Kementerian Pertanian KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah: 1) terhadap rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu, mengalami penurunan sebesar (-11,01%) dari target sebesar 10,03% atau baru mencapai 88,99% (2,222 juta ton dari target 2,749 juta ton GKP) ; 2) terhadap ratarata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya, mencapai 1,36% dari target 2,45%. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 dibandingkan dengan beberapa Tahun sebelumnya adalah: 1) terhadap Kinerja Tahun 2014 rata-rata pertumbuhan produksi tebu mencapai 80,00% dan rata-rata peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mencapai 94,75%; 2) terhadap kinerja Tahun 2015, rata-rata pertumbuhan produksi tebu mencapai 89,58% dan rata-rata peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mencapai 99,25%. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 dibandingkan dengan target Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 adalah: 1) produksi tebu mencapai 61,63% dan 2) produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mencapai 76,14%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2016 sebesar Rp.1.042.696.281.803,atau mencapai 87,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp.1. 192.418.283.000,- atau 90,00% jika dibandingkan dengan pagu setelah selfbloking Rp. 1.086.118283.000,- dengan realisasi fisik 97,73%. Pelaksanaan Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah-langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi pembangunan perkebunan. Dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

i Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

yang diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Per Men-PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan terutama berkaitan dengan kondisi perkebunan secara khusus dari aspek hulu dan hilir dapat diklasifikasikan yaitu: 1. Ketersediaan benih dan sarana produksi 2. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan

ii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

Kementerian Pertanian 3. Pemberdayaan

pekebun

(implikasi

peningkatan

kemampuan

pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan) 4. Kondisi pertanaman perkebunan (implikasi banyaknya tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah) 5. Tuntutan penerapan

konsep pembangunan

perkebunan

berkelanjutan yang berwawasan 6. Tuntutan

pengaturan

perizinan

usaha

perkebunan

(implikasi

reformasi birokrasi perizinan dalam era otonomi daerah) 7. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan, kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi) Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran produksi gula Tahun 2019 mencapai 3,8 juta ton. Selain itu agenda prioritas terkait akselerasi

pertumbuhan

ekonomi

nasional

melalui

peningkatan

agroindustri berbasis komoditas perkebunan dengan sasaran produksi Tahun 2019 untuk komoditas kelapa sawit sebesar 36,42 juta ton CPO; komoditas karet sebesar 3,81 juta ton karet kering; komoditas kakao sebesar 961 ribu ton biji kering; komoditas teh sebesar 162,7 ribu ton daun kering; komoditas kopi sebesar 778 ribu ton kopi berasan; dan komoditas kelapa sebesar 3,49 juta ton setara kopra. Sesuai hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "peningkatan produksi iii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

Kementerian Pertanian dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan". Adapun proyeksi Indikator Kinerja Program Ditjen. Perkebunan Tahun 20152019, disajikan sebagaiu berikut: No. 1. 2.

Target IKP per tahun

Indikator Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%) Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya (%)

Rata- rata

2015

2016

2017

2018

2019

12,91

10,03

7,03

4,57

4,37

7,78

16,35

2,45

2,9

2,89

2,86

5,49

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap indikator makro, selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami peningkatan pada semua indikaor khususnya PDB berdasarkan harga berlaku mencapai 11,27% dan berdasarkan harga konstan Tahun 2011 juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, Keterlibatan tenaga kerja di sektor perkebunan yang diperkirakan untuk Tahun 2016 berjumlah 23,38 juta orang mengalami peningkatan sebesar 3,24%. Neraca perdagangan untuk komoditi perkebunan Tahun 2016 mencapai

US$

20,72 milyar, mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,59% sejak Tahun 2011. Pada Tahun 2011-2015 hasil ekspor perkebunan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,51% setiap tahun, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani pada bulan Januari 2016 sebesar 104,41 dan pada bulan September 2016 mencapai 107,85 dan mengalami kenaikan sebesar 3,57% dibandingkan dengan Tahun 2013 sebesar 104,13. Pada umumnya produksi komoditas utama perkebunan selama 6 tahun (2011–2016) mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 3,51% per tahun, secara berurutan yaitu sagu (42,37%), cengkeh (14,75%), pala (9,26%), kelapa sawit (7,58%), jambu iv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

Kementerian Pertanian mete (2,71%), karet (1,15%), tembakau (0,83%) dan kopi (0,11%). Namun sebaliknya beberapa komoditas mengalami penurunan produksi yang cukup serius yaitu kemiri sunan (-20,00%), kapas (-14,47%), nilam (-7,03%), kelapa (-1,84%), lada (-1,08%), kakao (-1,10%), teh (-0,58%) dan tebu (-0,07%). Kenaikan produksi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dalam memilih kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat menstimulasi peningkatan produksi tanaman melalui penerapan IPTEK dan 4-ASI (intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi), yang didukung dengan sistem penyuluhan, pengawalan, pendampingan yang intensif dan keterkaitan antara seluruh aspek budidaya dan penyiapan benih, perlindungan tanaman, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta aspek penelitian dan pengembangan sehingga teknologi mudah diakses. Sedangkan terjadi penurunan produksi secara umum disebabkan oleh anomali iklim dan terjadinya penurunan luas areal tanaman. Khusus untuk kemiri sunan produksi sangat minim karena sebagian besar tidak dipanen akibat belum tersedianya unit pengolahan hasil (UPH) dan tidak ada pembelinya. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah: 1) terhadap rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu, mencapai 88,99% atau (-11,01% dari target 10,03%; 2) terhadap rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya, mencapai 1,36% dari target 2,45%. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 dibandingkan dengan beberapa Tahun sebelumnya adalah: 1) terhadap Kinerja Tahun 2014 rata-rata pertumbuhan produksi tebu mencapai 80% v Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

Kementerian Pertanian dan rata-rata peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mencapai 98,84%; 2) terhadap kinerja Tahun 2015, rata-rata pertumbuhan produksi tebu mencapai 89,58% dan rata-rata peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mencapai 103,54%. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 dibandingkan dengan target Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 20152019 adalah: 1) produksi tebu mencapai 61,63% dan 2) produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mencapai 76,14%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

pada

tahun

2016

sebesar

Rp.1.042.696.281.803,- atau mencapai 87,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp.1. 192.418.283.000,- atau 90,00% jika dibandingkan dengan pagu setelah self-bloking Rp. 1.086.118283.000,- dengan realisasi fisik 97,73%. Pelaksanaan

Pembangunan

permasalahan, percepatan permasalahan

hambatan

dan

perkebunan dan

penanganan

tersebut

dapat

kendala, serta

tidak namun

terlepas dengan

langkah-langkah

diminimalisir

dari upaya

strategis

dampaknya

bagi

pembangunan perkebunan.

vi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................. vii DAFTAR TABEL ............................................................ x DAFTAR LAMPIRAN ....................................................... xiii BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ................................................ 1.1. Latar Belakang .......................................... 1.2. Organisasi ................................................ 1.3. Aspek Strategis Organisasi.............................. 1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Global ................. 1.3.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Sektor Pertanian..... 1.3.3. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perkebunan ............................................

1 1 4 16

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................. 2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 – 2019 ....................... 2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ............................... 2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ............................... 2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ............................... 2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ....................... 2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PerkeBunan ........................................... 2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ...............................

21

17 18

19

21 24 24 25 28 30 34 vii

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 20152019 .............................................. 2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ............................... 2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 20152019 .............................................. 2.2.

2.3.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 ....... 2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 ........................... Perjanjian Kinerja ......................................

37 40

41 48 48 53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 57 3.1. Pengukuran Kinerja .................................... 57 3.2. Kriteria Ukuran Keberhasilan ......................... 57 3.3. Pencapaian Kinerja .................................... 59 3.3.1. Pencapaian Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes) ........................... 59 3.3.1.1. Pencapaian Kinerja terhadap Sasaran Program Tahun Ini ....... 61 3.3.1.2. Pencapaian Kinerja terhadap Pencapaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir ............................. 87 3.3.1.3. Pencapaian Kinerja terhadap sasaran Renstra .............................. 90 3.3.2. Capaian Kinerja Lainnya ...................... 91 3.3.2.1. Pencapaian Kinerja Indikator Makro ................................ 91 3.3.2.2. Pencapaian Indikator Mikro ....... 93 3.3.2.3. Produksi ............................. 93 3.3.2.4. Produktivitas ........................ 94 3.3.2.5. Luas .................................. 95 3.4. Serapan Anggaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan ............................................. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

96 viii


3.4.1 Serapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama............................................ 3.4.2. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .......................................... 3.4.3 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen Perkebunan ................. 3.4.3.1. Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar ...................... 3.4.3.2. Pengembangan Tanaman Semusim ....................................... 3.4.3.3. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar ...................... 3.4.3.4. Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha ............. 3.4.3.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan ........................................ 3.4.3.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ........ 3.4.3.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan ............. 3.4.3.8. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah ............ 3.4.3.9. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan .... 3.4.3.10. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan ......................... 3.4.4. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Satker Lingkup Ditjen Perkebunan .................... 3.4.4.1. Permasalahan Umum dan Isu Strategis Tahun 2016 .............. BAB IV PENUTUP ....................................................... 4.1. Kesimpulan............................................... 4.2. Saran Rekomendasi ..................................... Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

98 99 100 101 101 101 102 103 103

104 105 106 106 106 110 114 114 120 ix


DAFTAR TABEL

Tabel 1

: Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelan-

Tabel 2 Tabel 3

Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6

Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9

jutan Tahun 2015-2019 ....................................

36

: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 ...................................

55

: Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dilihat Dari Rata-rata Pertumbuhan Produksi .....................................

61

: Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Program Komoditas Strategis Ditjen Perkebunan Tahun 2016…

62

: Rekomendasi Solusi Akar Permasalahan Produksi Gula Tebu ...................................................

66

: Kegiatan Dukungan Pencapaian Target Peningkatan Produksi Gula APBN Ditjen Perkebunan Tahun 2016. ................................................................

68

: Rekomendasi Akar Permasalahan Komoitas Perkebunan Unggulan Lainnya ............................

73

: Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2016... .......................................................

74

: Kegiatan Pengembangan Teh Tahun 2016... ...........

72

Tabel 10 : Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Tahun 2016… .

74

Tabel 11 : Rekomendasi Akar Permasalahan Komoditas Perkebunan Unggulan Lainnya ...........................

77

Tabel 12 : Kegiatan Pengembangan Karet Tahun 2016 ............

78

Tabel 13 : Kegiatan Pengembangan Kelapa Tahun 2016 ...........

79

Tabel 14 : Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2016 .............

80 x



Tabel 15 : Pengembangan Tanaman Jambu Mete Tahun 2016 ....

81

Tabel 16 : Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2016 ...........

81

Tabel 17 : Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2016 ...........

82

Tabel 18 : Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2016………

83

Tabel 19 : Pengembangan Tanaman Lada Tahun 2016 .............

84

Tabel 20 : Pengembangan Tanaman Pala Tahun 2016 .............

85

Tabel 21 : Pengembangan Tanaman Cengkeh Tahun 2016 ........

86

Tabel 22 : Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan Tahun 2016...

87

Tabel 23 : Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 ..........................................................

87

Tabel 24 : Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 Dan Tahun 2014 per Komoditas ....................

89

Tabel 25 : Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Sasaran Renstra Tahun 2015-2019 Per Komoditas ...............

90

Tabel 26 : Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2011-2015 ...........................................

92

Tabel 27 : Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2015 ..........................................

94

Tabel 28 : Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2011-2016 ...................................................

95

Tabel 29 : Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2011 – 2016 ........................................

96 xi



Tabel 30 : Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan Utama ........................................................

98

Tabel 31 : Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja ..

100

Tabel 32 : Daftar Capaian Efisiensi Satker Provinsi Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan Yang Terendah Tahun 2016 ……………………………………………………………………….

108

Tabel 33 : Daftar Capaian Efisiensi Satker Kabupaten Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan Yang Terendah Tahun 2016 ..................................................

109

Tabel 34 : Capaian Efisiensi Satker Ditjen Perkebunan dan Satker UPT Pusat Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai dengan Yang Terendah Tahun 2016 .....................................

110

xii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ....................

121

Lampiran 2

: Realisasi Peroutput Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2016 ............................

127

: Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen Perkebunan Tahun 2016 ..................

129

: Analisis Permasalahan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Perkebunan Tahun 2016 .

130

: Analisis Permasalahan Program/Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2016 ..........

132

Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5

xiii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-gen erasi. Pada Tahun 2015-2019, sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional.

Peran

strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah

perbatasan dan

daerah tertinggal; pengentasan

kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan 1 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

2 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. lmplikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah adalah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya,

kebijakan

dan

program

bagi

instansi

pemerintah,

diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. SAKIP yang memadai harus mengandung unsur Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 3 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur penting dalam SAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang digunakan dan telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran. Didalam Bab III diwajibkan membahas 1) capaian terhadap target tahun ini; 2) capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu/beberapa tahun sebelumnya; 3) capaian kinerja terhadap Rentra dan PK; 4) membandingkan capaian kinerja dengan standar Nasional; 5) analisis keberhasilan dan penyebab kegagalan; analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya; 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. 1.2.

Organisasi

Berdasarkan

Peraturan

43/Permentan/OT.010/8/2015

Menteri tanggal

Pertanian 3

Agustus

2015

Nomor: tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian terkait nomenklatur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan, tugasnya,

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

dalam melaksanakan mempunyai

tugas 4



“perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tebu dan tanaman perkebunan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 1)

Perumusan perlindungan,

kebijakan dan

di

bidang

perbenihan,

pascapanen

perkebunan,

budidaya, pengolahan,

pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha

perkebunan

berkelanjutan,

serta

pengendalian

hama

penyakit dan perlindungan perkebunan; 2)

Pelaksanaan perlindungan,

kebijakan dan

di

bidang

pascapanen

perbenihan,

perkebunan,

budidaya, pengolahan,

pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha

perkebunan

berkelanjutan,

serta

pengendalian

hama

penyakit dan perlindungan perkebunan; 3)

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi,

pembinaan

usaha

perkebunan

berkelanjutan,

serta

pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan; 4)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha

perkebunan

berkelanjutan,

serta

pengendalian

hama

penyakit dan perlindungan perkebunan; 5 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


5)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;

6)

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Susunan

Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perbenihan, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar,

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan

dan

Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerjasama di bidang perkebunan; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Evaluasi

dan

penyempurnaan

organisasi,

tata

laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik; d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan; 6 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. 2)

Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan

mutu

benih,

peningkatan

penyediaan

benih

tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; b) Pelaksanaan pengawasan

kebijakan mutu

di

benih,

bidang

penilaian

peningkatan

varietas

penyediaan

dan benih

tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih; c) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih; d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih; e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan 7 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih; f) Pelaksanaan

urusan

tata

usaha

Direktorat

Perbenihan

Perkebunan. 3)

Direktorat Tanaman Semusim dan rempah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya; b. Pelaksanan kebijakan di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya; d. Pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu; e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;



f. Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

di

bidang

peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan rempah. 4)

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; d. Pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit; e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman 9 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar. 5)

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. Pengelolaan

data

dan

informasi

organisme

pengganggu

tumbuhan; b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; c. Penyiapan

perumusan

kebijakan

di

bidang

pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. Pelaksanan

kebijakan

di

bidang

pengendalian

organisme

pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pengendalian

organisme

pengganggu

tumbuhan

tanaman

semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta 10 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; f. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; g. Pelaksanaan pengendalian

evaluasi

dan

organisme

pelaporan

pengganggu

kegiatan

dibidang

tumbuhan

tanaman

semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; h. Pelaksanaan

urusan

tata

usaha

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran

Perlindungan

Perkebunan. 6)

Direktorat mempunyai

tugas

melaksanakan

Hasil

penyiapan

Perkebunan,

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;



b. Pelaksanan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan,

standardisasi,

penerapan

standar

mutu,

dan

pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; e. Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

di

bidang

peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. 7)

UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08,09,10,11/Permentan /OT.140/2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu: BBPPTP Surabaya, BBPPTP Medan, dan BBPPTP Ambon. yang statusnya setara Eselon II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a.



Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)

adalah sebagai unit pelaksana teknis

Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim dan rempah, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan,

pembinaan

teknis

dilaksanakan

oleh

Direktur

Perlindungan Perkebunan. Tugas pokok BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan

analisis

teknis

dan

pengembangan

proteksi

tanaman

perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

analisis

teknis

dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.

Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; 13 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


b.

Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;

c.

Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;

d.

Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;

e.

Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;

f.

Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;

g.

Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee fest);

h.

Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;

i.

Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

j.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

k.

Pengembangan teknik surveillance OPT penting;

l.

Pelaksanaan

pengembangan

metode

pengamatan,

model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan; 14 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


n.

Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

o.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;

p.

Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

q.

Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;

r.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

s.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

t.

Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

u.

Pelaksanaan

pengembangan

jaringan

dan

kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; v.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan

BPTP

Pontianak

dalam

melaksanakan

tugasnya,

menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;

b.

Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;



c.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

d.

Pelaksanaan

pengembangan

teknologi

perbanyakan

dan

pelepasan agens hayati OPT perkebunan; e.

Pelaksanaan

pengembangan

metode

pengamatan,

model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; f.

Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan;

g.

Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

h.

Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

i.

Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;

j.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

k.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

l.

Pelaksanaan

pengembangan

jaringan

dan

kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai. 1.3. Aspek Strategis Organisasi Mencermati Rancangan

isu-isu

strategis

Teknokratik

RPJMN

sebagaimana 2015-2019

diungkapkan yang

dalam

meliputi bidang 16



ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, kewilayahan dan kedaerahan serta bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka tantangan ke depan yang akan dihadapi

dalam

membangun

perkebunan

secara

garis

besar

dikelompokkan menjadi 1) tantangan pembangunan perkebunan dalam ruang lingkup global; 2) tantangan pembangunan perkebunan dalam ruang lingkup sektor pertanian dan 3) tantangan pembangunan perkebunan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan. 1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Global Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global yang dapat diklasifikasikan yaitu: 1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya); 2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015); 3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas); 4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan 0PT); 5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan); 17 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku); 7. Aspek

distribusi/pengangkutan

dan

pemasaran

(implikasi

dari

globalisasi produksi dan pasar) 1.3.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Sektor Pertanian Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu: 1. Kondisi keberlangsungan kelembagaan petani/pekebun (implikasi lemahnya posisi tawar lembaga petani/pekebun); 2. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/ perkebunan

(implikasi

terbatasnya

sumber

daya

insani

(SOl)

pertanian/perkebunan); 3. Kondisi

permodalan

dan

akses kredit usaha (implikasi

pengembangan usaha agribisnis pertanian/ perkebunan); 4. Dukungan

ketersediaan

infrastruktur

dan

sarana

prasarana

pertanian/ perkebunan (implikasi terhadap daya dukung usaha agribisnis pertanian/ perkebunan); 5. Penurunan kehilangan hasil (implikasi penanganan pascapanen yang baik); 6. Kecukupan

pangan

bergantung

impor

(implikasi

kebijakan

ketahanan dan kedaulatan pangan); 18 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


7. Desentralisasi pengembangan pertanian/ perkebunan (implikasi dari pemusatan pembangunan pertanian/ perkebunan di Pulau Jawa); 8. Tuntutan atas penerapan otonomi daerah (implikasi terhadap pembagian

urusan

pemerintah

daerah

pemerintahan provinsi

antara dan

pemerintah pemerintah

pusat, daerah

kabupaten/kota); 9. Ketidaksinambungan kebijakan/ regulasi serta koordinasi lintas sektoral dan daerah (implikasi tumpang tindih kebijakan/ regulasi lintas sektor). 1.3.3. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perkebunan Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan terutama berkaitan dengan kondisi perkebunan secara khusus dari aspek hulu dan hilir dapat diklasifikasikan yaitu: 1. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan); 2. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan (implikasi permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan); 3. Pemberdayaan pekebun (implikasi peningkatan kemampuan pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan); 4. Kondisi pertanaman perkebunan (implikasi banyaknya tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah); 19 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


5. Tuntutan

penerapan

berkelanjutan

yang

konsep pembangunan berwawasan

lingkungan

perkebunan (implikasi

dari

pemberlakuan ISPO); 6. Tuntutan

pengaturan

perizinan

usaha

perkebunan

(implikasi

reformasi birokrasi perizinan dalam era otonomi daerah); 7. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan, kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi).



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.

Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Arah kebijakan umum pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah

1)

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; 2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan; 3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; 4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim; 5) penyiapan landasan pembangunan yang kokoh; 6) meningkatkan kualitas

sumber

daya

manusia

dan

kesejahteraan

rakyat

yang

berkeadilan; dan 7) mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan 9 Agenda Prioritas NAWACITA sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Amanat pembangunan nasional dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA yang wajib dilaksanakan Ditjen. Perkebunan dalam pengembangan 21 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


perkebunan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencakup 2 agenda prioritas diantaranya 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dengan sub agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan; dan 2) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan. Selain itu agenda prioritas terkait membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah (perbatasan, daerah tertinggal dan daerah kawasan timur Indonesia) dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan diprioritaskan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan sistematik. Sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustry adalah peningkatan

produksi

komoditas

andalan

dan prospektif ekspor

perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa serta mendorong berkembangnya agroindustri di perdesaan. Sedangkan sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga. Secara umum pengembangan komoditas perkebunan difokuskan pada 16 komoditas unggulan yaitu Tebu, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala, Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam.

Penentuan komoditas tersebut sesuai

dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 22 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


tentang

jenis

komoditas

tanaman

binaan

Direktorat

Jenderal

Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009

tentang

perubahan

lampiran

I

dari

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006. Arah pengembangan komoditas-komoditas tersebut dicapai melalui program peningkatan produksi dan produktivitas dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha, pengolahan produksi, pemasaran produksi dan perlindungan perkebunan serta pemberian

pelayanan

berkualitas

di

bidang

manajemen

dan

kesekretariatan. Komoditas-komoditas unggulan perkebunan yang masih dalam tahap inisiasi tetap dikembangkan dan difasilitasi Ditjen. Perkebunan yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) yang meliputi penyediaan benih/ varietas unggul, pembangunan/ pemeliharaan kebun sumber benih (demplot, kebun induk, kebun entres dan lain-lain), pengendalian OPT, pasca panen, pengolahan dan pemasaran, pemberdayaan pekebun, peningkatan kapasitas sumber daya insani (SDI) dan penguatan kelembagaan. Sasaran strategis Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah mendukung: 1) peningkatan produksi gula; 2) pengembangan komoditas bernilai 23 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


tambah; 3) penyediaan bahan baku bioindustri dan bio energi; 4) peningkatan sumberdaya insani; 5) peningkatan kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian; 6) peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian; 7) peningkatan pendapatan petani.

2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015- 2019 yaitu

"Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat,

Mandiri

dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" dan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan

petani

maka

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu "Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun”.

2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: 1) Mewujudkan peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan. 2) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan. 24 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


3) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan. 4) Menyediakan fasilitas pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan. 5) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak

perubahan

iklim

yang

terpadu,

terintegrasi

dan

berkelanjutan. 6) Mewujudkan

integrasi

antar

pelaku usaha budidaya tanaman

perkebunan dengan pendekatan kawasan. 7) Mendorong

upaya

pemberdayaan

petani

dan

penumbuhan

kelembagaan petani. 8) Mendorong

upaya

penerapan

budidaya

tanaman

perkebunan

dengan baik dan berwawasan lingkungan. 9) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan. 10)Mendorong pengembangan produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia kedepan, maka tujuan pembangunan nasional diimplementasikan ke dalam arah kebijakan umum untuk mendukung

pencapaian

tujuan

pembangunan

nasional

dan 25



pembangunan pertanian pada periode jangka menengah Tahun 20152019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

dalam pembangunan perkebunan

Tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan Visi, Misi serta tugas dan fungsi organisasi sebagai berikut : 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat,

sarana

produksi

pertanian/pengolahan/pascapanen

dan

serta

alat

mesin

pembangunan

kebun

sumber benih tanaman perkebunan. 2) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, kerjasama teknis, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum, humas, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas. 3) Memfasilitasi penyediaan/ pengadaan alat pascapanen dan alat pengolahan tanaman semusim dan rempah, serta tanaman tahunan dan penyegar yang spesifik lokasi dan fungsi yang didukung penyediaan teknologi berkualitas dan aplikatif bagi pekebun. 4)

Melakukan

upaya

strategis

dalam

mempfasilitasi

penerapan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan, usaha perkebunan,

penilaian

usaha

perkebunan

serta

inventarisasi,

identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan. 26 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


5) Memfasilitasi ketersediaan teknologi perlindungan pekebunan, pengamatan, Pemantauan dan pengendalian organisme pengangu tanaman

(OPT),

pencegahan

kebakaran

lahan/kebun

dan

penanganan dampak perubahan iklim. 6) Melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/ potensi berkelanjutan. 7) Memberikan

fasilitasi

kegiatan

pemberdayaan

pekebun

dan

penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman semusim dan rempah,

tanaman

tahunan

dan

penyegar

melalui

pelatihan

penumbuhan kebersamaan/dinamika kelompok, pelatihan penguatan kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan

dan

permodalan

serta

kemudahan

akses

ilmu

pengetahuan dan teknologi informasi. 8) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun

dalam

mendorong

usaha

agribisnis

perkebunan

dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik, berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida). 9) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bioenergy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi 27 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste management. 10)Melakukan upaya dalam memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan perkebunan yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama komoditas. 2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20152019 Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan ditetapkan Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ditetapkan menjadi Arah Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Khusus. Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, Arah kebijakan umum Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu: 1. Pengembangan komoditas perkebunan strategis a. Kebijakan

pengembangan

komoditas

unggulan

perkebunan

berdasarkan fungsi b. Kebijakan penerapan budidaya yang abaik (GAP) 28 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


c. Kebijakan perkaretan Internasional (ITRC) d. Kebijakan sinergitas BPDP kelapa sawit dan peremajaan kelapa sawit rakyat e. Kebijakan moratorium Alih Fungsi Hutan Alam dikonversi menjadi lahan perkenbunan kelapa sawit f. Kebijakan penanganan standarisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan. 2. Pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan Arah

kebijakan

ini

dimaksudkan

sebagai

implementasi

dari

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian yang mengamatkan penetapan

kawasan

pertanian

nasional

termasuk

kawasan

perkebunan. Arah

kebijakan

khusus

adalah

arah

kebijakan

pembangunan

perkebunan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu: 1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional. 2. Peningkatan

komoditas

perkebunan

bernilai

tambah

dan

berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan. 3. Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry. 4. Pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan. 29 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


5. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan. 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik. 7. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Dalam

RPJMN

Tahun

2015-2019

ditetapkan

9

agenda

prioritas

NAWACITA yang menunjukkan sasaran prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran produksi gula Tahun 2019 mencapai 3,8 juta ton. Selain itu agenda prioritas terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan dengan sasaran produksi Tahun 2019 untuk komoditas kelapa sawit sebesar 36,42 juta ton CPO; komoditas karet sebesar 3,81 juta ton karet kering; komoditas kakao sebesar 961 ribu ton biji kering; komoditas teh sebesar 162,7 ribu ton daun kering; komoditas kopi sebesar 778 ribu ton kopi berasan; dan komoditas kelapa sebesar 3,49 juta ton setara kopra. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nasional dan sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, sesuai tugas dan fungsinya,

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menetapkan

sasaran 30



strategisnya

untuk

peningkatan

produksi

periode dan

2015-2019 produktivitas

yang 16

difokuskan

komoditas

pada

strategis

yang menjadi unggulan nasional perkebunan. Implementasi dukungan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam pencapaian 7 sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu: a. Sasaran Startegis Utama meliputi: 1) pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) peningkatan

komoditas

perkebunan

bernilai

tambah

dan

berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan; 3) pemenuhan penyediaan bahan baku sistem

pertanian

pengembangankomoditas

bio-energy dan pengembangan fondasi dengan

bio-industry kelapa

sawit

baik

fokus

melalui

kegiatan

budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpangsari dengan komoditas pertanian lainnya serta penyediaan benih kemiri sunan. b. Sasaran Strategis pendukung meliputi: 1) peningkatan kualitas sumberdaya insani perkebunan; 2) penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan; 3) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang bauk dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabiitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integrasi/komitmen dilingkungan

kejujuran,

organisasi

Ditjen

konsistensi Perkebunan;

dan 4)

bebas

KKN

peningkatan 31



pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari pencapaian sasaran strategis. Strategi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian arah dan kebijakan pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Strategi pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang dapat dibagi menjadi Strategi Umum dan Strategi Khusus. 8. Strategi umum dirumuskan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, sedangkan strategi khusus adalah strategi pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 20152019.

Strategi

Ditjen.

Perkebunan

Tahun

2015-2019

dalam

pencapaian 7 sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 20152019 diantaranya meliputi: 1) strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) strategi Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 3) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry; 4) Strategi pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan; 5) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;

6)

Strategi

akuntabilitas

kinerja

aparatur



pemerintahan yang baik; 7) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun. Strategi umum pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah: 1)

Strategi pengembangan komoditas perkebunan strategis;

2)

Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan unggulan nasional;

3)

Strategi

pengembangan

dann

penguatan

sistem

pembiayaan

dan

infrastruktur

perkebunan; 4)

Strategi

pengembangan

sarana

prasarana

pendukung usaha perkebunan; 5)

Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup;

6)

Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan;

7)

Strategi peningkatan penerapan dan penanganan pascapanen, pengolahan dan fasilitasi pemasaran komoditas perkebunan

8)

Strategi dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik pembangunan perkebunan;

9)

Strategi penguatan tata ketota kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi sebagai dasar petayanan prima;

Strategi khusus pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah: 1)

Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional;



2)

Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing komoditas perkebunan;

3)

Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry;

4)

Strategi pengembangan sumberdaya insani pekebunan (SDI);

5)

Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;

6)

Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik;

7)

Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 Pembangunan perkebunan saat ini dan di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang cukup berat baik dalam tataran liberalisasi perdagangan global maupun lingkup regional. terutama memasuki era AEC (Asean Economic Community) Tahun 2015. Tuntutan pembangunan perkebunan di era AEC adalah bagaimana strategi pengembangan komoditas

perkebunan

yang

berkelanjutan,

berdaya

saing

baik

kuantitas maupun kualitas dan ramah lingkungan serta mampu memecahkan pengangguran).

masalah Selain

kesenjangan itu

ekonomi

bagaimana

(kemiskinan

masalah

dan

pemerataan

pembangunan perkebunan dan kesejahteraan pekebun perlu benarbenar menjadi prioritas program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019. Keberhasilan pembangunan perkebunan di era AEC yang penuh persaingan ini tidak hanya memerlukan "keterpaduan" seluruh potensi sumber daya (SDI dan SDA) yang ada 34 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan tetapi yang justru lebih penting adalah bagaimana "kebersamaan dan keterbukaan" dari para stakeholder Pusat-Daerah dan masyarakat pekebun dalam menjaga "kedaulatan dan kemandirian" NKRI di tengah serbuan investasi asing dan produk-produk negara lain sehingga diperlukan pengamanan pasar domestik yang "berefisiensi keadilan" dan berbasis "kearifan lokal" untuk meningkatkan daya saing dan penguatan ekspor komoditas perkebunan agar mampu mencapai tujuan "kebermanfatan dan keberlanjutan"

bagi

perekonomian

nasional

dan

"kelestarian

lingkungan hidup". Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output. Sesuai hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan

pembangunan

perkebunan

ditetapkan

bahwa

program

pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan" dengan 2 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu 1) laju peningkatan produksi 35 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


tanaman tebu dan 2) laju peningkatan

produksi tanaman unggulan

perkebunan lainnya. Adapun proyeksi Indikator Kinerja Program Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019, disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2015-2019 No. 1. 2.

Target IKP per tahun

Indikator Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%) Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya (%)

Rata- rata

2015

2016

2017

2018

2019

12,91

10,03

7,03

4,57

4,37

7,78

16,35

2,45

2,9

2,89

2,86

5,49

Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2016.

Pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata proyeksi IKP laju peningkatan produksi tanaman tebu diproyeksikan selama Tahun 20152019 sebesar 7,78%, sedangkan rata-rata proyeksi IKP laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya diproyeksikan selama Tahun 2015-2019 sebesar 5,49%. Untuk mencapai proyeksi tersebut, program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 lebih diprioritaskan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman unggulan perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/ pemeliharaan

kebun

sumber

benih,

penanganan

pascapanen,

pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas. Fasilitasi

dan

pembinaan

baik

dukungan

kegiatan,

pembinaan/

pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu 36 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing masing selain dukungan terhadap pengembangan 16 komoditas unggulan perkebunan yang ditetapkan dalam Renstra ini yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala, Tebu dan Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam. 2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-2019 NAWACITA

sebagaimana

tercantum

dalam

RPJMN

2015-2019

mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri Tahun 2015-2019. Dari Agenda Prioritas NAWACITA sebagaimana diketahui yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan prioritas dimana Ditjen. Perkebunan mendapat amanat untuk melaksanakan kegiatan prioritas Tahun 20152019 sebagai berikut: 1) Pengembangan

150 desa

pertanian

organik berbasis komoditas

perkebunan Sasaran kegiatan prioritas ini adalah tercapainya 150 desa pertanian pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi. Berdasarkan hal tersebut, mulai Tahun 2016, Ditjen. Perkebunan memprioritaskan kegiatan desa organik ini 37 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


pada tahap awal dengan melakukan pembinaan pada kelompok tani tentang bagaimana melakukan budidaya tanaman perkebunan organik sampai dengan fasilitasi sertifikasi organik berbasis kelompok tani pada lahan perkebunan tertentu. 2) Perluasan areal perkebunan 150.000 hektar di lahan kering Perluasan

areal

perkebunan

di

lahan

kering

bertujuan

untuk

mengembangkan komoditas perkebunan di lahan-lahan bukaan baru yang sesuai dengan agroekosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal. Komoditas perkebunan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019 seluas 150.000 hektar adalah komoditas cengkeh, kakao, kopi, lada, pala, tebu, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan. 3) Pengembangan food estate Pengembangan food estate bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan/sentra pangan berbasis komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Pengembangan food estate dilaksanakan di daerah yang belum dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung-lumbung pangan dan

belum

secara

mandiri

memenuhi

pangan

masyarakatnya.

Pelaksanaan food estate bersamaan dalam mendukung kegiatan pengembangan

1

juta

hektar

kawasan

pangan

Merauke

dan

pengembangan rice estate dengan di Provinsi Kalimantan Barat (8 Kabupaten/Kota) seluas 120.000 hektar; Provinsi Kalimantan Tengah (14 Kabupaten/Kota) seluas 180.000 hektar; Provinsi Kalimantan Utara 38 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


(Kabupaten Bulungan) seluas 10.000 hektar dan Provinsi Maluku (Kab. Kepulauan Aru) seluas 190.000 hektar. 4) Pengembangan kelapa sawit di wilayah perbatasan Sasaran kegiatan ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat pada areal eksisting dan perluasan areal perkebunan

kelapa

sawit seluas 1 juta hektar di perbatasan negara terutama di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur melalui pola PIR (perkebunan inti rakyat). Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menarik investor untuk membangun industri hilir kelapa sawit di daerah perbatasan. 5) Pengembangan tebu dan inisiasi pembangunan pabrik gula baru Pengembangan tebu dimaksudkan dalam mendukung pemenuhan bahan baku tebu untuk peningkatan produksi gula nasional 3,82 juta ton pada Tahun 2019 (pemenuhan gula Kristal putih/ GKP)

melalui perluasan

areal tebu 500.000 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan kegiatan inisiasi pembangunan pabrik gula baru dilakukan dengan merekomendasikan Kementerian/Lembaga terkait (BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) dalam hal pemanfaatan lahan pengembangan tebu yang belum dilengkapi pabrik gula dengan target membangun/rehabilitasi 14 PG baru di Jawa & Luar Jawa. 6) lntegrasi tanaman

perkebunan dengan

ternak sapi di lahan

perkebunan kelapa sawit dan integrasi tanaman pangan di lahan perkebunan kelapa sawit



2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9 (sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

(1) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dengan kegiatan pengembangan tanaman semusim dan rempah;

(2) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar;

(3) Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan kegiatan dukungan perbenihan tanaman perkebunan;

(4) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan dengan kegiatan dukungan perkebunan;

pengolahan

dan

pemasaran

hasil

(5) Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan kegiatan dukungan perlindungan perkebunan;

(6) Sekretariat

Ditjen. Perkebunan dengan manajemen dan dukungan teknis lainnya;

kegiatan

dukungan

(7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan dengan kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;

(8) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;

(9) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. 40 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


2.1.9. Kaitan

Kegiatan

Dengan

Fokus

Kegiatan

Pembangunan

Perkebunan Tahun 2015-2019 Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut: A. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Prioritas pengembangan tanaman semusim dan rempah difokuskan pada 7 komoditas unggulan perkebunan yaitu Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Kapas, Tembakau dan Nilam. Selain itu difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman pemanis lain, tanaman serat, tanaman atsiri, tanaman rempah dan semusim lainnya. Sasaran peningkatan

produksi

tanaman

semusim

dan

rempah

adalah

terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah: 1) Pengembangan areal produktif tanaman tebu, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; 2) Pengembangan areal produktif tanaman rempah (Lada, Pala, Cengkeh, tanaman rempah dan tanaman atsiri lainnya), yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.



3) Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (kapas, tembakau, nilam, tanaman pemanis lain, tanaman serat dan semusim lain); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri. 4) Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri. 5) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri; dan Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional. B. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Prioritas pengembangan tanaman tahunan dan penyegar difokuskan pada 9 komoditas unggulan perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, jambu mete, kemiri sunan, sagu, kakao, kopi dan teh. Selain itu difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman palma lain, tanaman penyegar lain dan tanaman tahunan lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar adalah



terlaksananya pengembangan tanaman tahunan penyegar dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah: 1) Pengembangan areal produktif tanaman kakao; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Penyegar. 2) Pengembangan areal produktif tanaman tahunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Jambu Mete, Kemiri sunan dan Sagu); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; dan Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain. 3) Pengembangan areal produktif tanaman penyegar lainnya (Kopi dan Teh); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Penyegar. 4) Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; Sub Direktorat Tanaman Penyegar dan Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain. 5) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; Sub Direktorat Tanaman Penyegar; Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain; Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sasaran kegiatan dukungan perbenihan tanaman perkebunan adalah terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah; 1) Pengembangan sumber benih unggul tanaman perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Benih Tanaman Semusim dan Rempah; dan Sub Direktorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar. 2) Pengawasan mutu benih tanaman perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih. 3) Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Kelembagaan Benih. 4) Fasilitasi Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Benih Tanaman Semusim dan Rempah; Sub Direktorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar; Sub Direktorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih; Sub Direktorat Kelembagaan Benih, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. D. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Sasaran kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan adalah terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran 44 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


hasil perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 20152019 adalah: 1) Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pascapanen. 2) Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pengolahan. 3) Pembinaan usaha perkebunan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha. 4) Pembinaan penerapan standar dan sistem jaminan mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha. 5) Pengembangan pemasaran hasil perkebunan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Pemasaran Hasil. 6) Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pascapanen;

Sub

Direktorat

Pengolahan;

Sub

Direktorat

Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha; Sub Direktorat Pemasaran Hasil; Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

E.

Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran

kegiatan

dukungan

perlindungan

perkebunan

adalah

Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan/ Konflik Usaha Perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah: 45 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah; dan Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar. 2) Pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT. 3) Antisipasi dampak perubahan iklim; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran. 4) Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran. 5) SL-PHT tanaman perkebunan; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT. 6) Pembinaan

dan

sertifikasi

desa

pertanian

organik

berbasis

komoditas perkebunan; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT. 7) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran. 8) Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT; Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah; Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman 46 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Tahunan dan Penyegar; Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran; Sub bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. F. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administrasi Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah: 1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Umum, serta Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, yang menjadi tugas dan fungsi dari Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Bagian Umum. 2) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya, yang menjadi tugas dan fungsi dari Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Bagian Umum. G. Dukungan

Pengujian

dan

Pengawasan

Mutu

Benih

serta

Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya dan Ambon Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya dan Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah: 47 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


1) Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; 2) Pembangunan kebun contoh, uji dempot dan uji koleksi tanaman perkebunan; 3) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan; 4) Eksplorasi,

pemanfaatan,

pengembangan,

pengujian

agensia

pengendali hayati tanaman perkebunan; 5) Fasilitasi teknis dukungan pengawasan dan pengujian mutu benih dan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Sedangkan sasaran kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi tanaman

perkebunan

(BPTP)

Pontianak

adalah

terlaksananya

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah 1) rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan; dan 2) eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan. 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu: “Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan”. 2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 adalah Terwujudnya

peningkatan

produksi

dan

produktivitas

tanaman 48



perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustry berkelanjutan. Dalam mengukur kinerja Ditjen Perkebunan ada 2 (dua) indikator yang dipergunakan yaitu: (1) Laju peningkatan produksi tanaman tebu sebesar 10,03%; (2) Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya sebesar 2,45%. Sedangkan sasaran kegiatan pada unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yang diterbitkan bulan Oktober 2016 adalah: 1) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan

rempah

adalah

terlaksananya

pengembangan

tanaman

semusim dan rempah dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah: a) Pengembangan areal produktif tanaman tebu seluas 31.161 ha; b) Pengembangan areal produktif tanaman rempah seluas 5.935 ha; c) Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya seluas 2.451 ha; d) Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering seluas 6.825 ha; e) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah selama 12 bulan. 2) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan dan penyegar adalah terlaksananya pengembangan tanaman



tahunan dan penyegar dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah: a) Pengembangan areal produktif tanaman kakao seluas 81.970 ha; b) Pengembangan areal produktif tanaman tahunan seluas 16.434 ha; c) Pengembangan areal produktif tanaman penyegar lainnya seluas 15.475 ha; d) Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering seluas 11.009 ha; e) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar selama 12 bulan. 3) Sasaran

Dukungan

Perbenihan

Tanaman

Perkebunan

adalah

terlaksananya pengembangan tanaman tahunan dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah: a) Pengembangan sumber benih unggul tanaman perkebunan seluas 2.489 ha; b) Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12 bulan. 4) Sasaran

kegiatan

dukungan

pengolahan

dan

pemasaran hasil

perkebunan adalah meningkatnya penerapan pascapanen dan pembinaan usaha dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah: a) Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan sebanyak 190 KT; 50 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


b) Pengembangan pengolahan hasil perkebunan sebanyak 56 Unit; c) Pembinaan usaha perkebunan sebanyak 32 provinsi; d) Pembinaan

penerapan

standar

dan

sistem

jaminan

mutu

keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan sebanyak 53 kegiatan; e) Pengembangan

pemasaran

hasil

perkebunan

sebanyak

197

provinsi; f) Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan selama 12 bulan. 5) Sasaran

kegiatan

dukungan

perlindungan

perkebunan

adalah

menurunkan luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta dampak perubahan iklim dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah: a) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan seluas 11.459 ha; b) Pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan sebanyak 77 Unit; c) Antisipasi dampak perubahan iklim sebanyak 94 KT; d) Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun sebanyak 26 Dokumen; e) SL-PHT Perkebunan sebanyak 93 KT; f) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 42 kasus; g) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan sebanyak 150 desa; 51 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


h) Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12 bulan. 6) Sasaran dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah terlaksananya pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah: a) Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Umum, serta Evaluasi dan dan Layanan Rekomendasi sebanyak 12 Dokumen. b) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya selama 12 Bulan. 7) Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya dan Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah: a) Sertifikasi dan pengujian mutu benih sebanyak 147,74 Juta batang; b) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak 16 Unit; c) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 27 Paket Teknologi; 52 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


d) Eksplorasi

pemanfaatan,

pengembangan,

pengujian

agensia

pengendali hayati sebanyak 13 Jenis; e) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan sebanyak 12 Dokumen. Sedangkan sasaran kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi tanaman

perkebunan

(BPTP)

Pontianak

adalah

terlaksananya

penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah: a) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 45 Paket Teknologi; b) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak 7 Unit; c) Fasilitasi teknis penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan selama 12 bulan. 2.3.

Perjanjian Kinerja

Dokumen

Perjanjian

Kinerja

(PK)

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya

yang

berupa

hasil

(outcomes)

maupun

keluaran

(output). Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 disusun setelah 53 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2016 dan telah mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Januari 2016. PK tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam dimensi produksi tanaman perkebunan. Pada Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran awal (Maret 2016) sebesar Rp. 1.917.993.750.000,- mengalami refokusing pada bulan April, sehingga menjadi Rp. 1.759.314.989.000,-. Kemudian pada bulan Agustus 2016 sesuai kebijakan Pemerintah sehingga terjadi penghematan

sehingga

anggaran

Ditjen

Perkebunan

menjadi

1.192.418.283.000,-. Kemudian pada bulan November sesuai kebijakan Pemerintah dilakukan selfbloking sebesar Rp. 106.300.000.000,-, sehingga anggaran Ditjen Perkebunan menjadi Rp. 1.086.118.283,-. Self-Bloking adalah salah satu upaya membatasi terealisasinya anggaran melalui pemblokiran sendiri sehingga secara pelaporan keuangan masih harus dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penghematan anggaran maka terjadi perubahan pada target outputs kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dalam perjanjian kinerja, sehingga kinerja (capaian fisik) yang dipertangungjawabkan adalah penggunaan anggaran dalam PK setelah self-bloking. Anggaran tersebut terdiri dari dana Dekonsentrasi, dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan utama pembangunan perkebunan yang tersebar 54 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


di 84 satker yang meliputi 1 satker pusat, 4 satker UPT pusat, 33 satker Provinsi dan 46 satker Kabupaten/Kota. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

Sasaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2016 yang ditetapkan dalam DIPA/POK dan selanjutnya menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 untuk 55 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama dengan total anggaran sebesar Rp. 1.192.418.283,- dengan rincian sebagai berikut: (1) Kegiatan pengembangan tanaman semusim dan Rempah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.187.650.000,(2) Kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 606.753.828.000,(3) Kegiatan dukungan perbenihan tanaman perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.788.397.000,(4) Kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.474.114.000,(5) Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.231.426.000,(6) Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.802.940.000,(7) Kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.179.928.000,-


Ke m e n t e r i a n P e r t a n i a n

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin

adanya

peningkatan

dalam

pelayanan

publik

dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. 3.2.

Kriteria Ukuran Keberhasilan

Secara nasional ukuran Keberhasilan unit instansi Pemerintah bisa diukur dengan mengunakan kriteria keberhasilan Sub Sektor tertentu. Ditjen perkebunan dalam hal ini menggunakan indikator makro dan indikator mikro. Tingkat kinerja ini, tidak bisa di klaim sebagai keberhasilan secara substantif karena banyak pihak yang turut berperan dalam pencapaiannya. Namun demikian Ditjen Perkebunan memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian indikator tersebut khususnya sub sektor perkebunan.



Sesuai tugas dan fungsinya, Kriteria ukuran keberhasilan Ditjen perkebunan ditentukan oleh pencapaian terhadap target indikator kinerja Program yang diukur terhadap Perjanjian Kinerja (PK), dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dan dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Ditjen Perkebunan. Pengukuran kinerja tersebut akan mengacu pada sasaran program (outcomes) sebagai berikut: 1. Indikator kinerja rata-rata pertumbuhan produksi tebu Tahun 2016 sebasar 10,03%. 2. Indikator

kinerja

rata-rata

pertumbuhan

produksi

tanaman

perkebunan unggulan lainnya Tahun 2016 sebasar 2,45. Pengukuran

kinerja

tersebut

disertai

analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja; efesiensi penggunaan

sumberdaya

dan

analisis

program/kegiatan

yang

menunjang keberhasilan/kegagalan. Untuk mengukur efisiensi (E) di gunakan formula berdasarkan PMK 249 Tahun 2011, sebagai berikut:

Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula berikut :



Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan di katakan efisien jika memiliki nilai efisiensi lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali. 3.3.

Pencapaian Kinerja

3.3.1. Pencapaian Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes) Sasaran program (Outcomes) diwujudkan dalam bentuk produksi tanaman perkebunan. Hal tersebut sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan simpul kritis sebagai berikut: (1) Mengingat tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan sehingga produksi tanaman baru dapat dihitung minimal 4 (empat) tahun ke depan; (2) Sebagaimana

diketahui

bahwa

biaya

investasi

pengembangan

perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya sangat kecil sekitar 2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, dan pendampingan, serta kebijakan maupun dukungan manajemen dan adminsitrasi. Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun berjalan

sesuai

berlakunya

APBN,

maka

tidak

dapat

dihitung

produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai 59 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


ketentuan yang berlaku maka produksinya (outcomes) adalah nol (tidak ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang tahun tanamnya minimal 4 (empat) tahun yang lalu. Berkenaan dengan kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar, Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menyepakati

produksi

dan

produktivitas pada tahun berjalan ditetapkan sebagai outcomes dengan menggunakan target dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 sebagai acuannya. Sesuai

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam produksi. Dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2015 dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu: (1) laju peningkatan produksi tanaman tebu; dan (2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya. Adapun proyeksi IKP Ditjen Perkebunan Tahun 2016 adalah 1) laju peningkatan produksi tanaman tebu yang ditargetkan sebesar 10,03% dan 2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya dengan target sebesar 2,45%.



Dalam upaya terwujudnya laju peningkatan produksi tanaman tebu dan tanaman unggulan perkebunan lainnya tersebut,

pada Tahun 2016

diakukan melalui pengembangan tanaman semusim dan rempah, tanaman

tahunan

dan

penyegar

dengan

dukungan

penanganan

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penyediaan benih unggul bermutu

tanaman

perkebunan,

perlindungan

perkebunan

serta

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Adapun indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas 16 komoditas unggulan nasional perkebunan yang meliputi tebu, kapas, tembakau, nilam, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, cengkeh, teh, pala, sagu dan kemiri sunan. 3.3.1.1.

Pencapaian Kinerja terhadap Sasaran Program Tahun Ini

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebuan pada Tahun 2016 jika dihitung berdasarkan sasaran program Tahun 2016 sesuai dengan perjanjian kinerja Dirjen Perkebunan dengan Menteri Pertanian seperti pada tabel 3 dan 4. Tabel 3. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dilihat Dari Rata-rata Pertumbuhan Produksi

Indikator Kinerja Program Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu (%) Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya (%)

Target PK

Realisasi 2016

10,03

(-11.01)

2,45

1,36

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017 (Diolah)



Tabel 4 diperoleh dari analisis pencapaian target PK yang dikonversikan ke dalam produksi 16 komoditas strategis Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tabel 4. Tabel 4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Program Komoditas Strategis Ditjen Perkebunan Tahun 2016 No

Komoditas

1 A

2 Komoditas Tebu Tebu Komoditas Perkebunan Unggulan Lainya Kakao Teh Kelapa Sawit Sagu Pala Tembakau Lada Karet Kopi Cengkeh Kemiri Sunan Kelapa Nilam Jambu Mete Kapas

1

B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2015 3 2.497.997

593.331 132.615 31.070.015 423.946 33.711 193.790 81.501 3.145.398 639.412 139.641 1.135 2.920.665 1.986 137.580 759

Produksi (Ton) 2016 4

% 4:3x100% 88,99 2.222.971 88,99

656.817 144.015 33.229.381 440.516 34.408 196.154 82.167 3.157.780 639.305 139.522 1.132 2.890.735 1.954 130.072 715

Target PK Pertbhn (%) Produksi (Ton) 5 6 10,03 10,03 2.748.546,10

101,36

2,45

110,70 108,60 106,95 103,91 102,07 101,22 100,82 100,39 99,98 99,91 99,74 98,98 98,39 94,54 94,20

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

Capaian Kinerja (%) 7 80,88 80,88 98,94

607.867,61 135.864,07 31.831.230,37 434.332,68 34.536,92 198.537,86 83.497,77 3.222.460,25 655.077,59 143.062,20 1.162,81 2.992.221,29 2.034,66 140.950,71 777,60

108,05 106,00 104,39 101,42 99,63 98,80 98,41 97,99 97,59 97,53 97,35 96,61 96,04 92,28 91,95

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dan 4 dapat dijelaslan sebagai berikut: A.

Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu (GKP)

Dibanding dengan target Tahun 2016 capaian pertumbuhan produksi tebu mencapai 80,88% atau mengalami penurunan sebesar (-11,01%) dari target yang diharapkan dalam PK sebesar 10,03%. Capaian ini berarti dengan target rata-rata pertumbuhan produksi tebu sebesar 10,01% (250.549 ton GKP) atau 2,749 juta ton GKP pada Tahun 2016 baru mencapai 88,99% (2,222 juta ton GKP), produktivitas rata-rata sebesar 5,004 ton/ha hablur (gula) dengan luas areal sebesar 445.510 ha. 62 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Akar permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) domain permasalahan, yaitu perubahan iklim atau anomali ilkim, Inovasi teknologi budidaya terbarukan belum optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adatif di lahan kering, dukungan pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi rendemen, dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, distabilitas Harga petani, minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, Minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu. 1.

Perubahan iklim atau anomali ilkim, menyebabkan petani tidak memiliki pola tanam yang tetap berakibat pada masa tanam, pemeliharaan dan panen tidak sesuai standar teknis, pertumbuhan tebu stagnan dan kering. Hal ini terjadi karena usaha tani tebu mayoritas (90%) di lahan kering sulit pengairan sehingga waktu tanam, pemeliharaan dan panen tidak sesuai dengan pola tanam yang direkomendasikan.

2.

Inovasi teknologi budidaya tebu terbarukan belum optimal, menyebabkan sebagian besar petani masih menggunakan teknologi yang belum tepatguna (rendemen dan produktivitas masih rendah), akibatnya penerapan inovasi teknologi budidaya tebu belum optimal, pengelolaan lahan tebu sempit dan terpencar, dan modernisasi melalui mekanisasi pertanian belum diterapkan secara optimal.



3.

Terbatasnya varietas unggul baru yang adatif di lahan kering, menyebabkan produktivitas tebu dan rendemen rendah. Akibatnya petani menanam tebu dengan varietas asalan atau varietas unggul yang tidak sesuai spesifikasi lokasi.

4.

Dukungan Pengolahan belum Optimal, menyebabkan sistem pasar belum berjalan dengan baik, kehilangan produksi karena rendahnya efisiensi industri pengolahan, persaingan industri kurang sehat dan lain-lain. Hal ini disebabkan kondisi PG di Indonesia rata-rata sudah berumur tua, dengan kapasitas giling kecil di bawah 3.000 TCD, sehingga

berdampak

pada

kinerja

PG

untuk

menghasilkan

rendemen gula tidak optimal. 5.

Petani meragukan transparansi rendemen, menyebabkan minat petani untuk meningkatkan rendemen lebih kecil dan lebih besar kemungkinan berminat meningkatkan berat tebu, hal ini berakibat pada

sistem

budidaya

yang

kurang

spesifik

meningkatkan

produktivitas. 6.

Dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, menyebabkan alih fungsi lahan tebu ke lahan marginal/lahan kering, tanpa dukungan kebijakan lanjutan khusus tebu, kebijakan harga masih belum menguntungkan petani, stakeholders gula tebu sangat heterogen.

7.

Distabilitas Harga petani disebabkan sistem pasar gula misalnya dengan beredarnya gula kristal putih impor, distorsi gula rafinasi di pasaran, harga Patokan Petani (HPP) yang ditentukan oleh 64 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Kementerian Perdagangan masih di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP)

yang

ditentukan

Kementerian

Pertanian.

Hal

ini

menyebabkan kurang menariknya pengembangan tebu, sehingga existing tanaman tebu tidak bertambah bahkan sebaliknya. Jika hal ini dibiarkan maka luasan areal tebu akan semakin berkurang. 8.

Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, menyebabkan sulitnya memperoleh

tenaga kerja baik petani/pengusaha tebu,

penyuluh/pembina pertebuan dan SDM lainnya yang menangani langsung gula berbasis tebu di Indonesia hal ini tercermin dari pengelolaan pertanian di daerah dilakukan secara desentralisasi, banyak petugas teknis pertanian yang ditugaskan tidak sesuai dengan bidang teknis keahliannya dan kurangnya jumlah petugas penyuluh tanaman tebu, sehingga menyebabkan budidaya tebu tidak sesuai standar teknis. 9.

Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, karena tebu sangat cocok di daerah berpengairan yang cukup maka alam yang sesuai adalah iklim yang stabil, daerah cukup air

dan atau daerah

berpengairan modern. Hal ini sulit di temukan jika dilakukan oleh petani secara spot-spot dan harus di lahan hamparan yang sudah sulit ditemukan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persaingan komoditas, ketersediaan lahan dan minat petani/pengusaha itu sendiri. 10. Minimnya

investasi

menyebabkan

terhadap

pengembangan

industri tebu

gula

tidak

berbasis

konsisten.


tebu,

Hal

ini 65


tercermin dari banyaknya rencana pengembangan industri gula berbasis tebu oleh investor yang mengalami kesulitan bahkan mengakhiri niatnya tanpa hasil, padahal kunci pengembangan tebu adalah tersedianya pabrik Gula (PG). Hal ini disebabkan investasi di industri gula berbasis tebu relatif besar sementara dukungan regulasi, sarana infrastruktur dan sosial ekonomi kemasyarakatan masih sangat kurang. Permasalahan tersebut di atas sangat berpengaruh besar terhadap eksistabilitas

pergulaan

nasional.

Oleh

karena

solusi

dan

rekomendasinya adalah terselesaikannya permasalahan yang sangat komplek tersebut. Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 5. Tabel 5. Rekomendasi Solusi Akar Permasalahan Produksi Gula Tebu No 1

2

Akar masalah Pengembangan Tebu 90% di lahan Kering/marginal Sistem Budidaya belum Optimal

Rekomendasi solusi 1.

Penyediaan sumur dalam, embung, sumur dangkal, permukaan

2. 3.

Meningkatkan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan Rehabilitasi Tanaman melalui bongkar ratoon dan rawat ratoon Adopsi inovasi terbarukan dari studi banding, penelitian dan percontohan atau demplot. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan sumber benih Pembangunan benih unggul secara berjenjang dan terencana Revitalisasi PG Mengggunakan varietas unggul Sistem budidaya sesuai rekomendasi teknis

4. 3

Sulitnya memperoleh benih unggul

5. 6.

4

Rendemen tidak Optimal

7. 8. 9.


Ke m e n t e r i a n P e r t a n i a n No

Akar masalah

5

Transparansi rendemen

6

Sulit melakukan perluasan areal tebu

7 8

Lahan sempit dan terpencar Transparansi rendemen

9

Harga Gula tidak Stabil

10

Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan

Rekomendasi solusi 10. Fasilitasi pengawas rendemen 11. Membentuk Tim Transparansi Rendemen 12. Pengawalan rendemen melibatkan petani, dinas terkait, Perguruan tinggi dan PG 13. Pengukuran rendemen individu menggunakan Core Sampler 14. melakukan managemen tebang muat angkut yang benar 15. Meningkatkan Koordinasi dengan K/L terkait dengan pembebasan lahan 16. Melatih petani baru 17. Perluasan di lahan pengembangan 18. Melakukan regrouping lahan minimal 10 ha, bekerja sama dengan pemda dan BPN 19. Pengawalan rendemen melibatkan petani, dinas terkait, Perguruan tinggi dan PG 20. Menekan biaya produksi dengan full mekanisasi, regrouping lahan, manajemen tebang muat angkut, subsidi pupuk, insentif produksi gula tebu dan profesionalitas petani tebu 21. Membentuk Tim pengawasan pasar gula 22. Penguatan lembaga pemasaran bentukkan petani/klp tani tebu 23. Melatih tenaga kerja pertebuan 24. Meningkatan kapabilitas SDM petugas teknis dan penyuluh dan petani tebu melalui pelatihan/traning

25. Profesionalisasi kelembagaan petani melalui pelatihan dan training 26. Asosiasi tebu Indonesia di optimalkan 11 Terbatasnya SDA 27. Optimalisasi lahan 28. Optimalisasi penggunaan sumber daya air 29. Memanfaatkan iklim sebagai sumberdaya yang efisien 30. Menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung 12 Dukungan lembaga riset 31. Pemberdayaan lembaga riset tebu yang sudah ada secara pengembangan tebu optimal kurang 13 Minimnya investasi 32. Sosialisasi dan koordinasi dengan investor 33. Meningkatkan koordinasi sinergi dengan pihak-pihak terkait 34. Memfasilitasi investor baik secara administrasi maupun insfrastruktur Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017 (Diolah)

Secara keseluruhan terdapat 10 akar masalah yang perlu diselesaikan secara sinergisitas baik lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini disebabkan produksi gula tebu sangat terkait dengan stakeholders 67 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


pergulaan

secara

luas.

Masing-masing

akar

permasalahan

telah

dirumuskan rekomendasi solusi yang sesuai dan relevan dengan konteks akar masalah yang dihadapi, dimana dihasilkan 34 rekomendasi solusi tindak lanjut upaya perbaikan kinerja ke depan. Dalam

upaya

Perkebunan

pencapaian melakukan

target

kegiatan

kinerja,

Direktorat

pembinaan,

Jenderal

koordinasi

dan

pengembangan tanaman tebu yang tersentral di 9 provinsi yaitu Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah,Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera

Selatan,

Lampung,

Sulawesi

Selatan

dan

Gorontalo.

Sedangkan rencana pengembangan ada di provinsi Aceh, Jambi, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Pada Tahun 2016, untuk mendukung kinerja pencapaian target PK Ditjen Perkebunan dilakukan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman

semusin

dan

rempah

melalui

kegiatan

pengembangan tebu seperti pada Tabel 6. Tabel 6. Kegiatan Dukungan Pencapaian Target Peningkatan Produksi Gula APBN Ditjen Perkebunan Tahun 2016 NO

KEGIATAN

TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT 755.888 20.493.573 9.672.763 10.059.100 18.708.387

100 6.499 770 370 556

Ha Ha Ha Ha Org

Pengembangan Database Tebu Sistem Online Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen tebu

1.121.124

9

1.584.088

6

8

Penguatan Kelembagaan Petani

1.447.259

9

Monev Tebu dan Pengawalan di daerah

4.427.162

Bantuan Peralatan Pompa Air Fertilizer Aplikator Grab Loader Pemberian Penghargaan Petani/Klp Tani Berprestasi

8.286.429 2.157.540 3.337.025 2.791.864 396.945

1 2 3 4 5 6 7

10

11 12 13

Bongkar Ratoon Rawat Ratoon Perluasan tebu dilahan kering Pembangunan KBD Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP)

Pengendalian OPT Tebu Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan di Pusat TOTAL/RATA-RATA

1.863.215 1.717.968 80.533.901

REALISASI KEUANGAN Rp.(000)

(%)

NILAI EFISIENSI (%)

KETERANGAN

100,00 99,57 97,40 83,84 100,00

60,89 62,00 48,65 24,10 76,59

3 Prov. 3 Kab. 9 Prov. 18 Kab. 5 Prov. 5 Kab. 5 Prov. 5 Kab. 15 Provinsi

FISIK VOLUME SAT

%

100 6.471 750 310 556

Ha Ha Ha Ha Org

722.949 19.425.531 9.472.275 9.307.424 16.718.478

95,64 94,79 97,93 92,53 89,36

Keg

677.356

60,42

9

Keg

100,00

148,96

9 Provinsi

Keg

1.331.286

84,04

6

Keg

100,00

89,90

6 Provinsi

660

Org

1.438.339

99,38

660

Pkt

100,00

51,54

10 Provinsi

14

Keg

3.674.368

83,00

14

Keg

100,00

92,51

14 Provinsi

155 Unit 108 Unit 44 Unit 3 Unit 11 Keg

7.747.425 2.157.539 2.802.025 2.787.861 396.900

93,50 100,00 83,97 99,86 93,24

150 108 39 3 11

Unit Unit Unit Unit Unit

96,77 100,00 88,64 100,00 100,00

54,51 50,00 63,17 50,36 50,03

15 Provinsi 4 Provinsi 3 Provinsi 15 Provinsi 1 Provinsi

100,00

1.199

Ha

8 Keg

1.811.169

97,21

1.199

Ha

1.709.771

99,52

8

Prov

74.433.271

92,42

Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2017

93,99

56,98

9 Provinsi

51,19

15 Provinsi

66,76



Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan tebu Tahun 2016 di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi per kegiatan diperoleh nilai efisiensi sebesar 66,76%, dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut: 1.

Kegiatan bongkar ratoon seluas 100 ha (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 95,64% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 60,89% (efisien).

2.

Kegiatan rawat ratoon seluas 6.471 ha (99,57%) dengan penyerapan anggaran sebesar 94,79% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 48,65% (kurang efisien), ini berarti serapan anggaran lebih tinggi dari realisasi fisik disebabkan adanya self-bloking anggaran.

3.

Kegiatan perluasan tebu di lahan kering seluas 750 ha (94,40%) dengan penyerapan anggaran sebesar 97,93% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 24,10% (kurang efisien), ini berarti serapan anggaran lebih tinggi dari realisasi fisik disebabkan adanya self-bloking anggaran.

4.

Kegiatan pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 310 ha (83,84% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,53% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 24,10% (kurang efisien), ini berarti serapan anggaran lebih tinggi dari realisasi fisik disebabkan adanya self-bloking anggaran.

5.

Operasional TKP dan PL-TKP sebanyak 556 Orang (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 89,36% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 76,59% (efisien).



6.

Kegiatan pengembangan data base tebu system on line 9 Kegiatan (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 60,42% dari pagu anggaran. dengan nilai efisiensi sebesar 148,96% (efisien tetapi anomali). Hal ini berarti dengan serapan anggaran lebih kecil dari 80% dapat mencapai target fisik 100%. Hal ini disebabkan adanya self-bloking anggaran dalam target satuan fisik yang sama.

7.

Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen Tebu 6 Kegiatan (100%) dengan penyerapan sebesar 84% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 89,90% (efisien).

8.

Penguatan kelembagaan petani 660 Orang petani (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 99,38% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 51,54% (efisien).

9.

Monev tebu dan pengawalan di daerah 14 kegiatan (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 83,00% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 92,51% (efisien).

10. Bantuan peralatan 150 unit (96,77%) dengan penyerapan anggaran sebesar 93,50% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 54,51% (efisien). 11. Pemberian penghargaan petani 100 kegiatan (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 93,24% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 50,03% (efisien). 12. Pengendalian OPT tebu 1.199 ha (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 97,21% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 56,98% (efisien).



13. Fasilitasi, pembinaan, pengawalan kegiatan pengembangan tebu di pusat 8 keg (100%) dengan penggunaan anggaran sebesar 93,99% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 51,19% (efisien). Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan tebu tahun 2016, adalah sebagai berikut: 1.

Keragunan dalam pelaksanaan kontrak karena isu revisi dan pemotongan

anggaran

menyebabkan

pelaksanaan

kegiatan

terlambat. 2.

Perubahan pola tanam menyesuaikan anomali iklim, menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara hati-hati karena di khawatirkan gagal tanam.

3.

Perubahan CP/CL yang disebabkan minat petani menurun sehingga untuk menanan tebu berkurang.

4.

Terlambatnya penerbitan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga mengganggu proses pengadaan barang jasa.

5.

Keterlambatan penyediaan benih, pupuk dan peralatan sehingga kegiatan pengembangan tebu tertunda.

6.

Keterbatasan

penyedia

parasitoid

untuk

kegiatan

demfarm

pengendalian OPT tebu menyebabkan pelaksaanaan kegiatan tertunda. 7.

Harga gula yang kurang stabil menyebabkan minat petani di areal pengembangan baru kurang antusias dalam mengembangkan tebu.

B.

Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya 71 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Beberapa

komoditas

unggulan

perkebunan lainnya yaitu Nilam,

tembakau, kapas, kakao, kopi cengkeh, teh, karet, kelapa sawit, kelapa, pala, lada, jambu mete, sagu dan kemiri sunan. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mencapai sebesar 1,36% atau 98,94% jika dibandingkan target PK Tahun 2016 sebesar 2,45%. Komoditas perkebunan unggulan lainnya yang mengalami peningkatan, khususnya komoditas strategis Kementerian Pertanian (kakao, teh, kelapa sawit, karet dan kopi). Pencapaian terbesar adalah komoditas kakao sebesar 108,05%, diikuti oleh komoditas teh (106%), kelapa sawit (104,39%) dan sagu (101,42%). Sedangkan capaian kinerja komoditas lainnya antara 91,95 % sampai 99,63%. Beberapa Permasalahan yang dihadapi komoditas perkebunan unggulan lainnya yaitu: a. Anomali iklim sebagai permasalahan umum terhadap tumbuh kembangnya tanaman perkebunaan unggulan dan khususnya sulitnya tanaman untuk menyesuaikan dengan perubahan alam. b. Dukungan teknologi belum optimal khususnya komoditas yang dikembangkan di daerah tertentu. c. Harga kurang stabil misalnya karena tidak adanya jaminan pemasaran, sistem pemasaran yang rumit dan lain-lain. d. Minimnya dukungan Industri hilir misalnya tidak ada pabrik pengolahan, industri peningkatan nilai tambah belum optimal. e. Minimnya dukungan industri hulu misalnya pupuk relatif mahal, ketersediaan

mekanisasi

kurang

mendukung

pengembangan

komoditas strategis; 72 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan

tidak

tercapainya

target

pertumbuhan

komoditas

perkebunan unggulan lainnya, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Rekomendasi Akar Permasalahan Komoitas Perkebunan Unggulan Lainnya No

Akar masalah

Rekomendasi solusi

1. Penerapan teknologi budidaya (Intensifikasi, Rehabilitasi dan pemanenan) 2. Perbaikan pasca panen 3. Menanam benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim 4. Intensifitas penanganan OPT 1. Menciptakan kepastian pasar Harga yang tidak 2. Perbaikan sistem pemasaran 2 stabil 3. Menciptakan peluang dengan menfasilitasi industri pengolahan di Indonesia 4. Membatasi impor produk turunan 5. Memperkuat kelmbagaan petani untuk pemasaran 6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengturan sistem pemasaran 7. Memanfaatkan peluang ekspor dengan penguatan kelembagaan petani 3 Industri 1. Melatih petani untuk meningkatkan nilai tambah melalui pasca pengolahan masih panen dan pengolahan produk teh kurang 4 SDM masih lemah 1. Pembinaan dan Pelatihan petugas lapangan 2. Pembinaan dan Pelatihan petani 3. Koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan teh dengan perusahaan 5 Lemahnya inovasi 1. Pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga teknis dilapangan dan teknologi petani untuk memperbaiki pola budidaya, pasca panen dan pemasaran 2. Penyediaan benih unggul yang adaptif 6 Minimnya industri 1. Pembinaan, pelatihan, Studi banding kepada kelompok tani pengolahan 2. Mengundang investor untuk pengolahan produk kakao di produk kakao Indonesia 7 Lemahnya Modal 1. Pembinaan, pengawalan suvervisi dan sosialisasi pemanfaatan Petani bantuan pemerintah 2. Memanfaakan fasilitas kredit yang di sediakan oleh perbankan dan lembaga lain 3. Mendorong perbankan dan lembaga keuangan lain untuk memberikan fasilias kredit kepada petani Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016 1

Menurunnya produktivitas



Dalam upaya mendukung pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya dilakukan kegiatan Pengembangan Tanaman unggulan perkebunan lainnya melalui alokasi APBN Tahun 2016, Kegiatan Ditjen Perkebunan yang mendukung upaya meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya tersebut sebagaimana dijelaskan pada kegiatan pendukung pengembangan komoditas perkebunan berikut ini. 1.

Kegiatan Pengembangan Kakao Kegiatan Pengembangan Kakao dilaksanakan di 22 provinsi dan lebih dari 100 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan antara lain intensifikasi kakao seluas 62.945 ha di 17 provinsi dan 66 kabupaten, peremajaan kakao seluas 7.350 ha di 8 provinsi dan 24 kabupaten, perluasan kakao seluas 1.420 ha di 7 provinsi, Pembangunan kebun induk dan entres seluas 43 ha dan 11 kabupaten dan kegiatan dukungan lainnya dengan menggunakan angaran sebesar 40,328 milyar. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao tersebut seperti pada Tabel 8. Tabel 8. Kegiatan Pengembangan Kakao Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5

6 7 8

KEGIATAN Intensifikasi Tanaman Kakao Peremajaan Tanaman Kakao Perluasan Tanaman Kakao Pembanguan Kebun Induk dan Entres Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pengawalan dan pendampingan tananan kako TKP dan PL-TKP Penaggungjawab pelaksanaan kegiatan kakao Pengembangan desa kakao Integrasi tanaman kakao-ternak Pengawalan dan pendampingan integrasi tanaman kakao-ternak Operasional Substantion Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani kakao Pelatihan penguatan kelembagaan petani kakao Pelatihan penguatan kelembagaan lanjutan petani kakao Pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani Peningkatan mutu kakao Pengendalian OPT Kakao SL-PHT Tan. Perkebunan (Kakao) Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan Kopi, Teh, Kakao di Pusat TOTAL

TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT 236.336.000 62.079.171 16.578.247 1.359.267

62.470 7.350 1.520 43

Ha Ha Ha Ha

41.765.608 13.421.920

101 Paket


(%)

235.090.000 61.107.925 11.731.389 1.299.828

99,47 98,44 70,76 95,63

40.646.941

97,32

12.955.727

FISIK VOLUME SAT

%

NILAI EFISIENSI (%)

62.470 7.350 1.420 43

Ha Ha Ha Ha

100,00 100,00 93,42 100,00

51,32 53,91 110,63 60,93

96,53

101

Paket

100,00

58,68

56,79

10.084.490 584.840

500 1.557

Org

9.936.390 565.937

98,53 96,77

500 1.507

Org OB

100,00 96,79

53,67 50,05

787.514 3.992.470 307.910

1 8 4

Keg KT Keg

785.174 3.987.572 276.921

99,70 99,88 89,94

1 8 4

Keg KT Keg

100,00 100,00 100,00

50,74 50,31 75,16

1.283.032 1.656.304

4 1.374

Keg Org

1.178.374 1.605.784

91,84 96,95

4 1.374

Keg Org

100,00 100,00

70,39 57,63 56,95

399.555

90

Org

388.447

97,22

90

Org

100,00

9.044.273

1.410

Org

8.763.342

96,89

1.410

Org

100,00

57,77

44.200

1

Keg

44.173

99,94

1

Keg

100,00

50,15

159.100 5.784.455 4.819.078 387.760.691

1 2.610 87 55

Keg Ha KT Keg

159.100 5.685.749 4.309.329 375.197.624

100,00 98,29 89,42 96,76

1 2.610 87 55

Keg Ha KT Keg

100,00 100,00 100,00 100,00

50,00 54,27 76,44 58,10

733.768.957

97,17

755.123.250

Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2017

65,30



Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi (0%-100%) bahwa kegiatan pengembangan kakao mencapai nilai efisiensi sebesar 65,30% (efisien). Kegiatan yang anomali adalah kegiatan perluasan tanaman kakao (nilai efisiensi 110,63%) dengan serapan sebesar 70,76% dan realisasi fisik sebesar 93,42%. 2.

Kegiatan Pengembangan Teh Kegiatan Pengembangan teh dilaksanakan di 4 provinsi dan 6 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu intensifikasi teh seluas 2.245 ha, rehabilitasi tanaman teh

seluas 650 ha dan kegiatan

dukungan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman teh pada Tahun 2016 tersebut seperti pada Tabel 9. Tabel 9. Kegiatan Pengembangan Tanaman Teh Tahun 2016 TARGET NO

KEGIATAN

KEUANGAN Rp.(000)

REALISASI FISIK

1 Intensifikasi Tanaman Teh 2 Rehabilitasi Tanaman Teh

3.792.800

VOLUME SAT 1.845 Ha

10.227.761

650 Ha

3 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan)

1.908.632

Pengawalan dan pendampingan tananan teh Operasional Pendamping Teh

KEUANGAN Rp.(000)

(%)

3.035.387

80,03

10.127.750

99,02

1.541.751

80,78

FISIK

NILAI KETERANGAN EFISIENSI (%)

VOLUME SAT % 1.845 Ha 100,00 650

Ha 100,00

99,92

4 Prov. 6 Kab.

52,44

4 Prov. 6 Kab.

95,32

1.482.632

15 Paket

1.184.540

79,89

15 Paket 100,00

426.000

2 OB

357.211

83,85

2

OB 100,00

TOTAL 15.929.193 14.704.888 92,31 Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2017

100,26

1 Prov. 1 Kab

90,37

1 Prov. 2 Kab

82,56

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi (0%-100%), nilai efesiensi kegiatan pengembangan teh adalah 82,56% (efisien). Terjadi anomali pada kegiatan pengawalan dan pendampingan dengan nilai efisiensi sebesar

100,26% disebabkan realisasi 75



anggaran sangat rendah (79,89%) sedangkan realisasi fisik 100% dikarenakan adanya self-bloking pada item pekerjaan dalam satuan volume yang sama. 3.

Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Kegiatan Pengembangan kelapa sawit dilaksanakan di 24 provinsi dan 82 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu perluasan tanaman kelapa sawit seluas 820 ha dan kegiatan pendukung lainnya.

Pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

kelapa

sawit

tersebut seperti pada tabel 10. Tabel 10. Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Tahun 2016 TARGET KEUANGAN FISIK Rp.(000) VOLUME SAT

REALISASI (%) FISIK VOLUME SAT

NILAI EFISIENSI KETERANGAN (%)

NO

KEGIATAN

1 2

Perluasan Tanaman Kelapa Sawit Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Operasinal TKP dan PL-TKP untuk K. sawit, Kakao dan Karet

11.912.956 10.729.252

820

Ha

11.757.751 8.980.159

98,70 83,70

820

Ha 100,00

53,26 84,13

3 Prov. 4 Kab.

7.631.560

343

Ha

6.675.255

87,47

343

Ha 100,00

81,33

24 Provinsi

Pembinaan dan Pengawalan program revitalisasi perkebunan (K. sawit, Kakao dan Karet)

1.407.660

75

Keg

1.146.818

81,47

75

Keg 100,00

96,33

24 Prov. 82 K.

Penilaian Kebun Revitalisasi Perkebunan

955.727

13

Keg

538.837

56,38

10

Keg

76,92

116,77

11 Provinsi

Pengawalan Perluasan Kelapa Sawit

526.305

7

Keg

412.247

78,33

7

Keg 100,00

104,18

3 Prov. 7 Kab.

Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani Kelapa Sawit

208.000

175

Org

207.000

99,52

175

Pkt 100,00

51,20

1 Prov. 1 Kab.

Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS

523.100

14

Keg

512.677

98,01

14

Keg 100,00

54,98

14 Prov. 14 k.

Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan di Pusat TOTAL

925.965

5 Keg

925.965

100,00

5

keg 100,00

50,00

Pusat

21.663.875

91,92

3

23.568.173

KEUANGAN Rp.(000)

%


62,46

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi (0%-100%), nilai efisiensi kegiatan pengembangan kelapa sawit adalah 62,46% (efisien) kegiatan yang anomali antara lain penilaian kebun revitalisasi 116,77% dan pengawalan perluasan kelapa sawit 76 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


104,18%. Hal ini disebabkan realisasi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dari realisasi fisik dikarenakan adanya pengurangan biaya terhadap item pekerjaan dalam satuan volume yang sama. 4.

Kegiatan Pengembangan Tanaman Sagu Kegiatan Pengembangan tanaman sagu dilaksanakan di 3 provinsi dan 12 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu perluasan tanaman sagu seluas 300 ha, penataan tanaman sagu seluas 1.410 ha, pembangunan kebun sumber benih sagu dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sagu tersebut seperti pada Tabel 11. Tabel 11. Kegiatan Pengembangan Sagu Tahun 2016 KEGIATAN

NO

1 Perluasan Tanaman Sagu 2 Penataan Tanaman Sagu 3 Pembangunan Kebun Suber Benih sagu 4 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pengawalan perluasan tanaman sagu Pengawalan penataan varietas sagu Pelatihaan penumbuhan kebersamaan petani sagu TOTAL

TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT 2.892.000 6.856.448 237.140

300 1.410 5

Ha Ha Ha

1.989.250 141.500 788.450 1.059.300 11.974.838

2 Keg 12 Keg 900 Org


(%)

2.729.337 6.861.608 205.366

94 100 87

1.915.512

96

135.350 720.862 1.059.300

96 91 100

11.711.823

98


FISIK VOLUME SAT 300 1.410 5

%


Ha 100,00 Ha 100,00 Ha 100,00

64,06 49,81 83,50

1 Provinsi 3 Prov. 9 Kab. 3 Prov. 9 Kab.

60,77 2 12 900

Keg 100,00 Keg 100,00 Keg 100,00

60,87 71,43 50,00

1 Prov. 2 Kab 3 Prov. 12 Kab 4 Prov. 4 Kab

64,53

Jika mengacu pada PMK 249 tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pada Tabel 11, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan sagu adalah sebesar 64,53% (efisien).



5.

Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Kegiatan Pengembangan tanaman karet dilaksanakan di 10 provinsi dan 18 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu peremajaan tanaman karet seluas 3.469 ha, perluasan tanaman karet seluas 450 ha, pembangunan sumber benih karet seluas 21 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karet tersebut seperti pada Tabel 12. Tabel 12. Kegiatan Pengembangan Karet Tahun 2016 TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT

NO

KEGIATAN

1 2 3 4

Peremajaan Tanaman Karet Perluasan Tanaman Karet Pembangunan Sumber Benih Karet Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pengawalan peremajaan karet Pengawalan perluasan karet Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet Pengembangan kelembagaan dan usahatani karet Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan kelembagaan petani

25.939.090 5.822.000 3.598.187 3.864.734

Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan (Karet, Kelapa dll) di Pusat TOTAL

5

(%)

FISIK VOLUME SAT

Ha Ha Ha

25.286.409 5.793.862 3.008.056 3.402.393

97,48 99,52 83,60 88,04

2.234.644 393.600 818.700

28 Keg 5 Keg 657 Org

1.859.196 356.718 792.021

83,20 90,63 96,74

233.000

30 Org

233.000

100,00

30

184.790

6 Keg

161.458

87,37

799.716

3 Keg

776.655

97,12

38.267.375

95,61

40.023.727

3.469 450 24


3.469 450 21

%


Ha 100,00 Ha 100,00 Ha 87,50

56,29 51,21 61,15 71,03

10 Prov.18 Kab 3 Prov 3 Kab 10 Prov.18 Kab

28 Keg 100,00 5 Keg 100,00 657 Paket 100,00

92,00 73,43 58,15

10 Prov18 Kab 5 Prov 5 Kab 6 Prov. 7 Kab

Org 100,00

50,00

1 Prov. 1 Kab

6

Keg 100,00

81,57

6 Prov 6 Kab

3

keg 100,00

57,21

Pusat


59,38

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan karet, dapat dijelaskan bahwa nilai efesiensi kegiatan pengembangan karet adalah sebesar 59,38% (efisien). 6.

Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa Kegiatan Pengembangan tanaman kelapa dilaksanakan di

15

provinsi dan 61 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu peremajaan tanaman kelapa seluas 9.630 ha, perluasan tanaman 78 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


kelapa seluas 3.750 ha, pembangunan kebun benih kelapa seluas 232 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karet tersebut seperti pada Tabel 13. Tabel 13. Kegiatan Pengembangan Kelapa Tahun 2016 NO

TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT

KEGIATAN

1 Peremajaan Tanaman Kelapa 2 Perluasan Tanaman Kelapa 3 Pembangunan Kebun Sumber Benih Kelapa 4 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pengawalan peremajaan tanaman karet Pelatihan penumbuhan keberhasilan kebersamaan petani kelapa Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan kelembagaan petani kelapa Pengawalan perluasan kelapa TOTAL

34.468.876 13.321.302 3.028.246

9.630 3.750 232

Ha Ha Ha

7.931.502


(%)

32.259.864 12.759.484 2.514.574

94 96 83

7.265.107

92

FISIK VOLUME SAT 9.630 3.750 232

%


Ha 100,00 Ha 100,00 Ha 100,00

66,02 12 Prov. 39 Kab. 60,54 7 Prov. 19 Kab. 92,41 7 Prov. 19 Kab. 74,91

3.426.225

61 Keg

2.902.245

85

61

Keg 100,00

88,23

15 Prov. 61 Kab

581.090

626 Org

562.042

97

626

Org 100,00

58,19

15 Prov. 61 Kab

188.500

4 Keg

152.813

81

4

Keg 100,00

97,33

4 Prov. 4 Kab

3.735.687

24 Keg

3.648.007

98

24

Keg 100,00

55,87

7 Prov. 19 Kab.

54.799.029

93

58.749.926

73,47


Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan kelapa, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan kelapa adalah sebesar 73,47% (efisien). 7.

Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Kegiatan Pengembangan tanaman kopi dilaksanakan di 4 provinsi dan 6 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu intensifikasi kopi arabika seluas 4.650 ha dan intensifikasi tanaman kopi robusta seluas

2.300

ha,

perluasan

Tanaman

kopi

seluas

80

ha,

pembangunan kebun induk kopi dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kopi tersebut seperti pada Tabel 14.



Tabel 14. Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2016 NO

KEGIATAN

1 2 3 4 5

Intensifikasi Tanaman Kopi arabika Intensifikasi Tanaman Kopi robusta Perluasan Tanaman Kopi Peembangunan Kebun Induk Kopi Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pengawalan dan pendampingan tananan kopi Penaggungjawab pelaksanaan kegiatan kopi Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani kopi Pelatihan penguatan kelembagaan petani kopi IG Tanaman kopi TOTAL

TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT 10.174.376 10.868.119 820.000 542.605 9.096.878 3.113.106 181.800

4.400 2.100 100 21


(%)

FISIK VOLUME SAT

Ha Ha Ha Ha

10.140.616 10.837.231 615.623 502.897 6.958.601

99,67 99,72 75,08 92,68 76,49

36 Paket

2.642.615

84,89

173.100

95,21

504

504

4.400 2.100 80 19

%


Ha 100,00 Ha 100,00 Ha 80,00 Ha 90,48

50,83 50,71 65,39 43,91 99,64

7 Prov. 15 Kab. 8 Prov. 11 Kab. 1 Prov. 1 Kab 8 Prov. 11 Kab.

36 Paket 100,00

87,78

12 Pro. 17 Kab

OB 100,00

61,96

9 Pro. 15 Kab

3.677.050

2.494 Org

2.533.480

68,90

2.494

Org 100,00

127,75

1 Pro. 3 Kab

1.853.500

300 Org

1.403.050

75,70

300

Org 100,00

110,76

1 Pro. 2 Kab

271.422

5 Org

206.356

76,03

5

Org 100,00

109,93

3 Prov. 5 kab

29.054.968

92,23

31.501.978


62,09

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan kopi, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan kopi adalah sebesar 62,09% (efisien). 8.

Kegiatan Pengembangan Tanaman Jambu Mete Kegiatan Pengembangan tanaman jambu mete dilaksanakan di 3 provinsi dan 14 Kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu perluasan tanaman jambu mete seluas 2.325 ha, pembangunan kebun benih jambu mete seluas 26 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan jambu mete tersebut seperti pada tabel 15.



Tabel 15. Pengembangan Tanaman Jambu Mete Tahun 2016 NO

KEGIATAN

TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT

1 Perluasan Tanaman Jambu Mete 2 Pembangunan Kebun Sumber Benih Jambu Mete 3 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pengawalan perluasan tanaman jambu mete


FISIK (%) VOLUME SAT

%


13.537.495

2.325

Ha

13.214.591

97,61

2.325

Ha 100,00

55,96 3 Prov 11 Kab

677.746

26

Ha

498.818

73,60

26

Ha 100,00

116,00 3 Prov 11 Kab

953.128

14 Keg

890.443

93,42

953.128

14 Keg

890.443

93,42

66,44 14

Keg 100,00

66,44 3 Prov 14 Kab

TOTAL/RATA-RATA 15.168.369 14.603.852 96,28 Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2017

79,47

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan jambu mete, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan jambu mete adalah sebesar 79,47% (efisien). 9.

Kegiatan Pengembangan Tanaman Kapas Kegiatan Pengembangan tanaman kapas dilaksanakan di 4 provinsi dan 20 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman tanaman kapas seluas 450 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapas tersebut seperti dalam Tabel 16. Tabel 16. Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2016 NO

KEGIATAN

1 Penanaman Kapas

TARGET FISIK KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT 968.400

450

REALISASI KEUANGAN Rp.(000) Ha

(%)

949.518

98,05

3.132.652

91,56

FISIK VOLUME SAT 450

% Ha

100,00

NILAI EFISIENSI (%) 54,87

2 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan)

3.421.277

Pemberdayaan petani kapas

225.760

420

Org

221.350

98,05

340

Ha

80,95

(2,79)

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

437.697

20

Keg

375.327

85,75

20

Org

100,00

85,62

2.757.820

89

Keg

2.535.975

91,96

89

Keg

100,00

70,11

4.082.170

92,99

TKP dan PLP-TKP Kapas TOTAL/RATA-RATA

4.389.677

50,98

52,93


Ke m e n t e r i a n P e r t a n i a n Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2017

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan kapas, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan kapas adalah sebesar 52,93% (efisien). 10. Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam Kegiatan Pengembangan tanaman nilam dilaksanakan di 9 provinsi dan 22 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman nilam seluas 25 ha, pembangunan kebun benih sebar nilam seluas 20 ha dan

kegiatan

pendukung

lainnya.

Pelaksanaan

kegiatan

pengembangan nilam tersebut seperti pada Tabel 17. Tabel 17. Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2016 NO

KEGIATAN

1 Penanaman Nilam 2 Pembangunan Kebun Benih Sebar Nilam 3 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pemberdayaan Petani Nilam Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan TOTAL/RATA-RATA

TARGET FISIK KEUANGAN KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT Rp.(000)

REALISASI (%)

FISIK VOLUME SAT

%


583.640

106

Ha

569.890

97,64

86

Ha

81,13

(0,88) 9 Prov. 22 Kab.

1.675.126

22

Ha

1.401.962

83,69

20

Ha

90,91

69,84

538.427

89,95

598.609

9 Prov. 22 Kab.

20,58

304.480

480 Org

303.032

99,52

450

Ha

93,75

34,60

6 Prov. 14 Kab.

294.129

22 Keg

235.395

80,03

15

Org

68,18

6,55

8 Prov. 16 Kab.

2.510.279

87,85

2.857.375


29,85

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan nilam, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan nilam adalah sebesar 29,85% (efisien).



11. Kegiatan Pengembangan Tanaman Tembakau Kegiatan Pengembangan tanaman tembakau dilaksanakan di 8 provinsi dan 16 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman tembakau seluas 195 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tembakau tersebut seperti pada Tabel 18. Tabel 18. Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2016 NO

KEGIATAN

1 Penanaman Tembakau 2 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan TOTAL/RATA-RATA

TARGET REALISASI FISIK FISIK KEUANGAN KEUANGAN (%) Rp.(000) VOLUME SAT Rp.(000) VOLUME SAT

%

1.103.490 397.009

195 Ha

1.005.308 261.290

91,10 65,81

195

46.410

100 Org

43.699

94,16

100 Org 100,00

64,60

350.599

17 Keg

217.591

62,06

11 Keg 64,71

60,21 8 Prov. 16 Kab.

1.500.499

1.266.598 84,41


Ha 100,00

NILAI EFISIENSI KETERANGAN (%) 72,24 7 Prov. 11 Kab. 62,41 3 Provinsi

67,33

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan tembakau, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan tembakau adalah sebesar 67,33 (efisien). Keadaan anomali terjadi pada kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan disebabkan karena terjadi self-bloking pada satuan volume kegiatan yang sama. 12. Kegiatan Pengembangan Tanaman Lada Kegiatan Pengembangan tanaman lada dilaksanakan di 4 provinsi dan 13 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu intensifikasi tanaman lada seluas 1.845 ha, pembangunan kebun induk tanaman 83 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


lada seluas 11 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan lada tersebut seperti pada Tabel 19. Tabel 19. Pengembangan Tanaman Lada Tahun 2016 NO

KEGIATAN


1 Intensifikasi Tanaman Lada 2 Pembangunan Kebun Induk Lada 3 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Perencanaan

2.974.405 735.167

46.400

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan b ld TOTAL/RATA-RATA

988.500

1.850 Ha 14

REALISASI FISIK (%) VOLUME SAT


%

2.855.675 697.936

96,01 94,94

940.976

90,92

1 Paket

21.000

45,26

1 Paket 100,00

186,85

13 Keg

919.976

93,07

13 Keg 100,00

67,33 4 Prov. 13 Kab.

1.034.900

4.744.472

1.845 13

Ha 99,73 Ha 92,86

59,33 44,40

4 Prov. 9 Kab. 4 Prov. 9 Kab.

127,09

4.494.587 94,73


1 Provinsi

76,94

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan lada adalah sebesar 76,94% (efisien). Terjadi

anomali

pada

kegiatan

perencanaan

pengembangan

tanaman lada karena terjadi self-bloking pada paket kegiatan. 13. Kegiatan Pengembangan Tamanan Pala Kegiatan Pengembangan tanaman pada dilaksanakan di 5 provinsi dan 12 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu intensifikasi tanaman pala seluas 1.170 ha, rehabilitasi tanaman pala seluas 200 ha, perluasan tanaman pala di lahan kering seluas 700 ha, Pemeliharaan kebun induk pala seluas 6 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pala tersebut seperti pada Tabel 20. 84 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Tabel 20. Pengembangan Tanaman Pala Tahun 2016 NO

KEGIATAN

1 2 3 4 5

Intensifikasi Tanaman Pala Rehabilitasi Tanaman Pala Perluasan Pala di Lahan Kering Pemeliharaan Kebun Induk Pala Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Penilaian BlokPenghasil Tinggi Pala

TARGET FISIK KEUANGAN KEUANGAN Rp.(000) VOLUME SAT Rp.(000) 5.815.018 1.281.000 2.870.000 44.720 1.221.548

1.220 200 700 6

Ha Ha Ha Ha

REALISASI FISIK (%) VOLUME SAT

5.461.196 93,92 1.281.000 100,00 2.849.000 99,27 41.720 93,29 871.570 71,35

1.170 200 700 6

Ha Ha Ha Ha

%


95,90 100,00 100,00 100,00

55,18 50,00 51,83 66,77 77,36

4 Prov. 6 Kab. 1 Prov. 1 Kab 1 Prov. 1 Kab 1 Prov. 1 Kab

48.500

1 Paket

48.000

98,97

1 Paket 100,00

52,58

1 Prov. 1 Kab

Indikasi Geografis Tanaman Pala

225.000

2 Paket

225.000 100,00

2 Paket 100,00

50,00

1 Prov. 1 Kab

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lada

948.048

12 Keg

646.570

12 Keg 100,00

129,50

5 Prov 12 Kab

68,20

TOTAL/RATA-RATA 11.232.286 10.504.486 93,52 Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2017

60,23

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan pala adalah sebesar 60,23% (efisien). 14. Kegiatan Pengembangan Tanaman Cengkeh Kegiatan Pengembangan tanaman cengkeh dilaksanakan di 6 provinsi dan 16 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu rehabilitasi tanaman cengkeh seluas 1.665 ha, perluasan tanaman cengkeh dilahan kering seluas 200 ha, intensifikasi tanaman cengkeh seluas 1.000 ha, pemeliharaan kebun induk cengkeh seluas 8 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman cengkeh tersebut seperti pada Tabel 21.



Tabel 21. Pengembangan Tanaman Cengkeh Tahun 2016 NO


KEGIATAN

1 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh 2 Perluasan Cengkeh di Lahan Kering 3 Intensifikasi Cengkeh 4 Pemeliharaan Kebun Induk Cengkeh 5 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Penilaian Blok Penghasil Tinggi Cengkeh Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lada TOTAL/RATA-RATA

REALISASI (%)

FISIK VOLUME SAT

%


3.334.607 601.000

1.665 Ha 200 Ha

2.272.544 538.792

68,15 89,65

1.665 Ha 100,00 200 Ha 100,00

129,62 75,88

4 Prov. 5 Kab 1 Prov. 1 Kab

5.078.000 88.830

1.000 Ha 8 Ha

5.043.421 82.765

99,32

1.000 Ha 100,00 8 Ha 100,00

51,70 67,07

2 Prov. 4 Kab 2 Prov. 4 Kab

1.055.234

70,30

1.501.006

93,57

80.220

3 Paket

77.260

96,31

3 Paket 100,00

59,22

2 Prov. 4 Kab

1.420.786

16 Keg

977.974

68,83

16 Keg 100,00

127,92

6 Prov 15 Kab

8.992.756

84,81

10.603.443

83,57


Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai efIsiensi kegiatan pengembangan tanaman cengkeh adalah sebesar 83,57% (efisien). Terjadi anomali terhadap kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh dengan nilai efisiensi sebesar 129,62% disebabkan ada self-bloking beberapa spesifikasi kegiatan dalam paket kegiatan yang sama. Sedangkan terjadi anomali pada kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan lada (127,92%) disebabkan adanya self-bloking pada kegiatan tersebut namun target fisik tetap sama. 15. Kegiatan Pengembangan Kemiri Sunan Kegiatan Pengembangan tanaman kemiri sunan dilaksanakan di 3 provinsi

dan

3

kabupaten.

Kegiatan

yang

dilakukan

yaitu

pengembangan tanaman kemiri sunan seluas 15 ha, pemeliharaan kebun induk kemiri sunan seluas 5 ha dan kegiatan pendukung 86 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


lainnya.

Pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

kemiri

sunan

tersebut seperti pada Tabel 22. Tabel 22. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan Tahun 2016 NO

TARGET REALISASI FISIK FISIK KEUANGAN KEUANGAN (%) Rp.(000) VOLUME SAT Rp.(000) VOLUME SAT

KEGIATAN

1 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 2 Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Kemiri Sunan 3 Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan) Pengawalan pengembangan tanaman keniri sunan TOTAL/RATA-RATA

833.720

150 Ha

40.217

%

92,12

150

Ha 100,00

69,70

3 Prov 3 Kab

5 Ha

40.217 100,00

5

Ha 100,00

50,00

3 Prov 3 Kab

160.850

1 Keg

118.750

73,83

1 Keg 100,00

115,43

160.850

3 Keg

118.750

73,83

3 Keg 100,00

115,43

1.034.787

768.009


926.976 89,58

2 Prov 2 Kab

78,38

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan, 2017 (diolah)

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan kemiri sunan adalah sebesar 78,38% (efisien). 3.3.1.2.

Pencapaian Kinerja terhadap Pencapaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Pencapaian kinerja Tahun 2016 jika dibandingkan terhadap pencapaian

kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 ditunjukkan pada Tabel 23. Tabel 23. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan Terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 Indikator Kinerja Program

Capaian Kinerja 2014 (%) Target

Rata-rata Pertumbuhan produksi tanaman tebu (%) Rata-rata Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya (%)

Realisasi

%

Capaian Kinerja 2015 (5) Target

Realisasi

%

Capaian Kinerja 2016 (%) Target

Realisasi

%

2016 dibanding 2014 (%)

2016 dibanding 2015 (%)

100,00

101,10

101,10

112,91

101,94

90,28

110,03

88,99

80,88

80,00

89,58

100,00

104,32

104,32

105,89

105,45

99,58

102,45

101,36

98,84

94,75

99,25




Berdasarkan Tabel 23 di atas dapat dijelaskan bahwa: 1. Rata-rata

pertumbuhan

produksi

tanaman

tebu

Tahun

2016

dibanding rata-rata pertumbuhan produksi Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebagai berikut: a. Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 80,88% atau turun sebesar (-20,00%) atau 80,00% jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2014 sebesar 101,10%. b. Kinerja Tahun 2016 adalah 80,88% atau turun sebesar (-10,42%) atau 89,58% jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2015 sebesar 90,28%. 2. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya Tahun 2016 dibanding rata-rata pertumbuhan produksi Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebagai berikut: a. Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 98,84% atau turun sebesar (-5,25%) atau 94,75% jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2014 sebesar 104,32%. b. Kinerja Tahun 2016 adalah 98,84% atau turun sebesar (-0,75)% atau 99,25% jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2015 sebesar 99,58%. Perbandingan kinerja Tahun 2016 dan kinerja Tahun 2015 dan kinerja Tahun 2014 per komoditas perkebunan unggulan lainnya dapat disajikan pada Tabel 24.



Tabel 24. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 Dan Tahun 2014 per Komoditas NO

2014

KOMODITAS

Kinerja (%)

1 Kakao 2 Teh 3 Kelapa Sawit 4 Sagu 5 Pala 6 Tembakau 7 Lada 8 Karet 9 Kopi 10 Cengkeh 11 Kemiri Sunan

101,05 106,12 105,39 200,34 116,20 120,59 96,06 97,40 95,26 111,34 300,00

KINERJA (%) 2015 Target (%) Kinerja (%)

116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35

70,01 73,84 91,21 117,29 88,53 83,99 80,10 85,74 85,35 98,27 325,17

2016 Target (%)

102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45

Kinerja (%)

108,05 106,00 104,39 101,42 99,63 98,80 98,41 97,99 97,59 97,53 97,35

KINERJA 2016 KINERJA 2016 DIBANDING DIBANDING 2014 2015

106,93 99,88 99,06 50,62 85,74 81,93 102,45 100,61 102,45 87,59 32,45

154,34 143,56 114,46 86,47 112,54 117,63 122,85 114,30 114,34 99,24 29,94

12 Kelapa

98,50

116,35

83,51

102,45

96,61

98,08

115,68

13 Nilam

101,01

116,35

81,17

102,45

96,04

95,08

118,32

14 Jambu Mete

113,08

116,35

90,06

102,45

92,28

81,61

102,47

40,67

116,35

85,72

102,45

91,95

226,07

107,27

15 Kapas


Berdasar Tabel 24 di atas dapat dijelaskan bahwa: 1. Pencapaian kinerja Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Tahun 2015 secara umum mengalami kenaikan sebesar 3,54%. Jika di lihat per komoditas kinerja tertinggi secara berurutan yaitu kakao (154%), teh (143%), lada (122%), nilam (118%), tembakau (117%), kelapa (116%), kelapa sawit (114%), kopi (114%), karet (114%), pala (112%), kapas (107%) dan jambu mete (102%). Sedangkan kinerja yang mengalami penurunan yaitu cengkeh (99%), sagu (86%) dan kemiri sunan 29%. 2. Pencapaian kinerja Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Tahun 2014 secara umum mengalami penurunan sebesar 1,16%. Jika di 89 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


lihat per komoditas kinerja tertinggi secara berurutan yaitu kapas (226%) kakao (107%), lada (103%), kopi (103%), karet 101% dan teh 100%.

Sedangkan

beberapa

komoditas

perkebunan

unggulan

mengalami penurunan antara 32% komoditas kemiri sunan dan 99% komoditas kelapa sawit. 3.3.1.3.

Pencapaian Kinerja terhadap sasaran Renstra

Pencapaian kinerja Tahun 2016 jika dibandingkan terhadap sasaran Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 25. Tabel 25. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Sasaran Renstra Tahun 2015-2019 Per Komoditas NO

INDIKATOR 1 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu 2 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya

2015 12,91 16,35

1 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu 2 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya

112,91

1 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu 2 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya

89,30

116,35

95,46

TARGET IKP PER TAHUN 2016 2017 2018 10,03 7,03 4,57 2,45

2,89

2,86

TARGET IKP SAMPAI DENGAN TAHUN INI 139,05 124,23 132,97 119,20

2,9

2019 4,37

122,66

126,20

REALISASI IKP SAMPAI DENGAN TAHUN INI 80,00 98,84

-

-

RATA-RATA 7,78

AKUMULASI S.D 2019 -

5,49

-

145,12

-

145,12

129,81

-

129,81

61,63

-

61,63

76,14

-

76,14

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2018, 2015

Target sasaran program (outcomes) sesuai Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 merupakan target jangka menengah yang ditunjukkan oleh capaian produksi pada Tahun 2019. Oleh karena itu sesuai dengan target IKP Per Tahun dan di konversi menjadi target IKP sampai dengan tahun ini sedangkan pengukurannya ditentukan oleh tahun dasar dalam 90 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


penentuan target IKP yaitu capaian produksi Tahun 2014. Berdasarkan analisis ini diperoleh capaian kinerja Tahun 2016 dibandingkan sasaran Renstra (target IKP sampai dengan Tahun 2019) sebagai berikut: 1.

Pencapaian kinerja Tahun 2016, Rata-rata pertumbuhan produksi tebu sebesar 80,88% dibanding Tahun 2014 sebesar 80,00%, kinerja ini jika dibanding dengan sasaran Renstra Tahun 2019 mencapai 61,63%. Ini berarti dengan waktu 3 tahun yang tersisa Ditjen perkebunan

masih

memiliki

tanggung

jawab

38,37%

untuk

mencapai target Renstra. 2.

Pencapaian kinerja Tahun 2016, Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya 103,11%, dibanding Tahun 2014 sebesar 98,84%, kinerja ini jik= dibanding dengan sasaran Renstra Tahun 2019 mencapai 76,14%. Ini berarti dengan waktu 3 tahun yang tersisa Ditjen perkebunan masih memiliki tanggung jawab 23,86% untuk mencapai target Renstra.

3.3.2. Capaian Kinerja Lainnya 3.3.2.1.

Pencapaian Kinerja Indikator Makro

Komoditas perkebunan merupakan sumber devisa Negara karena banyak komoditasnya yang diekspor keluar negeri dan sebagai indikator pendapatan pemerintah pada sektor pertanian termasuk sub sektor perkebunan. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap indikator makro, selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami peningkatan pada semua indikaor khususnya PDB berdasarkan harga berlaku mencapai 11,27% dan berdasarkan harga konstan Tahun 2011 91 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, Keterlibatan tenaga kerja di sektor perkebunan yang diperkirakan untuk Tahun 2016 berjumlah 23,38 juta orang mengalami peningkatan sebesar 3,24%. Neraca perdagangan untuk komoditi perkebunan Tahun 2016 mencapai US$ 20,72 milyar, mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,59% sejak Tahun 2011. Pada Tahun 2011-2015 hasil ekspor perkebunan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,51% setiap tahun, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani pada bulan Januari 2016 sebesar 104,41 dan pada bulan September 2016 mencapai 107,85 dan mengalami kenaikan sebesar 3,57% dibandingkan dengan Tahun 2013 sebesar 104,13. Perkembanganan capaian Indikator makro Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 26. Tabel 26. Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2011-2015 Laju Pertumbuhan Th 2011-2016 (%)

CAPAIAN NO.

INDIKATOR 2011

1

Pertumbuhan PDB - harga berlaku (Rp milyar)

2012

2013

2014

2015

303.403

323.362

358.172

398.261

411.863

7,99

281465

301.020

319.533

338.502

350.490

5,64

Keterlibatan tenaga kerja (juta orang)

20,94

21,12

22,51

22,16

22,43

1,78

Neraca Perdagangan Perkebunan (US$ milyar)

29,36

25,77

22,63

22,84

20,72

(8,19)

- harga konstan 2010 (Rp milyar) 2

3

4

Ekspor perkebunan (US$ milyar)

5

NTP Perkebunan Rakyat

Sumber Keterangan

32,22

29,96

26,77

26,78

23,93

(7,07)

109,58

108,34

106,38

100,86

97,03

(2,98)

: BPS, 2016 : Di luar perikanan dan kehutanan



3.3.2.2.

Pencapaian Kinerja Indikator Mikro

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Ditjen Perkebunan mempunyai tugas meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan. Pencapaian kinerja ini digambarkan melalui capaian produksi dan produktivitas secara nasional 16 komoditas unggulan Direktorat Jenderal Perkebunan. 3.1.3.1. Produksi Pada umumnya produksi komoditas utama perkebunan selama 6 tahun (2011–2016) mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 3,51% per tahun. Beberapa

komoditas

unggulan

utama

selama

6

tahun

terakhir

mengalami peningkatan produksi per tahun yaitu sagu (42,37%), cengkeh (14,75%), pala (9,26%), kelapa sawit (7,58%), jambu mete (2,71%), karet (1,15%), tembakau (0,83%) dan kopi (0,11%). Namun sebaliknya beberapa komoditas mengalami penurunan produksi yang cukup serius yaitu kemiri sunan (-20,00%), kapas (-14,47%), nilam (-7,03%), kelapa (-1,84%), lada (-1,08%), kakao (-1,10%), teh (-0,58%) dan tebu (-0,07%). Kenaikan produksi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dalam memilih kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat menstimulasi peningkatan produksi tanaman melalui penerapan IPTEK dan 4-ASI (intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi), yang didukung dengan sistem penyuluhan, pengawalan, pendampingan yang intensif dan keterkaitan antara seluruh aspek budidaya dan penyiapan benih, perlindungan tanaman, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta aspek penelitian dan pengembangan 93 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


sehingga teknologi mudah diakses. Sedangkan terjadi penurunan produksi secara umum disebabkan oleh anomali iklim dan terjadinya penurunan luas areal tanaman. Khusus untuk kemiri sunan produksi sangat minim karena sebagain besar tidak dipanen akibat belum tersedianya unit pengolahan hasil (UPH) dan tidak ada pembelinya. Rincian produksi per komoditas dapat dilihat pada Tabel 27. Tabel 27. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2015 Realisasi Produksi Perkebunan ( T o n ) No.

Komoditas Perkebunan

1 I.

2 TANAMAN SEMUSIM

1. 2. 3. 4.

Tebu (Hablur) Kapas (Serat Kering) Tembakau (Daun Kering) Nilam (Daun Kering) **)

II.

TANAMAN TAHUNAN

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Karet (Karet Kering) Kelapa Sawit (CPO) Kelapa (Kopra) Kopi (Kopi Berasan) Kakao (Biji Kering) Jambu Mete (Gldg Kering) Lada (Lada Kering) Cengkeh (Bunga Kering) Teh (Daun Kering) Pala (Biji Kering) Sagu (Tepung Sagu) Kemiri Sunan (Biji Kering) Jumlah I dan II

2011

2012

2013

2014

2015

2016*)

3

4

5

6

7

8

Laju Pertum buhan (%) 9

2.267.887 2.275 214.524 2.866

2.591.687 2.948 260.818 2.648

2.551.026 1.871 164.448 2.082

2.579.173 761 198.301 2.103

2.497.997 759 193.790 1.986

2.990.184 23.096.541 3.174.379 638.647 712.231 114.789 87.089 72.207 150.776 22.252 85.960 1

3.012.254 26.015.518 3.189.897 691.163 740.513 116.915 91.039 99.890 145.575 25.321 132.309 0

3.237.433 27.782.004 3.051.585 675.881 720.862 116.113 91.039 109.694 145.460 28.167 155.061 0

3.153.186 29.278.189 3.005.916 643.857 728.414 131.302 87.448 122.134 154.369 32.729 310.656 3

3.145.398 31.070.015 2.920.665 639.412 593.331 137.580 81.501 139.641 132.615 33.711 423.946 6

3.157.780 33.229.381 2.890.735 639.305 656.817 130.072 82.167 139.522 144.015 34.408 440.516 0

1,15 7,58 -1,84 0,11 -1,10 2,71 -1,08 14,75 -0,58 9,26 42,37

33.632.608

37.118.495

38.832.726

40.428.541

42.012.353

43.966.512

3,51

2.222.971 -0,07 715 -14,47 196.154 0,83 1.954 -7,03

Catatan : *) Angka Sementara **) Produksi 1 kg daun kering Nilam setara dengan 0,02% minyak nilam/atsiri Sumber: Data Statistik Perkebunan, 2016

3.1.3.2. Produktivitas Produktivitas komoditas utama perkebunan selama 6 tahun terakhir (2011–2016) cenderung mengalami peningkatan dengan laju rata-rata sebesar 2,56% per tahun. Laju peningkatan produktivitas tertinggi 94 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


adalah komoditas sagu sebesar 19,61%, cengkeh 12,98%, nilam 4,82%, pala 4,77%, jambu mete 2,67%, teh 2,22%, lada 1,64%, kelapa sawit 1,37%, tembakau 0,93%, tebu 0,26%, kopi 0,16%. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah komoditas kapas (-8,14%), kelapa (-0,96%), kemiri sunan (-0,14%), kakao (-0,80%) dan karet (-0,48%). Rincian produktivitas per komoditas dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 28. Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2011-2016 Capaian Produktivitas (Kg/Ha) No.

Komoditas Perkebunan

1

2

II.

TANAMAN SEMUSIM

13.

Tebu (Hablur)

14. 15. 16.

Kapas (Serat Kering) Tembakau (Daun Kering) Nilam (Daun Kering)

I.

TANAMAN TAHUNAN

1. 2. 3. 4.

Karet (Karet Kering) Kelapa Sawit (CPO) Kelapa (Kopra) Kopi (Kopi Berasan)

5.

Kakao (Biji Kering)

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jambu Mete (Gldg Kering) Lada (Lada Kering) Cengkeh (Bunga Kering) Teh (Daun Kering) Pala (Biji Kering) Sagu (Tepung Sagu) Kemiri Sunan (Biji Kering) Jumlah I dan II

2011

2012

2013

2014

2015

2016*)

3

4

5

6

7

8

Laju Pertum buhan (%) 9

5.030

5.770

5.467

5.406

5.605

5.004

303 950 132

333 1.009 110

288 928 120

220 947 149

151 946 162

178 989 160

1.071 3.526 1.158 702

1.073 3.722 1.157 745

1.083 3.536 1.130 739

1.053 3.601 1.136 716

1.036 3.625 1.110 707

1.045 3.763 1.103 706

-0,48 1,37 -0,96

821

850

880

803

775

784

-0,80

367 784 238 1.477 387 1.854 0

364 771 325 1.467 466 1.921 0

359 776 350 1.465 469 2.174 0

416 921 390 1.683 484 4.198 222

430 828 441 1.495 479 3.656 186

414 833 424 1.618 482 3.696 190

2,67 1,64 12,98 2,22 4,77 19,61

18.800

20.083

19.764

22.345

21.632

21.389

2,56

0,26 -8,14 0,93 4,82

0,16

-0,14

Catatan : *) Angka Sementara Sumber: Data Statistik Perkebunan, 2016

3.1.3.3. Luas Perkembangan luas areal

komoditas perkebunan selama 6 tahun

terakhir (Tahun 2011-2016) cenderung mengalami peningkatan ratarata sebesar 1,27%. Peningkatan tertinggi adalah komoditas sagu 16,80%, kelapa sawit 5,81%, pala 6,79%, kemiri sunan 3,74%, cengkeh 2,26%, dan karet 1,04%. Sedangkan komoditas yang mengalami 95 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


penurunan luas areal yaitu nilam (-7,51%), kapas (-1,95%), kelapa (-1,09%), teh (-1,08%), lada (-1,04%), tembakau (-0,60%) kakao (-0,35%), tebu (-0,23%) dan kopi (-0,08%). Peningkatan luas areal disebabkan antara lain oleh meningkatnya minat perluasan karena faktor harga dan teknologi yang mendukung. Sedangkan penurunan disebabkan oleh semakin lemahnya minat karena anomali iklim, dukungan

pasar

dan

kurangnya

dukungan

teknologi

untuk

mengantisipasinya. Tabel 29. Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2011 – 2016 Luas Areal Perkebunan (Hektar) No. 1

Komoditas Perkebunan 2

I.

TANAMAN SEMUSIM

1.

Tebu (Sugar cane)

2.

Kapas (Cotton)

3.

Tembakau (Tobacco)

4.

Nilam (Patchouli )

II.

TANAMAN TAHUNAN

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Karet (Rubber) Kelapa sawit (Oil Palm) Kelapa (Coconut) Kopi (Coffee) Kakao (Cocoa) Jambu mete (Cashewnut) Lada (Pepper) Cengkeh (Clove) Teh (Tea) Pala (Nutmeg ) Sagu (Sago ) Kemiri Sunan Jumlah I dan II

2011

2012

2013

2014

2015

2016*)

3

4

5

6

7

8

Laju Pertumbuhan (%)

9

451.788

451.255

469.227

478.108

454.171

445.520

-0,23

10.238

9.565

8.738

3.670

6.118

5.919

228.770

270.290

192.809

215.865

209.095

206.337

-1,95 -0,60

28.615

31.155

28.226

20.714

18.626

18.562

-7,51

3.456.128 8.992.824 3.767.704 1.233.698 1.732.641 575.841 177.490 485.191 123.938 122.396 102.601 944

3.506.201 9.572.715 3.781.649 1.235.290 1.774.464 575.920 177.787 493.887 122.206 134.709 127.157 995

3.555.946 10.465.020 3.654.478 1.241.712 1.740.612 554.510 171.920 501.378 122.035 140.424 128.106 1.057

3.606.245 10.754.801 3.609.812 1.230.495 1.727.437 531.154 162.751 510.174 118.899 158.326 135.484 1.062

3.621.103 11.260.277 3.585.599 1.230.001 1.709.284 522.863 167.590 535.694 114.891 168.904 196.415 1.135

3.639.000 11.914.499 3.566.103 1.228.512 1.701.351 515.348 168.080 542.281 117.268 169.285 213.280 1.132

1,04 5,81 -1,09 -0,08 -0,35 -2,18 -1,04 2,26 -1,08 6,79 16,80 3,74

21.490.807

22.265.245

22.976.198

23.264.997

23.801.766

24.452.477

1,27

Catatan: *) angka sementara Sumber: Data Statistik Perkebunan, 2016

3.4.

Serapan Anggaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Pada Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran awal (Maret 2016) sebesar Rp. 1.917.993.750.000,- mengalami refokusing pada bulan April sehingga menjadi Rp. 1.759.314.989.000,-. Kemudian pada 96 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


bulan Agustus 2016 sesuai kebijakan Pemerintah sehingga terjadi penghematan

sehingga

anggaran

Ditjen

Perkebunan

menjadi

1.192.418.283.000,-. Kemudian pada bulan November sesuai kebijakan Pemerintah dilakukan self-bloking sebesar Rp. 106.300.000.000,-, sehingga anggaran Ditjen Perkebunan menjadi Rp. 1.086.118.283,-. Self-bloking adalah salah satu upaya membatasi terealisasinya anggaran melalui pemblokiran sendiri sehingga secara pelaporan keuangan masih harus dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penghematan anggaran maka terjadi perubahan pada target outputs kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dalam perjanjian kinerja, sehingga kinerja (capaian fisik) yang dipertangungjawabkan adalah penggunaan anggaran dalam PK setelah self-bloking. Serapan anggaran program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2016 adalah sebesar 87,44% dibanding pagu anggaran Rp. 1.192.418.283.000,- atau 96,00% dibandingkan dengan pagu setelah self-bloking sebesar Rp. 1.086.118.283,-dengan capaian fisik sebesar 99,74%. (selanjutnya yang digunakan adalah serapan setelah selfbloking, hal ini disebabkan pembahasan akan terkait dengan capaian fisik kegiatan). Serapan anggaran ini dapat dilihat berdasarkan kegiatan Utama dan Kegiatan (output) Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, berdasarkan jenis belanja, berdasarkan kewenangan dan berdasarkan satker lingkup Ditjen Perkebunan.



3.4.1. Serapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama Serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 30. Tabel 30. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan Utama No

Nama Kegiatan / Output Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Pagu

Block Amount

Pagu setelah Blokir

Realisasi RP

% PAGU % Blokir % Fisik

1.192.418.283.000

106.300.000.000

1.086.118.283.000

1.042.696.281.803

87,44

96,00

97,73

1 Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 64.095.132.000 2 Pengembangan Tanaman Semusim 807.172.000 3 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 544.048.691.000 4 Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha 1.814.777.000 5 Dukungan Perlindungan Perkebunan 110.231.426.000 151.802.940.000 6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 87.179.928.000 7 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 8 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 119.380.478.000 9 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 82.244.542.000 10 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 30.813.197.000 Sumber: SMART Kemenkeu, 2017 (diolah)

9.822.196.000 215.000 42.138.435.000 1.286.000 7.325.375.000 12.029.094.000

54.272.936.000 806.957.000 501.910.256.000 1.813.491.000 102.906.051.000 139.773.846.000

51.495.128.540 805.933.700 488.395.224.925 1.768.361.972 99.927.422.194 130.625.335.711

80,34 99,85 89,77 97,44 90,65 86,05

94,88 99,87 97,31 97,51 97,11 93,45

96,61 99,99 98,67 97,86 98,80 95,19

2.471.534.000

84.708.394.000

79.086.034.470

90,72

93,36

96,08

19.360.702.000 9.482.034.000 3.669.129.000

100.019.776.000 72.762.508.000 27.144.068.000

97.145.461.611 68.153.495.858 25.293.882.822

81,37 82,87 82,09

97,13 93,67 93,18

99,23 95,37 97,54

Berdasarkan Tabel 30 dapat dijelaskan bahwa capaian serapan Ditjen Perkebunan dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar dengan penyerapan anggaran sebesar 94,88% dan capaian fisik sebesar 96,61%. 2. Pengembangan Tanaman semusim dengan penyerapan anggaran sebesar 99,87% dan capaian fisik sebesar 99,99%. 3. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan anggaran sebesar 97,31% dan capaian fisik sebesar 98,67%.



4. Peengembangan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha dengan penyerapan anggaran sebesar 97,51% dan capaian fisik sebesar 97,86%. 5. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 97,11% dan capaian fisik sebesar 98,80%. 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan penyerapan sebesar 93,45% dan capaian fisik sebesar 95,19%. 7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan serapan anggaran sebesar 93,36% dan capaian fisik sebesar 96,08%. 8. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan serapan anggaran sebesar 97,13% dan capaian fisik sebesar 99,23%. 9. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan angaran sebesar 93,67% dan capaian fisik sebesar 95,37% 10. Dukungan

Perbenihan

Tanaman

Perkebunan

dengan

serapan

anggaran sebesar 93,18 dan capaian fisik sebesar 97,54%. 3.4.2. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi keuangan dan fisik kegiatan berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 31.



Tabel 31. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

UNIT KERJA/JENIS BELANJA

PAGU

DITJEN. PERKEBUNAN 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL

1.192.418.283.000 82.285.609.000 1.098.053.853.000 12.078.821.000

SELFBLOKING

PAGU SETELAH SELFBLOKING

REALISASI RP

106.300.000.000 1.086.118.283.000 1.042.696.281.803 3.247.324.000 79.038.285.000 75.435.525.686 102.838.671.000 995.215.182.000 955.839.463.968 214.005.000 11.864.816.000 11.421.292.149

% PAGU 87,44 91,68 87,05 94,56

% SETELAH SELFBLOKING 96,00 95,44 96,04 96,26

% FISIK 97,73 96,77 97,80 97,81

Sumber: SMART Kemenkeu, 2017 (diolah)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Belanja Pegawai terealisasi sebesar 95,44% dengan capaian fisik sebesar 96,77%.

2.

Belanja Barang terealisasi sebesar 96,04% dengan capaian fisik sebesar 97,80%.

3.

Belanja Modal terealisasi sebesar 96,26% dengan capaian fisik sebesar 97,81%.

3.4.3. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen Perkebunan Penyerapan Anggaran berdasarkan output kegiatan mencerminkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang biasanya menjadi kegiatan yang masuk dalam perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan. Penyerapan berdasarkan Output Kegiatan secara terinci dijelaskan pada Lampiran 3. Secara umum capaian output kegiatan Ditjen Perkebunan adalah sebagai berikut:



3.4.3.1.

Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar

Serapan dan capaian fisik kegiatan pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar yaitu: 1. Pengembangan tanaman rempah dengan serapan sebesar 100% dan capaian fisik 100%. 2. Pengembangan tanaman penyegar dengan serapan sebesar 94,78% dan capaian fisik 97,74%. 3. Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan dengan penyerapan sebesar 100% dan capaian fisik sebesar 100%. 4. Fasilitasi teknis pengembangan tanaman rempah dan penyegar dengan serapan sebesar 99,34% dan capaian fisik sebesar 99,97%. 5. Layanan Perkantoran dengan serapan anggaran sebesar 92,18% dan capaian fisik sebesar 94,61%. 3.4.3.2.

Pengembangan Tanaman semusim

Serapan dan capaian fisik kegiatan pengembangan Tanaman Semusim antara lain yaitu: 1. Pengembangan Tanaman Semusim dengan serapan sebesar 99,82% dan capaian fisik 99,99%. 2. Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dengan serapan sebesar 99,91% dan capaian fisik 100%. 3. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 99,84% dan capaian fisik 99,99%. 3.4.3.3.

Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar



Serapan dan capaian fisik kegiatan pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu: 1.

Pengembangan tanaman tahunan dengan serapan sebesar 96,65% dan capaian fisik 97,83%.

2.

Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 99,99% dan capaian fisik 100%.

3.

Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Perkebunan dengan serapan sebesar 95,03% dan capaian fisik 95,75%.

4.

Pengembangan Tanaman Penyegar dengan serapan sebesar 98,28% dan capaian fisik 99,91%.

5.

Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering dengan serapan sebesar 93,84% dan capaian fisik 93,99%.

6.

Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 99,25% dan capaian fisik 99,96%.

3.4.3.4.

Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha

Serapan dan capaian fisik kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha yaitu: 1.

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 100% dan capaian fisik 100%.

2.

Fasilitasi Teknis Penanganan dan Gangguan Usaha dengan serapan sebesar 93,81% dan capaian fisik 94,69%.

3.

Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 100% dan capaian fisik 100%.



3.4.3.5.


Serapan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan yaitu: 1.

Penanganan OPT Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 98,08% dan capaian fisik 98,90%.

2.

Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun dengan serapan sebesar 95,16% dan capaian fisik 96,76%.

3.

Pengembangan

Desa

Pertanian

Organik

Berbasis

Komoditas

Perkebunan dengan serapan sebesar 97,28% dan capaian fisik 99,86%. 4.

SL-PHT Perkebunan dengan serapan sebesar 97,57% dan capaian fisik 99,88%.

5.

Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan serapan sebesar 96,84% dan capaian fisik 97,84%.

6.

Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan sebesar 92,77% dan capaian fisik 94,64%.

7.


3.4.3.6.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Serapan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknsi Lainnya yaitu: 1.

Pelayanan dan Pembinaan Umum dengan serapan sebesar 88,99% dan capaian fisik 89,45%. 103 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


2.

Pelayanan dan Pembinaan Perencanaan dengan serapan sebesar 95,44% dan capaian fisik 97,77%.

3.

Pelayanan dan Pembinaan Keuangan dan Perlengkapan dengan serapan sebesar 92,78% dan capaian fisik 94,64%.

4.

Pelayanan dan Pembinaan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi dengan serapan sebesar 91,63% dan capaian fisik 94,58%.

5.

Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan serapan sebesar 94,80% dan capaian fisik 96,74%.

6.


7.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan serapan sebesar 96,35% dan capaian fisik 98,82%.

3.4.3.7.

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Serapan dan capaian fisik kegiatan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu: 1.

Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 84,64% dan capaian fisik 89,23%.

2.

Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 90,82% dan capaian fisik 94,54%.

3.

Fasilitasi Teknologi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 84,04% dan capaian fisik 89,20%.

4.

Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 95,70% dan capaian fisik 97,79%. 104 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


5.

Kendaraan Bermotor dengan serapan sebesar 99,73% dan capaian fisik 99,99%

6.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan serapan sebesar 94,26% dan capaian fisik 96,71%.

7.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan serapan sebesar 92,25% dan capaian fisik 99,61%.

8.

Gedung/Bangunan dengan serapan sebesar 99,18% dan capaian fisik 99,96%.

3.4.3.8.

Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Serapan dan capaian fisik kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah yaitu: 1.

Pengembangan Tanaman Semusim dengan serapan sebesar 97,18% dan capaian fisik 99,86%.

2.

Pengembangan Tanaman Rempah dengan serapan sebesar 97,96% dan capaian fisik 99,90%.

3.

Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering dengan serapan sebesar 99,32% dan capaian fisik 99,97%.

4.

Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan serapan sebesar 93,74% dan capaian fisik 94,69%.

5.




3.4.3.9. Serapan

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan

capaian

fisik

kegiatan

Dukungan

Pengolahan

dan

Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu: 1.

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 96,24% dan capaian fisik 97,81%.

2.

Fasilitasi

Teknis

Dukungan

Pengembangan

Pengolahan

dan

Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 89,33% dan capaian fisik 91,47%. 3.


3.4.3.10. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan Serapan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan yaitu: 1.

Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 93,24% dan capaian fisik 97,66%

2.

Fasilitasi Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 93,77% dan capaian fisik 97,69%.

3.


3.4.4. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 511 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan keterbatasan

APBN,

untuk

memenuhi

rasa

keadilan

dan 106



ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a) Kinerja satker dua tahun terakhir (2013 dan 2014); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara berurutan: apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan memperoleh prioritas

utama,

Dinas

Gabungan

namun

masih

tersurat

kata

"Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal Rp 1 milyar. Bila anggaran yang dikelola di bawah Rp 1 milyar, maka dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019. Berdasarkan

kriteria

tersebut,

pada

Tahun

2016

pembangunan

perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah 84 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (33 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (46 satker). Bila diurut berdasarkan efisiensi satker provinsi yang dihitung dengan cara membandingkan capaian fisik dan serapan anggaran yang



digunakan maka diperoleh secara berurutan sebagaimana pada Tabel 32. Tabel 32. Daftar Capaian Efisiensi Satker Provinsi Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan Yang Terendah Tahun 2016 ` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KODE/NAMA SATKER

PAGU (RP)

SELFBLOKING

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KET. PANGAN PROv KALTARA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV. KEPRI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA DINAS PERKEBUNAN PROP.KALIMANTAN SELATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI ACEH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA BARAT DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU

919.306.000 943.795.000 4.901.260.000 14.026.464.000 80.331.005.000 21.963.365.000 6.848.556.000 7.760.987.000 33.351.228.000 27.090.369.000 12.838.774.000 25.339.984.000 17.524.539.000 15.713.706.000 13.724.924.000 22.250.172.000 20.531.931.000 7.542.228.000 12.264.311.000 24.230.383.000 32.405.139.000 20.118.070.000 46.814.522.000 9.500.099.000 12.343.999.000

150.270.000 127.360.000 819.374.000 838.928.000 10.317.564.000 4.281.468.000 737.473.000 534.150.000 5.996.320.000 323.812.000 1.749.254.000 6.689.789.000 1.084.258.000 1.398.366.000 2.702.008.000 6.260.895.000 415.717.000 372.055.000 635.803.000 531.680.000 2.253.624.000 6.700.861.000 805.575.000 683.141.000 326.000.000

PAGU (RP)

SELFBLOKING

NO 26 27 28 29 30 31 32 33

KODE/NAMA SATKER DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. BABEL DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROP. BANTEN DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT TOTAL/RATA-RATA

6.376.557.000 22.376.475.000 39.580.667.000 74.055.827.000 8.020.329.000 4.213.835.000 20.422.818.000 20.778.053.000 666.325.624.000

238.420.000 1.209.562.000 838.671.000 3.446.375.000 453.372.000 220.984.000 433.451.000 1.044.778.000 106.300.000.000

REALISASI

PAGU SELFBLOKING (RP) 769.036.000 816.435.000 4.081.886.000 13.187.536.000 70.013.441.000 17.681.897.000 6.111.083.000 7.226.837.000 27.354.908.000 26.766.557.000 11.089.520.000 18.650.195.000 16.440.281.000 14.315.340.000 11.022.916.000 15.989.277.000 20.116.214.000 7.170.173.000 11.628.508.000 23.698.703.000 30.151.515.000 13.417.209.000 46.008.947.000 8.816.958.000 12.017.999.000

RP 350.205.500 723.512.200 3.184.688.375 12.511.617.325 65.688.128.375 15.673.941.080 5.324.821.614 6.959.347.689 26.295.583.700 24.839.217.205 10.768.737.890 18.127.101.040 15.204.760.548 13.937.140.192 9.884.076.350 15.053.856.708 19.532.430.500 7.063.204.615 11.112.293.950 23.364.829.575 29.105.307.370 12.687.129.995 45.446.815.000 8.742.162.314 11.832.759.050

% FISIK 65,00 99,08 82,36 100,00 98,89 93,14 91,24 100,00 99,09 95,62 100,00 100,00 95,00 100,00 91,90 95,92 98,89 100,00 97,00 99,99 97,85 95,73 100,00 100,00 99,15

% FISIK/ %SERAPAN 142,74 111,81 105,56 105,40 105,40 105,07 104,71 103,84 103,08 103,04 102,98 102,89 102,72 102,71 102,49 101,88 101,85 101,51 101,51 101,42 101,37 101,24 101,24 100,86 100,70

REALISASI

PAGU SELFBLOKING (RP) 6.138.137.000 21.166.913.000 38.741.996.000 70.609.452.000 7.566.957.000 3.992.851.000 19.989.367.000 19.733.275.000 602.749.044.000

% % PAGU SELFBLOKIN G 38,09 45,54 76,66 88,62 64,98 78,02 89,20 94,87 81,77 93,82 71,36 88,64 77,75 87,13 89,67 96,30 78,84 96,13 91,69 92,80 83,88 97,11 71,54 97,20 86,76 92,48 88,69 97,36 72,02 89,67 67,66 94,15 95,13 97,10 93,65 98,51 90,61 95,56 96,43 98,59 89,82 96,53 63,06 94,56 97,08 98,78 92,02 99,15 95,86 98,46

RP 6.087.524.015 21.051.267.542 36.754.079.436 69.230.993.550 7.517.369.100 3.950.523.213 19.909.807.955 19.573.087.200 577.915.232.971

% % FISIK/ % PAGU SELFBLOKIN % FISIK %SERAPAN G 95,47 99,18 99,84 100,67 94,08 99,45 100,00 100,55 92,86 94,87 95,33 100,49 93,48 98,05 98,43 100,39 93,73 99,34 99,72 100,38 93,75 98,94 99,06 100,12 97,49 99,60 99,65 100,05 94,20 99,19 99,20 100,01 86,73 95,88 96,58 103,66


Sedangkan bila diurut berdasarkan efisiensi satker kabupaten yang dihitung dengan cara membandingkan capaian fisik dan serapan anggaran

yang

digunakan

maka

diperoleh

secara

berurutan

sebagaimana Tabel 33.



Tabel 33. Daftar Capaian Efisiensi Satker Kabupaten Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan Yang Terendah Tahun 2016 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NO

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

NAMA SATKER

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB TASIKMALAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. LUWU UTARA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ALOR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN GARUT DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB ACEH TIMUR DINAS PERKEBUNAN KAB. PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB BENER MERIAH DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. SINTANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB PIDIE DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TABALONG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. BULUKUMBA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. KAPUAS HULU DINAS PERKEBUNAN KAB. TOLI-TOLI DINAS PERKEBUNAN KAB. OGAN KOMERING ILIR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PERTANIAN KAB KONAWE DINAS PERKEBUNAN KAB MUSI RAWAS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MOROWALI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KET.PANGAN KAB. POHUWATO

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. CIANJUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA UTARA DINAS PERKEBUNAN KAB. HALMAHERA TENGAH

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIKKA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN KOTA PALU DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KOTABARU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. ACEH UTARA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT NAMA SATKER

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB MAMUJU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB.SOPPENG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. LEBAK DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. MERANTI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB BONDOWOSO DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. NAGAN RAYA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB SIGI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. BENGKAYANG DINAS PERKEBUNAN KAB. MINAHASA SELATAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KOLAKA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAJENE DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. SANGGAU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KAB. KONAWE SELATAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KAB MAMASA TOTAL/RATA-RATA

PAGU (RP)

4.266.250.000 11.752.480.000 8.684.222.000 8.101.595.000 1.089.080.000 14.338.500.000 566.100.000 1.159.560.000 2.864.088.000 1.345.020.000 1.532.200.000 7.605.350.000 1.314.542.000 5.849.000.000 7.602.314.000 875.434.000 11.617.567.000 5.050.778.000 21.721.990.000 6.621.825.000 3.127.975.000 1.769.135.000 1.163.181.000 3.000.430.000 3.549.180.000 3.115.154.000 3.002.931.000 852.837.000 851.432.000 3.239.031.000 PAGU (RP)

33.179.890.000 4.812.436.000 2.561.472.000 4.833.609.000 3.491.800.000 2.553.000.000 3.923.025.000 9.145.171.000 948.000.000 2.727.848.000 11.593.868.000 19.755.863.000 2.232.186.000 32.265.790.000 4.379.905.000 5.272.512.000 291.305.556.000

SELFBLOKING

175.110.000 11.100.000.000 563.146.000 7.091.750.000 33.530.000 45.800.000 30.450.000 300.000.000 369.000.000 1.556.662.000 114.974.000 399.330.000 417.719.000 265.985.000 1.626.700.000 36.375.000 5.662.000 154.930.000 SELFBLOKING

268.354.000 328.800.000 357.776.000 527.216.000 191.250.000 185.000 148.000.000 222.290.000 207.122.000 1.594.000 26.539.710.000

PAGU SELFBLOKING (RP)

4.091.140.000 652.480.000 8.684.222.000 7.538.449.000 1.089.080.000 7.246.750.000 566.100.000 1.126.030.000 2.818.288.000 1.314.570.000 1.532.200.000 7.305.350.000 1.314.542.000 5.480.000.000 6.045.652.000 760.460.000 11.617.567.000 4.651.448.000 21.304.271.000 6.355.840.000 1.501.275.000 1.732.760.000 1.163.181.000 3.000.430.000 3.549.180.000 3.115.154.000 3.002.931.000 847.175.000 851.432.000 3.084.101.000 PAGU SELFBLOKING (RP)

33.179.890.000 4.544.082.000 2.232.672.000 4.475.833.000 2.964.584.000 2.553.000.000 3.731.775.000 9.144.986.000 800.000.000 2.727.848.000 11.593.868.000 19.533.573.000 2.025.064.000 32.265.790.000 4.379.905.000 5.270.918.000 264.765.846.000

RP

3.609.540.600 577.100.000 7.940.015.504 7.197.914.300 1.052.609.000 7.005.739.800 527.150.200 1.098.680.600 2.606.048.893 1.263.532.000 1.467.042.027 6.813.297.069 1.201.808.200 5.378.750.000 5.912.414.200 698.802.816 11.364.960.000 4.607.859.062 20.894.000.500 6.265.227.400 1.487.600.000 1.718.332.910 1.154.381.000 2.978.530.157 3.515.129.800 3.096.761.245 2.953.927.802 842.415.200 818.904.800 3.075.171.000

% PAGU

REALISASI % SELFBLOKING

84,61 4,91 91,43 88,85 96,65 48,86 93,12 94,75 90,99 93,94 95,75 89,59 91,42 91,96 77,77 79,82 97,83 91,23 96,19 94,61 47,56 97,13 99,24 99,27 99,04 99,41 98,37 98,78 96,18 94,94

88,23 88,45 91,43 95,48 96,65 96,67 93,12 97,57 92,47 96,12 95,75 93,26 91,42 98,15 97,80 91,89 97,83 99,06 98,07 98,57 99,09 99,17 99,24 99,27 99,04 99,41 98,37 99,44 96,18 99,71

% FISIK

93,44 92,00 95,00 99,09 100,00 100,00 96,00 100,00 94,38 98,00 97,60 95,00 93,00 99,37 99,00 93,00 99,00 100,00 99,00 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 99,54 99,81 98,70 99,77 96,46 100,00

%Fisik/ %Serapan

105,91 104,02 103,90 103,78 103,46 103,44 103,09 102,49 102,07 101,96 101,93 101,86 101,72 101,24 101,23 101,21 101,20 100,95 100,94 100,94 100,92 100,84 100,76 100,74 100,50 100,40 100,34 100,33 100,29 100,29

REALISASI RP

33.092.103.000 4.527.079.603 2.228.146.300 4.462.270.520 2.918.251.310 2.544.769.000 3.725.323.500 9.139.510.750 791.975.000 2.717.125.000 11.367.480.000 19.460.887.389 2.025.033.925 32.265.418.625 4.241.895.400 5.270.909.000 259.901.824.407

% PAGU

99,74 94,07 86,99 92,32 83,57 99,68 94,96 99,94 83,54 99,61 98,05 98,51 90,72 100,00 96,85 99,97 89,22

% SELFBLOKING

99,74 99,63 99,80 99,70 98,44 99,68 99,83 99,94 99,00 99,61 98,05 99,63 100,00 100,00 96,85 100,00 98,16

% FISIK

100,00 99,85 100,00 99,89 98,57 99,80 99,87 99,98 99,00 99,61 98,05 99,63 100,00 100,00 96,85 100,00 98,43

%Fisik/ %Serapan

100,27 100,23 100,20 100,19 100,13 100,12 100,04 100,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,27




Untuk Satker UPT Pusat dan Satker Ditjen Perkebunan dengan capaian efisiensi tertinggi sampai dengan yang terendah dapat diurutkan sebagaimana Tabel 34. Tabel 34. Capaian Efesiensi Satker Ditjen Perkebunan dan Satker UPT Pusat Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai dengan Yang Terendah, Tahun 2016 NO

KODE/NAMA SATKER

PAGU (RP)

SELFBLOKING

182.900.000 14.537.045.000 118.071.072.000 12.571.398.000 172.812.000 BALAI BESAR PERBENIHAN & PROTEKSI TAN.BUN (BBP2TP) SURABAYA 26.290.336.000 800.000.000 23.319.311.000 BALAI BESAR PERBENIHAN & PROTEKSI TANBUN (BBP2TP) AMBON 1.411.822.000 BALAI BESAR PERBENIHAN &PROTEKSI TANBUN (BBP2TP) MEDAN 31.791.286.000 214.009.050.000 106.300.000.000 TOTAL/RATA-RATA Sumber: SMART Kemenkeu, 2017 (diolah) 1 2 3 4 5

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

PAGU SELFBLOKING (RP) 14.354.145.000 105.499.674.000 26.117.524.000 22.519.311.000 30.379.464.000 198.870.118.000

RP 12.702.613.419 97.867.129.572 24.421.299.263 21.843.057.181 28.472.037.790 185.306.137.225

REALISASI % % PAGU % FISIK SELFBLOKIN 88,49 93,37 87,38 92,77 97,14 82,89 93,51 97,64 92,89 97,00 99,68 93,67 93,72 94,48 89,56 93,18 99,74 86,59

3.4.4.1. Permasalahan Umum dan Isu Strategis Tahun 2016 Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan ke depan diperlukan Analisis Permasalahan dan mengidentifikasi isue strategis dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan. Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang sudah menjadi isu strategis adalah sebagai berikut: 1.

Tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam;

2.

Dampak perubahan iklim menyebabkan anomali iklim yang berakibat pada kurang dipahaminya pola budidaya yang baik oleh pekebun;

3.

Permodalan petani yang masih belum memadai, sehingga pekebun swadaya murni sulit ditemukan;



4.

Jaringan

irigasi

dan

prasarana

terutama

jalan,

jembatan,

pelabuhan yang belum memadai; 5.

Keraguan pelaksanaan kegiatan di satker karena adanya isu revisi POK/DIPA dan pemotongan anggaran;

6.

Keterbatasan dan perubahan SDM di Satker;

7.

Belum adanya sinergi yang baik antara Dinas dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan antara pusat dengan pelaksana di Satker daerah/antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten atau Kota (khususnya TP Provinsi);

8.

Pelelangan yang terpusat di ULP Pemprov/Pemkab/Pemkot masih memprioritaskan kegiatan bersumber dari APBD dan infrastruktur sehingga

pelaksanaan

kegiatan

Dinas

yang

membidangi

perkebunan mengantri dalam waktu yang lama; 9.

Pelaksana

kegiatan

atau

penggunaan

anggaran

yang

tidak

mengikuti ROPAK; 10.

Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada kurang optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan;

11.

Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim. Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan rencana penanaman (menunggu musim);

12.

Penentuan kegiatan dalam usulan proposal belum sepenuhnya memperhatikan arus bawah secara berjenjang dan koordinasi dalam penentuan kegiatan kurang optimal;



13.

Unit cost yang terlalu kecil dan terlalu besar untuk daerah-daerah tertentu;

14.

Pimpinan, penanggungjawab dan petugas/pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami Pedoman Teknis dan PedomanPedoman lainnya;

15.

Masih terbatasnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja;

16.

Rencana kegiatan belum didukung oleh kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam;

17.

Rencana Revitalisasi Pabrik Gula khususnya milik BUMN belum sinergis dengan rencana pengembangan tebu secara keseluruhan, karena ditangani oleh Instansi yang berbeda;

18.

Penyelesaian masalah tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK yang belum selesai;

19.

Persyaratan

bank

dan

syarat-syarat

sebagai

avalis

yang

menyulitkan perusahaan mitra; 20.

Minimnya SDM Penyuluh Perkebunan padahal sangat dibutuhkan pekebun dalam pengembangan dan proses budidaya;

21.

Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;

22.

Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;

23.

Lembaga Penjaminan Kredit Petani belum memadai;

24.

Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan;

25.

Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; 112 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


26.

Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar petani belum memadai;

27.

Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap

kegiatan-kegiatan

pembangunan

perkebunan;



BAB IV

PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016 yang disusun merupakan salah satu pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun ke-2 (kedua) pada periode Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019. Kesemuanya itu merupakan

penjabaran

dari

penyelenggaraan

program

kerja

Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam Pembangunan Perkebunan yang dilaksanakan pada Tahun 2016. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015–2019 yang menjadi

tanggung

jawab

adalah:

“Peningkatan

produksi,

produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui peremajaan, perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan,

perbenihan perkebunan,

dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan, serta dukungan pengujian



dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman. Pada Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran awal (Maret 2016) sebesar Rp. 1.917.993.750.000,- mengalami refokusing pada bulan April sehingga menjadi Rp. 1.759.314.989.000,-. Kemudian pada bulan Agustus 2016 sesuai kebijakan Pemerintah terjadi penghematan, sehingga anggaran Ditjen Perkebunan menjadi Rp. 1.192.418.283.000,-. Kemudian pada bulan November sesuai kebijakan Pemerintah dilakukan self-bloking sebesar Rp. 106.300.000.000,-, sehingga anggaran Ditjen Perkebunan menjadi Rp. 1.086.118.283,-. Selp-Bloking adalah salah satu upaya membatasi terealisasinya anggaran melalui pemblokiran sendiri

sehingga

secara

pelaporan

keuangan

masih

harus

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penghematan anggaran maka terjadi

perubahan

pada

target

outputs

kegiatan

yang

harus

dipertanggungjawabkan dalam perjanjian kinerja, sehingga kinerja (capaian fisik) yang dipertangungjawabkan adalah penggunaan anggaran dalam PK setelah self-bloking. Serapan anggaran program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2016 adalah sebesar 87,44% dibanding pagu anggaran Rp. 1.192.418.283.000,- atau 96,00% dibandingkan dengan pagu setelah selfbloking sebesar Rp. 1.086.118.283,-dengan capaian fisik sebesar 97,73%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di 84 satker terdiri dari 1 satker Pusat, 4 satker UPT pusat, 33 satker provinsi 115 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


dan 46 satker kabupaten. Capaian kinerja fisik dan keuangan Tahun 2016 untuk 7 kegiatan utama Ditjen Perkebunan sebagai berikut: 1.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah mencapai 99,22% dengan serapan keuangan sebesar Rp. 98.256.865.611,- atau

2.

97,16% dari pagu setelah self-bloking;

Peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman tahunan dan

penyegar mencapai 98,45% dengan serapan keuangan sebesar Rp. 539.505.153.465 atau 98,34% dari pagu anggaran setelah selfbloking; 3.

Dukungan perlindungan perkebunan mencapai 98,80% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 99.927.422.194,- atau 97,11% dari pagu anggaran setelah self-bloking;

4.

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mencapai 95,37% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 69.921.857.830 atau 93,67% dari pagu anggaran setelah self-bloking.

5.

Dukungan

Perbenihan

Perkebunan

mencapai

97,54%

dengan

serapan anggaran sebesar Rp. 25.373.612.822,- atau 93,20% dari pagu anggaran setelah self-bloking. 6.

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mencapai 95,19% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 130.625.335.711,atau 93,45% dari pagu anggaran setelah self-bloking.

7.

Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan mencapai sebesar 96,08% dengan serapan anggaran sebesar RP. 79.086.034.470,- atau 93,36% dari pagu anggaran setelah self-bloking. 116 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


Pencapaian kinerja program Ditjen Perkebunan tahun 2016 yang di tunjukkan melalui capaian kinerja indikator program dalam perjanjian kinerja Dirjen perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Dibanding dengan target Tahun 2016 capaian pertumbuhan produksi tebu (GKP) mencapai 80,88% atau mengalami penurunan sebesar (-11,01%) dari target meningkat sebesar 10,03% (110,03%). Capaian ini berarti dengan target produksi tebu meningkat 10,01% (250.549 ton GKP) atau 2,749 juta ton GKP pada Tahun 2016 baru mencapai 88,99% (2,222 juta ton). Beberapa permasalahan tidak tercapainya sasaran program sebagai berikut: a.

Anomali iklim yang belum dikenali pekebunan secara benar menyebabkan pola tanam dan pola panen tidak sesuai dengan kebutuhan PG, Standar teknis yang sulit diikuti dan kekeringan lahan.

b.

Pemanfaatan teknologi belum optimal antara lain: inovasi teknologi

budidaya

belum

diterapkan

secara

optimal,

terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif terhadap lahan kering, pengelolaan lahan tebu masih terpencar, pemanfaatan mekanisasi belum optimal dan teknologi pasca panen yang belum optimal. c.

Dukungan PG belum Optimal antara lain beberapa PG kurang efisien karena sudah tua, kapasitas PG masih kecil dan kurang dukungan ketersediaan PG di areal pengembangan.

d.

Alih fungsi lahan tebu di beberapa daerah seperti berganti dengan komoditas lain yang dianggap memiliki nilai ekonomis 117 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


tinggi, berubah menjadi lahan perumahan dan bergesernya lahan tebu dari lahan sawah ke lahan kering. e.

Sumberdaya manusia yang menangani pertebuan sangat terbatas antara lain: Sulit memperoleh tenaga kerja pertebuan karena

kecilnya

minat

petani

maupun

TK

upahan

mengakibatkan mahalnya ongkos produksi, kurangnya jumlah penyuluh perkebunan khususnya tebu, tenaga kerja tebu umumnya pemain lama dan sulit menumbuhkan SDM baru. f.

Harga Patokan Petani (HPP) tebu ditentukan oleh Kementerian Perdagangan masih di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) yang ditentukan Kementerian pertanian.

2.

Rata-rata pertumbuhan

produksi tanaman perkebunan unggulan

lainnya mencapai sebesar 1,36% atau dibawah target sebesar 2,45%.

Beberapa

Permasalahan

yang

dihadapi

komoditas

perkebunan unggulan lainnya yaitu: a.

Anomali iklim sebagai permasalahan umum terhadap tumbuh kembangnya tanaman perkebunaan unggulan dan khususnya sulitnya tanaman untuk menyesuaikan dengan perubahan alam.

b.

Dukungan teknologi belum optimal khususnya komoditas yang dikembangkan di daerah tertentu.

c.

Harga kurang stabil misalnya karena tidak adanya jaminan pemasaran, sistem pemasaran yang rumit dan lain-lain.

d.

Minimnya dukungan Industri hilir misalnya tidak ada pabrik pengolahan, industri peningkatan nilai tambah belum optimal 118 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


e.

Minimnya dukungan industri hulu misalnya pupuk relatif mahal,

ketersediaan

mekanisasi

kurang

mendukung

pengembangan komoditas strategis. 4.2. Saran Rekomendasi Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian

kinerja

suatu

unit

kerja

seperti

Direktorat

Jenderal

Perkebunan. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan

beberapa perbaikan dalam proses penilaian

mulai dari penyusunan perencanaan, monitoring penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara

penilaiannya.

Berdasarkan

permasalahan

dan

target

yang

ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut: 1.

Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu untuk produksi gula, perlu disiapkan secara cermat dengan penyediaan benih unggul bermutu melalui pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Datar (KBD) menggunakan teknik kultur jaringan, bantuan alat dan mesin pertanian, bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan areal pada daerah potensial pengembangan tebu;

2.

Selain permasalah teknis penyediaan bahan baku sangat diperlukan ketersediaan dukungan pasca panen dan perlakuan pasca panen (tebang, muat angkut) secara intensif, dukungan pabrik gula (PG), harga yang seimbang, kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

3.

Pengembangan komoditas perkebunan unggulan lainnya perlu mendapat perhatian yang memadai terutama dibidang peningkatan 119 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016


produktivitas dan mutu produk serta nilai tambah. Peningkatan produktivitas dapat melalui perbaikan sistem budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil. Sedangkan mutu dan nilai tambah dapat memfasilitasi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil baik produk pokok maupun produk turunannya. 4.

Komoditas yang ditujukan untuk pengembangan ekspor perlu dicermati fluktuasi harga di tingkat petani yang cenderung merugikan petani, sehingga dapat lebih menggairahkan petani dalam melaksanakan usahataninya;

5.

Kinerja

Tim

SPI

baik

pusat

maupun

satker

daerah

perlu

dioptimalkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pembangunan

perkebunan; 6.

Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam

penyusunan

laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 7.

Revisi, refokusing, penghematan maupun selfbloking menunjukkan kelemahan dalam perencanaan. Oleh karena itu revisi hendaknya diminimalisir

sehingga

kepastian

pelaksanaan

kegiatan

yang

direncanakan progresnya dapat dipastikan positif.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016













REALISASI PER OUTPUT KEGIATAN DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016 Target

No

Nama Kegiatan / Output

1

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan B k l j Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Pengembangan Tanaman Rempah Pengembangan Tanaman Penyegar Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan

2

% Vol

100,00

% Fisik 97,73 96,61

51.495.128.540

80,34

94,88

305.470.000

305.470.000

84,74

100,00

62.796.900.000

11.225 ha

9.761.316.000

53.035.584.000

50.269.697.200

80,05

94,78

7 11.225

100,00

97,74

85.610.000

7 ha

5.880.000

79.730.000

79.730.000

93,13

100,00

7

100,00

100,00

764.178.000

759.136.125

99,34

99,34

12

100,00

99,97

12

100,00

Pengembangan Tanaman Semusim

308.288.000

Fasiitasi Teknis Pengembangan Tanaman Semusim

475.139.000

12 bulan

23.745.000

12 bulan

5 ha

544.048.691.000

Layanan Perkantoran

Vol

54.272.936.000

12 bulan

Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering

% Blokir 96,00

55.000.000

87.974.000

Pengembangan Tanaman Penyegar

% Pagu 87,44

9.822.196.000

807.172.000

Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Rp. 1.042.696.281.803

7 ha


Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Realisasi Blokir (Rp) Pagu setelah Blokir (Rp) 1.086.118.283.000 106.300.000.000

360.470.000

64.095.132.000

12 bulan

Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan

89.744.767.000

16.437 ha

-

100,00

94,61

87.974.000

81.095.215

92,18

92,18

215.000

806.957.000

805.933.700

99,85

99,87

215.000

308.073.000

307.532.300

99,75

99,82

5

100,00

99,99

475.139.000

474.693.250

99,91

99,91

12

100,00

100,00

12

100,00

99,99

-

-

99,99

23.745.000

23.708.150

99,84

99,84

42.138.435.000

501.910.256.000

488.395.224.925

89,77

97,31

2.869.392.000

86.875.375.000

83.963.590.137

93,56

96,65

16.437

100,00

97,83

-

98,67

52.135.000

14 ha

52.135.000

52.130.800

99,99

99,99

14

100,00

100,00

15.196.861.000

12 bln

1.428.933.000

13.767.928.000

13.083.676.605

86,09

95,03

12

100,00

95,75

369.178.241.000

86.246 ha

36.881.525.000

332.296.716.000

326.578.120.574

88,46

98,28

86.246

100,00

99,91

68.918.787.000

11.009 ha

827.975.000

68.090.812.000

63.896.602.545

92,71

93,84

11.009

100,00

93,69

130.610.000

827.290.000

821.104.264

85,72

99,25

12

100,00

1.286.000

1.813.491.000

1.768.361.972

97,44

97,51

957.900.000

12 bulan

-

99,96 97,86

Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha

1.814.777.000

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

1.024.034.000

13 KT

586.000

1.023.448.000

1.023.433.590

99,94

100,00

13

100,00

729.958.000

12 bln

700.000

729.258.000

684.145.482

93,72

93,81

12

100,00

94,69

60.785.000

12 bln

60.785.000

60.782.900

100,00

100,00

12

100,00

100,00

Fasilitasi Teknis Penanganan dan Gangguan Usaha Layanan Perkantoran 5

(Sat)

764.178.000

Pengembangan Tanaman Tahunan

4

Volume

Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran 3

Pagu (Rp.) 1.192.418.283.000


7.325.375.000

102.906.051.000

99.927.422.194

90,65

97,11

22.170.195.000

6.859 ha

2.028.302.000

20.141.893.000

19.755.713.048

89,11

98,08

6.859

100,00

98,90

617.211.000

7.293.442.000

6.940.107.539

87,73

95,16

29

100,00

96,76

110.231.426.000

Penanganan OPT Tanaman Perkebunan

-

100,00

98,80

Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan SL-PHT Perkebunan

7.910.653.000

29 KT

36.905.700.000

120 desa

2.555.677.000

34.350.023.000

33.415.233.377

90,54

97,28

120

100,00

99,86

9.103.634.000

87 KT

36.537.000

9.067.097.000

8.846.425.075

97,17

97,57

87

100,00

99,88

Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

30.953.516.000

12 bln

1.631.713.000

29.321.803.000

28.393.870.356

91,73

96,84

12

100,00

97,84

Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan

1.786.670.000

2 kasus

217.835.000

1.568.835.000

1.455.338.613

81,46

92,77

2

100,00

94,64

Layanan Perkantoran

1.401.058.000

12 bulan

238.100.000

1.162.958.000

1.120.734.186

79,99

96,37

12

100,00

99,82

127



No 6

Target

Nama Kegiatan / Output

Pagu (Rp.)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Pelayanan dan Pembinaan Umum

Rp.

12.029.094.000

139.773.846.000

130.625.335.711

% Pagu 86,05

% Blokir

% Vol Fisik 100,00

Vol

93,45

% Fisik Progres 95,19

3 dok

3.385.990.000

13.851.824.000

12.326.187.311

71,51

88,99

3

100,00

89,45

3 dok

845.599.000

5.289.769.000

5.048.428.064

82,28

95,44

3

100,00

97,77

Pelayanan dan Pembinaan Keuangan dan Perlengkapan

9.895.057.000

3 dok

761.001.000

9.134.056.000

8.474.849.267

85,65

92,78

3

100,00

94,64

Pelayanan dan Pembinaan Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

4.704.412.000

3 dok

581.972.000

4.122.440.000

3.777.463.355

80,30

91,63

3

100,00

94,58

Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya

68.492.040.000

441 dok

4.822.027.000

63.670.013.000

60.361.751.890

88,13

94,80

441

100,00

96,74

Layanan Perkantoran

43.056.349.000

1.465.000.000

41.591.349.000

38.599.333.709

89,65

92,81

12

100,00

94,64

167.505.000

2.114.395.000

2.037.322.115

89,28

96,35

13

100,00

98,82

2.471.534.000

84.708.394.000

79.086.034.470

90,72

93,36

2.281.900.000

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Gedung/Bangunan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

12 bulan 13 unit

87.179.928.000

96,08

3.685.012.000

147.736.350 batang

80.800.000

3.604.212.000

3.050.508.399

82,78

84,64 90,486,149

61,25

89,23

6.963.495.000

73 pkt tek

94.300.000

6.869.195.000

6.238.699.248

89,59

90,82

73

100,00

94,54

10.828.520.000

12 bulan

68.860.000

10.759.660.000

9.042.288.193

83,50

84,04

12

100,00

89,20

54.410.579.000

12 bulan

2.175.774.000

52.234.805.000

49.990.370.626

91,88

95,70

12

100,00

97,79

18.000.000

492.000.000

490.675.000

96,21

99,73

2

100,00

99,99

510.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

10

Pagu setelah Blokir (Rp)

6.135.368.000

Fasilitasi Teknologi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Layanan Perkantoran

9

151.802.940.000

Realisasi Blokir (Rp)

17.237.814.000

Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

8

(Sat)

Pelayanan dan Pembinaan Perencanaan

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7

Volume

2 unit

440.560.000

39 unit

7.268.562.000

271 unit

3.073.200.000

785 m2

119.380.478.000

31.800.000

440.560.000

406.434.055

92,25

92,25

39

100,00

94,61

7.236.762.000

6.821.080.599

93,84

94,26

271

100,00

96,71

785

100,00

2.000.000

3.071.200.000

3.045.978.350

99,11

99,18

19.360.702.000

100.019.776.000

97.145.461.611

81,37

97,13

99,96 99,23


63.266.027.000

7.369 ha

10.137.805.000

53.128.222.000

51.630.550.345

81,61

97,18

7.321

99,35

99,86

Pengembangan Tanaman Rempah

22.308.064.000

5.635 ha

1.016.221.000

21.291.843.000

20.857.125.526

93,50

97,96

5.635

100,00

99,90

Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering

18.398.248.000

1.579 ha

6.563.520.000

11.834.728.000

11.753.916.600

63,89

99,32

1.579

100,00

99,97

Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Layanan Perkantoran

15.056.509.000

12 bulan

1.517.036.000

13.539.473.000

12.692.216.960

84,30

93,74

12

100,00

94,69

351.630.000

12 bulan

126.120.000

225.510.000

211.652.180

60,19

93,85

12

100,00

99,69

9.482.034.000

72.762.508.000

68.153.495.858

82,87

93,67

4.779.754.000

45.507.969.000

43.797.290.363

87,09

96,24

152

100,00

97,81

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

82.244.542.000

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

50.287.723.000

Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Layanan Perkantoran

31.399.855.000

12 bulan

4.700.280.000

26.699.575.000

23.851.121.261

75,96

89,33

12

100,00

91,47

556.964.000

12 bulan

2.000.000

554.964.000

505.084.234

90,69

91,01

12

100,00

94,55

Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

30.813.197.000

3.669.129.000

27.144.068.000

25.293.882.822

82,09

93,18

Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan

26.446.478.000

2.710.570.000

23.735.908.000

22.131.444.522

83,68

93,24

473

83,13

97,66

Fasilitasi Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan Layanan Perkantoran

152 KT

569 ha

95,37

97,54

3.605.285.000

12 bulan

901.059.000

2.704.226.000

2.535.763.955

70,33

93,77

12

100,00

97,69

761.434.000

12 bulan

57.500.000

703.934.000

626.674.345

82,30

89,02

12

100,00

92,45

128


Kementerian Pertanian REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016 No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sat

Volume keluaran Target Realisasi 70.295 70.295 10.745 10.745 14.909 14.909 8.815 8.815 12 12

Anggaran % Pagu Realisasi 100,00 314.036.624.000 252.627.998.000 100,00 100,00 100,00 68.709.093.000 63.896.602.545 100,00 14.665.450.000 13.083.676.605

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Pengembangan areal produktif tanaman kakao Pengembangan areal produktif tanaman penyegar lainnya Pengembangan areal produktif tanaman tahunan Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar

ha ha ha ha bulan

2

Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana alam

Penanganan organisme penganggu tanaman perkebunan Pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan Antisipasi dampak perubahan iklim Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun SL-PHT tanaman perkebunan Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan

ha unit KT Dok KT Kasus Desa bulan

11.459 138 33 26 93 21 150 12

6.859 138 29 12 87 21 120 12

59,86 100,00 87,88 46,15 93,55 100,00 80,00 100,00

3

y Pelayanan dan Administrasi Seluruh Unit Organisasi di

Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum serta evaluasi dan layanan rekome bulan

12

12

Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya

bulan

12

Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan

Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan ha Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan Paket Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi tanaman perkebunan Unit Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan Jenis Fasilitasi teknis dukungan pengawasan dan pengujian benih dan teknologi proteksi tanaman perkebuna bulan

1

4

5

6

7

22.170.195.000

19.755.713.048

9.103.634.000 1.786.670.000

8.846.425.075 1.455.338.613

30.953.516.000

28.393.870.356

100,00

106.464.691.000

89.988.679.887

12

100,00

45.338.249.000

40.636.655.824

147.736.350 38 16 17 12

147.736.350 38 16 17 12

61,25 100,00 100,00 100,00 100,00

3.763.512.000 6.983.995.000

3.050.508.399 6.238.699.248

10.729.520.000

9.042.288.193

7.969 741 1.579 5.635 12

6.579 731 1.670 5.935 12

82,56 98,65 105,76 105,32 100,00

28.881.536

22.007.111

18.284.713.000

11.753.916.600

15.056.509.000

12.692.216.960

Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan KT Terlaksananya Pengembangan pengolahan hasil perkebunan Unit Pengembangan Pembinaan usaha perkebunan Provinsi Pengolahan dan Pengembangan pemasaran hasil perkebunan Keg Pemasaran Hasil Pembinaan penerapan standar dan sistem manajemen mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perk Keg Fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan bulan Perkebunan

152 45 30 137 45 12

152 45 30 137 45 12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

729.958.000

684.145.482

Terlaksananya Pengembangan sumber benih unggul tanaman perkebunan Penyediaan Benih Fasilitasi teknis penyediaan benih tanaman perkebunan

871 12

871 12

100,00 100,00

27.421.678.000 3.605.285.000

22.131.444.522 2.535.763.955

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Pengembangan areal produktif tanaman tebu Pengambangan areal produktif tanaman semusim lainnya Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering Pengambangan areal produktif tanaman rempah Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah

ha ha ha ha bulan

ha bulan

129


Kementerian Pertanian ANALISIS PERMASALAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TAHUN 2016 No

PERMASALAHAN

A

RATA-RATA PENINGKATAN PRODUKSI TEBU

1

Pengembangan tebu sebagaian besar dilahan kering

alih fungsi lahan dalam Produksi dan produktivitas dan pemanfaatan lahan marginal rendemen rendah untuk komoditi perkebunan

2

Sulit melakukan perluasan areal tebu

(1) Keterbatasan lahan, (2) Luasan tebu giling tidak bertambah fasilitasi pelaksanaan perluasan areal Koordinasi dengan instansi terkait ketergantungan dengan PG, bahkan terjadi penurunan tebu di wilayah existing PG

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

3

Lahan sempit dan terpencar


4

Transparansi rendemen

pengembangan tebu oleh petani dgn luasan kecil, atau dengan sitem sewa Sistem pengukuran rendemen belum menggunakan teknologi yang tepat

5

6

7

PENYEBAB

DAMPAK

Pengelolaan kurang efektif

UPAYA YG DILAKUKAN

SARAN REKOMENDASI

pembinaan, fasilitasi dan pengawalan Penyediaan sumur dalam, embung, Direktorat Tanaman Semusim dan sistem budidaya dengan baik sumur dangkal, irigasi air Rempah permukaan

pemetaan wilayah pengembangan tebu

Melakukan regrauping lahan (pemetaan daerah binaa)

Pengawalan rendemen melibatkan petani, Instansi terkait, Perguruan Tinggi dan PG, memperlakukan sistem budidaya dengan baik dan benar Harga gula tidak stabil dan tidak menguntungkan 1) HPP ditentukan tidak petani baru kurang antusias Mengupayakan menahan adanya meningkatkan skala usahatani tebu, petani sesuai BPP, 2) adanya menanam tebu karena kurang kebocoran gula rafinasi di pasaran memperbaiki sistem budidaya, penjualan dan konsumsi gula menarik dan mengawal HPP melakukan sistem pengawalan HPP rafinasi dan BPP teknologi pengembangan tebu belum Sistem komunkasi belum baik Petani lebih percaya dengan cara Sosialisasi dan pembinaan oleh pihak meningkatkan koordinasi dengan tersosialisasi tepat sasaran antara pengusaha/petani budidaya secara turun temurun terkait baik pemerintah, lembaga instansi terkait besar dengan petani pemula penelitian maupun PG Sumber daya manusia kurag memadai

PENANGGUNG JAWAB

Ketidakpercayaan dan munculnya pengukuran rendemen individu kecurigaan serta ketidakadilan rendemen

1) minimnya penyuluh; 2) tenaga kerja tebu sulit didapatkan perekrutan, pembinaan dan pelatihan meningkatkan pembinaan dan minimnya biaya pelatihan; 3) pelatihan meningkatkan kapsisat petani tidak bertambah; 4) penyuluh, dan tenaga kerja tebu petugas tidak sesuai bidangnya





130



No

PERMASALAHAN

PENYEBAB

DAMPAK

UPAYA YG DILAKUKAN

8

Kelembagaan petani masih lemah

terbatasnya pembinaan Kelompok tani kurang solit dan terhadap kelompo tani mudah goyah oleh terpaan isu terutama di wilayah luar jawa negatif pertebuan

9

Ketersediaan benih unggul yang sesuai lokasi dengan produktivitas tinggi

Penyedia benih masih kurang sulitnya memperoleh benih unggul menfasilitasi berbenihan tebu baik kepada kelompok tani maupun PG yang inovatif

10

Lemahnya jaringan pasca panen

sulitnya mengfektifkan proses kehilangan rendemen cukup tinggi pola panen secara bergilir dan tepat muat tenag angkut tebu waktu untuk mengefektofkan penggunaan TK dan alat pasca panen

11

PG yang sudah tua dan PG baru sulit di bangun Besarnya investasi dan kurangnya minat investor di usaha pergulaan berbasis tebu RATA-RATA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN UNGGULAN LAINNYA Perubahan Pola budidaya dan kurang siapnya Anomali Iklim petani dalam menyesuaikan perubahan iklim

B

1

SARAN REKOMENDASI

Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Meemperkuat kelembagaan petani petani dengan gapoktan atau Koperasi

Perlu adanya pengembang teknologi yang inovatif sehingga diperoleh benih unggul yang memadai bantuan alat pasca panen ditingkatkan

PENANGGUNG JAWAB Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah



Petani merasa kurang adanya penjaminnan pemasaran hasil

rehabilitasi PG yang lama serta mengundang investor baru

Fasilitasi pembangunan PG baru di Direktorat Tanaman Semusim dan kaji ulang dan perlu adanya PG Rempah yang dibangun oleh Pemerintah

Keepastian musim tanam dan musim panen bergeser dimusim penghujan atau musim kering sehingga produktivitas menjadi turun Alih Teknologi kurang menjadi daya tarik

menyesuaikan perubahan iklim

penyesuaian pola tanam dan pola panen serta penyesuaian benih unggul yang lebih adaptif

1). Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah; 2) Diraktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar; 3)Direktorat Perbenihan Perkebunan

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi

Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi secara tepat guna


Meningkatkan koordinasi dan Direktorat Pengolahan dan konsulidasi dengan instansi terkait Pemasaran Hasil Perkebunan dengan pengolahan pemasaran dan harga komoditas perkebunan

2

Dukungan teknologi belum optimal khususnya Minimnya teknologi dan komoditas yang dikembangkan di daerah inovasi terbarukan tertentu.

3

Harga kurang stabil misalnya karena tidak Sistem pemasaran yang rumit Harga tidak stabil adanya jaminan pemasaran, sistem pemasaran yang rumit dan lain-lain.

Koordinasi, konsolidasi dan pengawalan harga komoditas perkebunan

4

Minimnya dukungan Industri hilir misalnya tidak kurangnnya inovasi dan ada pabrik pengolahan, industri peningkatan nilai teknologi pendukung serta tambah belum optimal minimnya industri hilir

Fasilitasi industri pengolahan dan Meningkatkan koordinasi dengan menarik investor untuk mendirikan investor pabrik pengolah atau industri lanjutan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

5

Minimnya dukungan industry hulu misalnya kurangnnya inovasi dan pupuk relatif mahal, ketersediaan mekanisasi teknologi pendukung serta kurang mendukung pengembangan komoditas minimnya industri hulu strategis;

Koordinasi dengan penyedia saprodi


Petani hilang arah dan kurang antusias karena prospek komoditi yang dikembangkan kurang menarik Ketersediaan saprodi kurang mendukung, biaya produksi tinggi

Fasilitasi dan koordinasi dibidang sarana produksi dengan industri

131


Kementerian Pertanian ANALISIS PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2016 No.

Permasalahan

Penyebab

Dampak

1 Keraguan terhadap alokasi anggaran

Penghematan anggaran dan isu pemotongan anggaran

Kegiatan tertunda/terlambat

2 Keterlambatan proses pelelangan

Keterlambatan dalam penetapan Unit Kegiatan tertunda Layanan Pengadaan (ULP) dan adanya perubahan perangkat ULP

3 Pemotongan anggaran bantuan barang Penghematan anggaran (fisik), padahal Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan telah disepakati

Belanja minus (melebihi pagu)

4 Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) belum maskimal mendukung pengembangan tanaman lada, pala dan cengkeh pada tahun 2016 (melalui APBD)

Program dan kegiatan pengembangan rempah belum dapat sepenuhnya didukung oleh APBD

Pendapatan asli daerah (PAD) beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan, yang mana sumber daya alam yang tidak dapat dapat diperbarui (Unrenewable Resources) yang selama ini menjadi andalan sudah berkurang dan bahkan habis, karena terus menerus die

Upaya Yang Dilakukan Koordinasi pusat dan daerah secara efektif

Saran Rekomendasi - Segera terbitkan revisi DIPA terbaru dan isu pemotongan jangan berlarut-larut

Mengawal dan koordinasi intensif - Mengupayakan perangkat ULP terbentuk satker dengan ULP dalam bulan Januari (awal tahun anggaran) mempercepat proses pelelangan - Menyampaikan surat edaran dari Menteri Pertanian/Dirjen tentang Target/Kontrak Kinerja yang disepakati, yang mana target tersebut akan tercapai apabila didukung dengan Kinerja ULP yang baik Koordinasi pusat dan daerah secara efektif

-

Pemotongan anggaran perlu dikawal dengan memperhatikan seluruh aspek teknis dan non teknis secara komprehensif, dengan alokasi yang proporsional, seperti unit cost, harga pasar, lokasi dan luas areal, sehingga pengembangan tanaman rempah mencapai sasaran - Segera menindaklanjuti usulan revisi DIPA dari daerah Mensosialisasikan ke Pemerintah - Mensinkronkan Program/Kegiatan pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk daerah dalam rapat koordinasi, rapat kerja mendukung Program/Kegiatan dan/atau Focus Group Discussions (FGD) Pengembangan Rempah secara intensif dan berkala Nasional (yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah) - Pentingnya sinergitas antar stakeholder melalui APBD, jika tidak perkebunan pusat dan daerah dalam terakomodir di APBN tahun pengembangan industri kreatif yang berasal berjala dari tanaman perkebunan sebagai sumber

Penanggung Jawab Subdit Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Dinas Perkebunan dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Menangani Perkebunan Dinas Perkebunan dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Menangani Perkebunan

Dinas Perkebunan dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Menangani Perkebunan; Bagian Perencanaan Ditjen Perkebunan; Subdit Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh

Dinas Perkebunan dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Menangani Perkebunan; Subdit Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh

daya terbarukan (Renewable Resources)

132



No. 5

Permasalahan Harga jual lada, pala dan cengkeh berfluktuasi dan pada saat panen cenderung turun

Penyebab - Petani belum mempunyai gudang penyimpanan

Dampak Keuntungan petani belum optimal

Upaya Yang Dilakukan Pembinaan, pengawalan, pengendalian dan pendampingan dalam menerapkan Good Agricultural Practices (GAP)

Saran Rekomendasi

Penanggung Jawab

Pelatihan GAP, pemberdayaan (petani/kelompok tani), penguatan kelembagaan petani secara berkesinambungan, dan usulan penerapan resi gudang


Penguatan kelembagaan petani, khususnya dari aspek modal melalui penguatan modal usaha kelompok (PMUK), pengembangan Lembaga Ekonomi Mandiri (LEM)


Penguatan kelembagaan petani, khususnya dari aspek modal melalui penguatan modal usaha kelompok (PMUK), pengembangan Lembaga Ekonomi Mandiri (LEM)

Subdit Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Dinas Perkebunan dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Menangani Perkebunan Dinas Perkebunan dan/atau Dinas

- Petani belum menerapkan resi gudang - Panjangnya rantai pasar/distribusi

6

7

8 9

- Posisi tawar petani yang masih lemah terhadap pedagang - Belum solidnya peran kelembagaan petani dalam menghadapi pedagang (pedagang pengepul dan pedagang besar) - Ketergantungan petani terhadap tengkulak Modal usaha yang dimiliki petani masih - Kesulitan mengakses pinjaman Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi program KUR, terbatas (seperti Kredit Usaha Rakyat/KUR) budidaya belum maksimal sehingga petani dapat melalui lembaga pembiayaan mengetahui prosedur dan ketentuan untuk memperoleh KUR - Usaha tani belum mencapai marjin keuntungan yang tinggi (High Profit Margin) Keterbatasan ketersediaan benih unggul produksi benih terbatas bermutu dan bersertifikat di beberapa wilayah pengembangan

Penyedia benih tembakau terbatas Kegiatan pengembangan tembakau tidak terlaksana di daerah-daerah sentra

produksio dan produktivitas penyediaan benih berjenjang tidak mencapai sasaran

Keterlambatan dalam penetapan Unit Kegiatan tertunda

Mengawal dan koordinasi intensif -

Mengupayakan perangkat ULP terbentuk Menyampaikan surat edaran dari Menteri Pertanian/Dirjen tentang Target/Kontrak Kinerja yang disepakati, yang mana target tersebut akan tercapai apabila didukung dengan Kinerja ULP yang baik

133



No.

Permasalahan

10 Mempermudah pengajuan benih lokal agar dapat disertifikasi menjadi benih unggul nasional

Penyebab

Upaya Yang Dilakukan

Saran Rekomendasi

Penanggung Jawab

Belanja minus (melebihi pagu)

Koordinasi pusat dan daerah secara efektif

- Pemotongan anggaran perlu dikawal dengan memperhatikan seluruh aspek teknis dan non teknis secara komprehensif, dengan alokasi yang proporsional, seperti unit cost, harga pasar, lokasi dan luas areal, sehingga pengembangan tanaman rempah mencapai sasaran

Dinas Perkebunan dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Menangani Perkebunan; Bagian Perencanaan Ditjen Perkebunan; Subdit Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh

11 Dukungan APBD masih lemah dan tidak Pendapatan asli daerah (PAD) sinergis beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan, yang mana sumber daya alam yang tidak dapat dapat diperbarui (Unrenewable Resources) yang selama ini menjadi andalan sudah berkurang dan bahkan habis, karena terus menerus die

Program dan kegiatan pengembangan rempah belum dapat sepenuhnya didukung oleh APBD

Mensosialisasikan ke Pemerintah - Mensinkronkan Program/Kegiatan pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk daerah dalam rapat koordinasi, rapat kerja mendukung Program/Kegiatan dan/atau Focus Group Discussions (FGD) Pengembangan Rempah secara intensif dan berkala; Pentingnya Nasional (yang tercantum dalam sinergitas antar stakeholder perkebunan pusat Rencana Strategis Direktorat dan daerah dalam pengembangan industri Tanaman Semusim dan Rempah) kreatif melalui APBD, jika tidak terakomodir di APBN tahun berjala


12 Petani sering mengalami kerugian

- Petani belum mempunyai gudang penyimpanan

Keuntungan petani belum Pembinaan, pengawalan, optimal pengendalian dan pendampingan dalam menerapkan Good Agricultural Practices (GAP)

Penghematan anggaran tidak memperhatikan capaian fisik di masing-masing satker, tetapi melihat SPAN

Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan, dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan

13 Adanya penghematan anggaran, sementara dalam pelaksanaannya sudah pada tahap kontrak dan pembayaran uang muka

Penghematan anggaran

Dampak

14 Harga dan Kualitas tembakau di tingkat Belum semua Petani ikut kemitraan petani dengan pabrik rokok

Mengalokasikan kegiatan pada tahun berikutnya dan Mendorong Pemerintah daerah untuk mengalokasikan melalui APBD Posisi tawar produk petani Membangun kemitraan pabrik lemah sehingga harga dan roko kualitas ditentukan oleh pedagang besar/pengumpul

Pelatihan GAP, pemberdayaan (petani/kelompok tani), penguatan kelembagaan petani secara berkesinambungan, dan usulan penerapan resi gudang - Kedepan penghematan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan capaian fisik di Satker.


Membangun kemitraan dengan pabrik rokok


Dinas Perkebunan setempat

134


Kementerian Pertanian No.

Permasalahan

15 Kegiatan Perluasan Kelapa Sawit di daerah banyak yang terlaksana pada akhir tahun

Penyebab 1. Terjadinya pemotongan/penghematan anggaran di tahun 2016 ;2. Penetapan SK CP/CL dilokasi lahan yang diusulkan sering terlambat; 3. seluruh kategori belanja barang yang pelaksanaannya harus melalui lelang/tender, keterbatasan ULP di daerah dan 4. Sebagi

Dampak Kegiatan perluasan tanaman kelapa sawit terhambat pelaksanaan pengadaannya karena sering menunggu hasil revisi POK

Upaya Yang Dilakukan 1.Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannnya;2.

Saran Rekomendasi -

Penanggung Jawab

Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap Dinas yang membidangi yang telah memenuhi syarat administrasi dan perkebunan baik di tingkat Propinsi teknis; 2. Percepatan proses pengadaan maupun kabupaten barang/jasa;3. Saat menerima POK, perlu penelahaan, koordinasi serta sosialisasi baik untuk TP Propinsi maupun TP Kabupaten serta s

16 Mundurnys beberapa TKP karena telah Adanya kesempatan bekerja di tempat lain menjadi PNS dan bekerja swasta

Mengefektifkan kinerja TKP dan Bertambahnya lokasi jangkauan pembinaan bagi mengupayakan penggantian TKP yang mengundurkan diri TKP yang ada

Mengevaluasi kinerja TKP dan mendorong TKP yang sudah menjadi PNS dapat bekerja di tempat semula

Dinas yang membidangi perkebunan baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten

17 Koordinasi Dinas yang membidangi propinsi dengan kabupaten belum berjalan dengan baik 18 1. Pengajuan penilaian fisik kebun terlambat bahkan tidak dilakukan;2. biaya penilaian fisik kebun di tingkat Pusat tidak memadai sehingga usulan yang masuk tidak semua dapat di laksanakan

Pemahaman tentang manfaat pembinaan dan pengawalan belum sama 1. Belum siapnya mitra usaha;2. Belum patuhnya mitra usaha; 3. Belum terinformasinya secara utuh mitra usaha

Beberapa petani yang tidak Sosialisasi kepada Dinas yang terbina membidangi perkebunan baik propinsi maupun kabupaten 1. Standar Pembangunan 1. Menyurati mitra usaha agar kebun kelapa sawit tidak segera mengajukan penilaian fisik dapat diketahui;2. kebun;2. Melakukan koordinasi Pembagian hasil ke petani bersama instansi terkait belum dapat diketahui khususnya untuk mitra usaha yang belum pernah sama sekali mengajukan fisik kebun

Meningkatkan koordinasi kepada Dinas yang membidangi perkebunan propinsi dan kabupaten Meningkatkan koordinasi kepada Dinas yang membidangi perkebunan propinsi dan kabupaten

Dinas yang membidangi perkebunan baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten Dinas yang membidangi perkebunan baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten

19 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani Kelapa Sawit di daerah yang terlaksana pada tri wulan III

1. Terjadinya pemotongan/penghematan anggaran di tahun 2016 ;2. Penetapan SK Petani Kelapa Sawit yang mengikuti pelatihan yang diusulkan sering terlambat; 3.seluruh kategori belanja barang yang pelaksanaannya harus melalui lelang/tender, keterbatasan ULP

Kegiatan pengembangan kelembagaan dan usaha tani kelapa sawit terhambat pelaksanaan karena sering menunggu hasil revisi POK

1.Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannnya;2.

-

Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap Dinas yang membidangi yang telah memenuhi syarat administrasi dan perkebunan baik di tingkat Propinsi teknis; 2. Percepatan proses pengadaan maupun kabupaten barang/jasa;3. Saat menerima POK, perlu penelahaan, koordinasi serta sosialisasi baik untuk TP Propinsi maupun TP Kabupaten serta s

20 Keterbatasan kesediaan benih unggul bermutu di beberapa wilayah pengembangan 21 Adanya multitafsir/perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan Permentan Nomor 50, yaitu Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) 22 Kebijakan pemerintah daerah penerima bantuan fisik ke petani harus berbadan hukum

Produksi benih terbatas

Kegiatan tidak dilaksanakan

Agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan

-

Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) kelapa dan Pohon Induk Terpilih (PIT)


Kehati-hatian terhadap Permentan Nomor 50 Tahun 2015

Kegiatan tidak dilaksanakan

Telah dilakukan sosialisasi oleh Direktorat Perbenihan

-

Revisi terhadap Permentan Nomor 50 Tahun 2015

Direktorat Perbenihan

Kelembagaan petani/kelompok tani di Kegiatan tidak beberapa daerah ada yang belum dilaksanakan berbadan hukum

Menyurati Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk klarifikasi penerima bantuan fisik

-

Agar cermat dalam perencanaan


23 Adanya penghematan anggaran, sementara dalam pelaksanaannya sudah pada tahap kontrak dan pembayaran uang muka

Penghematan anggaran tidak memperhatikan capaian fisik di masing-masing satker, tetapi melihat SPAN

Mengalokasikan kegiatan pada tahun berikutnya dan Mendorong Pemerintah daerah untuk mengalokasikan melalui APBD

-

Kedepan penghematan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan capaian fisik di Satker.


Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan, dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan


135

Kementerian Pertanian KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

Recommend Documents