Direktorat Jenderal Perkebunan KATA PENGANTAR

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, JANUARI 2017

Direktorat Jenderal Perkebunan

KATA PENGANTAR Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

(LAKIN)

Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan

dalam

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha ditetapkan pertama kali pada bulan Januari 2016. Dalam perjalanan waktu, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha melakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember Tahun 2016, dikarenakan : (1) adanya perubahan nomenklatur Direktorat

Pascapanen

dan

Pembinaan

Usaha

berubah

menjadi

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; (2) adanya revisi anggaran (refocusing) dan blokir anggaran. Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan

dan

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang meliputi: (a) Pembinaan pascapanen (b) Pembinaan pengolahan (c) Pembinaan pemasaran (d) Pembinaan standardisasi mutu dan usaha perkebunan berkelanjutan. Realisasi

keuangan

pelaksanaan

kegiatan

dukungan

penanganan

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan pada tahun 2016 sebesar Rp. 69.987.723.826,- dari total pagu anggaran setelah refocusing dan i Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


blokir sebesar Rp. 74.964.414.000,- atau mencapai 93,63 % dengan capaian fisik seluruhnya 95,02 %. Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan 95,48 %, pengembangan pengolahan hasil perkebunan 94,09 %, pembinaan usaha perkebunan 89,57 %, fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan 88,38 %, pembinaan penerapan standar dam sistem jaminan mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan 85,83 % dan pengembangan pemasaran hasil perkebunan 81,94 %. Dokumen LAKIN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 ini tersusun atas dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai

pihak.

Oleh

karena

itu

pada

kesempatan

ini,

kami

mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016. Jakarta, Januari 2017 Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

Ir. Dedi Junaedi, M.Sc Nip. 19620601 198603 1 001

ii Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang

diamanatkan

dalam

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tahun 2015-2019,

Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan; (2) Meningkatkan pendapatan Meningkatkan

pemasaran dan

hasil

perkebunan;

kesejahteraan

penerimaan

dan

masyarakat devisa

negara

(3)

Meningkatkan

perkebunan; dari

sub

(4)

sektor

perkebunan; (5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; (6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan

sebagai

penyediaan

bahan

bakar

nabati;

(7)

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan perkebunan iii Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


berkelanjutan

serta

mendorong

pengembangan

wilayah;

(8)

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan; (9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; (10) Meningkatkan pelayanan organsisasi yang berkualitas. Sasaran

strategis

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Perkebunan tahun 2016 yaitu terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan indikator kinerja kegiatan adalah

pengembangan

pengembangan

pascapanen

pengolahan

hasil

komoditas

perkebunan,

perkebunan,

pembinaan

usaha

perkebunan, pengembangan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan penerapan standar dan sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan, dan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Hasil pengukuran kinerja capaian sasaran kegiatan (Output) yang meliputi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2016 yaitu (a) pengembangan pascapanen komoditas perkebunan mencapai 149 kelompok tani dari target 149 kelompok tani atau mencapai 100,00 % dengan kategori sangat berhasil, (b) pengembangan pengolahan hasil perkebunan mencapai 43

unit dari

target 45 unit atau mencapai 97,73 % dengan kategori sangat berhasil, (c) pembinaan usaha perkebunan mencapai 24 provinsi dari target 24 provinsi atau mencapai 100,00 % dengan kategori sangat berhasil, (d) pengembangan pemasaran hasil perkebunan mencapai 131 kegiatan dari target 137 kegiatan atau mencapai 95,62 % dengan kategori sangat berhasil, (e) pembinaan penerapan standar dan sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan mencapai 46 kegiatan dari target 46

kegiatan

atau mencapai 100,00 % dengan iv

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


kategori sangat berhasil, (f) fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan mencapai 12 bulan dari target 12 bulan atau mencapai 100,00 % dengan kategori sangat berhasil. Pagu awal APBN Direktorat Pascapanen dan Pembinaa Usaha sebelum adanya perubahan nomenklatur adalah sebesar Rp. 141.358.899.000,-. Setelah perubahan nomenklatur pagu awal APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 116.365.675.000,-. Setelah adanya penghematan, refocusing dan blokir pagu total APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan TA 2016 menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,-. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di pusat dan di daerah.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pusat sebesar Rp.

8.800.744.000,- dan kegiatan daerah sebesar Rp. 66.163.670.000,-. Realisasi

penyerapan

anggaran

pelaksanaan

kegiatan

dukungan

penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan pada tahun 2016

sebesar

Rp.

69.987.723.826,-

dari

total

pagu

anggaran

Rp. 74.964.414.000,- atau mencapai 93,36 % dengan capaian fisik seluruhnya 95,02 %. Capaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yaitu untuk jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP mengalami penurunan sebesar 35,57 % menjadi 64,43 %, hal ini dikarenakan adanya revisi POK, refocusing dan blokir anggaran yang berdampak juga pada jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan pada setiap provinsi. Untuk perusahaan kelapa sawit yang

layak

mengajukan

permohonan

sertifikat

peningkatan sebesar 4,52 % menjadi 104,52 %.

ISPO

mengalami

Sedangkan untuk

kegiatan penerapan standarisasi mutu, pengolahan hasil perkebunan v Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


dan pemasaran hasil perkebunan tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan nomenklatur Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menjadi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, dengan

perubahan

Direktorat

tersebut

Pengolahan

dan

terjadi

penambahan

Pemasaran

Hasil

tupoksi

pada

Perkebunan

yaitu

pengolahan hasil perkebunan, pemasaran hasil perkebunan dan standardisasi mutu hasil perkebunan. Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah secara berurutan adalah kegiatan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan 95,48 %,

pengembangan pengolahan hasil perkebunan

94,09 %, diikuti kegiatan pembinaan usaha perkebunan 89,57 %, fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan 88,20 %,

pembinaan penerapan standar dam sistem jaminan mutu

keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan 85,83 %, dan pengembangan pemasaran hasil perkebunan 81,94 %.

vi Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

i iii viii x xi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Organisasi

1 1 2

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanan Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.1. Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.2. Misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.3. Tujuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.4. Sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 2.1.8. Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

8 8 8 9 9 12 13 15 16 20

vii Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


BAB III

BAB IV

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 2.2.1. Program Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2016 2.2.2. Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 2.2.3. Perjanjian Kinerja

22 22

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja 3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kerja Nasional Perjanjian Kinerja / Rencana Kerja Tahun 2016 3.1.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang Dibiayai APBN 3.1.3. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 3.1.4. Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2015 3.2. Akuntabilitas Keuangan 3.2.1. Akuntabilitas terhadap Target Serapan 3.3. Permasalahan, Upaya Penyelesaian dan Rencana Aksi 3.4.1. Permasalahan, Hambatan dan Kendala 3.4.2. Upaya Penyelesaian

28 28 29

PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran dan Rekomendasi

39 39 41

LAMPIRAN

23 25

30 31

38 34 34 35 35 37

43

viii Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6.

Tabel 7.

Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 – 2019 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kegiatan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 Capaian Sasaran Nasional terhadap PK/RKT 2016 Capaian sasaran Kegiatan yang dibiayai APBN Tahun 2016 Realisasi Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016 Capaian Kinerja Tahun 2016

12 25 27 29 30 32

33

ix Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5.

Pengukuran Kinerja Tahun 2016 (Berdasarkan Capaian sasaran / Outputs Dari RKT) Pengukuran Kinerja Tahun 2016 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan / Output Sesuai PK) Capaian Kinerja Utama (Output) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Realisasi Kegiatan APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016 Realisasi Kegiatan Pusat Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016

43

44 46 47 51

x Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk

meningkatkan

pendapatan

masyarakat;

meningkatkan

penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta peraturan pendukungnya, kebijakan

pembangunan

perkebunan

ke

depan

harus

mampu

mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada para pihak (Stakeholder) yang terlibat dalam usaha perkebunan, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang 1 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 telah ditetapkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN). LAKIN adalah bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan

dan

diamanatkan

program

pula

dalam

bagi

instansi

Peraturan

pemerintah Menteri

sebagaimana

Pertanian

Nomor

43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun dengan format yang terdiri dari; 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran.

1.2. Organisasi Berdasarkan

Peraturan

43/Permentan/OT.010/08/2015

Menteri tanggal

Pertanian Oktober

2015

Nomor tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 2 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


tugas

“merumuskan

serta

melaksanakan

kebijakan

dan

standardisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1)

Perumusan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; 2)

Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; 3)

Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

4)

Pemberian bimbingan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

5)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

tersebut,

Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 3 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


1).

Perumusan

kebijakan

di

bidang

pascapanen,

pengolahan,

pemasaran hasil perkebunan, standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan. 2).

Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pascapanen,

pengolahan,

pemasaran hasil perkebunan, standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan 3).

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen,

pengolahan,

pemasaran

hasil

perkebunan,

standardisasi

mutu

pembinaan

usaha

perkebunan

bidang

pascapanen,

dan

berkelanjutan. 4)

Pemberian

bimbingan

kebijakan

di

pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan 5).

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunana membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen (2) Sub Direktorat Pengolahan (3) Sub Direktorat Pemasaran (4) Sub Direktorat Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan berdasarkan pencermatan lingkungan strategis dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) mempunyai kekuatan berupa : 1)

Tersedianya landasan hukum untuk penanganan pascapanen yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman,

Undang-Undang

Nomor

39

Tahun

2014

Tentang 4



Perkebunan, Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan Penanganan Pascapanen, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen

Hasil

Pertanian

Asal

Tanaman

Yang

Baik

dan

Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tanggal 21

Agustus 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Disamping itu, tersedia pula landasan hukum untuk mendukung kegiatan standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan serta kegiatan pemasaran hasil perkebunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/22010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;

Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha

Perkebunan,

14/Permentan/PL.110/2/2009

Permentan tentang

Pedoman

Nomor Pemanfaatan 5



Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, Permentan Nomor

43/Permentan/OT.010/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Pertanian,

Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50

tahun

Pertanian;

2012

tentang

Peraturan

Pedoman

Pengembangan

Menteri

Kawasan

Pertanian

Nomor

29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman

Perizinan

Pertanian nomor

Usaha

Perkebunan;

Keputusan

Menteri

46/Kpts/OT.050/10/2015 tentang Penetapan

Kawasan Perkebunan Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012

tentang

Penetapan

Barang

Ekspor

yang

dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. 2)

Tersedianya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi, yaitu jumlah SDM pada tahun 2016 sejumlah 59 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2 : sebanyak 24 orang, S1 : sebanyak 17 orang, Sarjana Muda/Diploma : sebanyak 3 orang, SLTA : sebanyak 12 orang, dan SD : sebanyak 2 orang. Berdasarkan tingkat golongan terdiri atas Golongan IV sebanyak 13 orang, Golongan III sebanyak 37 orang dan Golongan II sebanyak 9 orang. Tersedianya petugas penilai usaha perkebunan (pusat 26 orang dan daerah 611 orang).

3)

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya perangkat komputer dan perlengkapannya, tersedianya furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, 6



kardeks), tersedianya jaringan komunikasi (telepon dan internet) di setiap ruang Eselon III, tersedianya data dan informasi perkebunan (statistik, leaflet, booklet data monitoring dan evaluasi, data penilaian usaha perkebunan). 4)

Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman

teknis

dan

kebijakan,

yaitu

tersedianya

Renstra

Direktorat Jenderal Perkebunan, Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Operasional Kegiatan (POK), Pedoman Teknis Penanganan Pascapanen dan Pedoman Pembinaan Usaha. 5)

Tersedianya dukungan kelembagaan yang memadai.

Selain itu juga, peluang untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan berupa : (1) Ketersediaan data dan informasi yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan; (2) Koordinasi diantara pemangku kepentingan yang masih dapat ditingkatkan; (3) Potensi pelaku usaha yang masih dapat diberdayakan; (4) Pelayanan kepada perusahaan dan pelaku usaha yang masih dapat ditingkatkan; Tugas dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan tersebut wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana DIPA tahun 2016. 7 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil

Perkebunan

Usaha

tahun

2015-2019

disusun

berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan

selama

kurun

waktu

2015-2019.

Renstra

ini

memberikan arah, dukungan dan memfasilitasi penyiapan perumusan kebijakan;

pelaksanaan

kebijakan;

penyusunan

norma,

standar,

prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman perkebunan, pengolahan tanaman perkebunan,

pemasaran

hasil

perkebunan,

standar

mutu

dan

bimbingan usaha perkebunan berkelanjutan serta urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

2.1.1. Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan selaras dengan visi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Bertitik tolak dari visi Direktorat Jenderal Perkebunan 8 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah ”Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan pascapanen, pengolahan, standar mutu dan bimbingan usaha perkebunan berkelanjutan”. 2.1.2.

Misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ”Mengupayakan penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran dan standardisasi mutu serta pembinaan usaha”, maka misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

1.

Mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan sub sektor perkebunan;

2.

Mendorong penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan keamanan pangan dalam mendukung usaha agribisnis terpadu;

3.

Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi tepat guna, kemitraan dan peningkatan investasi pertanian;

4.

Mengembangkan pemasaran produk perkebunan dalam negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi

5.

Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang professional dan berintegritas tinggi;

6.

Memfasilitasi peningkatan penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan; 9



7.

Memfasilitasi

peningkatan

pengembangan

pemasaran

hasil

perkebunan baik domestik maupun internasional; 8.

Memfasilitasi

peningkatan

penanganan

pemasaran

hasil

perkebunan; 9.

Memfasilitasi peningkatan penanganan standardisasi mutu hasil perkebunan;

10.

Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan;

11.

Memfasilitasi penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan

2.1.3.

Tujuan Direktorat Pengolahan Perkebunan Tahun 2015 - 2019

dan

Pemasaran

Hasil

Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan pertanian dan tujuan pembangunan perkebunan maka tujuan pembangunan Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditetapkan sebagai

berikut: 1.

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;

2.

Meningkatkan pemasaran hasil perkebunan;

3.

Meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan

masyarakat

perkebunan; 4.

Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;

5.

Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

6.

Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyediaan bahan bakar nabati; 10



7.

Mengoptimalkan perkebunan

pengelolaan

berkelanjutan

sumber serta

daya

secara

mendorong

arif

dan

pengembangan

wilayah; 8.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan;

9.

Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;

10. Meningkatkan pelayanan organsisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Memfasilitasi peningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan;

2.

Memfasilitasi peningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil tanaman perkebunan;

3.

Memfasilitasi peningkatkan akses pemasaran hasil perkebunan;

4.

Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan

serta

mendorong

pengembangan

wilayah

berwawasan lingkungan; 5.

Memfasilitasi peningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;

6.

Memfasilitasi

peningkatan

kemampuan,

kemandirian

dan

profesionalisme pelaku usaha perkebunan; 7.

Memfasilitasi

peningkatan

dan

penumbuhan

kemitraan

dan

hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan;

8.

Meningkatkan pelayanan organsisasi yang berkualitas.

11 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


2.1.4.

Sasaran Direktorat Pengolahan Perkebunan Tahun 2015-2019

dan

Pemasaran

Hasil

Sasaran makro kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan secara umum mengacu pada sasaran makro pembangunan perkebunan yaitu 1) dimensi pembangunan manusia

dan masyarakat , 2)

Pembangunan sektor unggulan, 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan dengan fokus penurunan kesenjangan perekonomian dan perlindungan sosial petani yang diproyeksikan pada tabel di bawah ini: Tabel 1. Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 – 2019 No

Indikator

1.

Pertumbuhan PDB (%) Neraca Perdagangan (Juta USD) Nilai Ekspor (Juta USD)

2. 3.

Proyeksi per Tahun

Laju Pertumbuhan

2015 5,43

2016 4,85

2017 5,15

2018 5,02

2019 4,90

32,727

36,146

39,914

44,067

48,643

10,42

35,656

39,221

43,143

47,457

52,203

10,00

5,07

Untuk mewujudkan sasaran makro tersebut maka dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan difokuskan pada: a. Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pascapanen; b. Pengembangan pengolahan komoditas perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pengolahan; c. Pengembangan

standar dan penerapan sistem jaminan mutu bagi

pelaku usaha perkebunan dan pembinaan usaha perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Subdit Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha;



d. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pemasaran; e. Pengembangan penyediaan bahan baku untuk bahan bakar nabati dan pemanfaatan energi lainnya; Fasilitasi teknis dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari subdit Pascapanen, Pengolahan, Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha, Pemasaran Hasil, Sub Bag Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional khusus. 2.1.5.

Arah Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi

kebijakan

perkebunan

tahun

umum

dan

2015-2019.

kebijakan Kebijakan

teknis

pembangunan

umum

pembangunan

perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, kemitraan usaha, dan investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. 13 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


Arah kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan meliputi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan Umum Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu sebagai berikut : 1. Kebijakan pengembangan produk bernilai tambah, berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bio industri; 2. Kebijakan pengembangan kawasan perkebunan; 3. Kebijakan pengembangan komoditas perkebunan strategis; 4. Kebijakan re-orienstasi multi produk pertanian sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan, system air, sumber daya manusia serta adanya saling ketergantungan antar produk adalah melalui system budidaya beragam jenis tanaman yang terintegrasi; 5. Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung agroindustripedesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan; 6. Kebijakan Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan; 7. Kebijakan tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi; 8. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan perkebunan Adapun Kebijakan Teknis Operasional Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai berikut : 1. Kebijakan

penanganan

pascapanen

hasil

perkebunan

guna

mengurangi kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan mutu hasil serta pendapatan petani perkebunan;



2. Kebijakan pengolahan hasil perkebunan guna menghasilkan bahan setengah jadi dan bahan baku industri yang berbasis perkebunan; 3. Reorientasi diversifikasi produk pertanian sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, sistem air, sumber daya manusia serta saling ketergantungan antar produk melalui budidaya beragam tanaman yang terintegrasi; 4. Pengelolaan program tematik dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan. 2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 Program

pembangunan

Peningkatan

Produksi

perkebunan dan

tahun

Produktivitas

2015

–

2019

Tanaman

adalah

Perkebunan

Berkelanjutan. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas tanaman tebu dan tanaman perkebunan lainnya. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menetapkan kegiatan utama yaitu “Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran peningkatan

Hasil

Perkebunan”

produksi,

untuk

produktivitas

dan

mendukung mutu

pencapaian

hasil

tanaman

perkebunan. Kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas dan fungsi adalah “Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan” yang dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yaitu penanganan 15 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


pascapanen,

pengolahan,

pemasaran,

standardisasi

mutu

dan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

2.1.7.

Fokus Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada (SDM, sarana prasarana dan dana), maka kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

dilaksanakan

berdasarkan

skala

prioritas,

dengan

sumberdaya yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal (efektif dan efisien). Berdasarkan skala prioritas tersebut, maka fokus kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan tahun 2015 – 2019 adalah memfasilitasi peningkatan penanganan pascapanen,

pengolahan,

pemasaran,

standardisasi

mutu

dan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan. Sebagai penjabaran dari kegiatan utama Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, maka ditetapkan fokus dan output kegiatan sebagai berikut: 1. Fasilitasi

Penanganan

Pascapanen

Tanaman

Komoditas

Perkebunan Fasilitasi penanganan pascapanen komoditas perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pascapanen melalui dukungan sarana pascapanen dan peningkatan kapabilitas petani. Kegiatan ini dimaksudkan

untuk

mengurangi

tingkat

kehilangan

hasil,

memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai tambah produk, serta meningkatkan mutu produk sesuai dengan standar keamanan pangan baik nasional maupun internasional. Fokus kegiatannya adalah : 16 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


a. Penanganan pascapanen komoditas perkebunan - Penyediaan bantuan sarana pendukung pascapanen; - Peningkatan keterampilan petani dalam penanganan pascapanen; - Penyusunan

pedoman

teknis

pascpanen/inovasi

teknologi

pascpanen; - Inventarisasi data pascapanen perkebunan; - Pertemuan teknis penanganan pascapanen. b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pascapanen komoditas perkebunan setiap tahun anggaran. 2. Fasilitasi

Penanganan

Pengolahan

Tanaman

Komoditas

Perkebunan Fasilitasi penanganan pengolahan komoditas perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pengolahan melalui dukungan sarana pengolahan dan peningkatan kapabilitas petani. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan bahan baku industri dan bahan olahan berbasis gapoktan serta penyediaan bahan baku bahan bakar nabati. Fokus kegiatannya adalah : a.

Penanganan pengolahan komoditas perkebunan -

Penyediaan

bantuan

sarana

pendukung

pengolahan

hasil

perkebunan; -

Peningkatan

keterampilan

petani

dalam

penanganan

pengolahan hasil perkebunan;

b.

-

Penyusunan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan;

-

Pertemuan teknis penanganan pengolahan hasil perkebunan.

Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

anggaran

penanganan

pengolahan komoditas perkebunan setiap tahun anggaran.



3.

Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

Fasilitasi penanganan pemasaran komoditas perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pemasaran melalui dukungan pengembangan akses pemasaran domestik dan internasional. Kegiatan ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pangsa

pasar

sekaligus

memperkuat posisi tawar produk perkebunan melalui melakukan promosi dan penyebaran informasi terkait dengan komoditi perkebunan strategis yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Fokus kegiatannya adalah : a.

Pengembangan pemasaran hasil perkebunan - Peningkatan akses pasar dalam maupun luar negeri; - Pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pasar yang efektif dan adil (Pasar lelang, sistem resi gudang); - Meningkatkan

pelayanan

informasi

pasar

domestik

dan

internasional; - Pengembangan kemitraan usaha antara kelembagaan petani dengan pihak terkait; - Pengembangan agrowisata dan spesialty produk; - Pengembangan

Promosi,

diplomasi

dan

negosiasi

produk

perkebunan strategis baik dalam maupun luar negeri; - Harmonisasi tarif Bea Masuk dan Keluar produk perkebunan strategis; - Pertemuan teknis pengembangan pemasaran hasil perkebunan; - Penyampaian infomasi terkait hasil perundingan luar negeri kepada para pemangku kepentingan; b.

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pemasaran komoditas perkebunan setiap tahun anggaran;



4.

Fasilitasi Penanganan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan

Fasilitasi

penanganan

standarisasi

mutu

dan

pembinaan

usaha

dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan peningkatan mutu hasil perkebunan dan pembinaan serta pengawasan perkebunan yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Fokus kegiatannya adalah: a.

Penanganan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha -

Peningkatan keterampilan petani, pelaku usaha dan petugas dalam penerapan sistem jaminan mutu;

-

Penyiapan infrastruktur dalam penerapan sistem jaminan mutu;

-

Pengembangan standar dan regulasi teknis mutu produk perkebunan;

-

Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;

-

Penyiapan regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan

-

Pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis terhadap usaha perkebunan;

-

Pembinaan,

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan untuk pengembangan komoditi perkebunan

seperti

sistem

sertifikasi

kelapa

sawit

berkelanjutan Indonesia (ISPO);



-

Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (kemitraan, pembangunan kebun masyarakat, CSR, penyiapan peta izin usaha perkebunan dll);

-

Penyiapan system database perizinan usaha perkebunan (satu informasi perizinan)

-

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan pada pola PIR

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan standarisasi mutu dan pembinaan usaha setiap tahun anggaran 5.

Pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan perlu dukungan administrasi dan keunagan yang difokuskan untuk : a. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas b. Terlaksananya pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan adminstrasi perkantoran yang berkualitas.

2.1.8.

Strategi Direktorat Pengolahan Perkebunan Tahun 2015-2019

dan

Pemasaran

Hasil

Selain mengacu kepada strategi Direktorat Jenderal Perkebunan, penetapan strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

juga

mempertimbangkan

faktor-faktor

internal

dan

eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi lingkup Direktorat Pengolahann dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Untuk 20 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


menetapakan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis

baik

internal

maupun

eksternal.

Pencermatan

faktor

lingkungan dibagi 2 yaitu : (1) Pencermatan lingkungan internal dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, (2) Pencermatan lingkungan eksternal dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan ancaman. Adapun strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan antara lain: a. Pengembangan pascapanen, pengolahan, pemasaran, kemitraan dan kewirausahaan hasil perkebunan; b. Penerapan sistem jaminan mutu yang mengacu kepada standar mutu produk sehingga produk dapat diterima di pasar; c. Pengembangan agroindustri berbasis tanaman perkebunan; d. Pengembangan akses pasar domestik maupun internasional melalui pengembangan

kelembagaan

dan

kemitraan

usaha,

sistem

pelayanan informasi pasar, advokasi produk perkebunan, negosiasi, diplomasi dan market inteligen; e. Memperkuat promosi produk nusantara baik di dalam maupun diluar negeri; f. Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar produk perkebunan serta jaringan pasar produk perkebunan dari sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga kestabilan pasokan dan harga terjaga; g. Pengembangan

sistem

sertifikasi

kelapa

sawit

berkelanjutan

Indonesia; h. Penyiapan system database perizinan perusahaan perkebunan; i. Penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan 21 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


j. Meningkatkan kampanye positif produk-produk perkebunan di luar negeri; k. Membuka target pasar baru; l. Memperkuat market intelligent.

2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

2.2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan tahun 2016 merupakan penjabaran program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan dan merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan yang berbasis kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan selama periode 5 tahun. Dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan yang meliputi sasaran dan seluruh indikator kinerja dari program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang meliputi kegiatan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan, pengembangan pengolahan

hasil

perkebunan,

pembinaan

usaha

perkebunan,

pengembangan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan penerapan standar sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan, dan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. RKT ini juga menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men22 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


PAN & RB) Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2.2.

Sasaran Direktorat Pengolahan Perkebunan Tahun 2016

Sasaran

strategis

Direktorat

Pengolahan

dan

dan

Pemasaran

Hasil

Pemasaran

Hasil

Perkebunan berdasarkan Renstra Ditjen Perkebunan tahun 2015-2019 adalah meningkatnya penerapan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan pertanian telah ditetapkan indikator kinerja utama Kementerian Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49/PERMENTAN/OT.140/8/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian

Tahun

2010-2014.

Untuk

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran Hasil Perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut : (1) Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.



(2) Fungsi : a. Penyiapan

perumusan

pengolahan,

kebijakan

standardisasi,

di

penerapan

bidang,

pascapanen,

standar

mutu

dan

pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan; d. Pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan; e. Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

di

bidang

peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan; f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. (3) Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dikelompokkan menjadi penerapan pascapanen, standardisasi

pengolahan, mutu

dan

pemasaran

hasil

pembinaan

perkebunan

usaha

dan

perkebunan 24



berkelanjutan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk dukungan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kegiatan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 No 1.

2.2.3.

Sasaran Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pengolahan komoditas perkebunan, pemasaran hasil perkebunan, penerapan standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Terfasilitasinya pengembangan pascapanen komoditas perkebunan 2. Terfasilitasinya pengembangan pengolahan hasil perkebunan 3. Terfasilitasinya pemasaran hasil perkebunan 4. Terfasilitasinya penerapan standar mutu 5. Terfasilitasinya pembinaan usaha perkebunan 6. Terfasilitasinya teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

Volume 190

KT

58

unit

197

Kegiatan

53

kegiatan

32

provinsi

12

bulan

Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil (Outcome) dan keluaran (Output). 25 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha ditetapkan pertama kali pada bulan Januari 2016. Dalam perjalanan waktu, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha melakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember Tahun 2016, dikarenakan : (1) adanya perubahan nomenklatur Direktorat

Pascapanen

dan

Pembinaan

Usaha

berubah

menjadi

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; (2) adanya revisi anggaran (refocusing) dan blokir anggaran. Perjanjian Kinerja (PK)

berdasarkan

perubahan/revisi

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 pada bulan Desember disajikan pada Tabel 3. Pagu awal APBN Direktorat Pascapanen dan Pembinaa Usaha sebelum adanya perubahan nomenklatur adalah sebesar Rp. 141.358.899.000,-. Setelah perubahan nomenklatur pagu awal APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 116.365.675.000,-. Setelah adanya penghematan, refocusing dan blokir pagu total APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan TA 2016 menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,-.



Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN Unit Kerja Eselon I Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran

: Direktorat Jenderal Perkebunan : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan : 2016

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

(1) Terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

Kegiatan Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Target

(2)

(3)

1. Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan

149 KT

2. Pengembangan pengolahan hasil perkebunan

43 Unit

3. Pembinaan usaha perkebunan

24 Prov

4. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan

137 Keg

5. Pembinaan penerapan standard an sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan

46 Keg

6. Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

12 bulan

Anggaran Semula Rp. 84.447.734.000

Anggaran Blokir Rp. 9.483.320.000

Anggaran Non Blokir Rp. 74.964.414.000

Direktur Jenderal Perkebunan

Jakarta, Desember 2016 Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Ir. Bambang, M.M.

Ir. Dedi Junaedi, M.Sc



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No.29 Tahun 2010 dan No.53 Tahun 2014. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di Lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1)

Sangat berhasil (capaian > 100%);

2)

Berhasil (capaian 80% - 100%);

3)

Cukup berhasil (capaian 60% - 80%); dan

4)

Kurang berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran

Pengukuran kinerja capaian sasaran kegiatan (outputs) untuk kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dikelompokkan menjadi

(1)

Capaian

sasaran

nasional

terhadap

Penetapan

Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2016 dan (2) Capaian sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.



3.1.1. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Nasional Perjanjian Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2016 Indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk pengukuran kinerja terhadap rencana kinerja tahunan nasional tahun 2016 adalah terfasilitasinya pengembangan pascapanen komoditas perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan, serta pemasaran hasil perkebunan, terfasilitasinya pembinaan usaha perkebunan, penerapan standard an sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan dan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Capaian sasaran nasional terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2016 disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Capaian Sasaran Nasional terhadap PK/RKT 2016 Realisasi Kinerja (%)

Target dan Capaian No

Kegiatan

1

Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan (kelompok tani)

2

Target PK/RKT 2016

Realisasi PK/RKT 2016

PK/RKT 2016

149

149

100,00

Pengembangan pengolahan hasil perkebunan (unit)

44

43

97,73

3

Pembinaan Usaha Perkebunan (provinsi)

24

24

100,00

4

Pengembangan pemasaran hasil perkebunan (kegiatan)

137

131

95,62

5

Pembinaan penerapan standar dan sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan (kegiatan)

46

46

100,00

Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (bulan)

12

12

100,00

6



3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang Dibiayai APBN Pagu

awal

APBN

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Perkebunan TA 2016 adalah sebesar Rp. 116.365.675.000,-. Dalam perjalanan TA 2016 terjadi penghematan, refocusing, dan blokir anggaran sehingga total APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan TA 2016 sebesar Rp. 74.964.414.000,-. Capaian sasaran kegiatan yang dibiayai oleh APBN yaitu terdiri dari kegiatan daerah dan kegiatan pusat. Realisasi anggaran untuk kegiatan daerah sebesar Rp. 62.209.440.878,- atau mencapai 94,02 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 74.964.414.000,- dengan realisasi fisiknya mencapai 95,02 %. Sedangkan untuk realisasi anggaran untuk kegiatan pusat sebesar Rp. 7.778.282.948,- atau mencapai 88,38 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8.800.744.000,- dengan realisasi fisik mencapai 91,29 %.

Rincian capaian sasaran kegiatan yang

dibiayai APBN Tahun 2016 disajikan pada Tabel 5. Tabel 5. Capaian sasaran Kegiatan yang dibiayai APBN Tahun 2016 No.

1

2

Kegiatan

Target

OUTPUT/ FISIK

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

(%)

(%)

Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

74.964.414.000

69.987.723.826

93,36

95,02

DAERAH

66.163.670.000

62.209.440.878

94,02

95,51

Pegembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan

25.423.515.000

24.274.472.000

95,48

96,61

Pengembangan

17.083.251.000

16.072.953.960

94,09

95,57



No.

Kegiatan

Target (Rp.)

OUTPUT/ FISIK

Realisasi (Rp.)

(%)

(%)

Pengolahan Hasil Perkebunan 3

Pembinaan Usaha Perkebunan

1.723.336.000

1.543.642.937

89,57

92,18

4

Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan

11.625.021.000

9.525.237.728

81,94

86,45

4.198.583.000

3.603.600.600

85,83

89,37

8.800.744.000

7.778.282.948

88,38

91,29

8.245.780.000

7.273.198.714

88,20

91,15

554.964.000

505.084.234

91,01

93,26

5

Pembinaan Penerapan Standar Dan Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan PUSAT

1

2

Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Layanan Perkantoran

Untuk mengetahui secara rinci capaian sasaran kegiatan yang dibiayai APBN Tahun 2016 disajikan pada Lampiran 4 dan 5.

3.1.3. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2016 mendapat alokasi dana untuk kegiatan di pusat sebesar Rp. 8.800.744.000,-.



Sasaran

kegiatan

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Perkebunan di pusat yaitu Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta Layanan Perkantoran. Realisasi

anggaran

Perkebunan

Direktorat

untuk

sasaran

Pengolahan

dan

kegiatan

Pemasaran

di

pusat

Hasil

sebesar

Rp. 7.778.282.948,- atau mencapai 88,38 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.800.744.000,- dengan realisasi fisiknya mencapai 91,29 %. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan untuk kegiatan di Pusat disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Realisasi Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016 Anggaran No

1

2

Kegiatan

Output /Fisik (%)

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp)

(%)

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

8.800.744.000

7.778.282.948

88,38

91,29

Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan

8.245.780.000

7.273.198.714

88,20

91,15

Perencanaan Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan

227.705.000

214.457.880

94,18

95,64

Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

1.918.707.000

1.774.056.463

92,46

94,35

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

6.099.368.000

5.284.684.371

86,64

89,98

Layanan Perkantoran Pusat

554.964.000

505.084.234

91,01

93,26

Layanan Perkantoran Pusat Direktorat Pengolahan dan Pemsaran Hasil Perkebunan

554.964.000

505.084.234

91,01

93,26



3.1.4. Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2015 Capaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yaitu untuk jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP mengalami penurunan sebesar 35,57 % menjadi 64,43 %, hal ini dikarenakan adanya revisi POK, refocusing dan blokir anggaran yang berdampak juga pada jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan pada setiap provinsi. Untuk perusahaan kelapa sawit yang

layak

mengajukan

permohonan

sertifikat

ISPO

mengalami

peningkatan sebesar 4,52 % menjadi 104,52 %. Sedangkan untuk kegiatan penerapan standarisasi mutu, pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil perkebunan tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan nomenklatur Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menjadi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, dengan

perubahan

Direktorat

tersebut

Pengolahan

dan

terjadi

penambahan

Pemasaran

Hasil

tupoksi

pada

Perkebunan

yaitu

pengolahan hasil perkebunan, pemasaran hasil perkebunan dan standardisasi mutu hasil perkebunan. Capaian kinerja tahun 2016 terhadap capaian kinerja tahun 2015 disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2016 Target dan Capaian No

Kegiatan

Realisasi 2015

Realisasi Kinerja (%)

Realisasi 2016

Realisasi 2015

1

Penanganan pascapanen sesuai GHP (KT)

298

192

64,43

2

Perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO

574

600

104,52



3.2.

Akuntabilitas Keuangan

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 ditetapkan pertama kali pada bulan April 2016 dengan

pagu

perjalanan

anggaran

waktu,

sebesar

Direktorat

Rp.

116.365.675.000,-.

Pengolahan

dan

Pemasaran

Dalam Hasil

Perkebunan melakukan revisi PK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016 pada bulan Agustus 2016 dikarenakan adanya revisi anggaran (refocusing) dan blokir anggaran sehingga jumlah pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan Pusat dan Daerah. Alokasi dana tersebut untuk mendukung kegiatan (1) Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas

Perkebunan;

(2)

Pengembangan

Pengolahan

Hasil

Perkebunan; (3) Pembinaan Usaha Perkebunan; (4) Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan; (5) Pembinaan Penerapan Standar dan Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan; (6) Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. 3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Perkebunan secara nasional sebesar Rp. 69.987.723.826,- atau (93,36%) dari pagu anggaran yang tersedia dengan capaian fisik mencapai 95,02 %. Sedangkan untuk Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditingkat pusat serapan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 7.778.282.948,- atau (88,38%) dengan capaian fisik mencapai 91,29 %. Adapun rincian capaian masing-masing output dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5. 34 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


3.3.

Permasalahan , Upaya Penyelesaian dan Rencana Aksi

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan yang terkait dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan maka terdapat permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang dapat diuraikan sebagai berikut: 3.3.1. Permasalahan, Hambatan dan Kendala Permasalahan

yang

mengakibatkan

tidak

tercapainya

sasaran

pembangunan perkebunan secara optimal pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan; 2. Usulan revisi DIPA atau POK belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terdapat pula usulan revisi yang disampaikan lebih dari satu kali dari bidang yang berbeda dalam satu Satker; 3. Lambatnya penetapan CP/CL oleh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan; 4. Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa di daerah dan beban tugas yang tidak seimbang; 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak mengikuti ROPAK; 6. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten; 7. Sering terjadi mutasi pada dinas yang membidangi perkebunan provinsi/kota yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; 8. Terjadinya revisi anggaran sebagai akibat dari penghematan untuk kegiatan integritas jagung; 9. Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota); 35 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


10. Koordinasi provinsi dengan kabupaten dalam penentuan kegiatan kurang optimal; 11. Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK dan pelaksana kegiatan; 12. Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani); 13. Sistem informasi dan dokumentasi belum baik; 14. Perizinan dan tata ruang di provinsi maupun kabupaten belum berjalan baik; 15. Terbatasnya pendampingan kepada petani; 16. Implementasi teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; 17. Banyaknya permasalahan dalam perizinan usaha perkebunan yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas; 18. Pengetahuan

dan

ketrampilan

petani

sebagian

besar

belum

memadai; 19. Kurangnya fasilitas infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan usaha tani; 20. Koperasi petani belum berjalan dengan baik karena keterbatasan modal; 21. Monev dan pelaporan terlambat; 22. Kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar oleh perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% dari total luas areal kebun belum semua dilaksanakan; 23. Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana.



3.3.2. Upaya Penyelesaian Upaya

penyelesaian

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

rangka

mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik yaitu sebagai berikut : 1. Penetapan CP/CL dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan; 2. Percepatan proses pengadaan barang/jasa; 3. Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelolaan keuangan (KPA, PPK, Bendahara, dll); 4. Penerapan reward dan punishment. 5. Mempercepat penyampaian usulan kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota) melalui e-proposal; 6. Meningkatkan

koordinasi

provinsi

dengan

kabupaten

dalam

penentuan kegiatan; 7. Mempercepat proses revisi; 8. Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya; 9. Dukungan pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergitas, dan anggaran; 10. Evaluasi kinerja Satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap Satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi Satker dalam mempercepat pelaksanaan

pembangunan

perkebunan

dan

mencapai

target

sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; 11. Menugaskan petugas ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta mencari upaya penyelesaiannya; 12. Perlu diupayakan sharing APBD I dan II untuk mengalokasikan dana dalam rangka bimbingan teknis/pendampingan petani; 37 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


13. Mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan keuangan; 14. Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait; 15. Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan; 16. Mengintensifkan pengawalan dan pembinaan petugas pusat ke Satker daerah;



BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan

Tahun

2016

merupakan

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun kedua periode pembangunan perkebunan tahun 2015-2019. Hal ini merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pembangunan perkebunan dan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan tahun 2015-2019. Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung

jawab

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Perkebunan adalah Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang dimaksudkan untuk mendukung program “Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”. Adapun fokus kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil

Perkebunan

yaitu

antara

lain

pengembangan

pascapanen komoditas perkebunan, pengembangan pengolahan hasil perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, pengembangan pemasaran hasil

perkebunan,

pembinaan

penerapan

standar

dan

sistem

manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan, dan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Pagu awal APBN Direktorat Pascapanen dan Pembinaa Usaha sebelum adanya perubahan nomenklatur adalah sebesar Rp. 141.358.899.000,-. Setelah perubahan nomenklatur pagu awal APBN Direktorat Pengolahan 39 Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2016


dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 116.365.675.000,-. Setelah adanya penghematan, refocusing dan blokir pagu total APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan TA 2016 menjadi sebesar Rp. 74.964.414.000,-. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di pusat dan di daerah.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pusat sebesar

Rp. 8.800.744.000,- dan kegiatan daerah sebesar Rp. 66.163.670.000,. Realisasi

penyerapan

anggaran

pelaksanaan

kegiatan

dukungan

penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan pada tahun 2016 sebesar Rp. 69.987.723.826,- dari total pagu anggaran yang tersedia atau mencapai 93,36 % dengan capaian fisik seluruhnya 95,02 % Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu penanganan pascapanen tanaman perkebunan mencapai 95,48 %, penanganan pengolahan tanaman perkebunan mencapai 94,09 %, standardisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan mencapai 86,92 %; dan penanganan pemasaran hasil mencapai 81,94 %. Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan sebesar 95,48 %, diikuti kegiatan pengembangan pengolahan hasil perkebunan sebesar 94,09 %, pembinaan usaha perkebunan sebesar 89,57 %, fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sebesar 88,38%, pembinaan penerapan standar dan sistem manajemen mutu keamanan pangan

bagi

pelaku

usaha

perkebunan

sebesar

85,83

%

dan

pengembangan pemasaran hasil perkebunan sebesar 81,94 %.



Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam penyerapan anggaran terhadap kegiatan utama adalah rendahnya realisasi pada sub kegiatan

fasilitasi

pengembangan

akses

pasar

perdagangan

internasional; sub kegiatan fasilitasi pemasaran karet; sub kegiatan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan dan sub kegiatan pembinaan dan pengembangan agrowisata.

4.2. Saran dan Rekomendasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun pertama dari Pengembangan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan periode tahun 2015-2019 karena adanya reorganisasi. Agar capaian sasaran kinerja pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan, maka perencanaan kegiatan pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mengacu pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dan fokus kegiatan

yang

tertera

di

dalam

RENSTRA

Direktorat

Jenderal

Perkebunan dan RENSTRA Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Berdasarkan

permasalahan

dan

target

yang

ditetapkan,

maka

direkomendasikan sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan

kegiatan

penanganan

pascapanen

tanaman

perkebunan secara keseluruhan harus lebih ditingkatkan baik seperti peningkatan SDM Petani melalui bimbingan teknis dan



pelatihan-pelatihan. Selain itu sarana pascapanen di tingkat petani harus lebih ditingkatkan. 2. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengolahan tanaman perkebunan secara

keseluruhan

harus

lebih

ditingkatkan

baik

seperti

peningkatan SDM Petani melalui bimbingan teknis dan pelatihanpelatihan. Selain itu sarana pascapanen dan pengolahan di tingkat petani harus lebih ditingkatkan. 3.

Sosialisasi ISPO harus lebih ditingkatkan lagi dengan stakeholder yang terkait melalui bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi ISPO, buku pedoman dan leaflet tentang ISPO.

4.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran hasil perkebunan harus lebih ditingkatkan lagi khususnya pada pengembangan akses pasar perdagangan internasional, pengembangan agrowisata, serta pemasaran

hasil-hasil

perkebunan

baik

domestik

maupun

internasional.


Lampiran 1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Outputs Dari RKT) Eselon II Tahun Anggaran

: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan : 2016

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I.

Terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengembangan pascapanen komoditas Pengembangan pengolahan hasil perkebunan Pembinaan usaha perkebunan Pengembangan pemasaran hasil perkebunan Pembinaan penerapan standar an sistem manajemen mutu keamanan pangan bagipelaku usaha perkebunan Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

152 KT

149 KT

98,03

45 Unit

43 Unit

95,56

30 provinsi

24 provinsi

80,00

137 kegiatan

131 kegiatan

95,62

45 kegiatan

43 kegiatan

95,56

12 bulan

12 bulan

100,00

43

Lampiran 2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Output Sesuai PK)

Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun Anggaran : 2016 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya

1)

Pengembangan

Pengembangan Pascapanen

149

149

100,00 Dukungan

Komoditas Perkebunan (KT)

Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

74.964.414.000

69.987.723.826

93,36

Pengolahan dan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Anggaran

Pemasaran Hasil 2)

Perkebunan

Pengembangan Pengolahan

44

43

97,73 Perkebunan

24

24

100,00

137

123

89,78

46

46

100,00

Hasil Perkebunan (Unit) 3)

Pembinaan Usaha Perkebunan (Provinsi)

4)

Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan (Kegiatan)

5)

Pembinaan Penerapan

44

Standar dan Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan (Kegiatan) 6)

Fasilitasi Teknis Dukungan

12

12

100,00

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Bulan)

45

Lampiran 3 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN UTAMA (OUTPUT) DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2016

NO 1

PROGRAM / KEGIATAN UTAMA 2 018.05.08 - Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 5889 Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan Pembinaan Usaha Perkebunan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan Pembinaan penerapan standard an sistem jaminan mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

74.964.414.000

69.987.723.826

93,36

25.423.515.000

24.274.472.000

95,48

149

KT

149

KT

100,00

17.083.251.000

16.072.953.960

94,09

44

Unit

43

Unit

97,73

1.723.336.000

1.543.642.937

89,57

24

Prov

24

Prov

100,00

11.625.021.000

9.525.237.728

81,94

137

Keg

123

Keg

89,78

4.198.583.000

3.603.600.600

85,83

46

Keg

46

Keg

100,00

8.245.780.000

7.273.198.714

88,20

12

Bulan

12

Bulan

100,00

46

Lampiran 4 REALISASI KEGIATAN APBN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2016 REALISASI NO

(1)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN UTAMA/OUTPUT

(2)

(3) Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

PAGU

(6)

KEUANGAN

FISIK

(Rp.)

(%)

(%)

(7)

(8)

(9)

74.964.414.000

69.987.723.826

93,36

95,02

1

1778

Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

1.813.491.000

1.806.621.540

99,62

99,72

2

5889


72.762.508.000

68.181.102.286

93,70

95,28

25.423.515.000

24.274.472.000

95,428

96,61

17.637.150.000

16.926.510.000

95,97

90,42

1. Pascapanen Tanaman Kakao

8.967.152.000

8.696.133.000

96,98

97,74

2. Pascapanen Tanaman Kopi

5.238.484.000

4.905.370.000

93,64

95,23

A

Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan Pembinaan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar

47

3. Pascapanen Tanaman Cengkeh

558.850.000

557.082.000

99,68

99,76

4. Pascapanen Tanaman Lada

109.624.000

107.723.000

98,27

98,70

5. Pascapanen 6. Pascapanen perbatasan 7. Pascapanen perbatasan 8. Pascapanen perbatasan

918.300.000

913.360.000

99,46

99,60

899.000.000

887.113.000

98,68

99,01

545.740.000

485.607.000

88,98

91,74

400.000.000

374.122.000

93,53

95,15

7.786.365.000

7.347.962.000

94,37

95,78

2.285.002.000

2.162.820.000

94,65

95,99

2. Pascapanen Tanaman Kelapa

537.600.000

537.500.000

99,98

99,99

3. Pascapanen 4. Pascapanen perbatasan 5. Pascapanen perbatasan 6. Pascapanen perbatasan

931.760.000

897.984.000

96,38

97,29

2.453.993.000

2.271.550.000

92,57

94,43

691.560.000

653.636.000

94,52

95,89

886.450.000

824.472.000

93,01

94,76

17.083.251.000

16.072.953.960

94,09

95,57

1. Fasilitasi Pengolahan Karet

2.516.148.000

2.411.237.790

95,83

96,87

2. Fasilitasi Pengolahan Kelapa

3.906.337.000

3.681.160.950

94,24

95,68

950.800.000

892.986.300

93,92

95,44

2.965.850.000

2.679.512.000

90,35

92,76

Tanaman Pala Tanaman Kakao di wilayah Tanaman Kopi di wilayah Tanaman Lada di wilayah

Pembinaan Pascapanen Tanaman Tahunan 1. Pascapanen Tanaman Karet

B

Tanaman Jambu Mete Tanaman Kelapa di wilayah Tanaman Jambu Mete di wilayah Tanaman Karet di wilayah

Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan

3. Fasilitasi Pengolahan Kopi 4. Fasilitasi Pengolahan Coklat

48

D

5. Fasilitasi Pengolahan Gula Tebu

2.235.845.000

2.004.249.000

89,64

92,23

6. Fasilitasi Pengolahan Sagu

4.508.271.000

4.403.807.920

97,68

98,26

5.921.919.000

5.147.243.437

86,92

90,19

937.226.000

793.051.825

84.62

88,47

786.110.000

750.591.012

95,48

96,61

962.006.000

861.968.200

89,20

91,90

1.109.278.000

979.770.800

88,33

91,25

1.048.350.000

866.933.000

82,69

87,02

1.078.949.000

894.928.600

82,94

87,21

11.625.021.000

9.525.237.728

81,94

86,45

1. Fasilitasi Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan

1.008.000.000

1.192.196.055

118,27

100,00

2. Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi

1.580.133.000

1.381.388.304

87,42

90,57

3.949.571.000

3.360.170.343

85,08

88,81

1.320.050.000

1.086.433.800

82,30

86,73

Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Berkelanjutan 1. Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Sub Sektor Perkebunan 2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perkebunan Berkelanjutan pada Kelapa Sawit 3. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu BOKAR 4. Capacity Building Pengujian Biji Kakao 5. Bimtek Petugas Registrasi Surat Tanda Pendaftaran UFPBK 6. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Kakao

E

Pemasaran Hasil Perkebunan

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 3. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Perkebunan 4. Fasilitasi Pemasaran Karet

49

1.566.537.000

926.860.515

59,17

69,37

6. Pembinaan dan Pengembangan Agrowisata

1.069.700.000

895.436.361

83,71

87,78

7. Fasilitasi Pengembangan Akses Pasar

1.131.030.000

682.752.350

60,37

70,27

5. Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan

Perdagangan Internasional

50

Lampiran 5 REALISASI KEGIATAN PUSAT DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE (1)

REALISASI BULAN INI

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN/ DETIL

PAGU ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN (Rp)

(%)

Fisik (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

018.05.08

Program Peningkatan Produksi Komoiditas Perkebunan Berkelanjutan

8.800.744.000

7.778.282.948

88,38

91,29

5889


8.800.744.000

7778.282.948

88,38

91,29

Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

8.245.780.000

7.273.198.714

88,20

91,15

Perencanaan Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

227.705.000

214.457.880

94,18

95,64

Penyusunan Program, Rencana Kegiatan, dan Rencana Kerja Penyusunan dan Pembahasan Revisi Renstra 2015-2019, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Penyusunan dan Pembahasan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN)

181.425.000

168.795.720

93,04

94,78

36.688.000

36.620.200

99,82

99,87

9.592.000

9.041.960

94,27

95,70

1.918.707.000

1.774.056.463

92,46

94,35

299.744.000

291.023.965

97,09

97,82

176.051.000

175.299.160

99,57

99,68

5889.002 060 A B C

062 B C

Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Pembinaan dan Pengawalan Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar Pembinaan dan Pengawalan Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan

51

20.386.000

19.405.960

95,19

96,39

Pembinaan Usaha Perkebunan

265.159.000

252.019.880

94,92

96,19

Pembinaan dan Monev Penerapan Perkebunan Berkelanjutan

145.040.000

127.471.198

87,89

90,92

D

Pembinaan dan Pengawalan Bioenergi/Biofuel

E F G

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi ISPO

562.909.000

502.005.090

89,18

91,89

I

Pengawalan Pascapanen Tanaman Sagu

120.050.000

119.061.900

99,18

99,39

J

Advokasi Councilof Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Fasilitasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sub Sektor Perkebunan

76.606.000

57.328.470

74,84

81,13

252.402.000

230.440.840

91,30

93,48

6.099.368.000

5.284.684.371

86,64

89,98

186.603.000

130.254.635

69,80

77,35

67.198.000

66.082.700

98,34

98,76

K

063

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

A B

Penyusunan Bahan Kebijakan Harga TBS Sawit

C

Pertemuan Pelayanan Informasi Pasar Domestik Perkebunan

308.032.000

306.055.629

99,36

99,52

D

Promosi Produk Perkebunan Strategis

283.232.000

282.324.700

99,68

99,76

E

Pengembangan Usaha Komoditi Perkebunan

229.427.000

228.093.600

99,42

99,57

383.630.830

99,23

99,42

G

Pengembangan Informasi Perdagangan Internasional Partisipasi dan Tindak Lanjut Hasil Sidang IGG-FAO / UNCTAD dan Sidang Internasional Lainnya

386.325.000 104.526.000

103.922.000

99,42

99,57

H

Penyusunan Posisi Indonesia dalm Forum Kerjasama Perkebunan

196.845.000

187.477.342

95,19

96,39

I

Partisipasi pada Pertemuan Kerjasama Luar Negeri

73.995.000

64.722.669

87,47

90,60

J

Rapat ASEAN Cocoa Club

331.745.000

330.241.900

99,55

99,66

F

Penyusunan Bahan Kebijakan Harga Komoditi Karet

52

K

Advokasi Komoditi Perkebunan Strategis

L

Advokasi Brand Image Komoditi Strategis Hasil Perkebunan Pertemuan ASEAN National Focal Point Working Group in Coconut Penyusunan dan Pembahasan Pedoman Pengolahan Komoditi Perkebunan

N O

188.045.000

180.571.235

96,03

97,02

27.320.000

27.291.910

99,90

99,93

230.608.000

229.930.400

99,71

99,78

138.013.000

135.884.520

98,46

98,85

P

Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan Berbasis GMP

470.500.000

469.782.140

99,85

99,89

R

Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Perkebunan Menghadiri Rapat/Pertemuan, Workshop, Seminar dari Instansi Terkait

499.016.000

498.012.040

99,80

99,85

82.500.000

79.819.700

96,75

97,56

W

Pengembangan Regulasi, Standar Nasional dan Internasional

213.100.000

197.869.809

92,85

94,64

X

Pengawalan Pemberlakuan Regulasi Teknis Pertemuan Teknisdan Evaluasi Mendukung Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan Penyediaan Bahan Sosialisasi Pembangunan Mutu Komoditi Strategis Bidang Perkebunan

143.870.000

140.296.170

97,52

98,14

97.515.000

95.198.500

97,62

98,22

131.764.000

131.762.100

99,99

99,99

V

Y Z AA

Bimbingan Teknis Fasilitator SJMKP Kakao

15.000.000

14.024.000

93,49

95,12

AB

Bimbingan Teknis Pengawas SJM Bokar Sosialisasi / Deseminasi Mutu dan Standarisasi Bidang Perkebunan

10.602.000

10.602.000

100

100,00

217.900.000

216.320.400

99,28

99,46

169.107.000

62.020.000

36,68

52,51

1.296.280.000

712.493.442

54,96

66,22

AC AD AE

Peningkatan Akses Pemasaran Perkebunan Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Koordinasi dengan Instansi Terkait

53

1778,994 111 A B

Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran Pusat Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Administrasi Kegiatan Operasional PPK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

554.964.000

505.084.234

91,01

93,26

554.964.000

505.084.234

91,01

93,26

543.664.000

495.438.234

91,13

93,35

11.300.000

9.646.000

85,36

89,02

54

Direktorat Jenderal Perkebunan KATA PENGANTAR

Recommend Documents