Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

ii

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

iii

iv

v

vi

vii

viii

Dalam

rangka

mendukung

pencapaian

swasembada

berkelanjutan padi, jagung, dan pencapaian swasembada kedelai tahun 2017, Kementerian Pertanian melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. Salah satu komponen dalam UPSUS tersebut adalah penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan sebagai salah satu upaya dalam menekan susut hasil (losses), mempertahankan kualitas hasil serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing, dengan penyediaan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.

Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan ini disusun sebagai acuan bagi para petugas pelaksana kegiatan dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun 2016. Semoga buku petunjuk teknis ini dapat bermanfaat.

Jak a rt a , 4 J a n u a ri 2 0 1 6

Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc NIP 196002101988031001

ix

KATA PENGANTAR...................................................................... ix DAFTAR ISI................................................................................... xi DAFTAR TABEL......................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................. xiv BAB I . PENDAHULUAN............................................................. 1 1.1. Latar Belakang...........................................................3 1.2. Tujuan........................................................................5 1.3 Sasaran......................................................................5 1.4. Dasar Hukum.............................................................6 1.5. Pengertian.................................................................9 Bab II . MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN................. 13 2.1 Jenis dan Sumber Pembiayaan ...............................15 2.2. Kriteria Lokasi..........................................................19 2.3. Kriteria Penerima ....................................................19 2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)..........................................................20 2.5. Distribusi Sarana......................................................22 2.6. Penatausahaan Aset Bantuan..................................24

xi

Bab III. PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN.............. 25 3.1 Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil..............27 3.2. Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil.29

BAB IV. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN............ 33 4.1. Monitoring dan Evaluasi...........................................35 4.2. Pelaporan.................................................................35 BAB V. PENUTUP...................................................................... 37 Lampiran................................................................................... 41

xii

Tabel 1.

Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016................................. 16

Tabel 2.

Contoh Sarana Pengolahan Hasil Pada Unit Pengolahan Hasil (UPH)........................................... 17

xiii

Lampiran 1. Alokasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016.................... 43 Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksanaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP)........ 50 Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Sarana.................. 52 Lampiran 4. Contoh BASTB KelompokTani/Gapoktan......... 60 Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan Sarana.................................................................... 62 Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah/Lahan... 66 Lampiran 7 Contoh Form Penggunaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan............ 70 Lampiran 8 Contoh Form Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen Secara Tradisional dan Mekanisasi............................................................ 71

xiv

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016

1


1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 adalah kedaulatan pangan. Sebagai penjabaran dari RPJMN, maka pembangunan pertanian periode 2015-2019 bertujuan untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, (3) Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan (5) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Kedaulatan pangan diwujudkan dari pencapaian swasembada

pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah hasil pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.Dalam rangka pencapaian swasembada pangan, maka setiap tahun disusun sasaran produksi komoditas tanaman pangan sejalan dengan meningkatnya permintaan. Untuk tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan sasaran produksi padi sebesar 76,23 juta ton gabah kering giling, jagung sebesar 21,35 juta ton pipilan kering dan kedelai sebesar 1,50 juta ton biji kering.

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya

padi, jagung dan kedelai masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain masih tingginya susut hasil (padi 10,43 %,

3


jagung 5,20 %, kedelai 15,5 %) dan masih rendahnya nilai tambah produk tanaman pangan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui penerapan/penggunaan inovasi teknologi pertanian termasuk penggunaan alat mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Fasilitasi sarana pascapanen tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target penurunan susut hasil yang telah ditetapkan yaitu padi 0,19 %, jagung 0,86 % dan kedelai 1,87 %.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015

tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,fungsi pascapanen, pengolahan, mutu dan standarisasi serta pemasaran dan investasi tanaman pangan menjadi tugas pokok Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP).Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat PPHTP mengalokasikan dukungan fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.

Salah satu kebijakan Direktorat PPHTP adalah mengamankan

produksi melalui penurunan susut hasil, peningkatan mutu hasil dan peningkatan nilai tambah. Penggunaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, kualitas, nilai tambah dan daya saing. Selain itu penggunaan sarana pascapanen dapat mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

maka

Pemerintah

memfasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman 4


pangan melalui sumber dana APBN Tahun 2016. Untuk mendukung optimalisasi

kegiatan

pengelolaan

sarana

pascapanen

dan

pengolahan hasil tanaman pangan agar berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2016.

Buku Petunjuk Teknis ini, selanjutnya segera dijabarkan

oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan menyusun petunjuk pelaksanaan secara rinci dan lengkap, termasuk spesifikasi teknis sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan yang akan dilakukan pengadaannya di daerah.

1.2. Tujuan 1.

Memberikan penjelasan secara umum tentang kriteria/ syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan.

2.

Memperlancar penanganan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan.

3. Memudahkan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan. 4.

Meningkatkan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan.

1.3 Sasaran 1.

Terpenuhinya kriteria/syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan.

2. Terlaksananya

penanganan

pascapanen

dan

pengolahan hasil tanaman pangan. 5


3.

Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.

4.

Termanfaatkannya sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan secara optimal.

1.4. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6


8.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.

9. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.06/

2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 10

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang

Pendelegasian

Kewenangan

dan

Tanggungjawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga; 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing; 14. Peraturan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007

tentang

Pelaksanaan

Sistim Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; 16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008

tentang

Persyaratan

7


dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices); 17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/2009

tentang

Pedoman

Penanganan

Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman (Good Handling Practices); 18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016; 20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016; 21. Peraturan Nomor

Menteri

Pertanian

Republik

64/Permentan/RC.130/12/2015

Indonesia

tanggal

16

Desember 2015 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016.

8


1.5. Pengertian 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perseorangan, Kelompok Masyarakat atau Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah. 2.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Standardisasi dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat baik untuk keselamatan, keamanan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

3. Laporan uji (Test Report) adalah keterangan hasil pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian terhadap alat dan mesin pertanian. 4.

Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah suatu unit atau institusi yang tidak memihak atau netral yang telah diakreditasi untuk melakukan penandaan SNI.

5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

9


7. e-Procurement (Pengadaan Secara Elektronik) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan

teknologi

informasi

dan

transaksi

secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 8. e-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara eletronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 9. e-Catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah. 10. e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 13. Pengguna

Barang

adalah

pejabat

pemegang

kewenangan penggunaan BMN. 14. Penggunaan oleh

10

adalah

Pengguna

kegiatan

Barang

dalam

yang

dilakukan

mengelola

dan


menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN); 16. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 17. Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda adalah belanja barang yang diserahkan kepada

masyarakat/pemda

yang

merupakan

pengeluaran anggaran belanja Negara untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi strategis pencapaian kinerja suatu satuan kinerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria belanja sosial.

11


13


2.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan 1.

Jenis Sarana Jenis sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan secara rinci tertera pada Tabel 1 dan Tabel 2. Untuk Unit Pengolahan Hasil (UPH) jagung dan kedelai apabila sarana yang dibutuhkan tidak tertera pada Tabel 2 tersebut, maka dapat menyesuaikan dengan kebutuhan poktan/gapoktan. Jenis sarana pascapanen dan UPH Jagung/Kedelai yang menggunakan mesin (engine) memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) atau minimal memiliki laporan uji/Test Report yang masih berlaku dari lembaga pengujian yang ditunjuk oleh Kementerian.

2.

Sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan untuk pengadaan dan penyaluran sarana adalah dari APBN pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi di masing-masing Satker Dinas Pertanian Provinsi.

15


Tabel 1. Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 No.

Jenis Sarana

Volume Awal

Revisi I

Satuan

1.

Combine Harvester Kecil (Daya Motor 7,0 kW - 11,0 kW)

2300

4016

unit

2.

Combine Harvester Sedang (Daya Motor 11,1 kW - 31,0 kW)

1500

2872

unit

3.

Combine Harvester Besar (Daya Motor 31,1 kW - 65,0 kW)

200

340

unit

4.

Power Thresher Padi (kapasitas minimal 500 kg/jam) dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran minimal 6 x 6 m

950

1000

unit

5.

Corn Sheller (kapasitas 1-3 ton/jam) dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran minimal 6 x 6 m

2000

6240

unit

6.

Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung

60

60

paket

7.

Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kedelai

30

30

paket

8.

Power Thresher Multiguna (kapasitas minimal 450 kg/jam) dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran minimal 6 x 6 m

300

6500

unit

9.

Destoner/Pemisah Batu (kapasitas 4-5 ton/ jam)

0

2

unit

0

22

unit

0

180

unit

12. Vertical Dryer Padi Kapasitas 30 ton/proses

2

2

unit

13. Vertical Dryer Padi Kapasitas 6 ton/proses

3

3

unit

10. Polisher (kapasitas 500 - 700 kg/jam) 11.

Corn Combine Harvester (minimal Daya Motor 45 kw)

14

RMU Kapasitas 1 - 1,5 ton/jam *)

100

100

unit

15

Bangunan RMU *)

0

15

unit

16

Vertical Dryer Jagung Kapasitas 6 ton/ proses

1

1

unit

17

Sarana Pengangkut Hasil Pertanian Roda 3 ( mesin minimal 200 cc)

500

700

unit

18

Gudang/Lantai Jemur Jagung *)

0

3

paket

*) Kegiatan dibatalkan, sesuai hasil RDP dengan DPR-RI tanggal 15 Februari 2016

16


Tabel 2. Contoh

Sarana

Pengolahan

Hasil

Pada

Unit

Pengolahan Hasil (UPH) No. 1

Komoditas Jagung

Produk Olahan Pati Jagung

Tepung Jagung

Marning

Grits Jagung

Tepung Instan Jagung

Tortila

Peralatan 1 Bak Perendaman 2 Alat Pemisah Lembaga 3 Alat Penggiling 4 Alat Pengayak 5 Alat Pengemas 6 Alat Press Manual 7 Alat Pengering 1 Alat Penepung 2 Pengayak 3 Timbangan 4 Alat Pengemas 1 Bak Perendaman 2 Alat Perebus Jagung Stainless 3 Alat Penggorengan 4 Alat Pengemas 5 Keranjang 6 Baskom 1 Bak Perendaman 2 Alat Pengering 3 Alat Penggiling 4 Alat Pengayak 5 Alat Pengemas 1 Alat Pembuat Brondong 2 Penepung (discmill) 3 Alat Pengayak 80 Mesh 4 Alat Pengemas 1 Bak Pencuci/Perendaman 2 Panci Perebus 3 Alat Peniris/Spinner 4 Alat Penggiling/Blender 5 Alat Pemipih 6 Alat Pengering/Oven 7 Alat Penggoreng 8 Alat Pengemas

17

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 No. 2

Komoditas Kedelai

Produk Olahan Bubuk Kedelai

Sari Kedelai

Tempe

Tahu

Kecap

Keripik Tempe

18

Peralatan 1 Pengupas Kulit Kedelai 2 Alat Perebus 3 Alat Pengering 4 Mesin Penggiling 5 Pengayak 6 Pencampur 7 Pengemas 1 Panci 2 Blender (alat penggiling) 3 Kain Saring 4 Kompor 5 Alat Pengemas 1 Mesin pemecah kedelai 2 Bak Pencuci 3 Bak Pemisah Kulit 4 Bak Perendaman 5 Dandang Perebusan 6 Meja Kerja 7 Meja Peragian 8 Rak dan Tray Fermentasi 1 Ketel uap/ steam boiler 2 Mesin penggiling kedeali 3 Bak penggumpalan/ tahang 4 Saringan 5 Cetakan tahu 6 Serokan tahu 7 Spiner 8 Meja kerja tahu 9 Tungku 10 Kompor LPG 1 Bak Perendaman 2 Alat Perebus 3 Alat Peniris/Spinner 4 Alat Penyaring 1 Alat Pengiris 2 Alat Penggiling 3 Alat Penggoreng 4 Alat Peniris/Spinner 5 Alat Pengemas


2.2. Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal sebagai

berikut : 1. Memenuhi persyaratan teknis untuk operasional sarana pascapanen atau pengolahan hasil disesuaikan kondisi spesifikasi lokasi. 2.

Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana sejenis di wilayah tersebut dengan prioritas tingkat kejenuhan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan yang masih rendah.

3.

Mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, diutamakan untuk kegiatan ekstensifikasi dan Peningkatan Indeks Pertanaman Padi, Jagung dan Kedelai.

4. Lokasi dryer padi sebaiknya lebih diprioritaskan pada lokasi yang terintegrasi dengan unit penggilingan padiyang sudah ada dan masih aktif. 5. Khusus sarana pengangkut hasil pertanian roda-3 untuk mendukung kegiatan Seribu Desa Mandiri Benih.

2.3. Kriteria Penerima

Penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman

pangan adalah Kelompok tani/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

2.3.1.Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat 1. Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan direkomendasikan oleh Dinas Pertanian.

19


2.

Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan yang diterimanya dengan baik.

3. Bersedia

memanfaatkan

dan

mengelola

sarana

pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, serta peningkatan nilai tambah. 4.

Penerima bantuan sarana pascapanen pada tahun 2015 tidak boleh menerima kembali bantuan yang sama pada tahun 2016.

2.3.2. Pemerintah Daerah 1. Bersedia mengelola bantuan sarana dalam bentuk Brigade atau lembaga lain yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang. 2.

Bersedia menyediakan gudang penyimpanan sarana.

3.

Bersedia memobilisasi sarana.

4. Bersedia mengalokasikan dana APBD untuk biaya pemeliharaan sarana.

2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) 1.

Calon penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan mengajukan usulan/proposal kepada

Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan usulan CPCL kepada Dinas Pertanian Provinsi. 20


2.

Usulan CPCL tersebut diseleksi oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pimpinan unit kerja yang mengelola kegiatan sarana tersebut selaku KPA.

3.

Tim verifikasi melakukan seleksi CPCL berupa seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis.

4. Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran

(KPA).

SK

penetapan

dan

pengesahan penerima bantuan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, C.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 5.

Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi tersebut merupakan dasar penyaluran bantuan sarana kepada penerima bantuan.

6.

Sebagian CPCL bantuan sarana pascapanen dapat sama dengan CPCL pada kegiatan ekstensifikasi dan peningkatan Indeks Pertanaman, sepanjang belum pernah menerima sarana pascapanen sejenis.

7.

Pengadaan sarana pascapanen atau pengolahan hasil menggunakan sistem e-purchasing. Sedangkan untuk pengadaan

sarana

pascapanen

atau

pengolahan

hasil tanaman pangan yang belum tercantum dalam e-purchasing, dilakukan dengan metode pelelangan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21


8.

Spesifikasi teknis sarana pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan secara rinci/detail ditentukan oleh masing-masing Provinsi sesuai spesifik lokasi atau kebutuhan daerah, dan tetap memperhatikan aspek kualitas sarana dalam rangka meningkatkan kinerja sarana dan kualitas hasil.

2.5. Distribusi Sarana

Pendistribusian sarana sebagaimana pada Lampiran 1

mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut :

1.

Bantuan sarana didistribusikan sampai ke titik bagi sesuai kesepakatan

dalam

dokumen

kontrak

antara

Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Sarana. 2. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pertanian.

Format

BAP-STHP

tersebut

sebagaimana

tercantum pada Lampiran 2. 3. Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota

menerbitkan

Surat

Pernyataan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana Lampiran 3. 4. Surat BAP-STHP dan Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada butir 2) dan butir3) digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia. 5. Penyerahan

bantuan

sarana

kepada

Kelompok

tani/

Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat dengan Berita Acara

22


sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan tembusan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, segera setelah penyerahan sarana. 6. Penyerahan bantuan sarana tersebut agar dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan sarana, baik dari Penyedia kepada Dinas Pertanian Kabupaten serta Dinas kepada Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga Masyarakat/ Pemda. 7.

Sarana yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru, terakit sempurna, lengkap dan dilakukan uji coba (running test).

8.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sarana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat merealokasi sarana tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan realokasi antar Kabupaten/ Kota, maka menjadi kewenangan Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

9.

Sarana pengering (vertical dryer), sebelum didistribusikan terlebih dahulu disiapkan bangunan dryer sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ukuran bangunan dryer disesuaikan dengan dimensi sarana dryer dan kelengkapannya;

10. Untuk sarana dryer, pihak penyedia barang diharuskan untuk melakukan pemasangan instalasi dan merakit komponen dryer hingga siap dioperasikan;

23


11. Penyedia barang menjamin bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan teknis, baik kuantitas maupun kualitasnya dan memperhatikan jaminan layanan purna jual dan suku cadang; 12. Penyedia

barang

diharuskan

melaksanakan

pelatihan

operasional sarana pascapanen, agar operator dapat memahami penggunaan dan pemeliharaan sarana tersebut; 13. Setiap sarana bantuan diberi tanda dengan grafir/plat nama (name plate) terbuat dari plat yang pemasangannya di-rivet secara rapi, sehingga tidak mudah untuk dihilangkan dan ditempatkan di bagian sarana yang mudah terlihat. Plat nama mencantumkan sumber pendanaan kegiatan dan tahun pengadaan. Selain itu perlu juga dicantumkan kontak person produsen (nama dan nomor telepon) yang mudah dihubungi bila terjadi kerusakan. Tata letak name plate dan kontak person penyedia barang ditentukan oleh penyedia barang.

2.6. Penatausahaan Aset Bantuan

Mekanisme penatausahaan aset dari bantuan Pemerintah

yang diserahkan kepada masyarakat (MAK 526) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/ PMK.07/ 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

24


25


3.1 Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil

Penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dan

benar (Good Handling Practices/GHP) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara baik dan benar, dimulai dari panen sampai dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi: pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, sortasi, pengeringan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan.

Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik (Good Manufacturing

Practices/ GMP) merupakan serangkaian kegiatan yang baik untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut diupayakan untuk dapat mencegah terjadinya kontaminasi/pencemaran oleh mikro organisme, benda/ bahaya fisik dan senyawa kimia yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia dan masyarakat serta menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja.

Pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman

pangan merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, serta penggunaan sumberdaya dalam mencapai tujuan yang tidak terlepas dari aspek sumberdaya manusia.

Pengelolaan yang baik adalah sebagai pondasi bagi

pengembangan setiap organisasi dan unsur yang terlibat langsung meliputi : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). 27


Pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman

pangan diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pengembangan dari hulu hingga industri hilir pada kawasan yang diarahkan untuk mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (final product) agar terjadi peningkatan nilai tambah dan memiliki daya saing produk.

Untuk itu dibutuhkan adanya dukungan Pemerintah berupa

fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan tanaman pangan, sehingga produk tanaman pangan yang dijual tidak hanya dalam bentuk segar namun sudah dalam bentuk produk olahan. Oleh sebab itu, produk olahan tersebut perlu dilakukan standarisasi produk akhir terutama untuk komoditas yang mempunyai prospek di pasar luar negeri.

Pengembangan unit pengolahan pertanian yang akan

dilaksanakan saat ini melalui pendekatan sistem agribisnis. Pendekatan agribisnis dalam pengembangan kawasan komoditi tanaman pangan bermakna bahwa kegiatan pertanian pada suatu kawasan agar lebih berorientasi pada keuntungan usaha tani. Pendekatan agribisnis mensyaratkan adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan pertanian yang terdiri dari kalangan bisnis atau usaha, masyarakat dan Pemerintah.

Salah satu indikator dan kriteria keberhasilan di tingkat

kawasan

pertanian

tanaman

pangan

adalah

meningkatnya

aktivitas penanganan pascapanen dan pengolahan hasil serta nilai tambah produk. Keberadaan aktivitas usaha pascapanen dan pengolahan hasil mencerminkan bahwa kawasan pertanian telah ada dan terintegrasi dalam sistem dan usaha agribisnis mulai hulu 28


sampai hilir. Peningkatan aktivitas pascapanen dan pengolahan akan meningkatkan efisiensi kerja, kualitas dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur dari bertambahnya volume komoditas yang diolah, bertambahnya jumlah dan jenis usaha pascapanen dan pengolahan produk, meningkatnya penggunaan alat dan mesin pascapanen dan pengolahan.

Pengembangan agroindustri tanaman pangan merupakan

suatu sistem yang terintegrasi mulai dari aspek budidaya (on-farm), pascapanen hingga pengolahan (off-farm) dan pemasaran. Semua aspek tersebut dilakukan dalam suatu aktivitas yang saling terkait antara seluruh komponen pendukung mulai dari hulu (kontinuitas pasokan bahan baku) sampai hilir (pengolahan dan akses pemasaran).

Pada saat ini penanganan pascapanen maupun pengolahan

hasil tanaman pangan masih belum dilaksanakan secara optimal, sehingga membutuhkan adanya sentuhan dan perbaikan teknologi dengan turut memperhatikan segi efektivitas, efisiensi, mutu dan pasar. Untuk mendukung perbaikan teknologi tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan melalui dana APBN tahun 2016 telah mengalokasikan fasilitasi sarana pascapanen dan fasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan.

3.2. Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil

Pengelolaan

pemanfaatan

sarana

pascapanen

dan

pengolahan hasil tanaman pangan agar dapat berjalan secara optimal harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu aspek operasional sarananya, manajemen, maupun struktur kelembagaannya. 29


Pengelolaan pemanfaatan bantuan sarana adalah sebagai berikut :

1.

Kelompoktani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat/Pemda a. Kelompoktani/Gapoktan/UPJA/Lembaga

Masyarakat

harus mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati semua anggota. b.

Kepemilikan alat dan sarana adalah milik Kelompoktani/ Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat

(bukan milik

perorangan) dan dioperasionalkan oleh Kelompok tani/ Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat. c.

Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota Kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat disusun secara partisipatif.

d. Proses

pengambilan

keputusan

dilakukan

secara

musyawarah/mufakat dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait. e. Anggota

melakukan

pengawasan

terhadap

pengembangan usaha Kelompoktani/ Gapoktan/UPJA/ Lembaga Masyarakat. f.

Pengembangan Kelompoktani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat diarahkan untuk menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya.

g. Bersedia untuk mendukung panen serempak dan percepatan panen.

30


2.

Pemerintah Daerah a.

Brigade agar dilengkapi dengan struktur organisasi pengelolaan brigade.

b.

Pengelolaan brigade harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Pengelolaan

brigade

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pertanian bersama-sama dengan Instansi Terkait untuk mendukung kelancaran penerapan panen serempak dalam rangka pelayanan kepada petani/kelompok tani yang membutuhkan layanan penggunaan sarana panen dengan mempertimbangkan keberadaan sarana di daerah tersebut. d.

Operasional pemanfaatan sarana dibebankan kepada pengguna jasa (Kelompoktani/Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat).

e.

Brigade wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana secara regular, sehingga kondisi sarana selalu terawat dengan baik.

Hasil akhir yang diharapkan dengan dilakukannya pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan adalah: 1. Penerima

bantuan

pemanfaatan dan

sarana

sarana

pengolahan

dalam

hasil

mampu

mengoptimalkan

penanganan

tanaman

pascapanen

pangan,

sehingga

dapat menghasilkan keuntungan bagi kelompok untuk pengembangan usaha.

31


2.

Penerima bantuan sarana mampu mengatur arus kas dan berorientasi profit oriented.

3. Penerima

bantuan

sarana

mengembangkan

kapasitas

organisasi dan skala usaha kelompok. 4. Penerima

bantuan

sarana

memiliki

kesadaran

dalam

meminimalkan susut hasil tanaman pangan. 5.

Penerima bantuan sarana sudah berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing.

32


33


4.1. Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan terhadap pemanfaatan sarana dilaksanakan

melalui monitoring dan evaluasi agar bantuan sarana dapat berdayaguna dan berhasil guna. Untuk itu diperlukan pengawalan terhadap Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Lembaga Masyarakat/ Pemda penerima bantuan sarana.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh

petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui kondisi sarana, perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan, serta untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna terhadap sarana yang diterima. Masukan yang diperoleh digunakan untuk acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

4.2. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari

penerima bantuan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi sampai Pusat.

Penerima bantuan

sarana pascapanen tanaman pangan

melaporkan kinerja penggunaan dan kondisi sarana setiap musim tanam, sedangkan untuk penerima bantuan sarana pengolahan tanaman pangan menyampaikan laporan kinerja, kondisi sarana pengolahan serta perkembangan usahanya 1 (satu) kali setiap tahun. Laporan ditujukan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan sarana tersebut di lapangan.

35


Laporan dari penerima bantuan sarana pascapanen tanaman

pangan dibuat rekapitulasinya oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi. Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya disampaikan kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dengan alamat:

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jalan Ragunan Nomor 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520 Telp : (021) 7806090, Fax : (021) 78832318, 7804658 e-mail : [email protected]

Pelaporan ini merupakan masukan penting bagi perencanaan

pengembangan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan pada masa mendatang, sehingga keterlambatan maupun kelalaian dalam pembuatan laporan tersebut akan menjadi evaluasi kinerja dan pertimbangan dalam kebijakan pemberian bantuan selanjutnya.

36


37


Dukungan terhadap ketersediaan sarana pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan di lokasi sentra-sentra tanaman pangan sebagai salah satu upaya khusus untuk mendukung tercapainya sasaran peningkatan produksi tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat tani. Dengan adanya dukungan sarana tersebut akan diperoleh efisiensi waktu, efisiensi jumlah tenaga kerja, efisiensi biaya usaha tani, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.

Diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam pendampingan, pengawalan dan pengawasan pengelolaan sarana kepada Kelompok tani/ Gapoktan/UPJA/Lembaga Masyarakat, sehingga investasi sarana tersebut dapat mendorong pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan ke arah mandiri, serta menjadi perintis berkembangnya kelembagaan dan sarana di wilayahnya masing-masing.

Bantuan sarana ini diharapkan dapat membantu Kelompok

tani/Gapoktan/UPJA/Lembaga

Masyarakat

agar

tahapan

pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan menjadi efisien dan dapat menurunkan susut hasil, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh anggotanya.

39


41


Lampiran 1. Alokasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara Total

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

SARANA PASCAPANEN PADI COMBINE COMBINE COMBINE HARVESTER HARVESTER HARVESTER KECIL (UNIT) SEDANG (UNIT) BESAR (UNIT) AWAL REVISI I AWAL REVISI I AWAL REVISI I 168 383 21 26 435 554 103 155 32 35 108 474 283 381 66 83 20 51 47 1 1 124 161 79 141 15 120 145 306 29 41 7 64 110 16 70 62 128 4 9 2 25

122

35

141

14

50

173

279

141

204

15

18

60

99

36

36

90

170

148

240

53

95

9

9

65

117

48

43

65

112

10

90

98

24

59

169

15

44

170

400

65

81

10

3

140

75

143

16

20

52

90

16

30

2

4

172

178

50

137

9

10

48

35

30

30

6

6

8 84

34 10 98

35

57

8

10

15

50

20

20 46

41

5

9

30

13 75

6

12

1500

2872

200

340

72 35 30

74

5

17 2300

4016

43


NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara

12 13 14 15

SARANA PASCAPANEN PADI VERTICAL DRYER VERTICAL DRYER POWER PADI KAP 30 TON PADI KAP 3,5-6 THRESHER (UNIT) (UNIT) TON (UNIT) AWAL REVISI I AWAL REVISI I AWAL REVISI I 3 3 142 160 126 128 16 20 154 154 42 42 41 41 20 20 24 24 30 30 18 18 10 10 43

43

10

14 65

10

16

14

26

6

17

10

10

12

12

10

10

27

22

21

21

85

85

28 Bangka Belitung

12

12

29 Gorontalo

30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2

2

30 Kepulauan Riau 31 Papua Barat 32 Sulawesi Barat Kalimantan 33 Utara Total

44

37 2

2

3

3

950

1000


NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara** Bangka Belitung Gorontalo

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SARANA PASCAPANEN PADI RMU dan POLISHER (UNIT) DESTONER (UNIT) Bangunan (UNIT) * AWAL REVISI I AWAL REVISI I AWAL REVISI I 8 8 1 7 5 1 1 7 7 1 4 4 22 4 4 4 2 4 2

2

8

10

6

6

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

9

6

11

2

2

3

3

3 3 2

3 2 15

5

5

5

5

30 Kepulauan Riau 31 Papua Barat 32 Sulawesi Barat Kalimantan 33 Utara Total

2 100

115

0

22

0

2

Ket: * Kegiatan dibatalkan, sesuai hasil RDP dengan DPR-RI tanggal 15 Februari 2016 ** Bangunan RMU

45

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 SARANA PASCAPANEN JAGUNG NO

PROVINSI

CORN COMBINE HARVESTER (UNIT) AWAL

REVISI I

AWAL

REVISI I

6 9

8 9

105 115 9 180 6 15 65 100

2 4

25 45

350 358 3 636 24 34 240 412 162 66 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi

12

Sumatra Selatan

7

85

225

13

Lampung

14

95

464

14

Kalimantan Barat

40

52

15

Kalimantan Tengah

10

22

16

Kalimantan Selatan

10

65

220

17

Kalimantan Timur

10

29

18

Sulawesi Utara

14

156

480

19

Sulawesi Tengah

7

60

140

20

Sulawesi Selatan

17

247

686

21

Sulawesi Tenggara

1

90

100

22

Maluku

20

15

23

Nusa Tenggara Barat

14

135

400

24

Nusa Tenggara Timur

12

107

408

25 26 27

Papua Bengkulu Maluku Utara

25 20

7 53 12

28

Bangka Belitung

29

Gorontalo

14

130

388

30

Kepulauan Riau

31 32

Papua Barat Sulawesi Barat

15

40

4 184

33

Kalimantan Utara 180

2000

6240

Total

46

CORN SHELLER (UNIT)

17

12 0

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 SARANA PASCAPANEN JAGUNG NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROVINSI

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara Total

VERTICAL DRYER JAGUNG KAP 3,5-6 TON (UNIT) AWAL 1

REVISI I 1

GUDANG/LANTAI JEMUR JAGUNG (PAKET) * AWAL

REVISI I

3

1

1

0

3

Ket: * Kegiatan dibatalkan, sesuai hasil RDP dengan DPR-RI tanggal 15 Februari 2016

47


NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

48

PROVINSI

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku

SARANA PASCAPANEN KEDELAI

SARANA PENGANGKUT HASIL PERTANIAN

POWER THRESHER MULTIGUNA (UNIT)

RODA 3 (UNIT)

AWAL 23 23

REVISI I 362 166

24 10 9 21 18

1293 123 9 270 294

6 10 12 15

8 8 11 14 17

72 122 409 71 37 30 491 58 264 146 859 192 35

AWAL 23 22 6 32 10 5 15 23 9 13 16 27 17 13 13 18 12 11 13 50 14 16

REVISI I 40 38 7 40 12 3 38 33 42 17 17 35 38 30 21 28 19 20 21 36 17 8

23 Nusa Tenggara Barat

25

750

20

25

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

8 11 10

100 37 98 40

5

53

18 16 15 10 2 12

24 13 17 11 7 14

6

30 51 38 6500

14 15

13 16

500

700

Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara Total

6 300


NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku

SARANA PENGOLAHAN UPH JAGUNG (PAKET) UPH KEDELAI (PAKET) AWAL REVISI I AWAL REVISI I 1 1 2 2 6 6 2 2 2

2

1 3

1 3

1 2 2 1

1

1

2 1 6 6 1

3 2 1 5 2

3 2 1 5 2

1

1

1 3 4 6

1 3 4 6

1 2 2 1

2 1 6 6 1

23 Nusa Tenggara Barat 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara Total

7

7

3 2

3 2

2

2

4

4

2

2

1

1

1

1

60

60

30

30

49


Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP)

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (BAP-STHP) BANTUAN ....... (JENIS SARANA) KEGIATAN BANTUAN SARANA TAHUN 2016

Nomor :

Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun dua ribu enam belas, kami yang bertandatangan dibawah ini : PIHAK PERTAMA : Nama

: ..................

Jabatan : ..................

Alamat

PIHAK KEDUA

: Nama

: .................. : ..................

Jabatan : ..................

Alamat

Dengan

ini

: ..................

menyatakan

bahwa

PIHAK

PERTAMA

menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA berupa ......... (jenis sarana), sesuai Perjanjian (kontrak) Nomor: ............... ............. 2016, dengan rincian sebagai berikut :

50

tanggal

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 No.

Nama/Jenis Barang

Merk/Tipe

Jumlah Barang

1. 2. 3.

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik,

baru, dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah dilakukan uji coba (running test).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima

Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA **)

PIHAK PERTAMA *)

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(........................... )

NIP.

( ............................. )

Mengetahui : ***)

( ........................... )

NIP.

Keterangan : *) : Pihak Penyedia Barang **) : Petugas Penerima ........ (Jenis sarana) Kabupaten/Kota ***) : Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 51


Contoh Lampiran 2. Surat Pernyataan untuk barang yang diserahkan Ke Kelompoktani/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Masyarakat SURAT PERNYATAAN

KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

Nomor : ........................................

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: ...........................

NIP

: ...........................

Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan

: Kepala Dinas ........................ selaku SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/ PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut : No

Jenis Barang / Volume

AKUN

Nilai (Rp)

Keterangan

1.

Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat 1)

2.


3.


Ket : 1) Pemerintah Daerah menyerahkan Sarana kepada Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Masyarakat/Pemda dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)

52


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..........., ................ 2016 a.n Bupati Kepala Dinas,

( ........................... ) NIP.

53

54

:

Nama kelompok Penerima

:

Nama Barang

Kode Barang

..................

Keterangan : B = Baik RR = Rusak Ringan RB = Rusak Berat

No

INSTANSI

KABUPATEN : ...................

Nomor

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

UPJA/ Lembaga Masyarakat/

Merk

Tipe

Jumlah (unit)

Harga Tahun Perolehan Perolehan (Rp)

RR

RB

Lokasi

NIP.

( ........................... )

Kepala Dinas,

a.n Bupati

..........., ................ 2016

B

Kondisi

Contoh. Lampiran 2. Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Kelompoktani/Gapoktan/



Contoh. Lampiran 2. Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Pemda Sebagai ASET PEMDA SURAT PERNYATAAN

KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

Nomor : ........................................

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: ...........................

NIP

: ...........................

Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan

: Kepala Dinas ........................ selaku SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/ PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut : No

Jenis Barang / Volume

AKUN

Nilai (Rp)

Keterangan

1.


2.


3.


Ket : 1) Sarana menjadi aset Pemerintah Daerah

55


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..........., ................ 2016 a.n Bupati Kepala Dinas,

( ........................... ) NIP.

56

Keterangan : B = Baik RR = Rusak Ringan RB = Rusak Berat

MERK

TIPE

JUMLAH (UNIT)

: Pertanian

KEMENTERIAN

KODE BARANG

: Ditjen Tanaman Pangan

ESELON I

NAMA BARANG

: .......................................

KABUPATEN

NO

: .......................................

Nomor

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

HARGA PEROLEHAN (RP) TAHUN PEROLEHAN

RR

RB

LOKASI

NIP.

( ........................... )

Kepala Dinas,

a.n Bupati

..........., ................ 2016

B

KONDISI

Contoh lampiran 2. Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Pemda Sebagai ASET PEMDA


57


Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara

KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI ......, ............. 2016 Nomor

:

Lampiran

: 2 berkas

Hal

: Penyampaian Surat Pernyataan

Bersedia Menerima Hibah

Yth. Kepala Dinas ....................... Kabupaten/Kota ................... di Tempat Sehubungan telah selesainya pendistribusian bantuan sarana ........... (jenis dan merk sarana), kegiatan Pengadaan Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bantuan sarana tersebut merupakan pos belanja barang yang menggunakan AKUN 526 yaitu belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

2.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), maka sarana tersebut akan dihibahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

3.

58

Untuk proses usulan penghibahan ke Pengelola Barang


Cq.

Direktorat

Jenderal

Kekayaan

Negara

(DJKN)

dipersyaratkan adanya Surat Pernyataan bersedia menerima hibah, selanjutnya kami mohon kesediaannya agar dapat menandatangani surat pernyataan sebagaimana lampiran 1 dan 2. 4.

Surat Pernyataan dibuat diatas kertas kop Dinas Pertanian, ditandatangani dan distempel.

5. Surat pernyataan asli dan lampirannya agar dapat dikirimkan kepada kami melalui pos dengan alamat :

Dinas Pertanian Provinsi ……………

Jalan …………….

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas …..…..... Provinsi ………............

( ………………. ….. ) NIP. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan 2. Bupati ………….……. 3. Direktur PPHTP, Ditjen. Tanaman Pangan

59


Lampiran 4. Contoh BASTB KelompokTani/Gapoktan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : ......................................

Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun 2016, yang bertandatangan di bawah ini : 1.

Nama

: ..................................................

Jabatan : .................................................. Alamat : ..................................................

..................................... (ditulis lengkap)

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

(pihak yang

menyerahkan) 2.

Nama

: .....................................................................

Jabatan : Ketua Kelompoktani/Gapoktan ....................

Alamat : ......................................................................

...................................... (ditulis lengkap)

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (pihak yang

menerima) Dengan ini PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan berupa :

No.

60

Nama Barang

Merk

Jumlah Barang


2.

PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah dilakukan uji coba (running test) untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, serta

menyatakan

sanggup

melakukan

pemeliharaan

terhadap sarana tersebut. 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengoperasikan sarana tersebut sesuai ketentuan, maka PIHAK KEDUA bersedia atas pengalihan sarana tersebut kepada poktan/gapoktan lainnya di wilayah setempat atau di wilayah lainnya oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat

dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian

Ketua Poktan/

Kabupaten/Kota

Gapoktan

( ............................. ) ( .............................) NIP. Mengetahui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/ Atasan Langsung Penerima Barang,

( ............................... )

NIP. 61


Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan Sarana SURAT PERJANJIAN PENDAYAGUNAAN BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PADI/ JAGUNG/KEDELAI *) Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun ........, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama

: ................................................................................ : ................................................................................

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ..........................

Jabatan Alamat

: ................................................................................

..................................... (ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama

: ................................................................................

Jabatan Alamat

: Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani ......................................................................... : ................................................................................ ......................................(ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pendayagunaan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dari dana APBN Tahun Anggaran 2016 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Sarana yang didayagunakan adalah : a.

62

Nama sarana : ...........................


b.

Merk : .........................................................

c.

Kapasitas : .........................................................

d.

Jumlah : ................................................ (unit)

e.

Kondisi sarana : Baik dan siap operasional

2.

a. Nama sarana

: .........................................................

b. Merk

: .........................................................

c. Kapasitas

: .........................................................

d. Jumlah

: ................................................(unit)

e. Kondisi sarana

: Baik dan siap operasional

II.

PIHAK PERTAMA berkewajiban : -

Melakukan

pendampingan,

bimbingan

teknis

dan

manajemen, pembinaan, monitoring dan supervisi kepada PIHAK KEDUA. III.

PIHAK KEDUA akan mendayagunakan dan mengembangkan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan tersebut dengan cara : 1.

Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana yang diterimanya dengan baik;

2.

Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana untuk mendukung

peningkatan

produksi

pertanian

dan

penguatan modal kelompok; 3. Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan usaha sarana tersebut; 4.

Kelompok penerima memanfaatkan bantuan bersedia menjalin

kerjasama/kemitraan

atau

berintegrasi

63


dengan unit pengelola alsintan/UPJA dalam atau di luar kelompok; 5.

Bersedia untuk dipindahkan ke lokasi lain jika poktan/ gapoktan tidak mampu memanfaatkan bantuan sarana yang diterima (tidak operasional lagi);

6.

Khusus penerima bantuan sarana pengering (dryer) harus mampu menyediakan lahan untuk menempatkan dryer tersebut yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai.

7.

Dapat menyisihkan dana hasil usaha pelayanan sarana tersebut ke dalam kas kelompok untuk perbaikan dan menambah sarana yang dibutuhkan secara swadana dalam jangka waktu tertentu;

8. Menyiapkan

dan

menyampaikan

laporan

setiap

1 (satu) musim sekali mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dan dilaporkan kepada Pihak Pertama (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota), dan selanjutnya Pihak Pertama akan melaporkan secara berjenjang ke Provinsi dan Pusat. IV.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya dan memanfaatkan sarana tersebut 1 (satu) tahun sejak sarana tersebut siap dioperasionalkan, maka bantuan sarana tersebut dapat dipindahkan oleh PIHAK PERTAMA atas persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi dan akan diberikan ke poktan/ gapoktan lain yang mau dan mampu serta bertanggung jawab dalam mengelola bantuan sarana tersebut. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi dan tetap melaksanakan

64


kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebelumnya. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama umur ekonomis sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan tersebut sejak ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup. Demikian perjanjian pendayagunaan bantuan sarana ini dibuat dan ditandatangani oleh : PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian

Ketua Poktan/

Kabupaten/Kota

Gapoktan

( ............................. )

( ............................)

NIP. Mengetahui Dinas Pertanian Provinsi,

( ............................... )

NIP.

*) coret yang tidak perlu

65


Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah/Lahan SURAT PERNYATAAN HIBAH ATAU HAK GUNA PAKAI TANAH/ LAHAN UNTUK PENEMPATAN BANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN SARANA PENGERING (DRYER) Hari ini ............ tanggal ........ bulan ............... tahun ........yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama

: ................................................................................

Jabatan

: ................................................................................

................................................................................

Alamat

: ................................................................................ ................................... (ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan Alamat

: ................................................................................ : Ketua Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani*).... ................................................................................ : ................................................................................ ...................................(ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Bahwa dengan ini saya (PIHAK PERTAMA) menghibahkan/ memberikan Hak Guna Pakai*) tanah/lahan hak milik saya seluas ± ........... m² (p x l = ....... m x ......m) yang terletak di RT/RW............ Dusun …………. Desa ........................ Kecamatan .................. Kabupaten/Kota ................... di Provinsi .................., kepada Penerima Hibah atau Hak Guna Pakai (PIHAK KEDUA) yang akan digunakan untuk penempatan bangunan sarana pengering (dryer) . Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : 66


1. Sebelah Utara berbatasan dengan

: .................................

2.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : .................................

3.

Sebelah Timur berbatasan dengan

: .................................

4.

Sebelah Barat berbatasan dengan

: .................................

I.

PIHAK PERTAMA sebagai penghibah atau yang memberikan Hak Guna Pakai tanah/lahan : 1.

Menghibahkan/menyerahkan hak guna pakai tanah/ lahannya untuk digunakan sebagai tempat bangunan (dryer) dan berjanji tidak akan menuntut PIHAK KEDUA di kemudian hari atas penggunaan tanah/lahan tersebut diatas selama perjanjian berlangsung;

2.

Mengawasi PIHAK KEDUA dalam menggunakan tanah/ lahan tersebut sebagaimana mestinya agar tidak beralih fungsi;

3. Berhak

menegur

PIHAK

KEDUA

apabila

tidak

menggunakan tanah/lahan tersebut sesuai perjanjian. II.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : 1.

Memanfaatkan tanah/lahan tersebut sebagai tempat untuk mendirikan bangunan sarana pengering (dryer) dengan ukuran bangunan mengikuti ketentuan;

2.

Mengembalikan hibah/hak guna pakai lahan jika masa perjanjian telah berakhir.

III. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka bantuan sarana pengering (dryer)

tersebut akan ditarik oleh kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan akan direlokasi ke poktan/gapoktan 67


lain dan tanah/lahan yang telah dihibahkan atau sebagai hak guna pakai dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan luas tanah/lahan yang diberikan semula tanpa menuntut dan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebelumnya dan mengganti bangunan sarana (dryer) tersebut yang telah didirikan di lokasi yang baru. Surat Perjanjian ini dibuat di depan kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, yaitu dari 1 (satu) orang dari masing masingmasing pihak dan 1 (satu) orang Pejabat/Aparat Desa setempat, yaitu : No.

Nama

Alamat Tandatangan

1.

..................... ................................. ..........................

2.

..................... ................................. ..........................

2.

..................... ................................. ..........................

Perjanjian kerjasama ini berlaku minimal selama 10 (sepuluh)

tahun atau selama umur ekonomis sarana tersebut (untuk Hak Guna Pakai) atau selama organisasi gapoktan/poktan ada terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup.

Demikian surat pernyataan hibah atau hak guna pakai dari

penggunaan tanah/lahan ini untuk penempatan bangunan sarana (dryer) yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari

68


pihak manapun juga. Dan apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris pihak pertama, maka sepenuhnya PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab. PIHAK PERTAMA

( ............................. )

PIHAK KEDUA Ketua Poktan/ Gapoktan

( ............................)

*) coret yang tidak perlu

69

70

Contoh Form Penggunaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

: .................................................................................................................

2

1

3

4

5

Hasil Total Penyewaan Sarana (Rp/Musim Panen) 6

Jenis Bahan Bakar (Bensin, Solar, Sekam, dll) 7

Jumlah Pemakaian Bahan Bakar/Hari Kerja atau 1 kali proses (liter) 8

9

Upah Total Biaya Operator/ Perawatan Hari Kerja Sarana/ atau 1 kali Musim proses Panen (Rp)

10

Jml Dana Kas Yg Dihasilkan Dari Pengelolaan Sarana dari Awal Pengelolaan (Rp)

Ket: *) Sarana disesuaikan dengan komoditi dapat lebih dari 1 jenis dan disebutkan sarananya

Jumlah (Unit)

Jenis Bantuan Sarana

Penggunaan Sarana Berapa Kali Panen Dalam 1 Tahun

Kebutuhan Bahan Bakar

11

Dana Kas Telah Digunakan Untuk

12

Sisa Dana Kas Sampai Saat ini (Rp) **

: .................................................................................................................

Bantuan Tahun Anggaran

Jml Hari Kerja Operasional Sarana/ Musim Panen

: .................................................................................................................

Nomor Handphone

Nama Ketua : .................................................................................................................

Alamat : .................................................................................................................

Nama Poktan/Gapoktan

Kabupaten/Kota : .................................................................................................................

Provinsi : .................................................................................................................

Lampiran 7


Lampiran 8

Tanaman Pangan Secara Tradisional dan Mekanisasi

Contoh Form Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil


71

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Recommend Documents