KATA PENGANTAR. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

s

KATA PENGANTAR

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 disusun dan memuat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan manajemen pembangunan tanaman pangan. Laporan kinerja menyajikan capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015. Pelaporan kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja secara terukur atas target indikator kinerja dalam rangka terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kami berharap laporan kinerja ini menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan kinerja ini, kami ucapkan terimakasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak yang terkait. Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Direktorat Jenderal,

Laurensius Sihaloho

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

i


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah satu Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang tanaman pangan. Fungsi pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Sasaran strategis dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. adalah “Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan memberikan informasi capaian kinerja secara terukur atas target indikator kinerja dalam rangka terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) ini adalah: (1) tersedianya dokumen perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan; (2) terlaksananya dukungan manajemen dukungan sarana produksi untuk Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, MP3KI, dan SIPP. Pencapaian dukungan manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan terealisasi 100% dari target. Sedangkan dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal/MP3KI/SIPP terealisasi 90% dari target. Berdasarkan scoring, capaian kedua indikator ini tergolong berhasil.


iii

Disamping itu, untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2015 telah dialokasikan serangkaian kegiatan melalui pengelolaan manajemen pembangunan tanaman pangan baik di bidang perencanaan, keuangan, umum maupun evaluasi dan pelaporan. Keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan didukung pihak terkait serta lingkungan kerja yang kondusif. Realisasi serapan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2015 sebesar Rp.202.628.323.640,- atau 71,78%. Realisasi Satker pusat sebesar Rp.75.081.347.584,- atau 60,47%, Satker Dana Dekonsentrasi Rp.93.683.827.381,- atau 80,36%, dan Satker Tugas Pembantuan Rp.33.863.148.675,- atau 81,52%. Tidak tercapainya target serapan anggaran disebabkan antara lain: belanja transito (cadangan belanja pegawai), sisa tunjangan uang makan dan uang lembur yang tidak terserap, sisa kontraktual anggaran akomodasi kegiatan Rakor, efisiensi kegiatan rapat/rakor yang tidak boleh diselenggarakan di hotel.


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................

i

RINGKASAN EKSKUTIF ........................................................

iii

DAFTAR ISI .........................................................................

v

DAFTAR BAGAN ..................................................................

vii

DAFTAR TABEL ...................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................

xi

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................

1

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .........................................

9

2.1. Visi ...............................................................................

9

2.2. Misi ..............................................................................

9

2.3. Sasaran Strategis ..........................................................

10

2.4. Perjanjian Kinerja..........................................................

10

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA .......................................

13

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ...........................................

13

3.2. Analisis Capaian Kinerja................................................

14

3.3. Dukungan APBN Dalam Rangka Pengelolaan Manajemen Pembangunan Tanaman Pangan....................................

18

3.4. Hambatan dan Kendala .................................................

40

3.5. Upaya dan Tindak Lanjut ..............................................

45

3.6. Analisis Efektivitas Anggaran dan Kegiatan Tahun 2015 .

45

3.7. Realisasi Anggaran ........................................................

48

Bab IV. PENUTUP ...............................................................

51


v


vi

DAFTAR BAGAN Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................................


6

vii


viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .....................

11

Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 ................................

13

Tabel 3. Realisasi Kegiatan Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal .......

18

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai IPNBK Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 .........................................................

28

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai IKM Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 ...........................................................

30

Tabel 6. Perkembangan Kerugian Negara Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2013-2015 .............

38

Tabel 7. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014 ...............................................

40

Tabel 8. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Kewenangan Pusat Tahun 2015 ..............................

46

Tabel 9. Realisasi Serapan Anggaran Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Tahun 2015.............................

48


ix


x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...............


53

xi

Laporan Kinerja Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

Sejalan dengan awal masa kerja Kabinet Kerja 2015-2019, terjadi

perubahan

struktur

Kementerian

dan

Lembaga

sebagaimana tertuang dalam Perpres 45 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015. Namun dalam pelaksanaannya struktur organisasi baru dimaksud belum

diterapkan

pada

tahun

2015,

sehingga

masih

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Sesuai dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah satu Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang tanaman pangan. Dalam

melaksanakan

tugas

Direktorat

Jenderal

menyelenggarakan fungsi: 1). Perumusan kebijakan di bidang perbenihan,

budidaya,

perlindungan,

dan

pascapanen

tanaman pangan, 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan,

budidaya,

perlindungan

dan

pascapanen

tanaman pangan, 3). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan, 4). Pemberian bimbingan teknis

dan

perlindungan

evaluasi dan

di

bidang

pascapanen


perbenihan, tanaman

budidaya,

pangan,

5).

1

Laporan Kinerja Tahun 2015 Pelaksanaan

administrasi

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah

satu

memberikan

unit

kerja

pelayanan

Eselon

II,

teknis dan

mempunyai

tugas

administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat fungsi:

Jenderal Tanaman

(1)

Melaksanakan

Pangan

koordinasi

menyelenggarakan dan

penyusunan

rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; (2) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian

dan

penyusunan

perundang-undangan,

serta

rancangan pelaksanaan

peraturan hubungan

masyarakat dan informasi publik; (4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (5) Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman pangan. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Permentan Nomor 53 Tahun 2011) terdiri dari empat unit kerja Eselon III yaitu: (1) Bagian Perencanaan; (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yang masing-masing Bagian terdiri dari tiga unit kerja Eselon IV. 1. Bagian Perencanaan Bagian

Perencanaan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2

Laporan Kinerja Tahun 2015 Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyiapan penyusunan

rencana

dan

program;

(2)

Penyiapan

penyusunan anggaran; dan (3) Penyiapan penyusunan kerja sama. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Perencanaan membawahi tiga subbagian, yaitu: a. Subbagian

Program,

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program; b. Subbagian

Anggaran,

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan penyusunan anggaran; c. Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama. 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian

Keuangan

dan

Perlengkapan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan Perlengkapan

tugas

tersebut

menyelenggarakan

Bagian fungsi:

Keuangan (1)

dan

Pelaksanaan

urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); (2) Pelaksanaan urusan akuntansi dan

verifikasi

anggaran;

dan

(3)

Pelaksanaan

urusan

perlengkapan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan dan Perlengkapan

membawahi tiga subbagian,

yaitu: a. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM). Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

3

Laporan Kinerja Tahun 2015 b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran. c. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan. 3. Bagian Umum Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan

organisasi

dan

tatalaksana,

urusan

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam

melaksanakan

menyelenggarakan penyempurnaan

tugas

fungsi:

tersebut

(1)

organisasi

Bagian

Penyiapan

dan

tata

Umum

evaluasi laksana,

dan serta

pelaksanaan urusan kepegawaian; (2) Penyiapan penyusunan rancangan

peraturan

perundang-undangan,

pelaksanaan

hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan (3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum membawahi tiga subbagian, yaitu: a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan

penyempurnaan

organisasi

bahan dan

evaluasi

tata

laksana,

dan serta

pelaksanaan urusan kepegawaian. b. Subbagian mempunyai

Hukum tugas

dan

Hubungan

melakukan

Masyarakat

penyiapan

bahan

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,


4

Laporan Kinerja Tahun 2015 pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian

Evaluasi

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarakan

fungsi:

(1)

Pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data dan informasi; (2) Penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindak lanjut hasil penggawasan; dan (3) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu: a. Subbagian

Data

dan

Informasi,

mempunyai

tugas

melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi. b. Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindak lanjut hasil pengawasan. c. Subbagian

Pelaporan

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan.


5

Laporan Kinerja Tahun 2015 Selain itu, di Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

juga

Perencana, Kepegawaian,

terdapat

Kelompok

Kelompok Kelompok

Jabatan

Fungsional

Jabatan

Fungsional

Analisis

Jabatan

Fungsional

Statistisi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN AKUNTANSI

SUBBAGIAN HUKUM DAN HUMAS

SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN KERJASAMA

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun

2015

sebanyak

268

orang,

dengan

kualifikasi

pendidikan terdiri dari S3: 1 orang, S2: 29 orang, S1 sebanyak 94 orang, SM sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 10 Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

6

Laporan Kinerja Tahun 2015 orang, SLTA 113 orang, SLTP 10 orang dan SD sebanyak 10 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar pada unit kerja Eselon III lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pada tahun 2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membina kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pembangunan dilaksanakan Dekonsentrasi

tanaman di

pusat

dan

Dana

pangan. dan

di

Tugas

Kegiatan

tersebut

daerah/Satker Pembantuan.

Dana Alokasi

anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2015 sebesar Rp.282,292 miliar, terdiri dari Rp. 1,242 miliar

pada

Satker

Pusat/Ditjen

Tanaman

Pangan,

Rp.116,587 miliar pada Satker Dinas Pertanian Provinsi, dan Rp.41,539 miliar pada Satker Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain: (1) Kualifikasi dan kompetensi SDM yang masih belum memenuhi kebutuhan; (2) Keterbatasan database dalam perencanaan kegiatan dan anggaran; dan (3) Penanganan aset, Barang Milik Negara (BMN), dan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan belum optimal.


7



8


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai unit kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi

kepada

seluruh

unit

organisasi

di

Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki visi

2015-2019

“terwujudnya

pelayanan

prima

dalam

pengelolaan sumber daya manusia, material, uang (man, material, money management)”. 2.2. Misi Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan akan mengemban misi: 1. Mewujudkan

birokrasi

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan yang profesional dan berintegritas; 2. Menyusun rencana pembangunan tanaman pangan; 3. Melaksanakan penataan dan penguatan tatalaksana, dan pengelolaan SDM aparatur;

organisasi,

4. Melaksanakan hubungan masyarakat; 5. Membentuk dan menata peraturan perundang-undangan, penyusunan perjanjian dan bantuan hukum di bidang tanaman pangan; 6. Melaksanakan pengeluaran dan keuangan dan barang milik negara; Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

pelaporan

urusan

9

Laporan Kinerja Tahun 2015 7. Melaksanakan pengumpulan, informasi publik;

penyajian

data,

dan

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan. 2.3. Sasaran Strategis Pada

tahun

Direktorat

2015

dalam

Jenderal

Peningkatan

program

Tanaman

Produksi,

yang

Pangan

Produktivitas,

dilaksanakan

yaitu

dan

Program

Mutu

Hasil

Tanaman Pangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman bertanggung

jawab

melaksanakan

kegiatan

Dukungan

Manajemen dan Teknis Lainnya. Sasaran strategis dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya.

Administrasi Profesional

adalah

dan dan

“Terselenggaranya

Pelayanan Berintegrasi

Teknis di

Pelayanan

Lainnya

Lingkungan

Secara

Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan”. Sementara tujuan dari kegiatan ini adalah: (1) tersedianya dokumen perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan;

(2)

terlaksananya

dukungan

manajemen

dukungan sarana produksi untuk Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, MP3KI, dan SIPP. 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian

Kinerja

(PK)

adalah

lembar/dokumen

yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan

melaksanakan

instansi

yang

program/kegiatan

lebih yang

rendah disertai

untuk dengan

indikator kinerja.


10

Laporan Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan

yang

akan

pemerintah/unit

dicapai

kerja

antara

yang

pimpinan

menenerima

instansi amanah

/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Untuk

mencapai

sasaran

strategis

kegiatan

Dukungan

Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: 1. Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan dengan target terdiri dari 13 rancangan, 4 pedoman dan 4 laporan (laporan bagian perencanaan,

laporan

bagian

keuangan

dan

perlengkapan, laporan bagian umum dan laporan bagian evaluasi dan pelaporan). 2. Dukungan

sarana

produksi

untuk

kawasan

perbatasan/daerah tertinggal/MP3KI/SIPP 20 paket. Secara rinci Perjanjian KinerjaSekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 pada Tabel 1. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Terselenggaranya pelayanan

Dokumen manajemen perencanaan,

20 dokumen terdiri dari:

administrasi dan pelayanan

keuangan, umum serta evaluasi dan

- 12 rancangan

teknis lainnya secara profesional pelaporan

- 4 pedoman

dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman

Terlaksananya dukungan sarana

- 4 laporan 20 unit

Pangan

produksi untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal/MP3KI/SIPP


11



12


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja

yang

telah

ditetapkan,

dan

keberhasilannya

dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif. Untuk

mengukur

dikelompokkan

keberhasilan

berdasarkan

capaian

penilaian

kinerja

capaian

melalui

metode scoring dengan kategori: 1). Sangat berhasil: realisasi > 100% dari target, 2). Berhasil: realisasi 80-100% dari target, 3). Cukup berhasil: realisasi 60-79% dari target, 4). Kurang berhasil: realisasi < 60% dari target. Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Terselenggaranya pelayanan Dokumen manajemen administrasi dan pelayanan perencanaan, keuangan,

20 dokumen: 20 dokumen: - 12 rancangan - 12 rancangan

teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

umum serta evaluasi dan pelaporan

- 4 pedoman - 4 laporan

- 4 pedoman - 4 laporan

Terlaksananya dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal

20 unit

18 unit


Capaian

Kategori

100%

Capaian Berhasil

90%

Berhasil

13

Laporan Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pencapaian dukungan manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi

dan

Sedangkan

pelaporan

dukungan

terealisasi

sarana

100%

produksi

dari

untuk

target. kawasan

perbatasan/daerah tertinggal/MP3KI/SIPP terealisasi 90% dari target. Berdasarkan scoring, capaian kedua indikator ini tergolong berhasil. 3.2. Analisis Capaian Kinerja 3.2.1. Terlaksananya dukungan manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang dikelola

di masing-masing bidang.

Keberhasilan

kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan

didukung pihak terkait serta lingkungan

kerja yang kondusif. Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran.


14

Laporan Kinerja Tahun 2015 Dokumen

yang

menjadi

output

Sekretariat

Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari: 1. Rancangan Dokumen Rancangan adalah sebagai berikut : - Renstra Ditjen TP 2015-2019 - Renstra Setditjen TP 2015-2019 - Masterplan dan Actionplan TP - RKP - Renja Ditjen TP - PK - Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015 - Dokumen Evaluasi PMPRB - Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP - Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT - Dokumen Penyusunan SK Inpasing - Dokumen Formasi Pegawai 2. Pedoman Dokumen pedoman adalah sebagai berikut : - Pedoman Penganggaran Ditjen TP - Pedoman Pengumpulan Data Survey Ubinan TP - Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian TP - Pedoman Pengolahan Data Statistik TP 3. Laporan Laporan terdiri dari 4 jenis laporan terdiri dari Laporan Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Umum, Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

15

Laporan Kinerja Tahun 2015 Keuangan dan Perlengkapan serta Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan. - Laporan bagian perencanaan meliputi : Bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Dokumen revisi anggaran dan Laporan MP3EI/SIPP/Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal. - Laporan Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : Dokumen

Peraturan

Keuangan,

Dokumen

Laporan

Semester I dan II Tahun 2015, Semester II Tahun 2014 dan Tahunan Th 2014, Laporan SIMAK BMN, Laporan Realisasi, Pedoman/Juknis/SOP Akuntansi, Laporan Triwulan I, II, III, IV, Semester I, dan II SIMAK BMN Ditjen Tanaman Pangan dan Laporan Penyusunan Laporan SAK. - Laporan Bagian Umum meliputi: Dokumen Monitoring Dan

Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Dokumen Evaluasi PMPRB, Dokumen Penyempurnaan

Uraian

Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP, Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT, Dokumen Penyusunan SK Inpasing, Dokumen Formasi

Pegawai,

Laporan

Implementasi

Peraturan

Perundangan dan Keterbukaan Informasi Publik, SK Penunjang Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan, Laporan pameran

publikasi dan

pangan,

Laporan

temu

peliputan

bidang tanaman

koordinasi

kehumasan,

Penghargaan kelompok mantri/tani berprestasi bidang TP, Dokumen Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

16

Laporan Kinerja Tahun 2015 Laporan Pelatihan SDM Dalam Menunjang Penataan Arsip Aktif Inaktif dan Laporan Sosialisasi Tata Naskah Dinas. - Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan meliputi : Bahan Rapat Pimpinan, Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2014, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2014, Database

Kegiatan

Bulanan

Sekretariat

dan

Anggaran

Direktorat

2015,

Jenderal

Laporan Tanaman

Pangan, Laporan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015, Laporan

pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern

lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015, Dokumen perkembangan kerugian Negara, Buku Data Angka Produksi Tanaman Pangan (ASEM, ARAM I, ARAM II), Laporan

Pengumpulan

Data

Statistik

Pertanian

Tanaman Pangan (Karawang, Klaten) dan Laporan Uji coba pengumpulan luas tanam dan luas panen padi dengan metode Grid Square). 3.2.2. Terlaksananya dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal Dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan dan daerah tertinggal dilaksanakan di 10 provinsi, antara lain untuk daerah perbatasan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kepulauan Riau, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

17

Laporan Kinerja Tahun 2015 Sulawesi Utara) dan daerah tertinggal (Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua Barat). Kegiatan tematik daerah perbatasan dan tertinggal tahun 2015 mempunyai alokasi anggaran 1,5 Milyar yang dibagikan untuk 10 Provinsi tersebut. Kesepuluh provinsi tersebut, 6 provinsi merupakan daerah

perbatasan

dan

4

provinsi

merupakan

daerah

tertinggal. Masing-masing provinsi, mendapatkan alokasi bantuan

berupa

tersebut,

oleh

uang

kelompok

tunai

Rp.

penerima

150.000.000,-.

Uang

dimanfaatkan

untuk

pembukaan dan pengolahan lahan serta pembelian sarana dan prasarana produksi. Hingga tanggal 31 Desember 2015, menurut Data SP2D Ditjen

Anggaran

Kementerian

Keuangan,

realisasi

total

mencapai Rp. 1.349.580.000,- atau 89,97%. Delapan provinsi telah realisasi 100%, satu provinsi yaitu Provinsi Kep. Riau baru terealisasi 99,72% dan sisanya Provinsi Jawa Barat belum direalisasikan sama sekali (0%), sehingga realisasi mencapai 18 atau 90% dari target 20 unit. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.


18

Laporan Kinerja Tahun 2015 Tabel 3. Realisasi Kegiatan Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal No

Provinsi

Alokasi Pagu Volime Anggaran (Unit) (Rp 000) 2 150.000 2 150.000

Wilayah

Realisasi (Rp 000)

1 Kalimantan Barat 2 Kalimantan Timur

Perbatasan Perbatasan

3 Nusa Tenggara Timur

Perbatasan

2

150.000

150.000

4 Papua

Perbatasan

2

150.000

150.000

5 Kep Riau

Perbatasan

2

150.000

149.580

6 Sulawesi Utara

Perbatasan

2

150.000

150.000

7 Bengkulu

Tertinggal

2

150.000

150.000

8 Jawa Barat

Tertinggal

2

150.000

150.000

9 Jawa Timur

Tertinggal

2

150.000

150.000

10 Papua Barat

Tertinggal

2

150.000

150.000

3.3. Dukungan

APBN

150.000 150.000

Dalam

Keterangan

(%) 100 100

Sudah direalisasikan 100% Sudah direalisasikan 100% Sudah direalisasikan 100% 100 (Kab. TTU dan Kab. Belu) Sudah direalisasikan 100% 100 (Kab Keerom dan Kota Jayapura) 99,72 Sudah direalisasikan 100% Sudah direalisasikan 100% 100 (Kab. Talaud dan Kab. Sangihe) Sudah direalisasikan 100% 100 (Kab. Bengkulu Uatara dan Kab. Seluma) Belum direalisasikan 0 (rencana 2 kelompok di Kab. Sukabumi) 100 Sudah direalisasikan 100% Sudah direalisasikan 100% 100 (Kab. Raja Ampat dan Kab. Kaimana)

Rangka

Pengelolaan

Manajemen Pembangunan Tanaman Pangan Untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2015 telah dialokasikan

serangkaian

kegiatan

melalui

pengelolaan

manajemen pembangunan tanaman pangan baik di bidang perencanaan, pelaporan. Jenderal

keuangan,

Keberhasilan Tanaman

umum kinerja

Pangan

maupun

evaluasi

Sekretariat

dipengaruhi

dan

Direktorat

oleh

proses

pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan didukung pihak terkait serta lingkungan kerja yang kondusif.


19

Laporan Kinerja Tahun 2015 3.3.1. Peningkatan Manajemen Perencanaan Di

bidang

manajemen

perencanaan

tahun

2015

telah

dilaksanakan beberapa kegiatan seperti: Penyusunan Renstra Ditjen TP 2015-2019 1. Penyusunan Renstra Setditjen TP 2015-2019 2. Penyusunan Masterplan dan Actionplan TP 3. Penilaian E-Proposal 4. Penyusunan RKP 5. Penyusunan Renja Ditjen TP 6. Penyusunan PK 7. Penyusunan Dokumen Pemantapan Program dan Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan 8. Pedoman Penganggaran Ditjen TP 9. Prosedur Kerjasama Luar Negeri Bidang TP 10. Penyusunan dokumen pemantapan perencanaan lingkup Ditjen Tanaman Pangan 11. Penyusunan bahan usulan kegiatan dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan 12. Penyusunan

dan

penyempurnaan

output

kegiatan

anggaran berbasis kinerja 13. Penyusunan

bahan

nota

keuangan

dan

Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 14. Penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan 15. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 16. Penyusunan dokumen revisi anggaran 17. Rapat Koordinasi penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran 18. Rapat Pembahasan Isu Tematik Perencanaan


20

Laporan Kinerja Tahun 2015 19. Laporan

MP3EI/SIPP/Kawasan

Perbatasan/Daerah

Tertinggal 20. Laporan Pelaksanaan FGD (I-VII) 21. Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 22. Workshop PUG Kegiatan-kegiatan tersebut diatas merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya (tahun 2014). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jenis dan volume kegiatan di bidang perencanaan tidak banyak perubahan, hanya pada tahun 2015 capaian realisasi kegiatan dalam bentuk laporan (penggandaan) volumenya lebih rendah. Sedangkan dalam bentuk rancangan relatif sama setiap tahun dengan volume kegiatan paling tinggi, hal ini terkait dengan rancangan perencanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan di tingkat pusat dan

daerah baik melalui dana dekonsentrasi

maupun tugas pembantuan. Kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2014 karena keterbatasan waktu dan tenaga dan kemudian dilaksanakan di

tahun

2015

adalah

penyusunan

Renstra

Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan 2015-2019 dan penyusunan dokumen revisi anggaran. Sedangkan kegiatan lain yang juga tidak terealisasi di tahun 2014 dan juga tidak terealisasi di tahun 2015 dengan alasan keterbatasan waktu adalah pedoman pelaksanaan pembangunan tanaman pangan. Kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2014, dan kemudian tidak ada dalam perencanaan kegiatan tahun 2015 antara lain penyusunan road map padi, jagung dan kedelai tahun 2015-2019

dan

penyusunan

dokumen

anggaran

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

21

Laporan Kinerja Tahun 2015 Kegiatan penyusunan rancangan yang hanya dilaksanakan di tahun 2014 adalah penyusunan rancangan program Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) dengan tujuan untuk mewujudkan pertanian bio-industri yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan petani melalui optimalisasi hasil pertanian.

Kegiatan

SIPP

adalah

kegiatan

baru

yang

berorientasi mensinergikan pertanian dari hulu ke hilir di lokasi yang memiliki potensi. Laporan dari SIPP ini menjadi output di tahun 2015. Sedangkan kegiatan yang hanya direalisasikan di tahun 2014, dan tidak ada dalam perencanaan tahun 2015 antara lain pelatihan toefl dan monitoring LM3. Sejak tahun 2014, pemberian bantuan modal kepada LM3 tidak dilaksanakan yang

disebabkan

adanya

pengehematan

anggaran

dan

berlanjut sampai tahun 2015. Kegiatan lain yang dilaksanakan tahun 2015 dan belum ada di tahun 2014 antara lain penilaian E-Proposal, penyusunan RKP,

penyusunan

penyusunan

Renja,

prosedur

penyusunan

kerjasama

luar

rencana

aksi,

negeri,

rapat

pembahasan isu tematik perencanaan, laporan pelaksanaan FGD, dan Fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri. 3.3.2. Pengelolaan Manajemen Umum Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja maksimal di bidang

pengelolaan manajemen umum,pada tahun 2015

dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

22

Laporan Kinerja Tahun 2015 2. Dokumen Evaluasi PMPRB 3. Dokumen Penyempurnaan

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Eselon IV lingkup Ditjen TP 4. Dokumen Penyusunan SK Inpasing 5. Dokumen Formasi Pegawai 6. Evaluasi dan Implementasi Peraturan Perundangan dan Keterbukaan Informasi Publik 7. SK Penunjang Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan 8. Fasilitasi

Advokasi

Hukum

Kebijakan

Pembangunan

Tanaman Pangan 9. Laporan

pameran

publikasi

dan

peliputan

bidang

tanaman pangan 10. Laporan publikasi pembangunan tanaman pangan melalui media massa (SINAR TANI). 11. Dialog

interaktif

TVRI,

dialog

interaktif

RRI,

dialog

interaktiv metro tv 12. Iklan layanan masyarakat 13. Pengadaan buku-buku perpustakaan 14. Laporan temu koordinasi kehumasan 15. Penghargaan kelompok mantri/tani berprestasi bidang TP. 16. Temu Koordinasi Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT. 17. Temu Koordinasi Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional PBT. 18. Pengembangan Karakter SDM Pertanian. 19. Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional POPT dan PBT. 20. Dokumen Workshop Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai. 21. Pelatihan SDM Dalam Menunjang Penataan Arsip Aktif Inaktif. 22. Ketatausahaan dan Peningkatan SDM. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

23

Laporan Kinerja Tahun 2015 23. Kegiatan Kearsipan Direktorat Jenderal 24. Pelatihan Pelayanan Kesekretariatan/Pramusaji. 25. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kinerja di bidang umum meningkat seiring dengan meningkatnya jenis dan volume kegiatan yang dilaksanakan, baik pada tahun 2012 (10 kegiatan) maupun 2013 (14 kegiatan). Sedangkan capaian terhadap pelaksanaan kegiatan rata-rata seluruhnya tercapai dan dapat diselesaikan baik dalam bentuk pedoman, laporan maupun rancangan. Terdapat dua kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2014, dan juga tidak dapat dilaksanakan di tahun 2015, yaitu kegiatan evaluasi pemangku jabatan dan penilaian PMPRB. Kegiatan evaluasi pemangku jabatan tidak terealisasi di tahun 2014 karena tidak cukup waktu dan sumber daya manusia

dalam

menyelesaikannya,

dan

juga

tidak

dilaksanakan di tahun 2015 dikarenakan penataan organisasi belum selesai terkait dengan Permentan 43 tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kementerian Pertanian yang baru. Kegiatan penilaian PMPRB tidak terealisasi di tahun 2014 karena penilaian PMPRB pendekatannya sudah tidak lagi per unit kerja Eselon I melainkan instansi (Kementerian) dan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk tahun 2015 kegiatan penilaian PMPRB direvisi menjadi kegiatan evaluasi PMPRB, untuk mengevaluasi sejauh mana RB berjalan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dibanding tahun 2014, kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain penyempurnaan uraian tugas dan pekerjaaan Eselon IV lingkup Ditjen TP, fasilitasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

24

Laporan Kinerja Tahun 2015 advokasi hukum kebijakan pembangunan tanaman pangan, publikasi pembangunan tanaman pangan melalui media massa (sinar tani), dialog interaktif TVRI, RRI, metro TV, iklan layanan masyarakat, pengadaan buku-buku perpustakaan, workshop penyelesaian kasus disiplin pegawai, pelatihan SDM

dalam

menunjang

penataan

arsip

aktif

inaktif,

ketatausahaan dan peningkatan SDM, kegiatan kearsipan direktorat jenderal, pelatihan pelayanan kesekretariatan/ pramusaji, dan sosialisasi tata naskah dinas. Selain itu untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan manajemen umum telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: -

Pemberian Penghargaan Penghargaan

kepada Kelompoktani dan Mantri Tani

diserahkan dalam dua tahap yaitu untuk juara I dengan kelompoktani padi, jagung dan kedelai diserahkan pada saat waktunya bersamaan memperingati Hari

Pangan

Sedunia (HPS) ke 35 pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015

saat

acara

penanaman

padi

dan

pemberian

penghargaan inovasi pangan dan pertanian di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemberian penghargaan kepada kelompoktani padi, jagung dan kedelai untuk juara I diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI dan Menteri Pertanian. Sedangkan 29 penerima lainnya pada malam hari yang diberikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertempat di Hotel Emilia Palembang. Hadir pada acara tersebut beberapa pejabat Eselon II Ditjen TP. Pemberian penghargaan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

25

Laporan Kinerja Tahun 2015 kepada

Kelompoktani dan Mantri Tani bersama sama

penerima penghargaan pendukung perbenihan tanaman pangan. Secara keseluruhan penerima penghargaan ada 32 orang terdiri dari Kelompoktani padi 5, Kelompoktani Jagung 5 dan Kelompoktani Kedelai 5 dan Mantri Tani 5. Disamping penerima penghargaan tersebut diatas ada juga penghargaan yang terkait

bidang perbenihan yaitu yang

diberikan kepada Produsen/Penangkar Benih 3 orang, Pengawas Benih Tanaman 3 orang, Analis Benih 3 orang dan Balai Benih Berprestasi 3. -

Pencapaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PAN dan RB mencabut Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB dan Permenpan RB Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online, diganti dengan Tahun

2014

tentang

Permenpan RB Nomor 14

Pedoman

Evaluasi

Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud, ruang lingkup penilaian PMPRB pendekatannya sudah tidak lagi per unit kerja Eselon I melainkan instansi (Kementerian), dimana

sebelumnya

Kementerian

PAN

dan

RB

menyerahkan akun password untuk setiap Eselon I Kementan, saat ini hanya 2 akun password saja, untuk Sekretariat Jenderal Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan.


26

Laporan Kinerja Tahun 2015 Mekanisme

evaluasi

RB

yang

baru

berdasarkan

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014, untuk Unit kerja Eselon I lingkup Kementan mengisi aplikasi PMPRB secara offline dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berformat excell, dan menyiapkan evidence yang relevan berdasarkan LKE, serta pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan berdasarkan Kertas Kerja PMPRB tahun 2012

yang

lalu.

Selanjutnya

diserahkan

kepada

Inspektorat Jenderal untuk dilakukan paneling bersama dengan seluruh Eselon Lingkup Kementan. Kegiatan PMPRB dilaksanakan pada tahun 2015 tetapi bukan untuk menilai secara mandiri melainkan sebagai evaluasi sejauh mana RB berjalan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. -

Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara (IPNBK) Pelaksanaan pengukuran IPNBK tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015

tentang

Pedoman

Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan Pertanian. Tujuannya untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang hasil penerapan nilai budaya kerja pegawai di unit kerja masing-masing, sebagai bahan kebijakan pimpinan

dalam

pengambilan

memperbaiki dan

menggerakkan

keputusan

untuk

peningkatan budaya

kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Tahap

pelaksanaan

pengukuran

IPNBK

lingkup

Kementerian Pertanian yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

27

Laporan Kinerja Tahun 2015 Setiap unit kerja Eselon I menyebarkan kuesioner

-

IPNBK dilingkup unit kerjanya. Penarikan kembali kuesioner yang telah diisi masing-

-

masing oleh unit kerja Eselon I. Pengolahan data IPNBK oleh masing-masing unit kerja

-

Eselon I. Eskpose hasil pengolahan

-

Hasil dari ekspose setiap Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tersebut kemudian direkap menjadi IPNBK Kementerian Pertanian. Pelaksanaan ekspose tahun 2015 berdasarkan surat dari

Plt. Kepala Biro Organisasi dan

Kepegawaian Nomor 2373/ A2/OT.010/11/2015 tanggal 24

November

2015

hal

undangan

Ekspose

Hasil

Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementrian Pertanian Tahun 2015. Nilai rekapitulasi IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 3,52 dengan konversi nilai 88,04 kualifikasi kualitas budaya kerja A (sangat baik). Nilai per komponen ditunjukkan pada Tabel 4. Tabel 4. Rekapitulasi Nilai IPNBK Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 No.

Komponen

Pertanyaan

Nilai

Konversi

Klasifikasi Budaya Kerja

1

Komitmen

1.1. - 1.8.

3,45

86,36

A (Sangat Baik)

2

Keteladanan

2.1. - 2.6.

3,51

87,68

A (Sangat Baik)

3

Profesionalisme

3.1. - 3.6.

3,52

88,09

A (Sangat Baik)

4

Integritas

4.1. - 4.5.

3,59

89,63

A (Sangat Baik)

5

Disiplin

5.1. - 5.4.

3,54

88,44

A (Sangat Baik)

3,52

88,04

A (Sangat Baik)

Nilai Kualitas Budaya Kerja (IPNBK)


28


-

Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja

pelayanan

publik

di bidang

pertanian

perlu

dilakukan pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuan pengukuran IKM untuk mengetahui tingkat Indeks Kepuasan

Masyarakat

rekomendasi

pimpinan

secara

berkala

menetapkan

dan

sebagai

kebijakan

dalam

rangka peningkatan mutu pelayanan publik. Direktorat melaksanakan

Jenderal

Tanaman

tupoksinya

Pangan

dibantu

oleh

tiga

dalam Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang juga sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik dan secara langsung maupun tidak langsung melayani masyarakat baik individu maupun masyarakat dunia usaha (instansi/lembaga). Ketiga UPT Ditjen TP terdiri dari Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu

Tumbuhan

(BBPOPT),

Balai

Besar

Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH) dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT). Pengukuran

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

menggunakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

di

Lingkungan

Kementerian Pertanian. Pengisian kuesioner tersebut dua periode Januari s.d Juni dan

Juli s.d. Desember 2015

(awal

pelanggan

Desember)

pada

saat

menyerahkan

sampel untuk diuji atau mengambil jasa layanan.


29

Laporan Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan hasil pengukuran IKM

pada ketiga UPT

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat digambarkan pada Tabel 5. Tabel 5. Rekapitulasi Nilai IKM Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 No

Unsur Pelayanan

Semester I

Semester II

Nilai Akhir

U1 Prosedur pelayanan U2 Persyaratan pelayanan

3,02 3,28

3,31 3,33

3,16 3,3

U3 Kejelasan petugas pelayanan U4 Kedisiplinan petugas pelayanan

3,23 3,33

3,25 3,3

3,24 3,31

U5 Tanggung jawab petugas pelayanan U6 Kemampuan petugas pelayanan

3,28 3,32

3,3 3,38

3,29 3,35

U7 Kecepatan pelayanan U8 Keadilan mendapatkan pelayanan

3,22 3,34

3,19 3,41

3,21 3,37

U9 Kesopanan dan keramahan petugas U10 Kewajaran biaya pelayanan

3,39 3,42

3,59 3,33

3,49 3,37

U11 Kepastian biaya pelayanan U12 Kepastian jadwal pelayanan

3,62 3,35

3,63 3,22

3,62 3,28

U13 Kenyamanan lingkungan U14 Keamanan pelayanan

3,29 3,4

3,39 3,27

3,34 3,33

Nilai IKM Nilai Konversi IKM

3,3 82,53

3,33 83,2

3,31 82,86

A Sangat Baik

A Sangat Baik

A Sangat Baik

Nilai Mutu Pelayanan Kinerja UKPP

Berdasarkan data tersebut di atas, nilai IKM Ditjen TP adalah 3,31 dengan konvesi IKM 82.86 dengan Mutu Pelayanan A. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa masyarakat/pengguna jasa layanan dari UPT Ditjen TP menyatakan kinerja sangat baik. Apabila ditinjau dari setiap

pelayanan,

maka

prosedur

pelayanan

(U8)

memperoleh nilai terendah 3,16 sedangkan nilai tertinggi terdapat Rendahnya

pada nilai

kepastian prosedur


biaya

pelayanan

pelayanan

(U11).

kemungkinan 30

Laporan Kinerja Tahun 2015 disebabkan

adanya

perubahan

pembayaran

dimuka,

awalnya pelayanan pengujian dari BPMPT dilakukan setelah selesai pengujian namun dengan adanya temuan dari BPK bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum pengujian,

maka

sejak

Januari

2015

pembayaran

dilakukan saat mengajukan pengujian. 3.3.3. Pengelolaan

Manajemen

Keuangan

dan

Perlengkapan Dukungan

pengelolaan

manajemen

keuangan

dan

perlengkapan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Dokumen Verifikasi dan Penerbitan SPM

2.

Dokumen Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Ditjen TP

3.

Dokumen Peraturan Keuangan

4.

Dokumen Laporan Semester 1 dan 2 Tahun 2015, Semester II Tahun 2014 dan Tahunan Th 2014

5.

Dokumen Penatausahaan Aset

6.

Rapat Koordinasi Bidang Keuangan

7.

Workshop Penyusunan Laporan SAK

8.

Workshop Penertiban dan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN

9.

Workshop Penyusunan Laporan SIMAK BMN

10. Laporan Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai 11. Laporan Pelaksanaan APBN 12. Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Satker 13. Laporan

Bimbingan

Petugas

Pembuat

Dokumen

Pengadaan dan Petugas Verifikasi 14. Pedoman/Juknis/SOP Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

31

Laporan Kinerja Tahun 2015 15. Laporan Triwulan I, II, III, IV Semester I dan II SIMAK BMN DITJEN TP 16. Workshop Pemantapan Aplikasi petugas SIMAK BMN dan Pengurus Barang Tingkat Pusat. 17. Penyusunan Laporan SAK 18. Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan 19. Laporan Advokasi Pengamanan Aset Ditjen TP Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jenis dan volume kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan tidak banyak perubahan. Kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2014 dan juga tidak terealisasi

di

tahun

2015

adalah

penerbitan

pedoman

perbendaharaan karena dinilai tidak efektif. Kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2014 dan direalisasikan di tahun 2015 adalah Workshop Penyusunan Laporan SIMAK BMN dan SAK Pra Semester II. Workshop ini dilaksanakan pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan kualitas LK semester I dan II yang akuntabel dan transparan. Dibandingkan tahun 2014, penyusunan laporan keuangan tahun

2015

sudah

menerapkan

standar

akuntansi

pemerintah berbasis aktual baik untuk laporan SAK dan laporan SIMAK BMN. Perangkat lunak untuk mendukung penyusunan laporan ini adalah SAIBA versi 2.7 untuk laporan SAK, dan SIMAK BMN versi 15.13 untuk laporan SIMAK BMN (aset). Guna mendukung program tersebut Kementerian

pertanian

telah

menindaklanjuti

dengan

menerbitkan Juknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Juknis Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

32

Laporan Kinerja Tahun 2015 Pelaporan, Software aplikasi penyusunan CaLK dan Software aplikasi penyusunan CaBMN. Disamping itu, kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain penyusunan pedoman laporan SAK sebagai dokumen peraturan keuangan, workshop penertiban dan penyelesaian ketertiban

aset

BMN

Penatausahaan

yang

bertujuan

mewujudkan

aset

BMN

penyelesaian

dan

tindaklanjut temuan BPK RI baik Satuan Kerja Pusat maupun Daerah (DK/TP), usulan pejabat pengelola keuangan satker pusat, pendampingan petugas SIMAK BMN, rapat koordinasi bidang keuangan, tindak lanjut pemeriksaan satker, dan advokasi pengamanan aset Ditjen TP. 3.3.4. Pengelolaan Manajemen Evaluasi dan Pelaporan Pada tahun anggaran 2015 untuk mendukung capaian kinerja maksimal dalam pengelolaam manajemen evaluasi dan pelaporan telah dibentuk Tim Evaluasi dan Pelaporan dan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI). Tim Evaluasi dan Pelaporan bertugas membantu dalam penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tanaman pangan, menyiapkan bahan laporan pimpinan, menyiapkan bahan pemantauan terpadu serta merumuskan upaya tindaklanjut. Selain itu dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern dalam seluruh unit kerja lingkup direktorat jenderal tanman

pangan

telah

pula

dibentuk

Tim

Satuan

Pengendalian Intern (Tim Satlak PI) yang bertugas sebagai pendorong dan penggerak dalam penerapan lima (5) unsur SPI (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, pemantauan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

33

Laporan Kinerja Tahun 2015 evaluasi)

dalam

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

tanaman pangan. Tim SPI bertugas melakukan pembinaan, mensosialisasikan penerapan SPI, melakukan monitoring dan evaluasi

penerapan

SPI

dalam

kegiatan

pembangunan

Tanaman Pangan ditingkat pusat dan daerah. Dukungan

kegiatan

yang

dialokasikan

dalam

rangka

peningkatan pelaksanaan manajemen evaluasi dan pelaporan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan laporan yang telah dilaksanakan mencakup laporan

bulanan,

Laporan

Tahunan,

bahan

Rapat

Pimpinan, Raker, RDP, dan penyiapan bahan pimpinan lainnya, laporan tindaklanjut Rapim Kementan, laporan kegiatan Menteri Pertanian terkait Ditjen TP. 2. Rekapitulasi Agenda kerja Mentan 2014 3. Database Kegiatan dan Anggaran 2015 4. Laporan Kegiatan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 5. Laporan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015 6. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2014 7. Sosialisasi penerapan aplikasi e-Monev yang terintegrasi dengan PMK 249 tahun 2011 Bidang Tanaman Pangan 8. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 9. Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan tanman pangan baik di tingkat pusat maupun daerah,


34

Laporan Kinerja Tahun 2015 10. Pemantauan dan evaluasi perkembangan tindaklanjut hasil pemeriksaan, 11. Pemantauan

dan

evaluasi

percepatan

penyelesaian

kerugian negara 12. Laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 13. Dokumen perkembangan kerugian Negara; dan Sosialiasi percepatan

penyelesaian

kerugian

Negara

lingkup

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 14. Koordinasi

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2014. 15. Penyelenggaraan Rakor ASEM 2014, ARAM I 2015 dan ATAP 2014, ARAM II 2015 16. Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Karawang, Klaten) 17. Survey Ubinan Statistik Pertanian. 18. Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Survey Ubinan TP, Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian TP, dan Pedoman pengolahan Data Statistik TP. Untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja dan hasil evaluasi dan pelaporan telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal Kementan dengan mengintegrasikan SIMONEV Kementan dengan Software Monev Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 249 tahun 2011, dan penerapan E-Monev Bappenas sesuai Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun 2015 telah melaksanakan workshop aplikasi


35

Laporan Kinerja Tahun 2015 Simonev dan e-monev PMK 249 tahun 2011 bagi petugas monev tingkat provinsi seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, Bagian evaluasi dan pelaporan sudah tidak melakukan kegiatan penyusunan laporan UKP4, diganti dengan

penyusunan

laporan

untuk

KSP

(Kantor

Staf

Presiden). KSP bertugas menerjemahkan visi misi Presiden dalam Nawacita dan memastikan Nawacita menjadi program di

Kementerian/Lembaga.

program

yang

terkait

Di KSP

Ditjen di

Tanaman

tahun

2015

Pangan, adalah

pengembangan seribu desa mandiri benih. Disamping KSP, kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain survey ubinan statistik pertanian dengan alat ubinan jajar legowo (jarwo) untuk areal panen dengan tanam jarwo. Uji joba dilaksanakan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beberapa penjelasan dari kegiatan manajemen evaluasi dan pelaporan yaitu: - Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung capaian kinerja tahun anggaran 2015 secara maksimal dalam pengelolaam manajemen evaluasi dan pelaporan telah dibentuk Tim Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

36

Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan

nomor

18/HK.310/C/2/2015 tanggal 4 Februari 2015. Evaluasi

dan

Pelaporan

bertugas

membantu

Tim

dalam

menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan laporan

tanaman

pimpinan,

pangan,

menyiapkan

menyiapkan bahan

bahan

pemantauan

terpadu serta merumuskan upaya tindaklanjut, sedangan Tim Satlak PI bertugas untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan, dan mensosialisasikan pengendalian

intern

pembangunan

tanaman

pangan

lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Selain itu untuk mendukung kinerja Satlak Pengendalian Intern, tahun

2014

pelaksanaan

telah

dilakukan

(Juklak)

penyusunan

Sistem

Pengendalian

petunjuk Intern

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sedangkan pada tahun

2015

pelaksanaan

telah

dilakukan

(Juklak)

penyusunan

Sistem

Pengendalian

petunjuk Intern

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. - Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara Sisa

kerugian

negara

lingkup

Direktorat

Jenderal

Tanaman Pangan sampai dengan 31 Desember 2015 senilai

Rp.20.384.775.806,02

Inspektorat

Jenderal

terdiri

dari

Kementan

temuan senilai

Rp.11.571.078.253,71, BPKP senilai Rp.2.161.345.751,28 dan BPK-RI senilai Rp.6.652.351.801,03.


37

Laporan Kinerja Tahun 2015 Tabel 6. Perkembangan Kerugian Negara Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2013-2015 Tahun

Kerugian Negara

Penyelesaian

(Rp)

Kerugian Negara (Rp)

%

Sisa Kerugian Negara (Rp)

2013

59.028.214.808,89

13.743.033.224,97

23,28

45.285.181.583,92

2014

50.151.394.060,87

29.072.049.522,65

57,97

21.079.344.538,22

2015

27.398.804.746,22

7.014.028.940,20

25,60

20.384.775.806,02

Berdasarkan tabel perkembangan kerugian negara lingkup Ditjen Tanaman Pangan di atas dapat diketahui bahwa tindaklanjut penyelesaian

kerugian Negara dari tahun

2013, 2014 dan 2015 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari sisa kerugian Negara yang semakin menurun. Beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan secara tuntas yaitu: 1). Temuan yang tidak jelas/saat audit tidak ada pembahasan bersama antara auditor dan audita, 2). Pihak ketiga yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau meninggal dunia, 3). Pimpro telah pensiun atau meninggal dunia, 4). Pihak ketiga telah diproses hukum, namun kerugian negara belum bisa dihapusbukukan. Upaya

yang

telah

dilakukan

untuk

percepatan

penyelesaian temuan kerugian negara adalah sebagai berikut: a. Menyurati dinas pertanian daerah agar melakukan langkah-langkah

tindaklanjut

penyelesaian

temuan

kerugian negara secara tuntas b. Mengadakan workshop percepatan tindaklanjut laporan hasil audit


38

Laporan Kinerja Tahun 2015 c. Melakukan pembinaan untuk membuat SKTJM dengan kesanggupan

membayar

secara

langsung

maupun

angsuran dan dilengkapi dengan jaminan d. Melakukan upaya penelusuran, pengumpulan bukti pendukung

yang

valid,

dan

dilengkapi

dengan

kronologis bagi temuan lama dan sulit ditindaklanjuti. e. Mendorong Dinas di daerah agar melakukan koordinasi secara intensif dengan BPKP Perwakilan. f. Melakukan

penagihan

secara

aktif

atas

Kerugian

Negara ke Satker dan auditan. - Pencapaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2014 memperoleh nilai 74,54 kategori “B” (98% dari target) dengan kategori capaian berhasil, sedangkan pada tahun 2013 mendapatkan nilai 73,97 (Berhasil) dengan kategori baik, yang menunjukkan bahwa penilaian pada LAKIP tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 0.77%. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan pada beberapa komponen SAKIP yaitu komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja

dan

capaian

kinerja

meningkat

kinerja.

sebesar

Komponen

9,09%,

pengukuran

pelaporan

kinerja

sebesar 4,27%, dan capaian kinerja sebesar 3,50%. Nilai komponen evalusi kinerja tetap, sedangkan komponen perencanaan kinerja mengalami penurunan sebesar 6,9%. Nilai

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Ditjen

Tanaman

Pangan Tahun 2014 selengkapnya ditunjukan pada Tabel 7. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

39

Laporan Kinerja Tahun 2015 Penurunan komponen perencanaan kinerja disebabkan antara lain karena 1). Dokumen perencanaan kinerja ditetapkan bulan Agustus 2014, seharusnya ditetapkan segera setelah anggaran disetujui. 2) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menyajikan indikator kinerja utama (IKU), 3) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan kinerja atasannya dan dokumen renstra, 4) dokumen perencanaan kinerja belum

sepenuhnya

menetapkan

sasaran

yang

akan

diwujudkan dalam Renstra, dan target dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya membreakdown target kinerja dalam renstra. Tabel 7. Nilai Laporan Akuntabilitas Tanaman Pangan Tahun 2014 No. Komponen Yang Dinilai Bobot

Tahun 2012

Tahun 2013

Kinerja

Tahun 2014

Ditjen

selisih thd selisih thd

Nilai % thd Bobot Nilai % thd Bobot Nilai % thd Bobot tahun 2013

Bobot

1 Perencanaan Kinerja

35 22,70

64,86 24,88

71,09 23,16

66,17

(1,72)

(11,84)

2 Pengukuran Kinerja

20 13,67

68,35 14,18

70,90 15,47

77,35

1,29

(4,53)

3 Pelaporan Kinerja

15 14,25

95,00 13,11

87,40 13,67

91,13

0,56

(1,33)

4 Evaluasi Kinerja

10

73,60

89,50

8,95

89,50

-

(1,05)

5 Capaian Kinerja

20 15,17

75,85 12,84

64,20 13,29

66,45

0,45

(6,71)

100 73,15

73,97

74,54

B

B

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

7,36

B

8,95

0,57

3.4. Hambatan dan Kendala Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2014 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain:


40

Laporan Kinerja Tahun 2015 3.4.1 Bagian Perencanaan 1. Kegiatan menghadiri undangan dari instansi terkait yang menghambat

pelaksanaan

kegiatan

yang

sudah

direncanakan. 2. Adanya aturan dari Permenpan RB pada awal tahun, bahwa seluruh kegiatan di Kementerian/Lembaga harus efektif dan efisien serta menghemat anggaran, sehingga rapat/pertemuan yang direncanakan di luar kantor tidak dapat dilaksanakan. 3. Adanya penghematan anggaran, menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran mundur dari rencana semula, karena menunggu proses revisi RKA-K/L dan DIPA yang baru terbit tanggal 22 Juli 2015 untuk mengindari pagu minus. 4. Dokumen DIPA mulai tahun 2015tidak dikirimkan ke daerah tetapi DIPA sudah dapat di unduh sendiri oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten di

RKA-K/L

DIPA secara Online, tetapi di beberapa daerah masih ada jaringan yang belum cukup baik terutama di wilayah Timur. 5. Penetapan hal-hal strategis seperti sasaran produksi, penetapan

indikator

kinerja

utama

seringkali

tidak

konsisten. 6. Kebutuhan kerjasama sektor tanaman pangan belum banyak dipetakan sehingga kedepannya perlu didorong pengembangan kerjasama baik di dalam negeri atau luar negeri.


41

Laporan Kinerja Tahun 2015 3.4.2 Bagian Keuangan dan Perlengkapan 1. Adanya Peraturan Daerah yang mewajibkan penyetoran PNBP

dalam

rangka

pengelolaan

anggaran

untuk

disetorkan ke Kas Daerah. 2. Sering terjadi revisi baik DIPA maupun POK sehingga menghambat mekanisme pengelolaan keuangan pada Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 3. Kelemahan

dalam

proses

pengadministrasian

seperti

sering terjadi keterlambatan dan kekurang akuratan dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan sehingga mengakibatkan

pengelolaan

administrasi

menjadi

tertib

mempengaruhi

belum

yang

keuangan kualitas

pengelolaan anggaran. 4. Kurangnya koordinasi antar petugas pengelola anggaran. 5. Belum seluruh Satuan Kerja terutama Daerah sudah melaksanakan

penyusunan

dengan

aplikasi

berbasis

akrual bahkan belum mengetahui basis akrual. 6. Sulitnya melakukan jurnal penyusunan laporan. 7. Pembukuan

persediaan

menjadi

masalah

dalam

penyusunan 8. Update aplikasi selalu berubah-ubah sehingga sangat mempengaruhi kualitas laporan. 9. Pelaksanaan penatasahaan persediaan khususnya ATK belum dilakukan satu pintu, masing-masing Bagian melaksanakan kegiatan pembelian barang persediaan sendiri-sendiri, sehingga menyulitkan dan memperlambat kegiatan penyusunan laporan persediaan. 10. Aset yang akan dihapus belum dimasukan data NUP, No. Inventaris Tahun dan harga perolehan (rata pengadaan barang dibawah tahun 1999 data yang belum ditemukan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

42

Laporan Kinerja Tahun 2015 secara lengkap), dan Penetapan Status serta Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian (berlaku untuk semua jenis aset BMN) yang menyita waktu. 11. Terbatasnya SDM yang menguasai mekanisme pengadaan barang/jasa. 12. Terbatasnya kwalitas dan kwantitas SDM yang menangani tugas pokok dan fungsi pada Subbag Perlengkapan dan akan ada pegawai yang akan menjalani pensiun pada tahun 2017 sebanyak 2 orang, sehingga perlu adannya proses alih regenerasi yang berkelanjutan. 13. Menangani aset BMN ( Pusat dan Eselon I/ Dekon/ TP yang nilainya Trilyunan hanya dikelola oleh Eselon IV sehingga

sering

mengalami

kendala

pelaksanaan

dilapangan dalam rentang kendali (Spant of Control) dari segala lini. 3.4.3 Bagian Umum 1. Dikarekanan pelantikan pejabat Eselon II yaitu Kepala Biro

Organisasi

Kepegawaian

belum

dilantik

maka

pelantikan pejabat Eselon III dan IV lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan belum bisa dilaksanakan karena

Kepa

Biro

Organisasi

dan

Kepegawaian

merupakan Ketua Baperjakat II Kementerian Pertanian selaku salah satu penentu, meskipun sebenernya bisa ditarik ke atas yatiu ke Sekretaris Jenderal. Pelantikan akan disesuaikan dengan struktur yang baru yaitu Permentan

43 tahun 2015 tentang Tata Kerja dan

Organisasi Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

43

Laporan Kinerja Tahun 2015 2. Evaluasi Pemangku Jabatan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan penataan organisasi belum selesai. 3. Assesment Pejabat Eselon III dan IV tidak dilaksanakan karena adanya program UPSUS yang cukup menyita waktu. 4. Pihak ketiga kurang antusias dalam mengikuti pengadaan barang

dan

jasa

untuk

pemeliharaan

gedung

dan

bangunan karena pejabat pengadaan barang/jasa terlalu rendah menurunkan harga untuk negosiasi. Nilai kontrak diharapkan dapat menyesuaikan dengan standar harga konstruksi. 5. Program-program tanaman pangan perlu disosialisasikan dengan cara yang menarik sehingga sasaran program tercapai. 3.4.4 Bagian Evaluasi dan Pelaporan 1. Banyak

kegiatan

yang

dialihkan

lokasi

penyelenggaraannya, yang semula di selenggarakan di hotel, menjadi di instansi milik pemerintah setempat, sehingga menghemat anggaran. 2. Keterlambatan penyelesaian perancangan prototype alat ubinan Jarwo, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan ujicoba di lapangan, dimana seyogyanya kegiatan ujicoba dan kegiatan sosialisasi alat ubinan dilakukan di tiga provinsi

(Jambi,

Sulsel,

dan

Yogyakarta)

karena

keterbatasan waktu dan sulitnya mendapatkan areal panen dengan tanam jajar legowo pada saat itu, maka ujicoba

hanya

dapat

dilaksanakan

sekali

yaitu

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

44

di

Laporan Kinerja Tahun 2015 3.5. Upaya dan Tindaklanjut 1. Melakukan penertiban terhadap aset pemerintah Barang Milik Negara baik pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Melakukan penghapusan terhadap aset-aset yang sudah rusak (habis umur ekonomisnya). 3. Mengadakan kembali bimbingan teknis sasaran kerja pegawai dan lebih difokuskan terhadap proses penilaian, sehingga para pejabat yang akan melakukan penilaian terhadap kinerja bawahannya dapat berjalan dengan baik. 4. Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 5. Meningkatkan

pembinaan

dan

pelatihan

petugas

keuangan dan penanganan asset negara. 6. Menerapkan reward dan punishment bagi pegawai. 7. Meningkatkan sosialisasi penerapan Aplikasi Simonev dan PMK 249 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan kualitas laporan. 3.6. Analisis Efektivitas Anggaran dan Kegiatan Tahun 2015 Capaian realisasi fisik untuk semua bagian lebih tinggi daripada capaian realisasi keuangan meskipun tidak semua kegiatan dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan adanya aturan dari Permenpan RB pada awal tahun, bahwa seluruh kegiatan di Kementerian/Lembaga harus efektif dan efisien serta menghemat anggaran, sehingga rapat/pertemuan yang direncanakan di luar kantor tidak dapat dilaksanakan.


45

Laporan Kinerja Tahun 2015 Capaian realisasi keuangan dan fisik dapat dilihat pada tabel 8. Tabel 8. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Dan Kegiatan Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Kewenangan Pusat Tahun 2015 Keuangan No

Unit Kerja

Pagu

1 Bagian Perencanaan

Capaian Realisasi Capaian Realisasi Realisasi

Keuangan (%)

Fisik (%)

9.252.639.000

5.137.710.489

55,53

77,42

69.753.675.000

45.376.250.103

65,05

76,00

3 Bagian Umum

22.707.872.000

18.332.001.214

80,73

92,00

4 Bagian Evaluasi dan Pelaporan

22.452.532.000

6.237.659.250

27,78

89,00

124.166.718.000

75.083.621.056

60,47

85,67

2

Bagian Keuangan Perlengkapan

dan

Jumlah

Kegiatan Bagian Perencanaan yang tidak terealisasi antara lain penyusunan pedoman E-Proposal karena sudah ada pedoman E-Proposal tingkat Kementerian, penyusunan RKT Ditjen TP/Setditjen TP karena sudah ada Renja Kementerian, penyusunan pedoman program karena terbatasnya waktu pelaksanaan,

penyusunan

dokumen

baku/satuan

biaya

kegiatan Ditjen Tanaman Pangan karena tidak ada input rancangan biaya dari masing-masing direktorat, sosialisasi dan koordinasi perjalanan dinas luar negeri karena belum ada peraturan baru dari KLN, workshop peluang kerjasama bidang TP karena terbatasnya waktu pelaksanaan. Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan yang tidak terealisasi antara lain pedoman pengelolaan administrasi perbendaharaan,

pedoman

administrasi

pelaksanaan

anggaran dan kegiatan, pedoman pengelolaan barang milik negara,

pendampingan


petugas

SIMAK

BMN,

laporan 46

Laporan Kinerja Tahun 2015 realisasi,

workshop

dokumen

administrasi

dilaksanakan

karena

penatausahaan keuangan. para

dan

penyusunan

Workshop

petugas

operator

ini

tidak beserta

jajarannya masih dalam tahap penyesuaian terhadap aplikasi tersebut. Kegiatan Bagian Umum yang tidak terealisasi antara lain evaluasi pemangku jabatan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dikarenakan penataan organisasi belum selesai, assesment Pejabat Eselon III dan IV karena adanya program UPSUS yang cukup menyita waktu. Kegiatan Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang tidak terealisasi maksimal antara lain ujicoba dan kegiatan sosialisasi alat ubinan jarwo karena keterbatasan waktu dan sulitnya mendapatkan

areal panen

dengan

tanam jajar legowo.

Seharusnya kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi, tetapi hanya dilaksanakan di 1 lokasi. Kegiatan penyusunan program aplikasi CPCL juga tidak dapat dilaksanakan karena sisa waktu yang tersedia terlalu singkat sehingga beberapa perusahaan IT tidak ada yang bersedia. Hal ini berdampak pada tidak terlaksananya ujicoba program aplikasi CPCL. Capaian realisasi keuangan yang sangat kecil di bagian evaluasi dan pelaporan yaitu sebesar 27,78% disebabkan anggaran kegiatan UPSUS dalam rangka swasembada padi, jagung dan kedelai yang ditempatkan di Bagian ini. Alokasi anggaran

kegiatan

UPSUS

khususnya

perjalanannya

mencapai 64% dari anggaran bagian ini, namun realisasinya hanya 8,5% dari anggaran yang dialokasikan untuk UPSUS.


47

Laporan Kinerja Tahun 2015 3.7. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2015 sesuai Penetapan Kinerja mendapat alokasi anggaran APBN untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya adalah sebesar Rp.282.292.307.000,-, termasuk APBN-P. Pagu untuk kewenangan kantor pusat sebesar Rp.124.166.718.000,(propinsi)

sebesar

untuk

kewenangan

dekonsentrasi

Rp.116.586.550.000,-

dan

untuk

kewenangan tugas pembantuan (kabupaten/kota) sebesar Rp.41.539.039.000,-. Realisasi serapan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan

Teknis

Lainnya

tahun

2015

sebesar

Rp.202.628.323.640,- atau 71,78%. Realisasi Satker pusat sebesar Rp.75.081.347.584,- atau 60,47%, Satker Dana Dekonsentrasi Rp.93.683.827.381,- atau 80,36%, dan Satker Tugas Pembantuan Rp.33.863.148.675,- atau 81,52%. Tabel 9. Realisasi Serapan Anggaran Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Tahun 2015 No.

Realisasi

Pagu

Kewenangan

(Rp.)

(Rp.)

%

1

Kantor Pusat

124.166.718.000

75.081.347.584

60,47

2

Dekonsentrasi

116.586.550.000

93.683.827.381

80,36

3

Tugas Pembantuan

41.539.039.000

33.863.148.675

81,52

282.292.307.000

202.628.323.640

71,78

Jumlah

Tidak tercapainya target serapan anggaran disebabkan antara lain:

belanja

transito

(cadangan

belanja

pegawai),

sisa

tunjangan uang makan dan uang lembur yang tidak terserap, sisa

kontraktual

anggaran


akomodasi

kegiatan

Rakor, 48

Laporan Kinerja Tahun 2015 efisiensi

kegiatan

rapat/rakor

yang

tidak

boleh

diselenggarakan di hotel. Output realisasi pusat yang masih dibawah 50% antara lain 1) pedoman manajemen tanaman pangan (4,7%), 2) laporan koordinasi, monitoring

kunjungan dan

evaluasi

kerja,

assistensi,

manajemen

pembinaan,

tanaman

pangan

(10,62%), 3) rapat koordinasi manajemen tanaman pangan (46,02%), dan 4) laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan (46,33). Sedangkan ouput realisasi dekon dan TP yang masih dibawah 50% tidak ada, kecuali rapat koordinasi manajemen tanaman pangan di dekon yang tidak ada realisasi.


49



50


BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

penyelenggaraan

tugas

fungsi

yang

diemban Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015. Pencapaian kinerja untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dinilai berhasil. Pencapaian dukungan manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan terealisasi 100% dari target dan dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal/MP3KI/SIPP terealisasi 90% dari target. Realisasi serapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan

Rp.202.628.323.640,sebesar

pada atau

Tahun 71,78%

Rp.282.292.307.000,-.

dari

Realisasi

2015

sebesar

pagu

anggaran

kurang

optimal

disebabkan oleh efisiensi kegiatan rapat/rakor dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/tidak terserap. Atas

beberapa

permasalahan

yang

ditemui

dalam

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Dukungan Manajeman dan Teknis Lainnya, perlu dilakukan upaya perbaikan seperti penertiban asset, perencanaan dengan memperhatikan potensi dan realisasi kegiatan sebelumnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

51

Laporan Kinerja Tahun 2015 peningkatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan lain-lain.


52


LAMPIRAN


53



54



55



56

KATA PENGANTAR. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Recommend Documents