LAPORAN TAHUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

KEMENTERIANPERTANIAN-RI PERTANIAN-RI KEMENTERIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TAHUN 2017 TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Kotak Pos 7264, 7301/JKSPM Telepon : (021) 7806819 Faksimile : (021) 78844209 Email : [email protected] : [email protected] Website : http://tanamanpangan.deptan.go.id

Laporan Tahunan

2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016. Materi pokok yang disajikan mencakup 3 M (Man, Money, Material) sesuai tupoksi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi kegiatan bidang perencanaan, bidang umum, bidang keuangan dan perlengkapan serta bidang data, evaluasi dan layanan rekomendasi. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan, hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta sebagai bahan koordinasi dan tindaklanjut tugas-tugas lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maupun antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Jakarta,

Februari 2017

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Ir. Maman Suherman, M.M NIP 196009081987031003

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

i

Laporan Tahunan

EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2016

Laporan Tahunan

2016

RINGKASAN 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; BagianEvaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Perencanaan dan penyusunan anggaran tahun 2017yang sesuai dengan tujuan dan sasaran hasil restrukturisasi program kegiatan dan sistem penganggaran khusus lingkup Ditjen Tanaman Pangan mengacu pada buku pokok-pokok kebijakan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/PMK.02/2015, Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan terkait standar biaya, dan Standar Biaya Masukan TA. 2017. 3. Penyusunan RAPBN 2017 juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017. 4. Pagu sementara Ditjen Tanaman Pangan TA. 2017 sebesar Rp6,9 triliun yang dialokasikan pada kegiatan: a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebesar Rp1,2 triliun, b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebesar Rp4,3 triliun, c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebesar Rp196 miliar, d) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI sebesar Rp213,6 miliar, e) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp240 miliar, f) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Benih dan Penerapan Sistim Mutu Laboratorium Pengujian Benih Rp17,6 miliar, g) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT sebesar Rp25 miliar, dan h) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp788 miliar 5. Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2017 memiliki tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Hal-hal yang menjadi isu strategis dalam Rencana


iii

Laporan Tahunan

2016

Kerja Pemerintah tahun 2017 antara lain: a) pemenuhan pencapaian target RPJMN 2015-2019, b) melanjutkan direktif Presiden (sesuai sidang kabinet), dan c) menangani isu terkini yaitu kedaulatan pangan pada dimensi pembangunan sektor unggulan. 6. Rambu-rambu umum kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2016 yang perlu diperhatikan salah satunya adalah: a) memperhatikan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kegiatan yang bersifat multi-years dan memperhatikan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang, b) melakukan refocusing dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan, c) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan Tupoksi Eselon-I guna mencapai sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian, d) RKA agar disusun secara cermat, dilengkapi TOR dan RAB, sehingga membantu memperbaiki penyerapan anggaran dan meminimalisir revisi DIPA/POK, dan e) efisiensi dalam alokasi anggaran pos belanja barang (perjalanan dan rapat-rapat), dan tingkatkan belanja modal dan bansos, termasuk untuk belanja infrastruktur. 7. Komponen input yang dibatasi dalam APBN Kementerian Pertanian Tahun 2017 antara lain: a) penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin, b) pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum ada sama sekali, c) pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum dan gedung/bangunan khusus (antara lain : laboratorium, gudang), dan d) pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: (a) kendaraan fungsional (seperti ambulan untuk rumah sakit; kendaraan roda dua untuk petugas lapangan); (b) pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Meneg-PAN dan RB dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; (c) penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi; (d) penggantian kendaraan yang rusak v berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan); (e) kendaraan roda 4 dan atau roda 6

iv


2016

Laporan Tahunan

untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. 8.

Kerjasama Internasional, yang meliputi: kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Fungsi kerjasama internasional: a) memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi serta memperlancar sistem pembayaran antar negara, b) menciptakan kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian ataupun melalui badan/organisasi internasional.Dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dalam dan luar negeri, maka diperlukan suatu koordinasi agar pengelolaan kerjasama tersebut sesuai dengan prosedur dan dapat dilakukan monitoring serta evaluasi atas kerjasama tersebut.

9.

Program kegiatan utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2016 dalam peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai diantaranya: teknologi tanam jajar lewogo, teknologi hazton, desa pertanian organik, pengembangan padi hibrida, desa mandiri benih, perbaikan jaringan irigasi, percetakan sawah baru, traktor, benih bersubsidi. Kegiatan baru alokasi APBN-P 2016 yang terkait dengan Ditjen Tanaman Pangan adalah; 1) kegiatan pengembangan jagung di lahan khusus, 2) pengembangan mina padi dan 3) pengembangan padi dengan teknologi salibu.

10. Kementerian Pertanian selaku koordinator Tim Pokja PUG lingkup Kementerian Pertanian berupaya untuk menggali peluang-peluang yang sudah ada di Kementerian Pertanian terkait program/kegiatan serta fasilitas yang dapat mengungkit penilaian ini. Salah satu yang dapat diangkat kembali adalah website PUG yang sudah dibangun sejak tahun 2014 dan saat ini kondisinya sedang mati suri.Kementan dinilai dapat mendokumentasikan dan menginformasikankegiatan terkait gender dan perlindungan anak sampai pada tingkat pelaksana kegiatan (petani). Walaupun kegiatan PUG tidak berdampak langsung kepada produksi dan bukan menjadi kegiatan prioritas, namun tetap konsisten dilakukan. 11. Realisasi PNBP bulan tahun 2016pusat sebesar Rp1,41 miliar (133,80%) dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar Rp1,05 miliar, dan daerah sebesar Rp11,98 miliar (228,885)dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar Rp5,23 miliar. 12. Penyelesaian kerugian Negara lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, dari Rp20,385


v

Laporan Tahunan

2016

miliar menjadi Rp18,831 miliar. Penyelesaian sisa kerugian negara tahun 2016 sampai dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp5,414 miliar. 13. Realisasi anggaran subsidi benih sampai dengan Desember 2016 mencapai Rp419.124.423.972,54, atau 51,82% dari pagu kontrak Rp808.904.600.000,00. 14. Hasil dari pendataan aset BMN terdapat mutasi tambah dan kurang barang inventaris s.d 31 November 2016 yaitu terdiri dari Peralatan dan Mesin sebanyak 22.001 unit dengan nilai Rp303.016.442.879, sedangkan Aset tetap lainnya sebanyak 467 unit dengan nilai Rp129.749.875, dan aset tetap yang tidak digunakan 783 unit dengan nilai Rp2.059.328.526. 15. Proses pemberian penghargaan tingkat nasional dilakukan secara berjenjang dengan melalui beberapa tahapan penilaian, yaitu penilaian tingkat provinsi dan penilaian tingkat nasional. Dari hasil verifikasi lapangan ditetapkan 6 kelompoktani penggerak/pemrakarsa/pelopor di bidang pembangunan pertanian berprestasi tingkat nasional, 12kelompoktani (4 kelompktani komoditi padi, 4 kelompoktani komoditas jagung dan 4 kelompoktani kedelai), dan 4 Mantri Tani berprestasi. 16. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 adalah sebanyak 764 orang. Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat vii Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 261 orang terdiri dari 167 orang pusat dan 94 orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan 56 orang, Direktorat Serealia 61 orang, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 54 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 66 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 72 orang, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) 93 orang, Balai Besar Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura (BBPPMBTPH) 62 orang, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) 38 orang. 17. E-Kinerja diterapkan karena melihat Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) belum mampu menyajikan penilaian pegawai secara obyektif, terukur, transparan dan adil. E-Kinerja secara terukur diharapkan mampu memberikan motivasi kerja pegawai sehingga pegawai lebih produktif dan proaktif. E-Kinerja dimaksudkan/dijadikan alat ukur yang obyektif dan transparan bagi pegawai, pejabat penilai Dan Tim Penilai Kerja Pegawai dalam pengambilan keputusan. Pembayaran tunjngan kinerja yang semula berdasarkan atas kehadiran

vi


2016

Laporan Tahunan

pegawai, kedepan akan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pegawai. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka semua pejabat struktural dari Eselon I-IV dituntut memahami secara teknis bagaimana menerapkan ketentuan penyelesaian pelanggaran disiplin terhadap setiap pelanggaran PNS yang menjadi bawahannya. Dalam ketentuan PP No 53 tahun 2010 jelas tertulis bahwa atasan langsung mempunyai kewajiban untuk menindak PNS yang menjadi stafnya apabila melanggar disiplin pegawai dan akan menerima sanksi yang sama dengan stafnya apabila atasan langsung tidak bersedia memberikan sanksi kepada stafnya yang melanggar aturan membuat surat panggilan pemeriksaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat surat keputusan pemberian sanksi dan sebagaimana agar PP Nomor 53 Tahun 2010. 19. Nilai konversi IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 adalah 89,12 kualifikasi kualitas budaya kerja A (sangat baik), sedangkan pada tahun 2015 88,04 dengan demikian naik 1.08.IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nilai yang paling rendah pada tahun 2016 terletak pada komitmen. Pada tahun 2015 nilai yang terendah juga terdapat pada komitmen namun pada tahun 2016 terdapat dengan konversi dari 86,36 menjadi 87,27 naik 0,91. 20. Hari Pangan Sedunia (HPS) dilaksanakan tanggal 28 s.d 30Oktober 2016 di Boyolali Jawa Tengah, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan sangat lemah sengitnya kompetisi antara negara, ada tiga hal yang kedepannya akan diperebutkan oleh semua negara, yaitu pangan, energi dan sumber daya air, sehingga mulai sekarang kita harus bisa mengantisipasi, menyiapkan dan melakukan perencanaan terkait tiga hal tersebut diatas. Dalam rangka mendukung kegiatan Hari Pangan Sedunia, Indonesia berpartisipasi melaksanakan peringatan HPS melalui Kementerian Pertanian sebagai penyelenggara. Kegiatan HPD diawali dengan Upaya Khusus Kementerian Pertanian dalam pencapaian swasembada pangan khususnya padi dan jagung yang ix telah memperoleh hasil yang menggembirakan dan akan dilanjutkan dengan Upaya Khusus menuju swasembada daging sapi dengan adanya Upsus SIWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting). 21. Pada Temu Koordinasi Kehumasan disampaikan bahwa Humas harus mampu menjalankan kewenangan agenda setting atau counter berita informasi yang keluar dari media konvensional dengan konten tidak berimbang dimasyarakat dan harus berdialog dan bertukar informasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik dan masukan secara maksimal. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

vii

Laporan Tahunan

2016

22. Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IVDPRRI ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, diawali dialog dengan para petani ubikayu yang pada saat ini merasakan sangat dirugikan dengan harga jual ubi kayu yang sangat rendah. Dari hasil dialog tersebut antara lain, Anggota Komisi IV DPR-RI, sepakat akan membawa persoalan harga ubikayu ini dalam rapat kerja DPR-RI dalam waktu dekat, sehingga petani ubikayu akan mendapat keuntungan yang lebih baik, mengingat urusan harga ini berkaitan dengan beberapa lembaga/instansi terkait.Lokasi kunjungan berikutnya, Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan adalah mengunjungi kelompok P3A Tirto Makmur di Desa Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, dimana di lokasi ini telah dibangun Jaringan Irigasi Tersier (JIT), sepanjang 585 m2, sehingga saat ini para petani di Desa Rejomulyo ini telah melaksanakan pertanaman 3 kali dalam setahun (IP-3), dengan varietas yang ditanam adalah Ciherang dan hasil produktivitas nya sebesar 7,6 ton/ha. 23. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain; pengamanan fisik, kesiagaan, kewaspadaan, keterampilan perlu terus dibina dan dikembangkan melalui peningkatkan kemampuan dan keterlampilan petugas satuan pengamanan. Salah satu upaya adalah meningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas satuan pengamananyang mengarah kepada peningkatan: a) pengetahuan dan wawasan dibidang keamanan; b) sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada keamanan dan ketertiban instansi maupun masyarakat; c) profesionalisme dan ketrampilan personil satuan pengaman; d) kepedulian terhadap masyarakat dilingkungan instasi; e) Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. 24. NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2016 sebesar 101,49 naik 0,18% dibandingkan NTP November 2016 sebesar 101,31. Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,53%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 0,36%. Sementara NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 0,01%, dari 98,17 pada November 2016 menjadi 98,18 pada Desember 2016. Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,40%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 0,39%. 25. Fluktuasi rata-rata harga kebutuhan pokok antar triwulan tahun 2016 cukup bervariasi, terendah Rp7,5 ribu pada komoditi minyak goreng curah dan tertinggi Rp113,9 ribu pada komoditi daging sapi. Fluktuasi

viii


2016

Laporan Tahunan

rata-rata harga pokok pada komoditas tanaman pangan kedelai lokal Rp16,04 ribu, beras medium Rp14,16 ribu. 26. Produksi tanaman pangan tahun 2016 (Prakiraan 2016) padi mencapai 79.141.352 juta ton GKG, jagung 23.164.915 juta ton pipilan kering, kedelai 885.575 ribu ton biji kering, kacang tanah 560.940 ribu ton biji kering, kacang hijau 279.132 ribu ton biji kering, ubikayu 20.637.495 juta ton umbi basah dan ubijalar 2.083.654 juta ton umbi basah. Dibandingkan tahun 2015, produksi padi naik 4,97%, jagung naik 18,11%, kedelai turun 8,06%, kacang tanah turun 7,35%, kacang hijau naik 2,83%, ubikayu naik 5,43%, dan ubijalar naik 5,55%. Sedangkan jika dibandingkan dengan sasaran produksi tahun 2016, padi mencapai 98,57%%, jagung 96,52%, kedelai 80,51%, kacang tanah 83,10%, kacang hijau 104,54%, ubikayu 85,80% dan ubijalar 85,26%. Peningkatan produksi padi,jagung, dan kacang hijau tahun 2016 (Prakiraan 2016) dibandingkan tahun 2015 (ATAP) didukung oleh meningkatnya produktivitas dan luas panen tahun 2016. Sedangkan menurunnya produksi Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubijalar Tahun 2016 (Prakiraan 2016) sebagian besar disebabkan oleh menurunnya luas panen. 27. Aplikasi SMART/SIMONEV dari Kementerian Keuangan memudahkan K/L dalam melakukan monitoring capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun anggaran berjalan setiap saat dan melaporkan kondisi/keadaan (progress/kendala) yang dihadapi oleh KPA atas pelaksanaan kegiatan RKA-K/L kepada atasan langsungnya (kantor pusat) secara on line setiap saat. 28. Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2016 antara lain: Realisasi serapan anggaran APBN Ditjen Tanaman Pangan posisi 28 Oktober 2016 sebesar Rp4,167 triliun atau 54,78% dari pagu anggaran Rp7,607triliun, sementara realisasi fisik secara umum belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, dan relatif lebih rendah dari serapan anggarannya. Faktor-faktor penyebab rendahnya serapan anggaran antara lain adanya perubahan jenis belanja sosial transfer uang menjadi belanja pemerintah/kontraktual yang sebagian besar belum memiliki e-katalog, adanya revisi APBN (revisi penghematan jilid I dan II), kurangnya kualitas, kapasitas dan jumlah SDM pelaksana program dan kegiatan terutama di kabupaten/kota. 29. Langkah-langkah percepatan anggaran dan pelaksanaan fisik kegatan 2 bulan kedepan antara lain melalui: 1) menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan revisi anggaran; 2) Satker daerah


ix

Laporan Tahunan

2016

harus lebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPPN setempat; 3) menyusun rencana kerja dan langkah-langkah percepatan, serta target waktu penyelesaian setiap tahapan yang diuraikan secara rinci per kegiatan; 4) untuk Bantuan Pemerintah berupa transfer barang agar segera diselesaikan proses tagihannya, dengan mencermati dokumen tagihan secara lengkap dan teliti; dan 9) meningkatkan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan (SPM/SP2D) dan fisik (harian, mingguan, bulanan). 30. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian sebanyak 10 kali Rapim B Ditjen Tanaman Pangan

sebanyak 10 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan sebanyak 8 kali, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR sebanyak 8 kali. 31. Realisasi anggaran APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan (Pusat dan Daerah) sampai dengan bulan Desember 2016 mencapai Rp4,721 triliun (62,06%) dari pagu anggaran berdasarkan DIPA revisi sebesar Rp7,607 triliun. Sedangkan serapan anggaran Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp78.279.505.566 (85,13%) dari pagu anggaran Rp91.955.041.000, realisasi per bagian yaitu: 1) Bagian Perencanaan realisasi Rp6.427.524.805 (86,52%) dari pagu anggaran Rp7.429.012.000, 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan realisasi Rp46.956.880.236, (87,59%) dari pagu anggaran Rp53.610.754.000, 3) Bagian Umum realisasi Rp19.993.158.103, (81,22%) dari pagu anggaran Rp24.617.318.000, dan 4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Rp4.901.942.422, (77,83%) dari pagu anggaran Rp6.297.957.000. 32. Realisasi anggaran APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan (Pusat) sampai dengan bulan Desember 2016 mencapai Rp186,092 miliar (28,63%) dari pagu anggaran berdasarkan DIPA revisi sebesar Rp454,675miliar. 33. Beberapa permasalahan yang ditemui baik dalam dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2016, baik dari segi administrasi maupun teknik, yang telah dilakukan tindaklanjut, serta saran perbaikan kedepan.

x


Laporan Tahunan

2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................ i RINGKASAN .................................................................................................. iii DAFTAR ISI ................................................................................................... xi DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR....................................................................................... xv BAB I.

PENDAHULUAN .............................................................................1

BAB II.

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN ..............5

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN ................................................................35 BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM .............................39 BAB V.

PELAKSANAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ..........67

BAB VI. REALISASI ANGGARAN DITJEN TP TAHUN 2016 ...................97 BAB VII. PERMASALAHAN DAN TINDAKL LANJUT ..............................101 BAB VIII. PENUTUP ...................................................................................103 LAMPIRAN


xi

Laporan Tahunan


2016

Laporan Tahunan

2016

DAFTAR TABEL Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Ditjen TP ...............................................15 Tabel 2. Indikator Kinerja Utama ...............................................................16 Tabel 3. Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017 ...................16 Tabel 4. Alokasi Anggaran Ditjen TP Sesuai Hasil Trilateral Meeting Tahun 2017 ..................................................................................21 Tabel 5. Rincian PAgu Per Kegiatan Tahun 2017 .....................................24 Tabel 6. Realisasi SPM dan Realisasi SP2D ............................................36 Tabel 7. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun 2016 .............................36 Tabel 8. Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP Tahun 2016 .......................37 Tabel 9. Perkembangan Realisasi Subsidi Benih Tahun 2016 .................37 Tabel 10. Daftar Barang Mutasi Tambah dan Kurang Barang Inventaris Tahun 2016 ..................................................................................38 Tabel 11. Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 ..............................................38 Tabel 12. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan Tahun 2016 ..................................................................................42 Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan ..................43 Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis Kelamin .............44 Tabel 15. Daftar Pendidikan Dan LAtihan Pimpinan III dan IV ...................50 Tabel 16. Hasil IKM Lingkup Kementerian Pertanian ..................................51 Tabel 17. Hasil Ekspose Eselon I Lingkup Kementan .................................53 Tabel 18. Mutasi Pegawai Ditjen TP Mengurangi Bezeting Tahun 2016 ...54 Tabel 19. Jumlah Pegawai Ditjen TP Pensiun BUP, Pensiun Dini, dan Meninggal .......................................................55 Tabel 20. Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pertanian dan Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2016 ..................................67 Tabel 21. Rata-rata Harga Kebutuhan Pokok Tahun 2016 .........................68 Tabel 22. Target Luas Tanam Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah Dan SIWAB Tahun 2017 ....................................75 Tabel 23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan Bulan Desember Tahun 2016 ......................................................97 Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Bulan Desember Tahun 2016 ......................................................97


xiii

Laporan Tahunan

2016

Tabel 25. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan Kegiatan Utama Bulan Desember 2016 ...................................... 98 Tabel 26. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Provinsi Bulan Desember 2016 ................................................................. 98 Tabel 27. Realisasi Anggaran Satker Ditjen TP (Pusat) Berdasarkan Unit Kerja Eselon II Tahun 2016.................................................. 99

xiv


Laporan Tahunan

2016

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP ..............4


xv

Laporan Tahunan

2016

I

PENDAHULUAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1).koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan; 2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. A. Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan; (2) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan; dan (3) penyiapan penyusunan kerjasama di bidang tanaman pangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Perencanaan terdiri dari:

1. Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP

1

Laporan Tahunan

2016

2. Subbagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan.

3. Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan. B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); (2) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan (3) pelaksanaan urusan perlengkapan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari: 1. Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). 2. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Subbagian Perlengkapan,mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan. C. Bagian Umum Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; (2) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan (3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2


2016

Laporan Tahunan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum terdiri dari: 1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian,mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian. 2. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan. 3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. D. Bagian Evaluasi Dan Layanan Rekomendasi Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan; (2) pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (3) pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pelaporan terdiri dari: 1. Subbagian Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan. 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan. 3. Subbagian Layanan Rekomendasi,mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. E. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang


3

Laporan Tahunan

2016

berlaku. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional secara rinci adalah sebagai berikut: a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; c. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tanaman pangan. Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP

4


Laporan Tahunan

2016

II

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN

1. Pedoman Anggaran Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2017 yang efektif dan efisien sesuai anggaran berbasis kinerja, maka untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap dilakukan penyempurnaan.Penyempurnaan dimaksud tidak lepas dari dua hal, yaitu penyempurnaan menyangkut manajemen program kegiatan dan penyempurnaan manajemen penyusunan dokumen anggaran dalam bentuk aplikasi RKA-K/L DIPA. Salah satu program prioritas pembangunan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan di atas adalah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Terkait dengan uraian di atas dan dalam rangka penyusunan dokumen anggaran yang efektif dan efisien diperlukan adanya Data Pendukung Penyusunan Anggaran yang sesuai hasil restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga pada tahun anggaran 2017. Dalam upaya mempersiapkan bahan dan referensi untuk merencanakan dan menyusun anggaran tahun 2017 sesuai dengan tujuan dan sasaran hasil restrukturisasi program kegiatan dan sistem penganggaran khusus lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Sub Bagian Anggaran menyiapkan dua buku pegangan, yang diperlukan untuk perencanaan tingkat pusat maupun daerah sebagai bahan referensi Penyusunan Dokumen Anggaran/RKA-KL DIPA Tahun 2017, yaitu: a. Buku Pokok - Pokok Kebijakan Penganggaran b. Buku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan c. Buku Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya, seperti: -

PMK Nomor 71/PMK.02/2013

-


-



5

Laporan Tahunan

-


-


2016

d. Buku Standar Biaya Masukan TA 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Pengadaan buku tersebut merupakan hasil koordinasi bersama Kementerian Keuangan yang menerbitkan buku diatas.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam hal ini hanya melaksanakan penggandaan sesuai peruntukannya dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Secara ringkas buku pedoman tersebut diatas dapat diaplikasikan sebagai referensi untuk menyusun dokumen anggaran, seperti meningkatkan akun-akun yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma penyusun anggaran berdasarkan program, fungsi, kegiatan, sub kegiatan, komponen, sub komponen dan akun/belanja sesuai dengan tantangan kegiatan. Selain itu juga dapat memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatannya. 2. Dokumen Perencanaan Anggaran a. Bahan Nota Keuangan dan RAPBN Proses penyusunan bahan nota keuangan dan rancangan APBN merupakan proses yang secara periodik dilalui dan disusun oleh semua Kementerian dan Lembaga sebagai bahan usulan perencanaan kegiatan dan anggaran satu tahun kedepan. Selanjutnya himpunan bahan-bahan nota keuangan dari Kementerian/Lembaga tersebut disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai salah satu bahan dalam sidang kabinet. Bahan Nota Keuangan dan RAPBN juga merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban yang diamantkan oleh konstitusi, dimana setiap tahun Pemerintah menyusun dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6


2016

Laporan Tahunan

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. Penyusunan RAPBN 2017 mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017– 2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017, sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2017, juga dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. b. Dokumen Pemantapan Perencanaan Perencanaan mempunyai andil yang cukup besar bahkan mencapai 50% terhadap keberhasilan suatu program/kegiatan. Perencanaan yang kurang baik akan berdampak kurang baik pula terhadap pencapaian keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, perencanaan yang dilakukan dengan baik dan cermat akan membawa keberhasilan. Untuk mengupayakan dan memfasilitasi agar proses perencanaan berjalan dengan baik, khususnya di sub sektor tanaman pangan, maka diperlukan adanya koordinasi diantara unit terkait di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, terutama antara masingmasing perencana di setiap unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Hal tersebut mendesak sangat diperlukan terlebih-lebih pembangunan saat ini berbasis kinerja.Dimana didalamnya terdapat unsur penilaian terhadap berhasil dan tidaknya pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu upaya untuk mempertajam dan menyamakan persepsi antara perencana di lingkup Direktorat Jenederal Tanaman Pangan, maka dibentuk Tim Perencana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pertanian dan ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena sub sektor


7

Laporan Tahunan

2016

tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor bagi pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi bangsa Indonesia.Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki satu program sebagai wilayah tanggung jawab tugas pokok dan fungsi, yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan. Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2016, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan Pertemuan Pemantapan Perencanaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 dengan Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia. c. Rancangan Output Kegiatan Berbasis Kinerja Sebagai ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan (outcome) sehingga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi kinerja sebuah Lembaga. Untuk itu, diperlukan dokumen penganggaran sebagai sumber informasi yang mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja secara jelas dan terperinci.Hal tersebut dapat dicapai melalui restrukturisasi program/kegiatan dan adanya pedoman yang memberikan arahan penerapan konsep-konsep PBK secara operasional dan sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting). Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang disebut "Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)". Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja

8


Laporan Tahunan

2016

(performance indicators) dan sasaran (target) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah: -

Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;

-

Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;

-

Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga.

d. Dokumen POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Sebagai ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan (outcome) sehingga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi kinerja sebuah Lembaga. Untuk itu, diperlukan dokumen penganggaran sebagai sumber informasi yang mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja secara jelas dan terperinci.Hal tersebut dapat dicapai melalui restrukturisasi program/kegiatan dan adanya pedoman yang memberikan arahan penerapan konsep-konsep Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) secara operasional dan sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami. Secara siklus perencanaan, setiap tahun disusun dokumendokumen anggaran diantaranya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). e. Penyusunan Bahan Usulan Kegiatan dan Anggaran Ditjen TP Penyusunan rencana kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan dilakukan secara bottom-up yaitu berjenjang dari tingkat bawah ke jenjang yang lebih tinggi. Anggaran kinerja disusun untuk mencapai prestasi kerja/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan dapat diukur pencapaiannya sesuai dengan tingkat keluaran dan hasil yang diharapkan. Mekanisme pengelolaan dana dilakukan melalui pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan. Dana dekonsentrasi dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat


9

Laporan Tahunan

2016

non fisik, misalnya: pembinaan, pelatihan, bimbingan, monev sedangkan dana tugas pembantuan merupakan kegiatan-kegiatan bersifat fisik atau menunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik. Dana tugas pembantuan tersebut sebagian besar dialokasikan ke kabupaten dan kota. Dalam rangka menyiapkan bahan usulan anggaran sebagai bahan penyusunan RKAKL, SP-RKAKL, DIPA dan POK akan dipersiapkan melalui kegiatan “penyusunan bahan usulan anggaran”. f.

Dokumen Revisi Anggaran Perencanaan pembangunan tanaman pangan merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian dan merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan pembangunan nasional.Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadapperubahan.Pembangunan tanaman pangan dilaksanakan dengan menggabungkan kebijakan pusat (top down policy) dan perencanaan daerah (bottom up planning), sehingga sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di tingkat pusat dan daerah terlaksana dengan baik.Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kinerja dilakukan melalui mekanisme perencanaan partisipatif di tingkat lapangan dengan melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian secara berjenjang mulai dari lokasi, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional dan nasional. Sehubungan dengan hal di atas, proses penyusunan RKA-K/L 2016, Ditjen Tanaman Pangan melakukan koordinasi perencanaan yang melibatkan unsur pusat (Unit Eselon-I terkait lingkup Deptan dan Unit Eselon-II lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan UPT Pusat) dan daerah (Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan), UPTD-BPSBTPH (Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan UPTD-BPTPH (Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura). Kegiatan yang sudah disusun dalam dokumen anggaran dengan baik dalam pelaksanaannya ada beberapa yang mengalami penyesuaian sesuai dengan perubahan kebijakan, kondisi keperluan mendesak, ataupun keperluan lainnya sesuai unit kerja masing-masing di pusat dan daerah. Dengan demikian sebagai konsekuensi logisnya akan terjadi perubahan dokumen anggaran (RKA-KL/ DIPA/POK). Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui

10


2016

Laporan Tahunan

tahapan revisi baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan koridor dan kewenangan masing-masing. Untuk itu dalam rangka menyusun perubahan-perubahan dokumen anggaran TA 2016 dialokasikan kegiatan penyusunan dokumen revisi anggaran. 3. Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-Bendahara Umum Negara). RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Penganggaran sebagai suatu system mengatur kedua proses penyusunan dokumen anggaran tersebut, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran terdiri dari pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi: organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya dimulai dari Pagu Anggaran sampai dengan penetapan Pagu Alokasi anggaran K/L yang bersifat final. Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2016 Pagu Anggaran 2017 merupakan tindaklanjut dari penyusunan anggaran terpadu yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Integrasi atau keterpaduan proses penyusunan RKA-K/L dimaksudkan agar menghasilkan dokumen RKA-K/L yang berkualitas dan akuntabel. Penyusunan RKA-K/L Direktotrat Jenderal Tanaman Pangan TA 2017 (Pagu Sementara) dalam pelaksanaan program dan kegiatan tanaman pangan TA 2017 khususnya antara pusat dengan daerah sesuai dengan arah kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan serta


11

Laporan Tahunan

2016

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan meningkatkan pengembangan tanaman pangan.

dalam

upaya

Struktur kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dirumuskan ke dalam 8 kegiatan, yaitu: a. Pengelolaan Produksi sebesar Rp1,2 triliun

Tanaman

Aneka Kacang dan Umbi

b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebesar Rp4,3 triliun c. Pengelolaan Sistem sebesar Rp196 miliar

Penyediaan

Benih

Tanaman Pangan

d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI sebesar Rp213,6 miliar e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp240 miliar f.

Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Benih dan Penerapan Sistim Mutu Laboratorium Pengujian Benih Rp17,6 miliar

g. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT sebesar Rp25 miliar, dan h. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebesarRp788 miliar 4. Rakor Alokasi Anggaran Menteri Keuangan meminta kepada seluruh K/L untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017, dengan menekankan beberapa hal yang harus dibatasi dalam pelaksanaan APBN 2017 yaitu kegiatan pejalanan dinas, pembentukan tim yang mensyaratkan honor, pelaksanaan rapat dinas, rapat kerja, seminar, pengadaan kendaraan dinas dan pembangunangedungbaru. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L tahun 2017 diharapkan dapat mengurangi tanda bintang atau blokir pada dokumen DIPA dan RKAK/L. Dari hasil evaluasi selama ini penyebab bintang itu adalah masalah-masalah administratif yaitu: TOR dan RAB yang belum lengkap, yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum dilakukannya pembahasan dengan komisi terkait di DPR, pembahasan dan penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Kemudian Interaksi K/L dengan komisi terkait di DPR juga diperlukan, diupayakan setelah dilakukan pembahasan dengan Komisi di DPR agar langsung mendapatkan persetujuan.

12


2016

Laporan Tahunan

Pemerintah Pusat memfasilitasi rencana pembangunan pertanian daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan kesesuaian rencana daerah dengan: (1) tata ruang pengembangan ekonomi dan penggunaan sumberdaya alam, aspek lingkungan dan peningkatan kapasitas, (2) pencapaian daya saing nasional atas dasar keunggulan komparatif wilayah dan komoditas, potensi sumberdaya, pusat-pusat pertumbuhan, potensi pasar, potensi komoditas secara nasional, (3) pemberdayaan wilayah tertinggal, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, dan (4) kebijakan nasional, ketahanan pangan, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan makro, dan pembangunan sarana prasarana dalam lingkup nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu ada mekanisme perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan yang dibangun dalam kerangka mempertemukan arah dan kebijakan nasional (topdown policy) dengan perencanaan dari daerah (bottom-up planning). Untuk penyusunan program dan kegiatan TA 2017, pemerintah Pusat melakukan pertemuan koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan guna mensosialisasikan kebijakan nasional dan membangun komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya juga melaksanakan pertemuan koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan guna mensosialisasikan kebijakan nasional dan membangun komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyusunan program dan kegiatan TA 2017. Dalam upaya memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan, koordinasi yang lebih intensif senantiasa dilakukan antarkomponen terkait di pusat dan daerah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Salah satu kegiatan koordinasi yang setiap tahun anggaran dilaksanakan yaitu melalui Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L. Keluaran yang dihasilkan pada pertemuan koordinasi ini adalah dokumen RKA-K/L Alokasi Anggaran. 5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Fungsi:


13

Laporan Tahunan

2016

- Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan; - Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan - Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan - Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

14


Laporan Tahunan

2016

Tabel 1.Indikator Kinerja Utama Ditjen TP NO Sasaran Indikator Kinerja Utama 1. Terwujudnya Peningkatan Produksi - Tercapainya Produktivitas Padi (ku/ha) dan daya saing tanaman pangan - Tercapainya Produktivitas Jagung (ku/ha) - Tercapainya Produktivitas Kedelai (ku/ha) - Tercapainya Produktivitas Ubi Jalar (ku/ha) - Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk padi (%)

Sumber Data Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, BPS, BPSBTPH, Laboratorium Swasta, Instansi lainnya

- Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk jagung (%) - Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat untuk kedelai (%) - Terlaksananya luas areal tanaman Padi aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%) - Terlaksananya luas areal tanaman jagung aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%) - Terlaksananya luas areal tanaman kedelai aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%) - Terlaksananya luas areal tanaman ubi kayu aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%) Terlaksananya luas areal tanaman ubi jalar aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%) Terlaksananya luas areal tanaman kacang tanah aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%) Terlaksananya luas areal tanaman kacang hijau aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%) 2.

Terwujudnya Peningkatan Produksi - Tercapainya Produktivitas Ubi Kayu (ku/ha) Tanaman Pangan mendukung peyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan

b. Sekretariat Ditjen TP Tugas: memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Fungsi: a. Bidang tanaman pangan b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan, dan


15

Laporan Tahunan

2016

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tabel 2. Indikator Kinerja Utama No 1.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Jumlah Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I

Sumber Data

Jumlah Dokumen layanan internal (Overhead) Jumlah Dokumen layanan perkantoran

Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, BPS, BPSBTPH, Laboratorium Swasta, Instansi lainnya

6. Rancangan Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2017 Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2017 memiliki tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan KerjaSertaMengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Hal-hal yang menjadi isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 antara lain: a. Pemenuhan pencapaian target RPJMN 2015-2019 b. Melanjutkan direktif Presiden (sesuai sidang kabinet) c. Menangani isu terkini yaitu kedaulatan pangan pada dimensi pembangunansektor unggulan. Melalui Surat Bersama antara Menkeu dan Kepala Bappenas, Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp22,34 triliun dimana pagu indikatif Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp7,98 triliun. Tabel 3.Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017 Sumber Pendanaan (Rp Juta) No

Program Rupiah

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana PertanianTeknologi dan Inovasi Pertanian Program Penciptaan Bio-Industri Berkelanjutan

9 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan PelatihanPeningkatan Pertanian Diversifikasi dan Ketahanan 10 Program Pangan Masyarakat 11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 12 Program Pendidikan Menengah Pertanian Jumlah

16

PLN

RMP PLN HLN

443.216

0

0 1.000

53.790

0

0

7.303.515

0

1.211.176

0

1.325.626

PNBP

BLU

Jumlah1)

2.857

0

447.073

0

0

0

53.790

0

0

630

0

7.304.146

0

0

0

0

1.211.176

0

0

0

846

0

1.326.472

1.982.024

0

0

0 13.274 29.734

2.025.033

6.537.354

9.000

2.000

0

1.225.638 213.000

49.000

1.189.287 152.588

0

0

6.548.354

0 17.390

0

1.505.028

0

4.507

0

1.346.381

24.840 1.380

0

0

666.982

0

557.785

82.977

455.886

0

0

0 56.886

0

512.772

50.200

0

0

0

0

50.200

22.335.497 457.565

0

75.840 2.380 96.391 29.734 22.997.406


2016

Laporan Tahunan

Dalam menuyusun rencana kerja Kementerian Pertanian perlu dilakukan refocusing baik dari sisi anggaran, program, kegiatan, komoditas, wilayah dan satker. Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam penyusuan Rencana Kerja Kementerian Pertanian yaitu: a. Alokasi Anggaran 2017, terdiri dari: - Program Prioritas dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia - Komoditas Strategis - Lokus Wilayah andalan - Pembangunan/Pengembangan (kawasan) b. Penyusunan Program, terdiri dari: - Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai - Pembangunan pertanian di wilayah daerah perbatasan - Pembangunan Pertanian di wilayah daerah tertinggal. c. Fokus Komoditas Komoditas Strategis Padi, Jagung, Kedelai, Sapi/Kerbau, Tebu, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih. d. Fokus Wilayah - Wilayah program/kegiatan sesuai pengembangan kawasan andalan

dengan

wilayah

- Tidak dialokasikan tersebar hampir merata di Kabupaten/Kota - Wilayah kegiatan berupa kawasan atau non kawasan - Skalanya memadai dengan target sasaran nasional/regional e. Refocusing Kegiatan - Kegiatan di wilayah bukan refleksi kegiatan-kegiatan unit organisasi di Pusat, tetapi didasarkan atas kebutuhan lapangan sesuai target/sasaran nasional yang ditetapkan - Tidak semua kegiatan direktorat hadir di wilayah/ sebagai satker, tetapi tergantung “need assessment” lapangan. - Regulasi harus diperkuat, tidak hanya bertumpu pada instrumen bantuan. - Pembangunan tidak dirancang tergantung pada APBN, tetapi APBN hanya sebagai “trigger” Replikasi Nasional, harus dirancang dengan melibatkan investasi masyarakat (swasta, petani) dan APBD.


17

Laporan Tahunan

f.

2016

Refocusing Satker - Tidak setiap Eselon Provinsi/Kabupaten.

I

memiliki satker

di setiap

Dinas

- Jumlah Satker dikurangi sesuai dengan fokus program, fokus komoditas, fokus wilayah. - Satker 2017 yang telah sesuai dengan rambu-rambu 2016 dipertahankan agar ada keberlanjutan. - Satker UPTD agar di integrasikan antar eselon I terkait. - Adanya komponen pendukung/ terkait di integrasikan pada Satker yang ada/yang programnya dominan. g. Beberapa rambu-rambu umum kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2016 yang perlu diperhatikan antara lain: - Memperhatikan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kegiatan yang bersifat multi-years dan memperhatikan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang. - Melakukan refocusing dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan Tupoksi Eselon-I guna mencapai sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian. - RKA agar disusun secara cermat, dilengkapi TOR dan RAB, sehingga membantu memperbaiki penyerapan anggaran dan meminimalisir revisi DIPA/POK. - Penyelesaian RKA harus tepat waktu dan disiplin anggaran. - Efisiensi dalam alokasi anggaran pos belanja barang (perjalanan dan rapat-rapat), dan tingkatkan belanja modal dan bansos, termasuk untuk belanja infrastruktur. - Memberikan presentase/porsi anggaran untuk kegiatan di daerah yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi daerah. - Untuk belanja pegawai, memperhitungkan: (a) kenaikan gaji pokok dan pensiun 10%; (b) kenaikan uang makan PNS; (c) pengangkatan CPNS mengacu pada prinsip zero growth (hanya untuk mengganti pegawai yang pensiun); dan (d) penuntasan Reformasi Birokrasi. - Untuk PNBP agar: (a) memperbaiki pemungutan dan penyetoran PNBP; (b) optimalisasi sumber-sumber PNBP dan besaran tarif;

18


2016

Laporan Tahunan

(c) peningkatan pemasukan PNBP dan pemanfaatan yang lebih seimbang. - Kegiatan PHLN agar: (a) membiayai kegiatan produktif mendorong ekonomi dan kesejahteraan petani; (b) penarikan LN tepat waktu dan mempertimbangkan kesiapan dan dana; (c) meningkatkan ketertiban dan ketaan dalam alokasi, pemanfaatan dan pelaporan hibah dan (d) harus mempertimbangkan penyediaan dana pendampingnya. - Pada pos belanja subsidi pertanian (benih dan pupuk) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas mendukung kedaulatan pangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip alokasi yang tepat sasaran, sistem penyaluran pola tertutup dengan RDKK, menggunakan basis data yang tepat dan valid, dan penyaluran yang lebih akuntabel. h. Beberapa komponen input yang dibatasi dalam APBN Kementerian Pertanian Tahun 2017 antara lain: - Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. - Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum ada sama sekali. - Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum dan gedung/bangunan khusus (antara lain : laboratorium, gudang). - Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: (a) kendaraan fungsional (seperti ambulan untuk rumah sakit; kendaraan roda dua untuk petugas lapangan); (b) pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Meneg-PAN dan RB dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; (c) penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi; (d) penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan); (e) kendaraan roda 4


19

Laporan Tahunan

2016

dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. 7. Rapat Trilateral Meeting Pembahasan penetapan pagu indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017. Berdasarkan Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2017 menetapkan Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp22,337 miliar. Sesuai dengan fokus utama Kementerian Pertanian dalam pencapaian Swasembada Padi Jagung dan Kedelai, maka Pagu indikatif Ditjen Tanaman Pangan tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp7,119 miliar. Hasil kesepakatan Trilateral Meeting telah mengalokasikan pagu indikatif sampai dengan tingkat indikator kegiatan, namun pada rapat pembahasan dengan Biro Perencanaan disepakati bahwa setiap Eselon I dapat melakukan penyesuaian atas rancangan alokasi Bappenas. Rancangan anggaran Ditjen Tanaman Pangan menurut hasil Trilateral Meeting sebesar Rp7,19 miliar yang dialokasikan untuk delapan kegiatan yang diutamakan untuk pengelolaan budidaya padi, jagung dan kedelai. Secara rinci alokasi anggaran Ditjen Tanaman Pangan sesuai usulan Bappenas dapat dilihat pada tabel berikut:

20


Laporan Tahunan

2016

Tabel 4. Alokasi Anggaran Ditjen TP Sesuai Hasil Trilateral Meeting Tahun 2017 Kode

Uraian Kegiatan/IKK

Pengelolaan Produksi Tanam an Aneka Kacang dan Um bi 1 Luas budidaya kedelai

Usulan Eselon II (31 Maret 2016) Anggaran Volum e (Rp)

1761

Perubahan Sesuai Trilateral Meeting (4 Mei 2016) Anggaran Volum e (Rp)

2.479.017.500 700.000 Ha

2.132.500.000

1.864.797.500 700.000 Ha

1.550.000.000

- Intensif ikasi

400.000 Ha

1.120.000.000

400.000 Ha

800.000.000

- Ekstensif ikasi

300.000 Ha

1.012.500.000

300.000 Ha

750.000.000

2 Luas budidaya Ubi Kayu

25.000 Ha

160.750.000

25.000 Ha

160.750.000

3 Luas budidaya Ubi Jalar

2.500 Ha

12.325.000

2.500 Ha

4 Luas budidaya Talas

1.000 Ha

13.725.000

500 Ha

6.862.500

5 Luas budidaya Kacang Tanah

5.000 Ha

24.312.500

2.500 Ha

12.157.500

6 Luas budidaya Kacang Hijau

5.000 Ha

24.312.500

2.500 Ha

12.156.250

7 Luas budidaya Kacang Koro

200 Ha

1.092.500

100 Ha

8 Pembinaan dan Pengaw alan Pengelolaan Produksi Tanam an 1762 Serealia 1 Luas budidaya padi Jajar Legow o

1 Paket

110.000.000

1 Paket

5.022.144.100

12.325.000

546.250 110.000.000 3.859.125.500

4.600.000 Ha

3.332.600.000

4.600.000 Ha

2.278.350.000

- Padi Inbrida

3.750.000 Ha

1.335.000.000

4.350.000 Ha

1.548.600.000

- Padi Hibrida

700.000 Ha

1.330.700.000

150.000 Ha

285.150.000

- Padi Hazton

150.000 Ha

666.900.000

100.000 Ha

2 Luas budidaya jagung hibrida 3 Luas penanaman padi organik 4 Luas budidaya gandum 5 Luas budidaya sorghum 6 Pembinaan dan Pengaw alan Pengelolaan Sistem Penyediaan 1763 Benih Tanam an Pangan Luas penanaman untuk perbanyakan 1 benih sumber Tanaman Pangan Jumlah Balai Benih yang melakukan 2 pengaw asan dan sertif ikasi Jumlah pendampingan dan penguatan 3 desa mandiri benih 4 Jumlah Desa Mandiri Benih 5 Pembinaan dan Pengaw alan Penguatan Perlindungan Tanam an 1764 Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 1 Luas penerapan PHT

444.600.000

1.500.000

Ha

1.276.500.000

1.500.000

Ha

1.125.000.000

4.000

Ha

80.130.000

4.000

Ha

80.130.000

750

Ha

1.894.500

750

Ha

1.894.500

1.000

Ha

251.000

1.000

Ha

1 Paket

330.768.600

1 Paket

196.082.000 32 Balai

18.069.000

32 Balai

63.405.000

31

Provinsi

196.082.000 32 Balai

18.069.000

32 Balai

63.405.000

22.493.000

31

200 Desa

42.000.000

200 Desa

1 Paket

50.115.000

1 Paket

Provinsi

205.368.254

22.493.000 42.000.000 50.115.000 205.368.254

16.750 Ha

30.082.400

16.750 Ha

2 Luas Penerapan DPI

350 Ha

1.709.450

350 Ha

3 Gerakan Pengendalian OPT

756 Kali

20.775.000

251.000 373.500.000

756 Kali

30.082.400 1.709.450 20.775.000

4 Sarana Penanggulangan OPT/DPI

1 Paket

21.150.000

1 Paket

21.150.000

5 Pembinaan dan Pengaw alan Pengolahan dan Pem asaran Hasil 5885 Tanam an Pangan 1 Jumlah Sarana pascapanen padi

1 Paket

131.651.404

1 Paket

131.651.404

2 Jumlah Sarana pascapanen jagung 3 Jumlah Sarana pascapanen kedelai Jumlah unit pengolahan hasil tanaman 4 pangan Jumlah Fasilitasi Sertif ikasi Pertanian 5 Organik Tanaman Pangan 6 Jumlah inf ormasi harga pasar 7 Pembinaan dan Pengaw alan Dukungan Manajem en dan Teknis 1766 Lainnya pada Ditjen Tanam an Pangan 1 Dokumen Manajemen Tanaman Pangan Dukungan sarana produksi dan alsintan kaw asan perbatasan dan tertinggal Pengem bangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem 1767 Mutu Laboratorium Pengujian Benih 1 Jumlah Metode Pengujian Mutu Benih 2

2 Pembinaan dan Pengaw alan Pengem bangan Peram alan 1768 Serangan Organism e Pengganggu Tum buhan Jumlah Teknologi Pengamatan, 1 Peramalan dan Pengendalian OPT 2 Pembinaan dan Pengaw alan Jum lah

843.000.000

702.022.633

5.054 Unit

680.676.000

4.150 Unit

558.926.150

2.001 Unit

56.814.000

1.500 Unit

42.589.500

300 Unit

8.472.000

250 Unit

7.060.000

140 Unit

10.250.000

140 Unit

10.250.000

75 Sertif ikat 276 Unit 1 Paket

6.570.000 4.968.000 75.250.000

75 Sertif ikat 276 Unit 1 Paket

253.000.000 4 Dokumen 30 Unit

250.000.000 3.000.000

1 Paket

5.550.000 11.054.350

4.968.000 71.658.983 250.555.599

4 Dokumen 30 Unit

16.604.350

10 Metode

6.570.000

247.555.599 3.000.000

16.604.350

10 Metode 1 Paket

25.083.253

5.550.000 11.054.350 25.083.253

15 Model

13.148.263

15 Model

1 Paket

11.934.990

1 Paket

9.040.299.457


13.148.263 11.934.990 7.119.639.089

21

Laporan Tahunan

2016

8. Rapat Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Tanaman Pangan Sebagai tindak lanjut Rapat Pembahasan Trilateral Meeting maka Ditjen Tanaman Pangan melakukan penyesuaian atas Rencana Kinerja (Renja) yang telah diusulkan oleh Bappenas.Rapat penyusunan renja tersebut melibatkan seluruh Koordinator Perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. a. Beberapa hal penting yang didiskusikan dalam pembahasan penyesuaian Renja Ditjen Tanaman Pangan adalah sebagai berikut: -

-

-

22

Arahan Biro Perencanaan: 

Anggaran sebesar Rp7,119 triliun agar diamankan untuk padi, jagung, dan kedelai



Bappenas kurang cermat membagi SEB, sehingga harus melakukan refocusing antar Eselon II di masing-masing Eselon I.

Arahan Kepala Bagian Perencanaan: 

Kabag Perencanaan mendukung alokasi anggaran untuk pangan alternatif (gandum, sorgum, ubikayu, ubijalar, kacang tanah, dan kacang hijau). Hal tersebut dikarenakan adanya struktur organisasi tersebut di Ditjen Tanaman Pangan, sehingga tidak mungkin untuk dihilangkan. Namun, alokasi tersebut hanya untuk melakukan pembinaan secara umum saja.



Target Budidaya Padi, Jagung, dan Kedelai sudah dikunci oleh Bappenas, sehingga tidak dapat diturunkan tapi boleh dinaikan.

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 

Target budidaya intensifikasi kedelai seluas 400.000 ha



Target perluasan areal tanam kedelai sebesar 300.000 ha. PAT merupakan perluasan areal, dimana masih kurang tenaga kerja dan belum ada traktor dalam paket PAT (perlu komitmen bersama)



Untuk komoditas ubikayu 25.000 ha, ubijalar 2.500 ha, kacang tanah 2.500 ha, kacang hijau 2.500 ha, talas 500 ha, kacang koro 100 ha sesuai dengan potensi daerah masingmasing.


Laporan Tahunan

2016

-

Direktorat Serealia Target budiaya padi sebesar 4.600.000 ha, target budidaya jagung sebesar 1.500.000 ha, budidaya padi organik 4.000 ha, budidaya gandum 750 ha dan budidaya sorghum 1.000 ha.

-

Direktorat Perbenihan Anggaran untuk pemberdayaan penangkaran benih ditahun 2017 tidak dialokasikan dan desa seribu desa mandiri benih 200 Desa.

-

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan PPHT seluas 16.750 ha dan PPDPI seluas 350 ha.

-

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Panganmengalokasikan sarana pascapanen padi 4.150 unit, sarana pascapanen jagung 1.500 unit, sarana pascapanen kedelai 250 unit, UPH 140 unit, sertifikat pertanian organik 75 sertifikat dan informasi harga sebanyak 276 unit.

-

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalokasikan 30 unit dukungan sarana produksi dan alsintan perbatasan dan tertinggal

-

Balai Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Balai Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih mengalokasikan 10 metode pengujian mutu benih

-

Balai Pengembangan Pengganggu Tumbuhan

Peramalan

Serangan

Organisme

Balai Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan mengalokasikan 15 model teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT Melihat realitas tersebut, secara indikatif konsekuensi dari perubahan jumlah output akan berdampakpada perubahan produksi yaitu: a. Produksi padi tercapai sekitar 76,266 juta ton gabah kering giling b. Produksi jagung tercapai sekitar 21,354 juta ton pipilan kering c. Produksi kedelai tercapai sekitar 2,76 juta ton biji kering d. Produksi ubi kayu tercapai sekitar 27,072 juta ton


23

Laporan Tahunan

2016

e. Produksi ubi jalar tercapai sekitar 2,7 juta ton f.

Produksi kacang tanah tercapai sekitar 755.750 ton

g. Produksi kacang hijau tercapai sekitar 300.350 ton. 9. Alokasi Pagu Indikatif Ditjen Tanaman Pangan TA. 2017 a. Rincian Pagu Alokasi Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 sebesar Rp7.119.639.100.000, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp7.119.008.800.000, PNBP sebesar Rp630,3 juta. Tabel 5. Rincian Pagu Per Kegiatan Tahun 2017 Kode

Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Rupiah

PHLN+ PNBP+ PDN

BLU

SBSN

Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Jumlah

2018

2019

2020

1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

1.864.797,50

-

-

-

1.864.797,50

1.958.037,50

2.055.939,50

2.158.736,90

1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

3.859.125,50

-

-

-

3.859.125,50

4.052.081,80

4.254.685,90

4.467.420,20

196.082,00

-

-

-

196.082,00

205.886,10

216.180,40

226.989,40

204.737,90

-

630,30

-

205.368,20

240.074,60

274.370,90

313.864,80

250.555,60

-

-

-

250.555,60

117.033,20

121.479,10

126.111,00

16.604,40

-

-

-

16.604,40

17.758,00

18.870,00

20.050,00

25.083,30

-

-

-

25.083,30

24.006,00

26.037,00

26.163,00

702.022,60

-

-

-

702.022,60

802.300,00

836.064,00

870.068,00

1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan 1764 OPT dan DPI Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen 1766 Tanaman Pangan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan 1767 Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Pengembangan Peramalan Serangan Organisme 1768 Pengganggu Tumbuhan 5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Jumlah

7.119.008,80

- 630,30

- 7.119.639,10 7.417.177,20 7.803.626,80 8.209.403,30

b. Rekapitulasi Daftar Kegiatan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan mempunyai 8 (delapan) kegiatan utama. -

Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun 2017 sebesar Rp.1.296.900.000.000,- dengan output utama : a) penerapan budidaya Kedelai seluas 700.000 Ha, b) penerapan budidaya aneka kacang dan umbi 33.100 Ha, g) pembinaan, pengawalan, pendampingan dan monev.

-

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia tahun 2017 sebesar Rp3.859.125.500.000, dengan output utama: a) penerapan budidaya padi seluas 4.604.000 ha, b) penerapan budidaya jagung seluas 1.500.000 ha dan serealia lainnya seluas 1.750 ha, c) pembinaan, pengawalan, pendampingan dan monev.

24


2016

-

Laporan Tahunan

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman tahun 2016 sebesar Rp196.082.000.000, dengan output utama : a) dokumen-dokumen bidang perbenihan sebanyak 34 provinsi, b) perbanyakan benih sumber tanaman pangan sebanyak 545 ha, c) terlaksananya pembangunan desa mandiri benih sebanyak 200 desa d) terlaksanaya pengawasan dan sertifikasi benih seluas 86.860 ha dan e) penguatan desa madiri benih 1.132 desa.

-

Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI tahun 2017 sebesar Rp205.368.200.000,- dengan output utama a) pengujian mutu produk sebanyak 2.350 sertifikat, b) penguatan perlindungan dari gangguan OPT dan DPI sebanyak 34 provinsi, c) PPPHT sebanyak 16.750 ha, d) PPDPI sebanyak 350 ha, e) pembinaan, pengawalan, pendampingan dan monev.

-

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kegiatan penanganan pascapanen tahun 2017 sebesar Rp702.023.000.000.000,- dengan output utama: a) sarana pascapanen tanaman pangan sebayak 7.420 unit, b) unit pengolahan hasil sebanyak 140 unit, c) pengembangan standarisasi mutu sebanyak 75 unit, d) pengembangan pasa dan investasi sebanyak 278 unit.

-

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya tahun 2017 sebesar Rp250.555.600.000, dengan output utama yaitu: a) sarana produksi serta alsintan di daerah perbatasan sebanyak 18 unit, b) sarana produksi serta alsintan di daerah tertinggal sebanyak 12 unit gaji dan c) layanan kantor, ULP, dukungan manajemen teknis lainnya.

-

Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Kegiatan pengembangan metode pengujian benih tahun 2017 sebesar Rp16.604.000.000, dengan output utama: a) metode pengujian mutu benih sebanyak 10 metode, dan b) dukungan pembinaan kegiatan.


25

Laporan Tahunan

-

2016

Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan OPT Kegiatan pengembangan peramalan serangan OPT tahun 2016 sebesar Rp15.332.300.000, dengan output utama: a) Model Pengamatan Peramalan dan Pengendalian OPT Pangan sebanyak 12 unit, b) penerapan dan pengembangan peramalan OPT sebanyak 24 provinsi dan c) dukungan pembinaaan kegiatan OPT.

10. Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam dan Luar Negeri Kerjasama internasional dan peran Indonesia di dunia internasional merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional. Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi: kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Fungsi kerjasama internasional: (1) memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi serta memperlancar sistem pembayaran antar negara, (2) menciptakan kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian ataupun melalui badan/organisasi internasional.Dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dalam dan luar negeri, maka diperlukan suatu koordinasi agar pengelolaan kerjasama tersebut sesuai dengan prosedur dan dapat dilakukan monitoring serta evaluasi atas kerjasama tersebut. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama di Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka diupayakan untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri tersebut.Di samping itu pula turut berperan serta dalam upaya persamaan pemahaman pengetahuan tentang kerjasama yang dilaksanakan. 11. CF-SKR Dana CF-SKR merupakan dana hasil pemanfaatan dana hibah program SKR, digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi dan pembangunan sosial, termasuk membantu petani kecil dan kurang mampu dalam meningkatkan produksi pangan. Kegiatan CF SKR sudah dimulai sejak tahun 2004 dan akan berakhir tahun 2017. Kegiatan CF-SKR tahun 2016 adalah kegiatan terakhir untuk pelaksanaan yang sifatnya teknis, sedangkan tahun 2017 hanya ada

26


2016

Laporan Tahunan

dana untuk Sekretariat SKR guna membuat laporan dan merapikan adminsitrasi kegiatan dana CF SKR sejak ada (tahun 2002 – 2016). Kegiatan CF SKR TA 2016 ada 3 kegiatan teknis dan Sekretariat SKR, yaitu:  Improvement production of peanut and sweet potato = Ditjen Tanaman Pangan  Sustainable horticulture development in the highland area = Ditjen Hortikultura  Farmer empowerment through apprenticeship activities in farmer agricultural rural training center and establishment of agribusiness laboratory for young farmers under the framework program of CF – SKR = Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Ditjen Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran Rp4,5miliar dari CF SKR yang merupakan usulan dari Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, nomor registrasi : 71113301. Proposal telah beberapa kali mengalami revisi, yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada, yaitu:  Proposalnya berjudul “Peningkatan produksi kacang tanah, ubikayu dan ubijalar” alokasi anggaran Rp4.499.860.000,- lokasi kegiatan di 8 provinsi dan 18 kabupaten, dengan total luasan 1.850 ha dan melibatkan sekitar 1.850 petani.  Sesuai surat terakhir per akhir Desember 2015, proposal berjudul : Peningkatan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar, alokasi Rp.4,5 miliar dengan lokasi pada 5 provinsi dan 14 kabupaten seluas 1.050 ha. Lokasi kegiatan : Banten (Kab. Pandeglelang : ubijalar), Jawa Barat (Kab. Tasik, Garut, Cianjur : kacang tanah dan Kab. Ciamis, Kuningan dan Sukabumi : ubijalar), Jawa Tengah (kab. Jepara : kacang tanah dan Kab. Pati : kacang tanah & ubijalar dan Kab. Karang Anyar untuk ubijalar), Jawa Timur (Kab. Blitar, Magetan dan Tulung Agung : ubijalar) dan Bali untuk kacang tanah di Kab. Karangasem. Perkembangan pertengahan Januari 2016, telah disampaikan usulan rencana penarikan hibah luar negeri (hibah terencana dan pencairan melalui KPPN) dan rupiah murni pendamping. Rencana penarikan anggaran akan dimulai Februari bertahap sampai Desember 2016 dan proporsional sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Sampai akhir Januari 2016, kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi adalah : pembuatan pedoman teknis dan CPCL, rapat persiapan.


27

Laporan Tahunan

2016

Hasil diskusi dimintakan bahwa nama Tim Pokja dapat berjumlah 2 (dua) orang dari masing-masing Eselon I, melibatkan sekretariat dan direktorat teknis pelaksana kegiatan. Hal ini untuk lebih memudahkan dan memperlancar kegiatan dan koordinasi.Dari Ditjen Tanaman Pangan, mengusulkan dari Sekretariat Ditjen TP dan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, sebagai pelaksana teknis kegiatan CF SKR 2016. 12. PertemuanStakeholders Meeting on Project Idea Formulation –Organic Village Development with Gender Approach Pertemuan Stakeholders Meeting on Project Idea Formulation – Organic Village Development with Gender Approachini diinisiasi oleh FAO untuk menggali informasi mengenai pertanian organik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, terkait dengan berakhirnya proyek Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management Implementation and Pesticides Management System in Indonesia (TCP/INS/3403) yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Penjelasan mengenai pertanian organik yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah, Biro Perencanaan menguatkan keyakinan bahwa lahan yang digunakan pada proyek TCP/INS/3403 dapat dikategorikan sebagai lahan pertanian organik. Organic Village Development with Gender Approach merupakan salah satu action plan untuk kegiatan Landscape IPM Project. FAO berharap proyek ini dapat dilaksanakan sebagai kelanjutan proyek TCP/INS/3403 dan kemudian diintegrasikan dengan mainstreaming gender. Penerapan mainstreaming gender ini merupakan mandat yang diberikan oleh FAO kepada seluruh country office sesuai dengan hasil sidang FAO ke-154 di kantor pusat FAO di Roma, Italia. Atas saran Bpk. Prayudi, maka diputuskan bahwa Proyek Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menjadi focal point Proyek Organic Village Development with Gender Approach.TCP Facility adalah dana yang akan digunakan untuk menyusun project document dalam mendukung pelaksanaan proyek. Project document tersebut akan dikerjakan oleh konsultan yang ditunjuk oleh FAO. Setelah project document disetujui, maka proyek dapat diajukan ketahapan selanjutnya untuk menjadi Technical Cooperation Program (TCP). Penjabaran proyek lebih lengkap akan dijelaskan dalam project document. Apabila diperlukan, focal point gender Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

28


2016

Laporan Tahunan

bersama dengan Badan Ketahanan Pangan sebagai Koordinator Desa Organik. 13. Kegiatan Penyusunan Booklet Kegiatan kerjasama luar negeri bidang pertanian selain untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan pertanian juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung diplomasi Indonesia di forum internasional melalui pemberian bantuan berupa pengiriman tenaga ahli, pelatihan/magang petani, serta alat mesin pertanian.Kegiatan kerjasama luar negeri bidang pertanian diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan pertanian di Indonesia khususnya masyarakat petani sekaligus promosi bagi produk pertanian, alat mesin pertanian dan tenaga ahli Indonesia.Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang sejajar dengan Negara mitra sehingga tidak lagi hanya sebagai Negara penerima bantuan saja.Kegiatan kerjasama dalam negeri berupa kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Universitas dan stakeholder lainnya. Untuk memfasilitasi dan memperlancar kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri Ditjen Tanaman Pangan menyusun booklet yang berfungsi untuk menginformasikan program dan kegiatan Ditjen Tanaman Pangan. Diharapkan dengan adanya booklet ini dapat meningkatkan kerjasama bidang pertanian khususnya tanaman pangan dalam mendukung mewujudkan program tahun 2015-2019. Tujuan diselenggarakan pertemuan penyusunan booklet adalah untuk memfasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk : a.

Memberikan informasi secara singkat, jelas &up date (terkini).

b.

Menyebarluaskan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

14. Pertemuan Koordinasi Kerjasama Bidang Tanaman Pangan Program kegiatan utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2016 dalam peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai diantaranya: teknologi tanam jajar lewogo, teknologi hazton, desa pertanian organik, pengembangan padi hibrida, desa mandiri benih, perbaikan jaringan irigasi, percetakan sawah baru, traktor, benih bersubsidi. Kegiatan baru alokasi APBN-P 2016 yang terkait dengan Ditjen Tanaman Pangan adalah; 1) kegiatan pengembangan jagung di lahan khusus, 2) pengembangan mina padi dan 3) pengembangan padi dengan teknologi salibu. Sehubungan beragamnya program kegiatan yang baru, diperlukan persamaan persepsi dan informasi untuk memahami dan memahami


29

Laporan Tahunan

2016

kegiatan dimaksud bagi staf perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pada kesempatan ini, dihadirkan narasumber yang akan menjelaskan tentang kegiatan mina padi, desa organik dan desa mandiri benih yang dilakukan oleh Ditjen Tanaman Pangan. Selain juga dihadirkan juga pembelajaran kegiatan mina padi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP. Ditjen TP mempunyai Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, tentang kerja sama pengelolaan minapadi yang ditandatangani 7 Maret 2013 dan berlaku 3 tahun. Oleh karena itu pertemuan koordinasi kerjasama bidang tanaman pangan ini bertujuan yaitu: 1)

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang tanaman pangan,

2)

Melakukan pembekalan pengetahuan tentang program kegiatan pokok dan kerjasama yang ada di Ditjen Tanaman Pangan

3)

Kunjungan lapang kegiatan strategis tanaman pangan.

Adapun sasaran Pertemuan Koordinasi Kerjasama Bidang Tanaman Pangan, adalah sinergisitas unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang tanaman pangan. Selain pertemuan, diadakan kunjungan lapang pada pertemuan koordinasi ini yaitu: 1) Kegiatan percontohan kegiatan minapadi, yang merupakan binaan dan percontohan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP dengan FAO/Food Agriculture Organization Kelompok tani Mina Makmur di Dusun Kandangan, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DIY. Melihat perkembangan dan kegiatan minapadi yang telah dilakukan oleh KKP dan FAO, dan diskusi langsung dengan ketua dan anggota kelompoktani pelaksana kegiatan. Saat tinjauan di lapangan, kondisi ikan belum optimal untuk dipanen dan direncanakan akan panen September 2016, sedangkan pertananan padi sedang tumbuh bulir padi. 2) Lokasi Pembibitan dan Penampungan Ikan untuk Program Minapadi  Kelompok Pembudidaya ikan “Minamurakabi, Cibuk Kidul, Margoluwih” di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DIY.

30


2016

Laporan Tahunan

Terdapat banyak petak/kolam ikan untuk pembibitan dan pasca panen dari lokasi minapadi sebelum dipasarkan.Kelompok tani ini yang menyiapkan kebutuhan benih ikan dan menyalurkan hasil panen dari kegiatan minapadi yang dilakukan anggota kelompok tani. Kondisi ini membuat harga beli benih ikan dapat ditekan dan harga jual hasil panen ikan dapat lebih tinggi, yang menguntungkan petani 3) Pengolahan dan Industri Hasil PerikananKelompok tani UKM keripik belut „CitraRasa‟ di Desa Kraci II Margoluwih, Kec. Seyegan, Kabupaten Sleman, DIY Pengolahan UKM ini mengolah beragam hasil ikan dari kegiatan minapadi yang ada disekitar desa dan memasarkannya, Kelompok ini merupakan binaan dari Kem.Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM, dan telah beberapa kali mendapatkan pelatihan untuk pengolahan dan pengemasan hasil olehan, dll. Beberapa hasil usaha dari kelompok tani : keripik belut, beragam abon ikan, sambal kering ikan, nugget ikan, dan keripik lainnya (keripik bayam, kenikir, dll). 4) Kelompok Tani Desa Mandiri Benih Kelompok tani di Dusun Watupecah, Desa Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, DIY Kelompoktani ini telah mempunyai gudang penyimpanan benih dan lantai jemur, dan peralatan, motor/kendaraan penganggut, alat timbanagn, alat pengemasan dan karung platik, dan perlengkapan lainnya dengan kondisi tarawat dengan baik. 5) Desa Pertanian Organik Kelompok Tani Rukun, di Padasan, Pakembinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, DIY. Kelompok tani Rukun berdiri sejak 2001, mengkhususkan untuk kegiatan padi organik varietas unggul lokal, yaitu : Sembada Hitam, Sembada Merah dan Mentik Susu. Luas areal garapan :seluas 19,1 ha dan luasan untuk organik seluas 9,95 ha. Tahun 2010 kelompok tani ini mengajukan sertifikasi organik oleh Dinas Pertanian DIY dan tahun 2011 mendapatkan sertifikat organik dari Persada dengan no.SNI 6729/2013.Tahun 2015 juga mendapatkan sertifikasi organik dengan SNI no. 019/LSPO-007IDN/2610/2015. Standar sistem pertanian organik : pupuk dari sintetik ke organik, blok area/pembatas lahan organik, pembuatan bio-pestisida, dan purifikasi air irigasi.


31

Laporan Tahunan

2016

Rencana kelompok tani Rukun dimasa mendatang : menjadikan Dusun Padasan menjadi pusat pertanian organik, membangun pusat pelatihan organik dan agrowisata produk organik, memperluas areal pertanian organik, memperluas jaringan pemasaran produk organic, perbaikan labeling produk organik, meningkatkan kapasitas produksi pupuk organic, dan beternak kambing. 15. Pengarusutamaan Gender Tahun 2016 KPPPA akan melaksanakan penilaian untuk APE, menindaklanjuti hal ini Biro Perencanaan-Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian selaku koordinator Tim Pokja PUG lingkup Kementerian Pertanian berupaya untuk menggali peluang-peluang yang sudah ada di Kementerian Pertanian terkait program/kegiatan serta fasilitas yang dapat mengungkit penilaian ini. Salah satu yang dapat di angkat kembali adalah website PUG yang sudah dibangun sejak tahun 2014 dan saat ini kondisinya sedang mati suri. Beberapa informasi terkait rapat, yaitu: a. Tanggal 22 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Ibu, di istana wakil presiden RI telah diberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016 Tingkat Mentor kepada Kementerian Pertanian. Ada 4 K/L yang mendapatkan anugerah tersebut, yaitu :Bappenas, Kem. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kem.Keuangan dan Kementan. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI kepada Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian (Dr.Ani Andayani). Tahun 2016 anugerah Parahita diberikan kepada 12 KL, 17 Pemda provinsi dan 84 Pemda Kabupaten/kota, yang dinilai berhasil dalam melaksanakan berbagai inovasi inspirasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkesinambungan melalui integrasi isu gender (perempuan dan pemenuhan hak anak). b. Pemberian penghargaan APE ini diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak/KPPA yang telah dilakukan sejak tahun 2004 dan dinilai setiap 2 tahun, dengan 4 kategori : pratama, madya, utama dan mentor. Kementerian Pertanian telah mendapatkan penghargaan APE sejak tahun 2012 yaitu APE Pratama, 2014 APE Madya dan tahun 2016 APE Mentor (naik 2 tingkat). Sambutan dari KPPA, Kementan dinilai dapat mendokumentasikan dan menginformasikan kegiatan terkait gender dan perlindungan anak sampai pada tingkat pelaksana kegiatan (petani). Walaupun kegiatan PUG tidak

32


Laporan Tahunan

2016

berdampak langsung kepada produksi dan bukan menjadi kegiatan prioritas, namun tetap konsisten dilakukan. c. Konsekuensi penghargaan APE tingkat Mentor untuk Kementan, akan dijadikan acuan bagi seluruh provinsi/kabupaten di Indonesia, sehingga diperlukan upaya lebih baik dan terencana untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Beberapa usulan kegiatan untuk memperbaiki kegiatan terkait gender, adalah:

d.

-

Memperkuat dokumentasi kegiatan terkait gender (foto, laporan kegiatan, informasi kegiatan, film)

-

Dibuat format laporan gender yang seragam untuk setiap eselon I, dan dikumpulir oleh koordinator (Biro Perencanaan), dibuat dalam bentuk CD, Website perlu diaktifkan kembali, dll sehingga mempermudah jika diperlukan oleh pihak luar dan tertib arsip.

-

Memperkuat jejaring informasi dengan pihak daerah (Pemda, Dinas, Universitas, PSW) guna mempermudah sharing dan menambah informasi.

-

Dibuatkan buku seriterkait PUG di Kementan – bahan awal bisa didapatkan dari tulisan Success Story setiap eselon I yang telah dibuat tahun 2016.

-

Dibuatkan bahan tayangan dari Sekretariat PUG yang berisikan kegiatan gender di Kementan dan perkembangannya, untuk mempermudah bagi anggotaTim yang diminta mewakili Kementan.

Masing-masing eselon I diingatkan untuk dapat melengkapi berkas terkait kegiatan PUG, diantaranya: - Penyiapkan 6 prasyarat dari kegiatan responsif gender (GAP, GBS, TOR, Penandaaan di RKA-KL, PedomanTeknis, dan kustioner) - Membuat kajian MDS-untuk mempermudah perkembangan data PUG dan mempermudah analisa.

melihat

- SK Tim Kementan dan Ditjen (Eselon I)


33

Laporan Tahunan

34


2016

Laporan Tahunan

2016

III

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1.

Pengelolaan Gaji TA. 2016, menyiapkan laporan pajak penghasilan pribadi PPh 21 pegawai TA. 2016, melakukan pembayaran tunjangan kompensasi kerja, uang makan, uang lembur, honor tenaga kontrak, kekurangan dan susulan gaji, tunjangan kematian (uang duka, gaji terusan) Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2.

Pengelolaan Perbendaharaan a. SK Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Satker Pusat, UPT Pusat, dan Satker Daerah Pengelola Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 b. Pengelolaan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2016 - Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 1.648 SPP yang meliputi: SPP UP/TUP 7 SPP, SPP GUP 84 SPP, Nihil 1131 SPP dan SPP LS 1.444 SPP - Melakukan pemeriksaan/verifikasi pembebanan anggaran dan kegiatan sebanyak 21.229 tagihan baik tunai maupun LS c. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Tahun Anggaran 2016 - Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Pusat) sebesar Rp1,408 miliar(133,80%), terdiri dari fungsional Rp875 juta dan umum Rp532juta dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp1,051 miliar. - Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Daerah) sebesar Rp11,982 miliar(228,88%), terdiri dari fungsional Rp4,759 miliar, dan umum Rp7,223 miliar dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp5,235 miliar. Hingga akhir tahun 2016 sebanyak 59 satker.

3.

Perkembangan Realisasi Keuangan Satker Pusat Perkembangan penyerapan anggaran tahun 2016 untuk DIPA Satker Pusat Ditjen Tanaman Pangan TA 2016 adalah sebesar Rp186,092miliar (28,63%) dari pagu anggaran Rp694,98miliar. a. Realisasi anggaran berdasarkan sumberdana dari pagu sebesar Rp649.979.093.000, realisasi Rp186.626.426.238 (28,63%) meliputi: 1) Rupiah Murni Rp648.703.036.000, realisasi Rp185.180.579.667 (28,55%), 2) Dana PNBP Rp627.475.000,realisasi Rp394.418.960(62,86%), 3)


35

Laporan Tahunan

2016

Pinjaman/Hibah Luar Rp517.291.300 (79,76%).

Negeri

Rp648.582.000,

realisasi

b. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dari pagu sebesar Rp649.979.093.000, realisasi Rp186.092.289.927(28,63%) meliputi: 1) Belanja Pegawai Rp40.035.099.000, realisasi Rp37.500.890.220 (93,67%), 2) Belanja Barang Jasa Rp604.051.121.000, realisasi Rp143.754.499.133 (23,89%), 3) Belanja Modal Rp5.892.873.000, realisasi Rp4.836.900.574 (80,19%). c. Uang Persediaan Satker Realisasi pembayaran uang persediaan Rp11.280.368.826, realisasi sudah 100%. 4.

Satker

sebesar

Pelaksanaan Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan DIPA Nomor SP.DIPA018.03.1.238251/2016 tanggal 07 Desember 2015, Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) telah menerbitkan SPM sampai dengan bulan Desember 2016 yaitu: SPM TU 1, SPM GUP 27, SPP NIHIL 25, SPP LS 1.861. Tabel 6.Realisasi SPM dan Realisasi SP2D No Uraian 1 UP 2 TU 3 GUP 4 NIHIL 5 LS 6 Pajak Jumlah

5.

REKAPITULASI SPM DAN SP2D Jumlah SPM (Rp) SP2D (Rp) 1 500.000.000 500.000.000 6 56.270.368.826 56.270.368.826 84 6.440.138.952 6.440.138.952 113 49.953.296.000 49.953.296.000 1.444 129.698.854.975 129.698.854.975 18.675.715.168 9.134.881.257 1.648 261.538.373.921 251.997.540.010

Verifikasi Terhadap Tagihan LS dan Non LS Verifikasi terhadap tagihan yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dimana Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran terhadap tagihan langsung dari seluruh tagihan yang dilakukan oleh PPK lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tabel 7. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun2016 No

36

Uraian

Jumlah Berkas

1

SPJ Langsung

1.530

2

SPJ Non Langsung

3.302


Laporan Tahunan

2016

6. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Realisasi Subsidi Benih -

Penyelesaian Kerugian Negara Lingkup Ditjen Tanaman Pangan. Pada tahun 2016 sisa Kerugian Negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, dari Rp20,385 miliar menjadi Rp18,831 miliar. Penyelesaian sisa kerugian negara tahun 2016 sampai dengan akhir Desember sebesar Rp5,414 miliar. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kerugian negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain: melakukan penagihan langsung ke satker dinasatau pihak auditan, memberikan surat teguran secara tertulis, mengajukan penghapusan terhadap temuan yang telah diputuskan oleh pengadilan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan workshop percepatan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan. Tabel 8 Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP Tahun 2016 No

Temuan

1. KINERJA a. Itjen b. BPKP 2. BPK RI 3. Investigasi Itjen Jumlah

-

Sisa KN Tambahan KN Tahun 2016 Jumlah KN Tahun 2016 Tindak Lanjut KN Tahun (s.d Desember 2016) (s.d Desember 2016) 2016 (s.d Desember 2016) s.d. Des 2015 13,216,058,587.44 3,642,446,328.17 16,858,504,915.61 4,195,823,544.71 11,054,712,836.16 3,583,341,026.67 14,638,053,862.83 3,630,312,719.17 2,161,345,751.28 59,105,301.50 2,220,451,052.78 565,510,825.54 6,652,351,801.03 154,417,750.00 6,806,769,551.03 1,154,417,750.00 516,365,417.55 63,400,000.00 579,765,417.55 63,400,000.00 20,384,775,806.02 3,860,264,078.17 24,245,039,884.19 5,413,641,294.71

(Rp)

Sisa KN s.d Desember 2016 12,662,681,370.90 11,007,741,143.66 1,654,940,227.24 5,652,351,801.03 516,365,417.55 18,831,398,589.48

Subsidi Benih Realisasi subsidi benih s.d Desember 2016 sebesar Rp419,174 Miliar (51,82%) dari pagu kontrak Rp808,905 Miliar. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 9. Perkembangan Realisasi Subsidi Benih Tahun 2016


37

Laporan Tahunan

7.

2016

Pengelolaan Aset Hasil dari Pendataan Aset BMN terdapat Mutasi Tambah dan Kurang barang Inventaris s.d 31Desember 2016 yaitu terdiri dari peralatan dan mesin sebanyak 22.001 unit dengan nilai Rp303.016.442.879, sedangkan aset tetap lainnya sebanyak 467 unit dengan nilai Rp129.749.875, dan aset tetap yang tidak digunakan 783 unit dengan nilai Rp2.059.328.526. Data aset 1 s.d 31Desember 2016 terdapat sedikit perubahan dikarenakan data persediaan dan pengadaan belum bisa diinput keseluruhan karena setiap Direktorat belum mengirimkan datanya. Tabel 10. Daftar Barang Mutasi InventarisTahun2016

8.

Tambah

No

Nama Akun

1 2 3 4 5 6 7 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lain yg tdk digunakan Software Aset Tak berwujud lainnya Jumlah

dan

Saldo per Kuantitas 314.254 22.001 35 10 467 70 29 8 336.874

Kurang

Barang

31 Des' 2016 Nilai (Rp) 177.581.614.563 303.016.442.876 25.668.694.930 430.524.000 129.749.875 376.334.417 425.348.700 415.564.600 508.044.273.961

Identifikasi Laporan SIMAK-BMN dan SAK Tidak terdapat perbedaan pada Neraca antara laporan SIMAK-BMN dan Laporan SAK tingkat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 Tabel 11. Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 No.

Uraian Akun

1

Persediaan

2

Persediaan Blm Diregister

3 4 5

Peralatan dan Mesin Blm Diregister

6

Gedung dan Bangunan

7

Jalan, Irigasi dan Jaringan

8

Aset Tetap Lainnya

9

Konstruksi Dalam Pengerjaan

SAIBA (Rp)

Selisih Absolut (Rp)

1.183.823.811.184

777.608.333.582

406.215.477.602

0

522.973.760.285

(522.973.760.285)

Tanah

204.284.390.044

204.351.078.044

(66.688.000)

Peralatan dan Mesin

545.293.659.019

524.548.324.169

20.745.334.850

10 Akumulasi Penyusutan

0

4.570.000

-4.570.000

116.988.077.484

111.727.079.484

5.260.998.000

24.748.693.846

24.240.753.846

507.940.000

3.892.919.324

3.892.919.324

0

89.402.400

93.972.400

(4.570.000) -19.897.446.405

-454.886.549.710

-434.989.103.305

11 Aset Tak Berwujud

1.274.529.816

1.274.529.816

0

12 Aset Lain-lain

4.536.277.409

4.566.327.409

(30.050.000)

13 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Jumlah

38

SIMAK BMN (Rp)

-3.554.955.952

-3.572.465.677

1.626.490.254.864

1.736.720.079.377

17.509.725 (110.229.824.513)


2016

Laporan Tahunan

Dari tabel diatas permasalahan berupa selisih absolut nilai pada aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN sudah terselesaikan, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:  Kendala pada aplikasi pada saat pengiriman file dari SIMAK ke SAIBA  Pengumpulan backup aplikasi di tingkat wilayah belum dilakukan verifikasi akhir sehingga backup yang direstore di tingkat Eselon I selisih pada aplikasi Permasalahan selama penyusunan adalah sebagai berikut:  Operator SIMAK-BMN tidak mengirimkan laporan kepada SAK  Operator SAK dan SIMAK-BMN tidak melakukan Rekonsiliasi Data secara Rutin (setiap bulan)  Terjadinya salah pembebanan pada mata anggaran sehingga terjadi DIPA minus  Laporan SAK yang masuk 100% sedangkan SIMAK-BMN yang masuk 91% Perbaikan pada aplikasi persediaan berupa realisasi persediaan 526 tetapi belum dilakukan e-rekon ulang sehingga muncul persediaan belum diregister pada neraca Eselon I SAIBA.


39

Laporan Tahunan

40


2016

Laporan Tahunan

2016

IV

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM

1.

Pemberian Penghargaan pada Kelompoktani dan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016

Mantri Tani

Pemberian penghargaan ini diberikan kepada Kelompoktani yang berhasil dalam mengelola usaha tani sub sektor tanaman pangan khususnya komoditi padi, jagung dan kedelai, karena komoditas tersebut merupakan komoditi yang sangat berpengaruh dalam upaya mendukung program swasembada pangan dan Petugas/Mantri Tani yang merupakan ujung tombak pengumpul data-data statistik pertanian tanaman pangan. Pemberian penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 83/HK.310/C/10/2016 tentang Kelompoktani, Mantri Tani, Petugas Perbenihan, Produsen/Penangkar Benih, Petugas POPT, Petugas PPOPT-PHP, Laboratorium PHP, Kelompoktani Pengembang Agens Hayati (PAH), dan Petania Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Berprestasi Tahun 2016 dan Pemberian penyerahan penghargaan ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor709/Kpts/KP.5901/10/2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Penggerak/Pemrakarsa/ Pelopor Di Bidang Pembangunan Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016. Proses pemberian penghargaan tingkat nasional dilakukan secara berjenjang dengan melalui beberapa tahapan penilaian, yaitu penilaian tingkat provinsi dan penilaian tingkat nasional. Penilaian tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang melakukan penilaian didaerahnya, yang kemudian mengusulkan 1 Kelompok Tani (padi, jagung, kedelai) dan 1 Mantri Tani terbaik kepada tim penilai pusat untuk dilakukan penilaian tingkat nasional. Tim penilai pusat yang anggotanya berasal dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan memverifikasi usulan dari provinsi. Tim Penilai Provinsi dan Pusat dalam melakukan penilaian/verifikasi mengacu pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Penghargaan Kelompoktani/Mantri Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan Tingkat Nasinal yang diterbitkan dari tim pusat. Dari hasil verifikasi lapangan ditetapkan 6 kelompoktani penggerak/pemrakarsa/pelopor di bidang pembangunan pertanian berprestasi tingkat nasional, 12kelompoktani (4 kelompktani komoditas Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP

41

Laporan Tahunan

2016

padi, 4 kelompoktani komoditas jagung dan 4 kelompoktani kedelai), dan 4 Mantri Tani berprestasi. Pemberian Penghargaan kepada Kelompoktani dan Mantri Tani Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 diserahkan bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 di Boyolali Jawa Tengah. 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia a. Keadaan Pegawai Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016berdasarkan golongansebanyak 764 orang, untuk golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 195 orang, golongan III sebanyak 499 orang, dan golongan IV 66 orang. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.

-

Tabel 12. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan Tahun 2016 Golongan No

Unit Kerja

IB IC ID Gol I IIA IIB IIC IID Gol II IIIA IIIB IIIC IIID Gol III IVA IVB IVC IVD IVE Gol IV Jml

1 Ditjen TP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2 Setditjen TP

1

1

2

4

16

23

43

14

96

27

72

26

25

150

3

4

1

2

1

11 261

1

1

10 167

- Pusat

-

-

-

8

6

14

14

42

16

58

16

25

115

2

4

1

2

1

- Diperbantukan (Daerah)

1

1

2

4

8

17

29

-

54

11

14

10

-

35

1

-

-

-

-

1

94

3 Dit. Perbenihan TP

-

-

-

-

3

2

2

-

7

7

18

3

9

37

6

5

1

-

-

12

56

4 Dit. Serealia

-

-

-

-

3

3

3

4

13

3

14

5

16

38

6

4

-

-

-

10

61

5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi

-

-

-

-

2

2

1

2

7

7

15

6

12

40

3

4

-

-

-

7

54

6 Dit. Perlindungan TP

-

-

-

-

1

3

3

5

12

7

19

12

9

47

2

3

2

-

-

7

66

7 Dit. PPHTP

-

-

-

-

2

3

4

3

12

12

23

4

13

52

5

2

1

-

-

8

72

8 BBPOPT Jatisari

-

-

-

-

5

7

7

11

30

14

26

11

8

59

3

1

-

-

-

4

93

9 BBPPMBTPH Cimanggis

-

-

-

-

-

3

7

3

13

5

17

10

12

44

2

1

2

-

-

5

62

-

-

-

-

-

-

4

1

5

5

10

10

7

32

1

-

-

-

-

1

38

1

1

2

4

32

46

74

43

195

499 31

24

7

2

2

10 BPMPT Jumlah

87 214

87 111

66 764

Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 261 orang terdiri dari 167 orang pusat dan 94 orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan 56 orang, Direktorat Serealia 61 orang, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 54 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 66 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 72 orang, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) 93 orang, Balai Besar Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura (BBPPMBTPH) 62 orang, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) 38 orang.

42


Laporan Tahunan

2016

-

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada di masingmasing unit kerja Eselon II, maka dapat digambarkan klasifikasi tingkat pendidikan melalui dari tingkat SD s.d S3 seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan Pendidikan No

Unit Kerja

S3

S2

S1

D4

SM

D3

D2

D1 SLTA SLTP

SD

Jml

1 Ditjen TP

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2 Setditjen TP

2

30

91

-

-

11

-

-

110

10

7

261

- Pusat

2

28

58

-

-

11

-

-

57

6

6

168

- Diperbantukan (DPK)

-

2

33

-

-

-

-

-

53

4

1

93

3 Dit. Perbenihan TP

1

13

26

-

-

2

-

-

12

-

2

56

4 Dit. Serealia

1

15

24

-

-

3

-

-

14

2

2

61

5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi

1

11

25

-

2

1

-

-

12

1

1

54

6 Dit. Perlindungan TP

1

13

34

-

-

3

-

-

14

1

-

66

7 Dit. PPHTP

-

18

33

-

-

7

-

-

13

-

1

72

8 BBPOPT Jatisari

-

2

34

1

-

10

-

-

45

1

-

93

9 BBPPMBTPH Cimanggis

-

12

27

-

-

5

-

-

18

-

-

62

-

4

21

-

-

7

-

-

6

-

-

38

7

118

315

1

2

49

-

-

244

15

13

764

10 BPMPT Jumlah

Bila dilihat dalam tabel tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pegawai yang berpendidikan sarjana 315 orang dan urutan kedua adalah SLTA sebanyak 224 orang serta urutan ketiga adalah S2 sebanyak 118 orang.Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 pegawai yang berpendidikan S1 317 orang dan urutan kedua adalah SLTA sebanyak 254 orang serta urutan ketiga adalah S2 sebanyak 112 orang, Diploma/Sarjana Muda sebanyak 52 orang, SLTP sebanyak 15 orang, SD sebanyak 16 orang sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 112 orang. -

Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin Dari jumlah PNS sebanyak 764 orang yang ada di Ditjen Tanaman Pangan, pegawai laki-laki masih menduduki urutan paling tinggi yaitu sebanyak 437 orang (57,20%), sedangkan perempuan sebanyak 327 orang (42.80%).


43

Laporan Tahunan

2016

Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis Kelamin No

Unit Kerja

1

Ditjen TP

2

Setditjen TP - PUSAT

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 1

Jumlah

-

1

171

90

261

112

55

167

- Diperbantukan (DPK)

59

35

94

3

Dit. Perbenihan TP

29

27

56

4

Dit. Serealia

40

21

61

5

Dit. Aneka Kacang dan Umbi

29

25

54

6

Dit. Perlindungan TP

29

37

66

7

Dit. PPHTP

37

35

72

8

BBPOPT Jatisari

65

28

93

9

BBPPMBTPH Cimanggis

25

37

62

11

27

38

10 BPMPT Jumlah %

437

327

764

57,20

42,80

100,00

Dilihat dari data yang ini menunjukkan bahwa pegawai laki-laki masih mendominan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, akan tetapi perbedaan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Jika melihat pada tahun 2015 terdapat sedikit pergeseran jumlah laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2015 pegawai laki-laki jumlah 439 orang (56,72%) dan jumlah pegawai perempuan 335 orang (43,28%). Bila dibandingkan tahun 2016 jumlah laki-laki berkurang 2 orang dan perempuan berkurang 8 orang. b. Sosialisasi Penerapan E-Kinerja Perkembangan perapan E-Kinerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan, dapat laporkan hasil sebagai berikut: -

44

Terdapat 3 modul utama dalam pembangunan aplikasi E-Kinerja yaitu modul pegawai, modul pejabat penilain dan modul atasan pejabat penilai (banding). Pada setiap modulnya terdapat menu Data Kepegawaian dan Prestasi Kerja. Mekanisme Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut: 

Awal tahun pegawai melakukan entry data sasaran kerja masing-masing, termasuk di dalamnya yaitu kuantitas output, kualitas, waktu dan biaya bagi pejabat struktural.



Kemudian atasan langsung menyepakati sasaran dimaksud.

akan

mengoreksi


dan

Laporan Tahunan

2016



Selanjutnya setiap awal bulan setiap pegawai melakukan penaksiran sendiri atas capaian kinerjanya (self appraisal).



Hasil self appraisal dikirim ke pejabat penilai untuk dikoreksi dan ditetapkan.

-

Aplikasi E-Kinerja terkait dengan Tugas Jabatan, Tugas Tambahan dan Kreatifitas hingga hasil capaian kinerjanya setiap bulan, ada 3 indikator kinerja pada aplikasi yaitu 0-60 (merah), 61-90 (kuning), dan > 90 (Hijau).

-

E-Kinerja diterapkan karena melihat Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) belum mampu menyajikan penilaiam pegawai secara obyektif, terukur, transparan dan adil. E-Kinerja secara terukur diharapkan mampu memberikan motivasi kerja pegawai sehingga pegawai lebih produktif dan proaktif. E-Kinerja dimaksudkan/dijadikan alat ukur yang obyektif dan transparan bagi pegawai, pejabat penilai dan tim penilai kerja pegawai dalam pengambilan keputusan. Pembayaran tunjngan kinerja yang semula berdasarkan atas kehadiran pegawai, kedepan akan dibayarkan berdasarkn capaian kinerja pegawai.

-

Dasar Hukum  UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (pasal 75, 76 dan 77).  PP No 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS.  PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.  Permentan RB No 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.  Perka BKN No 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Prestasi Kerja.  Permentan 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

-

Aplikasi E-Kinerja dibangun berbasis web sehingga aplikasi ini nantinya bias diakses oleh setiap pegawai kapan saja dan dimana saja. Aplikasi E-Kinerja dibangun dengan tujuan: 1). diharapkan akan menjadi sebuah instrument pengukuran kinerja yang obyektif dan transparan bagi pegawai pejabat penilai, penerapan 2). penerapan aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi alat pengendali kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien 3). hasil pengukuran kinerja setiap bulannya akan


45

Laporan Tahunan

2016

menjadi dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertanian. -

Selanjutnya kegiatan sosialisasi ini melakukan simulasi aplikasi E-Kinerja.

c. Penilaian Daftar Usul Penilai Angka Kredit (DUPAK) Pengawas Benih Tanaman (PBT) Periode Kenaikan Pangkat Oktober Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karir Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah salah satu jabatan dalam Rumpun Ilmu Hayat Pertanian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih dan penerapan sistem mutu. Para Pengawas Benih Tanaman yang telah melaksanakan tugasnyatersebut menuangkan kegiatan dan hasil karyanya dalam bentuk bukti fisik yang tersusun berupa Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) untuk usulan kenaikkan pangkat Pejabat Fungsional bersangkutan. Sesuai Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 09/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Dan Angka Kreditnya, Instansi Pembina Pejabat Fungsional Pengawas Benih adalah Kementerian Pertanian. PBT diwajibkan untuk menyampaikan DUPAK kepada Instansi Pembina minimal satu kali dalam satu tahun untuk dilakukan penilaian.Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar kenaikkan pangkat yang bersangkutan. Penilaian DUPAK dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu periode April dan Oktober 2016, untuk periode Oktober 2016 jumlah DUPAK yang akan dinilai 123 orang. Dengan jumlah tersebut, maka perlu dilaksanakan penilaian satu atap, agar penerbitan SK Kenaikkan Pangkat sesuai dengan periode yang ditentukan. Pejabat Fungsional yang mengajukan DUPAK dari unit kerja pusat maupun daerah berjumlah 123 orang dengan rincian:

46

-

PBT Kementerian (Gol II – III/d) : 8 orang

-

PBT Pusat (Gol IV/a –IV/c)

: 97 orang


Laporan Tahunan

2016

Permasalahan antara lain: -

Berkas kepegawaian yang dilampirkan untuk penilaian DUPAK tidak lengkap, HAPAK/PAK yang dilampirkan tidak runut sehingga menghambat untuk membuat konsep daftar hasil penilaian DUPAK

-

Pejabat Fungsional PBT yang berada di pangkat puncak masih ada yang tidak mengirimkan DUPAK untuk angka kredit pemeliharaan setiap tahun sehingga ada pejabat fungsional PBT yang diberhentikan

-

Pejabat Fungsional PBT tergantung pada angka kredit dari tugas pokok, belum banyak menyentuh pengembangan profesi sehingga kesulitan dalam memenuhi angka kredit untuk naik pangkat berikutnya

-

Pejabat Fungsional PBT belum memenuhi kaidah-kaidah penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dipersyaratkan

-

Usulan DUPAK Calon PBT maupun PBT yang diajukan tidak sesuai dengan bukti fisik yang ada, masih ada daftar butir kegiatan yang tidak diisi sesuai dengan Bukti Fisik.

Saran dan upaya pemecahan masalah yaitu: Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, dari Penyusunan DUPAK sampai dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah. d. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka semua pejabat struktural dari Eselon I - IV dituntut memahami secara teknis bagaimana menerapkan ketentuan penyelesaian pelanggaran disiplin terhadap setiap pelanggaran PNS yang menjadi bawahannya. Selama ini sering kali terjadi salah pemahaman seolah-olah penindakan pelanggaran disiplin PNS merupakan tanggung jawab kepegawaian ataupun yang membidangi kepegawaian sehingga atasan langsung merasa tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran disiplin pegawai terhadap stafnya yang melanggar.Dalam ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010 jelas tertulis bahwa atasan langsung mempunyai kewajiban untuk menindak PNS yang menjadi stafnya apabila melanggar disiplin pegawai dan akan menerima sanksi yang sama dengan stafnya apabila atasan


47

Laporan Tahunan

2016

langsung tidak bersedia memberikan sanksi kepada stafnya yang melanggar aturan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap atasan langsung harus melakukan penerapan disiplin pegawai yang meliputi pemahanman terhadap PP 53 Tahun 2010 dengan benar, membuat surat panggilan pemeriksaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat surat keputusan pemberian sanksi dan sebagaimana agar PP Nomor 53 Tahun 2010 dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Untuk itu kegiatan ini diharapkan menjadi agen penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 di unit kerja masing-masing. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan disiplin pegawai antara lain: - Masih kurangnya penerapan teknis pelaksanaan hukuman disiplin pegawai yang berakibat pada kesulitan dalam penerapan hukuman disiplin didalam pengawasan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan juga dalam prosedur pelaksanaan izin perkawinan dan perseraian PNS - Masih adanya keengganan para pejabat struktural atasan langsung untuk menjatuhkan sanksi kepada staf yang melanggar karena merasa kasihan dan merasa tiak terlalu penting untuk dilakukan - Adanya kesulitan pengelola kepegawaian didalam membuat tahapan hukuman disiplin PNS dan pembuatan izin perceraian dikarenakan belum paham benar tentang tata cara pembuatan BAP bagi yang terkena hukuman disiplin dan Berita Acara Merukunkan bagi yang ingin melakukan proses perceraian Untuk itu diperlukan pemahaman pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian e. Kegiatan Pengembangan Karakter SDM Kegiatan pengembangan karakter SDM pertanian sudah menjadi agenda rutin Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kreatifitas, kebersamaan, kepercayaan diri serta motivasi pegawai dalam bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kegiatan Pengembangan Karakter ini antara lain bertujuan: a) mempererat tali persaudaraan dan rasa kekeluargaan atau kebersamaan antar sesama pegawai termasuk antar pimpinan dan bawahan , b) meningkatkan daya kreatifitas, motivasi kerja yang dapat 48


Laporan Tahunan

2016

mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, c) meningkatkan kekompakan diantara para pegawai sehingga dapat semangat bekerja, d) dapat mengembangkan diri dan tim dalam kerjasama dalam bekerja, e) dapat merencanakan kegiatan strategis secara bersama-sama dalam satu tim, f) dapat meningkatkan kesepahaman diantara peserta yang dapat meningkatkan rasa toleransi dan kebersamaan Kegiatan ini merupakan tahun kelima dan yang mengikuti kegiatan pengembangan karakter adalah perwakilan pegawai setiap unit kerja Eselon II termasuk UPT lingkup Ditjen. Tahun 2016 kegiatan Pengembangan Karakter SDM dilaksanakan pada tanggal 26s.d 28 Mei 2016 di Kamojang Resort dan Spa Garut, Jawa Barat, adapun jumlah peserta sebanyak 142 orang. Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh Tim Outbond dari Hotel Kamojang Resort dan SPA Garut, Jawa Barat, dan siraman rohani dari Pondok Pesantren Darut Tauhid.Metode pelaksanaan kegiatan melalui permainan dan pemberian motivasi. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan permainan-permainan dalam mengembangkan karakter tersebut adalah:

f.

-

Meningkatkan kepercayaan diri

-

Menumbuhkan rasa keberanian dan kesiapan mengambil resiko

-

Menumbuhkan prinsip siap menang dan sipa kalah di dalam suatu kompetisi

-

Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan

-

Membangkitkan kelompok

-

Menumbuhkan motivasi dan berperan aktif peserta

-

Menciptakan kebersamaan antar peserta disuatu kelompok

-

Melatih setiap kepemimpinan

-

Membuat peserta mampu menempatkan sumber daya

-

Manusiasesuai dengan potensi dan teknik yang dimilikinya

kepekaan

peserta

dan

untuk

saling

pengertian

mengembangkan

menganalisis

masalah

antar

jiwa serta

Pendidikan dan Latihan Pimpinan (DIKLATPIM) Diklat kepemimpinan dilaksanakan untuk kepemimpinan aparatur jabatan struktural.Diklat

yang selanjutnya disebut DIKLATPIM mencapai persyaratan kompentensi pemerintah yang sesuai dengan jenjang kepemimpinan yang selanjutnya disebut


49

Laporan Tahunan

2016

DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengikuti DIKLATPIM 2016 untuk Pejabat Eselon III dan IV. DIKLATPIM III DAN IV dilaksanakan pada bulan Maret s.d. Agustus 2016 di BBPPSDMP Ciawi Bogor. Tabel 15.Daftar Pendidikan dan Latihan Pimpinan III dan IV No

Nam a

Diklatpim Tk. III 1 Ir. Mustaghfirin 196209011989031000 2

Ir. Mutiara, M.M 196111011992032001

Gol

Jabatan

Waktu

Tem pat

IV/a Kabid Program dan Evaluasi BBPOPT

1 s.d. 11 Maret 2016, tanggal 21 Maret s.d. 12 April 2016, tanggal 13 s.d. 17 Juni 2016

Komplek Surya

IV/b Kasubdit Kelembagaan POPT

26 April s.d 6 Agustus 2016

Komplek Surya

3 s.d. 17 Maret 2016, tanggal 28 Maret s.d. 19 April 2016, dan tanggal 20 s.d. 25 Juni 2016 3 s.d. 17 Maret 2016, tanggal 28 Maret s.d. 19 April 2016, dan tanggal 20 s.d. 25 Juni 2016 16 s.d. 31 Maret 2016, tanggal 11 April s.d. 3 Mei 2016, tanggal 18 s.d. 23 Juli 2016 16 s.d. 31 Maret 2016, tanggal 11 April s.d. 3 Mei 2016, tanggal 18 s.d. 23 Juli 2016 28 April s.d. 14 Mei 2016, tanggal 23 Mei s.d. 14 Juni 2016, tanggal 15 s.d. 20 Agustus 2016 28 April s.d. 14 Mei 2016, tanggal 23 Mei s.d. 14 Juni 2016, tanggal 15 s.d. 20 Agustus 2016

Komplek Bumi

Diklatpim Tk. IV 3

Richenly Nanlohy, S.P, M.Si 196908222000032006

IV/a Kasi Pengembangan Kedelai Dit. AKABI

4

Memed Jamhari, S.P. 196605151992031002

III/c Kasi Informasi dan Dokumentasi BBPOPT

5

Ir. Muhammad Lindu Basyah, M.M. 196204131991031001

6

Rika Batra, S.P, M.Si 197508282003122001

7

Tukiman, S.TP, M.Si 197612182005011001

8

Suw arman, SP

IV/a Analis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian Direktorat Serealia III/c Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen TP III/c Kasubag Keuangan dan Perlengkapan, BBPPMBTPH III/d Kasi Program, Bidang Program dan Evaluasi BBPOPT

196807201989021000

Komplek Bumi

Komplek Surya

Komplek Surya

Komplek Bumi

Komplek Bumi

3. Ekspose Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 Rapat Ekspose Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2016, dilaksanakan tanggal 5 Desember 2016 di Puslitbang Perkebunan Cimanggu Bogor, dengan hasil rapat sebagai berikut: a. Tahun 2016 pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian. b. Metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang berdasarkan Permentan No 78 tahun 2013, sebagai alat bantu pengumpulan data. Pengisian kuesioner tersebut dua periode Januari s.d Juni dan Juli s.d. November 2016 pada saat 50


Laporan Tahunan

2016

pelanggan menyerahkan sampel untuk diuji atau mengambil jasa layanan. Tabel 16.Hasil IKM Lingkup Kementerian Pertanian NO 1 2 3 4

Unit Ke rja Ditjen Tanaman P angan Ditjen P erkebunan

N ila i IKM

Ko nv e rs i N ila i

Kua lit a s IKM

Ke t e ra nga n

3.35

8 3 .6 4

S a nga t B a ik

3 UP T/UKP P

8 3 .9 2

S a nga t B a ik

4 UP T/UKP P

8 1.7 2

S a nga t B a ik

1UP T/UKP P

8 2 .5

S a nga t B a ik

23 UP T/UKP P

8 3 .8 8

S a nga t B a ik

52 UP T/UKP P

3.36

B iro Hukum dan Info rmasi P ublik

3.27

Ditjen P eternakan dan Kesehatan Hewan

3.3

5

B adan Karantina P ertanian

6

B alai B esar Karantina P ertanian Tanjung P rio k

7

B alai B esar P engembangan P engujian M utu B enih Tanaman P angan dan Ho rtikultura

8

B alai P engujian M utu dan Sertifikasi P ro duk Hewan

9

P usat P erlindungan P ertanian

2.94

73.51

B aik

1UP T/UKP P

10

B adan Litbang P ertanian

3.21

80.3

B aik

65 UP T/UKP P

11

B alai B esar Litbang P ascapanen P ertanian

3.19

79.64

B aik

12

B alai B esar P engkajian dan P engembangan Tekno lo gi P ertanian

3.22

80.59

B aik

13

B adan P enyuluhan dan P engembangan SDM P ertanian

3.27

81.69

Sangat B aik

19 UP T/UKP P

14

B alai B esar Uji Standar Karantina P ertanian

3.27

81.72

Sangat B aik

UP T B adan Karantina P ertanian

Varietas

3.35

Tanaman

Tidak hadir

dan

3.23

80.68

UP T Karantina B aik

Tidak hadir P erizinan

UP T Ditjen TP UP T Ditjen P KH

UP T B adan P enelitian dan P engembangan P ertanian UP T B adan P enelitian dan P engembangan P ertanian

c. Nilai IKM Kementan tahun 2016 adalah 3,26 (konversi nilai 81,40) dengan kualitas IKM A (Sangat Baik). Untuk tahun 2015 adalah 3,20 (konversi nilai 80,08) dengan kualitas IKM B (Baik) terdapat peningkatan nilai IKM. d. IKM UPT lingkup Ditjen TP Tahun 2015 adalah 3,31 dengan konversi IKM 82.86 dengan Mutu Pelayanan A. Dengan demikian dapat disampaikan IKM lingkup Ditjen TP naik 0,04 dan nilai konversi 0,78. Nilai yang terendah pada unsur “Kecepatan Pelayanan. Adapun solusi yang akan dilakukan adalah penambahan SDM, penambahan alat pengujian dan pengembangan keterampilan. e. Nilai IKM harus dimasukkan di web masing-masing UPT maupun Eselon I pembinanya karena merupakan salah satu unsur penunjang Reformasi Birokrasi. 4. Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara (IPNBK) Rapat Ekspose Pengukuran Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja dapat dilaporkan hasil sebagai berikut: a. Tahun 2016 pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara (IPNBK) menggunakan Peraturan Menteri Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP

51

Laporan Tahunan

2016

Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan Kementerian Pertanian, sedangkan tahun 2014 menggunakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian b. Maksud dan tujuan IPNBK 

Maksud: sebagai acuan setiap pimpinan unit kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai dasar budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya, dengan demikian dapat diketahui penerapan nilai budaya kerja pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian



Tujuan: untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang hasil penerapan nilai budaya kerja pegawai di unit kerja masing-masing, sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam pengambilan keputusanuntuk memperbaiki dan menggerakkan peningkatan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Tahap pelaksanaan pengukuran IPNBK lingkup Kementerian Pertanian yaitu: 

Setiap unit kerja Eselon I menyebarkan kuesioner IPNBK dilingkungan unit kerjanya



Penarikan kembali kuesioner yang telah diisi masing-masing oleh unit kerja Eselon I



Pengolahan data IPNBK oleh masing-masing unit kerja Eselon I.



Eskpose hasil pengolahan Hasil dari ekspose setiap Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tersebut kemudian direkap menjadi IPNBK Kementerian Pertanian, secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.

52


Laporan Tahunan

2016

Tabel 17. Hasil Ekspose Eselon I Lingkup Kementan No

Unit Kerja

Nilai Konversi IPNBK 87,36

A (Sangat Baik)

Kualifikasi Kualitas Budaya Kerja

1

Setjen Kementan

2

Itjen Kementan

89,71

A (Sangat Baik)

3

Ditjen PSP

87,45

A (Sangat Baik)

4

Ditjen TP

89,12

A (Sangat Baik)

5

Ditjen Horti

88,36

A (Sangat Baik)

6

Ditjen Perkebunan

87,90

A (Sangat Baik)

7

Ditjen PKH

90,84

A (Sangat Baik)

8

Badan Litbangtan

88,67

A (Sangat Baik)

9

Badan PPSDMP

89,12

A (Sangat Baik)

10 Badan Ketahanan Pangan

87,86

A (Sangat Baik)

11 Badan Karantina Pertanian

88,55

A (Sangat Baik)

d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai nilai IPNBK tertinggi yaitu nilai konversi 90,84, dan yang mempunyai nilai IPNBK terendah adalah Badan Ketahanan Pangan dengan nilai konversi nilai 87,86 namun demikian semuanya mempunyai kualifikasi kualitas budaya kerja A (Sangat Baik). e. Nilai konversi IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 adalah 89,12 kualifikasi kualitas budaya kerja A (sangat baik), sedangkan pada tahun 2015 88,04 dengan demikian naik 1.08. f.

IPNBK Ditjen TP Nilai yang paling rendah pada tahun 2016 terletak pada komitmen. Pada tahun 2015 nilai yang terendah juga terdapat pada komitmen namun pada tahun 2016 terdapat dengan konversi dari 86.36 menjadi 87.27 naik 0.91.

Nilai IPNBK adalah merupakan salah satu data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai yang diperoleh dari setiap unit kerja Eselon I mempunyai klasifikasi budaya kerja A (sangat baik) hal ini harus sejalan sebanding dari perolehan nilai. 5. Mutasi Pegawai Yang Mengurangi dan Menambah Bezeting a. Pengangkatan CPNS dan PNS Masuk ke Ditjen Tanaman Pangan Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mutasisebanyak 13 orang PNS.Daftar nama Pegawai Ditjen TP yang pindah antar instansi dapat dilihat pada tabel berikut ini.


53

Laporan Tahunan

2016

Tabel 18. Mutasi Pegawai Ditjen TP Mengurangi Bezeting Tahun 2016 No

Nama Pegaw ai/ NIP

Gol

Unit Kerja

TMT

Baru

Masuk

1 Ir.Laurensius Sihaloho,MBA

IV/d Itjen Kementan

27/10/2016

2 Dr. Drs. Sarw o Edhi, S.P M.M

IV/b Ditjen Horti

20/04/2016

4 Ir. Nani Mokodongan, M.M

IV/b Pemda Prov. Gorontalo

1/5/2016

5 Alfisa Visnu F

III/a

Pemda Prov. Jateng

1/1/2016

6 M. Adityo Pradana, S.H

III/b

Pemda Prov. Jateng

1/4/2016

6 Tyas Mila Z, S.P

III/a

Pemda Prov. Jateng

9/9/2016

7 Rein Suadamara, S.P, MEng

III/c

BKP

8 Wiji Astutingingsih, S.P, M.M

III/d

PVT, Setjen

2/4/2016

9 Nitam Kasim

III/a

BPTP Gorontalo

2/3/2016

10 Non Botutihe, S.P

III/b

BPTP Gorontalo

5/1/2016

11 Lukman

II/b

BPTP Aceh

20/04/2016

12 Sofyan, S.P

III/b

Badan Litbang

24/11/2016

26/05/2016

b. Pensiun Pegawai Pada tahun 2016 jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang memasuki masa purna bakti berkurang, hal ini dikarenakan ada perpanjangan batas usia pensiun sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 58 tahun, sehingga yang memasuki usia 56 tahun pada tahun 2015 banyak yang melanjutkan kembali, namun ada beberapa orang yang tidak melanjutkan, beberapa orang mengajukan pensiun dini, dan meninggal dunia. Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan tahun 2016yang telah pensiun BUP, pensiun dini, meninggal dunia sebanyak 24 orang.

54


Laporan Tahunan

2016

Tabel 19. Jumlah Pegawai Ditjen TP Pensiun BUP, Pensiun Dini, dan Meninggal No

Nam a

1 Ir. Kasw anda, MS

Gol

Unit Ke rja

IV/b Setditjen TP

TM T

Ke t

1/12/2016 Pensiun

195811081984031000 2 Dra. Yulianti Sri Hastuti

IV/a Setditjen TP

1/8/2016

Pensiun

IV/a Setditjen TP

1/6/2016

Pensiun

III/b Setditjen TP

1/6/2016

Pensiun

195807061984032000 3 Siti Nurjanah Na,S.SOS,M.Si 195805101981032000 4 Yanti Dharma 195805311980032000 5 Endang Susw aty

III/b Setditjen TP

1/10/2016 Pensiun

195809231982022000 6 Slamet Sariman

II/a

Setditjen TP

1/5/2016

Pensiun

195804131982021000 7 Joice Delianti, S.E,M.M

III/c

Setditjen TP

1/3/2016 Meninggal dunia

197806142001122000 8 Sudirman

III/c

Setditjen TP

III/a

Setditjen TP

9/9/2016

Meninggal dunia

195905121995031000 9 Sundari


196409042000032000 10 Ir. Wasitohadi

IV/a Dit. Serealia

1/10/2016 Pensiun

19580917198703 002 11 Eddy Surachman

III/b Dit. Serealia

1/3/2016

Meninggal dunia

III/d Dit. AKABI

1/7/2016

Pensiun

I/d

Dit. AKABI

1/6/2016

Pensiun

II/a

Dit. AKABI

1/12/2016

II/b

Dit. AKABI


198010182007011000 12 Ir. Donna Purba 195806131986032000 13 Suhaemi 195805011997031000 14 Sukarni

Pensiun

195812021998032000 15 Sunardi 196805042007011000 IV/a Dit. Perbenihan TP

1/4/2016

Pensiun

III/b Dit. Perbenihan TP

1/8/2016

Pensiun

18 Ir. Bambang Jaya, M.ENG

IV/b Dit. PPHTP

1/6/2016

Pensiun

195805041985031000 19 Dian Handayani, M.Si

IV/a Dit. PPHTP

1/5/2016

Meninggal dunia

III/b Dit. PPHTP

1/4/2016

Meninggal dunia

III/b Dit.Perlindungan TP

1/8/2016

Pensiun

III/b Dit. Perlindungan TP

1/9/2016

Pensiun

IV/c BBPOPT

1/6/2016

Pensiun

IV/a BPMPT

1/8/2016

Pensiun

16 Ir. Feroza Sulvia, M.Si 196502111992112000 17 Harini 195807271982022000

19650814198903200 20 Suparmo 195909181988031000 21 Sigit Subali 19580714198202 1 001 22 Sri Lestari 195808041985032000 23 Ir. Sarsito Wahono GS, M.M 195605021982021000 24 Dra. Tantri Yulianti 195807061985032000


55

Laporan Tahunan

2016

6. Kehadiran Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dengan adanya tunjangan kinerja daftar kehadiran pegawai menjadi sangat penting, dikarenakan ada kaitannya pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak masuk, terlambat masuk kerja atau terlambat berdasarkan Permentan Nomor 45/Permentan/OT.140/ 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Kehadiran Pegawai lingkup ditjen Tanaman Pangan sudah menggunakan mesin handkey. Daftar rekapitulasi kehadiran pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan dan lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran. 7. Melakukan Pembuatan SK sebanyak 183 SK lingkup Ditjen TP 8. Kegiatan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Perundang-Undangan

dan

Kegiatan Evaluasi Implementasi Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik, dengan hasil sebagai berikut:

dan

a. Sekretaris Direktorat Jenderal Dalam paparan tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan beliau menekankan bahwa sebagai birokrat jangan asal mengeluarkan keputusan/regulasi.Selain itu beliau juga menekankan pentingnya memahami tentang teori kewenangan. b. Biro Humas dan Informasi Publik Dalam paparan materi tentang keterbukaan informasi publik mendukung UPSUS beliau menekankan bahwa Kementan telah mengaplikasikan UU KIP dengan maksimal, dimana kementan telah memiliki sebuah Aplikasi Silayan/Simforta untuk mendukung KIP di Kementan. c. LK3I Memberikan pemahaman tentang sengketa informasi, dimana kita diajak memahami tentang dasar hukum/legal standing di dalam sengketa informasi publik dimana UU KIP tidak berdiri sendiri. d. BKPM Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa pilar ekonomi salah satunya adalah investasi.Dimana salah satu hal menonjol dari investasi di bidang tanaman pangan di dominasi oleh penanaman modal asing.

56


Laporan Tahunan

2016

Di samping itu dijelaskan tentang jenis-jenis usaha terbuka dan tertutup di bidang tanaman pangan. e. LKPP Dalam pemaparannya, memaparkan bahwa KIP dalam PBJ adalah hal positif.Namun tidak semua kesalahan dituduhkankepadapanitia.Pengadaan harus berbasis pada kebutuhan. f.

KPK -

Perbaikan sistem pengadaan belum mengakomodir terjadinya transaksional pengadaan. Selain itu potensi konflik kepentingan (Conflict of Interest) yang sangat tinggi akan berkorelasi positif dengan potensi korupsi.

-

KPK melakukan upaya pencegahan korupsi pada PBJ dengan mendorong hal-hal berikut ini, antara lain:

-



Independensi kelembagaan dan SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa



Optimalisasi whistleblowing system



Optimalisasi vendor management system



Standarisasi kualitas barang/jasa dan harga



Optimalisasi peran Inspektorat Pengawasan sejak perencanaan program dan anggaran hingga evaluasi/audit kemanfaatan barang/jasa

Upaya pencegahan korupsi pada perizinan dapat dilakukan dengan cara: 

Keterbukaan Informasi



Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan



Melakukan upaya yang lebih serius dalam menghilangkan pemberian/penerimaan Gratifikasi dalam perizinan

9. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXV Tahun 2016 Berpartisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVI tahun 2016 pada tanggal 28 s.d 30 Oktober tahun 2016 di Komplek Pemerintahan Kab. Boyolali Jawa Tengah. Dalam sambutannya Presiden menyampaikan sangat lemah sengitnya kompetisi anytra negara. Ada tiga hal yang kedepannya akan diperebutkan oleh semua negara, yaitu pangan, energi dan sumber daya air, sehingga mulai sekarang kita harus bisa mengantisipasi, menyiapkan dan melakukan


57

Laporan Tahunan

2016

perencanaan terkait tiga hal tersebut diatas. Dalam rangka mendukung kegiatan Hari Pangan Sedunia, Indonesia berpartisipasi melaksanakan peringatan HPS melalui Kementerian Pertanian sebagai penyelenggara. Kegiatan HPD diawali dengan Upaya Khusus Kementerian Pertanian dalam pencapaian swasembada pangan khususnya padi dan jagung yang telah memperoleh hasil yang menggembirakan dan akan dilanjutkan dengan Upaya Khusus menuju swasembada daging sapi dengan adanya Upsus SIWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting). Pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 tahun 2016 ini masyarakat diajak dan diperlihatkan hasil atau capaian program pembangunan pertanian.Serta mensyukuri capaian khususnya selama 2 tahun pemerintahan Kabinet Kerja.Dimana fokus kabinet kerja pada sektor pertanian yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahterakan petani. 10. Konferensi Pers Realisasi Musim Tanam Padi, Jagung dan Kedelai Dalam jumpa pers tersebut Dirjen Tanaman memaparkan perkembangan realisasi musim tanam 2014/2015 sampai dengan Februari tahun 2016. Padi seluas 6.868.192 ha atau lebih rendah 417,734 ha dibanding musim tanam 2013/2014, jagung seluas 2.149.094 ha atau lebih rendah 25.415 ha dibanding musim tanam 2013/2014 dan kedelai seluas 183.846 ha atau lebih rendah 42.306 ha dibanding musim tanam 2013/2014. Hasil juga menyampaikan data angka sementara produksi padi, jagung, dan kedelai 2016. Kementan menetapkan sasaran produksi padi sebesar 76.226.000 ton, naik dari tahun 2015 sebesar 75.361.248 ton. Perkiraan produksi tersebut didasarkan pada luas area tanam di tahun ini sebesar 14.314.742 ha, naik dari tahun lalu 14.115.475 ha. Adapun sasaran produksi jagung tahun ini mencapai 24 juta ton pipilan kering. Target produksi itu ditopang dengan luas panen sebesar 4,56 juta ha dan peningkatan produktivitas 51,4 kg/ha. Dibandingkan realisasi produksi jagung tahun 2015 lalu sebesar 19,6 juta ton pipilan kering, artinya pemerintah menargetkan kenaikan produksi sebesar 4,38 juta ton pipilan kering atau sebesar 22,38%. Untuk komoditas kedelai, target kenaikan produksi tahun 2016 ini mencapai 55,75% atau sebesar 536.901 ton. Untuk luas panen ditaksir meningkat dari 613.885 ha menjadi 953.213 ha. Adapun produktivitas diperkirakan meningkat sebesar 1,57 kg/ha dari 1,56 kg/ha. Menyangkut alokasi subsidi benih tahun 2015, untuk padi hibrida seluas 3.940,000 ha (166.500 ton) , untuk padi hibrida seluas 100.000 ha

58


2016

Laporan Tahunan

(1.500ton) untuk jagung hibrida seluas 100.000 ha (1.500 ton) dan kedelai seluas 300.000 ha (15.000 ton). Sedangkan data untuk serangan OPT utama, kekeringan, dan kebanjiran pada lahan padi, jagung, dan kedelai dapat disampaikan pada tanaman padi 2015 sampai dengan Februari 2015. Untuk serangan OPT Utama yang terkena seluas 34.287 ha (1,38%) dan yang puso seluas 44 ha (0,002%) dari luas tanam. Untuk tanaman jagung dan kedelai yang terkena serangan masingmasing seluas 2.146 ha atau 0,49% (jagung), 705 ha atau 0,12% (kedelai) dan yang puso seluas 2 ha atau 0,0005% (jagung). Untuk kondisi yang terkena banjir dapat disampaikan di pertanaman padi yang terkena seluas 46.653 ha (1,87%), pusonya 9.126 ha (0,37 ha), tanaman jagung seluas 777 ha (0,18%), puso 51 ha (0,01%) dan kedelai seluas 119 ha (0,02%) pusonya 57 ha (0,01%). Direktur Pengadaan Bulog (Wahyu) menyampaikan bahwa untuk tahun 2016, kita ditargetkan sesuai RKAP untuk bisa menyerap hingga sekitar 4 juta ton beras mulai bulan Maret, April, dan Mei 2016. Pada waktu panen raya yang diperkirakan akan jatuh hingga tiga bulan tersebut, dinilai sebagai waktu di mana harga beras lebih murah dari biasanya atau setara dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tahun ini Bulog ditargetkan melakukan pengadaan beras hingga 4 juta ton yang diantaranya 3,2 juta ton untuk pelayanan publik (PSO) dan 800.000 ton beras komersil, pengadaan Gabah Kering Panen (GKP) minimal sebesar 1,25 juta ton. Terkait dengan waktu yang bersamaan dengan musim hujan saat ini, Bulog memiliki strategi agar bisa melakukan pengadaan gabah dengan volume besar melalui kerjasama dengan beberapa pihak, antara lain dengan sejumlah BUMN yang memiliki mesin pengering berkapasitas 1.500 ton per hari. Lalu ada pihak swasta yang memiliki fasilitas pengeringan berkapasitas 750 ton per hari, serta BUMD di Indramayu dan Sulawesi Selatan yang memiliki fasilitas serupa dengan kapasitas 500 ton per hari. Total adanya 2.750 ton kapasitas pengering yang dimiliki per hari saat ini. Idealnya, Bulog harus memiliki mesin pengering dengan kapasitas pengeringan 5.000 ton per hari. 11. Panen Jagung Hibrida BIMA 20-URI Panen jagung hibrida dilaksanakan di areal penangkaran benih kelompoktani sinar harapan di Labuhan Toposo Donggala Sulawesi Tengah. Pada panen jagung ini Dirjen Tanaman Pangan memberikan


59

Laporan Tahunan

2016

apreasiasi atas penangkaran benih ini dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan benih jagung khususnya di Sulteng. Hal ini sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan “zero impor jagung”. Masyarakat Sulteng agar terus berkontribusi dalam peningkatan produksi jagung ini. Gubernur Sulteng, berkomitmen untuk menjadikan Sulteng sebagai sentra benih jagung hibrida BIMA 20-URI. Sehingga ketersediaan benih jagung di Sulteng dapat terpenuhi. Gubernur Sulteng juga berkomitmen untuk meningkatkan luas areal tanam jagung yang akan disepakati dalam waktu dekat dengan Bupati/Walikota se-Propinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang sama, Bupati Donggala juga menyatakan komitmennya peningkatan produksi jagung. Semua masyarakat Labuan Toposo tanam jagung, termasuk Kepala Desa.Bupati bersama masyarakat di 16 kecamatan dan 158 desa mendukung penuh upaya pemerintah untuk tidak impor jagung. Acara panen tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan tanam jagung komposit di Kelompok Tani Sinar Harapan di Labuhan Toposo Donggala.Penanaman dilakukan pada areal seluas 50 ha. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara BULOG dengan rangka pembelian jagung apabila harga di bawah HPP dengan syarat kadar air maksimal 15% dan tidak berjamur. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan bersama oleh Dirjen Tanaman Pangan, Gubernur Sulteng dan Bupati 12. Gerakan Tanam dan Panen JagungDalam Rangka Kedaulatan Pangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI Supartodi dan Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan melakukan Gerakan Tanam dan Panen Jagung bersama Kementerian Pertanian RI, TNI AD dan Pememerintah Provinsi Sulut dalam rangka Kedaulatan Pangan di Minahasa Utara pada tanggal 26 Agustus 2016. Panen Jagung dilaksanakan di lahan seluas 400 ha dan penanaman jagung hibrida secara simbolis di lahan seluas 15.000 ha, di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Kapolres Kabupaten Minahasa Utara, Danrem 131/Stg, Kasiter Rem 131/Stg, Paban Ster Mabes TNI AD, Dandim 1310/Btg, Babinsa pendamping, KTNA Kabupaten Minahasa Utara serta masyarakat/kelompoktani.

60


2016

Laporan Tahunan

Agenda ini merupakan salah satu wujud aktualisasi nyata dari komitment kita bersama untuk terus memaajukan sektor pertanian dan peternakan di bumi nyiur melambai ini sebagaimana yang telah dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 serta sejalan dengan program oprasi daerah selesaikan kemiskinan. Dalam sambutanya Menteri Pertanian menyampaikan bahagia melihat panen sudah meningkat, untuk panen jagung tahun lalu hanya 5.000 ha sedangkan untuk tahun ini sampai dengan hari ini sudah mncapai 9.000 ha dan saya minta di akhir tahun mencapai 20.000 ha. Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan menambah bantuan 100.000 ha untuk Sulawesi Utara tetapi dengan syarat produksi tahun ini meningkat” ujarnya. Disela-sela sambutanya Mentan melakukan dialog dengan para petani, keluhan dari Ketua KTNA Kabupaten Minahasa Utara yang mengatakan bahwa sulitnya mendapat pupuk beberapa bulan ini, menanggapi hal tersebut, Mentan meminta distributor pupuk di Sulawesi Utara untuk selalu menyedikan pupuk untuk petani, “apabila ada distributor yang tidak mendistribusikan pupuk kepada petani, izin distribusinya dicabut “tegasnya. Mentan juga menyampaikan pesan Bapak Presiden kepada seluruh masyarakat dan Petani bahwa Presiden memerintahkan agar Pemerintah harus berpihak dan memnatu rakyat kecil, kita harus bantu mereka, dia adalah saudara kita, jangan biarkan mereka menangis sendirian, kita harus hadir ditengah mereka. Sementara itu ditempat yang sama dalam sambutanya Bupati Minahasa Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dan strategis mengingat Kabupaten Minahasa Utara sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan khususnya di sektor pertanian sebagai implementasi visi pembangunan daerah yaitu Minahasa Utara menjadi kabupaten agribisnis, pariwisata dan industri secara berkelanjutan di tahun 2021. Pada kesempatan itu pula Mentan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para Petani yaitu : Motor Roda Tiga 28 unit, Traktor Roda Dua 150 unit, Pompa Air 36 unit, Rice Transplanter 16 unit, Combine Harvester Kecil 237 unit, Combine Hervester Sedang 90 unit, Power Trhreser 30 unit, Cornsheler 480 unit, mengakhiri kunjungannya di Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Pertanian memimpin Rapat KoordinasiPangan Mentan mempertanyakan kesanggupan dan kesiapan para Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota terkait Luas Tambah Tanam di masing-masing Kab/Kota selain itu Mentan mengatakan petani jangan takut hasil produksi tidak terserap karena pihaknya sudah


61

Laporan Tahunan

2016

bekerja sama dengan swasta yang berjanji menyerap 8 juta ton jagung rakyat. 13. Gerakan Tanam Padi MT 2016/2017 Menteri Pertanian melakukan gerakan tanaman padi MT 2016/2017 di laksanakan tanggal 17 Oktober 2016 dihamparan seluas 450 ha dengan Kelompoktani Pendekar Desa Sukadame Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang Banten. Menteri Pertanian dalam kegiatan ini didampingi oleh Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Danrem 06/04, Wakapolda, Anggota DPRD Kab.Pandeglang, Direktur Serealia dan Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan beserta seluruh jajaran SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang. Pencanangan Gerakan Tanam Padi Musim Tanam ini dilakukan dihamparan seluas 450 ha dengan menggunakan benih varietas ciherang dan IPB. Menteri Pertanian mengucapkan terima kasih kepada seluruh peta yang ada di negeri ini karena produksi kita meningkat menjadi 2 juta ton, dan itu adalah hasil dari kerja keras kita semua. Mentan juga menbandingkan negara Singapura yang luas negaranya sangat kecil dibanding Banten, dan saat negara Singapura bisa maju karena mereka bekerja lebih lama daripada penduduk di negeri ini. Mentan juga mengingatkan para wartawan untuk tidak berhenti memberitakan kemajuan yang telah dicapai seperti harga beras tahun ini Rp7.400/kg sedangkan tahun lalu di tanggal yang sama masih Rp9.000/kg, tahun lalu kita impor bawang dan sekarang tidak, impor jagung turun 60% dan masih banyak yang lainnya. Dalam dialognya dengan beberapa petani, Menteri Pertanian memberikan bantuan tambahan kepada petani langsung berupa combaine harvester, traktor dan alat pengolah kompos untuk menjadi pupuk organik Disamping bantuan-bantuan lainnya disampaikan juga oleh para petani bahwa kurang baiknya irigasi serta jalan yang masih banyak kerusakan itu masih menjadi kendala besar yang berefek harga gabah masih dibawah HPP. 14. Percepatan Musim Tanam Padi dan Bantuan Alsintan Menteri Pertanian dan Ketua MPR RI melakukan kunjungan kerja di Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Desember 2016. Kunjungan ini dalam rangka percepatan musim tanam padi. Dalam kunjungan ini juga dilaksanakan penyerahan

62


2016

Laporan Tahunan

bantuan alat mesin pertanian(alsintan) untuk petani di Lampung Selatan dengan bantuan ini berupa handtraktor roda dua sebanyak 27 unit, traktor roda 4 sebanyak 2 unit, rice transplanter 5 unit dan hand sprayer 265 unit. Mentan mengatakan bantuan yang diserahkan tersebut merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk mendorong gerakan percepatan tanam musim rending di wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas padi sawah, terutama Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu lumbung padi nasional. “bantuan yang kami berikan ini merupakan salah satu upaya peningkatan produktivitas padi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Untuk itu Mentan mendorong terus percepatan tanam. Pada kesempatan itu juga Mentan, Ketua MPR RI, Bupati Lampung Selatan dan Kasdam Sriwijaya, Anggota DPD RI melakukan tanam padi menggunakan alat Rice Transpalter. Dengan alat itu petani bisa menanam padi 1 ha hanya dalam waktu 2-3jam saja, sehingga lebih efektif dan murah ongkos produksi. Terakhir Mentan berpesan agar penggunaan alat haruslah diimbangi dengan pemeliharaanya sehingga alat tersebut dapat terus digunakan sehingga percepatan tanam bisa lebih optimal. Setelah melaksanakan dialog Mentan beserta rombongan menuju lokasi pengemukkan sapi di PT Juang Jaya tidak jauh dari lokasi tanam. Mentan berharap pihak perusahaan bisa membina para peternak sapi lokal atau melakukan transfer khowledge terhadap masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar juga sudah bisa mengembang biakan sapi sendiri. Hari kedua kunjungan kerja Menteri pertanian melakukan panen raya padi Gadu Model dan percepatan tanam padi di kota Metro bersama Ketua MPR RI, Walikota Metro, Kasdam Sriwijaya, Setda Provinsi Lampung. Mentan dan rombongan melihat para petani sudah bisa menggunakan rice transplater dengan baik. Dalam waktu kurang dari 5 menit lahan yang disiapkan sudah tertanami semua. Usai melakukan tanam Mentan dan Ketua MPR RI melakukan panen padi menggunakan Combine Harvester. Dengan menggunakan Combine Harvester Mentan berharap lahan yang sudah terpanen bisa cepat diolah kembali sehingga lahan tersebut dapat lebih produktif. Dalam sambutannya Mentan berharap dengan semua bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian dapat mendorong Swasembada Pangan Nasional bahkan menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.


63

Laporan Tahunan

2016

15. Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, diawali dialog dengan para petani ubi kayu yang pada saat ini merasakan sangat dirugikan dengan harga jual ubi kayu yang sangat rendah. Dari hasil dialog tersebut antara lain, Anggota Komisi IV DPR RI, sepakat akan membawa persoalan harga ubi kayu ini dalam Rapat Kerja DPR RI dalam waktu dekat, sehingga petani ubi kayu akan mendapat keuntungan yang lebih baik, mengingat urusan harga ini berkaitan dengan beberapa lembaga/instansi terkait. Lokasi kunjungan berikutnya, Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan adalah mengunjungi kelompok P3A Tirto Makmur di Desa Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, dimana di lokasi ini telah dibangun Jaringan Irigasi Tersier (JIT), sepanjang 585 m2, sehingga saat ini para petani di Desa Rejomulyo ini telah melaksanakan pertanaman 3 kali dalam setahun (IP-3), dengan varietas yang ditanam adalah Ciherang dan hasil produktivitas nya sebesar 7,6 ton/ha. Dalam dialog dengan para petani di lokasi ini, Komisi IV DPR-RI meminta agar jaringan yang telah dibangun ini dijaga dengan baik, sehingga akan memberikan manfaat bagi para penggunanya. Selain itu, para petani meminta bantuan hand traktor serta bantuan sapi untuk mengembangkan pupuk organik/kompos. 16. Peningkatan Tata Naskah Dinas dan Ketatausahaan Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka peran aparatur negara sebagai abdi masyarakat begitu penting karena penilaian masyarakat terhadap keberhasilan unit kerja adalah apabila unit kerja tersebut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka dan mudah dilaksanakan. Perangkat lunak yang digunakan sebagai pedoman dalam bekerja adalah aturan norma, sistem dan prosedur dibidang administrasi. Untuk mewujudkan administrasi yang tertib dan teratur perlu dilakukan dalam peningkatan tata naskah dinas. Peningkatan tata naskah dinas diperlukan guna menunjang kemudahan dan kelancaran pemerintah di bidang administrasi, antara lain dalam hal penggunaan blanko surat, blanko surat keputusan dan lain-lain. Tata naskah dinas merupakan salah satu unsur sarana komunikasi, penyediaan data kedinasan yang sangat mendukung dalam melaksanaan tugas sehari-hari dan fungsi pada unit kerja. Pemerintah selalu berusaha secara terus-menerus memperbaiki kinerja sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, Standar Operating

64


2016

Laporan Tahunan

Prosedur (SOP) merupakan salah satu syarat yang harus dibuat oleh suatu unit organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Peranan tata naskah dinas sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi secara keseluruhan. Segenap rangkaian mencatat, menghimpun, mengolah, mengagandakan, mengirim dan menyimpan bahan keterangan dalam setiap kerja sama yang diatur dari sekelompok kerja manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bahasa yang digunakan di dalam naskah harus, jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan didalam naskah adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ejaam Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, sebagai acuan pengolahan Tata Naskah Dinas setiap unit kerja yang ada dilingkungan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, diharapkan akan dapat menciptakan kelancaran komunikasi tulis, keseragaman, kerapihan, dan ketertiban dalam penyusunan format Naskah Dinas yang efektif dan efisien dilingkungan Kementerian Pertanian. Tujuan c. Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan; d. Memberikan pelayanan yang menjangkau keseluruhan bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan berfungsi sebagai pusat informasi kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan; e. Mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah dan melayani masyarakat; Sasaran a. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah


65

Laporan Tahunan

2016

Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum. b. Adanya efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan tata usaha/administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. c. Terwujudnya sistem penataan arsip, pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis menggunakan nomor, huruf atau kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip. 17. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 2016 Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 September 2016 di Hotel Resort Prima Cipayung Bogor. Hasil pelatihan sebagai berikut: a. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada pimpinan, meliputi pelayanan sarana dan fasilitas perkantoran kepada pimpinan, dalam pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan khususnya petugas-petugas yang membidangi teknisi listrik/mesin, laboratorium, perawat, pemeliharaan bangunan dan pemeliharaan telepon yang dalam pelaksanaan tugasnya sangat riskan dan mengandung resiko dibandingkan pekerjaan lainnya. Pelatihan ini dilaksanakan dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan/pelatihan kepada petugas tersebut melalui bimbingan teori dan praktek sehingga dapat meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuaskan dan terjamin keselamatan bagi petugas yang melaksanakannya. b. Tujuan terwujudnya sistem/tatacara pelayanan yang baik dan benar, memberikan pelayanan standar kepada pimpinan, dan adanya penilaian positif atas pelayanan yang dilakukan. c. Sasaran: Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan kepada pimpinan secara maksmimal dan tersedianya petugas tehnisi kelistrikan/mesin, laboratorium dan perawat yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang handal. d. Keluaran yang dihasilkan: meningkatnkan kemampuan dan keterampilan petugas teknis kelistrikan dan mesin, perawat, laboratorium dalam memberika pelayanan kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dijamin keselamatan, aman dan nyaman, resiko kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan semakin kecil.

66


Laporan Tahunan

2016

V

PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas kesejahteraan petani, tetapi sampai saat ini NTP masih merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persen. Data NTP menggunakan tahun dasar 2007=100, dan mulai November 2013 terjadi penggantian tahun dasar menjadi 2012=100. Tabel 20. Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pertanian dan Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2016 Nilai T ukar Petani (NT P) No.

Uraian Pertanian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-rata

102,55 102,23 101,32 101,22 101,55 101,47 101,39 101,56 102,02 101,71 101,31 101,49 101,65

T anaman Pangan

103,94 103,31 100,69 98,68 98,66 98,74 98,21 98,12 98,53 98,57 98,17 98,18 99,48

Indeks Harga Diterima Petani (IT ) T anaman Pertanian Pangan

125,31 125,08 124,81 124,18 124,70 125,18 125,78 126,16 127,07 126,79 127,13 127,81 125,83

129,39 128,80 126,60 123,61 123,74 124,46 124,57 124,59 125,49 125,64 126,07 126,58 125,80

Indeks Harga Dibayar Petani (IB) T anaman Pertanian Pangan

122,20 122,35 123,18 122,68 122,80 123,37 124,06 124,22 124,56 124,66 125,49 125,94 123,79

124,49 124,67 125,73 125,26 125,42 126,05 126,85 126,98 127,36 127,47 128,42 128,92 126,47

Sumber: BPS (diolah) NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2016 sebesar 101,49 naik 0,18% dibandingkan NTP November 2016 sebesar 101,31. Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,53%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 0,36%. Sementara NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 0,01%, dari 98,17 pada November 2016 menjadi 98,18 pada Desember 2016. Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,40%, lebih besar dibandingkan kenaikan Ib sebesar 0,39%. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP

67

Laporan Tahunan

2016

2. Harga Kebutuhan Pokok Fluktuasi rata-rata harga kebutuhan pokok antar triwulan tahun 2016 cukup bervariasi, terendah Rp7,5 ribu pada komoditi minyak goreng curah dan tertinggi Rp113,9 ribu pada komoditi daging sapi. Fluktuasi rata-rata harga pokok pada komoditas tanaman pangan kedelai lokal Rp16,04 ribu, beras medium Rp14,16 ribu. Tabel 21. Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Tahun 2016 (Rp000)

Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada triwulan IV, sedangkan terendah terjadi pada triwulan II. Kenaikan rata-rata harga pada triwulan IV terjadi karena meningkatnya permintaan menjelang hari raya natal dan tahun baru pada bulan Desember.Komoditas dengan kenaikan tertinggi rata-rata harga pada triwulan IV, antara lain: Cabe merah keriting, daging sapi, dan cabe merah biasa 3. Penyusunan Angka Sementara 2015 dan Angka Prognosa 2016 Rapat Koordinasi Penyusunan Angka Sementara 2015 dan Angka Prognosa 2016, dengan hasil sebagai berikut: a. Data produksi tanaman pangan meliputi tujuh komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, yang setiap tahun dipublikasikan oleh Pemerintah (BPS) berupa Angka Ramalan (ARAM), Angka Sementara (ASEM) dan Angka Tetap (ATAP). Data tersebut selain berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan, juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan b. Dalam rangka pengelolaan data produksi tanaman pangan secara baik, diselenggarakan forum pembahasan data produksi tanaman pangan secara bersama-sama antara jajaran Kementerian 68


2016

Laporan Tahunan

Pertanian dan Badan Pusat Statistik. Forum pembahasan data produksi tanaman pangan sangat penting dalam menghasilkan data yang berkualitas dan akuntabel, sekaligus untuk menjalin komunikasi sehingga tercipta pemahaman yang sama terhadap data yang dihasilkan c. Membahas dan menyusun Angka Sementara (ASEM) Tahun 2015 dan Angka Prognosa Tahun 2016 Produksi Tanaman Pangan, meliputi luas panen, produktivitas dan produksi padi dan palawija serta mengukur pencapaian produksi komoditas utama tanaman pangan terhadap target produksi yang ingin dicapai, dan pencapaian kinerja pembangunan tanaman pangan dibanding tahun sebelumnya d. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh setiap provinsi beserta upaya pemecahannya dalam pencapaian dan peningkatan produksi tanaman pangan e. Produksi tahun 2015 (Pra ASEM) padi 75,34 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung 19,61juta ton pipilan kering, kedelai 960.680 ton biji kering, kacang tanah 604.965ton biji kering, kacang hijau 270.378 ton biji kering, ubikayu 21,74juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,26juta ton umbi basah f.

Produksi tahun 2015 (Pra ASEM) apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2014 (ATAP), padi naik 4,49 juta ton GKG (6,35%), jagung naik597.063ton pipilan kering (3,14%), kedelai naik5.683 ton biji kering (0,60%), kacang tanah turun33.931ton biji kering (5,31%), kacang hijau naik 25.789ton biji kering (10,54%), ubi kayu turun1,69juta ton umbi basah (7,23%), ubi jalar turun 123.904ton umbi basah (5,20%)

g. Prakiraan produksi tahun 2016 (Pra Angka Prognosa 2016) padi 75,11 juta ton GKG, jagung 20,86juta ton pipilan kering, kedelai 971.785 ton biji kering, kacang tanah 593.340ton biji kering, kacang hijau 255.379 ton biji kering, ubikayu 22,68juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,23juta ton umbi basah h. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ASEM 2015 terhadap ATAP 2014 meliputi 22 provinsi dan 12 provinsi menurun. Provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di 7 provinsi, yaitu: Jawa Tengah (1,65 juta ton), Jawa Timur (757.918 ton), Sumatera Selatan (577.487 ton), Aceh (510.984 ton), Sumatera Utara (408.348 ton), Lampung (321.831 ton), NTB (300.755 ton)


69

Laporan Tahunan

2016

i.

Produksi Jagung Pra ASEM 2015 terhadap ATAP 2014 mengalami kenaikan di 17 provinsi (Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Jateng, Jatim, Banten, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sultra, dan Maluku), dan 17 provinsi lainnya mengalami penurunan

j.

Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ASEM 2015 terhadap ATAP 2014 sebanyak 13 provinsi (Sumut, Sumsel, Jateng, Banten, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, dan Papua Barat) sedangkan 19 provinsi mengalami penurunan

k. Evaluasi kegiatan statistik pertanian (SP) dan survei ubinan, antara lain:  Realisasi pemasukan dokumen SP Padi mencapai 98,78% dari target, dan realisasi pemasukan dokumen SP Palawija mencapai 97,52% dari target  Pelaksanaan ubinan bersama padi di 28 Provinsi sebesar 53,52%. Provinsi yang telah melaksanakan ubinan bersama diatas 70%, meliputi: Bali 95%, Sumsel 82%, Sulteng 78%, dan Jambi 73%  Pada periode tahun 2012-2014, rata-rata pemasukan dokumen SP Alsintan hanya 54,54%  Data luas tanaman pangan yang dibudiyakan di lahan hutan sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan. Namun, data tersebut tidak tersedia dalam SIMTP. Oleh karena itu, Dinas Pertanian diminta melaporkan rekapitulasi luas tanaman pangan yang dibudidayakan di lahan kehutanan. l.

Pedoman pengumpulan data tanaman pangan mengalami beberapa perubahan pada tahun 2016 sesuai program pemerintah. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan atau refreshing pedum baru tersebut.

m. Pengadaan alat ubinan tahun 2015 menggunakan spesifikasi terbaru tidak dapat dilakukan secara optimal karena kendala teknis, antara lain: Pengadaan tidak bisa dilakukan melalui e-katalog karena tidak memenuhi persyaratan jumlah penyedia jasa, komunikasi antara Dinas dan BPS Provinsi dirasa masih kurang, serta keterlambatan proses pengadaan di sejumlah provinsi sehingga pengadaan batal dilaksanakan. n. Data luas tanam bulan Januari 2016 hasil Pokja UPSUS melalui SMS center agar dilaporkan dan dikoordinasikan kepada BPS dalam penyusunan data SP bulan Januari 2016, serta dilaporkan

70


2016

Laporan Tahunan

sesegera mungkin paling lambat tanggal 5 Februari 2016 secara lengkap dari seluruh kecamatan. o. Hasil Survey Konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG), dan GKG ke beras yang dilakukan oleh Kementan dan BPS-RI tahun 2012 akan diterapkan pada bulan Juli 2016. p. Berkaiatan dengan upaya perbaikan kualitas data, pada bulan Juli 2016 BPS-RI akan merilis data SP-Padi yang dikoreksi dan hasil backcasting produksi padi. q. Beberapa provinsi menyatakan akan melakukan perbaikan data Pra ASEM 2015, Padi: Jambi, NTT, Sumut, dan Sulteng; Jagung: Sulut dan NTT; Kedelai: NTT, Kaltara, Sulsel, dan Sulteng. r.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan seluruh program dan kegiatan UPSUS peningkatan padi, jagung dan kedelai kepada BPS provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dan bersinergi dalam melakukan pengawalan program, dan pendataan luas panen dan berkoordinasi aktif dengan BPS dalam melakukan ubinan bersama.

4. Penyusunan Buku Angka Prakiraan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 Penyusunan Buku Angka Prakiraan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 bertujuan untuk mempublikasikan angka Prakiraan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016.Prakiraan produksi tanaman pangan sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statisik (BPS) secara regular yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II) dan Angka Sementara (ASEM), mulai tahun 2016 BPS tidak menerbitkan lagi.Namun mengingat Angka Ramalan Statistik Produksi Tanaman Pangan sangat penting untuk menyusun kebijakan, maka perlu disusun buku Produksi Tanaman Pangan 2016. Selain prakiraan angka produksi tujuh komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar), juga disusun angka luas panen dan produktivitas yang disajikan menurut provinsi secara series dari tahun 2012-2016, maupun rekapitulasi secara nasional yang dirinci berdasarkan sub round. Data yang tersaji pada buku tersebut secara nasional sebagai berikut: produksi padi sebanyak 79,14 juta ton, gabah kering giling (GKG) tahun 2016 atau mengalami kenaikan sebanyak 3,74 juta ton (4,97%) dibanding tahun 2015; produksi jagung sebanyak 23,16 juta ton pipilan kering tahun 2016, mengalami kenaikan sebanyak 3,55 juta ton (18,11%) di banding tahun 2015; produksi kedelai tahun 2016 sebanyak Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP

71

Laporan Tahunan

2016

885,58 biji kering mengalami penurunan sebanyak 77,61 ribu ton (8,06%) dibanding tahun 2015; produksi kacang tanah sebanyak 560,94 ribu ton biji kering tahun 2016, mengalami penurunan sebanyak 44,51 ribu ton (7,35%) dibanding tahun 2015; produksi kacang hijau sebanyak 279,13 ribu ton biji kering tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 7,67 ribu ton (2,63%) dibanding tahun 2015; produksi ubi kayu sebanyak 20,64 juta ton umbi basah tahun 2016, mengalami penurunan sebanyak 1,16 juta ton (5,34%) dibanding tahun 2015 dan produksi ubi jalar sebanyak 2,08 juta ton umbi basah tahun 2016, mengalami penurunan sebanyak 213,98 ribu ton (9,31%) dibanding tahun 2015. Angka prakiraan tersebut merupakan hasil pembahasan pada Rakor Penyusunan Prakiraan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d 7 Oktober 2016 di Hotel Santika Premier DI Yogyakarta, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang dihadiri oleh para penanggungjawab kegiatan UPSUS Provinsi lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan atau Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan se-Indonesia dan Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi seIndonesia. 5. Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Ramalan II 2016 Produksi Tanaman Pangan Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Ramalan II 2016 Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Oktober 2016, di Hotel Santika, Yogyakarta. Pokok-pokok rumusan dan kesimpulan rapat koordinasi sebagai berikut: a. Prakiraan produksi tahun 2016 (Pra ARAM II 2016) padi 79,14 juta ton GKG, jagung 23,16juta ton pipilan kering, kedelai 885.575 ton biji kering, kacang tanah 560.940ton biji kering, kacang hijau 279.132 ton biji kering, ubikayu 20,64juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,08juta ton umbi basah. Dibandingkan dengan produksi tahun 2015 (ATAP), padi naik3,74juta ton (4,97%), jagung naik 3,55 juta ton (18,11%), kacang hijau naik 7.669ton (2,83%), sedangkan kedelai turun77.608 ton (8,06%), kacang tanah turun 44.509 ton (7,35%), ubi kayu turun 1,16 jutaton (5,34%), ubi jalar turun 213.980ton (9,31%). b. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi padi Pra ARAM II 2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 21 provinsi dan 13 provinsi menurun.

72


2016

Laporan Tahunan

Provinsi dengan kenaikan tertinggi: Sumatera Selatan (926.538 ton), Jawa Barat (776.369 ton), Sulawesi Selatan (419.605 ton), Lampung (405.162 ton), dan Jawa Timur (385.983 ton). Provinsi dengan penurunan terbesar: NTB (315.572 ton), NTT (94.590 ton), Kalimantan Timur (79.889 ton), Jawa Tengah (58.958 ton), dan Kalimantan Tengah (48.107 ton). c. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi jagung Pra ARAM II 2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 30 provinsi dan 3 provinsi menurun. Provinsi dengan kenaikan tertinggi: Jawa Barat (574.679 ton), Sulawesi Selatan (421.970 ton), Jawa Tengah (347.717 ton), Sumatera Selatan (335.880 ton), dan NTB (289.639 ton). Provinsi yang mengalami penurunan: NTT (21.046 ton), Maluku Utara (3.164 ton), dan Papua (1.266 ton). d. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ARAM II 2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 16 provinsi dan 17 provinsi menurun. Provinsi dengan kenaikan tertinggi: Kalimantan Selatan (11.975 ton), Sulawesi Utara (10.698 ton), Sumatera Selatan (8.498 ton), Sulawesi Tenggara (3.557 ton), dan Sulawesi Tangah (2.712 ton). Provinsi dengan penurunan terbesar: Jawa Timur (46.877 ton), Aceh (24.404 ton), Jawa Tengah (19.103 ton), NTB (14.099 ton), Jawa Barat (7.030 ton). e. Faktor pendukung peningkatan produksi padiPra ARAMII 2016 terhadap ATAP 2015 adalah peningkatan luas panen seluas 919.098 ha (6,51%). Faktor pendukung peningkatan produksi jagung Pra ARAM II 2016 terhadap ATAP 2015 adalah peningkatan luas panen seluas 597.143 hektar (15,77%) dan peningkatan produktivitas sebesar 1,05 ku/ha (2,03%). Faktor penyebab penurunan produksi kedelaiPra ARAM II 2016 terhadap ATAP 2015 adalah penurunan luas panen seluas 26.064 ha (4,24%) dan penurunan produktivitas sebesar 0,62 ku/ha (3,98%). Peningkatan luas panen pada komoditas padi dan jagung, didukung oleh peningkatan luas tanam karena adanya kegiatan UPSUS tahun 2016. Penurunan luas panen kedelai disebabkan oleh: kondisi iklim LaNina yang tidak kondusif, berkurangnya minat petani, harga yang tidak kompetitif, dan berkurangnya kegiatan peningkatan produksi karena penghematan anggaran.


73

Laporan Tahunan

f.

2016

Upaya perbaikan kualitas data produksi padi yang telah dan akan dilakukan antara lain: (1) data luas tanam/luas panen menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA), mengkaji kemungkinan penggunaan data citra satelit, dan survei luas panen dan luas lahan tanaman pangan; (2) data produktivitas, antara lain: penerapan angka konversi GKP ke GKG hasil survei tahun 2012 yang akan disertai backcasting 10 tahun, melakukan kajian bersama tata cara ubinan padi Jarwo sebelum diterapkan; (3) penyempurnaan metodologi survei ubinan.

6. Rapat Koordinasi Data Pangan Rapat Koordinasi Data Pangan dilaksanakan tanggal 3 November 2016 di RR.Anggota IV BPK-RI.Dengan hasil sebagai berikut: a. BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja atas prosedur perhitungan produksi padi pada Kementerian Pertanian dan BPS. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk memberikan penilaian atas kehandalan Metodologi dan Data yang dihasilkan, salah satu hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa data luas lahan dan produksi tidak akurat. Hal tersebut akan berdampak terhadap penyediaan/pengalokasian anggaran yang kurang efisien b. Ketidak akuratan data tersebut antara lain disebabkan terjadinya konflik kepentingan di daerah, sehingga solusi utamanya adalah pelimpahan tugas perhitungan produksi dari Kementan kepada BPS agar lebih indefenden (satu data) selaras dengan arahan Presiden c. Perlu disusun Peraturan Pemerintah baru untuk merevisi Instruksi Bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Kepala BPS Nomor SK 47/DPP/XI/1972 tanggal 20 November 1972 tentang pelaksanaan Kerjasama Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Antara BPS dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 7. Rapat Penetapan Target Luas Tambah Tanam Harian Tahun 2017 Rapat Penetapan Target Luas Tambah Tanam Harian Tahun 2017, dilasanakan tanggal 3 November 2016 di Pusdatin, Setjen, Kementan. Pokok-pokok pembahasan adalah sebagai berikut: a. Target luas tanam padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah Tahun 2017:  Target luas tanam padi harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas 52.493 ha  Target luas tanam jagung harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas 15.745 ha

74


2016

Laporan Tahunan

 Target luas tanam kedelai harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas 2.096 ha  Target luas tanam cabai harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas 940 ha  Target luas tanam bawang merah harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas 410 ha b. Perhitungan target program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) 2017: Target SIWAB harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas 410 ha c. Perhitungan target tanam harian berdasarkan target bulanan yang dirata-ratakan per hari. d. Target tanam padi tahun 2017 (Jan-Des 2017) meningkat 20% dibandingkan realisasi tahun 2016 (Jan-Des 2016). e. Target luas tanam bulanan tebu tahun 2017 sedang diselesaikan oleh Ditjen Perkebunan Tabel 22. Target Luas Tanam Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah Dan SIWAB Tahun 2017

Keterangan: -

Target tanam harian tertinggi untuk komodias padi terjadi pada bulan Desember 2017, seluas 98.577 ha

-

Target tanam harian tertinggi untuk komodias jagung terjadi pada bulan Desember 2017, seluas 45.693 ha.


75

Laporan Tahunan

2016

8. Workshop Aplikasi SIMONEV Program Kegiatan APBN Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016 Workshop Aplikasi SIMONEV Program Kegiatan APBN Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, dengan rumusan sebagai berikut: a. Pembangunan monev kinerja penganggaran memiliki fungsiAkuntabilitas (membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan),dan peningkatan Kualitas (mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya). b. Aplikasi SMART/SIMONEV memiliki beberapa manfaat, antara lain:  Memudahkan K/L dalam melakukan monitoring capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun anggaran berjalan setiap saat dan melaporkan kondisi/keadaan (progress/kendala) yang dihadapi oleh KPA atas pelaksanaan kegiatan RKA-K/L kepada atasan langsungnya (kantor pusat ) secara on line setiap saat  Meningkatkan kinerja K/L dalam pengelola anggaran yang lebih baik, karena evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun anggaran sebelumnya merupakan umpan balik (feedback) untuk meningkatan kualitas perencanaan tahun anggaran yang akan datang (quality of spending) menjadi lebih baik  Bahan pertimbangan penerapan sistem ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga. c. Peserta yang mewakili satker yang hadir akan berkomitmen untuk mengisi Simonev yang telah terintegrasi dengan aplikasi PMK 249/2011.Dalam mengisi realisasi fisik kegiatan, Pejabat/Petugas Monev berkoordinasi dengan pelaksana teknis kegiatan. d. Untuk mengisi progres kegiatan utama pembangunan tanaman pada aplikasi menggunakan pedoman pengukuran realisasi fisik sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan layanan perkantoran yang dilaksanakan selama satu tahun (12 bulan) menggunakan rumus (1/12 x 100%) per bulan sedangkan untuk kegiatan diluar itu menggunakan rumus realisasi dibagi dengan pagu anggaran. e. Berdasarkan informasi dari Ditjen Anggaran, aplikasi SMART masih dapat diakses untuk memperbaiki pengisian output 2015.

76


2016

f.

Laporan Tahunan

Keterlambatan menginput realisasi fisik untuk output berupa dokumen laporan disebabkan petugas daerah belum memahami bukti laporan yang dimaksud.

g. Kedepan sedang dirancang pengembangan SMART dengan OMSPAN (Ditjen Perbendaharaan) dan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari apek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. h. Tindak Lanjut dari pelaksanaan workshop SIMONEV tahun 2016 adalah sebagai berikut: -

Perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi lebih lanjut kepada petugas Simonev tingkat kabupaten/kota terutama yang belum pernah mengikuti workshop yang diadakan Ditjen Tanaman Pangan atau Biro Perencanaan.

-

Segera melakukan revisi output sesuai revisi DIPA/RKAKL terbaru (revisi 2) terutama satker yang mengalam revisi baik satker provinsi dan satker kab/kota karena terjadi perubahan volume output dan anggaran.

-

Serapan output mengacu kepada serapan anggaran

-

Membangun sistem pelaporan kegiatan fisik di lapangan (dari PPL/Kelompok Tani ke kecamatan/KCD/Koordinator Penyuluh ke penanggungjawab kabupten/kota untuk satker mandiri sampai ke penanggunngjawab provinsi)

-

Untuk kegiatan yang DIPA nya di provinsi, pelaporan pelaksanaan fisik di lapangan selain dilaporkan ke penanggungjawab kabupaten juga dilaporkan ke penanggungjawab provinsi. Berdasarkan data tersebut, maka petugas SIMONEV baik di kabupaten satker mandiri dan di dinas provinsi melakukan input data realisasi fisik ke dalam aplikasi SMART/SIMONEV.

-

Satker agar mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik seperti penetapan CPCL, kontrak dan sebagainya, karena hal ini akan memacu peningkatan realisasi keuangan dan fisik.

9. Rapat Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Pertanian Rapat Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Pertanian yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 25 April di BBP2TP Cimanggu, Bogor, dengan hasil sebagai berikut: a. Biro Perencanaan akan segera mengagendakan untuk kembali mengundang evaluator dari Kemenpan RB dalam membahas


77

Laporan Tahunan

rekomendasi dan AKIPKementan

2016

strategi-stategi

dalam

peningkatan

nilai

b. Selain mengundang Kemenpan RB, juga mengundang itjen dalam upaya peningkatan nilai AKIP c. Akan diadakan pertemuan lanjutan untuk finalisasi Perjanjian Kinerja dan matriks pemantauan IKK d. Bila ada perubahan pada PK yg merubah target capaian, maka harus diadakan revisi e. Perlunya komitmen dari pimpinan dalam menaikan nilai AKIP f.

Keberhasilan/kinerja Kementan diukur dari produksi bukan dari berapa alsintan yg disalurkan dll

g. Jika sakip kita sdh dioptimalisasikan maka memudahkan dalam penyusunan LAKIN sehingga diharapkan Draf LAKIN pertama sudah siap di bulan Desember h. BPPSDMP dimintakan informasi lebih detil mengenai kegiatan pelatihan pelatihan yg dilakukan oleh BP3K, WKPP secara tematik dimana mendapat dana dari BPPSDMP i.

Kegiatan TTI hakekatnya adalah untuk menekan stabilisasi harga,dengan memotong mata rantai pemasaran sehingga pendapatan petani meningkat

j.

Nilai tukar petani : indikator eselon 1 yg menjadi IKK Kementan

k. Setiap Eselon I menginventarisir kegiatan-kegiatan apa saja yang mendukung PK Eselon I dan dipantau triwulanan oleh Eselon I terkait dan menjadi bagian nilai LAKIP dari Eselon I terkait dan dikumpulkan ke setjen c.q Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Setjen Kementan paling lambat hari kamis, 28 April 2016 l.

Semua Eselon I¸agar memantau IKKnya seperti analogkan dengan pemantauan IKK Kementan dan nanti diupload di website SAKIP Kementan

m. Merevisi PK kegiatan pengembangan cabe merah, kecil menjadi aneka cabai. Karena pada PKKementan berbunyi cabai besar, cabe kecil tetapi PK Ditjen Hortikultura berbunyi aneka cabai n. Pihak Ditjenbun dimohon melihat RKA-K/L untuk mengetahui berapa alokasi produksi kelapa sawit dalam mendukung kegiatan bioindustri, dan mengawal agar PK Kementan tidak ada kegiatan bioindustri

78


Laporan Tahunan

2016

o. Setiap Eselon I harap melihat RKA-K/L dalam mendukung RB. Porsi anggaran (pertemuan, rapat, konsinyasi) yang mendukung kegiatan RB p. PK perkebunan point kedua (rata-rata pertumbuhan produksi Tanaman Perkebunan lainnya): dalam pelaporan capaian IKK harus disertakan juga penjelasan komoditas q. Setiap Eselon II lingkup setjen agar juga membuat kegiatan yg mendukung IKK Eselon 2 terkait r.

PK Eselon 2 di Peternakan ada pembedaaan adanya indikator kerja (output yang terdapat di RKA-K/L) dan indikator kinerja sesuai arahan Bpk nanda (evaluator Kemenpan RB). Indikator kerja Ditjen PKH masih mengalami perubahan

s. Awal bulan Mei target PK sudah masuk dalam website SAKIP Kementan. t.

Akhir bulan Mei pantauan IKK Eselon I dan Eselon II sudah masuk dalam Website SAKIP dalam bentuk laporan pantauan IKK

u. Merancang kembali pertemuan dengan Kemenpan RB (Bpk. Nanda) harus menyesuaikan dengan den jadwal pimpinan (minimal Eselon III) v. Setiap Eselon 1 dimintakan data-data terkait SAKIP untuk diupload ke website SAKIP Kementerian Pertanian. 10. Pelaksanaan Rapim A Kementan sebanyak 11 kali, Rapim B Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 10 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan sebanyak 8 kali, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR sebanyak 8 kali tahun 2016 a. Rapat Pimpinan (Rapim) Kemetan RI -

Rapat Pimpinan Senin, 22 Februari 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi UPSUS Tambah Tanam Padi s.d Februari 2016; 2) Serapan Anggaran 2016; 3) Pelaksanaan Pengadaan Distribusi Alsintan; 4) Pelaksanaan Pengadaaan Distribusi Benih; 5) Pelaksanaan Pengadaan Sapi Indukan; 6) Pelaksanaan Program Toko Tani Indonesia; 7) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Kamis, 10 Maret 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi UPSUS Tambah Tanam Padi s.d Maret 2016; 2) Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Benih di Daerah TA. 2016; 3) Perkembangan


79

Laporan Tahunan

2016

Monitoring Pemberitaan Eselon I di Media Cetak dan Online; 4) Laporan Kompilasi Kunker Menteri Pertanian; 5) Arahan Menteri Pertanian.

80

-

Rapat Pimpinan Senin, 11 April 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Laporan Realisasi Program Serapan Gabah (SERGAP); 2) Laporan Serapan Anggaran 2016; 3) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Selasa, 10 Mei 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Persiapan Pengamanan Ketersediaan Pangan Hari-Hari Besar Keagamaan (Puasa, Lebaran); 2) Prediksi Iklim dan Kalender Tanam 2016; 3) Perkembangan Serapan Gabah (SERGAP); 4) Rencana Pemotongan Anggaran (APBN-P) 2016; 5) Serapan Anggaran 2016; 7) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Selasa, 12 Juli 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi Perkembangan UPSUS Pajale 2016; 2) Evaluasi Perkembangan Harga Pangan 2016; 3) Laporan Serapan Anggaran 2016; 4) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Senin, 1 Agustus 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Grand Design Pembangunan Pertanian; 2) Perkembangan Luas Tambah Tanam Padi Juli; 3) Laporan Serapan Anggaran 2016; 4) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Senin, 15 Agustus 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi Perkembangan UPSUS Pajale 2016; 2) Ketersediaan dan Harga Pangan 2016; 3) Laporan Serapan Anggaran 2016; 4) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Jumat, 9 September 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Penajaman RKA-K/L Tahun 2017; 2) Serapan Anggaran dan Penghematan 2016; 3) Evaluasi UPSUS Tambah Tanam s.d September 2016; 4) Lain-lain; 5) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Senin, 3 Oktober 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri


Laporan Tahunan

2016

Pertanian dengan agenda: 1) Alokasi Insfrastruktur 2017; 2) Evaluasi UPSUS Tambah Tanam Padi 2016; 3) Grand Design Pembangunan Pertanian dan Roadmap Pengembangan Komoditas 2016-2045; 4) Laporan Serapan Anggaran dan Penghematan 2016; 5) Lain-lain; 6) Arahan Menteri Pertanian. -

Rapat Pimpinan Rabu, 16 November 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Laporan Kemajuan Luaa Tambah Tanam UPSUS Pajale; 2) Persiapan dan Percepatan Pengadaan 2017; 3) Laporan Kesiapan Pengembangan Embung dengan Kemendes dan Pengembangan Alsintan dengan Pola Agunan; 4) Serapan Anggaran 2016; 5) Situasi Ketersediaan dan Harga Pangan; 6) Perkembangan Produksi dan Harga Cabe, Bawang Merah; 7) Arahan Menteri Pertanian.

-

Rapat Pimpinan Jumat, 9 Desember 2016 bertempat di Ruang Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dengan agenda: 1) Laporan Tambah Tanam Padi; 2) Laporan Pengembangan Jagung dan Kedelai; 3) Laporan Perkembangan Bawang Merah dan Cabai; 4) Laporan Percepatan Pengadaan 2017; 5) Laporan Realisasi Anggaran 2016; 6) Laporan Pelaksanaan Sapi Wajib Bunting (SIWAB); 7) Arahan Menteri Pertanian.

b. Rapat Pimpinan (Rapim) Ditjen TP -

Rapat Pimpinan B Senin, 1 Januari 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Refleksi/Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TP Tahun 2015; 2) Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan TP Tahun 2016; 3) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Ditjen TP; 4) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 1 Februari 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Perkembangan Petunjuk Teknis Lingkup Ditjen TP; 2) Progres Revisi DIPA 2016; 3) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 7 Maret 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Serapan Anggaran dan Langkah Percepatan; 2) Progres Pengadaan Benih di Pusat; 3) Laporan Hasil Kunjungan ke Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengadaan Benih di Daerah; 4) Progres Pengadaan Alat Pascapanen di Pusat dan Daerah; 5)Arahan Dirjen TP.


81

Laporan Tahunan

2016

-

Rapat Pimpinan B Senin, 4 April 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Progres Pengadaan Benih di Pusat; 2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat dan Balai Besar; 3) Serapan Anggaran dan Langkah Percepatan; 4) Progres Revisi DIPA (Revisi Antar Program); 5) Perencanaan Kas, Pertanggungjawaban Dana UP dan TUP; 6) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 6 Juni 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Perkembangan Pengadaan Bantuan Benih di Pusat; 2) Integrasi Sawit-Jagung dan Salibu; 3) Serapan Anggaran dan Penghematan Anggaran (APBN-P) 2016; 4) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 20 Juni 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Serapan Anggaran dan Rancangan Penghematan Anggaran (RAPBN-P) 2016; 2) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 20 Juni 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Serapan Anggaran dan Rancangan Penghematan Anggaran (RAPBN-P) 2016; 2) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 29 Agustus 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Serapan Anggaran dan Rancangan Pemotongan Anggaran (APBN-P) 2016 Jilid II; 2) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 7 November 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016 dan Persiapan 2017; 2) Arahan Dirjen TP.

-

Rapat Pimpinan B Senin, 21 November 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016 dan Persiapan 2017; 2) Arahan Dirjen TP.

c. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI -

82

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Senin, 25 Januari 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015; 2) Evaluasi PElaksanaan APBN Tahun 2015; dan 3) Pemaparan DIPA Tahun 2016.


2016

Laporan Tahunan

-

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 14 April 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) RUU Prioritas Tahun 2016; 2) Evaluasi Kinerja dan Serapan APBN Triwulan I Tahun 2016; dan 3) Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016.

-

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 8 Juni 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Membahas RKA-K/L Berdasarkan RUU APBN-P Tahun 2016; dan 2) Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2016.

-

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 13 Juni 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Membahas APBN-P Tahun 2016; dan 2) Rencana Kerja Pemerintah Pada RAPBN Tahun 2017.

-

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Rabu, 22 Juni 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: Membahas APBN-P Tahun 2016.

-

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 5 September 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Membahas RKA-K/L TA. 2017; 2) Pembahasan Usulan Program-Program Yang Akan Didanai DAK Berdasarkan Kriteria Teknis; dan 3) Isu-Isu Aktual.

-

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Rabu, 5 Oktober 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: Membahas RKA-K/L TA. 2017 Sesuai Hasil Pembahasan di Badan Anggaran DPR RI

-

Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI Senin, 24 Oktober 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Membahas RKA-K/L TA. 2017 Berdasarkan Hasil Pembahasan di Badan Anggaran DPR RI; dan 2) Isu-Isu Aktual.

d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen TP dengan Komisi IV DPR RI -

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Selasa, 2 Februari 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: Gejolak Harga Pakan Ternak Unggas Dalam Rangka Peningkatan KEsejahteraan Peternak.

-

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Senin, 18 April 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Penetapan Rencana Aksi Panitia Kerja


83

Laporan Tahunan

2016

Pupuk dan Pangan, 2) Masukan Panitia Kerja Pupuk dan Pangan. -

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 26 Mei 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

-

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 9 Juni 2016 di Hotel Horison Bekasi agenda: 1) Pendalaman APBN Perubahan TA. 2016, 2) Membahas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017, 3) Dan lain-lain.

-

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 15 September 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: Recrutment THL Ditjen TP, Ditjen PSP, Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, dan PPSDMN Pertanian untuk dijadikan ASN

-

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Jumat, 23 September 2016 di Hotel Aston Sentul Bogor dengan agenda: Rancangan Kegiatan APBN Tahun 2017 Masing-masing Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

-

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Senin, 3 Oktober 2016 di Hotel Century City Jakarta dengan agenda: Pendalaman Rancangan Kegiatan APBN Tahun 2017 Masing-masing Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

-

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan Komisi IV DPR RI Kamis, 24 November 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda: 1) Membahas Lebih Lanjut Mengenai Program-program Yang Didanai oleh DAK Bidang Pertanian; dan 2) Issu-issu Aktual Bidang Pertanian

11. Kegiatan Prioritas Dipantau Kantor Staf Presiden (KSP) Tahun 2016 Pada tahun 2015 Kantor Staf Presiden (KSP) memantau pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan NAWACITA dan janji Presiden pada kampanye pemilihan Presiden tahun 2014.Kegiatan prioritas yang dipantau dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016yaitu: 1) Pilot Pemanfaatan Lahan Kering untuk Tanaman Pangan di 8 Provinsi, 2) Pelaksanaan Bantuan Benih Padi.

84


Laporan Tahunan

2016

Laporan aksi kegiatan prioritas nasional yang dipantau Kantor Staf Presiden (KSP) Tahun 2016 yaitu sebagai berikut: a. Pilot Pemanfaatan Lahan Kering untuk Tanaman Pangan di 8 Provinsi -

B04: petunjuk teknis teknologi tanam jajar legowo tahun 2016 dengan capaian 100%

-

B06: penetapan CPCL di 8 provinsi seluas 30.000 ha dengan capaian penetapan CPCL seluas 42.222 ha (140,74%)

-

B09:1) penetapan CPCL di 8 provinsi seluas 150.000 ha dengan capaian penetapan CPCL 216.349 ha, 2) penyaluran benih padi sebanyak 1.200 ton dengan capaian 3.542 ton, dan 3) penanaman seluas 15.000 ha dengan capaian realisasi tanam 73.533 ha. Persentase capaian tersebut 309% dari target

-

B12: 1) CPCL di 8 provinsi seluas 300.000 ha dengan capaian penetapan CPCL 309.811 ha, 2) penyaluran benih padi sebanyak 12.000 ton dengan capaian 9.130 ton 3) penanaman seluas 300.000 ha dengan capaian 304.346 ha. Persentase capaian diisi oleh KSP

b. Pelaksanaan Bantuan Benih Padi -

B04: petunjuk teknis teknologi tanam jajar legowo tahun 2016 dengan capaian 100%

-

B06: penetapan CPCL di 3 provinsi dengan capaian penetapan di 4 provinsi (133,33%)

-

B09: 1) penetapan CPCL di 15 provinsi dengan capaian penetapan CPCL di 15 provinsi, 2) penyaluran benih padi sebanyak 20.250 ton dengan capaian 34.213 ton. Persentase capaian tersebut 103% dari target

-

B12: 1) CPCL di 31 porvinsi dengan capaian penetapan CPCL di 30 provinsi, 2) penyaluran benih padi sebanyak 40.500 ton dengan capaian 36.583 ton persentase capaian tersebut diisi olek KSP.

12. Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2016 Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2016 dilaksanakan tanggal 26-28 Oktober 2016 di The 101 Hotel Bogor. Setelah memperhatikan arahan Dirjen Tanaman Pangan (yang diwakili Sesditjen Tanaman Pangan), pemaparan materi dari narasumber, workshop, dan diskusi diperoleh pokok-pokok rumusan dan kesepakatan sebagai berikut: Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP

85

Laporan Tahunan

2016

a. Realisasi serapan anggaran APBN Ditjen Tanaman Pangan posisi 28 Oktober 2016 sebesar Rp.4,167 triliun atau 54,78% dari pagu anggaran Rp.7,607 triliun dengan rincian: 1) Kegiatan Aneka Kacang dan Umbi 61,35%, 2) Kegiatan Serealia 40,92%, 3) Kegiatan Perbenihan 18,94%, 4) Kegiatan Perlindungan 64,23%, 5) Kegiatan PPHTP 85,54%, 6) Kegiatan Manajemen 60,56%, 7) Kegiatan Pengujian Mutu Benih TPH 76,07%, dan 8) Kegiatan Peramalan OPT 73,73%. b. Realisasi fisik kegiatan pada DIPA Ditjen TP 2016 secara umum belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, dan relatif lebih rendah dari serapan anggarannya. Realisasi penerapan budidaya: padi 1.197.096 ha (52,34%), jagung 878.745`ha (47,24%), kedelai 276.927 ha (59,57%), ubikayu 3.452 ha (23,88%), ubi jalar 2.114 ha (76,87%), dan kacang tanah 510 ha (92,73%), Penerapan PHT (padi, jagung dan kedelai) seluas 13.955 ha (95,75%), Penerapan Penerapan DPI padi seluas 280 ha (87,50%), bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman 24.856 unit (94,58%). Realisasi secara lengkap per provinsi, kami sampaikan pada lampiran laporan ini c. Faktor-faktor penyebab rendahnya serapan anggaran antara lain adanya perubahan jenis belanja sosial transfer uang menjadi belanja pemerintah/kontraktual yang sebagian besar belum memiliki e-katalog, adanya revisi APBN (revisi penghematan jilid I dan II), kurangnya kualitas, kapasitas dan jumlah SDM pelaksana program dan kegiatan terutama di kabupaten/kota d. Walaupun serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan APBN masih relatif rendah, namun kinerja outcome lebih baik antara lain tercermin dari prakiraan produksi tahun 2016 secara nasional untuk padi dan jagung diprakirakan meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2015. Produksi padi tahun 2016 diprakirakan mencapai 79,141 juta ton GKG (naik 4,97%), produksi jagung 2016 diprakirakan mencapai 23,165 juta ton PK (naik 18,11%) dibanding tahun 2015, sedangkan produksi kedelai tahun 2016 diprakirakan mencapai 886 ribu ton BK (turun 8,06%) dari tahun 2015 e. Hubungan antara anggaran dan capaian produksi padi, jagung dan kedelai sebagian besar provinsi menunjukan korelasi positif antara serapan anggaran peningkatan produksi f.

86

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 20 kementerian/lembaga yang dilaksanakan oleh Bappenas, direkomendasikan langkah-langkah antara lain: 1) Perbaikan Kualitas Data: Kelengkapan, Validitas,


2016

Laporan Tahunan

Relevansi, dan Ketepatan Waktu perlu ditingkatkan, 2) Sistem evaluasi dan pelaporan, yaitu e-Monev yang telah dibangun perlu diperkuat, 3) Peran unit kerja monitoring dan evaluasi dalam K/L perlu diperkuat, 4) Perlu upaya penyelarasan antar penyerapan anggaran, realisasi fisik, dan capaian indikator, 5) Perlu upaya peningkatan akurasi penyusunan rencana biaya (unit cost) kegiatan g. Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara benar dan sesuai aturan perlu dibangun penguatan SPI di setiap kegiatan terutama kegiatan prioritas. Titik kritis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bantuan benih pusat antara lain: penetapan CPCL, penyaluran bantuan benih, pemanfaatan bantuan, dan penerimaan hasil pekerjaan, serta perlu peningkatan pemahaman terhadap pedoman umum pelaksanaan bantuan benih h. Seluruh unit kerja baik pusat maupun daerah selaku penanggungjawab kegiatan pembangunan tanaman pangan sepakat akan memperhatikan dan mencermati capaian kegiatan fisik dan serapan anggaran tahun 2016, serta menindaklanjutihasil evaluasi dan pengawalan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Ditjen TP tahun 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dan Direktorat Evaluasi Pembangunan Sektoral Bappenas i.

Langkah-langkah percepatan anggaran dan pelaksanaan fisik kegatan 2 bulan kedepan antara lain melalui: 1) menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan revisi anggaran; 2) Satker daerah harus lebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPPN setempat; 3) menyusun rencana kerja dan langkah-langkah percepatan, serta target waktu penyelesaian setiap tahapan yang diuraikan secara rinci per kegiatan; 4) untuk Bantuan Pemerintah berupa transfer barang agar segera diselesaikan proses tagihannya, dengan mencermati dokumen tagihan secara lengkap dan teliti; dan 9) meningkatkan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan (SPM/SP2D) dan fisik (harian, mingguan, bulanan)

j.

Dalam mempersiapkan tunda bayar kegiatan 2016 ke tahun 2017, perlu dilakukan langkah-langkah: 1) melakukan addendum kontrak antara KPA/PPK dengan pihak penyedia barang dan disampaikan ke KPPN setempat paling lambat tanggal 28 Oktober 2016, 2) memastikan penyediaan anggaran pada DIPA RKA-K/L 2017 sebesar kegiatan yang ditunda bayar, 3) berkoordinasi secara terus menerus dengan satker mandiri di masing-masing provinsi, KPPN,


87

Laporan Tahunan

2016

dan pusat, 4) mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen pelaksanaan kegiatan dan tagihan pada akhir tahun 2016 k. Langkah-langkah percepatan persiapan pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 antara lain sebagai berikut: 1) menyegerakan penetapan calon Pejabat Pengelola Keuangan di masing-masing Satker; 2) mengupayakan pengurangan jumlah satker di daerah sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat petani; 3) menyelesaikan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan TA 2017 paling lambat bulan Desember 2016; 4) menyegerakan proses pelelangan/tender pengadaan barang dan jasa, persiapan dapat dimulai pada bulan November 2016 dan mengupayakan penandatanganan kontrak pada bulan Januari tahun 2017; 5) mengubah pola kontraktual ke transfer uang, 6) pendaftaran benih dan pestisida dalam e-katalog, 7) penyempurnaan nomenklatur MAK kegiatan dalam RKA-K/L atau DIPA yang lebih fleksibel, seperti kegiatan pascapanen (5885) yang ditempatkan di satker provinsi tidak dirinci di kabupaten, dan 8) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2017 secara cermat l.

Untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan anggaran, masingmasing satker agar melakukan evaluasi secara menyeluruh, meliputi: relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan dengan mengacu pada pedoman evaluasi kinerja yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun 2012 dan tahun 2013 (dapat diunduh pada website Bappenas).

Hasil pertemuan ini agar ditindaklanjuti dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2016 dan menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pada tahun 2017. 13. Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2016 Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2016 dilaksanakan tanggal 30 November 2016 di Prime Park Hotel Bandung dihadiri oleh perwakilan Eselon I lingkup Kementan. a. Beberapa arahan yang disampaikan oleh Kepala Biro pada pembukaan rakor antara lain sebagai berikut: -

88

SAKIP merupakan sistem yang terdiri dari komponen dan merupakan satu kesatuan, yaitu: (1) perencanaan strategis, (2) perjanjian kinerja, (3) pengukuran kinerja, (4) pengelolaan data kinerja, (5) pelaporan kinerja dan (6) review dan evaluasi EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Laporan Tahunan

2016

kinerja. Keseluruhan komponen ini harus dijalankan secara sinergis untuk mewujudkan SAKIP yang akuntabel -

Penerapan SAKIP di lingkungan Kementan telah dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP. Hasil revieu pelaksanaan SAKIP lingkup Kementan oleh KemenPanRB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari predikat C tahun 2009 menjadi BB pada tahun 2015

-

Walaupun menunjukkan trend yang positif, namun perlu dilakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari KemenPanRB, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih baik dan dapat memenuhi permintaan Menteri Pertanian yaitu kategori A.

b. Sebagai pedoman pengelolaan SAKIP di lingkungan Kementan, telah ditetapkan Permentan No 50 tahun 2016 yang mengacu pada PermenPanRB No 53 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan SAKIP di Kementerian Pertanian. Permentan Nomor 50 Tahun 2016 memuat Ttahapan Pengelolaan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja (Renstra, Renja, IKU, PK, pengelolaan data kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, revieu laporan kinerja dan evaluasi implementasi SAKIP serta koordinator atau penanggung jawab masing-masing tahapan c. Hasil evaluasi pelaksanaan KemenPanRB, antara lain:

SAKIP

lingkup

Kementan

oleh

-

Hanya satu unit Eselon I lingkup Kementan yang memiliki indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan. Disamping itu terdapat Renstra Eselon I yang tidak jelas hubungan antara rumusan sasaran dengan indikator kinerjanya

-

Terdapat renstra Eselon I yang tidak relevan antara rumusan tujuan dan sasarannya, Selain itu rumusan tujuan yang terlalu panjang tidak menggambarkan kondisi yang akan dicapai, namun hanya kegiatan yang akan dilaksanakan

-

Belum sama unit Eselon I menetapkan secara formal IKU yang baru tahun 2010-2014. Disamping itu terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak relevan dengan rumusan sasaran.

-

Terdapat Eselon I yang tidak mengukur dan menjelaskan capaian target dalam perjanjian kinerja dan analisis tidak tercapainya target serta solusi sangat minim.


89

Laporan Tahunan

2016

d. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. e. Kriteria indikator kinerja yang baik adalah specific, measurable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai), timebound (berjangka waktu tertentu), dan trackable (dapat dipantau atau dikumpulkan). f.

Indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) mengacu pada PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga semua instansi pemerintah diwajibkan menentapkan IKU.

g. IKU untuk tingkat kementerian/lembaga ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, tingkat Eselon I ditetapkan oleh Sekjen lembaga tinggi, dan tingkat provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. h. Kualitas IKU yang ditetapkan harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada tingkat kementerian/lembaga sekurangkurangnya menggunakan indikator hasil (outcome), demikiam juga Eselon I juga menggunakan outcome. Sedangkan Eselon II/SKPD sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). i.

Pimpinan instansi pemerintah harus melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan kinerja utama di lingkungan masingmasing.

j.

Renstra wajib dilakukan reviu paling kurang satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan apabila terdapat perubahan kebijakan dan penganggaran. Demikian juga dengan Renja, PK dan IKU. Sementara IKU yang baik tidak ada perubahan, yang berubah hanya volumenya. Dokumen revisi tersebut ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan disisipkan atau cetak ulang. Seluruh dokumen wajib diunggah di WEB SAKIP KEMENTAN.

k. Pelaksanaan atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal terdiri dari evaluasi implementasi SAKIP dan penilaian penyimpulan. Evaluasi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembaran Kerja Evaluasi. 90


Laporan Tahunan

2016

l.

Workshop penyusunan lakin oleh konsultan Value Alignment Advisory (VA2) disampaikan bahwa pelaporan kinerja (LAKIN) merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen kinerja. LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya atas penggunaan anggaran.

m. Prinsip dalam menyusun LAKIN antara lainvaliditas dan reliabilitas data, komitmen dan integritas tinggi, Integrasi dan koordinasi, penggunaan metode dan tools dan kedalaman analisis permasalahan. n. Analisis capaian kinerja terdiri dari: -

Realisasi tahun berjalan terhadap target

-

Realisasi tahun berjalan terhadap capaian tahun sebelumnya

-

Realisasi tahun berjalan terhadap capaian beberapa tahun sebelumnya

-

Realisasi tahun berjalan terhadap target jangka menengah Renstra

-

Realisasi tahun berjalan terhadap standar nasional

-

Analisis terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

-

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

-

Analisis program/kegiatan kegagalan kinerja

yang

menunjang

keberhasilan/

o. Informasi yang harus ada dalam LAKIN -

Informasi capaian target kinerja.

-

Tren capaian target kinerja beberapa tahun terakhir.

-

Analisis akar permasalahan.

-

Event analysis capaian kinerja dengan perlakukan khusus.

-

Akuntabilitas kinerja).

-

Rekomendasi perbaikan kinerja Poin penting

keuangan

(sebaiknya

dihubungkan

dengan

Selanjutnya dilakukan latihan penyusunan LAKIN (lembaran kerja) capaian kinerja dengan sampel UPT lingkup kementan. 14. Menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal TP 2016 Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 mengacu pada PERMENPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,


91

Laporan Tahunan

2016

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.Hal yang terpenting dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil hanalisis terhadap pengukuran kinerja.Laporan Kinerja 2016 ini menyajikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2016.Pemantauan capaian kinerja ini dilakukan secara triwulan. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah “Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”. Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 mengalami revisi satu kali dari yang pertama ditetapkan pada saat DIPA awal keluar pada bulan februari 2016. Revisi Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan pada saat DIPA revisi VI bulan Desember 2016.Pada PK awal target dokumen manajamen tanaman pangan yang ditetapkan sebanyak 20 jenis dokumen. Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan di PK revisi adalah sebagai berikut: 1) Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I terdiri dari 74 dokumen. 2) Dokumen Layanan Perkantoran dengan target 12 bulan layanan. Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh empat bagian Eselon III yang ada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 8092


2016

Laporan Tahunan

100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 15. Workshop Layanan Rekomendasi Workshop Layanan Rekomendasi dilaksanakan tanggal 2 s.d 4 Mei 2016 di Hotel Padjajaran Suites Bogor. Pokok-pokok hasil rumusan workshop sebagai berikut: a. Pengaturan impor jagung harus memperhatikan dan diharmoniskan dengan produksi dalam negeri, masa panen dan tempat pemasukan b. Perlu dikembangkan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan applicable sesuai dengan kebijakan Presiden c. Untuk mendukung proses layanan rekomendasi dan perizinan perlu didukung sarana prasarana yang memadai antara lain pengadaan sarana pengadaan perangkat yang memiliki tekonologi lebih canggih, aplikasi yang applicable, SOP yang dapat diterapkan dan mudah diaplikasikan d. Melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan melakukan pelatihan dan diskusi e. Meningkatkan koordinasi dengan BKPM, PPVTP dan koordinasi agar aplikasi dapat terkoneksi langsung dengan INSW f.

Pelayanan terhadap publik harus disempurnakan dan diperbaiki, dipercepat sesuai dengan target waktu yang ditetapkan presiden

g. Melakukan penyusunan SK Tim Rekomendasi Teknis Usaha Ekspor Impor h. Penunjukan LO Ditjen TP di BKPM sebanyak 2 orang i.

Penyusunan Sistem Pengembangan Aplikasi Online Terpadu dengan INSW (Ekspor Impor)

j.

Penyusunan Sistem Pengembangan Aplikasi Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan

k. Sosialisasi Sistem Pengembangan Aplikasi Online Ekspor Impor lingkup Ditjen TP dan pengguna (user). 16. Workshop Pengawalan Pengembangan Aplikasi Sistem Online Workshop pengawalan pengembangan aplikasi sistem online rekomendasi ekspor-impor tanaman pangan dilaksanakan tangal 2 s.d 4 Juni 2016 di Hotel Bumi Wiyata Depok, workshop ini adalah dalam rangka merumuskan bentuk sistem aplikasi yang dapat digunakan dengan cepat, sederhana dan transparan dalam rangka penerbitan


93

Laporan Tahunan

2016

rekomendasi teknis ekspor impor bidang tanaman pangan, dengan rumusan hasil dan upaya tindak lanjut sebagai berikut: a. Berdasarkan pembahasan, kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut: -

Aplikasi dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, menggunakan database MySQL dan akan dipasang pada server dengan sistem operasi CentOs yang tersedia di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), sesuai dengan spesifikasi yang tersedia di server Pusdatin

-

Tersedia menu/dashboard untuk pemohon izin dan staf yang terlibat proses perizinan di lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan PPVTPP dalam rangka melakukan proses perizinan dan melihat status (tracking) perizinan

-

Aplikasi menghasilkan keluaran berupa Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi QR-Code untuk otentifikasi dokumen dan memberikan notifikasi kepada pemohon/staf melalui surat elektronik

-

Aplikasi Sistem Online Ekspor-Impor beras dan jagung Ditjen Tanaman Pangan dapat diintegrasikan dengan portal Perizinan Pertanian yang dikembangkan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)

-

Aplikasi terkoneksi dengan portal Indonesia National Single Windows (INSW) dalam rangka pengiriman dan penerimaan data perizinan

b. Kontrak pengadaan penyempurnaan aplikasi segera diproses c. Bisnis proses yang dalam proses pemberian rekomendasi teknis harus disesuaikan dengan batas waktu yang ditentukan dalam aturan d. Dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait fungsi Tim Terpadu Jagung, apakah masih dalam bisnis proses dalam permohonan rekomendasi teknis atau tidak. 17. Pertemuan Workshop Pengawalan Pengembangan Aplikasi Sistem Online Rekomendasi Ekspor Impor Tanaman Pangan Workshop pengawalan pengembangan aplikasi sistem online rekomendasi ekspor-impor tanaman pangan dilaksanakan tangal 28 s.d 30 September 2016 di Hotel Bumi Wiyata Depok, workshop ini adalah dalam rangka merumuskan bentuk sistem aplikasi yang dapat digunakan dengan cepat, sederhana dan transparan dalam rangka

94


Laporan Tahunan

2016

penerbitan rekomendasi teknis ekspor impor bidang tanaman pangan, dengan rumusan hasil dan upaya tindak lanjut sebagai berikut: a. Apakah nama portalnya sudah sesuai? b. Perlunya dilakukan pelatihan sistem online untuk semua staf/pejabat yang terlibat dalam pemberian Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Rekomendasi Impor Jagung. c. Sistem yang sudah ada perlu terus menerus dicoba sambil menginventarisir beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sistem online tersebut d. Perlu dibuat Jadwal tentative yang menjadi pegangan bagi semua pihak untuk dapat mengakses sistem online tersebut e. Perlunya sosilisasi online yang kontiniu kepada para pelaku usaha sehingga pada waktu diterapkan semua pihak dapat mengerti dan mengaksesnya dengan baik f.

Perlu pelatihan sistem online bagi para pelaku usaha sehingga para pelaku usaha dapat mengerti dan mengakses sistem tersebut

g. Perlunya diberlakukan masa transisi/perubahan dari sistem manual kepada sistem online, hal ini diperlukan untuk dapat mensosialisasikan sistem baru lebih tepat sasaran kepada para pelaku usaha atau importir. Masa transisi juga diperlukan untuk menghindari penumpukan permohonan apabila sistem online sudah diberlakukan. 18. Pelatihan Aplikasi Internal Layanan Rekomendasi Bidang Tanaman Pangan Pelatihan Aplikasi Pengguna Layanan Rekomendasi Bidang Tanaman Pangan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2016 di Laboratorium Komputer Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Tujuan dari pelatihan Aplikasi Internal Layanan Rekomendasi Bidang Tanaman Pangan ini antara lain: a. Meningkatkan kapasitas Petugas Aplikasidan Tim Rekomendasi Teknis Ditjen Tanaman Pangan. b. Memberikan gambaran secara mendetail tentang aplikasi yang digunakan sehingga apabila ada kekurangan dokumen, petugas/tim rekomendasi teknis dapat langsung mengembalikan/menolak kepada pemohon melalui sistem online. f.

Pelatihan Aplikasi Pengguna Tanaman Pangan

Layanan

Rekomendasi

Tujuan dari pelatihan Aplikasi Pengguna RekomendasiBidang Tanaman Pangan adalah: Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP

Bidang Layanan

95

Laporan Tahunan

2016

-

Meningkatkan pemahaman dan aplikasi bagi pengguna yang terkait dengan ekspor di bidang tanaman pangan.

-

Menyamakan persepsi dalam penggunaan aplikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekspor di bidang tanaman pangan.

-

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait diluar Kementerian Pertanian untuk mendukung program dan kebijakan di bidang tanaman pangan.

g. Membuat buku Panduan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan. Buku panduan ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat terutama calon investor/penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian khususnya di bidang tanaman pangan. Buku Panduan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan ini berisikan:

96

-

Izin usaha berdasarkan jenis penanaman modal

-

Jenis usaha tanaman pangan

-

Persyaratan izin usaha

-

Izin usaha perbenihan tanaman pangan

-

Tata cara pemberian rekomendasi teknis

-

Pembinaan dan pengawasan


Laporan Tahunan

2016

REALISASI ANGGARAN DITJEN TANAMAN PANGAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN2016

VI

Pagu APBN Sektoral (018) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran 2016 pada program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan sebesar Rp7,607triliun, dengan realisasi penyerapan bulan Desember 2016 mencapaiRp4,721 Triliun (62,06%) dari pagu anggaran. Realisasi anggaran berdasarkan jenis satker terbesar terdapat pada Satker UPT Pusat (BBPPMBTPH Cimanggis dan BBPOPT Jatisari) 85,84%, Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) 65,88%, Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) 65,05%, dan realisasi terendah pada Satker Pusat 28,61%. Tabel 23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan Bulan Desember 2016 No.

Kew enangan

1

Pusat

2

UPT Pusat

3

Dekonsentrasi

4

Tugas Pembantuan Jum lah

Pagu (Rp.000) 649,979,093

Realisasi (Rp.000)

(%)

185,984,318

28.61

28,362,343

24,345,680

85.84

458,703,570

302,192,367

65.88

4,208,871,686

65.05

6,470,140,850 7,607,185,856

4,721,394,051

62.06

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terbesar terdapat pada belanja pegawai 94,04%, belanja modal 83,28%, dan realisasi terendah pada belanja barang 61,83%. Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Bulan Desember 2016 No.

Jenis Belanja

1

Pegaw ai

2

Barang

3

Modal Jum lah

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)

%

49.896.022

46.923.209

94,04

7.548.644.226

4.667.270.899

61,83

8.645.608

7.199.943

83,28

7.607.185.856

4.721.394.051

62,06


97

Laporan Tahunan

2016

Realisasi anggaran kegiatan utama terbesar terdapat pada kegiatan yaitu: 1) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 89,48%,2) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih TPH-Cimanggis 88,61%, 3) Pengembangan Peramalan OPT-Jatisari 84,33%, 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 80,16%, 5) Penguatan Perlindungan TP dari Gangguan OPT dan DPI 75,63%, 6) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 65,54%, 7) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 49,91%, dan realisasi terendah pada kegiatan 8) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih TP 25,60%. Tabel 25. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan Kegiatan Utama Bulan Desember 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Pagu Anggaran (Rp.000) 3,832,021,577 978,965,634 455,451,923 166,952,791 1,936,150,288 10,000,000 18,362,343 209,281,300 7,607,185,856

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Pengembangan Peramalan OPT Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Jumlah

Tabel 26. Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016 No.

Provinsi

1

Papua Barat

2

Lampung

3

DKI Jakarta

Pagu Revisi (Rp. 000)

Realisasi 2016 (Rp. 000)

(%)

Berdasarkan No.

Provinsi

Realisasi (Rp.000) 1,912,405,749 641,646,143 116,591,371 126,259,604 1,732,394,632 8,861,420 15,484,260 167,750,871 4,721,394,051

Per Pagu Revisi (Rp. 000)

% 49.91 65.54 25.60 75.63 89.48 88.61 84.33 80.16 62.06

Provinsi Realisasi 2016 (Rp. 000)

(%)

53,634,345

45,951,565

85.68

21

Nusa Tenggara Timur

230,977,581

142,866,577 61.85

365,524,775

301,887,354

82.59

22

Sulaw esi Barat

190,611,681

115,814,796 60.76

980,180

784,158

80.00

23

Sumatera Utara

390,111,021

232,343,552 59.56

Bali

51,808,044

29,728,450 57.38

14,964,435

8,409,439 56.20

4

Papua

69,905,484

54,014,945

77.27

24

5

Maluku

76,499,302

59,058,016

77.20

25

Kep. Bangka Belitung

26

Sulaw esi Tenggara

152,156,272

85,126,671 55.95

27

Kalimantan Selatan

203,936,592

113,889,373 55.85

28

Jaw a Timur

838,866,410

444,655,294 53.01

29

Kepulauan Riau

832,404

438,328 52.66

30

Sumatera Barat

131,958,877

66,090,420 50.08

31

Kalimantan Utara

25,486,173

12,012,309 47.13

32

Riau

79,089,751

34,816,404 44.02

33

Bengkulu

96,127,618

37,638,567 39.15

34

Kalimantan Timur

65,600,887

Jumlah Daerah

6,928,844,419

6

Aceh

261,957,030

199,307,914

76.08

7

Kalimantan Tengah

112,633,123

84,789,122

75.28

8

Maluku Utara

79,713,801

59,029,606

74.05

9

Jambi

106,824,617

78,657,593

73.63

10

Banten

117,669,193

86,030,785

73.11

11

Gorontalo

166,333,695

121,364,369

72.96

12

Jaw a Tengah

327,614,137

238,597,665

72.83

13

Jaw a Barat

486,007,867

343,623,263

70.70

14

Nusa Tenggara Barat

322,233,855

227,677,467

70.66

15

Sulaw esi Selatan

590,041,811

405,781,527

68.77

35

Pusat (Ditjen TP)

16

Sulaw esi Utara

321,594,784

216,232,445

67.24

36

UPT Pusat

28,362,343

17

Sulaw esi Tengah

204,721,716

134,012,602

65.46

- BBPPMBTPH Cimanggis

10,000,000

18

Kalimantan Barat

300,940,040

195,046,207

64.81

- BBPOPT Jatisari

18,362,343

19

Sumatera Selatan

470,741,571

297,994,824

63.30

Jumlah Pusat

678,341,436

210,329,998

31.01

20

DI Yogy akarta

20,745,347

12,952,893

62.44

Jumlah

7,607,185,855

4,721,394,051

62.06

98

649,979,093


24,439,554 37.25 4,511,064,053

65.11

185,984,318 28.61 24,345,680

85.84

8,861,420 88.61 15,484,260 84.33

Laporan Tahunan

2016

1. Satker Ditjen TP (Pusat) pada tahun 2016 berdasarkan kegiatan Eselon II mendapat anggaran sebesar Rp649.979.093.000 pada Satker Pusat. Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2016 mencapai Rp186.092.289.927, (28,63%) dari pagu, dan pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp454.674.927.066, atau (69,95%). Rincian anggaran dan realisasi perkegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan pagu sebesar Rp29.475.215.000,realisasi Rp18.912.788.705, (64,17%), 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp94.513.680.000, realisasi Rp8.916.537.762, (9,43%), 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Rp310.588.577.000, realisasi Rp18.081.627.098, (5,82%), 4) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI sebesar Rp17.889.048.000, realisasi Rp14.262.256.877, (79,73%), 5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Rp91.955.041.000, realisasi Rp78.279.505.566 (85,13%), dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Rp105.557.532.000, realisasi Rp47.639.262.919 (45,13%). Tabel 27. Realisasi Anggaran Satker Ditjen TP (Pusat) Berdasarkan Unit Kerja Eselon II Tahun 2016 No

Kegiatan

1 Produksi Aneka Kacang dan Umbi 2 Produksi Serealia 3 Sistem Penyediaan Benih TP 4 Penguatan Perlindungan TP dari Gangguan OPT dan DPI 5 Dukungan Manajemen dan Tejnis Lainnya pada Ditjen TP 6 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil TP Jumlah

Anggaran

Blokir

(Rp000)

(Rp000)

29.475.215

8.984.546

Realisasi (Rp000)

%

18.912.789 64,17

Sisa Anggaran (Rp000) 1.577.880

94.513.680

85.222.744

8.916.538

9,43

374.398

310.588.577

291.449.137

18.081.627

5,82

1.057.813

17.889.048

3.366.935

14.262.568 79,73

259.545

91.955.041

7.943.964

78.279.506 85,13

5.731.571

105.557.532

57.707.601

47.639.263 45,13

210.668

454.674.927 186.092.290 28,63

9.211.876

649.979.093

2. Pada tahun 2016 Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp91.955.041.000. Realisasi anggaaran Sedtitjen TP sebesar Rp78.279.505.566 (85,13%), realisasi per bagian yaitu: 1) Bagian Perencanaan realisasi Rp6.427.524.805 (86,52%) dari pagu anggaran Rp7.429.012.000, 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan realisasi Rp46.956.880.236, (87,59%) dari pagu anggaran Rp53.610.754.000, 3) Bagian Umum realisasi Rp19.993.158.103, (81,22%) dari pagu anggaran Rp24.617.318.000, dan 4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Rp4.901.942.422, (77,83%) dari pagu anggaran Rp6.297.957.000.


99

Laporan Tahunan

100


2016

Laporan Tahunan

2016

VII

A.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Permasalahan 1. Adanya perubahan kegiatan prioritas diluar perencanaan yang telah ditetapkan semula, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian dokumen revisi anggaran. 2. Pelimpahan Aset ex Ditjen PPHP, Aset Satker Inaktif, dan aset hilang atau tidak diketahui keberadaannya. 3. Sulitnya mencari dokumen pendukung pada temuan TLHP yang sudah lama dan belum diselesaikan. 4. Hutang pada pihak ketiga yaitu berupa pelaksanaan Tunda Bayar dan Tunggakan. 5. Peraturan kepegawaian belum sepenuhnya diterapkan. 6. Tertundanya proses pelimpahan pegawai pusat ke daerah. 7. Hasil evaluasi pembangunan tanaman pangan belum digunakan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya. 8. Arus pelaporan yang kurang lancar dan tidak tepat waktu, sering direvisi dan format yang tidak sama. 9. Peraturan terbaru yang mengatur terkait ekspor-impor beras tertentu dan impor jagung belum disahkan oleh Menteri Pertanian. 10. Dokumentasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak memadai, terdapat kegiatan yang belum dilakukan evaluasi dan belum dilakukan upaya tindaklanjut, terutama kegiatan terkait kepegawaian (standar kompetensi, peta jabatan, dsb).

B.

Upaya Tindak Lanjut 1. Ditjen Tanaman Pangan telah berupaya melakukan koordinasi ke Kementerian Perencanaan/Bappenas melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Diantaranya terkait dengan perubahan sasaran prioritas program padi dari 4 juta ha menjadi 1,38 juta ha dan kedelai dari 500 ribu ha menjadi 210 ribu ha dan sampai disusunnya perencanaan program dan kegiatan 2017 perubahan rancangan program tersebut belum mendapat persetujuan dari Bappenas.


101

Laporan Tahunan

2016

2.

Membentuk tim verifikator laporan keuangan/barang untuk melakukan verifikasi laporan sesuai dengan daerah binaan.

3.

Melaksanakan workshop tentang tindak lanjut hasil pemeriksanaan yang belum ditindaklanjuti dan menelusuri keberadaan dokumen pendukung.

4.

Penyelesaian Persediaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang berpedoman pada surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-10743/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016.

5.

Perlu sosialisasi kembali PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

6.

Penyampaian surat ke daerah agar pelimpahan pegawai pusat ke daerah segera diproses.

7.

Melakukan koordinasi, komunikasi dan memberikan feed back atas hasil capaian kegiatan tanaman pangan yang dilaporkan oleh bagian teknis.

8.

Mendorong bagian teknis untuk bisa memantau capaian kegiatan strategis secara tepat waktu dengan data yang akurat.

9.

Memantau revisi peraturan tentang ekspor-impor beras tertentu, dan impor jagung agar segera terintegrasi dengan PPVTP dan INSW.

10. Mendorong semua Eselon II untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

102


Laporan Tahunan

2016

VIII

PENUTUP

Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama tahun 2016. Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya mencapai Rp167,751 miliar 80,16% dari pagu Rp209,072 miliar. Realisasi tersebut dirinci sebagai berikut: kantor pusat Rp78,185 miliar (85,03%), dana dekonsentrasi Rp50,217 miliar (80,51%), dan dana tugas pembantuan Rp39,348 miliar (71,61%). Pagu kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Satker Kantor Pusat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp91.955.041.000, dengan realisasi mencapai Rp78.279.505.566 (85,13%). Jika dirinci per bagian yaitu: 1) Bagian Perencanaan realisasi Rp6.427.524.805 (86,52%), 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan Rp46.956.880.236 (87,59%), 3) Bagian Umum Rp19.993.158.103 (81,22%), dan 4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Rp4.901.942.422 (77,83%). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 meliputi bidang kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, dan evaluasi serta layanan rekomendasi. Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 telah dapat dilaksanakan dengana baik dan mencapai target yang ditetapkan, terutama dalam menghasilkan dokumen dan layanan perkantoran, meskipun mengalami self blocking. Semoga kinerja ini dapat dipertahankan daan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang.


103

Laporan Tahunan

104


2016

Laporan Tahunan

2016

LAMPIRAN


105

Laporan Tahunan

106


2016

Laporan Tahunan

2016

Lampiran 1. Rekapitulasi Cuti Pegawai Ditjen TP 2016 Cuti Alasan Tahunan Bersalin Besar Penting 1 Januari 16 1 2 1 2 Februari 20 1 1 3 Maret 15 1 4 April 12 1 5 Mai 13 1 6 Juni 11 1 1 7 Juli 7 2 8 Agustus 1 1 9 September 38 3 1 10 Oktober 27 11 November 30 ` 12 Desember 73 1 Jumlah 263 9 9 1

No

Bulan

Jumlah

Sakit 1

21 22 16 13 14 13 10 2 42 27 31 74 285

1

1 3

Lampiran 2. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Ditjen TP 2016 MASUK

JUMLAH NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ket :

UNIT KERJA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH PERSENTASE

PEGAWAI 698 698 695 687 685 674 677 670 668 666 663 661

TL 0

TL 1

PULANG TL 2

PSW 0 PSW 1 PSW 2

KETERANGAN A

I

C

S

DL

TB

DP

7.831 2.369 174 10.286 34 54 28 161 337 192 2.308 540 20 7.056 2.410 132 9.507 8 83 36 96 327 231 3.092 560 20 7.163 1.868 138 9.120 12 37 9 141 218 176 4.281 580 21 6.510 1.879 127 8.351 39 58 11 98 140 178 4.883 580 21 5.952 1.673 151 7.707 2 65 19 104 198 132 4.891 560 20 7.523 1.737 50 9.243 8 59 14 102 202 132 4.452 594 22 4.983 1.372 119 6.421 3 45 25 70 266 135 3.413 433 16 6.713 2.276 152 9.047 18 76 29 96 264 189 4.427 594 6.957 2.089 142 6.996 9 35 24 145 462 225 3.373 611 7.509 1.879 182 9.480 19 71 12 137 225 205 3.210 630 8.328 2.202 194 10.619 21 58 7 138 251 196 2.614 649 6.125 1.908 131 8.052 21 66 8 114 681 112 3.541 600 82.650 23.662 1.692 104.829 194 707 222 1.402 3.571 2.103 44.485 6.931 140 50,76 14,53 1,04 64,38 0,12 0,43 0,14 0,86 2,19 1,29 27,32 4,26 0,09

MASUK TL (Keterlambatan) TL 0 = < 07.30 (datang tepat waktu) TL 1 = 07.31 s.d. 09.30 (1 s.d. 90 menit) TL 2 = > 09.30 (> 90 menit) PSW (Pulang Sebelum Waktunya) PSW 0 = > 16.00 (pulang tepat waktu) PSW 1 = 14.00 s.d. 15.59 (1 s.d. 90 menit) PSW 2 = < 14.00 (> 90 menit)

KETERANGAN

A : Alfa I : Izin C : Cuti S : Sakit DL : Dinas Luar TB : Tugas Belajar DP : Diperbantukan

JAKARTA,

JANUARI 2017

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

Dr. Ir. Maman Suherman, M.M. NIP 196009081987031003


107

LAPORAN TAHUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Recommend Documents