94,90

165.300.005

144.844.100

87,62

132.200.000

70.644.000

53,44

187.380.000

156.302.124

83,41

473.000.000

416.853.810

88,13

132.120.000 316.150.000

124.911.537 46.093.250

94,54 14,58

355.250.005 342.758.005

90.321.000 222.009.290

25,42 64,77

775.450.000

764.520.150

98,59

339.040.000

338.079.470

99,72

1 Laporan

1 Laporan

100

223.200.000

221.122.380

99,07

1 Laporan

1 Laporan

100

213.210.000

205.318.300

96,30

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA TAHUN 2012 KATA PENGANTAR

Recommend Documents