KATA PENGANTAR. LakilLToshiLaporan Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2014 III-

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Ditjen. PSDKP pada Tahun 2014 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Ditjen PSDKP telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Ditjen PSDKP tahun 2014. Pencapaian IKU pengawasan SDKP selama Tahun 2014 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pengawasan SDKP dengan 6 kegiatan utama, yaitu : (1) Peningkatan (2)

Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Pemeliharaan Kapal Pengawas;

(5)

(4)

Perikanan;

(3)

Peningkatan

Peningkatan Operasional dan

Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; (6)

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP. Penyusunan LKj Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan SDKP. Semoga di masa datang kinerja pengawasan SDKP dapat menjadi lebih baik dan terus ditingkatkan. Jakarta, Januari 2015 Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Asep Burhanudin

LakilLToshiLaporan Kinerja Direktorat Jenderal

PSDKP Tahun 2014

i

III-

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014. Dalam upaya merealisasikan good governance, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Visi Ditjen. PSDKP adalah “Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Sejalan dengan visi, telah dirumuskan misi pengawasan SDKP yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam 5 tahun, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Ditjen. PSDKP. Selanjutnya dengan mengacu kepada tujuan telah ditetapkan sasaran strategis pengawasan SDKP “Perairan Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk: 1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; 2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous improvement) 3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 perspektif dalam BSC, yaitu: Stakeholders Perspective, Customer Perspetive, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat


PSDKP Tahun 2014

ii

III-

Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (Core Unit of Balance Scorecard), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (supporting unit of Balance Scorecard). Sebagai implikasi penerapan BSC tersebut, Sasaran Strategis Ditjen PSDKP yang semula bermuara pada 1 (satu) Sasaran Strategis (SS) telah disempurnakan menjadi 9 (sembilan) SS, yaitu :

(1)

Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;

Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan; pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan;

(4)

(3)

(2)

Tersedianya kebijakan bidang

Terselenggaranya modernisasi sistem

produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; (5) Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP; (6) Tersedianya SDM Ditjen PSDKP yang kompeten dan professional; (7) Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses; (8) Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP;

(9)

Pengelolaan anggaran

Ditjen. PSDKP yang

optimal. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2014, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 24 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Ditjen. PSDKP. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2014 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada dibawah target. Dari 24 IKU yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP terdapat 22 IKU berstatus hijau (mencapai target), 1 IKU berstatus merah (tidak tercapai) dan 1 IKU berstatus kuning (tidak tercapai sesuai target). IKU yang tidak tercapai, yaitu: “Persentase Ketaatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sesuai peraturan”. Belum dapat diukurnya IKU tersebut karena kegiatan pengawasan implementasi SLIN tidak dapat dilaksanakan sehubungan pada tahun 2014 kegiatan SLIN belum diimplementasikan. Capaian kinerja sasaran (outcome) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) tahun 2014 tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan toleransi pengukuran 10% diuraikan sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

NO

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang

TARGET

REALISASI

%

7,00%

6,48%

92,57

<100%

97,91%

97,91


PSDKP Tahun 2014

iii

III-

SASARAN STRATEGIS

NO

berkelanjutan 3

4

5

Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan

6

Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

8

7

9

10

Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP

11

12

13

14 15 Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Ditjen PSDKP yang kompeten dan profesional Sasaran Strategis 7: Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses

16

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) diperbolehkan (JTB) Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai peraturan Persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan Persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (substansi Inpres 15 tahun 2011) Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP

TARGET

REALISASI

%

15 jenis

15 jenis

100

30

33

110

4,5 juta ha

7,7 juta ha

120

14 dok

14 dok

100

2 dok

2 dok

100

100%

0

0

80%

93,33%

116,66%

90%

100%

111,11

35%

38,63%

110,37

79%

95,53%

120

80%

84,77%

105,96

70%

87,94%

120

100%

100%

100

50%

13,73%

120

17

Service Level Agreement

75%

96,89%

120

18

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

4,25

4,75

111,76


PSDKP Tahun 2014

iv

III-

SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP

NO 19

20 21 22 23 Sasaran Strategis 9: Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal

24

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP Nilai integritas Ditjen. PSDKP Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP Nilai penerapan RB Ditjen PSDKP Persentase penyerapan DIPA

TARGET

REALISASI

%

100%

78,12%

78,12

A

A

100

6,75 7,75

7,48 8,32

110,52 107,35

80

77,12

96,40

> 95%

97,80%

97,80

Khusus terkait dengan pengelolaan anggaran, dari total pagu anggaran pengawasan SDKP TA. 2014 sebesar Rp. Rp. 664.528.242.000;- (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), sampai dengan bulan Desember 2014 telah terealisasi Rp. 649.877.549.087;- (enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,80%. Beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan SDKP Tahun 2014 antara lain: belum optimalnya perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan; masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan pengawasan SDKP; masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan SDKP; masih terbatasnya data dan informasi (basis data) pengawasan SDKP, serta masih belum sempurnanya implementasi konsep BSC dalam pengelolaan kinerja pengawasan SDKP. Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut: No

Hal yang Harus Diperbaiki

1

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan penetapan targettarget kinerja yang lebih fokus dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya : - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi,

Rencana Tindak Lanjut - Rancangan Rencana Kerja Pengawasan SDKP tahun 2015 telah disusun dan akan dibahas pada Rakernis Ditjen. PSDKP Tahun 2015


PSDKP Tahun 2014

v

III-

No

2

3

4

5

Hal yang Harus Diperbaiki - Kebijakan strategis KKP - Keragaan SDM, kelembagaan dan Infrastruktur Pengawasan SDKP - Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.

Rencana Tindak Lanjut

Monitoring dan evaluasi pada setiap Minggu Pertama Bulan Berjalan Tahun 2015 (Januari – Desember 2015); Setiap Triwulan Tahun 2015; Setiap Semester Tahun 2015; Akhir Tahun 2015

- Update data bidang pengawasan SDKP berbasis IT (Website PSDKP, Sistem Informasi Pengawasan SDKP (SIP-SDKP) - Koordinasi capaian target indikator kinerja serta data dan informasi pengawasan SDKP secara reguler setiap triwulan pada tahun 2015 Peningkatan koordinasi dengan berbagai Menggalang dan memperkuat instansi terkait baik di pusat maupun kerjasama dengan instansi penegak daerah perlu ditingkatkan secara intensif hukum dalam rangka mendukung penanggulangan IUU Fishing Penyempurnaan konsep BSC Ditjen. PSDKP - Pada Desember 2014 Ditjen PSDKP dan memastikan agar Ditjen. PSDKP telah melakukan koordinasi terkait berkontribusi nyata pada pencapaian setiap penyempurnaan dokumen BSC IKU di seluruh perspective BSC. dengan Biro Perencanaan melalui pertemuan konsolidasi penyusunan BSC tahun 2015; - Ditjen PSDKP telah mengusulkan agar tidak lagi mendapat cascasding IKU KKP yang sifatnya adopsi langsung tanpa adanya kontribusi nyata terhadap pencapaiannya. - Ditjen PSDKP telah menyusun Rancangan BSC tahun 2015, untuk selanjutnya mengesahkannya dalam Renstra Ditjen PSDKP tahun 2015 pada awal tahun 2015

Peningkatan pengelolaan data pengawasan SDKP melalui dukungan teknologi informasi.

Melalui LKj Ditjen. PSDKP Tahun 2014 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019.


PSDKP Tahun 2014

vi

III-

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2010-2014 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam strategi dan kebijakan serta secara eksplisit diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berperan dalam melaksanakan pengawasan SDKP dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan pengawasan SDKP yang diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP, yaitu “Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP”. Sejalan dengan reformasi pengelolaan kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2013, Ditjen. PSDKP telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC). Kinerja pengawasan SDKP tahun 2014 diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ditjen. PSDKP sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

LakilLToshiLaporan Kinerja Jenderal

PSDKP Tahun 2014

I-1

III-

B. Maksud dan Tujuan Laporan

Kinerja

(LKj)

Ditjen.

PSDKP

tahun

2014

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan SDKP. Keberadaan Laporan ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Adapun tujuan penyusunan Lkj adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Ditjen. PSDKP. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain: 1. Bidang Perikanan Tangkap a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA). Beberapa modus/jenis illegal fishing yang sering dilakukan oleh KII, antara lain:  Penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);  Memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan

(a.l:

pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan);  Pemalsuan/manipulasi dokumen (a.l: dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal);  Transshipment di tengah laut;  Tidak mengaktifkan transmiter VMS (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter); dan


PSDKP Tahun 2014

I-2

III-

 Penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, maupun bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. Adapun

kegiatan

illegal

fishing

yang

dilakukan

oleh

KIA

adalah

pencurian/penjarahan ikan di WPP-NRI. KIA tersebut berasal dari beberapa negara tetangga seperti: Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, Taiwan, dan Kamboja. Sebagian besar pencurian ikan tersebut terjadi di ZEEI (Exlusive Economic Zone Indonesia), khususnya di 3 (tiga) wilayah laut, yaitu: Laut China Selatan, Laut Arafura, dan Laut Sulu Sulawesi, disamping juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state). Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan trawl. b. Data stok ikan terkini dan reliable (dapat diandalkan) belum tersedia. c. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah mengalami overfishing dan overcapacity. d. Hasil tangkapan nelayan skala kecil belum terdata dengan baik. e. Terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik, seperti: Ikan Lemuru di Selat Bali, Ikan Belida di Sumatera Selatan.

2. Bidang Perikanan Budidaya a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove. b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut. c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik. 3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan a. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku; b. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.


PSDKP Tahun 2014

I-3

III-

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor. b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan. c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional. d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional. 5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom. b. Eksploitasi mangrove. c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan SDKP; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan SDKP; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan SDKP; 5. Pelaksanaan administrasi Ditjen. PSDKP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan; 3. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan; 4. Direktorat Kapal Pengawas;


PSDKP Tahun 2014

I-4

III-

5. Direktorat

Pemantauan

Sumber

Daya

Kelautan

dan

Perikanan

dan

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; 6. Direktorat Penanganan Pelanggaran; 7. UPT Pengawasan SDKP (saat ini terdapat 5 UPT Pengawasan SDKP yang membawahi Satuan Kerja dan Pos Pengawasan SDKP). Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut: 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP. Fungsi : a. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta penyediaan data dan informasi; b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; c. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan sistem informasi dan dokumen hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan; d. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, serta urusan tata usaha; e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tugas : Melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya perikanan.


PSDKP Tahun 2014

I-5

III-

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya perikanan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya perikanan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya perikanan; d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengawasan sumber daya perikanan; f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 3. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tugas : Melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan. Fungsi : a. b. c. d. e. f.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan; Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan; Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya kelautan; Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan; Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

4. Direktorat Kapal Pengawas Tugas : Melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kapal pengawas.


PSDKP Tahun 2014

I-6

III-

Fungsi : a. b. c. d. e. f.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal pengawas Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal pengawas; Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapal pengawas; Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal pengawas; Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kapal pengawas; Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5. Direktorat Pemantauan Sumber daya Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

Kelautan

dan

Perikanan

dan

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


PSDKP Tahun 2014

I-7

III-

6. Direktorat Penanganan Pelanggaran Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan pelanggaran. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan pelanggaran; d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pelanggaran; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penanganan pelanggaran; f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

7. UPT Pengawasan SDKP Tugas : Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; b. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan; e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; g. Pelaksanan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga


PSDKP Tahun 2014

I-8

III-

Struktur organisasi Ditjen. PSDKP seperti dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Secara garis besar sistematika Penyajian LKj Ditjen. PSDKP, diuraikan sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi, data umum organisasi Ditjen. PSDKP, serta sistematika penyajian.


PSDKP Tahun 2014

I-9

III-

Bab II Perencanaan Kinerja Menguraikan tentang rencana strategis KKP, rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2010-2014, Penetapan Kinerja tahun 2014 serta Pengukuran capaian kinerja Tahun 2014. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menguraikan pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan Ditjen. PSDKP Tahun 2014. Bab IV Penutup Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari LKj Ditjen. PSDKP tahun 2014 dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.


PSDKP Tahun 2014

I-10

III-

BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-2014; 2014; dan

(3)

(2)

Renstra Ditjen. PSDKP 2010-

Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan

pendekatan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC).

A. Rencana Strategis KKP 2010-2014 Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra KKP 2010-2014 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II. Tujuan RPJMN II diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu. Secara ringkas substansi Renstra KKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: PER. 15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 20102014 dapat diuraikan sebagai berikut:

LakilLTosiLLaporan Kinerja Direktorat Jenderal

PSDKP Tahun 2014

II-1

III-

1.

Visi Visi

pembangunan

kelautan

dan

perikanan

tahun

2010-2014

adalah

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

2.

Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi: a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan; serta c. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan.

3.

Tujuan Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah: a. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan; b. Berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan; serta c. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

4.

Sasaran Strategis Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; b. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; c. Meningkatnya pendapatan; d. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;


PSDKP Tahun 2014

II-2

III-

e. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri; f. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar; g. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; h. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil; serta i. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2010-2014 Kebijakan pengawasan SDKP “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan SDKP guna menegakkan Undang-Undang bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas Illegal Fishing dan kegiatan yang merusak lingkungan”

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 20102014 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 20102014. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika organisasi di tingkat KKP, Renstra Ditjen. PSDKP mengalami revisi agar selaras dengan perubahan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Revisi Renstra Ditjen. PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.162/DJPSDKP/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.01/DJ-PSDKP/2011 tentang


PSDKP Tahun 2014

II-3

III-

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut: 1. Visi dan Misi

“Indonesia Bebas Illegal

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan

Fishing dan

terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta

Kegiatan yang

untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka

Merusak

dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan

Sumber Daya

kondisi

yang

perencanaan.

ingin Visi

dicapai Ditjen.

pada

akhir

PSDKP

tahun

periode 2010-

2014:“Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan

Kelautan dan Perikanan”

MISI:  Melaksanakan

dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana

pengawasan dan

mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-

perlindungan sumber

ukuran

daya kelautan dan

pencapaiannya.

Misi

yang

dirumuskan

menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan

perikanan dalam

tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Misi Ditjen. PSDKP tahun

rangka melestarikan

2010-2014 :

sumber daya kelautan

a. Melaksanakan

pengawasan

dan

perlindungan

sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan b. Melaksanakan penegakan peraturan perundangundangan di bidang kelautan dan perikanan.

2.

VISI

dan perikanan  Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh


PSDKP Tahun 2014

II-4

III-

Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut: Tujuan Strategis : a. Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan b. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari pengrusakan dan kegiatan illegal

3. Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, telah dirumuskan sasaran strategis yang disusun menggunakan pendekatan balanced scorecard (BSC), sebagai berikut: a. Stakeholder Perspective: 1) Sasaran strategis (SS): Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indikator Kinerja Utama (IKU): Pertumbuhan PDB Perikanan b. Customer Perspective: 2) Sasaran strategis (SS): Meningkatnya pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan Indikator Kinerja Utama (IKU): a) Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) b) Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan c) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola d) Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan c. Internal Process Perspective: 3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan Indikator Kinerja Utama (IKU): a) Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan b) Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan


PSDKP Tahun 2014

II-5

III-

4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan Indikator Kinerja Utama (IKU): a) Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai peraturan b) Persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan c) Persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan 5) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP Indikator Kinerja Utama (IKU): a) Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP b) Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku c) Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi d) Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau e) Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau d. Learning and Growth Perspective: 6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang kompeten dan profesional Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP 7) Sasaran strategis (SS): Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses Indikator Kinerja Utama (IKU): a) Service Level Agreement b) Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) 8) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP Indikator Kinerja Utama (IKU): a) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi


PSDKP Tahun 2014

II-6

III-

b) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP c) Nilai integritas Ditjen. PSDKP d) Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP e) Nilai penerapan RB Ditjen. PSDKP 9) Sasaran strategis (SS): Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 4. Program Kerja Pengawasan SDKP Program kerja pengawasan SDKP yang dilaksanakan pada tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu: a.

Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan;

b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan; c.

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan;

d. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; e.

Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; serta

f.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Hasil Implementasi Balanced Scorecard (BSC) Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk:

(1)

Meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

(2)

Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

(3)

Menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Sebagaimana pada tahun 2013, pada tahun 2014, Ditjen. PSDKP telah menyusun penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan


PSDKP Tahun 2014

II-7

III-

kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk: 1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan sekaras dengan strategi orginisasi; 2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous improvement) 3. Membangun keselarasan antar unit kerja

dan meningkatkan efektifitas dan

efisiensi organisasi. BSC Direktorat Jenderal PSDKP mengunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: Stakeholders Perspective, Customer Perspetive, Internal Process Perspective , dan Learn and Growth Perspective. Digunakannya seluruh perspective dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (Core Unit of Balance Scorecard), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (supporting unit of Balance Scorecard). Sebagai implikasi penerapan BSC, Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP beserta IKU nya mengalami perubahan sebagai berikut : Tabel 2.1. Perubahan Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2014 Hasil Implementasi BSC Aspek Manajemen Kinerja Sasaran Strategis

Sebelum Implementasi BSC

Setelah Implementasi BSC

Perairan Indonesia 1. Meningkatnya kesejahteraan bebas illegal fishing dan masyarakat kelautan dan perikanan; kegiatan yang merusak 2. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang sumber daya kelautan berkelanjutan; dan perikanan 3. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan; 4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; 5. Terselenggaranya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan SDKP; 6. Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang kompeten dan professional; 7. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses; 8. Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen. PSDKP;


PSDKP Tahun 2014

II-8

III-

Aspek Manajemen Kinerja

Indikator Kinerja Utama


Setelah Implementasi BSC

9. Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal. 1. Persentase cakupan 1. Pertumbuhan PDB Perikanan (%) Wilayah Pengelolaan 2. Proporsi tangkapan perikanan laut Perikanan [WPP-NRI] berada dalam batasan jumlah yang terawasi dari tangkapan yang diperbolehkan (JTB) illegal fishing 3. Jumlah jenis ikan yang dikonservasi 2. Persentase cakupan secara berkelanjutan Wilayah Pengelolaan 4. Jumlah pulau-pulau kecil termasuk Perikanan [WPP-NRI] pulau kecil terluar yang dikelola yang terawasi dari 5. Luas kawasan konservasi perairan kegiatan yang yang dikelola secara berkelanjutan merusak sumber daya 6. Jumlah kebijakan publik bidang kelautan dan pengawasan SDKP yang diselesaikan Perikanan. 7. Jumlah Draft Peraturan Perundangan 3. Persentase yang diselesaikan penyelesaian 8. Persentase Ketaatan Implementasi penyidikan tindak SLIN sesuai peraturan pidana perikanan 9. Persentase Ketaatan Kemitraan UPI secara akuntabel dan dan Unit usaha Penangkapan ikan tepat waktu yang sesuai ketentuan 10. Persentase Ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan 11. Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP 12. Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku 13. Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (substansi Inpres 15 tahun 2011) 14. Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau 15. Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau 16. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP 17. Service Level Agreement 18. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) 19. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi 20. Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP 21. Nilai Integritas Ditjen. PSDKP


PSDKP Tahun 2014

II-9

III-

Aspek Manajemen Kinerja


Setelah Implementasi BSC 22. Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP 23. Nilai Penerapan RB Ditjen PSDKP 24. Persentase penyerapan DIPA

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut: Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP

Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholders. Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal Process Perspective berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan Learning and Growth Perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehinggga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.


PSDKP Tahun 2014

II-10

III-

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

NO

SS – 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan SS – 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan

1

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

2

Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

3 4 5

SS – 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan

6

SS – 4 : Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan SS – 5 : Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP

8

SS – 6 : Tersedianya SDM Ditjen PSDKP yang kompeten dan profesional SS – 7 : Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses SS – 8 : Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET 2014 7,00%

<100% 15 jenis 20 4,5 juta ha

Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan

14 dok

Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai peraturan Persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan Persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan

100%

35%

13

Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi

14 15

Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau

70% 100%

16

Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP

50%

17


75%

18

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 15)

4,25

19

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi

100%

20

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP

A

21

Nilai integritas Ditjen. PSDKP

6,75

22

Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP

7,75

7

9 10

11 12


PSDKP Tahun 2014

2 dok

80% 90%

79% 80%

II-11

III-

SASARAN STRATEGIS

SS – 9 : Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

23

Nilai penerapan RB Ditjen. PSDKP

24

Persentase penyerapan DIPA

TARGET 2014 80 > 95%

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.


PSDKP Tahun 2014

II-12

III-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja pengawasan SDKP tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak (software) berbasis Balanced Score Card (BSC), yaitu Kinerjaku. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut: Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

NO

NILAICAPAIANIKU

INDIKATORKINERJAUTAMA(IKU) TARGET

REALISASI

%

7,0%

6,48%

92,57

<100%

97,91%

97,91

15 jenis

15 jenis

100

20 pulau

33 pulau

110

4,5 juta ha

7,7 juta ha

120

14 dok

14 dok

100

2 dok

2 dok

100

100%

0

0

STATUS CAPAIAN IKU

Stakeholder perspective Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

1

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Customer perspective Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan

2

3

4

5

Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

Internal Process perspective Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan

6

Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya modernisasi sistem

8

7

Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai peraturan

kilLToshibaLaporan Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2014

III-1

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATORKINERJAUTAMA(IKU)

produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

9

Persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan Persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (substansi Inpres 15 tahun 2011) Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau

Sasaran Strategis 5 :Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP

10

11

12

13

14 15

NILAICAPAIANIKU TARGET 80%

REALISASI 93,3%

% 116,66

90%

100%

111,11

35%

38,63%

110,37

79%

95,53%

120

80%

84,77%

105,96

70%

87,94%

120

100%

100%

100

STATUS CAPAIAN IKU

Learning and Growth perspective Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Ditjen PSDKP yang kompeten dan profesional Sasaran Strategis 7: Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP

16

Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP

50%

13,73

120

17


75%

96,89

120

18


4,25

4,75

111,76

19

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP Nilai integritas Ditjen. PSDKP

100%

78,12%

78,12

A

A

100

6,75

7,46

110,52

Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP Nilai penerapan RB Ditjen PSDKP Persentase penyerapan DIPA

7,75

8,32

105,6

80

77,12

96,40

> 95%

97,80%

97,80

20 21 22 23 Sasaran Strategis 9: Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal

24

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.


III-2

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Selama periode tahun 2014 Ditjen.PSDKP telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis dilakukan pada setiap perspective BSC, dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Stakeholder Perspective Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, KKP telah mengidentifikasi 4 (empat) IKU, yaitu:

(1)

Nilai Tukar Nelayan;

pendapatan petambak garam;

(4)

(2)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan;

(3)

Rata-rata

Pertumbuhan PDB Perikanan. Dari ke empat IKU

tersebut, Ditjen. PSDKP diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi pada pencapaian “pertumbuhan PDB perikanan”. Kontribusi Ditjen. PSDKP dalam kaitannya dengan pencapaian IKU ini adalah melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap yang menjadi penanggung jawab utama pencapaian IKU “Pertumbuhan PDB Perikanan” untuk memastikan tercapainya IKU dimaksud sesuai target. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2014 dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun 2013. Sampai dengan Desember 2014, pencapaian nilai PDB Perikanan telah tercapai sebesar 6,48% (sumber data: BPS 2014) dari target yang ditetapkan sebesar 7,0% (persen pencapaian 90%). Dengan menggunakan toleransi pengukuran kinerja sebesar 10% (80%≤X≤100), status capaian tersebut dapat dikategorikan sedang dengan indikator warna hijau. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sampai triwulan III, nilai PDB Perikanan naik dari Rp. 75,36 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 86,88 triliun pada tahun 2014. Selama kurun waktu 2010-2014, pertumbuhan PDB perikanan meningkat rata-rata sebesar 14,83% per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi dalam sektor pertanian secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan memegang


III-3

peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara umum, maupun pada PDB Nasional. Profil pertubuhan PDB Perikanan dibandingkan dengan PDB Pertanian dan Nasional sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

8.000

7.000

7.000

6.200

6.000

6.500

6.000

5.000

6.500 6.200

4.000

4.000

3.400

3.000

3.000

6.900 6.340

5.820

5.010

3.500

3.700

2.000 1.000 .000 2010

2011

PDB Perikanan

2012

PDB Pertanian

2013

2014*)

PDB Nasional

2. Capaian Kinerja Customer Perspective Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” diidentifikasikan ke dalam 4 (empat) IKU, yaitu:

(1)

Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah

tangkapan yang diperbolehkan (JTB); (2)Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan;

(3)

Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang

dikelola; dan

(4)

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara

berkelanjutan. Walaupun tidak secara langsung bertanggungjawab pada pencapaian ke empat IKU tersebut, Ditjen. PSDKP diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi memberikan dukungan terhadap Unit kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsinya. Kontribusi pengawasan SDKP dalam pencapaian SS-2 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3.2.


III-4

Tabel 3.2. Kontribusi Ditjen. PSDKP dalam Pencapaian SS-2 KKP DUKUNGAN

UNIT KERJA YANG DIDUKUNG

Melakukan operasi pengawasan di laut

Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan

Melakukan pengawasan kegiatan konservasi ikan

Ditjen. KP3K

Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

Melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil terluar

Ditjen. KP3K

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

Melakukan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi

Ditjen. KP3K

INDIKATOR KINERJA UTAMA Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)

Sampai dengan Desember 2014 pencapaian masing-masing IKU dari SS-2 sebagai berikut: a. Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. telah tercapai sebesar 97,91% dari target sebesar <100% (klasifikasi nilai indikator minimize, yaitu semakin kecil semakin baik). Dengan toleransi pengukuran kinerja sebesar 10% (100%<X≤120%), status capaian dikategorikan “Sedang” dengan indikator warna “Hijau”. Tingkat capaian tahun 2014 mengalami penurunan dari capaian tahun 2013 sebesar 14,42% (capaian tahun 2013 sebesar 83,49%). b. Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan, telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 15 jenis (klasifikasi nilai indikator maximize). Status capaian dikategorikan “Baik” dengan indikator warna “Hijau”. Tingkat capaian tahun 2014 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2013 sebesar 20% (3 jenis). c. Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola, telah tercapai jauh melampaui target yaitu sebanyak 33 pulau dari 20 pulau (persen pencapaian 120%). Dalam kurun waktu 2010-2014 tingkat capaian kinerja Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola meningkat sebanyak 20 pulau pada tahun 2010 menjadi 226 pulau sampai dengan tahun 2014 atau meningkat sekitar 96,5%. d. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, telah tercapai sebesar 7,7 juta ha dari target 4,5 juta ha dengan persen capaian 120% (klasifikasi nilai indikator maximize). Status capaian dikategorikan “Baik”


III-5

dengan indikator warna “Hijau”. Tingkat capaian tahun 2014 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2013 sebesar 4,05 juta (52,63% ). Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-2 telah tercapai sebesar 109%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”

3. Internal Process Perspective a. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Sesuai Kebutuhan Terkait dengan SS-3, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: (1) Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan(2)Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan. Penyusunan kebijakan bidang pengawasan SDKP dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP. Uraian mengenai kedua IKU tersebut seperti pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Capaian IKU pada SS-3“Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Sesuai Kebutuhan”. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan

14 dok

14 dok

100

Jumlah Draft Peraturan Perundangan yang diselesaikan

2 dok

2 dok

100

Sumber: Bagian Hukum, Setditjen. PSDKP, 2014

Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-3 telah tercapai sebesar 100%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Penjelasan tentang capaian masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut: 1) Jumlah Kebijakan Publik Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan Kebijakan publik bidang pengawasan SDKP diidentifikasikan sebagai keputusan/peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP. Selama tahun 2014 jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang


III-6

diterbitkan telah tercapai sesuai target. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Rincian kebijakan publik diuraikan sebagai berikut: a) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal asing; b) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/DJPSKP/VII/2014 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2014; c) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 01/DJPSDKP/XII/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; d) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 1/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tahunan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Nasional, ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2014; e) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Nomor

70/DJ-PSDKP/2014

tentang

Petunjuk

Teknis

Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan; f) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.90/DJ-PSDKP/2014 Tentang Klasifikasi dan Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani pada tanggal 15 September 2014; g) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.91/DJ-PSDKP/2014 Tentang Pengembangan Jenjang Karir Awak Kapal Pengawas Perikanan, ditandatangani pada tanggal 22 September 2014; h) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 1/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan/Keputusan Dirjen PSDKP, ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2014; i) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 2/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2014;


III-7

j) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Nomor 14/DJ-PSDKP/II/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani tanggal 20 Februari 2014; k) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 15/DJ-PSDKP/II/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani tanggal 20 Februari 2014; l) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.17/DJ-PSDKP/II/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Awak Kapal Pengawas Perikanan, ditandatangani tanggal 28 Februari 2014; m) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Nomor:KEP.76/DJ-PSDKP/2014

Tentang

Satuan

Biaya

Operasional Bagi Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Bertugas di Daerah Khusus Tahun Anggaran 2015, ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2014; n) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.77/DJ-PSDKP/2014 Tentang Standar Biaya di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP Tahun Anggaran

2015,

ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2014; Pencapaian IKU tersebut diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang pengawasan SDKP di tingkat Ditjen. PSDKP, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum KKP dan Unit Eselon I KKP sesuai dengan susbtansi kebijakan yang dibahas).

2) Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP diidentifikasikan sebagai produk hukum yang tingkatannya berada di atas Keputusan Dirjen (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Surat Keputusan Menteri KP). Pada tahun 2014, Ditjen. PSDKP telah menyelesaikan 2 draft peraturan perundang-undangan bidang


III-8

pengawasan SDKP dari 2 draft peraturan perundang-undangan yang ditargetkan (persen capaian 100%). Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Selain telah tercapai melebihi target secara kuantitatif, 2 (dua) draft peraturan perundangan tersebut telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini merupakan nilai tambah positif dalam pencapaian target IKU pada SS-3. Rincian peraturan perundangan dimaksud sebagaimana pada Tabel 3.4, meliputi: Tabel 3.4. Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Sesuai Kebutuhan”. NO 1

2

PRODUK HUKUM Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, ditandatangani pada 14 April 2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, ditandatangani pada 8 Oktober 2014;

PROGRESS telah diterbitkan

telah diterbitkan


Sepanjang tahun 2014, juga telah dilakukan pembahasan 2 rancangan peraturan peraturan pemerintah tentang pengawasan perikanan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 adalah pembahasan pada rapat koordinasi Menteri pada tanggal 4 Desember 2014. Sedangkan progress penyusunan RPP tentang pemberian penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara sudah dilakukan pembahasan akhir di bulan November lingkup Ditjen PSDKP, selanjutnya akan diserahkan ke Biro Hukum dan Organisasi KKP.


III-9

Pencapaian sasaran meningkat diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan peraturan perundangan di tingkat Ditjen. PSDKP, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum KKP, unit Eselon I KKP, dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan substansi kebijakan yang dibahas). Selama periode renstra tahun 2010-2014, rekapitulasi jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang telah diterbitkan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.5. Produk Hukum Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2010-2014 No

Produk Hukum

1

Rancangan Peraturan Pemerintah Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan/KeputusanDirektur Jenderal PSDKP

2 3

Total

Tahun (Jumlah) 2010

2011

2012

2013

2014

1

2

2

2

2

2

13

9

7

2

6

15

15

10

14

9

30

26

19

18


b. Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, merupakan perubahan sistem dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terarah dan didasarkan atas prinsip efisiensi produksi hulu dan hilir. Melalui modernisasi sistem produksi diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terinterasi, sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, KKP telah mengidentifikasikan Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat;

(2)

pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar;

(3)

9IKU, yaitu :

(1)

Jumlah unit Rasio kapal

penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan; (4)

Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional;

UPI(%);

(5)

Utilitas

(6)

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra;

(7)

Persentase jumlah produksi garam rakyat kualitas produksi dibandingkan total

produksi;

(8)

Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang


III-10

kompeten di bidang kelautan dan perikanan terhadap total peserta;(9)Jumlah hasil litbang yang inovatif. Keterlibatan Ditjen. PSDKP dalam pencapaian SS-4 adalah pada Inisiatif Strategis (IS) untuk pencapaian IKU “Utilitas UPI”. Dalam rangka pencapaian IKU tersebut, KKP telah mengidentifikasikan 2(dua) IS, yaitu:

(1)

Mengimplementasikan Sistem

Logistik Ikan Nasional (SLIN) dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku UPI; dan

(2)

Meningkatkan kemitraan UPI dan Usaha Penangkapan Ikan. Untuk

dapat berkontribusi nyata dalam IS tersebut, Ditjen. PSDKP telah merumuskan IKU baru yang sesuai dengan tugas dan pokok fungsi pengawasan SDKP, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.6. Capaian IKU pada SS-4“Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan”. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai peraturan

100%

0

0

Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang sesuai ketentuan Persentase Ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan

80%

93,3%

120

90%

36%

40

Sumber: Direktorat Pengawasan SDP, 2014

Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-4 telah tercapai sebesar 52,22%. Status capaian dikategorikan “rendah” dengan status warna “merah”. Penjelasan tentang capaian masingmasing IKU pada SS-4 diuraikan sebagai berikut: 1) Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai peraturan IKU Persentase ketaatan implementasi SLIN diupayakan melalui kegiatan pengawasan implementasi SLIN. IKU tersebut belum dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa hal sebagai berikut: a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional telah diterbitkan namun peraturan-peraturan terkait lainnya seperti petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan belum ada; dan


III-11

b) Kelembagaan

SLIN

belum

terbentuk

sehingga

belum

bisa

diimplementasikan. Adapun upaya yang telah dilakukan Ditjen. PSDKP, yaitu melakukan koordinasi secara aktif dengan eselon I terkait (Ditjen P2HP) untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap terkait implementasi SLIN, sehingga pelaksanaan pengawasan untuk mendukung implementasi SLIN dapat dilaksanakan dan sesuai sasaran. Berdasarkan koordinasi dengan Ditjen. P2HP diperoleh informasi bahwa implementasi SLIN baru pada tahap pembangunan sarana dan prasarana belum pada tahapan operasional. Tingkat capaian tahun 2014, sama dengan capaian pada tahun 2013 yaitu 0%. 2) Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang sesuai ketentuan IKU persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan telah tercapai sebesar 93,33% dari target sebesar 80% (persen capaian 120%). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa perusahaan yang memiliki kapal berukuran 200 GT – 2000 GT wajib bermitra. Jumlah kemitraan UPI dengan unit usaha penangkapan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 421 Perusahaan (sumber data: Ditjen. Perikanan Tangkap). Dari jumlah tersebut telah dilakukan pengawasan terhadap 135 Perusahaan, dan yang sesuai ketentuan sebanyak 126 perusahaan (93,33%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi peningkatan capaian sebesar 60% dari capaian 33,28%. Capaian IKU persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan telah diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan strategis, meliputi: 

Pengawasan kemitraan UPI dan usaha penangkapan ikan;



Pemantauan atas kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI sebagai dukungan untuk operasi kapal pengawas;



Pengawasan terhadap kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI sesuai dengan ketentuan;



Penegakkan hukum atas kasus pelanggaran oleh kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI;


III-12



Pengawasan UPI yang melakukan kemitraan agar memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan.

3) Persentase Ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan IKU persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan telah tercapai sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 111,11%. Capaian ini diperoleh dari hasil pengawasan terhadap kegiatan importasi perusahaan yang melakukan aktivitas importasi ikan. Pada tahun 2014, Ditjen. PSDKP telah melakukan pengawasan terhadap 52 perusahaan, dan keseluruhannya telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data Ditjen. P2HP terdapat 144 perusahaan yang mendapatkan kuota untuk melakukan kegiatan importasi ikan. Walaupun capaian IKU diatas telah tercapai, terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut: a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan di Satker/Pos PSDKP dalam melakukan pengawasan importasi ikan; b) Keterbatasan data dan informasi terkait dengan surat pelepasan importasi dari instansi terkait (BKIPM); c) Belum

adanya

SOP/Juknis/Juklak

pengawasan

importasi

ikan,

mengakibatkan masih terbatasnya pengawasan yang dilakukan. Beberapa upaya dan tindak lanjut pemecahan permasalahan yang dapat dilakukan antara lain: a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama pengawasan importasi ikan dengan instansi terkait; b) Optimalisasi data dan informasi melalui koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik pusat maupun daerah; c) Menyusun SOP/Juknis/Juklak pengawasan importasi ikan. Pencapaian IKU ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan diupayakan dengan meningkatkan kegiatan pengawasan importasi hasil perikanan di 2 lokasi yaitu di Medan dan Jakarta.


III-13

c. Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP

Pengawasan

dan

Dalam rangka pencapaian SS-5 “Terselenggaranya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan SDKP”, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasikan 5 IKU, yaitu(1)Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP; (2) Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi;

Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau; dan

(5)

(4)

Persentase

pemanfaatan SDK yang dapat dipantau, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7.Capaian IKU pada SS-5 “Terselenggaranya Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP”. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi

35%

38,63%

110,37

79%

95,53%

120

80%

84,77%

105,96

Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau

70%

87,94%

120

100%

100%

100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Ditjen. PSDKP, 2014

Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-5 telah tercapai sebesar 111,81%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Penjelasan masing-masing capaian IKU pada SS-5 diuraikan sebagai berikut:

1) Wilayah Perairan Bebas IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP; Hasil pengukuran capaian IKU “Wilayah Perairan bebas IUU Fishing dan Kegiatan Merusak SDKP” menunjukkan capaian kinerja sebesar 38,63% (persen capaian 110,37%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat penurunan target capaian IKU dari 41% menjadi 35%. Hal ini merupakan

implikasi

dari

kebijakan

pengurangan

anggaran


untuk III-14

penghematan APBN pada tahun 2014 yang diiringi dengan penurunan target capaian. Adapun pembandingan Capaian IKU “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang Terawasi dari Illegal Fishing” selama satu periode renstra 2010-2014, disajikan pada tabel 3.8. Tabel. 3.8. Capaian Kinerja Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang Terawasi dari Illegal Fishing tahun 2010-2014 2010

IKU Wilayah Perairan bebas IUU Fishing dan Kegiatan Merusak SDKP

2011

T

R

T

R

34%

37,45%

35%

39%

Capaian Tahun 2012 2013 T R T R

41%

41,13%

41%

2014

47,27%

T

R

35%

38,63%

Keterangan :T = Target; R = Realisasi;

Ukuran keberhasilan tersebut diperoleh dari agregasi 3 Sub IKU Pengawasan SDKP yaitu : Fishing;

(1)

Persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari Illegal

(2)

Persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan yang

merusak sumber daya kelautan dan perikanan; dan

(3)

Persentase

penyelesaian penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.9. Hasil Pengukuran Sub IKU Pengawasan SDKP INDIKATOR KINERJA Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu

TARGET

REALISASI % CAPAIAN

24%

25,92%

108,01

21%

21,69%

103,29

80%

81,81%

103,56

Capaian IKU tersebut memiliki pembobotan yang sifatnya proporsional, yaitu Sub IKU-1 memiliki bobot 45%, Sub IKU-2 memiliki bobot 30%, dan Sub IKU-3 memiliki

bobot

25%.

Nilai

pembobotan

ditentukan

berdasarkan

pertimbangan teknis yang didukung oleh pengalaman dalam melakukan pengawasan SDKP (detail cara perhitungan pembobotan terlampir). Analisis masing-masing Sub IKU diuraikan sebagai berikut:


III-15

a) Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing SUB IKU-1

TARGET (%)

REALISASI (%)

% CAPAIAN

24

25,92

108,01

Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing

Keterangan : detail perhitungan pada Lampiran 3

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat capaian sub IKU “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing” telah tercapai sebesar 25,92% melebihi target yang ditetapkan sebesar 24% dengan persen capaian sebesar 108%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat penurunan target capaian IKU sebagai implikasi dari kebijakan pengurangan anggaran untuk

penghematan

APBN

pada

tahun

2014.Kondisi

tersebut

mengakibatkan capaian tahun 2014 lebih rendah dari capaian tahun 2013. Adapun pembandingan Capaian sub IKU “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Illegal Fishing” selama satu periode renstra 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.10. Capaian Kinerja Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang Terawasi dari Illegal Fishing tahun 2010-2014 IKU Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari illegal fishing

2010 T R

2011 T R

Tahun 2012 2013 T R T R

2014 T R

39

26

31

24

39

29

31,37

31

36,21

25,92

Keterangan :T = Target; R = Realisasi;

Pencapaian target indikator kinerja tersebut diupayakan melalui kegiatan operasi kapal pengawas di wilayah barat dan timur, pelatihan Awak Kapal Pengawas serta pemeliharaan kapal pengawas dengan uraian sebagai berikut:


III-16

(1) Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Barat: Operasi kapal pengawas di wilayah barat dilaksanakan dengan mengerahkan 15 unit Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP dalam berbagai ukuran. Selama tahun 2014, di wilayah barat telah dilakukan pemeriksaan 1.240 kapal perikanan yang terdiri dari 1.224 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 16 Kapal Ikan Asing (KIA). Dari jumlah tersebut, telah ditangkap 22 kapal yang diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan dan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) tanpa izin yang terdiri dari 6 KII dan 16 KIA.

(2) Operasional Kapal Pengawas di Wilayah Timur: Operasi kapal pengawas di Wilayah Timur dilaksanakan dengan mengerahkan 12 unit Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP dalam berbagai ukuran. Selama tahun 2014, di Wilayah Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap 804 kapal perikanan yang keseluruhannya terdiri dari KII. Dari jumlah tersebut, telah ditangkap 16 kapal yang diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan. Pada tahun 2014, juga telah ditangkap 5 KII yang melakukan tindak pidana perikanan oleh speedboat pengawasan yang ada di UPT/Staker/Pos Pengawasan SDKP (Belawan, Benjina, Wanam dan Lombok). Rekapitulasi hasil operasi kapal pengawas di Wilayah Barat dan Timur selama kurun waktu 2010-2014 seperti dapat dilihat pada Tabel 3.11. Tabel 3.11. Hasil Operasi Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP Tahun 2010-2014 DIPERIKSA

DI TANGKAP (Kapal)

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 JUMLAH

(unit kapal)

KII

KIA

KII+KIA

2.255 3.348 4.326 3.871 2.044 15.844

24 31 42 24 27 148

159 75 70 44 16 364

183 106 112 68 43* 512

Sumber : Direktorat Kapal Pengawas dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Ket.: * ) 43 kapal yang ditangkap sudah termasuk 5 kapal tangkapan speedboat pengawasan SDKP.


III-17

Selama kurun waktu tahun 2010 s/d 2012 terjadi peningkatan unit kapal ikan yang diperiksa, adapun pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan jumlah kapal yang diperiksa dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan tersebut sebagai dampak dari menurunnya jumlah hari operasi kapal pengawas dari 115 hari operasi pada tahun 2013 menjadi 66 hari operasi pada tahun 2014. Namun demikian penurunan jumlah hari operasi disikapi secara positif dengan meningkatkan strategi operasi yang efektif dan target operasi yang lebih fokus, serta pemanfaatan informasi dugaan pelanggaran kapal perikanan dari Pusat Pemantauan Kapal Perikanan dan dari Pokmaswas (melalui SMS Gateway). (3) Pelatihan Awak Kapal Pengawas (AKP) Pada tahun 2014 kegiatan pelatihan kapal pengawas difokuskan pada peningkatan kemampuan AKP dalam bidang Basic Safety Training (BST), dan Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS). Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan mengikutsertakan 55 orang AKP. Sejak tahun 2011-2014, Awak Kapal yang telah diberikan pelatihan sebanyak 660 orang. Tabel 3.12. Rekapitulasi Hasil Pelatihan AKP Tahun 2011-2014 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Nama Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pengawas Perikanan Pelatihan BST Pelatihan Peningkatan Kualifikasi Permesinan Bagi AKP Pelatihan SCRB Pelatihan AFF Pelatihan MFA Pelatihan ANKAPIN-II Pelatihan GMDSS Bimtek Administrasi Pengelolaan Kapal Bagi AKP Peningkatan Keterampilan Menembak di Atas Kapal Jumlah

Jumlah AKP (Orang) 2011

2012

2014

2014

Jumlah Total

60

60

30

0

150

30

30

96

30

186

30

0

0

0

30

0 0 0 0 0

30 30 30 0 0

30 0 0 28 11

0 0 0 0 25

60 30 30 28 36

0

30

0

0

30

0

0

80

0

80

120

210

275

55

660


III-18

(4) Pemeliharaan Kapal Pengawas Selama tahun 2014, pemeliharaan kapal pengawas yang dilaksanakan meliputi: pemeliharaan rutin bulanan 27 unit kapal pengawas; pemeliharaan rutin tahunan/docking 24 unit kapal pengawas. Secara keseluruhan, dari indikator kinerja kegiatan masing-masing kegiatan di atas, diperoleh nilai sub IKU persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari illegal fishing sebesar 25,92% (persen capaian 108%). Detail perhitungan IKK yang berkontribusi pada pencapaian sub IKU sebagaimana pada lampiran 2.

b) Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: SUB IKU-2

TARGET (%)

REALISASI (%)

% CAPAIAN

Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:

21%

21,69%

103,29

Keterangan : detail perhitungan pada Lampiran 3

Capaian Sub IKU-2 telah tercapai sebesar 21,69% dari target yang ditetapkan

sebesar

21%,

dengan

persen

capaian

sebesar

103,29%.Capaian sub IKU-2 mengalami penurunan sebesar 1,39% dari capaian tahun 2013 sebesar 23,08%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan target pada tahun 2014 yaitu dari 25% menjadi 21%, hal tersebut terjadi akibat adanya pengurangan alokasi anggaran. Namun tahun 2014, capaian kinerja dapat melebihi dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh

Direktorat

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan

dalam

mengoptimalkan capaian kinerja. Capaian sub IKU “Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang Terawasi dari Kegiatan yang Merusak SDKP” periode renstra 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut.


III-19

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang Terawasi dari Kegiatan yang Merusak SDKP Tahun 2010-2014 2010

IKU Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak SDKP

2011

T

R

T

R

15

15

19

17,37

Capaian Tahun 2012 2013 T R T R

25

24,65

25

23,08

Keterangan :T = Target; R = Realisasi; *), Target bersifat non kumulatif untuk setiap tahun

Pencapaian kinerja dilakukan melalui pencapaian 4 indikator kinerja kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut: a) Indikator kinerja persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan illegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya: (1) Capaian indikator kinerja sebesar 28,33%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 28%. (2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini mencakup: -

Pendampingan pengawasan, dan monitoring dan evaluasi di 14 lokasi yaitu: batang, Kejawanan, banyuwangi, Labuan Lombok, Bintan, Anambas,Kepri, Tanjung Pandan, Mamuju, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, Banggai Kepulauan, Sorong, Ternate;

-

Peningkatan

koordinasi

dan

kerjasama

pengawasan

kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan Perikanan dengan instansi terkait dan POKMASWAS; -

Optimalisasi data dan informasi mengenai kondisi ekosistem perairan (seperti terumbu karang dan mangrove) melalui koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik pusat maupun daerah.


III-20

2014 T

R

21

17,40

b) Indikator kinerja persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan pencemaran perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya: (1) Capaian indikator kinerja sebesar 26,41%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 25%. (2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini mencakup: -

Pendampingan pengawasan, monitoring dan evaluasi di 14 lokasi yaitu: Bitung, Batam, Pekalongan, Pengambengan, Lempasing, Tegal, Cirebon, Banjarmasin, Banyuwangi, Juwana, Makassar, Surabaya, Medan, Probolinggo;

-

Peningkatan kerjasama pengawasan perairan dengan instansi terkait (pusat dan daerah), khususnya KLH dan Bapedalda;

c)

Capaian Presentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPPNRI yang terawasi dari pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK yang illegal

dan/atau

merusak

sumber

daya

ikan

dan/atau

lingkungannya: (1) Capaian indikator kinerja sebesar 18,40% melebihi target yang ditetapkan sebesar 18%. (2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini mencakup: -

Pendampingan pengawasan, monitoring dan evaluasi di 14 lokasi meliputi : Tarempa, Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, Sungai Liat, Kep. Seribu, Juwana, Surabaya, Probolinggo, Balikpapan, Makassar, Lombok, Flores, Bacan, Sorongdan peningkatan kemampuan pengawas wilayah pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

dengan

kewenangan

kerjasama

pengawasan

kepolisian khusus. -

Peningkatan

koordinasi

dan

pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK dengan instansi terkait dan POKMASWAS; -

Pelengkapan

data

dan

informasi

mengenai

objek

pengawasan wilayah pesisir dan PPK melalui koordinasi dengan Direktorat Pemantauan SDKP dan Pengembangan


III-21

Infrastruktur Pengawasan (Dit. Pemantauan SDKP dan PIP) dan instansi terkait lainnya baik pusat maupun daerah. d) Capaian Presentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPPNRI yang terawasi dari pemanfaatan jasa kelautan dan sumber daya non hayati yang illegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya: (1) Capaian indikator kinerja sebesar 16,40% belum tercapai optimal sesuai target yang ditetapkan sebesar 15,75%. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini mencakup: pengawasan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT) dan pengawasan pemanfaatan pasir laut dan monitoring dan evaluasi yang secara garis besar telah dilaksanakan di 14 lokasi yaitu: Tanjung Balai Karimun, Serang, Bolmong, Mamuju, Kep. Seribu, Surabaya, Sungai Liat, Kijang, Blanakan, Belitung, Selayar, Balikpapan, Juwana, Pontianak. (2) Beberapa upaya dan tindak lanjut pemecahan permasalahan yang dapat dilakukan antara lain: - Pelengkapan data dan informasi pengawasan pasir laut dan pendampingan pengawasan BMKT

melalui koordinasi

dengan instansi terkait lainnya baik pusat maupun daerah. Selanjutnya data dan informasi tersebut disebarkan ke UPT/Satker/Pos Pengawasan. - Pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas pengawasan Pasir laut di UPT/Sakter/Pos pengawasan SDKP secara bertahap dan proporsional.

c) Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu

80%

81,81%

102,26

Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran, 2014


III-22

Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator IKU“Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu” telah tercapai sebesar 81,81% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% dengan persen capaian 102,26%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 96,20%, maka terjadi penurunan sebesar 14,39%. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan utama penyelesaian tindak pidana perikanan dengan didukung oleh kegiatan penanganan pelanggaran lainnya, yaitu kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal, pembentukan forum koordinasi, dan pembinaan PPNS Perikanan. Selama tahun 2014 terdapat 58 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan. Dari 58 kasus tersebut, sebanyak 13 kasus dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan, 1 kasus masih dalam proses penerimaan/penelitian, dan 44 kasus diproses hukum. Dari total kasus yang diproses hukum, sebanyak 36 kasus telah diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu sampai dengan P-21 dan diikuti dengan penyerahan tahap II (persen capaian 81,81%), sedangkan 8 kasus masih dalam proses penyidikankarena 3 kasus merupakan kapal yang ditangkap pada pertengahan Desember 2014; 1 kapal merupakan kasus pelanggaran BMKT yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya (Polri), dan 3 kasus merupakan perdagangan ikan yang dilindungi (Pari dan Botia) yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dan pembuktiannya memerlukan waktu yang cukup lama. Hasil pengukuran kinerja terhadap IKU-3 “Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu” selama periode tahun 2010-2014, diperoleh tingkat capaian kinerja, sebagai berikut. Tabel 3.14. Capaian Kinerja Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu Tahun 2010-2014 2010

IKU Persentase penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara akuntabel dan tepat waktu

2011

T

R

T

R

76

61,50

70

84

Capaian Tahun 2012 2013 T R T R 72

78,48

78

96,20

2014 T

R

80

81,81

Keterangan :T = Target; R = Realisasi; Target bersifat non kumulatif untuk setiap tahun


III-23

d) Ketaatan Unit Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku. Pada tahun 2014, capaian IKU “Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah tercapai 95,53% melampaui target yang ditetapkan sebesar 79% (persen capaian 120%), dengan status warna hijau. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi peningkatan capaian sebesar 1,36% dari capaian sebesar 94,17%. Nilai capaian IKU tersebut diperoleh dari nilai rata-rata capaian 4 Sub IKU, yaitu :

(1)

Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di

wilayah barat;

(2)

Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan

ikan di wilayah timur; (3) Persentase usaha budidaya ikan yang seusai dengan ketentuan; dan

(4)

Persentase usaha pengolahan, pemasaran dan

pengangkutan hasil perikanan yang sesuai dengan ketentuan. Capaian masing-masing sub IKU dapat dilihat pada Tabel 3.15. Tabel 3.15.Capaian Sub IKU Ketaatan Unit Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku TARGET

CAPAIAN

% CAPAIAN

Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah barat

77%

91,00%

120

Persentase kapal perikanan yang Laik operasi penangkapan ikan di wilayah timur

77%

99,50%

120

Persentase usaha budidaya ikan yang seusai dengan ketentuan

70%

99,66%

120

Persentase usaha pengolahan, pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan yang sesuai dengan ketentuan

80%

91,97%

114,96

INDIKATOR KINERJA

(1) Persentase Kapal Perikanan yang Laik Operasi Penangkapan Ikan di Wilayah Barat dan Timur Capaian persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah barat dan timur. Pada tahun 2014 persentase tingkat ketaatan kapal perikanan di wilayah barat sebesar 91,00% dan wilayah timur


III-24

sebesar 99,50%, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada Tabel 3.16. Tabel 3.16. Tingkat Ketaatan Kapal Perikanan tahun 2010-2014 LOKASI

TINGKAT KETAATAN KAPAL PERIKANAN 2010 2011 2012 2013

2014

Wilayah Barat

73,17%

82,00%

86,00%

98,10%

91,00%

Wilayah Timur

81,54%

99,29%

99,80%

99,80%

99,50%

Sumber: Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian ini diupayakan melalui peningkatan kegiatan: Pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan wilayah barat dan timur, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah barat dan timur, monitoring dan evaluasi pengawasan melalui buku lapor pangkalan yang menangkap di wilayah barat dan timur, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan wilayah barat dan timur, klarifikasi pengawasan melalui Vessel Monitoring System (VMS), peningkatan kapasitas pengawas, sosialisasi pengawasan penangkapan ikan di lokasi industrialisasi perikanan di wilayah timur. Berdasarkan hasil kegiatan pengawas perikanan yang berada di wilayah barat, dari 17.182 kapal perikanan yang diperiksa di pelabuhan pada tahun 2014 sebanyak 15.640 kapal perikanan (91,00%) dinyatakan laik operasional dan 1.542 kapal perikanan tidak laik operasional. Sedangkan di wilayah timur dari 7.710 kapal perikanan yang diperiksa pada tahun 2014 sebanyak 7.672 kapal perikanan (99,50%) dinyatakan laik operasional dan 38 kapal perikanan tidak laik operasional.

(2) Persentase Usaha Budidaya Ikan yang Sesuai dengan Ketentuan Pada tahun 2014 Indikator kinerja jumlah usaha budidaya ikan yang sesuai ketentuan telah tercapai sebesar 99,66% dari target yang ditetapkan sebesar 70% (persen capaian 120%). Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan usaha budidaya ikan yang sesuai ketentuan (600 unit usaha) dengan jumlah usaha budidaya ikan yang diperiksa (602 unit usaha). Data Capaian hasil pengawasan usaha budidaya ikan merupakan capaian kumulatif sejak tahun 2010. Apabila dibandingkan


III-25

dengan capaian tahun 2013, terdapat peningkatan capaian sebesar 14,16% dari capaian sebesar 85,50%. Pencapaian Sub IKU ini diupayakan melalui kegiatan: (1) Pembinaan Teknis pengawasan usaha budidaya dilakukan di 16 lokasi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatang, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku); (2) Identifikasi dan Verifikasi Usaha Budidayadilaksanakan di 16 lokasi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatang, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku); (3) Fact Finding – Optimalisasi pengawasan usaha budidaya antar instansi terkait dilakukan di 6 (enam) lokasi yaitu: Provinsi Jambi, Jawa Barat, Semarang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Ternate); (4) Sosialisasi dan implementasi pengawasan usaha budidaya di 3 lokasi industrialisasi (Nusa Tenggara Barat, Jambi, Lampung).

(3) Persentase Usaha Pengolahan, Pemasaran dan Pengangkutan Hasil Perikanan yang Sesuai dengan Ketentuan Pada tahun 2014 Indikator kinerja jumlah usaha pengolahan, pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan yang sesuai dengan ketentuan telah tercapai sebesar 91,97% dari target yang ditetapkan sebesar 70% (persen capaian 114,96%). Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan usaha pengolahan, pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan yang sesuai ketentuan sebanyak 481 UPI dengan jumlah usaha pengolahan, pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan yang diperiksa sebanyak 530 UPI. Persentase Sub IKU ini diupayakan melalui : (1)Pembinaan pengawasan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan di 17 lokasi (Bandung, Bogor, Ambon, Medan, Makasar, Surabaya, Semarang, Jogyakarta, Kendari, Entikong, Gorontalo, Banten, Blanakan, Banjarmasin, Tangerang, Moro, dan Bali);(2) Evaluasi hasil verifikasi pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di 18 lokasi (Makasar, Wanam, Bekasi, Palembang, Entikong, Pelabuhan Ratu, Kejawanan, Tanjung Pinang, Mataram, Jambi, Lampung, Banyuwangi, Tegal, Bitung, Sungai Liat, Moro, Blanakan, dan Muara Baru); (3) Evaluasi hasil


III-26

pengawasan usaha pengolahan ikan skala kecil di 15 lokasi (Pekalongan, Kendari, Palembang, Blanakan Pelabuhan Ratu, Kejawanan, Banten, Banjarmasin, Medan, Tanjung Pinang, Batam, Mataram, Lampung, Banyuwangi, dan Muara Baru); (4)Penignkatan apresiasi pengawsan usaha pengolahan dan pemasaran di 2 lokasi industrialisasi (Makasar dan Surabaya).

e) Persentase Jumlah Nelayan Indonesia yang Diadvokasi Advokasi bagi nelayan Indonesia yang ditangkap oleh negara lain karena diduga melakukan pelanggaran penangkapan ikan di perairan negara bersangkutan, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Ditjen. Imigrasi. Selama tahun 2014 dari hasil advokasi telah berhasil dipulangkan 167 orang nelayan Indonesia dari total 197 nelayan Indonesia yang ditangkap (84,77%), melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Tingkat capaian tahun 2014, mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 2,12% (86,89%). Penurunan capian disebabkan karena pemulangan nelayan dari luar negeri bersifat kondisional dan kasuistik. Data nelayan Indonesia yang dipulangkan seperti pada tabel berikut. Tabel 3.17. Pemulangan Nelayan Yang Tertangkap di Luar Negeri Tahun 2014 Status

1

MALAYSIA

24

123

98

Belum Dibebaskan/ Ditahan (Orang) 25

2

AUSTRALIA (DARWIN)

11

68

68

-

3

REP. PALAU

-

-

-

-

4

PAPUA NUGINI

1

3

-

3

5

TIMOR LESTE

-

-

-

-

6

INDIA

1

3

1

2

37

197

167

30

Lokasi/ Negara

No

JUMLAH

Jumlah Kapal

Jumlah Nelayan

Dibebaskan/ Dipulangkan (Orang)

Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran

Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2014, nelayan yang ditangkap diluar negeri sebanyak 716 orang. Dari jumlah tersebut, berhasil dipulangkan sebanyak 683 orang.


III-27

Sepanjang tahun 2014, kegiatan yang dilakukan dalam advokasi/pemulangan nelayan ini adalah: - Pengumpulan data dan informasi; - Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan daerah asal nelayan dan perwakilan RI di luar negeri; - Memastikan kondisi nelayan, memberitahukan kepada keluarganya dan instansi yang membidangi kelautan dan perikanan di daerah asal nelayan; - Membantu dalam hal advokasi teknis dan upaya pemulangan ke daerah asal bagi yang telah dibebaskan; - Preventif, dengan melakukan sosialisasi di daerah asal nelayan, terkait peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan imigrasi negara-negara yang berbatasan dengan wilayah perairan Indonesia.

f)

Persentase Pemantauan Pemanfaatan SDP yang Dapat Dipantau Capaian indikator kinerja persentase pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (SDP) yang dapat dipantau telah tercapai sebesar 87,49% dari target sebesar 70%, dengan persen capaian 120%. Capaian tersebut, diperoleh dari 4.213 kapal yang telah memasang dan teregister di Pusat Pemantauan Kapal perikanan (PPKP) serta terpantau aktivitasnya dari jumlah 4.791 kapal yang wajib memasang transmitter. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi peningkatan ketaatan sebesar 11,86% dari capaian sebesar 75,63%. Kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tersebut adalah pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/Vessel Monitoring System (VMS). Data hasil pemantauan kapal perikanan selama tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.12. Tabel 3.12. Pemantauan Kapal Perikanan Tahun 2014

No

Bulan

Kapal Perikanan wajib memasang Transmitter [Unit]

Hasil Pemantauan Kapal perikanan yang memasang dan mengaktifkan tansmitter SPKP [Unit] 3.882

(%)

1

Januari

5.009

2

Februari

4.889

4.053

82.90

Maret

4.901

4.207

85.84

3

77.50


III-28

No

Bulan

Kapal Perikanan wajib memasang Transmitter [Unit]

Hasil Pemantauan Kapal perikanan yang memasang dan mengaktifkan tansmitter SPKP [Unit] 4.331

(%)

April

4.660

5

Mei

4.582

4.467

97.49

6

Juni

5.010

4.621

92,24

7

Juli

5.193

4.680

90,12

8

Agustus

4.748

4.104

86,44

9

September

4.805

4.137

86,10

10

Oktober

4.819

4.226

87,69

11

November

4.794

4.222

88,07

12

Desember

4.076

3.622

88,86

4.791

4.213

87,49%

4

Rata – rata Sumber: Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP

92.94

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kapal perikanan yaitu: (1) Masih adanya pemilik/perusahaan kapal perikanan yang belum memasang transmitter; (2) Banyaknya kapal

perikanan

yang memasang transmiter tetapi tidak

mengaktifkan transmitter sehingga tidak dapat dianalisa pergerakan kapalnya; (3) Terbatasnya jumlah SDM yang melakukan kegiatan analisis pemantauan kapal perikanan, sehingga analisis tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pemantauan pemanfaatan SDP antara lain: (1) Sosialisasi sistem pemantauan kapal perikanan di UPT dan Satker pengawasan; (2) Peningkatan kemampuan operator VMS Online dan Offline; (3) Monitoring dan evaluasi pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan; (4) Workshop analisa pemantauan pemanfaatan SDP. Hasil pemantauan kapal perikanan ditindaklanjuti dengan melakukan analisis terhadap aktifitas yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan. Hal ini untuk mengetahui ketaatan kapal-kapal perikanan dalam melakukan penangkapan ikan. Berdasarkan hasil pemantauan dari VMS indikasi pelanggaran yang sering terjadi selama tahun 2014 seperti pada tabel 3.13.


III-29

Tabel 3.13. Indikasi Pelanggaran Kapal-kapal Perikanan Tahun 2014 No

Indikasi Pelanggaran

Jumlah

1

Tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan

201

2

Pelanggaran penangkapan ikan di teritorial

144

3

Transhipment

11

4

Pelanggaran penangkapan ikan di Laut Lepas

70

5

Tidak masuk pelabuhan check point

1

Total

427

Sumber: Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP

Terhadap perusahaan/pemilik kapal perikanan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dilakukan tindakan dengan memberikan Peringatan-I, PeringatanII, dan Peringatan-III. Selanjutnya, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Ditjen. PSDKP akan menyampaikan rekomendasi pencabutan ijin penangkapan ikan (SIPI) kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Surat Peringatan yang telah dikeluarkan selama Tahun 2014 sebanyak 1.429 surat. Selama tahun 2014, Ditjen. PSDKP telah melakukan upaya dan tindak lanjut penanganan pelanggaran berdasarkan tracking VMS, sebagai berikut: 1) Total kapal yang melakukan pelanggaran selama tahun 2014 sebanyak 427 kapal perikanan, dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti berupa klarifikasi terhadap sebanyak 289 Perusahaan/Pemilik kapal perikanan. Adapun terhadap 140 kapal perikanan lainnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2015 (kasus pelanggaran terjadi di akhir tahun 2014). 2) Berdasarkan klarifikasi 289 pelanggaran perikanan yang terdiri dari : pelanggaran yang paling dominan terjadi adalah penangkapan ikan di laut lepas oleh kapal perikanan yang tidak tercantum sebagai Authorised Fishing Vessel di RFMOs (Indian Ocean Tuna Commission/IOTC) sebanyak 165 pelanggaran (57%), pelanggaran penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial sebanyak 52 pelanggaran (18%), pelanggaran daerah penangkapan (antar WPP-NRI) terjadi sebanyak 50 pelanggaran (16%), pelanggaran penangkapan ikan di wilayah perairan Negara lain (Timor Leste dan Australia) sebanyak 20 pelanggaran (7%) dan transhipment/membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri tercatat sebanyak 2 pelanggaran (1%).


III-30

3) Terhadap kapal yang melakukan pelanggaran selama tahun 2014 sebanyak 289 kapal perikanan, semua Perusahaan/Pemilik kapal perikanan telah melalui tahap Panggilan I. Sedangkan 172 Perusahaan/Pemilik yang tidak menghadiri panggilan I, sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.294/DJ-PSDKP/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumber Daya Perikanan, ditindaklanjuti dengan Pemanggilan Kedua. 4) Adapun tindak lanjut penanganan terhadap Perusahaan/Pemilik kapal perikanan yang hadir, sebanyak 135 Perusahaan/Pemilik kapal perikanan diberikan Surat Teguran oleh Direktur Jenderal PSDKP, dari jumlah tersebut juga terdapat kapal perikanan yang melakukan pelanggaran lebih dari 1 (satu) kali sehingga sebanyak 110 kapal perikanan juga direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk diberikan sanksi administratif. Sedangkan sisanya sebanyak 54 kapal perikanan akan diproses pada tahun 2015. 5) Terdapat 6 kapal perikanan yang telah diberikan sanksi administrasi pembekuan SIPI oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dikarenakan penggunaan ABK Warga Negara Asing, atas rekomendasi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. g) Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Dapat Dipantau Kegiatan pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dilaksanakan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pemanfaatan SDK yang meliputi: pemantauan pemanfaatan mangrove, terumbu karang dan pemantauan pencemaran perairan yang selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk peta hasil pemantauan pemanfaatan SDK.Hasil pemantauan yang dilakukan selanjutnya menjadi bahan masukan untuk melaksanakan pengawasan SDK oleh pengawas perikanan. Pada tahun 2014 telah dilakukan pemantauan pada 10 lokasi, sehingga sampai dengan tahun 2014 telah terpantau WPP-NRI 711, 712, 713 dan 715 sebanyak 40 lokasi yaitu: Wimro, Probolinggo, Tanjung Balai Karimun, Pemangkat, Kuala Tungkal, Moro, Natuna/Ranai, Teluk Batang, Tarempa Kaimana, Jakarta, Bitung, Pontianak, Kejawanan, Tegalsari, Juwana, Surabaya, Benoa, Banjarmasin, Batam, Sungailiat, Tanjungpinang, Tanjungpandan, Sorong, Ternate, Karangantu, Brondong, Bawean, Pulau Kijang/Bintan, Fak Fak, Pekalongan, Batang, Pengambengan, Labuan Lombok,


III-31

Larantuka, Makassar, Gorontalo, Lempasing, Bacan dan Avona. (tambahkan batasan WPP yang diawasi; upaya untuk meningkatkan koordinasi dengan SDK) Capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persen capaian 100%. Capaian kinerja tahun 2014 meningkat sebesar 25% dari capaian tahun 2013 sebesar 75%. Beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

(1)

Penyusunan petunjuk teknis pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;

(2)

Bimbingan teknis pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan; pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;

(4)

Operasional

Monitoring dan evaluasi (5)

pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;

(3)

Analisis pemantauan

pemanfaatan sumber daya kelautan.

4. Learning and Growth Perspective a. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang Kompeten dan Profesional Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasikan 1 IKU sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.14. Tabel 3.14.Capaian IKU pada SS-6 “Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang Kompeten dan Profesional “ INDIKATOR KINERJA Indeks kesenjangan kompetensi eseleon II, III dan IV

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

50%

13,73%

120%

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan

memanfaatkan,

mengembangkan,

dan

menguasai

ilmu

pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pencapaian nilai indeks kompetensi diperoleh dari hasil asessment terhadap pejabat eselon II dan III. Asessment dilakukan berdasarkan peraturan Menteri KP Nomor 3A Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi manajerial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi


III-32

Jabatan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai, diperoleh nilai indeks kesenjangan kompetensi eselon II sebesar 11,11% dan indeks kesenjangan eselon III sebesar 16,35%, sehingga diperoleh nilai 13,73%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan indeks kesenjangan kompetensi sebesar 43,23% dari capaian sebesar 56,96%. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan antar eselon II dan III di lingkup Ditjen. PSDKP sangat kecil. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM, antara lain: Pendidikan dan pelatihan pimpinan II (Diklatpim II) sebanyak 1 orang; Diklatpim III sebanyak 3 orang; dan Diklatpim IV sebanyak 4 orang. b. Sasaran Strategis 7 : Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasikan 2 (dua) IKU sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.14. Tabel 3.14.Capaian IKU pada SS-7 “Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang Valid, Handal. dan mudah diakses INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN


75%

96,89%

120%


4,25

4,75

111,76%

1) Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) merupakan komitmen Ditjen. PSDKP untuk memberikan jasa berupa jaminan pelayanan data dan informasi kepada pengguna/pemanfaat secara online. Layanan online yang dimaksud terdiri dari 2 layanan yaitu: (1) Layanan VMS online dan Layanan Website Pengawasan SDKP, dengan capaian nilai SLA sebagai berikut : Tabel 3.15. Capaian Nilai SLA Ditjen. PSDKP NO 1 2

JENIS LAYANAN Web Site PSDKP Layanan VMS Rata-Rata

NILAI SLA TARGET (%) REALISASI (%) 75 94,79 75 99,00 75 96,89


III-33

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian nilai SLA Ditjen. PSDKP mencapai 96,89% dari target yang ditetapkan sebesar 75% (persen capaian 120%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian sebesar 2,23% dari capaian sebesar 99,12%. hal tersebut, disebabkan adanya gangguan yang terjadi pada website PSDKP sebanyak 19 kali pada awal tahun. Secara keseluruhan capaian tahun 2014, menunjukkan bahwa Ditjen. PSDKP telah berhasil memberikan pelayanan data dan informasi

kepada

pengguna/pemanfaat

sesuai

komitmen

dengan

memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Nilai capaian SLA Ditjen. PSDKP diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut: a) Jumlah waktu layanan dalam setahun = 365 hari = 8.760 jam b) Gangguan jaringan internet dari ISP selama tahun 2014 sebanyak 19 kali= 456 jam c) Jumlah waktu layanan yang diberikan = 8.760 – 456 = 8.304 jam d) Sehingga SLA Tahun 2014 untuk website PSDKP sesuai rumus sebagai berikut: Tingkat layanan = 8.304 x 100 = 94,79% 8.760 Kegiatan utama yang dilakukan sebagai bentuk penyediaan informasi kepada publik, Ditjen. PSDKP senantiasa melakukan updating informasi program kegiatan dan kinerja pengawasan SDKP yang terbaru melalui website PSDKP. Selain itu, dilakukan publikasi hasil pengawasan SDKP melalui media cetak maupun elektronik nasional maupun daerah. Selain itu, publikasi juga diselenggarakan melalui beberapa media berupa warta pengawasan, pamflet, poster, banner, dll. Selain itu, Ditjen. PSDKP juga aktif berpartisipasi pada berbagai kegiatan pameran lingkup nasional seperti Hari Nusantara 2014, Sail Raja Ampat 2014, Marine and Fisheries Expo 2014, dll. 2) Persepsi users terhadap kemudahan akses informasi Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi adalah tingkat kepuasan pengguna

terhadap

layanan

aksesibilitas

informasi

yang

disediakan

dilingkungan Ditjen. PSDKP. Tingkat kepuasan pengguna/pemanfaat terhadap kemudahan akses data dan informasi pengawasan SDKP telah tercapai sebesar 4,75 dari target yang ditetapkan sebesar 4,25. Tingkat capaian tahun 2014,


III-34

mengalami peningkatan sebesar 0,25% dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 4,00. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan survei terhadap kepuasan pengguna/pemanfaat (kuesioner) terhadap layanan data dan informasi yang diberikan untuk kemudian mengukurnya dalam sekala likert 1-5. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan: a) Jumlah kuisioner sebanyak 91 kuisioner yang disebar. b) Kuisioner yang terisi dan dikembalikan sebanyak 76 responden; c) Unsur pelayanan yang diberikan berupa pelayan informasi melalui website djpsdkp.kkp.go.id dan setelah diklarifikasi dengan hasil capaian sebesar 4,75. Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-7 telah tercapai sebesar 116%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”

c. Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Good Governance dan Clean goverment di Ditjen. PSDKP Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Ditjen. PSDKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasikan 5 IKU seperti pada Tabel 3.16. Tabel 3.16. Capaian IKU SS 8 “ Terwujudnya Good Governance dan Clean goverment di Ditjen. PSDKP” INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

% CAPAIAN

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi

100

78,12

78,12

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP

A

A

100

6,75

7,12

105,48

7,75

8,32

107

80

77,12

96

Nilai integritas Ditjen. PSDKP Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP Nilai penerapan RB Ditjen. PSDKP


III-35

i.

Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti Di Banding Total Rekomendasi Laporan hasil pemeriksaaan aparat pengawas memuat antara lain rekomendasi yang diberikan dalam rangka perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui selama proses audit. Rekomendasi menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan, pertanggungjawaban dan cerminan komitmen suatu unit kerja untuk memperbaiki diri, termasuk dalam pemberantasan KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sampai dengan tahun 2014 jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti sebanyak 50 dari 64 rekomendasi (78,12%), terjadi penurunan capaian dari tahun 2013 sebesar 6,73% dari capaian sebesar 84,85%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah rekomendasi yang diberikan menurun dari 93 rekomedasi dengan jumlah temuan sebanyak 42 temuan menjadi 64 rekomendasi dengan jumlah temuan sebanyak 21 temuan pada tahun 2014. Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Ditjen. PSDKP telah berkoordinasi secara intensif dengan Inspektorat Jenderal KKP selaku Pengawas Internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal. Namun demikian belum seluruh temuan tersebut dapat terselesaikan secara tuntas, karena terkait dengan proses dan waktu yang diperlukan. Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target sasaran kinerja tersebut adalah sebagai berikut: -

Faktor internal: 1)Hasil temuan pemeriksaan merekomendasikan penyusunan peraturan perundangan/juklak/juknis/pedoman, sehingga penyelesaian hal tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dalam penyusunan draft hingga penetapannya; 2)Beberapa rekomendasi berhubungan dengan instansi internal/eksternal KKP atau pihak ketiga dalam hal koordinasi dan penyelesaiannya.

- Faktor eksternal: Terdapat beberapa dokumen tindak lanjut yang secara teknis pengawasan SDKP kurang dapat dijelaskan oleh tim sehingga status temuannya masih dianggap belum sesuai saran yang direkomendasikan. Beberapa upaya dan tindak lanjut pemecahan permasalahan yang dapat dilakukan antara lain: -

Mempercepat penyusunan draft produk hukum hingga penetapannya;


III-36

-

Meningkatkan koordinasi dengan instansi internal/eksternal KKP dalam hal penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan;

-

Memantau kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan APIP;

-

Melengkapi dokumen yang diminta APIP;

-

Menyampaikan salinan dokumen yang sudah pernah disampaikan untuk disampaikan kembali pada saat acara pemantauan tindak lanjut temuan periode berikutnya.

ii.

Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Ditjen. PSDKP Akuntabilitas Selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 nilai AKIP Ditjen. PSDKP mengalami peningkatan yaitu tahun 2011: 71,65 (B), 2012: 77,50 (A), 2013: 78,66 (A) dan tahun 2014: 80,37 (A)

kewajiban

kinerja suatu

merupakan

instansi

perwujudan

pemerintah

untuk

mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di KKP.

Tahun 2014, pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 80,37 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interprestasi “Sangat Baik”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan knowledge manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Peningkatan nilai AKIP ini antara lain merupakan hasil dari perbaikan perencanaan, peningkatan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja, serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja, antara lain dengan implementasi Sistem Informasi Pengetahuan PSDKP (SIP- PSDKP), Sistem Informasi Kinerja Individu (SIPKINDU) dan Aplikasi BSC-Kinerjaku. Selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2011 s/d 2014 nilai AKIP Ditjen. PSDKP mengalami peningkatan seperti pada Tabel 3.17.


III-37

Tabel 3.17. Hasil Penilaian AKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2014 NO

KOMPONEN

BOBOT

NILAI TAHUN 2011

2012

2013

2014

1

Perencanaan Kinerja

35

31.33

32,38

32,79

30,51

2

Pengukuran Kinerja

20

19.50

15,27

16,64

17,05

3

Pelaporan Kinerja

15

12.00

13,64

13,43

12,36

4

Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

20

8.82

16,21

15,87

15,40

5

Evaluasi Program*

10

-

-

-

4,05

NILAI HASIL EVALUASI

100

71,65

77,50

78,66

80,37

PREDIKAT PENILAIAN

AA

B

A

A

A

Keterangan: *) penilaian dilakukan setiap periode renstra

iii. Nilai Integritas Ditjen. PSDKP Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh Ditjen. PSDKP kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di Ditjen. PSDKP. Upaya

perbaikan

dilakukan

dengan

mekanisme

pengaduan

masyarakat,

pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, perilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan. Survei Integritas Sektor Publik menyertakan pula layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian Nilai integritas Ditjen. PSDKP tahun 2014 telah tercapai sebesar 7,46 melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 6,75 (persen capaian 110,52%). Nilai tahun 2014, meningkat sebesar 0,26 dari capaian sebesar 7,12. Nilai capaian tersebut pada hakikatnya merupakan nilai integritas KKP yang merupakan hasil penilaian KPK. Adapun ditingkat eselon 1 penilaian integritas belum dilakukan,


III-38

sehingga sesuai kebijakan implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian ditingkat KKP dapat digunakan sebagai nilai integritas ditingkat eselon 1.

iv. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen. PSDKP Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah suatu instansi publik telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Ditjen. PSDKP terus berupaya mendorong munculnya inisiatif dalam melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi di lingkungan internalnya. Indikator penilaian PIAK 2013 menggunakan 7 indikator kuantitatif, yaitu: Kode etik; Peningkatan transparansi dalam manajemen SDM; Peningkatan transparansi dalam pengadaan; Peningkatan transparansi penyelenggara Negara; Peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi unit utama; Pelaksanaan rekomendasi KPK; dan Kegiatan promosi anti korupsi. Penilaian untuk laporan kualitatif dilakukan dengan metode self assessment check list. Peserta PIAK mengisi sendiri kuesioner dengan melampirkan bukti pendukung dan dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2013, Nilai rata-rata PIAK Ditjen. PSDKP sebesar 8,32 melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 7,75 (persen capaian 107%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi peningkatan sebesar 0,42% dari nilai sebesar 7,92.

v.

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Pengukuran penerapan RB menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan quality assurance oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. Quality assurance yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Pada tahun 2012 Hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Jenderal, Ditjen. PSDKP berada pada level 3 dengan nilai 77,12 dari target yang ditetapkan sebesar 80,


III-39

dengan persen capaian 96%. Nlai tersebut merupakan nilai tahun 2013, capaian nilai PRB pada tahun 2014 baru akan keluar pada bulan Maret 2015, sehingga untuk sementara digunakan nilai PRB tahun 2013. Capaian IKU tersebut, mengalami peningkatan sebesar 8,12% dari capaian sebesar 69. Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-8 telah tercapai sebesar 97,72%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”

d. Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Anggaran Ditjen. PSDKP yang Optimal Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini,Ditjen. PSDKP mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Persentase penyerapan DIPA Ditjen. PSDKP. Sampai dengan akhir tahun 2014 IKU SS-9 telah tercapai sebesar 97,80%, melebihi target yang ditetapkan yaitu >95%. Tingkat capaian tersebut, meningkat sebesar 1,42% dari capaian tahun 2013 sebesar 96,38%. Pembahasan terkait kinerja pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP akan disajikan pada bagian akuntabilitas keuangan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2014 sebelum dilakukan penghematan sebesar Rp.601,941,004,000;(enam ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ribu rupiah) terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.363.903.004.000,- [tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta empat ribu rupiah] dan P/HLN untuk pengadaan SKIPI sebesar Rp.238.038.000.000,- [dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh delapan juta rupiah]. Adapun alokasi anggaran setelah dilakukan penghematan menjadi sebesar Rp.576.269.549.000. Selanjutnya pada bulan September 2014, Ditjen. PSDKP mendapatkan penambahan alokasi anggaran yang diperuntukan tunjangan kinerja pegawai

sebesar

Rp.31.547.771.000;

sehingga

alokasi

anggaran

menjadi

Rp.607.817.320.000;. pada bulan November 2014 dilakukan penyesuaian kurs untuk


III-40

kegiatan bersumber dari PHLN (SKIPI) pertama sebesar Rp. 51.274.493.000;, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp. 659.091.813.000. Pada bulan Desember 2014, terjadi penyesuaian kurs untuk kegiatan yang bersumber dari PHLN (SKIPI) kedua sebesar Rp.5.436.429.000;,

sehingga

anggaran

Tahun

2014

menjadi

sebesar

Rp.664.528.242.000;. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 649.877.549.087;- (enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,80%. Rincian alokasi dan realisasi anggaran pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.18. Rincian realisasi anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan bulan Desember 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Per Satker Tahun 2014 No 1 2 3

Satuan Kerja Satker Pusat (6 Satker) Satker UPT PSDKP (5 Satker) Satker Provinsi (33 Satker) TOTAL

Alokasi Anggaran (Rp.)

Realisasi Keuangan (Rp.)

%

540.585.197.000 106.233.862.000

529.563.872.742 103.500.609.893

97,96 97,43

17.709.183.000

16.813.066.452

94,94

664.528.242.209

649.877.549.087

97,80

Ket: hasil rekonsiliasi semester II tahun 2014 lingkup Ditjen. PSDKP

Berdasarkan jenis belanja, realisasi sampai dengan tahun 2014, sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini. 100 90 80 70 60 50

90.82

97.55

99.76

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Berdasarkan sumber dana, realisasi sampai dengan tahun 2014, sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini. 100 90 80 70 60 50

96.04

100

RUPIAH MURNI

PHLN


III-41

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan salah satu unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan

kebijakan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

bidang

pengawasan SDKP sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan (sebagai pemberi amanah) dengan Direktur Jendral PSDKP (sebagai penerima amanah).

3.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah melakukan 3 (tiga) kali revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Revisi terakhir dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) telah mengidentifikasikan 24 IKU yang melekat pada 9 (sembilan) Sasaran Strategis.

4.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Ditjen. PSDKP Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Ditjen. PSDKP pada tahun anggaran 2014, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta pembandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

5.

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran pengawasan SDKP yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan, walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain :


PSDKP Tahun 2014

IV-1

III-

a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan; b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM) pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP secara optimal. c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti masih terbatasnya jumlah kendaraan operasional pengawasan, Pos/Satker yang belum semuanya memiliki bangunan sendiri, dan fasilitas kantor Pos/Satker yang masih terbatas; d. Masih terbatasnya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai base line pengawasan; e. Konsep BSC belum sepenuhnya dapat diterapkan secara ideal, mengingat di beberapa IKU pada Stakeholders Perspective dan Customers Perspective, kontribusi Ditjen. PSDKP belum dapat diukur secara nyata. Hal ini dikarenakan belum adanya metode pengukuran kontribusi yang dapat diandalkan untuk digunakan.

B.

Rekomendasi Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2014, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut: No



1

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan penetapan target-target kinerja yang lebih fokus dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya : - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi, - Kebijakan strategis KKP - Keragaan SDM dan Infrastruktur Pengawasan SDKP - Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya.

Rancangan Rencana Kerja Pengawasan SDKP tahun 2015 telah disusun dan akan dibahas pada Rakernis Ditjen. PSDKP Tahun 2015


PSDKP Tahun 2014

IV-2

III-

No



2

Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.

Monitoring dan evaluasi pada setiap Minggu Pertama Bulan Berjalan Tahun 2015 (Januari – Desember 2015); Setiap Triwulan Tahun 2015; Setiap Semester Tahun 2015; Akhir Tahun 2015

3

Peningkatan pengelolaan data pengawasan SDKP melalui dukungan teknologi informasi.

4

Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah perlu ditingkatkan secara intensif

5

Penyempurnaan konsep BSC Ditjen. PSDKP dan memastikan agar Ditjen. PSDKP berkontribusi nyata pada pencapaian setiap IKU di seluruh perspective BSC.

- Update data bidang pengawasan SDKP berbasis IT (Website PSDKP, Sistem Informasi Pengawasan SDKP (SIP-SDKP) - Koordinasi capaian target indikator kinerja serta data dan informasi pengawasan SDKP secara reguler setiap triwulan pada tahun 2015 Menggalang dan memperkuat kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam rangka mendukung penanggulangan IUU Fishing - Pada Desember 2014 Ditjen PSDKP telah melakukan koordinasi terkait penyempurnaan dokumen BSC dengan Biro Perencanaan melalui pertemuan konsolidasi penyusunan BSC tahun 2015; - Ditjen PSDKP telah mengusulkan agar Ditjen PSDKP tidak lagi mendapat cascasding IKU KKP yang sifatnya adopsi langsung tanpa adanya kontribusi nyata terhadap pencapaiannya. - Ditjen PSDKP telah menyusun Rancangan BSC 2015, untuk selanjutnya mengesahkannya dalam Renstra Ditjen PSDKP tahun 2015 pada awal tahun 2015


PSDKP Tahun 2014

IV-3

III-

KATA PENGANTAR. LakilLToshiLaporan Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2014 III-

Recommend Documents