DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014

LAKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2014

DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014

Scanned by CamScanner

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pascapanen Tanaman Pangan. Fokus kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan tahun 2010 – 2014 adalah meningkatkan produksi komoditas sub sektor tanaman pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan difokuskan pada upaya pengamanan hasil dan upaya mempertahankan kualitas hasil. Hal ini sesuai dengan tujuan penanganan pascapanen yaitu menurunkan susut hasil komoditas tanaman pangan, mempertahankan mutu hasil, mempertahankan dan memperpanjang masa simpan, serta meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan. Adapun visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dalam mendukung peningkatan produksi yang berkelanjutan”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Pascapanen menetapkan misi : 1. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas. 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen hasil tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas tanaman pangan. 3. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman pangan dengan memperhatikan nilai budaya lokal.

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

vi


4. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan berkelanjutan. 5. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil secara berkelanjutan. Dalam upaya penyelamatan hasil melalui penurunan susut hasil komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar) dan mempertahankan kualitas hasil, maka kebijakan penanganan pascapanen yang dilaksanakan tahun 2014, yaitu : 1. Optimalisasi penanganan panen dan pascapanen tanaman pangan melalui fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen tanaman pangan, berupa bantuan sarana pascapanen yang dipilih disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi dan harus dibeli dengan seluruh dana bantuan per paket, yaitu : a.

Paket Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 1) Bantuan sarana pascapanen padi senilai Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) per paket di 25 Provinsi; 2) Bantuan sarana pascapanen jagung senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) per paket di 17 Provinsi; 3) Bantuan sarana pascapanen kedelai senilai Rp 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) per paket di 12 Provinsi;

b.

Paket Sarana Combine Harvester kecil senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per unit di 16 Provinsi;

c.

Paket Sarana Combine Harvester besar senilai Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) per unit di 10 Provinsi;

d.

Paket Sarana Vertical Dryer dan bangunan senilai Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) per unit di 12 Provinsi;

e.

Paket Sarana Power Thresher Multiguna senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit di 15 Provinsi

2. Untuk mendukung kegiatan fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen tanaman pangan, maka dilaksanakan kegiatan lain sebagai berikut : a.

Koordinasi (Workshop, Focus Group Discussion (FGD)) penanganan pascapanen tanaman pangan


vii


b.

Pengukuran Susut Hasil Jagung, Kedelai dan Ubikayu

c.

Gerakan Penanganan Pascapanen Padi, Jagung dan Kedelai

d.

Pemutakhiran database sarana pascapanen tanaman pangan

e.

Penyebarluasan informasi teknologi pascapanen dalam bentuk visualisasi (CD), buku, leaflet, dan komik

f.

Sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan

g. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sarana Pascapanen Capaian realisasi input bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2014 untuk bantuan sarana pascapanen padi sebanyak 449 kelompok atau mencapai 89,44% dari target 502 kelompok, bantuan sarana pascapanen jagung sebanyak 207 kelompok atau mencapai 75,55% dari target 274 kelompok, bantuan sarana pascapanen kedelai sebanyak 101 kelompok atau mencapai 77,69% dari target 130 kelompok. Capaian kontribusi susut hasil padi, jagung dan kedelai berdasarkan realisasi sarana pascapanen yang telah disalurkan yaitu susut hasil padi sebesar 0,09% dari target 0,39%, susut hasil jagung sebesar 0,125% dari target 0,094%, dan susut hasil kedelai sebesar 0,113% dari target 0,318%. Tidak tercapainya target penurunan susut hasil padi dan kedelai pada tahun 2014 disebabkan perhitungan kontribusi susut hasil panen tersebut hanya berdasarkan pada jumlah dan jenis yang disalurkan ke kelompok tani dari bantuan yang disalurkan pemerintah dan adanya himbauan untuk menunda pencairan bantuan sarana pascapanen pada masa pemilu legislatif dan pemilu presiden, pelaksanaan lelang pengadaan barang terpusat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat Daerah Provinsi, di beberapa daerah tidak dapat dilaksanakan karena terjadi batal lelang akibat adanya sanggah banding, sedangkan untuk melakukan lelang ulang tidak cukup waktu, batal kontrak karena pihak penyedia barang tidak dapat penyelesaikan pekerjaan, dan kesalahan penempatan anggaran pada akun transfer uang sehingga diperlukan revisi DIPA, sementara itu untuk melaksanakan revisi DIPA waktunya terbatas. Pencapaian target susut hasil setiap tahun diharapkan dari input yang berasal dari APBN, APBD, swakelola, swasta karena apabila hanya ditanggung APBN maka biaya investasi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut sangat tinggi. Sementara fasilitasi bantuan sarana pascapanen dalam mendukung penurunan susut hasil tahun 2014 melalui dana APBN masih terbatas/belum


viii


memadai dari kebutuhan. Selain itu, untuk mencapai target penurunan susut hasil dibutuhkan perubahan prilaku petani dalam penanganan panen dan pascapanen serta penguatan manajemen kelompok melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang telah dialokasikan di Pusat dan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan pada tahun 2014 senilai Rp. 160.846.772.000,- dan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2014 mencapai Rp.134.315.330.695,- (83,51%). Anggaran penanganan pascapanen tanaman pangan dialokasikan di Pusat senilai Rp.7.771.330.000,terealisasi Rp.6.411.195.519,(82,50%), anggaran dekonsentrasi (Provinsi) senilai Rp.6.232.268.000,terealisasi Rp. 5.634.679.836,- (90,41%), dan anggaran Tugas Pembantuan Provinsi senilai Rp. 146.843.174.000,- terealisasi Rp. 122.269.455.340,- (83,27%). Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebaikbaiknya. Pada tahun 2014, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah melaksanakan semua kegiatan dengan penyerapan anggaran yang maksimal. Sementara itu, analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan.


ix


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Fokus kebijakan pembangunan tanaman pangan tahun 2010 – 2014 adalah meningkatkan produksi komoditas subsektor tanaman pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional, sejalan dengan hal ini maka kebijakan pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan difokuskan pada upaya penyelamatan hasil dan upaya mempertahankan kualitas hasil. Hal ini sesuai dengan tujuan penanganan pascapanen yaitu menurunkan susut hasil; mempertahankan mutu hasil; mempertahankan dan memperpanjang masa simpan serta meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan. Kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan penjabaran dari program utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang diarahkan untuk menurunkan susut hasil tanaman pangan dan mempertahankan mutu dalam rangka pengamanan produksi. Keberhasilan pencapaian swasembada pangan tidak terlepas dari tingkat pengamanan produksi tanaman pangan dari kehilangan hasil (susut hasil) produksi tanaman pangan. Upaya untuk mengurangi kehilangan hasil produksi tanaman pangan dilakukan dengan menerapkan Good Handling Practices (GHP) berupa penerapan teknologi pascapanen, fasilitasi bantuan sarana pascapanen, serta pengembangan, pembinaan dan pengawalan terus dilakukan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Secara langsung, penanganan proses pascapanen yang baik dan benar memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan pangan nasional.


1


Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri yang berkualitas. Penanganan pascapanen secara GHP berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practices). Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen dalam kurun waktu setahun dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014 disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Di samping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun mendatang. LAKIP merupakan bagian terintegrasi dari SAKIP. yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan program. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2014 merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance-based Budgeting). Penerapan ini mengharuskan pemerintah untuk menyusun anggaran dengan mengacu pada


2


target kinerja yang akan dicapai dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan di dalam mengimplementasikan sistem ini melalui penyusunan LAKIP dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.

1.2.

Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar, norma, pedoman, kriteria, di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.


3


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan didukung oleh 4 (Empat ) Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Padi, Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang, Sub Direktorat Aneka Umbi serta Subbag Tata Usaha sebagaimana pada Lampiran 1. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut: a. Sub Direktorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen padi. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Padi menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi. b. Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen jagung dan serealia lain. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain dan


4


4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain. c.

Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen kedelai dan aneka kacang. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.

d. Sub Direktorat Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen aneka umbi. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Sub

Direktorat

Aneka

Umbi

1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi. 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi. 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria dibidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi dan 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.


5


1.3.

Sumberdaya Manusia Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2014 berjumlah 64 orang yang terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 15 orang dan golongan III sebanyak 42 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD – SMA sebanyak 15 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 31 orang, dan S2 sebanyak 14 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Sub Direktorat Padi 10 orang, Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain 11 orang, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang 10 orang dan Sub Direktorat Aneka Umbi 11 orang dan Sub Tata Usaha 22 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai Lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan seperti pada Tabel Lampiran 11. Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu berjumlah 64 orang. 1.4.

Dukungan Keuangan

Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2014 sesuai alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 216.383.400.000,-. Berdasarkan INPRES No.4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 hal Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan penghematan anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan untuk alokasi anggaran Dekon dan alokasi dana Tugas Pembantuan Provinsi sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menjadi Rp. 160.846.772.000,- atau turun 25,7%, dari alokasi anggaran semula Rp.216.383.400.000,- dengan rincian sebagai berikut: 1) Pagu anggaran Pusat Rp. 7.771.330.000,2) Pagu

anggaran

tidak

Dekonsentrasi

mengalami

semula

perubahan

yaitu

Rp.6.665.000.000,-

tetap

menjadi

Rp.6.232.268.000,- atau turun 6,49%. 3) Pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi semula Rp.201.947.070.000,menjadi Rp. 146.843.174.000,- atau turun 27,29%.


6


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis

2.1.1. Visi Visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dalam mendukung peningkatan produksi yang berkelanjutan”.

2.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2010-2014 adalah: a. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas. b. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen hasil tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas tanaman pangan. c.

Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman pangan dengan memperhatikan nilai budaya lokal.

d. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan berkelanjutan. e.

Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil secara berkelanjutan.


7


2.1.3. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan memfasilitasi penanganan pascapanen tanaman pangan pada wilayah budidaya tanaman pangan dalam rangka pengamanan produksi. Tujuan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan periode 2010 - 2014 adalah : 1. Menurunkan tingkat Susut Hasil (losses) tanaman pangan 2. Mempertahankan mutu hasil panen tanaman pangan 3. Mempertahankan dan memperpanjang masa simpan tanaman pangan 4. Meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan 5. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen tanaman pangan 6. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pascapanen 2.1.4. Sasaran Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: A. Sasaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. B. Sasaran Kegiatan Meningkatnya penanganan pascapanen tanaman pangan pada tahun 2014 melalui upaya penurunan kehilangan susut hasil tanaman pangan yaitu untuk padi 1,70%, jagung 0,25%, kedelai 1,00%, ubikayu 0,50% dan ubijalar 0,50 %. Tabel 1. Angka Dasar Susut Pascapanen Tanaman Pangan No.

Komoditas

Angka Dasar Susut

Tahun 2011

2012

2013

2014

Ratarata per tahun

13,00

12,00

10,47

8,68

6,98

1,51

1.

Padi

2.

Jagung

5,20

5,00

4,75

4,50

4,25

0,24

3.

Kedelai

15,50

15,25

14,75

14,00

13,00

0,63

4.

Ubi Kayu

12,25

11,75

11,25

10,75

10,25

0,50

5.

Ubi Jalar

18,00

17,50

17,00

16,50

16,00

0,50


8


2.1.5. Kebijakan Kebijakan dalam Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan diprioritaskan pada : 1. Komoditi utama dan unggulan nasional yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Komoditi ini merupakan komoditi utama dan unggulan bagi kebutuhan pangan pokok nasional. 2. Komoditi alternatif/unggulan daerah (lokal) seperti talas, garut, gembili, sorgum, gandum dan lain – lain. Komoditi ini sebagai subsitusi maupun komplemen dari komoditi utama dan unggulan nasional. Pengembangan ketujuh komoditi tanaman pangan diimplementasikan dalam berbagai jenis kegiatan yang saling terkait dan saling mendukung. Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah pengamanan produksi. Dalam rangka pengamanan produksi ini maka salah satu kegiatan yang terkait dan mendukung adalah penanganan pascapanen tanaman pangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2014 antara lain : 1.

Menurunkan susut hasil tanaman pangan (terutama padi) untuk menyelamatkan produksi, sehingga program ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional dapat terwujud.

2.

Mempertahankan mutu sesuai permintaan pasar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani.

3.

Untuk menurunkan susut hasil (losses) maka diperlukan penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) yang bertujuan dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri.

4.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pascapanen tanaman pangan dan sumber daya manusia.

5.

Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen tanaman pangan.


9


2.1.6. Strategi Dalam pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman maka strategi pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan yang dilaksanakan antara lain : 1.

Pendekatan Wilayah Setiap wilayah menghasilkan komoditas tanaman pangan pada sentra yang berbeda. Hal ini memungkinkan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri yang terintegrasi antara daerah pedesaan, perkotaan, sentra-sentra industri pangan, pelabuhan, dan pasar serta juga memungkinkan dilaksanakannya pengembangan sistem dan kelembagaan pascapanen brigade panen dan pascapanen serta poktan/UPJA.

2.

Pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM) Permasalahan sumberdaya manusia merupakan hal yang mendasar, dengan masih terbatasnya tingkat pengetahuan dan tenaga terampil. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pemberian penyuluhan, pembinaan, bimbingan teknis, pendampingan, pengawasan dan pelatihan.

3.

Pendekatan Sarana dan Teknologi Penerapan teknologi pascapanen saat ini belum merata di masyarakat pertanian, antara lain disebabkan penyebaran informasi teknologi pascapanen masih belum dilakukan secara intensif. Oleh sebab itu perlu dioptimalkan penyuluhan dan penyampaian sumber informasi kepada Gapoktan/Poktan dan juga mensosialisasikan mekanisasi/penyebaran sarana atau teknologi pascapanen secara tepat sasaran sesuai kebutuhan (spesifik lokasi).

4.

Pendekatan Daya Saing Penanganan prapanen dan pascapanen yang baik dan benar akan diperoleh mutu hasil panen yang dapat bersaing sesuai permintaan pasar. Untuk itu diperlukan kemitraan yang baik antara petani dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh pemerintah.


10


Dalam konteks strategi ini maka Pengembangan Manajemen Pascapanen harus menjadi fokus perhatian. Investasi pemerintah harus didorong untuk mengaktualisasikan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, khususnya dibidang pascapanen. Diharapkan dengan menerapkan strategi ini, maka tujuan dalam pananganan pascapanen tanaman pangan dapat dicapai. 2.2. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta menilai keberhasilan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Mengacu Renstra 2010-2014, Penetapan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014 untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pada tahun 2014, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud adalah mengamankan produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen dengan indikator kinerja berupa menurunkan kontribusi susut hasil padi sebesar 0,390%, jagung sebesar 0,094%, kedelai sebesar 0,318%, ubikayu sebesar 0,010% dan ubijalar sebesar 0,073%.


11


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Gambaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2014 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian sasaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi. Realisasi indikator kinerja sasaran mengamankan kehilangan/susut hasil produksi dihitung melalui hasil perhitungan perkalian kapasitas kerja sarana pascapanen yang terealisasi dengan kemampuan penyelamatan hasil per jenis sarana pascapanen. Persentase kontribusi susut diperoleh dari penyelamatan produksi dibandingkan terhadap total produksi pada tahun yang bersangkutan. 3.2.

Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014

Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah menetapkan pencapaian 1 (satu) target indikator kinerja utama sasaran strategis tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Penetapan Kinerja tahun 2014. Capaian kinerja utama sasaran strategis tersebut sebagaimana Tabel 2 berikut.


12


Tabel 2. Capaian Strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Mengamankan produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen

* Menurunkan susut hasil : a. Padi (%) b. Jagung (%) c. Kedelai (%) d. Ubikayu (%) e. Ubijalar (%)

0.390 0.094 0.318 0.010 0.073

Realisasi

Capaian Kinerja (%) (5)

0.090 0.125 0.113 0 0

23.08 132.98 35.53 0.00 0.00

Menindaklanjuti INPRES No.4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 hal Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan penghematan anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan untuk alokasi anggaran dana dekon dan alokasi dana tugas pembantuan Provinsi/Kabupaten sehingga mempengaruhi jumlah bantuan sarana pascapanen yang dialokasikan di Provinsi melalui dana tugas pembantuan Provinsi dari semula 1.306 unit menjadi 906 unit dengan rincian sebagai berikut: a. Bantuan sarana pascapanen padi semula sejumlah 441 paket menjadi 289 paket b. Bantuan sarana pascapanen jagung semula sejumlah 116 paket menjadi 66 paket c. Bantuan sarana pascapanen kedelai semula sejumlah 92 paket menjadi 61 paket d. Bantuan Combine Harvester Besar semula sejumlah 36 unit menjadi 32 unit e. Bantuan Combine Harvester Kecil semula sejumlah 181 unit menjadi 148 unit f. Bantuan Vertical Dryer + Bangunan semula sejumlah 40 unit menjadi 33 unit g. Bantuan Power Thresher Multiguna semula sejumlah 400 unit menjadi 277 unit.


13


Terkait dengan adanya penghematan anggaran, terjadi perubahan capaian realisasi input bantuan sarana pascapanen tahun 2014 serta alokasi bantuan sarana pascapanen ubikayu dan ubijalar pada tahun 2014 menjadi tidak ada sehingga capaian kinerja susut ubikayu dan ubijalar dari kontribusi bantuan sarana pascapanen tidak dapat diukur. Tabel 3. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014 Setelah Penghematan Bantuan sarana pascapanen Jumlah a. b. c. d. e. f. g.

1,306 klp

Paket Padi Paket Jagung Paket Kedelai Combine Harvester Besar Combine Harvester Kecil Vertical Dryer + Bangunan Power Thresher Multiguna

3.3.

SEBELUM PENGHEMATAN Target Realisasi %

441 116 92 36 181 40 400

klp klp klp klp klp klp klp

SETELAH PENGHEMATAN Target Realisasi %

757 klp

58.0


54.4 50.0 48.9 88.9 81.8 72.5 51.3

240 58 45 32 148 29 205

906 klp 289 66 61 32 148 33 277


757 klp

83.6


83.0 87.9 73.8 100.0 100.0 87.9 74.0

240 58 45 32 148 29 205

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014

3.3.1. Mengamankan produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen Pencapaian sasaran kinerja mengamankan produksi dari penurunan susut hasil pada saat pascapanen diukur dengan tercapainya indikator kinerja penurunan susut hasil tanaman pangan, meliputi susut hasil padi, jagung, kedelai. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini kurang berhasil untuk penurunan susut hasil padi (23,08%) dan kedelai (35,53%), dan sangat berhasil untuk penurunan susut jagung (132,98%). Tabel 4. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai Target Susut Hasil Tahun 2014 No Komoditas

1 2 3 4 5

Padi Jagung Kedelai Ubikayu Ubijalar

Sasaran Produksi Target Susut Hasil (Ton) *) (%)

72,340,150 19,000,000 1,000,000 27,600,000 2,600,000

Penyelamatan produksi (Ton)

1.70 0.25 1.00 0,50 0,50

1,229,783 47,500 10,000 138,000 13,000

Luas Lahan yang Kebutuhan Biaya Investasi Diintensifkan (Ha) Sarana (Rp)

260,330 9,553 666.667 7,667 1,182

1,584,001,858,555 45,582,000,000 123,250,000,000 200,599,547,511 15,492,227,979

*) Sumber data: Direktorat Serealia dan Direktorat AKABI Ditjen Tanaman Pangan


14


Berdasarkan realisasi bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan ke poktan/gapoktan, angka susut hasil kontribusi bantuan sarana pascapanen padi dan kedelai tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 karena tidak terealisasinya beberapa jenis sarana akibat beberapa daerah mengalami gagal lelang. Perbandingan alokasi bantuan sarana pascapanen dan capaian penurunan susut tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Perbandingan Angka Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Tahun 2013 dan Tahun 2014

Indikator Kinerja

Jumlah bantuan sarana pascapanen 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai

2013 Target Realisasi

482 92 56

460 87 54

%

95.44 94.57 96.43

Angka Susut Hasil (%) Target

0.3110 0,1240 0.4970

2014 Realisasi

502 274 130

%

449 89.44 207 75.55 101 77.69

Angka Susut Hasil (%)

0.0900 0.1250 0.1130

3.3.1.1. Sasaran Penurunan Susut Hasil Produksi Padi Upaya penurunan angka susut hasil padi dalam rangka mengamankan produksi padi tahun 2014, ditargetkan penurunan susut hasil padi pada saat proses panen dan pascapanen sebesar 1,70% (Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, 2012). Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan anggaran fasilitasi sarana pascapanen padi sebesar Rp.1.584.001.858.555,- namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana pascapanen padi tahun 2014 sebesar Rp.112.830.000.000,- atau hanya 7,12% dari kebutuhan anggaran. Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen, kontribusi penurunan susut hasil padi tahun 2014 yang berasal dari bantuan sarana panen dan pascapanen yang difasilitasi APBN tahun 2014 sebesar 0,09% atau mencapai 5,29% dari target susut hasil tahun 2014 sesuai Renstra. Rincian realisasi bantuan sarana pascapanen yang mendukung penurunan susut hasil padi tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 6.


15


Tabel 6. Capaian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2014 dibandingkan Target Bantuan Sarana pada Renstra Uraian

Satuan

Paddy Mower Power Threser

Unit Unit

Combine Harvester Besar Dryer RMU

Target *) (Unit) 1,085.0 2,603.0

Realisasi % Capaian (Unit) 40.0 3.69 499.0 19.17

Unit

651.0

32.0

4.92

Unit Unit

1,157.0 990.0

29.0 23.0

2.51 2.32

*) Target sesuai Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2014

Apabila dibandingkan dengan capaian penurunan susut hasil padi tahun 2013 sebesar 0,311%, angka susut hasil padi tahun 2014 menurun sebesar 71,06%. Hal ini disebabkan beberapa realisasi bantuan sarana pascapanen padi lebih rendah dibandingkan tahun 2013, hanya realisasi combine harvester yang lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu mencapai 168,42%. Selain itu, terjadi penurunan alokasi anggaran fasilitasi sarana pascapanen padi pada tahun 2014 (Rp.112.830.000.000,-) sebesar 2,65% dibandingkan alokasi anggaran tahun 2013 (Rp.115.900.000.000,-). Tabel 7. Perbandingan Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2013 dan 2014 Uraian

Satuan

Realisasi 2013 Realisasi 2014 % Capaian (Unit) (Unit) 716 40 5.59 1,346 499 37.07

Paddy Mower Power Threser

Unit Unit

Combine Harvester Besar

Unit

19

32

168.42

Dryer RMU

Unit Unit

52 189

29 23

55.77 12.17

Keterangan : Berdasarkan data realisasi sementara sampai dengan bulan Desember 2014

Tidak tercapainya target penurunan susut hasil padi tahun 2014 sebesar 0,39% (sesuai target Penetapan Kinerja) karena tidak terealisasinya beberapa sarana pascapanen padi akibat adanya gagal lelang di beberapa provinsi serta belum semua provinsi melaporkan realisasi pengadaan sarana di daerahnya. Penurunan susut hasil sebesar 0,09% diperkirakan dapat mengamankan produksi pada tahun 2014 sebesar 63.546,51 ton atau senilai Rp 299,46 Milyar (asumsi harga gabah kering giling di tingkat penggilingan Rp. 4.712,52/kg). Untuk kontribusi penurunan susut hasil tahun 2014 dari Anggaran APBD,


16


swasta, swakelola dan instansi lainnya belum dapat diketahui karena sulit memperoleh data untuk perhitungan. Tabel 8. Capaian Penurunan Susut Hasil Padi dari Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2014 Uraian Produksi Padi (Ton GKG)

Target 2014*) 72,340,150

Penurunan Susut Hasil (%) Pengamanan Produksi (Ton GKG)

Realisasi 2014

0.39 282,126.59

% Capaian 2014 Terhadap Target

70,607,231

97.60

0.09

23.08

63,546.51

22.52

*) ARAM II BPS

3.3.1.2. Sasaran Penurunan Susut Hasil Produksi Jagung Upaya penurunan susut hasil jagung dalam rangka mengamankan tercapainya produksi jagung tahun 2014 ditargetkan mampu menurunkan susut hasil jagung pada saat proses panen dan pascapanen sebesar 0,25% (Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, 2012). Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan anggaran sebesar Rp.62.875.000.000,namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana pascapanen jagung tahun 2014 sebesar Rp.45.582.000.000,- atau 29,41% dari kebutuhan anggaran. Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen, kontribusi penurunan susut hasil jagung tahun 2014 yang berasal dari bantuan sarana panen dan pascapanen yang difasilitasi APBN tahun 2014 sebesar 0,125% atau mencapai 50% dari target susut hasil tahun 2014 sesuai Renstra. Rincian kontribusi setiap alat terdapat pada Tabel Lampiran 9. Rincian realisasi bantuan sarana pascapanen yang mendukung penurunan susut hasil jagung tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Capaian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2014 dibandingkan Target Bantuan Sarana pada Renstra Uraian Corn Sheller Dryer

Satuan Unit Unit

Target (Unit) 384 120

Realisasi % Capaian (Unit) 250 65.10 7 5.83



17


Apabila dibandingkan dengan capaian penurunan susut hasil jagung tahun 2013 sebesar 0,124%, angka susut hasil jagung tahun 2014 meningkat sebesar 0,81%. Pada tahun 2014 terdapat penambahan jenis alat dibandingkan dengan tahun lalu yaitu power thresher multiguna sebanyak 158 unit dan peningkatan kapasitas kerja Cornsheller dibandingkan tahun 2013. Tabel 10. Perbandingan Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2013 dan 2014 Uraian

Satuan

Corn Sheller Dryer

Unit Unit

PTM

Unit

Realisasi Realisasi 2013 2014 273 250 32 7 0

% Capaian 91.58 21.88

158

Keterangan : Berdasarkan data realisasi sementara sampai dengan bulan Desember 2014

Capaian penurunan susut hasil jagung tahun 2014 telah melampaui target susut hasil 0,094% (sesuai target Penetapan Kinerja) yaitu 0,125% atau mencapai 132,98% dari target. Penurunan susut hasil sebesar 0,125% diperkirakan dapat mengamankankan produksi jagung pada tahun 2014 sebesar 23.909,26 ton atau senilai Rp 62,164 Milyar (asumsi harga jagung pipilan kering Rp. 2.600/kg). Untuk kontribusi penurunan susut hasil tahun 2014 dari Anggaran APBD, swasta, swakelola dan instansi lainnya belum dapat diketahui karena sulit memperoleh data untuk perhitungan. Tabel 11. Capaian Penurunan Susut Hasil Jagung dari Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2014 Uraian Produksi Jagung (Ton PK) Penurunan Susut Hasil (%) Pengamanan Produksi (Ton PK)

Target 2014 19,000,000.00

Realisasi 2014 19,127,409

% Capaian 2014 Thd. Target 100.67

0.094

0.125

132.98

17,860.00

23,909.26

133.87

*) ARAM II BPS 3.3.1.3. Sasaran Penurunan Susut Hasil Produksi Kedelai Upaya penurunan susut hasil kedelai dalam rangka mengamankan tercapainya produksi kedelai tahun 2014 ditargetkan mampu menurunkan


18


susut hasil kedelai pada saat proses panen dan pascapanen sebesar 1,00% (Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, 2012). Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan anggaran sebesar Rp.123.250.000.000,namun dukungan anggaran APBN untuk fasilitasi sarana pascapanen kedelai tahun 2014 sebesar Rp.9.420.000.000,- atau hanya 7,64% dari kebutuhan anggaran. Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen, kontribusi penurunan susut hasil kedelai tahun 2014 yang berasal dari bantuan sarana panen dan pascapanen yang difasilitasi APBN tahun 2014 sebesar 0,113% atau mencapai 11,3% dari target susut hasil tahun 2014 sesuai Renstra. Rincian realisasi bantuan sarana pascapanen yang mendukung penurunan susut hasil kedelai tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Capaian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2014 dibandingkan Target Bantuan Sarana pada Renstra Uraian Power Thresher Dryer

Satuan Unit Unit

Target (Unit) 643 450

Realisasi % Capaian (Unit) 213 33.13 5 1.11


Apabila dibandingkan dengan capaian penurunan susut hasil kedelai tahun 2013 sebesar 0,497%, angka susut hasil kedelai tahun 2014 menurun sebesar 77,26%. Hal ini disebabkan angka realisasi bantuan sarana pascapanen kedelai pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013, serta adanya perubahan cara penghitungan kontribusi susut hasil kedelai. Tabel 13. Perbandingan Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2013 dan 2014 Uraian Power Thresher Dryer

Satuan Unit Unit

Realisasi Realisasi 2013 2014 248 213 15 5

% Capaian 85.89 33.33

Tidak tercapainya target penurunan susut hasil kedelai tahun 2014 sebesar 0,318% (sesuai target Penetapan Kinerja) disebabkan karena tidak terealisasinya beberapa sarana pascapanen kedelai akibat gagal lelang di beberapa provinsi. Penurunan susut hasil kedelai sebesar 0,113% diperkirakan


19


dapat mengamakankan produksi kedelai pada tahun 2014 sebesar 1.041,11 ton atau senilai Rp 7,8 Milyar (asumsi harga pembelian kedelai Rp.7.500/kg). Untuk kontribusi penurunan susut hasil tahun 2014 dari Anggaran APBD, swasta, swakelola dan instansi lainnya belum dapat diketahui karena sulit memperoleh data untuk perhitungan. Tabel 14.

Capaian Penurunan Susut Hasil Kedelai dari Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai Tahun 2014 Uraian

Target 2014

Realisasi 2014

% Capaian 2014 Thd. Target

Produksi Kedelai (Ton BK)

1,000,000

921,336

92.13

Penurunan Susut Hasil (%)

0.318

0.113

35.53

3,180.00

1,041.11

32.74

Pengamanan Produksi (Ton BK)

*) ARAM II BPS

3.3.1.4. Capaian Kinerja Penurunan Susut Hasil Tahun 2010 – 2014 A. Capaian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pada tahun 2011, telah dialokasikan bantuan sarana pascapanen padi sebanyak 378 paket yang dialokasikan kepada 378 poktan/gapoktan pada 189 kabupaten/kota di 31 provinsi (realisasi bantuan sebanyak 373 paket). Selain itu, juga telah dialokasikan bantuan sarana pengering padi/gabah tipe bak datar (flat bed dryer) sebanyak 231 unit di 82 kabupaten/kota di 15 provinsi (realisasi bantuan mencapai 100%). Sarana pengering tersebut merupakan salah satu upaya penanganan pascapanen padi pada saat panen di musim hujan dimana pengeringan dengan penjemuran tidak dapat dilakukan dan/atau saat panen melimpah di musim kemarau yang perlu penanganan pengeringan secara cepat. Apabila terjadi penundaan pengeringan pada saat musim hujan, maka akan menyebabkan turunnya mutu gabah dan beras giling. Pada tahun 2012, telah dialokasikan bantuan sarana pascapanen untuk komoditas padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubi jalar kepada 504 poktan/ gapoktan di 204 kabupaten/kota di 31 provinsi (realisasi bantuan mencapai 100%), dengan rincian: 1) sarana pascapanen padi sebanyak 431 poktan/ gapoktan di 183 kabupaten/kota di 31 provinsi, 2) sarana pascapanen jagung


20


15 poktan/gapoktan di 11 kabupaten/kota di 15 provinsi, 3) sarana pascapanen kedelai 25 poktan/gapoktan di 20 kabupaten/kota di 14 provinsi, 4) sarana pascapanen ubikayu 12 poktan/gapoktan di 4 kabupaten/kota di 1 provinsi, 5) sarana pascapanen ubijalar 10 poktan/gapoktan di 9 kabupaten/kota di 2 provinsi. Sejalan dengan makin meningkatnya kemajuan teknologi pascapanen yang lebih unggul dan perlu disebarluaskan ke petani/kelompok tani dalam rangka mendukung peningkatan produksi, maka pada tahun 2012 juga dialokasikan bantuan sarana panen dan pascapanen yang lebih modern, terdiri dari Combine Harvester sebanyak 355 unit, Flat Bed Dryer sebanyak 80 unit, Vertical Dryer sebanyak 92 unit, Power Thresher padi 300 unit, dan Power Threser multiguna/kedelai 100 unit pada 82 kabupaten/kota di 17 Provinsi (realisasi bantuan mencapai 100%). Pada tahun 2013, dialokasikan bantuan sarana pascapanen padi sebanyak 482 poktan/kelompok di 212 kabupaten/kota di 30 provinsi (realisasi mencapai 460 poktan/kelompok), sarana pascapanen jagung 92 poktan/ kelompok di 68 kabupaten/kota di 21 provinsi (realisasi mencapai 87 poktan/ kelompok), sarana pascapanen kedelai 55 poktan/kelompok di 45 kabupaten/ kota di 16 provinsi (realisasi mencapai 54 poktan/kelompok), bantuan sarana pascapanen ubikayu 27 poktan/kelompok di 24 kabupaten/kota di 13 provinsi (realisasi mencapai 27 poktan/kelompok), dan bantuan sarana pascapanen ubijalar 25 poktan/kelompok di 20 kabupaten/kota di 14 provinsi (realisasi mencapai 25 poktan/kelompok). Penyebab turunnya capaian realisasi input tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 dan tahun sebelumnya adalah adanya penghematan anggaran dan surat edaran penundaan pelaksanaan bantuan sosial terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2014 sehingga di beberapa daerah terjadi kemunduran pelaksanaan lelang, lelang ulang, pembatalan lelang serta terjadi gagal lelang di beberapa provinsi. Terjadinya gagal lelang di Provinsi menyebabkan penyaluran bantuan ke kabupaten tidak dapat dilaksanakan sehingga penanganan pascapanen di wilayah tersebut menjadi kurang optimal dan menjadi titik kritis yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pengadaan bantuan sarana pascapanen tahun yang akan datang.


21


Secara umum, belum tercapainya target kegiatan bantuan sarana pascapanen disebabkan beberapa faktor antara lain: adanya himbauan untuk menunda pencairan bantuan sarana pascapanen pada masa pemilu legislatif dan pemilu presiden, pelaksanaan lelang pengadaan barang terpusat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat Daerah Provinsi, di beberapa daerah tidak dapat dilaksanakan karena terjadi batal lelang akibat adanya sanggah banding, sedangkan untuk melakukan lelang ulang tidak cukup waktu, batal kontrak karena pihak penyedia barang tidak dapat penyelesaikan pekerjaan, dan kesalahan penempatan anggaran pada akun transfer uang sehingga diperlukan revisi DIPA, sementara itu untuk melaksanakan revisi DIPA waktunya terbatas. Tabel 15. Capaian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2011 - 2014

Indikator Kinerja Jumlah bantuan sarana pascapanen 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Ubikayu 5. Ubijalar


609

%


604 99.18 1,269 15 125 12 10

1,269 15 125 12 10

%

100 100 100 100 100


482 92 56 27 25

460 87 54 27 25

%

95.44 94.57 96.43 100.00 100.00


502 274 130 -

449 207 101 -

B. Capaian Susut Hasil Tanaman Pangan Berdasarkan realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen tahun 2011 sampai dengan 2014 yang berasal dari dana APBN Ditjen Tanaman Pangan untuk padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar telah berhasil menurunkan susut hasil masing-masing sebesar 1,164%, 0,306%, 0,805%, 0,016% dan 0,083%. Capaian susut hasil ini masih rendah belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar untuk fasilitasi sarana pascapanen.


22

%

89.44 75.55 77.69 -


Tabel 16. Capaian Penurunan Susut Hasil Tahun 2011 - 2014 No.

Komoditas

2011 0.19

Penurunan Susut Hasil (%) 2012 2013 0.4700 0.311 0.0117 0.124 0.1950 0.497 0.0065 0.0092 0.0600 0.0226

2014*) 1. Padi 0.0900 2. Jagung 0.1250 3. Kedelai 0.1130 4. Ubikayu 5. Ubijalar Keterangan : Berdasarkan data realisasi sementara sampai dengan bulan Desember 2014

Tingginya capaian susut hasil padi tahun 2012 disebabkan adanya bantuan kontigensi dan APBN-P, sedangkan rendahnya capaian susut hasil padi pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan belum semua daerah melaporkan data realisasi bantuannya serta adanya gagal lelang di beberapa provinsi. Peningkatan capaian susut jagung setiap tahunnya disebabkan adanya peningkatan jumlah bantuan sarana pascapanen jagung dari tahun 2012 sampai 2014. Terjadinya peningkatan capaian susut hasil kedelai pada tahun 2013 disebabkan karena meningkatnya realisasi power thresher yang berkontribusi cukup besar terhadap penurunan susut hasil kedelai, sedangkan penurunan capaian susut kedelai pada tahun 2014 karena menurunnya realisasi power thresher dibandingkan tahun 2013. Adapun capaian susut hasil ubikayu dan ubijalar masih rendah dibandingkan sasarannya, namun bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku petani ubikayu dan ubijalar dari yang semula hanya dijual dalam bentuk segar menjadi bentuk lain seperti chips/gaplek sebagai bahan baku tepung yang dapat memberikan nilai tambah kepada petani sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. 3.3.1.5. Capaian Kinerja Lainnya Selain pencapaian kinerja penurunan angka susut hasil sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terdapat kegiatan pendukung penanganan pascapanen lainnya melalui bahan informasi, pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang difokuskan pada perubahan sikap dan prilaku petani pada saat melakukan proses panen dan pascapanen. Kegiatan pendampingan untuk mendukung penanganan pascapanen padi, jagung, kedelai dan aneka umbi dilakukan dalam bentuk penyebaran bahan


23


informasi, pembinaan, bimbingan teknis, gerakan penanganan pascapanen padi, jagung dan kedelai, serta pengukuran susut hasil pascapanen jagung, kedelai dan ubikayu. Capaian realisasi kegiatan subdit padi, jagung, kedelai dan aneka umbi secara fisik mencapai 100%, namun realisasi keuangan tidak rata-rata hanya mencapai 70,16% karena adanya sisa mati. Disamping kegiatan pendampingan, diperlukan data pendukung seperti pemutakhiran database sarana pascapanen tanaman pangan sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui peta penyebaran sarana di petani/kelompok tani. Kegiatan pemutakhiran database dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah melalui dana dekonsentrasi. Hal ini penting untuk penentuan kelompok tani penerima dalam pengalokasian sarana pascapanen di masa datang dalam rangka peningkatan produksi di suatu wilayah. Dukungan kegiatan penanganan pascapanen melalui dana APBD tahun 2014 sangat membantu pencapaian angka penurunan susut di lapangan. Namun belum diperoleh laporan evaluasi dari daerah mengenai dukungan ini. 3.4. Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2014 Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mengelola anggaran sebesar Rp.160.846.772.000. Anggaran tersebut dikelola oleh 27 Satker meliputi: 1 Satker Pusat dan 26 Satker Dinas Pertanian Provinsi, dengan rincian alokasi anggaran untuk Satker Pusat Rp.7.771.330.000, Dinas Provinsi (Dekon) Rp. 6.232.268.000, Tugas Pembantuan Provinsi Rp. 146.843.174.000,-. Kinerja serapan anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014 secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil, dengan total realisasi serapan mencapai Rp.134.315.330.695,- atau 83,51%. Bila dirinci menurut Satker pengelola sebagai berikut : 1) Serapan anggaran Satker Pusat hingga 31 Desember 2014 sebesar Rp.6.411.195.519,- (82,50% dari pagu Rp.7.771.330.000,-), 2) Dinas Provinsi (Dekon) sebesar Rp.5.634.679.836,- (90,41% dari pagu Rp.6.232.268.000,-), 3) Dinas Provinsi (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.122.269.455.340,(83,27% dari pagu Rp.146.843.174.000,-).


24


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi akuntabilitas kinerja keuangan, bahwa output kegiatan telah terlaksana dengan kategori berhasil dan capaian sasaran belum sesuai rencana. Apabila dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2013 sebesar Rp. 161.100.496.000, maka dapat dikatakan pada tahun 2014 Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mengalami penurunan jumlah anggaran yang sebesar Rp. 253.724.000,- atau turun 0,16%. Tabel 17. Realisasi Serapan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun 2014 No 1 2 3

Satuan Kerja Pusat - Ditjen TP Pusat Dekonsentrasi - Dinas Prop Tugas Pembantuan - Dinas Prop Jumlah

Pagu dalam DIPA (Rp)

Realisasi

(Rp)

%

7,771,330,000

6,411,195,519

82.50

6,232,268,000

5,634,679,836

90.41

146,843,174,000 160,846,772,000

122,269,455,340 134,315,330,695

83.27 83.51

3.5. Hambatan dan Kendala Beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014, meliputi aspek administrasi, teknis, SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain: 1) Aspek Administrasi a) Adanya surat himbauan penundaan pencairan dana bansos dan hibah sampai pemilu legislatif selesai : 1. SE KPK ke Gubernur No.B-14/01-15/01/2014 tgl 6 Januari 2014 2. Surat Sekjen Kementan kepada Dirjen/Kepala Badan Lingkup Kementan No.914/RC.110/A/03/2014 tgl 17 Maret 2014 Terbitnya INPRES No.4 Tahun 2014 tentang Penghematan Anggaran, sehingga : 1. Daerah yang mengalami penghematan menunggu turunnya DIPA APBN-P 2. Beberapa daerah melakukan revisi CPCL, pembatalan lelang, pengajuan lelang kembali ke ULP b) Proses antrian di ULP


25


c) Pergantian pejabat PPK Dinas Pertanian Provinsi d) Penyedia barang/jasa tidak mampu memenuhi kontrak sehingga pengadaan peralatan Power Thresher Multiguna sebanyak 14 unit tidak dapat direalisasikan (Provinsi Bali) e) Gagal pengadaan karena tidak ada penawaran dari pihak ke-3 (Provinsi Jawa Timur) f) Terjadi kekeliruan akun yang seharusnya transfer barang menjadi transfer uang sehingga memerlukan waktu untuk perubahan dan hanya dapat terealisasi sebagian saja (Provinsi Papua Barat) g) Pembatalan pengadaan peralatan 1 unit Vertical Dryer, karena alokasi dana untuk bangunan Vertical Dryer tidak tersedia (Provinsi Sumatera Barat) h) Bantuan Sarana Pascapanen Vertical Dryer 3 unit tidak terealisasi di Provinsi Jawa Barat karena terjadi pembatalan kontrak akibat adanya sanggah banding. i) Lambatnya penetapan CPCL dan sering mengalami perubahan mengakibatkan penandatangan SK CPCL terlambat j) Pergantian KPA mengakibatkan penandatanganan SK terlambat. k) RUKK yang disusun tidak sesuai dengan pedoman teknis, dan belum mencerminkan kebutuhan real di lapangan melainkan masih banyak yang berupa keinginan. l) Belum tertibnya pengiriman laporan ke provinsi/pusat sehingga mengalami keterlambatan dalam melakukan rekap data. 2) Aspek Teknis a) Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal dirasakan masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan belum memahami bantuan sarana pascapanen karena minimnya dana sosialisasi dan kurangnya koordinasi Kabupaten dengan provinsi disebabkan jarak yang terlalu jauh. b) Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pada pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang menyebabkan CPCL sering berubah-ubah.


26


c) Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang memiliki spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki test report. d) Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di lokasi penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin mengalami kerusakan. e) Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan. f) Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas lapang g) Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim data ke provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam merekap data. 3) Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan a) Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi CPCL. b) Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum memahami dalam penyusunan RUKK, sehingga diperlukan pendampingan dari petugas Kabupaten c) Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD d) Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker. e) Dinas Provinsi kurang aktif pengadaan sarana di ULP.

memantau

pelaksanaan

kegiatan

f) Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang Tanaman Pangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pascapanen ditangani pada bidang Binus/P2HP. g) Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten terhadap upaya penanganan pascapanen


27


tanaman pangan, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat. h) Lemahnya manajemen administrasi poktan/ gapoktan, sehingga pengelolaan sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana pascapanen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. i) Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional dalam mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi. j) Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana pascapanen yang rusak. k) Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan sarana yang diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses penanganan pascapanen. 3.6. Upaya dan Tindaklanjut 1.

Dalam pengadaan bantuan sarana pascapanen di tahun yang akan datang harus disertai dengan biaya pengadaan/lelang yang dialokasikan pada Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

2.

Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang identifikasi CPCL.

3.

Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta harus aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan terselenggara tepat waktu.

4.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan pelaksana kegiatan.

5.

Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal tahun anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan dalam pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk proses lelang ulang.


28


6.

Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen tanaman pangan Tahun 2013.

7.

Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal test report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.

8.

Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan penanganan pascapanen tanaman pangan.

9.

Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen.

10. Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu difasilitasi oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan saat droping sarana, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan dan adanya jaminan purna jual untuk pembelian alsin tersebut. 11. Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan.


29


BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014, sebagian kegiatan kurang berhasil dilaksanakan sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, namun beberapa kegiatan telah dapat diselesaikan melebihi target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kegiatan yang belum mencapai target akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ke depan. Pencapaian kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014 terkendala adanya himbauan penundaan pencairan dana bansos dan hibah sampai pemilu legislatif selesai sehingga pengadaan menjadi terhambat dan beberapa sarana tidak dapat dapat terealisasi. Hal ini menyebabkan capaian kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan secara keseluruhan menjadi tidak optimal. 4.2.Saran Dalam rangka memantapkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada masa mendatang, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi kegiatan.


30

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran : 2014

No 1.

PROGRAM Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

SASARAN 1. Terselenggaranya penanganan pascapanen padi

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Terselenggaranya sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis penanganan pascapanen padi di 31 Provinsi 2. Terlaksananya kelompok tani yang menerapkan teknologi penanganan pascapanen padi di 31 Provinsi, 249 kabupaten, 572 poktan/gapoktan

2. Terselenggaranya penanganan pascapanen jagung dan serealia lain

1. Terselenggaranya pembinaan, bimbingan teknis dan penyebaran informasi penanganan pascapanen jagung dan serealia lain di 28 Provinsi 2. Terlaksananya kelompok tani yang menerapkan teknologi penanganan pascapanen jagung dan serealia lain di 24 Provinsi, 93 kab, 154 poktan/gapoktan

3. Terselenggaranya penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang

1. Terselenggaranya pembinaan, pengawalan dan monev penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang di 31 Provinsi 2. Terlaksananya kelompok tani yang menerapkan teknologi penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang di 31 Provinsi, 175 kabupaten, 1.800 poktan/gapoktan

4. Terselenggaranya penanganan aneka umbi

pascapanen

1. Terselenggaranya pembinaan, pengawalan, dan monev penanganan pascapanen aneka umbi di 32 Provinsi dan Bimbingan teknis di 14 Provinsi 2. Terlaksananya kelompok tani yang menerapkan teknologi penanganan pascapanen ubikayu di 12 Provinsi, 23 kab, 47 poktan/gapoktan dan ubijalar di 9 Provinsi, 15 kab, 32 poktan/gapoktan

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran : 2014

1.

2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Terselenggaranya fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen padi, jagung, kedelai, ubikayu, dan ubijalar sehingga susut hasil dapat berkurang

Jumlah kelompok penerima bantuan a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Ubikayu e. Ubijalar

Terselenggaranya sistem pengelolaan penanganan pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, ubikayu dan ubijalar.

Terkelolanya penanganan pascapanen : a. Padi b. Jagung dan serealia lain c. Kedelai dan aneka kacang d. Aneka umbi

781 547 1,800 1,917 295

6 6 4 5

kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok

paket paket paket paket

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Mengamankan produksi dari kehilangan hasil (susut hasil) pada saat pascapanen

Menurunkan susut hasil : a. Padi (%) b. Jagung (%) c. Kedelai (%) d. Ubikayu (%) e. Ubijalar (%)

Keterangan : Bantuan sarana pascapanen setelah penghematan anggaran

0.390 0.094 0.318 0.010 0.073

0.090 0.125 0.113 -

23.08 132.98 35.53 -

Penanganan pascapanen Tanaman Pangan - Pusat - Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan Provinsi

Anggaran Realisasi (Rp Pagu (Rp 000) 000) (7) (8)

7,771,330 6,232,268 146,843,174

6,411,196 5,634,680 122,269,455

% (9)

82.50 90.41 83.27

Lampiran 6a.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN BANTUAN SOSIAL SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2014 MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM NO.

URAIAN KEGIATAN

PUSAT

PELAKSANA PROVINSI

KAB/KOTA

DESKRIPSI RISIKO

MUTU BAKU WAKTU

DAMPAK

a. Keterlambatan kesiapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 1

Penyiapan dokumen kegiatan dan anggaran

b. Adanya revisi POK/DIPA dalam menunjang pengadaan barang melalui pelelangan umum di Provinsi

1 bulan

a. Keterlambatan penyiapan kriteria teknis

a. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu

2

Penyiapan data dukung penyusunan kegiatan bansos pascapanen

3

Penyiapan data ketersediaan dan kebutuhan sarana pascapanen

Tidak tepatnya identifikasi kebutuhan sarana pascapanen di daerah

4

Penempatan anggaran bantuan sarana pascapanen

Penempatan anggaran belanja tidak sesuai dengan jenis belanjanya

5

Penyusunan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan

Tidak terselesaikannya Pedoman Bidang Pascapanen tepat waktu

1 bulan

6

Penyebarluasan pedoman bidang pascapanen ke prov/ kab penerima bansos

Keterlambatan distribusi pedoman bidang pascapanen ke daerah

2 minggu

b. Tidak tepatnya alokasi bantuan sarana ke kabupaten/kota penerima

Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu

1 bulan

b. Bantuan sarana pascapanen tidak tepat sasaran

1 bulan

Bantuan sarana pascapanen tidak sesuai dengan spesifik lokasi

Saat penyusunan RKAKL

Pelaksanaan kegiatan kurang optimal Pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen kurang optimal Keterlambatan pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan di daerah

KET

NO.

7

8

9

URAIAN KEGIATAN

PUSAT

PELAKSANA PROVINSI

KAB/KOTA

DESKRIPSI RISIKO

MUTU BAKU WAKTU

1 bulan

Kurang tepatnya sasaran kegiatan penanganan pascapanen

Usulan CPCL

Terlambat masuk usulan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

1 bulan

Mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen

Identifikasi dan Verifikasi CPCL

Kurang telitinya petugas provinsi dalam mengidentifikasi CPCL terhadap sarana pascapanen yang dibutuhkannya

1 bulan

Bantuan yang diberikan menjadi tidak berguna

1 minggu

Pelaksanaan penyaluran bansos tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran

3 hari

Pelaksanaan penyaluran bansos tidak tepat waktu

Sosialisasi kegiatan penanganan pascapanen pusat

Tidak adanya pemahaman yang sama antara pusat dan daerah

Penentuan 10 Gapoktan/Poktan penerima bantuan

Petugas provinsi kurang memperhatikan ketentuan dalam pemilihan penerima bantuan a. CPCL tidak memenuhi ketentuan dalam Pedoman Teknis

11

DAMPAK

Penetapan serta Pengesahan CPCL

b. Kesalahan dalam SK penetapan CPCL oleh PPK serta pengesahan oleh SK Kadis

12 Pengajuan RUK

RUK tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan kebutuhan poktan/gapoktan

1 minggu

Pengajuan RUK kembali (Revisi RUK)

13 Penyusunan KAK

KAK tidak sesuai dengan Pedoman Teknis

1 minggu

Kegiatan tidak berjalan secara optimal

Penetapan HPS (survey 14 harga)

Paling lambat 28 hari kerja sebelum Harga yang ditetapkan tidak batas akhir sesuai standar dan kelayakan pemasukan penawaran

Proses lelang menjadi tidak optimal karena HPS tidak dapat dijadikan acuan

KET

NO.

URAIAN KEGIATAN

PUSAT

PELAKSANA PROVINSI

KAB/KOTA

DESKRIPSI RISIKO

a. Tidak adanya pihak ketiga yang memenuhi syarat 15

Proses ULP (Perpres No.70/2012)

MUTU BAKU WAKTU

1 bulan

b. Sarana pascapanen tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan

Penyedia barang tidak memenuhi ketentuan pada kontrak

Pemantauan dan pengendalian pengadaan 17 dan penyaluran bantuan sarana pascapanen

a. Pengadaan sarana pascapanen tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis b. Tidak dibuatnya BASTB dari KPA ke Poktan/Gapoktan atau tidak tertib dalam serah terima barang c. Tidak terpenuhinya kesepakatan kontrak oleh penyedia barang

Saat pengadaan dan penyaluran bantuan sarana

Pengawalan hanya dapat dilakukan di sebagian lokasi bantuan

Sebelum dan Setelah pengadaan dan penyaluran bantuan sarana

Pengawalan bansos sarana pascapanen

Pelaporan pemanfaatan 19 bansos sarana pascapanen

Kapasitas alat tidak sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki poktan/gapoktan

Evaluasi pelaksanaan bansos sarana 20 pascapanen dan analisis pemanfaatan bansos

Pelaksanaan bansos kurang mempertimbangkan kebutuhan/potensi daerah a. Dokumen kurang lengkap

Pendokumentasian laporan 21 kegiatan penanganan pascapanen

b. Tidak rapinya pendokumentasian laporan kegiatan

a. Pengumuman ulang dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan b. Tujuan dari penanganan pascapanen tidak tercapai

Kontrak dengan pihak ke 3 16 (penyedia barang)

18

DAMPAK

Bantuan tidak terkirim tepat jenis, waktu dan jumlah a. Tujuan dari penanganan pascapanen tidak tercapai b. Bansos tercatat sebagai aset negara

c. Tujuan dari penanganan pascapanen tidak tercapai Pelaksanaan kegiatan kurang optimal dan tidak tepat sasaran

Setelah petani melakukan panen sampai dengan pascapanen

Bantuan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal

Setelah selesai pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kurang optimal

a. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak optimal 1 tahun anggaran b. Kesulitan saat pemeriksaan oleh instansi yg berwenang (Itjen/BPK/KPK)

KET

Lampiran 6b.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN BANTUAN SOSIAL SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2014 MELALUI MEKANISME PENGADAAN LANGSUNG NO.

URAIAN KEGIATAN

PUSAT

PELAKSANA PROVINSI

KAB/KOTA

DESKRIPSI RISIKO

MUTU BAKU WAKTU

DAMPAK

a. Keterlambatan kesiapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 1.

Penyiapan dokumen kegiatan dan anggaran

2.

Penyiapan data dukung penyusunan kegiatan bansos pascapanen

b. Adanya revisi POK/DIPA dalam menunjang pengadaan barang melalui pelelangan umum di Provinsi a. Keterlambatan penyiapan kriteria teknis

1 bulan

1 bulan



b. Tidak tepatnya alokasi bantuan sarana ke kabupaten/kota penerima

Bantuan sarana pascapanen tidak tepat sasaran

3.

Penyiapan data ketersediaan dan kebutuhan sarana pascapanen

Tidak tepatnya identifikasi kebutuhan sarana pascapanen di daerah

1 bulan

Bantuan sarana pascapanen tidak sesuai dengan spesifik lokasi

4.

Penempatan anggaran bantuan sarana pascapanen

Penempatan anggaran belanja tidak sesuai dengan jenis belanjanya

Saat penyusunan RKAKL

Pelaksanaan kegiatan kurang optimal

5.

Penyusunan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan

Tidak terselesaikannya Pedoman Bidang Pascapanen tepat waktu

1 bulan

Pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen kurang optimal

6.

Penyebarluasan buku pedoman bidang pascapanen ke provinsi/kabupaten penerima bansos

Keterlambatan distribusi pedoman bidang pascapanen ke daerah

2 minggu

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan di daerah

KET

NO.

7.

8

9.

URAIAN KEGIATAN

PUSAT

PELAKSANA PROVINSI

KAB/KOTA

DESKRIPSI RISIKO

MUTU BAKU WAKTU

1 bulan

Kurang tepatnya sasaran kegiatan penanganan pascapanen

Usulan CPCL

Terlambat masuk usulan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

1 bulan

Mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen

Identifikasi dan Verifikasi CPCL

Kurang telitinya petugas provinsi dalam mengidentifikasi CPCL terhadap sarana pascapanen yang dibutuhkannya

1 bulan

Bantuan yang diberikan menjadi tidak berguna

Sosialisasi kegiatan penanganan pascapanen pusat

Tidak adanya pemahaman yang sama antara pusat dan daerah

Penentuan 10. Gapoktan/Poktan penerima bantuan

Petugas provinsi kurang memperhatikan ketentuan dalam pemilihan penerima bantuan

1 minggu

Pelaksanaan penyaluran bansos tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran

3 hari

Pelaksanaan penyaluran bansos tidak tepat waktu

a. CPCL tidak memenuhi ketentuan dalam Pedoman Teknis 11.

DAMPAK

Penetapan serta Pengesahan CPCL

b. Kesalahan dalam SK penetapan CPCL oleh PPK serta pengesahan oleh SK Kadis

12. Pengajuan RUK

RUK tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dan kebutuhan poktan/gapoktan

1 minggu

Pengajuan RUK kembali (Revisi RUK)

13. Penyusunan KAK

KAK tidak sesuai dengan Pedoman Teknis

1 minggu

Kegiatan tidak berjalan secara optimal

KET

NO.

URAIAN KEGIATAN

PUSAT

PELAKSANA PROVINSI

KAB/KOTA

DESKRIPSI RISIKO

MUTU BAKU WAKTU

Pengadaan Langsung 14. (<200 juta) (Perpres No.70/2012)

Sarana pascapanen yang dibeli tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis

1 bulan

Kontrak dengan pihak ke 3 15. (penyedia barang)

Penyedia barang tidak memenuhi ketentuan pada kontrak

Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan

Pemantauan dan pengendalian pengadaan 16. dan penyaluran bantuan sarana pascapanen

a. Pengadaan sarana pascapanen tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman TeknisBASTB b. Tidak dibuatnya dari KPA ke Poktan/Gapoktan atau dalam serah c. tidak Tidaktertib terpenuhinya

Saat pengadaan dan penyaluran bantuan sarana

kesepakatan kontrak oleh penyedia barang Pengawalan bansos 17. sarana pascapanen

Pengawalan hanya dapat dilakukan di sebagian lokasi bantuan

Pelaporan pemanfaatan 18. bansos sarana pascapanen

Kapasitas alat tidak sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki poktan/gapoktan

Evaluasi pelaksanaan 19. bansos sarana pascapanen

Pendokumentasian 20. laporan kegiatan penanganan pascapanen

Pelaksanaan bansos kurang mempertimbangkan kebutuhan/potensi daerah a. Dokumen kurang lengkap b. Tidak rapinya pendokumentasian laporan kegiatan

Sebelum dan Setelah pengadaan dan penyaluran bantuan sarana

DAMPAK

Tujuan dari penanganan pascapanen tidak tercapai

Bantuan tidak terkirim tepat jenis, waktu dan jumlah a. Tujuan dari penanganan pascapanen tidak tercapai b. Bansos tercatat sebagai aset negara c. Tujuan dari penanganan pascapanen tidak tercapai Pelaksanaan kegiatan kurang optimal dan tidak tepat sasaran

Setelah petani melakukan panen sampai dengan pascapanen

Bantuan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal

Setelah selesai pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kurang optimal a. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak optimal

1 tahun anggaran

b. Kesulitan saat pemeriksaan oleh instansi yg berwenang (Itjen/BPK/KPK)

KET

Lampiran 6c.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PENGAWALAN BANTUAN SOSIAL SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2014

NO.

URAIAN KEGIATAN

PUSAT

PELAKSANA PROVINSI

KAB/KOTA

DESKRIPSI RISIKO

1.

Pendampingan penyaluran bansos

Pendampingan hanya dapat dilakukan di sebagian lokasi bantuan dan tidak dilakukan secara intensif

2.

Penyiapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan penyaluran bansos

Kurang lengkapnya dokumen pertanggungjawaban

3.

Informasi realisasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Terlambat sampainya informasi dan perkembangan realisasi kegiatan dari daerah ke Pusat a. Data dan informasi daerah yang dibutuhkan minim/kurang lengkap

4.

Pembinaan/bimbingan teknis/monev

b. Tidak semua daerah dapat dibina/dikunjungi

MUTU BAKU WAKTU

Saat penyaluran barang

Pelaksanaan kegiatan kurang optimal dan tidak tepat sasaran

Setelah penyaluran selesai

Dinas Provinsi dianggap tidak merealisasikan kegiatan

Mulai penetapan CPCL sampai barang diterima poktan/gapoktan

Keterlambatan Pusat untuk menindaklanjuti permasalahan dan kendala realisasi bansos

a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, bimtek, sosialisasi dan monev penanganan pascapanen TP kurang tepat sasaran 1 Tahun Anggaran b. Sasaran pencapaian penurunan susut hasil panen kurang termonitor

c. Keterlambatan pelaksanaan penanganan pascapanen TP di daerah

5.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan hanya membahas realisasi tanpa disertai analisa lapang, permasalahan dan upaya yang telah dan akan dilakukan

DAMPAK

c. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu

Setelah selesai kegiatan

Tidak dapat dilakukan evaluasi kegiatan secara menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan

KET

Lampiran 7. Realisasi Penyaluran Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014

NO

PROVINSI

PADI

KABUPATEN

1 ACEH 1 2 3 4 5

Aceh Tenggara Aceh Timur Bireuen Gayo Lues Pidie Jaya

1 2 3 4 5

Deli Serdang Serdang Bedagai Padang Lawas Utara Labuhan Batu Utara Batu Bara

1 2 3 4 5

Agam Padang Pariaman Pesisir Selatan Tanah Datar Solok Selatan

2 SUMUT

3 SUMBAR

4 JAMBI 1 2 3 4 5 6

Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung 7 Barat 8 Kab. Tj. Jabung Timur 9 Kab. Tebo 10 Kota Jambi 5 SUMSEL 1 2 3 4 5

Musi Rawas Muara Enim Ogan Komering Ilir Banyuasin OKU Timur

6 LAMPUNG

JAGUNG

Rencana

Realisasi

289

239

-

-

%

83

Realisasi

Rencana

Realisasi

66

58

88

61

45

74

2 1

2 1

100

3

3

100

1 1

1 1

1

1

1

8

2 2 2 2

2 2 2 2

6 2 2

6 2 2

2

2

9 1

9 1

2 2

2 2

100

100

100

%

CHB %

Rencana

Realisasi

148

148

100

Rencana

Realisasi

32

32

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

6

6

2 2 2

2 2 2

1

1

100

100

-

-

100

-

-

-

-

100

-

4

1

-

-

4

100

1

1

1

1

5 1 2 2

5 1 2 2

-

100

-

1

1

1

1

-

%

100

PTM

Rencana

Realisasi

33

29

-

-

2 1 1

100

-

%

88 -

Rencana

Realisasi

277

205

-

-

1 1

-

2 1 1

-

100

2

1

1

2 1 1

2 1 1

100

100

-

-

6

74

2

2

2

2

8 2 1 4 1

8 2 1 4 1

100

16

16

100

3

3

-

-

-

6

100

100

1

4 2

4 2

1

1

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

1

2

%

-

1

-

-

4

-

4

100

4 1 1

4 1 1

1 1

1 1

17

17

100

100

3

3

1 1 1

1 1 1

21 2

21 2

2 Kab. Lampung Selatan

3

3

2

2

1

1

1

1

1

3 Kab. Lampung Tengah

3

3

2

2

1

1

3

3

1

1 Kab. Lampung Barat

VD

1

1 1

%

CHK

Rencana

-

8

KEDELAI

4 -

4

100

100

-

-

-

5

5

1

1

1

1

1

1

-

100

-

-

-

13 3

13 3

3

3

100

NO

PROVINSI

PADI

KABUPATEN

4 5 6 7 8 9 10 11

Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Pesawaran Kab. Mesuji Kab. Pringsewu

7 JABAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bandung Cianjur Cirebon Indramayu Karawang Subang Sukabumi Tasikmalaya Bandung Barat

8 JATENG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Banjarnegara Banyumas Blora Boyolali Brebes Cilacap Demak Grobogan Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Magelang Pati Pekalongan Pemalang Purbalingga Purworejo Rembang Sragen Sukoharjo Tegal Temanggung Wonogiri Wonosobo

9 JATIM 1 2 3 4

Jember Bangkalan Banyuwangi Blitar

JAGUNG

Rencana

Realisasi

2 3 2 2

2 3 2 2

2

2

2

2

3

3

1

1

1 1

1 1

41 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

41 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 1 2 2

1 1 2 1 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

49 3 2 3 3

-

%

Rencana

Realisasi

2

100

100

-

-

KEDELAI Rencana

Realisasi

%

2

-

-

10

10

1

1

1

1

2

2

1 1

1 1

2

2

2

2

8 1

%

CHK

-

100

1

1

1

1

-

-

14

14

1 1

1 1

1 1 2 1 1 1

2 3 2 2

2 2

2 2

7 2 2

7 2 2

1

1

2 2

2 2

%

Rencana

-

Realisasi

1 1

100

1 1

-

-

-

-

-

Rencana

Realisasi

1 1 1

1 1 1

-

-

-

3

-

%

1 1

-

1

-

-

2 2 2

1 1 2

3

3

3

3

1

1

1 1 1

2

2

1

1

3

3

1

1

1

100

%

Rencana

Realisasi

2

2

3

3

2

2

16 3 5 2 3

16 3 5 2 3

3

3

37 2

37 2

3

3

2

2

3 3

3 3

3 3

3 3

2

2

3

3

2 2

2 2

4 2

4 2

3

3

%

-

2 2 2

1

16 1 2 2 1

Realisasi

2 3 2 2

PTM

20

1 1

100

Rencana

VD

20

1 1

2

-

-

CHB

4

4

1

1

100

100

100

2

-

-

3

3

22 1 1 2

22 1 1 2

100

-

-

-

8 1

8 1

1

1

100

51

5 3

-

-

NO

PROVINSI

PADI

KABUPATEN Rencana

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bojonegoro Kediri Jombang Lamongan Lumajang Madiun Magetan Ngawi Nganjuk Pacitan Pamekasan Pasuruan Ponorogo Probolinggo Sampang Sumenep Trenggalek Tuban Tulungagung Bondowoso Gresik

10 KALTENG 1 Kab. Kapuas 2 Kab. Katingan 3 Kab. Pulang Pisau 11

KALSEL Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai 2 Tengah 3 Kab. Tapin 1

12 SULUT 1 Minahasa Selatan 2 Tomohon 13 SULTENG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kab. Sigi Kota Palu

14 SULSEL 1 2 3 4

Bantaeng Barru Bone Bulukumba

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3

3 2

JAGUNG

Realisasi

%

Rencana

-

1 1 1 1 1

2

KEDELAI

Realisasi

%

Rencana

-

-

CHK

Realisasi

2

-

1 1

-

1

-

1

-

1 1

-

1 1

-

%

CHB

Rencana

Realisasi

1 1 2 2 2

1 1 2 2 2

1 2 1

1 2 1

2

2

2 2

3 1 1 1

3 1 1 1

100

6

6

100

2

2

2

2

2 1

2 1

1

1

19 3

19 3

2 2 2 2 3 2 3

2 2 2 2 3 2 3

19 2 2 3 3

19 2 2 3 3

1

1

1

1

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

1 1

1 1

100

100

8

8

100

1

1

1

1

1 1 1 2 1 3

1 1 1 2 1 3

100

3 1 -

Realisasi

%

Rencana

-

-

-

-

-

-

-

11 2

11 2

2 2 1 2

2 2 1 2

2

2

15

15

2

2

1

1

Realisasi

1 1 1

%

1 1

3

3

1

1

100

Rencana

Realisasi

%

3 2 3 3

1 1 1

2 2 2 3 2 1

2 2

-

100

Rencana

PTM

1

1 1 -

-

-

-

-

-

-

-

100

3 1

3 1

1

1

1

1

7

7

2

2

3 4 3 3

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

100

2 3 3

2 1

2 1

1

1

4

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

24 3 2 2 3 3 2 3 3 3

24 3 2 2 3 3 2 3 3 3

100

100

29 3 2 3 3

29 3 2 3 3

100

-

1 1

100

3 1

%

VD

100

100

NO

PROVINSI

PADI

KABUPATEN

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gowa Jeneponto Luwu Maros Pangkep Sinjai Soppeng Takalar Wajo Enrekang

15 SULTRA 1 2 3 4 5 6 7

Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kota Kendari

1 2 3 4 5 6

Badung Buleleng Gianyar Jembrana Klungkung Tabanan

16 BALI

17 NTB

JAGUNG

Rencana

Realisasi

3

3

3 3

3 3

%

KEDELAI

Rencana

Realisasi

1 1

1 1

%

Rencana

Realisasi

1

11 3 3

11 3 3

3

3

2 5 1 1 1 1

2 5 1 1 1 1

1

1

21 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 9

21 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 9

100

1

2 1

2 1

1

1

100

1

2 1

2 1

1

100

-

-

-

5 1 1 1

5 1 1 1

3 1

1 1

1 1

100

100

1

3 1

1 1

100

%

1

1

1

CHK

100

1 1

6 1 1

6 1 1

2

2

100

Rencana

CHB

Realisasi

3

1 2

1 2

1

2 2 2

2 2 2

9 2 2

9 2 2

2 2 1

2 2 1

7 2 1

7 2 1

2

2

2

2

12 2 2 2

12 2 2 2

2 2

2 2

2

2

10

10

Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kota Mataram

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo

2 2

2 2

2 2

2 2

2

2

2 2

2 2

9 Kab. Sumba Barat Daya

2

2

2

2

18 NTT

100

2

2

1 1

1 1

100

-

1

1

1 -

-

Rencana

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

%

100

100

100

100

VD

Realisasi

%

Rencana

PTM

Realisasi

1

1

1

1

1

1 1 2

1 1 2

1

1

4 2

4 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

3

-

3

1 1 1

1 1 1

1

1

1

100

1

100

100

-

-

%

100

100

100

-

Rencana

Realisasi

3 4

3 4

2 2 2 2

2 2 2 2

3

3

-

14 2 1 3 3 3 2 -

%

-

-

-

-

-

-

20 2 2

20 2 2

3 2 2 2 3

3 2 2 2 3

2

2

100

NO

PROVINSI

PADI

KABUPATEN

10 Kab. Manggarai Timur 19 MALUKU 1 Kab. Maluku Tengah 2 Kab. Pulau Buru 3 Kab. Seram Bag Barat 4 Kab. Seram Bag Timur 20 PAPUA 1 2 3 4 5 6 7

Mimika Kota Jayapura Sarmi Nabire Merauke Keerom Jayapura

21 MALUT

2 3 4

Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara

1 2 3 4

Lebak Pandeglang Serang Kota Serang

1

22 BANTEN

23 BABEL 1 Kab. Bangka 2 Kab. Bangka Selatan 3 Kab. Blitung Timur 24 GORONTALO 1 2 3 4 5

Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo utara

1 2 3 4 5

Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Sorong Selatan

25 PAPUA BARAT

26 SULBAR 1 2 3 4 5 6

Kab. Mamuju Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Polewali Mandar Kab. Mamuju Tengah

JAGUNG

Rencana

Realisasi

1

1

6 2

6 2

2

2

1

1

1 7 1 1 1

1 6 1 1

%

Rencana

KEDELAI

Realisasi

%

Rencana

CHK

Realisasi

%

Rencana

CHB

Realisasi

%

Rencana

VD

Realisasi

%

Rencana

PTM

Realisasi

%

Rencana

Realisasi

2 100

-

-

-

-

86

-

-

-

-

-

-

2

-

2

100

-

2

2

100

-

-

-

-

-

2 -

14

14

2

2

3 3 3 3

3 3 3 3

9

9

2

2

2 3 2

2 3 2

-

%

100

-

2 1 1

2 1 1

7

7

1

1

3 2 1 6 1 2 2 1

3 2 1 6 1 2 2 1

5 2 2 1 10 2 2 2 2 2 4 1 1 1

5 2 2 1 10 2 2 2 2 2 4 1 1 1

1 11 1 1 3 3 2 1

1 11 1 1 3 3 2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

100

-

-

-

-

2

2

2

2

100

-

-

1

1

1

1

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

5

5

100

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

1 3 2

1 3 2

1

1

100

100

100

100

1

1

1

1

-

100

-

2 1

2 1

1

1

100

4 1

4 1

1 1 1

1 1 1

100

4 1

4 1

1 1 1

1 1 1

100

12 3 2 3 3 1 12 3 3 3 3

5 1 1 1 1 1 12 3 3 3 3

100

42

100

Lampiran 8. Kontribusi Bantuan Alat Sarana Pascapanen Padi Terhadap Penyelamatan Susut Hasil Padi Tahun 2014

No

Jenis Sarana

1 2 3 4

Paddy Mower Reaper Power Thresher RMU/Penggilingan

5 6 7

Combine Harvester kapasitas kecil Combine Harvester kapasitas besar Vertical dryer 3,5-6 ton

Jumlah*)

Keterangan : *) data belum 100% Data produksi ARAM II 2014

42 65 516 27 650 148 32 29

Satuan

Area Cover total (ha)

unit unit unit unit

1,678.32 9,360.00 74,304.00 5,184.00

unit unit unit

17,760.00 11,520.00 2,349.00

Penyelamatan (Ton GKG/ alat/thn) 11.19 20.28 16.65 15.36 28.39 79.20 5.18

Penyelamatan Penyelamatan dari Total Per Total Sarana Rendemen Giling Penyelamatan (Ton (Ton GKG) (Ton GKG) GKG) 1,644.93 4,613.70 30,069.90 1,451.52

1,644.93 4,613.70 30,069.90 1,451.52

14,706.02 8,870.40 600.88

14,706.02 8,870.40 1,164.64 62,521.11 0.09

563.76 TOTAL kontribusi susut

Lampiran 9. Prediksi Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Terhadap Penyelamatan Susut Hasil Jagung Tahun 2014

Bantuan

Kapasitas

Luasan yang tercover per Ha

Operasional alat/ MT

ton/jam ton/hari

Asumsi Provitas 5,3 ton/ha

(hari/MT)

24

4.53

5

30,840

19,127,409

0.161

No Jenis

unit

3

Kapasitas/ MT Sasaran Produksi (Ton/Hari)

(Ton)

Penurunan susut (%)

1

Corn Sheller

257

2

PTM

158

4

0.75

25

15,800

19,127,409

0.083

3

Flat Bed Dryer

7

5

0.94

10

350

19,127,409

0.002

Total susut Keterangan : 1. Corn Sheller kapasitas 2 ton / jam 2. Dryer reguler kapasitas 5 ton / hari 3. Flat Bed Dryer model kapasitas 5 ton / hari 4. Dengan adanya bansos sarana pascapanen jagung tahun 2013 diharapkan mampu menyelamatkan produksi jagung sebesar 18.641 ton

0.246

Lampiran 10. Kontribusi Bantuan Alat Sarana Pascapanen Kedelai Terhadap Penyelamatan Susut Hasil Kedelai Tahun 2014

Jenis

Unit

ton/jam

ton/hari

( ton/MT)

(hari/MT)

( Ton )

Penyelamatan Hasil dari Penggunaan Sarana (%)

B

C

D

E=(D*8*0,8)

F=(C*E*G)

G

H

I

213

0.5

3.2

Sarana

No

A

1 Power Tresher

Kapasitas

20,448

Operasional Alat/MT

Realisasi Produksi 2014*)

30

921,336

0.05

Total Penyelamatan Hasil (%) J=(F*I)/H*100

0.111

Penyelamatan Produksi (ton) K=(F*I)

1,022 -

2 Dryer

5

1

150

30

921,336

0.02

0.000

3 -

3 Pedal Tresher

12

Total Susut Keterangan : *) Berdasarkan ARAM II 2014

0.25

1.6

576

30

921,336

0.03

0.002

17

0.113

1,043

Lampiran 11. Daftar Nominatif Pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2014 No

Nama NIP Tempat / Tgl Lahir

Pangkat Gol. Ruang

Pendidikan Jurusan, Tahun Ijazah

Jabatan Penugasan Pada Bidang

T / NT L/P

Ket

1

2

3

4

5

6

7

I. Golongan IV/c 1.1

Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev 19600508 198603 1 026 Mataram, 08 Mei 1960

Pembina Utama Muda 1. Sarjana Pertanian UNRAM Jur. Direktur Pascapanen IV/d Budidaya Th. 1984 1 - 4 - 2014 2. Pasca Sarjana (S2), UGM Jur. Ekonomi Pembangunan/Keuangan Daerah Th.2008

T L

II. Golongan IV/b 2.1

Ir. Tri Agustin Satriani, MM 19590827 198303 2 010 Jakarta, 27 - 8 - 1959

Pembina Tk. I IV/b 1 - 4 - 2001

1. IPB Jur. Ilmu Tanah Th. 1982 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Wijaya Putra Jur. SDM Th. 2001

Kasubdit Padi

T P

3.2

Ir. Bambang Jaya, M.Eng 19580504 198503 1 002 Bayur (Maninjau), 04 - 05 - 1958


1. Fak. Pertanian UNAND Jur Mekanisasi Pertanian Th. 1981 2. Pasca Sarjana (S2) AIT Jur Post Harvest Teknologi Th. 1991

Kasubdit Jagung dan Serealia Lain

T L

4.3

Ir. Setya Prakosa, MM 19610212 198603 1 001 Surakarta, 12 - 2 - 1961


1. Fak. Pert UNS Jur Agronomi TH 84 2. STIE IPWIJA Jur Pemasaran TH 04

Kasubdit Aneka Umbi

T L

5.4

Ir. Suhartini, M.Si 196001191986032001 Surabaya, 19 - 01 - 1960


1. Sarjana Pertanian IPB. Sosek Th. 83 2. S2. STIA YAPPANN Th.08 Jur Administrasi Publik

Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

III. Golongan IV/a Ir. Dian Handayani, M.Si 19650814.198903.2.001 Kotabumi, 14 - 08 - 1965

Pembina IV/a 1 - 10 - 2007

1. Fak. Pertanian UNILA Jur Budidaya Pertanian Th. 1988 2. Pasca Sarjana (S2), IPB Jur Teknologi Industri Pertanian Th. 2007

Kasi Sarana pada Subdit Padi

T P

7.2

Ir. Sri Hartati, M.Si 19640911 199403 2 001 Palembang, 11 - 09 - 1964

Pembina IV/a 1 - 10 - 2012

1. Fak. Pertanian Univ. UNSRI Jur. Sosek Th. 1990 2. Pasca Sarjana (S2) STIA YAPPANN Jur Ilmu Administrasi Th. 2012

Kasi Teknologi pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

T P

8.3

Ir. Dhanny Permadi, MM 19620219 199103 1 001 Jakarta, 19 - 02 - 1962

Pembina IV/a 1 - 4 - 2007

1. Sarjana Pertanian UNSIL Jur. Budidaya Pertanian Th. 1988 2. S2 STIE IPWIJA Jur Manajemen Th. 01

Kasi Sarana pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

6.1

IV. Golongan III/d 9.1

Ir. Ratna Pantjawati Hariningsih 19581115 198603 2 001 Surabaya, 15 - 11 - 1958

Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 1998

Sarjana Pertanian Univ. Brawijaya Jur. Agronomi Th. 1982

Kasi Sarana pada Subdit Aneka Umbi

T P

10.2

Ir. Dwi Elisya Apriana 19610424.198910.2.001 Medan, 24 - 04 - 1961


Fak. Pertanian USU Th. 1986

Kasi Teknologi pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

11.3

Djatmiko, S.Sos 19610115.198103 .1.001 Jakarta, 15 - 1 - 1961


STIA Menarasiswa Jur. Administrasi Negara Th. 2001

Kasubbag Tata Usaha

12.4

Erlina, SP 19691006 199803 2 006 Sipirok, 6 - 10 - 1969


Fak. Pertanian UNAND Jur. Ilmu Tanah Th. 1993

Staf Seksi Sarana Subdit Aneka Umbi

T P

13.5

Amirruddin, SP, MP 19721116.200212.1.001 Medan, 16 - 11 - 1972


1. Fak. Pert. USU Jur. Ilmu Tanah Th. 1995 2. Pasca Sarjana (S2) USU Jur. Ilmu Tanah Th. 2002

Kasi Teknologi pada Subdit Padi

T L

14.6

Suparni, SP 19610803 198303 2 002 Surakarta, 3 - 8 - 1961


1. SMA IPS Th. 1980 2. Sarjana Pertanian SATYAGAMA Jur. Sosek Th. 04

Staf Seksi Sarana pada Subdit Aneka Umbi

T P

15.7

Ricky Nelson, SH 19630514 199903 1 001 Jakarta, 14 Mei 1963


Fak. Hukum, UNKRIS Th. 1990

Staf Sub Bagian Tata Usaha

16.8

Lilis Suryani, SP. M.Si 197102232001122001 Cidaun, 23 Pebruari 1971


1. Fak. Pertanian (UNAS) Jur Agronomi Th. 1996 2. Pasca Sarjana (S2) STIA YAPPANN Jur Administrasi Publik Th. 2004

Kasi Teknologi pada Subdit Aneka Umbi

17.9

Nur Indriastuti, SE 19751010.200112.2.001 Klaten, 10 - 10 - 1975


Fak. Ekonomi Univ. Tunas Pembangunan Solo Th. 1999


NT L

NT L

T P

NT P

No

1


Pangkat Gol. Ruang



T / NT L/P

Ket

2

3

4

5

6

7

V. Golongan III/c 18.1

Tiurmauli Silalahi, SP, MM 19740227.200212.2.001 Pematangsiantar, 27 - 2 - 1974

Penata III/c 1 - 4 - 2011

1. Fak Pertanian Univ. Borobudur Jurusan Sosek Th. 1996 2. Pasca Sarjana (S2) Mercubuana Jur SDM Th. 2009

Kasi Sarana pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

T P

19.2

Jane Carolina Ch Haumahu, SP 19730117.200312.2.001 Allang, 17 - 01 - 1973


Fak. Pertanian UNPATI Jur Ilmu Tanah Th. 98

Staf Seksi Teknologi Subdit Jagung dan Serealia Lain

T P

20.3

Pandu Tri Kurniawan, SP 19680309 200003 1 001 Serang, 9 - 3 - 1968

Penata III/c 1 - 10 - 2012

Fak. Pertanian UNB Jur. Agronomi Th. 2003

Staf Seksi Teknologi Subdit Aneka Umbi

T L

21.4

Nurihyatun Sardjono, SP, MP 19811213.200604.2.001 Bogor, 13 - 12 - 1981


1. Fak. Pertanian IPB Jur. Budidaya Pertanian Th. 2005 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Brawijaya Jur. Teknologi Industri Pertanian Th. 2012

Staf Seksi Teknologi pd Subdit Aneka Umbi

T P

22.5

Fatriwati, SP 19730924 200604 2 016 Padang, 24 - 09 - 1973


Fak. Pertanian UNAND Th. 1998

Staf Seksi Teknologi Subdit Padi

T P

VI. Golongan III/b Suparmo 19590918.198803.1.001 Kebumen, 18 - 9 - 1959

Penata Muda Tk. I III/b 1 - 4 - 2008

STM Bangunan Th. 1979


NT L

24.2

Raden. Wahyono 19591019.199203.1.001 Jakarta, 19 - 10 - 1959


SMA Jur. Sosial Th. 1981


NT L

25.3

Aris Puji Sunarso, STP 19780202 200901 1 008 Pati, 2 - 2 - 1978


Fak. Pertanian IPB Jur Industri Pert. Th 01

Staf Seksi Teknologi pada Subdit Padi

T L

26.4

Deasy Fitriati, STP 19800807 200901 2 009 Pontianak, 7 - 8 - 1980


Fak. Pertanian UGM Jur Mekanisasi Pert Th. 03

Staf Seksi Sarana pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

T P

27.5

Restu Widianti 19710228.199303.2.001 Jakarta, 28 - 2 - 1971


SMA Th. 1990

Staf Seksi Teknologi Subdit Aneka Umbi

NT P

28.6

Ratna Dwi Astuti, SP 19760118 200912 2 001 Madiun, 18 Januari 1976


UNMUH Malang Jur, Budidaya Pertanian Th. 1999

Staf Seksi Teknologi Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

29.7

Kholifatul Arifa, S.TP 19770708 200912 2 002 Kediri, 8 Juli 1977


UGM Jurusan THP Th. 2001

Staf Seksi Sarana pada Subdit Padi

T P

30.8

Betty Mailina, SP 19790527 200912 2 003 Lampung, 27 Mei 1979


Univ. Lampung Jur Pertanian Th. 2002

Staf Seksi Sarana pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

31.9

Diyah Puji Astuti, SP 19800309 200912 2 002 Banjarnegara, 9 Maret 1980


UNSOED Jur. Agrobisnis Th. 2004

Staf Seksi Teknologi pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

32.10 Ririkumaladewi, SP 19811008 200912 2 004 Rappang, 8 - 10 - 1981


UNHAS Jur. Agronomi Th. 2005

Staf Seksi Teknologi pada Subdit Aneka Umbi

T P

33.11 Bubun Muhammad Hasbulloh, S.TP 19850922 200912 1 002 Kuningan, 22 September 1985


IPB Jur. Teknik Pertanian Th. 2009

Staf Seksi Sarana pada Subdit Aneka Umbi

T L

34.12 Dede Risanda, SP 19840713 200912 1 002 Tebingtinggi, 13 - 07 - 1984


Fak. Pertanian IPB Jur. HPT Th. 2008

Staf Seksi Sarana Subdit Jagung dan Serealia Lain

T L

35.13 Anita Retnawati, SP, M.Si 19790328.200701.2.002 Jakarta, 28 - 03 - 1979


1. SMA Jur. IPA Th. 1997 2. Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis Th. 1999 3. S2 Pasca Sarjana STIA Yappan Jur. Administrasi Publik th. 2013


T P

23.1

No


Pangkat Gol. Ruang



T / NT L/P

Ket

1

2

3

4

5

6

7

VII. Golongan III/a 36.1

Kirtana Aska Brata, SP 19830623 201101 1 007 Yogyakarta, 23 - 06 - 1983

Penata Muda III/a 1 - 1 - 2011

Fak. Pertanian UPN Veteran Jur. Sosial Ekonomi Pertanian Th. 2008


T L

37.2

Isandi, S.Kom 19831015 201101 1 008 Air Putih (Palembang), 15-10-1983


S-1 Sistem Informasi Univ. Gunadarma Th. 2010

Staf Seksi Sarana Subdit Padi

T L

38.3

Andiko Eko Parmono, SP 19850115 201101 1 016 Boyolali, 15 - 01 - 1985


S-1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM Jur, Sosek Th. 2008

Staf Seksi Teknologi Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T L

39.4

Sri Rosmayanti, SE 19861018 201101 2 015 Jakarta, 18 - 10 - 1986


S-1 Agribisnis IPB Th. 2010

Staf Seksi Sarana Subdit Jagung dan Serealia Lain

T P

40.5

Maya Puspita Sari, SE 19880509 201101 2 018 Jakarta, 9 - 05 - 1988


S-1 Agribisnis IPB Th. 2010

Staf Seksi Sarana Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

41.6

Ermi Herawati, S.Sos 19760517.200212.2.003 Brebes, 17 - 5 - 1976


1. SMA IPS Th. 1985 2. Sarjana Ilmu Administrasi Negara STIA YAPPANN jur Adm. Negara Thn. 2010


42.7

Angga Wijaya, SP 19810511.200003.1.002 Jakarta, 11 - 5 - 1981


1. SMA IPS Th. 1999 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis Thn. 2011

Staf Seksi Sarana pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

T L

43.8

Miftakhul Jannah, SP 19780711.200312.2.001 Boyolali, 11 - 07 - 1978


1. SMA IPA Th.1997 2. Sarjana Pertanian Univ. Respati Indonesia Jur. Agroteknologi Thn. 2010

Staf Seksi Sarana pada Subdit Padi

T P

44.9

Franciscus Xaverius Surwiyanto,SE 19710121 200812 1 001 Semarang, 21 - 01 - 1971


1. SMA IPA Th. 1990 Staf Sub Bagian Tata Usaha 2. S-1 Univ. Tama Jagakarsa Jur Manajemen Th. 2005

NT L

45.10 Evie Rahayu Tugiyanto 19641030.199703.2.001 Magetan, 30 - 10 - 1964


SMEA Jur. Tata Buku Th. 1984


NT P

46.11 Yuliadi 19640701.199703.1.001 Jakarta, 1 - 7 - 1964


SMA Jur. IPS Th. 1989

Staf Sub Bagian Tata Usaha SATPAM

NT L

47.12 Ridwan Husin, SE 19680810.200604.1.017 Palembang, 10 - 8 -1968


1. SMA Jur. IPS Th. 1988 2. Sarjana Ekonomi Univ. Pamulang Jur Manajemen Th. 2012


NT L

48.13 Agung Prabowo, SP 19780826.200212.1.002 Jakarta, 26 - 8 - 1978


1. SMEA Tata Buku Th. 19981 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis Thn. 2012


T L

49.14 Ariyati 19661003.199803.2.001 Salatiga, 3 - 10 - 1966


SMA Jur. Biologi Th. 1987

Staf Seksi Teknologi pada Subdit Padi

NT P

50.15 Rodearni Purba, A.Md, SP 19760110 200312 2 002 Marubun Lokkung, 10 - 01 - 1976


1. SMA Biologi Thn 1995 2. (D3 Akubank Swadaya Jurusan Pertanian Thn 1998 3. S1 Sarjana Pertanian Univ.Satyagama Jur. Agrobisnis Th. 2013

Staf Seksi Teknologi pd Subdit Jagung dan Serealia Lain

NT P

51.16 Lina, SP 19841030.200312.2.005 Jakarta, 30 - 10 - 1984


1. SMEA Tata Buku Th. 2002 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis Th. 2012


NT P

NT P

VIII. Golongan II/d 52.1

Ahmad Naseh 19600909.199903.1.001 Jakarta, 9 - 9 - 1960

Pengatur Tk I II/d 1 - 4 - 2011

SMEA Jur. Tata Buku Th. 1981


NT L

53.2

Sayuti 19630411.199903.1.001 Jakarta, 11 - 4 - 1963


MAN Th. 1986


NT L

No

1

Nama NIP Tempat / Tgl Lahir 2

Pangkat Gol. Ruang


3

4

Jabatan Penugasan Pada Bidang 5

T / NT L/P

Ket

6

7

54.3

Rohim 19720403 199903 1 001 Jakarta, 3 - 04 - 1972


STM Th, 1991


T L

55.4

Ade Kosasih 19721007.200003.1.001 Jakarta, 7 - 10 - 1972


SMEA Perdagangan Th. 1992


NT L

56.5

Opik Ahmad Ropik, A.Md 19791017 200912 1 001 Tasikmalaya, 17 Oktober 1979


(D3) IPB Jur, Budidaya Pertanian Th. 2001


57.6

Riskiria Putri, A.Md 19861003 200912 2 008 Muaradua Ogan Komering Ulu, 3 - 10 - 1986


D-III Manajemen Informasi UGM Th. 2008


T L

NT P

IX. Golongan II/c 58.1

Nitam Kasim, A.Md 19831010 201101 1 019 Marisa, 10 - 10 - 1983

Pengatur II/c 1 - 01- 2011

D-III Pertanian UNG Th. 2007

Staf Seksi Sarana Subdit Padi

T L

59.2

Yuni Alfika, A.Md 19881024 201101 2 008 Sungai Putih, 24 - 10 - 1988

Pengatur II/c 1 - 01 - 2011

D-III Agribisnis Pertanian UNAND Th. 2010

Staf Seksi Sarana Subdit Aneka Umbi

T P

60.3

Lukman 19721221 200212 1 001 Tanjung Karang, 21 - 12 - 1972

Pengatur II/c 1 - 4 - 2011

SMA IPS Th, 1993


NT L

X. Golongan II/b Rudy 19800721 200910 1 002 Jakarta, 21 - 07 - 1980

Pengatur Muda Tk. I II/b 1 - 10 - 2013

SMA IPS Th. 1999


NT L

Iip Miftahudin 19821231.200910.1.004 Subang, 31 Desember 1982

Pengatur Muda Tk. I II/b 1 - 10 - 2013

SMK Teknik Mesin Thn 2002

Staf Sub Bagian Tata Usaha (SATPAM)

NT L

61.1

62.2

63.1

64.2

XI. Golongan II/a Mahmud 19600420.198503.1.002 Jakarta, 20 - 4 - 1960

Pengatur Muda II/a 1 - 4 - 2001

SD Th. 1967

Staf Sub Bagian Tata Usaha SATPAM

NT L

Aman 19820406 200812 1 002 Depok, 6 - 4 - 1982

Pengatur Muda II/a 1 - 04 - 2012

SMA IPS Th. 2004


NT L

Lampiran 12. Nama-Nama Pejabat Eselon II, III & IV Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

NO

NAMA/ NIP

GOLONGAN

JABATAN

1 Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev 19600508 198603 1 026

IV/c

Direktur Pascapanen Tanaman Pangan

2 Ir. Tri Agustin Satriani, MM 19590827 198303 2 010

IV/b

Kasubdit Padi

3 Ir. Suhartini, M.Si 19600119 198603 2 001

IV/b

Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang

4 Ir. Bambang Jaya, M.Eng 19580504 198503 1 002

IV/b

Kasubdit Jagung dan Serealia Lain

5 Ir. Setya Prakosa, MM 19610212 198603 1 001

IV/b

Kasubdit Aneka Umbi

6 Ir. Dian Handayani, M.Si 19650814 198903 2 001

IV/a

Kasi Sarana pada Subdit Padi

7 Ir. Sri Hartati, M.Si 19640911 199403 2 001

IV/a

Kasi Teknologi pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

8 Ir. Dhanny Permadi, MM 19620219 199103 1 001

IV/a

Kasi Sarana pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

9 Djatmiko, S.Sos 19610115 198103 1 001

III/d

Kasubbag. Tata Usaha

10 Ir. Ratna Pantjawati Hariningsih 19591115 198603 2 001

III/d

Kasi Sarana pada Subdit Aneka Umbi

11 Ir. Dwi Elisya Apriana 19610424 198910 2 001

III/d

Kasi Teknologi pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

12 Lilis Suryani, SP.M.Si 19710223 200112 2 001

III/d

Kasi Teknologi pada Subdit Aneka Umbi

13 Amirruddin, SP.MP 19721116 200212 1 001

III/d

Kasi Teknologi pada Subdit Padi

14 Tiurmauli Silalahi, SP.MM 19740227 200212 2 001

III/c

Kasi Sarana pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014

Recommend Documents