PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2017 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

a

b

Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

i

ii



iii

iv



v

vi



vii

viii

Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengembangan Pengembangan Kawasan Kawasan TanamanTanaman Pangan Pangan

KATA PENGANTAR Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 adalah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program tersebut dicanangkan dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan upaya melakukan ekspor pangan. Kegiatan difokuskan pada komoditas padi, jagung dan kedelai. Dalam mewujudkan program tersebut memerlukan arah kebijakan, strategi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Arah kebijakan dan strategi tersebut dilakukan dengan pendekatan kawasan untuk memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program dan anggaran pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan ini disusun sebagai panduan Satuan Kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan, agar pelaksanaan pengembangan kawasan dapat berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai acuan teknis pengembangan kawasan pertanian, Satker Provinsi wajib menyusun Masterplan sebagai acuan teknis di tingkat daerah Provinsi, sedangkan Satker Kabupaten/Kota menyusun Action Plan sebagai acuan teknis di tingkat Kabupaten/Kota.

Jakarta, April 2017 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


ix

x


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................... . ix DAFTAR ISI ................................................................................. xi DAFTAR TABEL ............................................................................xiii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................... xv BAB I. PENDAHULUAN .......................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................. 1 1.2. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan ................................. 4 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis ................................................ 4 1.4. Sasaran ............................................................ 5 1.5. Indikator ........................................................... 5 1.6. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ......................... 6 1.7. Dasar Hukum .................................................... 6 1.8. Pengertian .......................................................... 10 BAB II.

PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN.. ...... 15 2.1. Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan .............................................. 15 2.2. Kriteria Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan .............................................. 16 2.3. Ciri-Ciri Kawasan Tanaman Pangan .................. 24 2.4. Syarat Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan ............................................... 25 2.5. Penetapan Kawasan Tanaman Pangan ................. 25 2.6. Strategi Pengembangan Kawasan ........................ 28

BAB III.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PROVINSI DAN KABUPATEN ...................................................... 33 3.1. Tugas Dan Tanggungjawab Provinsi .................... 33 3.2. Tugas Dan Tanggungjawab Kabupaten .............. 35

BAB IV.

PEMBINAAN, PENGAWALAN, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN ................................... 4.1. Pembinaan ........................................................ xi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 4.2. Pengawalan dan Pendampingan ........................ 4.3. Monitoring dan Evaluasi .................................... 4.4. Pelaporan ..........................................................

3.2. Tugas Dan Tanggungjawab Kabupaten .............. BAB IV.

PEMBINAAN, PENGAWALAN, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN ................................... 4.1. Pembinaan ........................................................ 4.2. Pengawalan dan Pendampingan ........................ 4.3. Monitoring dan Evaluasi .................................... 4.4. Pelaporan ..........................................................

39 39 39 40 41

BAB V.

PENUTUP………….....................................................

43

xii


DAFTAR TABEL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tipologi lahan kawasan tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat .......................................................... 15 Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Padi Sawah Irigasi (Oryza sativa) ............................................ 19 Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Padi Gogo (Oryza sativa) ......................................................... 20 Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Jagung (Zea mays) ..................................................... 21 Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Kedelai (Glycine max) ................................................. 22 Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Ubi Kayu (Manihot utilisima) ....................................... 23


xiii

xiv


DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5.

Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Komoditas Priotiras Tanaman Pangan ………………………. Sistematika atau Outline Masterplan ................................ Contoh Matrik Tahunan Action Plan …………………………. Matrik Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Action Plan Kawasan Pertanian ……………………………………………….. Sistematika atau Outline Action Plan Kawasan Pertanian.


47 55 58 58 59

xv

xvi


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan peningkatan pendapatan. Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut. Tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengelola satu program, yakni “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan”. Program ini difokuskan pada penguatan aspek ketersediaan pangan bersumber dari produksi dalam negeri, baik dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu). Program peningkatan produksi difokuskan pada tanaman Padi, Jagung dan Kedelai. Dalam rangka peningkatan produksi Padi, Jagung, Kedelai sebagai komoditas unggulan nasional, pembangunan pertanian tanaman pangan berskala ekonomi harus dilakukan melalui perencanaan wilayah secara komprehensif dan terpadu. Sesuai amanat Nawa Cita yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan holistiktematik, integrative dan spasial. Dalam konteks pembangunan pertanian, spasial dijabarkan sebagai pembangunan berbasis kawasan yang menjadi filosofi dasar pembangunan pertanian ke depan, untuk itu diperlukan kebijakan pengembangan kawasan pertanian yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 sebagai revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman


1

Pengembangan Kawasan Pertanian. Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian nomor 56 tahun 2016 tersebut, ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 tahun 2016 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 tahun 2016, Pemerintah Provinsi harus menyusun Masterplan Kawasan Pertanian yang ditetapkan melalui SK Gubernur, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Action Plan Kawasan Pertanian yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Dokumen Masterplan dan Action Plan tersebut menjadi prasyarat dalam pengusulan program dan kegiatan pembangunan pertanian melalui E-Proposal Kementerian Pertanian mulai Tahun Anggaran 2018. Pengembangan Kawasan Pertanian dimaksudkan untuk memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam perspektif sistem agribisnis maupun pembangunan yang berdimensi kewilayahan, sehingga dapat menjamin ketahanan pangan nasional, mengembangkan dan menyediakan bahan baku bioindustri, serta menyediakan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Kawasan Pertanian terdiri atas Kawasan Pertanian Nasional, Kawasan Pertanian Provinsi, dan Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa

2


sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai. Pendekatan kawasan ini juga harus mengedepankan prinsip dan kriteria pembangunan berkelanjutan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mendorong percepatan Pengembangan Kawasan Pertanian khususnya Kawasan Tanaman Pangan, perlu dilakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi. Dalam operasionalnya tentu akan dihadapkan pada permasalahan teknis dan manajemen. Permasalahan teknis seperti perubahan iklim, bencana alam, gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), perbedaan kapasitas sumber daya antar wilayah yang bersifat alamiah. Permasalahan teknis ini dapat diatasi dengan fasilitasi kebijakan teknis. Sedangkan permasalahan manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Permasalahan manajemen dapat diatasi dengan menyelaraskan arah kebijakan nasional dan daerah dengan aspirasi perencanaan masyarakat serta menggalang dukungan komitmen antar instansi lintas sektor, wilayah dan jenjang pemerintahan. Untuk menyelaraskan arah kebijakan perlu disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2017. Petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan berbasis komoditas tanaman pangan dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Action Plan yang selaras dengan kebijakan nasional, peraturan perundangan yang berlaku, potensi daerah, kearifan lokal dan mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan tanaman pangan di wilayah masing-masing.


3

1.2.

Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan

Maksud Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan sebagai upaya memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam perspektif sistem agribisnis maupun pembangunan yang berdimensi kewilayahan sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan untuk melanjutkan keberhasilan dan meningkatkan kinerja pembangunan tanaman pangan yang telah dilaksanakan sebelumnya di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian melalui pengutuhan sistem dan usaha agribisnis di dalam maupun antar kawasan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan baik secara nasional maupun daerah.

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2017

Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2017, sebagai berikut : 1. Memberikan penjelasan secara umum tentang kebijakan pengembangan kawasan berbasis komoditas tanaman pangan yang terpadu; 2. Mengarahkan perencanaan kawasan tanaman pangan selaras dengan kebijakan nasional dalam menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan; dan

4


3.

Memudahkan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2017, untuk : 1.

Mendukung kebijakan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan berbasis komoditas tanaman pangan yang terpadu dari aspek hulu, hilir dan aspek penunjangnya; dan

2.

Mengarahkan perencanaan kawasan tanaman pangan selaras dengan kebijakan nasional dalam menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan.

1.4. Sasaran Sasaran penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2017, sebagai berikut : 1. Tersedianya acuan bagi para perencana dan pengambil keputusan di provinsi, kabupaten dan pemangku kepentingan dalam menyusun masterplan dan action plan/rencana aksi pengembangan kawasan berbasis komoditas tanaman pangan; 2. Menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan lain tentang masterplan dan action plan/rencana aksi pengembangan kawasan berbasis komoditas tanaman pangan sehingga dapat terlaksana koordinasi dengan baik.

1.5.

Indikator

Indikator Output kinerja Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dari aspek teknis dan manajemen, sebagai berikut :


5

1. Tersusunnya Masterplan dan Action Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan/Pertanian; 2. Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan yang dikembangkan di Kawasan Tanaman Pangan; 3. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

1.6.

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi : 1. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan yang terdiri dari Prinsip, Kriteria, Ciri, Syarat, Penetapan dan Strategi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan; 2. Tugas Dan Tanggungjawab Provinsi Dan Kabupaten; dan 3. Pembinaan, Pelaporan.

1.7.

Pengawalan,

Monitoring,

Evaluasi

Dan

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2017, adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6


Nomor 126, Tambahan Indonesia Nomor 4438);

Lembaran

Negara

Republik

4.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

8.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5214);

9.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);


7

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya diubah menjadi UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

8


Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 18. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019; 19. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 20. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 21. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; 22. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja tahun 2014-2019; 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/ 9/2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 /Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan.


9

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/ 3/2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361); 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1243); 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian; 30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1832); 31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

1.8.

Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2017 ada beberapa istilah yang diberi batasan : 1.

Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi

10


sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang. 2.

Sentra Pertanian adalah bagian dari kawasan pertanian yang memiliki ciri tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk komoditas unggulan pertanian tertentu yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi dalam suatu kesatuan fungsional fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta sumber daya manusianya.

3.

Kawasan Pertanian Nasional adalah kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan lokasinya dapat bersifat lintas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

4.

Kawasan pertanian Provinsi adalah kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Gubernur dan lokasinya dapat bersifat lintas Kabupaten/Kota untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas Provinsi dan atau mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

5.

Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota adalah kawasan pertanian di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas Kabupaten/Kota dan atau komoditas pertanian prioritas Provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas Provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

6.

Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk


11

mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan 7.

Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap, dan berkelanjutan sesuai potensi dari aspek daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.

8.

Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.

9.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:1.000.000.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi adalah tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan panjabaran dari RTRW Nasional, mencakup: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi. Masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:250.000. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Masa berlaku 20 tahun dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000. 12. Tim Pengarah Pusat adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara nasional.

12


13. Tim Teknis Pusat adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian secara nasional dengan dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional. 14. Tim Pembina Provinsi adalah tim yang mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan pertanian secara regional Provinsi sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat Provinsi. 15. Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan pertanian di daerah Kabupaten/Kota sesuai dinamika program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan. 16. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten/Kota sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.


13

14


BAB II PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN

2.1.

Prinsip Pangan

Dasar

Pengembangan

Prinsip dasar Pengembangan sebagai berkut :

Kawasan

Kawasan Tanaman

Tanaman Pangan,

1. Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan dalam pengembangan komoditas tanaman pangan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk penggunaan tanaman tertentu baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Tipologi lahan Kawasan Tanaman Pangan berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat adalah sebagi berikut: Tabel 1: Tipologi Lahan Kawasan Tanaman Pangan Berdasarkan Kesesuaian Lahan Dan Persyaratan Agroklimat

NO KAWASAN TANAMAN PANGAN KESESUAIAN LAHAN 1 Tanaman Pangan secara umum Dataran rendah dan dataran Pangan tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng<8%), kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, memiliki dan atau tidak memiliki prasarana irigasi untuk pengembangan.

PERSYARATAN AGROKLIMAT Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat

Keterangan: S1 = lahan sangat sesuai, S2 = lahan cukup sesuai, S3 = sesuai marjinal


15

2. Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan Lokasi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan yang telah ditentukan, selanjutnya akan ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Dengan demikian mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pembiayaan kawasan peruntukan pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. 3. Mendukung ketahanan pangan nasional Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan ditetapkannya Kawasan Tanaman Pangan, maka pengembangan pembangunan pertanian akan berorientasi dan fokus pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas yang optimal. 4. Tingkat Ketersediaan Air Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penentu yang mendasar untuk keberhasilan dan keberlanjutan kawasan tanaman pangan. Ketersediaan air tersebut terutama untuk menunjang sub sistem usahatani primer (on-farm agribusiness) dalam peningkatan produksi budidaya tanaman pangan. Dalam budidaya tanaman pangan, kendala yang sering dihadapi adalah ketersediaan air, hal ini terkait dengan adanya dampak perubahan iklim yang semakin ekstrim. Apabila tidak ada ketersediaan air dapat menyebabkan gagal panen/puso. Guna mewujudkan pertanian berkelanjutan maka sumber daya air perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

2.2.

Kriteria Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Tanaman Pangan merupakan kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan

16


infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan Tanaman Pangan dapat berupa kawasan eksisting atau calon lokasi baru yang lokasinya dapat berupa satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung dengan aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan secara memadai. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diamanatkan tentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kriteria khusus Kawasan Tanaman Pangan ditentukan oleh total luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan. Di samping aspek luas agregat, kriteria khusus Kawasan Tanaman Pangan juga mencakup berbagai aspek teknis lainnya yang bersifat spesifik komoditas. Kriteria khusus untuk komoditas padi, jagung, kedelai dan ubikayu, yaitu: 1. Memperhatikan Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu Nasional Skala 1:250.000 dan atau Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu Kabupaten Skala 1:50.000; 2. Memperhatikan luasan untuk mencapai skala ekonomi di 1 kawasan kabupaten/kota, yaitu: untuk padi, jagung dan ubikayu minimal 5.000 ha, lokasi yang diprioritaskan adalah kecamatan yang berdekatan yaitu maksimal 3 kecamatan. Sedangkan untuk kedelai minimal 2.000 ha, lokasi yang diprioritaskan adalah kecamatan yang berdekatan maksimal 2 Kecamatan. 3. Memperhatikan luasan gabungan lintas kabupaten/kota untuk mencapai skala ekonomi, yaitu:


17

a. Untuk kawasan padi, jagung dan ubikayu dapat berbentuk gabungan 2 kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 5.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 2.500 ha; b. Untuk kawasan padi, jagung dan ubikayu dapat berbentuk gabungan 3 kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 6.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 2.000 ha; c. Untuk kawasan kedelai dapat berbentuk gabungan 2 kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 2.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 1.000 ha. Untuk kawasan gabungan kabupaten, kawasan padi, jagung dan ubi kayu memprioritaskan kecamatan maksimal 3 kecamatan terdekat, sedangkan kawasan kedelai maksimal 2 Kecamatan. 4. Dalam Kawasan Tanaman Pangan, sistem budidaya menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2006 tentang Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices); 5. Memperhatikan apakah wilayah tersebut merupakan sentra produksi tanaman pangan atau tidak, serta kondisi Infrastruktur juga harus diperhatikan baik prapanen maupun pascapanen harus memadai; 6. Memperhatikan kesesuaian lahan spesifik lokasi sesuai dengan komoditas. Penggunaan lahan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan lahan. Adapun kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu masingmasing komoditas diuraikan sebagai berikut: a. Padi Wilayah yang akan dijadikan kawasan padi harus sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan perencana dalam

18


mengalokasikan program dan anggaran pada lokasi yang tepat sehingga pelaksanaan budidaya dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah tabel Kesesuaian lahan yang telah diusahakan untuk komoditas tanaman pangan Padi sawah irigasi (Oryza sativa). Tabel 2. Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Padi Sawah Irigasi (Oryza sativa) Persyaratan penggunaan / Karakteristik Lahan

Kelas Kesesuaian Lahan *)

Temperatur (tc) Temperatur rata - rata ( *C)

S1

S2

S3

N

24 - 29

22 - 24 29 - 32

18 - 22 32 - 35

< 18 > 35

Ketersediaan air (wa) Kelembaban (%)

33 - 90

Irigasi

irigasi 30 - 33

irigasi < 30 > 90

-

terhambat, baik

sangat terhambat, agak cepat

cepat

sedang

agak kasar

kasar

3 - 15 40 - 50

15 - 35 25 - 40

> 35 < 25

< 40 Saprik

40 - 100 saprik, hemik

100 - 140 hemik

> 140 fibrik

> 16 > 50 5,5 - 7,0

5 - 16 35 - 50 4,5 - 5,5 7,0 - 8,0 0,8 - 1,2

< 5 < 35 < 4,5 > 8,0 < 0,8

-

Media Perakaran (rc) Kriteria drainase

Kelas Tekstur Bahan Kasar (%) Kedalaman tanah (cm) Gambut : Ketebalan (cm) Kematangan Retensi hara (nr) KTK tanah (cmol/kg) Kejenuhan basa (%) pH H2O C - organik (%) Hara tersedia (nr0 N total (%)

P2O5 (mg/100g)

K2O (mg/100g) Toksisitas (xc) Salinitas (dS/m) Sodisitas (xn) Alkalinitas/ESP (%) Bahaya sulfidik (xs) Kedalaman sulfidik (cm) Bahaya longsor (eh)

agak terhambat, sedang halus, agak halus < 3 > 50

> 1,2

-

sedang

rendah

tinggi

sedang

sangat rendah rendah sangat rendah

sedang

rendah

sangat rendah

-

< 2

2-4

4-6

> 6

< 20

20 - 30

30 - 40

> 40

> 100

75 - 100

40 - 75

< 40

3 - 8 (diteras) ringan

8 - 30 (diteras) sedang

> 30 berat

25 - 50 < 7

50 - 75 7 - 14

> 75 > 14

5 - 15 5 - 15

15 - 40 15 - 25

> 40 > 25

Lereng (%) < 3 sangat ringan Bahaya longsor Bahaya banjir/genangan pada masa tanam (fh) - Tinggi (cm) 25 - Lama (hari) tanpa Penyiapan Lahan (Ip) Bantuan di permukaan (%) < 5 Singkapan batuan (%) < 5

-

-

Keterangan : SI : sangat sesuai, S2 : cukup sesuai, S3 : sesuai marginal, N : tidak sesuai, (-) : tidak diperhitungkan.


19

Tabel 3. Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Padi Gogo (Oryza sativa) Persyaratan penggunaan / Karakteristik Lahan Temperatur (tc) Temperatur rata - rata (*C) Ketersediaan air (wa) Zone agroklimat (Oldeman) Kelembaban (%) Media perakaran (rc) Kriteria Drainase

Kelas Tekstur Bahan kasar (%) Kedalaman tahah (cm) Gambut : Ketebalan Kematangan Retensi hara (nr) KTK tanah (cmol/kg) Kejenuhan basa (%) pH H2O C - organik (%) Hara tersedia (nr0 N total (%)

P2O5 (mg/100g)

K2O (mg/100g) Toksisitas (xc) Salinitas (dS/m) Sodisitas (xn) Alkalinitas/ESP (%) Bahaya sulfidik (xs) Kedalaman sulfidik (cm) Bahaya longsor (eh) Lereng (%) Bahaya longsor

S1

Kelas Kesesuaian Lahan *) S2 S3

N

24 - 29

22 - 24 29 - 32

18 - 22 32 - 35

< 18 > 35

C2, C3, D2, D3

A2, B2, B3

E4

33 - 90

30 - 33

A1, B1, C1, D1, E1, D4, E2, E3 < 30 > 90

baik, sedang

terhambat, sangat terhambat agak kasar

cepat

halus, agak halus, sedang < 15 > 50

agak cepat, agak terhambat halus, agak halus, sedang 15 - 35 40 - 50

35 - 55 25 - 40

> 55 < 25

-

-

-

-

> 16 > 35 5,5 - 7,5

<5 < 20 <5,0 > 7,9 < 0,8

-

> 1,2

5 - 16 20 - 35 5,0 - 5,5 7,5 - 7,9 0,8 - 1,2

sedang

rendah

tinggi

sedang


sedang

rendah

sangat rendah

-

kasar

<2

2-4

4-6

>6

< 20

20 - 30

30 - 40

> 40

-

-

-

-

<3

3-8 sangat ringan

8 - 15 ringan sedang

> 15 berat sangat berat

-

-

-

5 - 15 5 - 15

15 - 40 15 - 25

> 40 > 25

Bahaya banjir/genangan pada masa tanam (fh) - Tinggi (cm) - Lama (hari) Penyiapan Lahan (Ip) Bantuan di permukaan (%) <5 Singkapan batuan (%) <5


20


b. Jagung Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan jagung harus memiliki kriteria kesesuaian lahan untuk menghindari tanam liar yang dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor dan lain sebagainya. Kriteria kesesuaian lahan yang telah diusahakan untuk komoditas jagung dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Jagung (Zea mays). Persyaratan penggunaan / Karakteristik Lahan Temperatur (tc) Temperatur rata - rata (*C) Ketersediaan air (wa) Curah hujan tahunan (mm) Kelembaban (%)

S1

Kriteria Drainase Media perakaran (rc) Kelas Tekstur Bahan kasar (%) Kedalaman tahah (cm) Gambut : Ketebalan Kematangan Retensi hara (nr) KTK tanah (cmol/kg) Kejenuhan basa (%) pH H2O C - organik (%) Hara tersedia (na) N total (%)

P2O5 (mg/100g) K2O (mg/100g) Toksisitas (xc) Salinitas (dS/m) Sodisitas (xn) Alkalinitas/ESP (%) Bahaya sulfidik (xs) Kedalaman sulfidik (cm) Bahaya erosi (eh) Lereng (%)

N

20 - 26

26 - 30

16 - 20 30 - 32

< 16 > 32

900 - 1.200

1.200 - 1.600 500 - 900 36 - 42

> 1.600 300 - 500 30 - 36

< 300 < 30

baik, sedang

agak cepat, agak terhambat

terhambat

sangat terhambat, cepat


halus, agak halus, sedang 15 - 35 40 - 60

agak kasar

kasar

35 - 55 25 - 40

> 55 < 25

-

< 40 saprik

40 - 100 saprik, hemik

> 100 -

> 16 > 50 5,8 - 7,8 > 1,2

5 - 16 35 - 50 5,5 - 5,8 7,8 - 8,2 0,8 - 1,2

<5 < 35 < 5,5 > 8,2 <0,8

-

sedang

rendah

tinggi

sedang


sedang

rendah

sangat rendah

-

<4

4-6

4-8

>8

> 42

Ketersediaan oksigen (%)


-

-

< 15

15 - 20

20 - 25

> 25

> 100

75 - 100

40 - 75

< 40

3-8 sangat ringan

8 - 15 rungan sedang


-

25 <7

> 25 >7

5 -15 5 - 15

15 - 40 15 - 25

> 40 > 25

<3

Bahaya erosi Bahaya banjir/genangan pada masa tanam (fh) - Tinggi (cm) - Lama (hari) Penyiapan Lahan (Ip) Bantuan di permukaan (%) <5 Singkapan batuan (%) <5



21

c.

Kedelai Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Kedelai (Glycine max) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 5. Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Kedelai (Glycine max). Persyaratan penggunaan / Karakteristik Lahan Temperatur (tc) Temperatur rata - rata (*C) Ketersediaan air (wa) Curah hujan pada masa pertumbuhan (mm) Kelembaban (%) Ketersediaan oksigen (oa) Kriteria Drainase Media perakaran (rc) Kelas Tekstur Bahan kasar (%) Kedalaman tahah (cm) Gambut : Ketebalan Kematangan Retensi hara (nr) KTK tanah (cmol/kg) Kejenuhan basa (%) pH H2O C - organik (%) Hara tersedia (na) N total (%) P2O5 (mg/100g)

K2O (mg/100g) Toksisitas (xc) Salinitas (dS/m) Sodisitas (xn) Alkalinitas/ESP (%) Bahaya sulfidik (xs) Kedalaman sulfidik (cm) Bahaya erosi (eh) Lereng (%)

S1 23 - 25

350 - 1.100 24 - 80

20 - 23 25 - 28

18 - 20 28 - 32

250 - 350 180 - 250 1.100 - 1.600 1.600 - 1.900 20 -24 < 20 80 - 85 > 85

N < 18 > 32

<180 > 1.900 -

baik, sedang


terhambat



halus, agak halus, sedang 15 - 35 30 - 50

agak kasar

kasar

35 - 55 20 - 30

>55 < 20

-

-

< 60 saprik, hemik

> 60 fabrik

> 16 > 35 5,5 - 7,5 > 1,2

5 - 16 20 - 35 5,0 - 5,5 0,8 - 1,2

< 5 < 20 <5,0 < 0,8

-

sedang

rendah

tinggi

sedang


sedang

rendah

-

sangat rendah

<4

4 - 6

6 - 8

>8

< 15

15 - 20

20 - 25

>25

> 100

75 - 100

40 - 75

< 40

<3

3 - 8


> 15 berat sangat berat'

25 <7

>25 >_7

15 - 40 15 - 25

> 40 > 25

sangat ringan

Bahaya erosi Bahaya banjir/genangan pada masa tanam (fh) - Tinggi (cm) - Lama (hari) Penyiapan Lahan (Ip) Bantuan di permukaan (%) Singkapan batuan (%)


< 5 <5

5 - 15 5 - 15


22


d. Ubi Kayu Budidaya Ubi Kayu dalam kawasan harus memperhatikan kriteria kesesuaian lahan sesuai tabel berikut. Tabel 6. Kriteria Kesesuaian Lahan yang telah diusahakan untuk Komoditas Tanaman Pangan Ubi Kayu (Manihot utilisima) Persyaratan penggunaan / Karakteristik Lahan Temperatur (tc) Temperatur rata - rata (*C)

S1


N

22 - 28

28 - 30

18 - 20

<18

1.000 - 2.000

600 - 1.000 2000 - 3000 5 - 6

500 - 600 3000 - 4000 6 -7

< 500 >4000 >7

baik, sedang


terhambat


agak halus, sedang <15 >100

halus, agak kasar 15 - 35 75 - 100

sangat halus

kasar

35 - 55 50 - 75

>55 <50

tanpa

tanpa

< 60 saprik, hemik

> 60 fabrik

> 16 20 5,2 - 7,0

5 - 16 < 20 4,8 - 5,2 7,0 - 7,6 0,8 - 1,2

< 5 < 20 <4,8 >7,6 < 0,8

-

sedang

rendah

sedang

rendah

K2O (mg/100g)

sedang

rendah

sangat rendah sangat rendah sangat rendah

-

P2O5 (mg/100g)

<2

2 - 3

3 - 4

> 4

-

-

-

-

> 100

74 - 100

40 - 75

< 40

< 3

3 - 8 sangat ringan



-

25 < 7

25 - 50 7 - 14

> 50 > 14

< 5 < 5

5 - 15 5 - 15

15 - 40 15 - 25

> 40 > 25

Ketersediaan air (wa) Curah hujan tahunan (mm) Lama bulan kering (bulan) Ketersediaan oksigen (oa) Kriteria Drainase Media perakaran (rc) Kelas Tekstur Bahan kasar (%) Kedalaman tanah (cm) Gambut : Ketebalan Kematangan Retensi hara (nr) KTK tanah (cmol/kg) Kejenuhan basa (%) pH H2O C - organik (%) Hara tersedia (na) N total (%)

3,5 - 5

> 1,2

Toksisitas (xc) Salinitas (dS/m) Sodisitas (xn) Alkalinitas/ESP (%) Bahaya sulfidik (xs) Kedalaman sulfidik (cm) Bahaya erosi (eh) Lereng (%) Bahaya erosi Bahaya banjir/genangan pada masa - Tinggi (cm) - Lama (hari) Penyiapan Lahan (Ip) Bantuan di permukaan (%) Singkapan batuan (%)

-



23

2.2.1. Manfaat penetapan kriteria kawasan tanaman pangan Manfaat penetapan kriteria kawasan tanaman pangan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan dan pendayagunaan investasi. Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan. Meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan; Memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan tanaman pangan; Mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata.

2. 3.

4.

5.

6.

2.3.

Ciri-ciri Kawasan Tanaman Pangan

Ciri-ciri kawasan tanaman pangan sebagai berikut : 1. Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering. 2. Pengembangan komoditas tanaman pangan pada lahan gambut mengacu pada kelas kesesuaian lahan gambut yang telah berlaku.

24


3. Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan. 4. Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan

2.4. Syarat Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan 1. Lahan yang dipilih mempunyai kelas kesesuaian lahan S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) atau S3 (sesuai marjinal). Diutamakan yang tergolong S1 atau S2. 2. Lahan pengembangan bukan merupakan lahan pertanian yang telah diusahakan, dan diutamakan pada lahan yang memiliki potensi, lahan terlantar atau lahan tidur 3. Letak kawasan pengembangan tidak jauh dari tempat tinggal petani dan potensi untuk pengembangan infrastruktur cukup mudah. 4. Pengembangan lahan tanaman pangan pada lahan basah mengikuti rencana pembangunan irigasi sebagai sumber air, sedangkan pengembangan lahan tanaman pangan di lahan kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencana pengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya.

2.5. Penetapan Kawasan Tanaman Pangan Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi


25

dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan tanaman pangan didasarkan pada hasil analisis potensi wilayah, prospek pengembangan komoditas, permasalahan dan kinerja pembangunan tanaman pangan di daerah serta dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional. Kawasan Pertanian terdiri dari sebagai berikut: 1. Kawasan Nasional yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian; b. Memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi nasional; c. Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dapat bersifat lintas provinsi/kabupaten/kota; d. Didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN dialokasikan sebagai stimulan untuk mengakselerasi pengutuhan seluruh sub sistem agribisnis di Kawasan Pertanian. 2. Kawasan Provinsi yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mengembangkan komoditas tanaman pangan provinsi dan atau komoditas tanaman pangan prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian; b. Memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi provinsi; c. Lokasi Kawasan Tanaman Pangan Provinsi dapat bersifat lintas kabupaten/kota; d. Didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan

26


pendanaan dari APBN terutama dialokasikan untuk penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang pertanian. 3. Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten/Kota yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. Mengembangkan komoditas tanaman pangan kabupaten/kota dan atau komoditas tanaman pangan prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian; b. Memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi kabupaten/kota; c. Didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN terutama dialokasikan untuk penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang tanaman pangan. Lokasi pengembangan kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan eksisting atau calon lokasi baru yang lokasinya dapat berupa satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung dengan aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan secara memadai. Komoditas prioritas pada Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan yaitu Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu. Lokasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pengembangan padi sebanyak 31 Provinsi dan 284 Kabupaten. Lokasi pengembangan kawasan Jagung sebanyak 30 Provinsi dan 166 Kabupaten. Lokasi Pengembangan kawasan Kedelai sebanyak 21 Provinsi dan 107 Kabupaten. Sedangkan lokasi pengembangan Ubi Kayu sebanyak 18 Provins 70 Kabupaten. Adapun Lokasi masing-masing komoditas terlampir (lampiran 1).


27

2.6. Strategi Pengembangan Kawasan Beberapa strategi yang perlu dijalankan dalam pengembangan kawasan tanaman pangan kedepan yaitu : 1. Strategi penguatan perencanaan pengembangan kawasan Aspek penguatan perencanaan membutuhkan instrumen perencanaan yang mencakup : a. Peta Spasial Tematik Pertanian Penyusunan kriteria teknis kawasan pertanian harus merujuk pada peta-peta spasial tematik pertanian yang tersedia atau telah diterbitkan oleh Kementerian Pertanian sebagai instrumen perencanaan yang berbasis spasial. b. Masterplan Kawasan Pertanian Rencana strategis satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian di daerah provinsi membutuhkan penjabaran ke dalam Masterplan sebagai dokumen perencanaan strategis regional yang lebih terarah dan terukur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran utuh kondisi eksistig dan rencana pengembangan komoditas sekurang-kurangnya selama 5 (tahun) ke depan. c. Action Plan Kawasan Pertanian Masterplan yang telah disusun dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam Action Plan sebagai dokumen perencanaan operasional yang lebih rinci serta fokus pada lokasi kegiatan dan pelaku. 2. Strategi penguatan kerjasama dan kemitraan Penguatan kerjasama dapat dilakukan baik dengan kelompok yang lain maupun pihak – pihak lain misalnya : lembaga pemerintah, Bank, Perusahaan, LSM dan lain sebagainya baik nasional maupun internasional. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat bermacam-macam misalnya : penyediaan saprodi, kerjasama pemasaran hasil, penyediaan modal, penyediaan teknologi, transfer ilmu dan teknologi, dan masih banyak lagi bentuk – bentuk kerjasama lainnya yang bisa dilakukan.

28


Penguatan kemitraan bermaksud untuk membangun kerjasama dengan perusahaan, pemerintah dan organisasi yang mampu membawa sumber daya baru dan kredibilitas untuk pengembangan kawasan pertanian. 3. Strategi penguatan sarana dan prasarana Penguatan sarana dan prasarana pertanian harus ditingkatkan lagi untuk menunjang kebutuhan petani sebagai ujung tombak swasembada pangan. Dalam hal ini pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana pertanian yang bersumber dari anggaran APBN. Untuk selanjutnya diharapkan adanya kontribusi dari pemerintah daerah dengan bersumber APBD untuk menunjang sarana dan prasarana pertanian. 4. Strategi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Penguatan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja. Penguatan SDM tidak hanya dilakukan kepada aparatur pemerintah tetapi juga terhadap petani/masyarakat. Strategi penguatan SDM dapat dilakukan dengan cara : a. meningkatkan pendidikan b. melalui pelatihan budidaya dan agribisnis serta pelatihan lainnya c. pembinaan d. rekruitmen yang bertujuan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan. 5. Strategi penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan dilakukan tidak hanya sekedar mengkatifkan atau mengadakan kelembagaan tetapi perlu disempurnakan struktur kelembagaan, mekanisme kerjanya, semangatnya dan komitmennya. Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal harus memberikan


29

peran berarti di perdesaan. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan: a. Peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) harus terkoordinasi dengan baik. b. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan dimanfaatkan secara baik. c. Meningkatkan koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan. d. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian dioptimumkan. e. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan dimanfaatkan secara optimal. 6. Strategi penguatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergi Upaya Kementerian Pertanian dalam rangka pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi diantaranya sebagai berikut: a. Menyusun peta jalan pengembangan bahan baku bioindustri dan bioenergi; b. Penguatan pasokan hasil produksi komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi melalui pola kawasan produksi; c. Mengembangkan industri pengolahan sederhana berbasis di pedesaan; d. Mendorong industri menerapkan zero waste management; e. Mendorong berkembangnya pengolahan lanjutan di dalam negeri dari komoditas pertanian dengan mengacu pohon industri yang ada dan berkembang. f. Mendorong investasi PMA dan PMDN bidang pengolahan hasil pertanian terutama berteknologi menengah dan tinggi. 7. Strategi pengembangan industri hilir Srategi pengembangan industri hilir tanaman pangan diantaranya sebagai berikut : a. memperkuat pengembangan hulu - hilir industri tanaman pangan, yaitu dengan cara menggalakkan kembali sistem

30


kemitraan antara perusahaan dan petani, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan dalam jangka pendek, dan mendorong pengembangan industri hilir tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk - produk akhir yang bernilai tambah tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Aspek penguatan perencanaan pengembangan Tanaman Pangan dapat dibagi ke dalam tahap-tahap: 1. 2.

3.

4. 5.

Kawasan

Penentuan Kriteria Teknis Kawasan; Penyusunan Masterplan (disusun di tingkat provinsi mencakup kabupaten/kota yang potensial untuk dikembangkan sebagai Kawasan Pertanian); Penyusunan Action Plan (disusun di tingkat kabupaten/kota yang potensial untuk dikembangkan sebagai Kawasan Tanaman Pangan); Sinkronisasi Rencana Pengembangan Kawasan Lingkup Provinsi Sinkronisasi Rencana Pengembangan Kawasan Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian.


31

32


BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PROVINSI DAN KABUPATEN 3.1.

Tugas dan Tanggungjawab Provinsi

Dalam penguatan perencanaan pengembangan kawasan pertanian, Provinsi menyusun Masterplan yang merupakan dokumen rancangan pengembangan kawasan pertanian ditingkat Provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi dari aspek daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah. Penyusunan Masterplan melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan strategis yang ada di daerah. Masterplan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

3.1.1.

Fungsi dan Manfaat Masterplan

Fungsi Masterplan sebagai acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan pertanian yang berskala regional sesuai agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi di tingkat Provinsi. Manfaat Masterplan kawasan pertanian di tingkat Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Sebagai acuan bagi provinsi dalam merancang strategi dan kebijakan serta merumuskan indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan pertanian secara terarah dan terfokus di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Sebagai rujukan bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun Action Plan pengembangan kawasan pertanian yang menjabarkan indikasi program dan kegiatan di dalam Masterplan ke dalam rencana yang lebih operasional termasuk alokasi dana yang diperlukan.


33

3.

Sebagai acuan untuk mengevaluasi pengembangan kawasan pertanian.

3.1.2.

implementasi

Proses Penyusunan Masterplan

Penyusunan Masterplan dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratis, keterpaduan top down policy-bottom up planning, dan partisipatif. Proses penyusunan Masterplan sebagai berikut : 1. Masterplan disusun di tingkat Provinsi untuk satu komoditas atau beberapa komoditas yang disusun dan dikoordinasikan oleh Tim Teknis Provinsi. Masterplan dapat disusun dalam bentuk : a. gabungan semua komoditas yang ada di dalam satu sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan); b. gabungan beberapa komoditas dalam satu sub sektor; c. secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas tergantung dari kontribusi komoditas tersebut terhadap perekonomian wilayah. 2. Penyusunannya memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pertanian, yaitu Renstra Kementerian Pertanian, RPJMD dan Renstra satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian dan satuan kerja penunjangnya di tingkat Provinsi. 3. Masterplan kawasan pertanian memuat substansi pokok sebagai berikut: a. Visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan; b. Isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan; c. Arah kebijakan pengembangan kawasan di Kabupaten/ Kota yang potensial; d. Keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, on farm, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya;

34


e. Lay out atau tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan di lingkup Provinsi serta keterkaitannya dengan struktur dan pola ruang wilayah Provinsi (dalam bentuk spasial); f. Road Map atau peta jalan pengembangan kawasan pertanian di lingkup Provinsi sebagai acuan penyusunan Action Plan Kabupaten/ Kota untuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Sistematika atau outline Masterplan dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2.

Tugas dan Tanggungjawab Kabupaten

Masterplan dan rencana strategis satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian di daerah kabupaten/kota membutuhkan penjabaran lebih lanjut ke dalam Action Plan sebagai dokumen perencanaan operasional yang lebih rinci serta fokus pada lokasi, kegitan dan pelaku. Penyusunan Action Plan melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan strategi yang ada di daerah; Action Plan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

3.2.1.

Fungsi dan Manfaat Action Plan

Action Plan disusun sebagai acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota. Substansi kegiatan yang dituangkan di dalam Action Plan menjadi rujukan utama dalam perencanaan tahunan yang diusulkan melalui mekanisme eproposal. Manfaat Action Plan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota meliputi: 1. Sebagai acuan operasional di tingkat lapangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan


35

Kawasan Pertanian secara terarah, fokus, bertahap dan berkesinambungan; 2. Sebagai rujukan bagi daerah kabupaten/kota dalam menigkatkan kualitas usulan e-proposal; 3. Sebagai acuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian sesuai tahapan dan sasaran yang direncanakan.

3.2.2.

Proses Penyusunan Action Plan

Penyusunan Action Plan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari petani, aparatur pembina teknis terutama penyuluh pertanian serta pelaku usaha. Proses penyusunan Action Plan sebagai berikut: 1. Disusun disetiap Kabupaten/Kota lokasi Kawasan Pertanian oleh tim penyusun Action Plan yang dikoordinasikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Tim Teknis Provinsi; 2. Memperhatikan Masterplan yang disusun di Provinsi dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah di bidang pertanian, yaitu RPJMD dan rencana strategis satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian di Kabupaten/Kota dan satuan kerja penunjangnya. 3. Dokumen utama Action Plan disusun dalam bentuk matrik tahunan yang mencakup : a. Program kegiatan; b. Indikator; c. Sasaran; d. Lokasi kegiatan di Kecamatan dan Desa; e. Satuan kerja pelaksana kegiatan; f. Rencana kebutuhan dan sumber pendanaan. 4. Keseluruhan matrik-matrik tahunan tersebut selanjutnya direkapitulasi ke dalam satu matrik induk untuk kegiatan selama 5 tahun, adapun matrik-matrik tahunannya dijadikan

36


sebagai lampiran dokumen Action Plan. Matrik Tahunan Action Plan terlampir (lampiran 3). Untuk mengisi substansi dari matrik Action Plan dilakukan melalui proses perencanaan partisipatif guna menggali permasalahan dan kebutuhan nyata dilapangan yang dirumuskan menjadi serangkaian daftar rencana kegiatan yang disepakati para pemangku kepentingan. Contoh matrik rekapitulasi rencana pembiayaan Action Plan Kawasan Pertanian dapat dilihat pada lampiran 4. Metode yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan antara lain metode analisis pohon masalah (problem tree analysis), metode Important Performance Analysis (IPA) atau metode-metode lainnya. Untuk sistematika atau outline Action Plan kawasan pertanian dapat dilihat pada lampiran 5.


37

38


BAB IV PEMBINAAN, PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 4.1. Pembinaan Pembinaan kegiatan dilaksanakan secara struktural organisasi untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program. Di tingkat Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Litbang Pertanian serta Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim teknis Kabupaten/ Kota. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi pengembangan kawasan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.

4.2. Pengawalan dan Pendampingan Pengawalan dan pendampingan di tingkat Provinsi dilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor dan lintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengupayakan sinergitas antar kegiatan pembangunan. Pengawalan dan pendampingan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara koordinatif oleh Bupati/Walikota dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


39

4.3. Monitoring dan Evaluasi Secara umum pelaksanaan monitoring dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dapat berjalan sesuai dengan Action Plan yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan sesuai tahaptahap rencana yang tertuang dalam Action Plan. Prinsip-prinsip umum dari pemantauan dan evaluasi sebagai berikut: 1. Ruang lingkup waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi mulai dari tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara reguler tiga bulanan, insidentil dan berjenjang. 2. Ruang lingkup substansi pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan dilakukan terhadap rencana dan realisasi tahapan-tahapan yang tertuang dalam Action Plan. 3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tanggung jawab tugas dan fungsi organisasi yang telah dibentuk. Proses dan metode pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kawasan Tanaman Pangan sebagai berikut: 1. Tim Teknis Pusat menyusun format acuan dan kuesioner umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kawasan Tanaman Pangan di lingkup Nasional. 2. Tim Teknis Provinsi menjabarkan format acuan dan kuesioner di masing-masing provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Tanaman Pangan di lingkup provinsi. 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup kabupaten/kota sesuai format acuan dan kuesioner yang disusun oleh Tim Teknis Provinsi.

40


4. Guna menjamin obyektivitas hasil evaluasi, proses evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode Project Performance Management System (PPMS) yang melibatkan petani dan pelaku usaha sebagai penerima manfaat. 5. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan: (1) membandingkan realisasi program/kegiatan dibandingkan dengan targetnya; (2) menyusun check list kriteria keberhasilan pada aspek manajerial dan teknis; (3) mengukur progress dari tahapan pengembangan kawasan; dan (4) mengidentifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut.

4.4. Pelaporan Pelaporan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan difokuskan pada aspek teknis kinerja pengembangan sesuai Masterplan dan Action Plan di masing-masing daerah. Adapun laporan administrasi keuangan dan aset dilaksanakan masingmasing satuan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan teknis kinerja pengembangan kawasan merupakan laporan yang bersifat substantif dan komprehensif berbentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan. Substansi pelaporan menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan, mencakup: (1) jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan; (2) hasil dari kegiatan berupa output dan outcome sesuai indikator kinerja; (3) check list kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis; (4) capaian tahapan pengembangan kawasan; dan (5) permasalahan, solusi dan usulan tindak lanjut. Proses dan metode pelaksanaan pelaporan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan sebagai berikut:


41

1.

Tim Teknis Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kinerja pengembangan Kawasan Tanaman Pangan di lingkup kabupaten/kota dalam bentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan kepada Tim Teknis Provinsi dan Bupati/Walikota melalui Tim Pembina Kabupaten/Kota.

2.

Tim Teknis Provinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kinerja pengembangan Kawasan Tanaman Pangan seluruh kabupaten/kota di lingkup provinsi dalam bentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan kepada Tim Teknis Pusat dan Gubernur/Kepala Daerah melalui Tim Pembina Provinsi.

3.

Tim Teknis Pusat melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta kinerja pengembangan Kawasan Tanaman Pangan di lingkup nasional dalam bentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan kepada Menteri Pertanian melalui Tim Pengarah Pusat.

42


BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu, perlu terus ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Penetapan kawasan tanaman pangan ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Kawasan tanaman pangan akan menjadi suatu wilayah yang akan terus berkembang, oleh karena itu perlu ada proses perencanaan dan pengembangan yang berkelanjutan, terintegrasi dan sinergitas. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perencana dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan baik di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.


43

44

Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengembangan Pengembangan Kawasan Kawasan TanamanTanaman Pangan Pangan

Lampiran

DirektoratDirektorat JenderalJenderal Tanaman Tanaman Pangan Pangan Kementerian KementerianPertanian Pertanian

45

46


Lampiran

1.

Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Komoditas Prioritas Tanaman Pangan

NO. PROVINSI NO. PROVINSI 1 Aceh 1 Aceh

2

Sumatera Utara

2

Sumatera Utara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA Aceh Barat 1 Aceh Barat Aceh Barat Daya 2 Aceh Aceh Besar Barat Daya 3 Aceh Aceh Jaya Besar 4 Aceh Jaya Aceh Selatan 5 Aceh Selatan Aceh Tamiang 6 Aceh Tamiang Aceh Tenggara 7 Aceh Aceh Timur Tenggara 8 Aceh Aceh Utara Timur 9 Aceh Utara Bireuen 10 Bireuen Gayo Lues 11 Gayo Nagan RayaLues Pidie 12 Nagan Raya Pidie Jaya 13 Pidie Simeuleu 14 Pidie Jaya Asahan 15 Simeuleu Batu Bara 16 Asahan Padang Lawas 17 Batu Bara Deli 18 Serdang Padang Lawas Gunung 19 DeliSitoli Serdang Humbang Hasundutan 20 Gunung Sitoli Labuhan Batu Hasundutan 21 Humbang Labuhan Batu Utara 22 Labuhan Batu Langkat 23 Labuhan Batu Utara Mandailing Natal 24 Langkat Nias 25 Mandailing Natal Nias Barat 26 Nias Nias Selatan 27 Nias Barat Nias Utara 28 Nias Selatan Padang Lawas Utara 29 NiasBedagai Utara Serdang 30 Padang Lawas Utara Simalungun 31 Serdang Bedagai Tapanuli Selatan 32 Simalungun Tapanuli Tengah 33 Tapanuli Tapanuli Utara Selatan 34 Tapanuli Toba Samosir Tengah 35 Tapanuli Utara Binjai 36 Toba Samosir Dairi 37 Binjai Karo Labuhan 38 DairiBatu Selatan Padang Sidempuan 39 Karo Pakpak Bharat Batu Selatan 40 Labuhan Samosir 41 Padang Sidempuan Tebing Tinggi Bharat 42 Pakpak Pematang Siantar 43 Samosir

44 Tebing Tinggi 45 Pematang Siantar

Padi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu v v v v v v v vv vv v v v v vv v v v v v v v vv vv v vv v v v v vv v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v vv vv v v v v v v v v v v v v v v v v

DirektoratDirektorat JenderalJenderal Tanaman Tanaman Pangan Pangan Kementerian KementerianPertanian Pertanian

47

NO. PROVINSI 3 Riau PROVINSI NO. 3 Riau

4 4

5 5

6 6

48

Jambi Jambi

Sumatera Barat Sumatera Barat

Sumatera Selatan Sumatera Selatan

46 47 46 48 47 49 48 50 49 51 50 52 51 53 52 54 53 55 54 56 55 57 56 58 57 59 58 60 59 61 60 62 61 63 62 64 63 65 64 65 66 65 67 66 68 67 69 68 70 69 71 70 72 71 73 72 74 73 75 74 76 75 77 76 78 77 79 78 80 79 81 80 82 81 83 82 84 83 85 84 86 85 86

KABUPATEN/KOTA Indragiri Hilir KABUPATEN/KOTA Indragiri Hulu Hilir Kuantan Singingi Indragiri Hulu Bengkalis Kuantan Singingi Kampar Bengkalis Kepulauan Kampar Meranti Pelalawan Kepulauan Meranti Rokan Hilir Pelalawan Rokan Hulu Hilir Siak Rokan Hulu Bungo Siak Kerinci Bungo Kota Sungai Penuh Kerinci Merangin Kota Sungai Penuh Sarolangun Merangin Tanjung Jabung Barat Sarolangun Tanjung Jabung Timur Barat Tebo Jabung Timur Tanjung Muaro Jambi Tebo Tanjung Jabung Timur Muaro Jambi Agam Tanjung Jabung Timur Dharmasraya Agam Padang Pariaman Dharmasraya PasamanPariaman Padang Pasaman Barat Pesisir Selatan Pasaman Barat Sijunjung Pesisir Selatan Solok Sijunjung Solok Selatan Lima Puluh Kota Solok Selatan Tanah DatarKota Lima Puluh Banyuasin Tanah Datar Empat Lawang Banyuasin Lahat Empat Lawang Muara Lahat Enim Musi MuaraBanyuasin Enim Musi Rawas Banyuasin Ogan Ilir Musi Rawas Ogan Komering Ilir Ilir Ogan Komering Ulu Ilir Selatan Ogan Komering Ulu Timur Selatan Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu


Padi v Padi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu Jagung Kedelai Ubi Kayu

v v

v v v

v v v v v v v v v v

v v v v v v

v v v v v v v v

v v v v v v v

v v v

v v v v v v

v v v v

NO. PROVINSI 7 Lampung

8

9 10

Bengkulu

Bangka Belitung Jawa Barat

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

KABUPATEN/KOTA Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamus Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan Kota Metro Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko-Muko Rejang Lebong Seluma Bangka Selatan Bandung Bandung Barat Bekasi Bogor Ciamis Cianjur Cirebon Garut Indramayu Karawang Kota Banjar Kota Tasikmalaya Kuningan Majalengka Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya

Padi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v

v v v v

v

v v v

v

v v

v v

v v

v v

v v v

v v v v v v

v v v v v v


v v v v

49

NO. PROVINSI 11 Jawa Tengah

12

13

50

D.I.Y

Jawa Timur

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

KABUPATEN/KOTA Blora Boyolali Brebes Cilacap Demak Grobogan Karanganyar Kebumen Klaten Pati Pemalang Sragen Sukoharjo Temanggung Wonogiri Purworejo Kendal Rembang Tegal Banyumas Wonosobo Bantul Gunung Kidul Kulon Progo Sleman Bangkalan Banyuwangi Blitar Bojonegoro Bondowoso Gresik Jember Jombang Kediri Lamongan Lumajang Madiun Magetan Malang Mojokerto Nganjuk Ngawi Pacitan Pamekasan Pasuruan Ponorogo Probolinggo Sampang Sidoarjo Situbondo Sumenep Trenggalek Tuban Tulungagung


Padi v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu v v v v v v v v v

v

v v v

v

v v

v

v v v v

v v v

v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v

v v v v

v

v v

v

v v v v v v v v v

v

v

v

v v

v

v

v v v

v v v v v

v

v v

v

NO. PROVINSI 14 Banten

15

16

17

18

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Barat

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

KABUPATEN/KOTA Kota Serang Lebak Pandeglang Serang Tangerang Badung Bangli Buleleng Gianyar Jembarana Karangasem Klungkung Kota Denpasar Tabanan Dompu Bima Kota Mataram Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Utara Sumbawa Sumbawa Barat Kota Bima Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Nagekeo Ngada Rote Ndao Sumba Barat Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sumba Timur Belu Flores Timur Kupang Lembata Malaka Sikka Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Ende Kapuas Hulu Kubu Raya Sambas Sanggau Bengkayang

Padi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu v v v

v

v

v

v v

v v

v

v v v

v v v v

v v v v

v

v

v v v v v v v v

v

v

v


51

NO. PROVINSI 19 Kalimantan Tengah

20

21

22

52

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

KABUPATEN/KOTA Barito Selatan Barito Timur Barito Utara Kapuas Katingan Kota Waringin Barat Kota Waringin Timur Lamandau Pulang Pisau Seruyan Sukamara Balangan Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Kotabaru Tabalong Tanah Bumbu Tanah Laut Tapin Kutai Kertanegara Paser Penajam Paser Utara Berau KutaI Barat Kutai Timur Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Utara Bolaang Mongondow Timur Minahasa Selatan Minahasa Utara Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan Kota Tomohon Minahasa Kota Kotamobagu


Padi v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v

v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu

v v v v v v

v

v

v

v

v

v

v v v v v v v v v

v

v v

v

v v

NO. PROVINSI 23 Sulawesi Selatan

24

25

26

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

KABUPATEN/KOTA Barru Bone Bulukumba Gowa Luwu Luwu Timur Luwu Utara Maros Pangkajene Kepulauan Pinrang Sidenreng Rappang Sinjai Soppeng Takalar Wajo Bantaeng Kota Palopo Jeneponto Banggai Buol Donggala Morowali Morowali Utara Parigi Moutong Poso Sigi Toli-toli Tojo Una-Una Konawe Konawe Selatan Bombana Kolaka Timur Kolaka Kolaka Utara Buton Buton Utara Kota Bau-bau Kota Kendari Muna Muna Barat Konawe Utara Wakatobi Boalemo Gorontalo Pohuwato Gorontalo Utara Bone Bolango

Padi v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu v v v v v

v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v

v v

v v

v

v

v v v

v v v v v

v v v v v v

v v v

v

v v

v v v

v v v

v

v

v


53

NO. PROVINSI 27 Sulawesi Barat

28

Maluku

29

Maluku Utara

30 31

Papua Barat Papua

54

319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

KABUPATEN/KOTA Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Tengah Mamuju Utara Majene Buru Maluku Tengah Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Maluku Tenggara Barat Halmahera Timur Halmahera Utara Halmahera Barat Halmahera Selatan Halmahera Tengah Kota Tidore Manokwari Merauke Nabire Keerom Jayapura


Padi v v v v v v v v v v

v v v v v v v

Jagung Kedelai Ubi Kayu v v v v v v v v v v v v

v v v v v

v v v v

v v v

v v

Lampiran 2. Sistematika atau outline Masterplan

OUTLINE PENYUSUNAN MASTERPLAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN I.

PENDAHULUAN Berisi uraian mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, konsep dan definisi serta ruang lingkup. 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3. Dasar Hukum 1.4. Konsep dan Definisi 1.5. Ruang Lingkup

II.

ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN Uraian ini bertujuan untuk menjabarkan gambaran umum kawasan, isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan tanaman pangan. Selanjutnya dibahas pula sinergitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah. 2.1. Gambaran Umum Kawasan 2.2. Isu Strategis dalam Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan 2.3. Arah dan Kebijakan (pusat dan daerah) a. Visi Pengembangan Kawasan b. Misi Pengembangan Kawasan (dalam rangka mencapai visi) c. Keterkaitan Dengan Program Prioritas (RPJMN, Renstra K/L dan RPJMD)

III.

KERANGKA PIKIR Menjelaskan kerangka dasar penyusunan Masterplan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan mulai dari


55

kondisi eksisting, analisis potensi, analisis kesenjangan dan peluang peningkatan, hingga Road Map pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dalam bentuk bagan alur pikir pembentukan atau pengembangan kawasan. IV.

METODOLOGI Mencakup jenis data yang diperlukan dan sumbernya, metode pengumpulan serta pengolahan dan analisisnya sesuai dengan kerangka pikir pengembangan Kawasan Tanaman Pangan. 4.1. Data teknis, data sosial ekonomi dan data pendukung lainnya. 4.2. Metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

V.

ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN Menjelaskan pembahasan analisis mengenai kondisi kawasan saat ini, potensi pengembagnan Kawasan Tanaman Pangan dan senjang antara kondisi saat ini dan potensi. 5.1. 5.2. 5.3.

VI.

56

Kondisi kawasan saat ini Potensi kapasitas daya dukung dan daya tampung kawasan Senjang (gap) antara kondisi saat ini dan potensi yang mencakup: luas baku lahan, luas tanam/populasi, produksi, produktivitas, prasarana dan sarana penunjang, kondisi sosial ekonomi, SDM (petani dan aparatur lapangan), pasca panen dan pengolahan, pemasaran dan kebutuhan investasi.

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Menjelaskan formulasi strategi dan indikasi program pengembangan Kawasan Pertanian, mencakup: 6.1. Pengembangan infrastruktur dasar yang relevan (transportasi, perumahan, pendidikan, energi, industri, komunikasi, dll. 6.2. Penyediaan saranda dan prasarana pertanian.


6.3.

VII.

Peningkatan produksi/populasi melalui: produktivitas, perluasan areal, perluasan tanam/panen dan diversifikasi. 6.4. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran. 6.5. Pengembangan dan pembinaan teknologi dan sumber daya manusia. 6.6. Skenario kerjasama pembiayaan (swadaya dan APBD/APBN) dan investasi. ROAD MAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Berisi simulasi garis-garis besar: kondisi saat ini, kebijakan dan strategi, tahapan dan sasaran akhir pengembangan kawasan di tingkat provinsi selama 5 (lima) tahun ke depan (dalam bentuk bagan alir/skema)

VIII.

INDIKATOR KEBERHASILAN Berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan kawasan terhadap pembangunan wilayah (NTP, produksi/populasi, diversifikasi produk, perdangann, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, dll)

IX.

SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 9.1. Pemantauan dan Evaluasi 9.2. Pelaporan

X.

RANCANGAN TATA LETAK KAWASAN TANAMAN PANGAN Berisi gambaran simulasi peta tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan (di dalam struktur dan pola ruang wilayah).

LAMPIRAN 1. Tabel target produksi/populasi di tiap kabupaten/kota 2. Tabel target perluasan areal di tiap kabupaten/kota 3. Peta-peta Kawasan Tanaman Pangan skala 1:250.000 s/d 1:50.000 4. Lampiran lainnya


57

Lampiran Contoh Matrik Tahunan ActionAction Plan Plan Lampiran3.3. Contoh Matrik Tahunan Tahun : : TahunPelaksanaan Pelaksanaan NO NO

Sasaran Rencana Pembiayaan Sasaran Rencana Pembiayaan Program, Lokasi Lokasi Satker Satker Program, Indikator Indikator APBD APBD APBD APBD (ton, (ton, ha, ha, APBN APBN Kegiatan Kec/Desa Pelaksana Kegiatan Kec/Desa Pelaksana Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota unt, dll) unt, dll) Hulu Hulu Produksi Produksi Hilir Hilir Penunjang Penunjang Jumlah Kebutuhan Anggaran Jumlah Kebutuhan Anggaran

Lampiran Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Lampiran 4.4.Matrik Matrik Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Action PlanPlan Kawasan Pertanian Action Kawasan Pertanian

NO NO

TotalTotal Sasaran Sasaran Program, Program, Program, Program, Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan I

Total Kebutuhan Anggaran Tahun I s/d Tahun V I s/d Tahun V Total Kebutuhan Anggaran Tahun APBN APBN APBD Prov APBD Prov APBD Kab APBD Kab III IIIII IVIII V IV I V II IIII IVII VIII I IV II V III I IV II V III IV

Total Anggaran Total Anggaran

58


V

Lampiran 5. Sistematika atau outline Action Plan Kawasan Pertanian

D Kota

OUTLINE PENYUSUNAN ACTION PLAN KAWASAN TANAMAN PANGAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 1.3. Dasar Hukum

II.

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1. Sasaran Program dan Kegiatan 2.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan a. Lokasi (Kec/Desa) b. Waktu c. Satker Pelaksana d. Rencana Pembiayaan 2.3. Indikator

III.

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN 3.1. Koordinasi Implementasi Kawasan 3.2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

V

LAMPIRAN Matrik Program Action Plan Rekapitulasia Matrik Program Action Plan Peta Kawasan Pertanian Skala 1:50.000


59

60


PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Recommend Documents