IMPLEMENTASI PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015
1
2
DASAR HUKUM a. b. c. d. e.
f.
g.
h.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.145/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian
VISI, MISI , MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
3
Menjadi unit pelayanan publik yang handal dalam rangka mendukung pembangunan pertanian. 1. 2. 3. 4.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanian. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan publik. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi .
Menjadi Pelayanan Publik yang “TANGGAP” (Transparan, Tanggung Jawab, Akuntabel dan Profesional) “Menyediakan informasi publik yang akurat, tidak menyesatkan, ramah, dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi Kehormatan Dan Kejujuran”.
PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
4
3 HARI
30 HARI
10 HARI
+ 7 HARI
MEDIA PELAYANAN YANG DIGUNAKAN
5
Layanan Langsung/Subbag Hukum dan Humas Jasa Pos: Unit Layanan Informasi Publik Ditjen TP, Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu 12520
Telepon/Fax : (021) 7806819/7806309 SMS Center : 085311975748 SMS Center Kementerian Pertanian : 2106 dan 081383034444 Email : kip.tanamanpangan.go.id Website : tanamanpangan.pertanian.go.id
Layanan Chat Online :
[email protected]
STRUKTUR PPID DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
6
DAFTAR PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
7
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 7/HK.310/C/1/2014
No
Unit
PPID
1
Sekretariat Direktorat
Kepala Bagian Umum
2.
Sekretariat Direktorat
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2
Direktorat Budidaya Serealia
Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa
3
Direktorat Perbenihan
Kasubdit Kelembagaan
4
Direktorat Perlindungan
Kasubdit Dampak Perubahan Iklim
5
Direktorat Budidaya Akabi
Kasubdit Aneka Umbi
6
Direktorat Pascapanen
Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang
7
Balai BPMBTPH Cimanggis
Kabid Informasi dan Jaringan Lab
8
Balai BPOPT Jatisari
Kepala Bidang Pelayanan Teknik Informasi dan Dokumentasi
DAFTAR SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 7/HK.310/C/1/2014
No
Nama
Jabatan
1.
Medy Pramady, SP (Kasubbag Hukum dan Humas)
Ketua
2.
Abdi Manglo, S.Sos
Sekretaris
3.
Juniardi Indra B, SH
Anggota
4.
Moh. Adityo Pradana, SH
Anggota
5.
Rudi Hartono
Anggota
6.
Moh. Ronaldi Bahri Yugo, S.Si
Anggota
7.
Nur Handi Siswantoro
Anggota
8
TIM PENGHUBUNG DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 7/HK.310/C/1/2014
9
REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014
• • •
10
Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 11 permohonan; Dari 11 permohonan informasi publik yang masuk, 8 (delapan) permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya, 1 (satu) sebagian dan 2 (dua) permohonan informasi publik ditolak dengan alasan dikecualikan dan belum dikuasai. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2014 adalah 1, 5 hari kerja.
REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2014
•
•
11
Dari 2 (dua) permohonan informasi publik yang mengajukan keberatan 1 (satu) permohonan menerima jawaban dari atasan lansung PPID Ditjen TP (Sekretaris Ditjen TP) dan 1 (satu) permohonan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat; Amar Putusan dari Komisi Informasi Pusat pada penyelesaian sengketa informasi adalah mengabulkan permohonan pemohon (Antoni Fernando, SH) untuk seluruhnya dan memerintahkan termohon (Ditjen TP) untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon (Antoni Fernando, SH).
Rekapitulasi SMS Center, Email, dan pertanyaan online (ym messenger)
12
Untuk mempermudah dalam kontak informasi dengan masyarakat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyediakan 3 fasilitas berupa SMS center (sms center Kementerian Pertanian), Yahoo messenger (akun
[email protected]), dan email. Rekapitulasi data 1 Januari s.d. 25 Mei 2015 No
Bulan
SMS Center
Email
Yahoo Messenger
1
Januari
6
6
-
2
Februari
7
1
-
3
Maret
4
2
-
4
April
2
2
-
5
Mei
2
-
1
CAPAIAN KINERJA PPID DITJEN TP DI TAHUN 2015
13
sampai dengan bulan mei
Pemohon Informasi Perorangan
• 1 (satu) orang pemohon : Mahasiswa Universitas Indonesia
Badan publik
Badan hukum/ormas/lsm
Pemohon Berjumlah 3 (tiga) Pemohon :
1. Media Sinar Pagi; 2. Media Nasional & online Wartaone; 3. Dewan Pimpinan Nasional HKTI.
SOLUSI DAN RENCANA KERJA/AKSI TAHUN 2015
14
Pelatihan implementasi UU KIP melalui workshop
Rencananya akan dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan tujuan memberikan pemahaman kepada daerah binaan Upaya Khusus (UPSUS) Ditjen TP (Lampung, Palembang, Aceh, Jawa Barat) tentang Tata Kelola Informasi dalam mendukung Upaya Khusus menuju Swasembada Pangan.
Networking/Kerja Sama
Melakukan kerjasama dengan LK3I ( Lembaga Kajian dan Konsultasi Keterbukaan Informasi Publik) dalam rangka penerbitan modul/buku panduan Keterbukaan Informasi Publik.
Website
Mengoptimalkan pengelolaan website sebagai sarana penyebaran informasi publik yang efektif, efesien dan terjangkau sehingga datadata yang dianggap penting untuk masyarakat dapat diakses secara mudah melalui media yang disediakan.
Komitment Pimpinan
Pimpinan Badan Publik harus taat Undang-Undang KIP dan Standar Pelayanan Publik.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 15
Minimnya anggaran dalam bidang komunikasi dan informasi;
infrastruktur atau perangkat informasi dan kebijakan di internal satuan kerja yang belum biasa menerapkan transparansi atau keterbukaan informasi;
organisasi pelaksana
(bukan Tupoksi hanya tambahan kerja)
IX.
SARAN DAN REKOMENDASI
Melakukan Pelatihan bagi petugas pengelola, pelayanan dan pendokumentasian, khususnya memaksimalkan pelatihan pengelolaan Portal Web Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang telah di buat oleh Biro Hukum dan Informasi Publik; Networking/Kerja Sama (bangun jaringan kerja sama lingkup Kementan dan Kementerian lain, buat forum PPID untuk koordinasi dan penyamaan persepsi).
16
17
TERIMAKASIH
