Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan ini berisi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan kinerja berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Demikian laporan kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2016. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja serta memberikan umpan balik bagi penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

i

ii

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini menginformasikan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya,

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi;

b.

Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

c.

Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat;

d.

Pelaksanaan

urusan

kepegawaian,

ketatausahaan,

kerumahtanggaan,

arsip,

dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan


iii

tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan. Sasaran kegiatan ini direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target dan capaiannya. Adapun indikator pencapaian sasaran tahun 2016 adalah Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen dengan target sebesar 85%, terealisasi sebesar 87,38%, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 102,80%. Dari indikator pencapaian kinerja tersebut diatas, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai target indikator kinerja di tahun kedua Renstra 2015-2019 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen dan pendayagunaan sumber daya yang optimal. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

tahun

2016

dengan

alokasi

sebesar

Rp104.960.683.000,00. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2016, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami beberapa kali perubahan, baik perubahan akibat perpindahan anggaran antar Satuan Kerja maupun akibat efisiensi/penghematan. Untuk kepetingan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas kegiatan, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami perpindahan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pameran Hari Kesehatan Nasional ke-52 menjadi anggaran Satuan Kerja Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sejumlah Rp1.826.484.000,00. Kemudian dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami 2 (dua) kali efisiensi/penghematan. Efisiensi/penghematan yang pertama melalui Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 sebesar Rp6.792.844.000,00 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Kesehatan dengan menyetujui pelaksanaan efisiensi/penghematan dan refocusing kegiatan sehingga alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi Rp96.341.355.000,00. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, anggaran Kementerian Kesehatan dilakukan efisiensi/penghematan kembali. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memperoleh penghematan anggaran sebesar Rp4.482.540.000,00. Efisiensi tahap 2 ini dilakukan melaui mekanisme blokir mandiri

iv


(Self blocking) pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga tidak mempengaruhi jumlah anggaran secara umum. Adapun realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp77.508.765.266,00 (Tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah). Bila dibandingkan

dengan

alokasi

anggaran

termasuk

self

blocking

yaitu

sebesar

Rp96.341.355.000,00 (Sembilan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka persentase realisasi sebesar 80,45%. Sementara, bila dibandingkan

dengan

alokasi

anggaran

tanpa

self

blocking

yaitu

sebesar

Rp91.858.815.000,00 (Sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), maka persentase realisasi sebesar 84,38%. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki upaya dan prestasi yang telah dicapai pada tahun 2016 antara lain: 1.

Website resmi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memperoleh predikat sebagai Pemenang I (Pertama) dalam kompetisi e-ASPIRASI (Anugerah Situs Sehat

Inspirasi

Sehat)

dilingkungan

Kementerian

Kesehatan

Tahun

2016.

Penyelenggaran kompetisi ini dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menjamin keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Gambar 1. Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016


v

2.

Ombudsman Republik Indonesia memberikan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Kementerian Kesehatan RI. Kontribusi tersebut didapatkan dari Unit Pelayanan Terpadu dalam hal 12 produk layanan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, termasuk pelayanan STRA yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Gambar 2. Piagam Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik

vi


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................

iii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL.............................................................................................................

viii

DAFTAR GRAFIK ...........................................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ...............................................................................................

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................

1

C. ASPEK

STRATEGIS

SEKRETARIAT

DIREKTORAT

JENDERAL

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN .............................................................

2

D. STRUKTUR ORGANISASI.....................................................................................

2

E. SISTEMATIKA .......................................................................................................

3

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................

5

A. RENCANA STRATEGIS ........................................................................................

5

B. PERJANJIAN KINERJA .........................................................................................

6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................................

7

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................................................

7

1. PENGUKURAN KINERJA .................................................................................

7

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................

8

3. KINERJA LAINNYA ...........................................................................................

18

B. REALISASI ANGGARAN .......................................................................................

32

C. SUMBER DAYA MANUSIA ....................................................................................

33

BAB IV PENUTUP ..........................................................................................................

36


vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan .............................

Tabel 2.

5

Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 ........................................................................

Tabel 3.

6

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan .....................................................................................................

Tabel 4.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 .................................................................................

Tabel 5.

6

Capaian

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Dukungan

Manajemen

6

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ................................................................................. Tabel 6.

7

Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dalam Aplikasi e-Monev Bappenas ..........................

Tabel 7.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 ..............................................

Tabel 8.

Tabel 9.

8

9

Pengukuran Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 ...................................................................................................

11

Daftar Rancangan Produk Hukum yang Disusun pada Tahun 2016 ..............

28

Tabel 10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan ...................

34

Tabel 11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan ................

34

Tabel 12. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Pendidikan ..............

35

Tabel 13. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin .........

viii


35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 .................................................................................

Grafik 2.

Pemantauan

Anggaran

dan

Indikator

Kinerja

Kegiatan

8

Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan......................... Grafik 3.

8

Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 ..............................................................

9

Grafik 4.

Rekapitulasi Jumlah Apotek dan Toko Obat per Provinsi ..............................

25

Grafik 5.

Rekapitulasi Jumlah Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi .................................................................................

25

Grafik 6.

Rekapitulasi Jumlah Industri Farmasi dan Industri Kosmetika per Provinsi ...

26

Grafik 7.

Rekapitulasi Jumlah Produksi Alat Kesehatan dan Produksi PKRT per Provinsi .........................................................................................................

Grafik 8.

Rekapitulasi Jumlah Produksi Alat Kesehatan dan Produksi PKRT per Provinsi .........................................................................................................

Grafik 9.

26

27

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan ....

34

Grafik 10. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan..

34

Grafik 11. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

Tahun

2016

Menurut

Pendidikan ....................................................................................................

35

Grafik 12. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin .........................................................................................................


35

ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016...............................................................................

v

Gambar 2.

Piagam Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik ....

vi

Gambar 3.

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan ..................................................................................................

Gambar 4.

3

Sambutan Irjen, Bpk. Drs. Purwadi, Apt., MM., ME. Bersama Sesditjen Farmalkes, Ibu Dr. Dra. Agusdini Banun S., Apt., MARS dalam Pertemuan Konsolidasi Pusat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Ditjen Farmalkes ........................

Gambar 5.

Suasana Kegiatan Reviu Anggaran Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.....................................................................................

Gambar 6.

12

19

Dirjen Farmalkes Didampingi Para Pejabat Eselon II dan Kadinkes Prov. Sumatera Selatan Membuka Secara Resmi Pertemuan Rakonas Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahap I ...................................................

Gambar 7.

20

Dirjen Farmalkes Didampingi Walikota Balikpapan, Kadinkes Prov. Kalimantan Timur dan Direktur Pengawasan Alkes dan PKRT Membuka Secara Resmi Pertemuan Rakonas Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahap II.....................................................................................

Gambar 8.

20

Paparan Materi Mengenai Kebijakan Pengelolaan Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan oleh Dirjen Farmalkes pada Acara Pemutakhiran Data

Gambar 9.

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 ............................................

24

Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian (www.apif.binfar.kemkes.go.id) ....

24

Gambar 10. Ka. Badan PPSDMK, drg. Usman Sumantri, M.Sc. Memberikan Paparan dengan Moderator Sesditjen Farmalkes dalam Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016.................................................................................................

27

Gambar 11. Sesditjen Farmalkes Memberikan Arahan Terkait Sistem Akuntansi Instansi (SAIBA dan SIMAK BMN) dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Farmalkes Tahun 2016 .................................................... Gambar 12. Dirjen

Farmalkes

Memberikan

Arahan

Dalam

Acara

Pertemuan

Pembinaan Wliayah Ditjen Farmalkes.........................................................

x


30

30

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pengukuran Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan ........................................................................................


37

xi

xii


BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 20152019. Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-


1

2019 dan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2016.

C.

ASPEK STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya,

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi: a.

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi;

b.

Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

c.

Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat;

d.

Pelaksanaan

urusan

kepegawaian,

ketatausahaan,

kerumahtanggaan,

arsip,

dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

D.

STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: a.

Bagian Program dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b.

Bagian

Hukum,

Organisasi,

dan

Hubungan

Masyarakat,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat. c.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

2


d.

Bagian

Kepegawaian

dan

Umum,

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

E.

SISTEMATIKA Sistematika laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Tahun 2016 sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.


3

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran

4


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIS Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Pada tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan memiliki 2 tujuan, yaitu: 1.

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;

2.

Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target kinerja berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, terarah dan terpadu. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tabel 1. Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.


5

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 Target Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

2015

2016

2017

2018

2019

80%

85%

87%

89%

95%

Cara perhitungan indikator kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

B.

Cara Perhitungan =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Target ini menjadi komitmen bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mencapainya dalam tahun 2016. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Sasaran Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

6

Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen


Target 2016 85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.

PENGUKURAN KINERJA Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran

kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

85%

87,03%

102,39%


7

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 87,5

87,03

87 86,5 86 85,5

85

Target Realisasi

85 84,5 84 83,5 Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Tabel 6. Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dalam Aplikasi e-Monev Bappenas

Grafik 2. Pemantauan Anggaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan

2.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan

8


pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan. Analisis capaian kinerja dari indikator kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan sebagai berikut:

Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen Kondisi yang dicapai: Realisasi indikator persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen tahun 2016 sebesar 87,03%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 85% dengan capaian sebesar 102,39%. Bila dibandingkan dengan realisasi indikator tahun 2015, realisasi indikator tahun 2016 meningkat sebesar 1,32%. Peningkatan realisasi indikator di tahun kedua Renstra menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat mencapai target indikator akhir tahun Renstra 2015-2019 yakni sebesar 95%. Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 Indikator Kinerja Persentase kepuasan dukungan manajemen

klien

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

85%

87,03%

102,39%

terhadap

Grafik 3. Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80

85,71

85 87,03

87

89

95

Target Realisasi

2015

2016

2017

2018

2019

Memperhatikan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam fungsi pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan praktek tata kelola pemerintahan yang baik Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sejak tahun 2013 hingga Tahun 2016 telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Tahun 2017 akan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen menggambarkan kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Program


9

Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Yang dimaksud dengan kepuasan klien terhadap dukungan manajemen adalah tersedianya pelayanan kesekretariatan yang sesuai standar dan memenuhi kebutuhan klien, dalam hal ini semua pihak yang menerima layanan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Adapun komponen jenis pelayanan dan cara perhitungannya adalah sebagai berikut: % 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 = =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

× 100%

1) Penerbitan STRA melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Kesehatan. % 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑇𝑅𝐴 =

𝑆𝑇𝑅𝐴 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 10 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 × 100% 𝑆𝑇𝑅𝐴 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛

2) Penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Apoteker dan Asisten Apoteker % 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐾 =

𝑆𝐾 𝑃𝐴𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 20 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 × 100% 𝑆𝐾 𝑃𝐴𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛

3) Penyelesaian Layanan Pengadaan % 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

4) Penyelesaian Rancangan Permenkes % 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑅𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑀𝐾 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑀𝐾 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑀𝐾

5) Respon time terhadap keluhan pelanggan % 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

6) Penyelesaian Revisi Anggaran % 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖

7) Tindak Lanjut LHP % 𝑇𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡 𝐿𝐻𝑃 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠 60 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐿𝐻𝑃

8) Pencairan Dana % 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑖𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎𝑛𝑦𝑎

Indikator ini diukur dengan jumlah item yang memenuhi kepuasan klien yaitu jumlah layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan janji layanan dibandingkan dengan jumlah layanan dukungan manajemen. Adapun 8 (delapan) jenis pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan beserta capaiannya di tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 8.

10


Tabel 8. Pengukuran Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2016 Tahun 2016 No

Jenis Pelayanan TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase

97,25%

100%

100%

100%

99,31%

55%

23%

45,45%

26,32%

37,37%

88,89%

74%

66,67%

69,57%

74,70%

1

Penerbitan STRA

2

Penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Apoteker dan Asisten Apoteker

3

Penyelesaian Layanan Pengadaan

4

Penyelesaian Rancangan Permenkes

100%

75%

100%

100%

93,75%

5

Respon Time terhadap Keluhan Pelanggan

100%

100%

100%

100%

100%

6

Penyelesaian Revisi

100%

100%

100%

90,91%

97,73%

7

Tindak Lanjut LHP

-

-

100%

100%

100%

8

Pencairan Dana

92%

100%

100%

82%

93,41%

90,43%

81,63%

89,02%

83,57%

87,03%

Kepuasan Pelanggan

Sebagai upaya untuk mencapai indikator kepuasan klien terhadap dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1.

Evaluasi Standar Prosedur Operasional Bagian Keuangan Setditjen Farmalkes terus-menerus melakukan perbaikan (continuous improvement

system) terhadap operasional manajemen. Diharapkan dengan perbaikan ini, terjadi peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja organisasi di bidang keuangan. Sehingga pada tahun 2016 dilakukan evaluasi terhadap Standar Prosedur Operasional di Bagian Keuangan, untuk mengevaluasi standar prosedur pencairan dana dan laporan hasil pemeriksaan (LHP), baik dalam tata cara penarikan, maupun pertanggungjawaban keuangan yang sudah berjalan selama ini. Kegiatan ini dilakukan dua kali di Jakarta pada tanggal 3-5 Oktober 2016 dan 17-19 Oktober 2016, dengan peserta seluruh staf bagian Keuangan dan BMN.

2.

Koordinasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Hal ini mendasari Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan pertemuan pengelola keuangan agar tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan satu kali di Bekasi Provinsi Jawa


11

Barat pada tanggal 13-15 Desember 2016 dengan peserta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

3.

Pembinaan Perbendaharaan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pembinaan Perbendaharaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta

profesionalitas SDM Pengelola keuangan sehingga menghasilkan proses pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pembinaan perbendaharaan ini diharapkan Satker di lingkungan Ditjen Farmalkes baik Satker Pusat maupun Satker Daerah (DK-07) di masing-masing wilayah dapat terus meningkatkan sinergisitas dan harmonisasi, sehingga dapat mempertahankan WTP di tahun-tahun yang akan datang. Kegiatan ini dilakukan satu kali di Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24-27 Mei 2016 dengan peserta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Kepala Seksi/Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Staf Pengelola Keuangan pusat dan daerah di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

4.

Konsolidasi Pusat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dalam penyusunan laporan keuangan, diperlukan adanya konsolidasi data laporan

keuangan antara pusat dan daerah agar laporan yang dihasilkan menjadi transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan dengan metode memberikan penjelasan tentang laporan keuangan meliputi pelaporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada seluruh peserta satker 07 dalam rangka penyusunan laporan keuangan dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Unit Akuntansi Instansi (UAI).

Gambar 4. Sambutan Irjen, Bpk. Drs. Purwadi, Apt., MM., ME. Bersama Sesditjen Farmalkes, Ibu Dr. Dra. Agusdini Banun S., Apt., MARS dalam Pertemuan Konsolidasi Pusat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Ditjen Farmalkes

12


Pelaksanaan Konsolidasi dengan metode reviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Biro Keuangan dan BMN. Kegiatan ini dilakukan di dua kali di Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21-24 Januari 2016 dan 18-21 Juli 2016 dengan peserta seluruh Petugas SAIBA dan Petugas SIMAK-BMN baik pusat dan daerah di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

5.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan

dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran yang mengatur pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Ditjen Farmalkes. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dibuat agar dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan anggaran dengan memberikan informasi yang update tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Hasil

dari

penyusunan

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Anggaran

akan

disosialisasikan dengan mengundang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara, Staf yang terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Ditjen Farmalkes. Sosialisasi

tersebut

bertujuan

untuk

memberikan

pembekalan

dan

keseragaman

pemahaman agar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Draft Tahun 2016 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12-14 Februari 2016, Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7-9 April 2016 dan untuk petunjuk pelaksanaan anggaran tahun 2017 telah tersusun draft untuk di kemudian disempurnakan pada tahun 2017 sebagai bahan yang akan disempurnakan tahun anggaran 2017.

6.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Akuntabilitas dari laporan keuangan instansi pemerintah menjadi hal yang sangat

penting dalam berjalannya instansi tersebut. Pertanggungjawaban keuangan terhadap anggaran yang diterima diharapkan dapat dilaporkan dengan baik sehingga laporan tersebut menjadi akuntabel. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-13 Maret 2016 dan 10-13 OKtober 2016, sedangkan Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015 dilaksanakan di Bekasi Jawa Barat pada tanggal 25-28 Januari 2016 dan 3-6 November 2016 penyusunan Laporan Keuangan tersebut terdiri dari penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Adapun


13

laporan ini menjadi bahan utama yang digunakan dalam pemeriksaan baik audit internal maupun audit eksternal.

7.

Penyusunan Laporan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Laporan verifikasi pertanggungjawaban Keuangan disusun untuk menyajikan Laporan

Pertanggungjawaban

Direktorat

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

berupa

pertanggungjawaban Keuangan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Unit Akuntansi Instansi (UAI) sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan dapat tersaji dengan cepat, transparansi, akurat, lengkap dan tepat waktu. Kegiatan ini dilakukan empat kali di Jakarta pada tanggal 1-3 Juni 2016 dan 22-24 Agustus 2016 dan di Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14-16 Maret 2016 dan 22-24 September 2016 dengan peserta seluruh staf bagian Keuangan dan BMN.

8.

Pertemuan RPK, RPD, dan RUP Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2016 Keharmonisan dan sinkronisasi antara pelaksanaan kegiatan dan pengaturan

penarikan dana mutlak dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Ditjen Farmalkes. Melalui penyusunan RPK, RPD dan RUP diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan memudahkan merealisasikan kegiatan, sehingga penyerapan anggaran akan lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan RPK dan RPD dilakukan dua kali di Jakarta pada tanggal 14-16 Januari 2016 dan 25-27 Januari 2016 dengan peserta pejabat struktural di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kegiatan RUP di laksanakan di Jakarta pada tanggal 18-20 Januari 2016 dan 1-3 Agustus 2016 dengan peserta Kasubag TU dan petugas pengadaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

9.

Updating Perencanaan Kas Updating data Perencanaan kas adalah dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan

kegiatan dan Perkiraan Penarikan Dana dengan realisasi dan perubahan kondisi di lapangan yang diperkirakan mengubah Perkiraan Penarikan Dana. Perkiraan Penarikan Dana menggunakan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) bertujuan agar terjaminnya ketersediaan dana dalam rangka pencapaian target program. Ditinjau dari aspek penganggaran, perencanaan kas merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga dapat mencegah kemungkinan

14


terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tersedianya dana. Updating data perencanaan kas bertujuan untuk memperkirakan aliran kas Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Farmalkes dengan melakukan penyesuaian jumlah ketersediaan dana yang disebabkan pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilakukan empat kali di Jakarta pada tanggal 7-9 Maret 2016, 22-24 Juli 2016, 8-10 September 2016 dan 20-22 Oktober 2016 dengan peserta staf pengelola kegiatan di Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

10.

Penataan Berkas dan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Setditjen Farmalkes Penataan kearsipan menjadi salah satu kunci dalam manajemen perkantoran yang

baik. Arsip yang dikelola dengan baik, dapat disimpan dengan efisien, disimpan sesuai tata urutan dan subyeknya, dan dapat dicari dengan mudah dan cepat bila dibutuhkan. Kegiatan Penataan Berkas dan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Setditjen Farmalkes tahun 2016 meliputi pengklasifikasian, pemberkasan dan penyimpanan berkas dan arsip, dan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam penataan berkas dan arsip di lingkungan Setditjen Farmalkes sehingga arsip dapat disimpan secara efisien dan mudah ditemukan kembali apabila dibutuhkan.

11.

Pembahasan dan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker dan Evaluasi Hasil Penilaian dan Pembahasan DUPAK Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker serta Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker adalah 2 jabatan fungsional

kesehatan dari 28 total jabatan fungsional bidang Kesehatan, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/07/Kep/M.PAN/4/2008 tentang

Jabatan

Fungsional

Apoteker

dan

Angka

Kreditnya,

dan

No.

Per/08/Kep/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya adalah Apoteker dan Asisten Apoteker yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan nasional untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan adanya jabatan fungsional Apoteker diharapkan penyelenggaran pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh tenaga profesional yang mempunyai kompetensi dibidangnya.


15

Penilaian yang dilakukan oleh tim Penilai Apoteker Utama dan Tim Penilai Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya dan Asisten Apoteker, dengan melakukan penelaahan teknis dan penilaian angka kredit secara berkala dan pada bulan November telah dilakukan evaluasi Hasil Penilaian dan Pembahasan Dokumen Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) tahun 2016 dengan output jumlah PAK yang diselesaikan tepat waktu dan diluar tepat waktu, dan menginventaris DUPAK yang belum terselesaikan. Selain upaya diatas, untuk menyelesaikan pelayanan penilaian angka kredit sesuai janji layanan akan didukung juga dengan aplikasi sistem PAK yang akan dibangun pada awal tahun 2017. Bimbingan teknis Jabatan Apoteker dan Asisten Apoteker di 39 Kabupaten/Kota merupakan kegiatan pembinaan langsung kepada pemangku khususnya dalam penjabaran butir-butir kegiatan dan penyusunan dokumen usulan PAK. Output yang diharapkan adalah kesamaan pemahaman butir kegiatan dan angka kreditnya, serta teknis penyusunan DUPAK bagi pemangku, tim penilai daerah dan pusat.

12.

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bagi PNS Kegiatan ini meliputi pengumpulan data kepegawaian dari semua satker di lingkungan

Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai dengan tanggal termutakhir, kemudian daftar tersebut diurutkan mengikuti kaidah-kaidah urutan kepangkatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 6 Satker Ditjen Kefarmasian dan Alkes menghasilkan informasi tentang pangkat, jabatan, umur, status, latar belakang pendidikan, keahlian yang dimiliki, pendidikan perjenjangan yang telah diikuti dan informasi lain mengenai seluruh pegawai negeri sipil. Sehingga dapat dipergunakan oleh pimpinan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan lebih lanjut terkait dengan pembinaan karir pegawai.

13.

Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Kegiatan ini merupakan layanan publik terkait Penerbitan STRA sesuai Permenkes RI

Nomor 889/Menke/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Dalam tahun 2016, telah diterbitkan 5.482 STRA baru dan 15.671 STRA registrasi ulang dengan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penerbitan STRA @ Rp250.000, sampai 31 Desember 2016 sebanyak Rp5.751.250.000,00.

16


14.

Inventarisasi, Labeling BMN dan Stock Opname Persediaan Setiap BMN yang dimiliki Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus di identifikasi

mengenai jenis, warna, tahun pembelian, sumber anggaran, dll. Setelah teridentifikasi maka selanjutnya seluruh BMN tersebut harus diinventarisasi secara berkala. Pemberian label kode pada setiap BMN menjadi cukup penting mengingat dalam kode yang terdapat pada label dapat diketahui identitas dari BMN tersebut. Inventarisasi yang dilakukan secara rutin kemudian dapat dihitung sebagai persediaan.

15.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pelaporan kinerja menjadi bagian yang penting dalam sistem manajemen organisasi

kepemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendorong dan mengatur tata kelola seluruh unit kerja yang ada sehingga secara koordinatif dan sinergis bergerak menuju pencapaian visi dan misi organisasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

serta

kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pernerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja dimulai dengan penyusunan Laporan Kinerja Setditjen Farmalkes dilaksanakan pada 25-27 Januari 2016, dilanjutkan dengan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Farmalkes yang dilaksanakan pada 4-6 Februari 2016. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna bagi masyarakat dan sebagai bukti pencapaian tujuan organisasi.

16.

Penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja disusun dengan


17

mencatumkan indikator kinerja dan target kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Untuk tahun 2016 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada tanggal 26 Januari 2016. Penandatanganan dilaksanakan serentak oleh seluruh Eselon II. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja terhadap Satuan Kerja Dekonsentrasi (07) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang telah ditandatangani oleh seluruh Dinas Kesehatan Provinsi. Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan itegriitas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

3.

KINERJA LAINNYA Selain pencapaian sasaran strategis kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan juga melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Penyusunan Program dan Rencana Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Dekonsentrasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian

dan Alat Kesehatan termasuk juga kegiatan Dekonsentrasi berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran yang mengatur 3 materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran terdiri dari pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Sedangkan klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja (ekonomi). Kemudian Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran ini harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam upaya pelaksanaan program Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara nasional sangat diperlukan adanya dukungan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk itu Ditjen Kefarmasian dan Alkes mengalokasikan Dana Dekonsentrasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan kegiatan yang

18


dituangkan dalam menu-menu Kegiatan Dekonsentrasi yang mempunyai daya ungkit dalam pelaksanaan

program

kefarmasian

dan

alat

kesehatan

didaerah

yang

dapat

diimplementasikan langsung ke masyarakat.

Gambar 5. Suasana Kegiatan Reviu Anggaran Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan termasuk Dekonsentrasi dilaksanakan pada tanggal 11-13 Februari 2016 untuk menyusun usulan anggaran tahun 2017. Kemudian tanggal 12-14 Juli 2016 melaksanakan penyusunan RKAK/L T.A. 2017 untuk pagu Indikatif, tanggal 10-13 Agustus 2016 pelaksanaan Reviu RKAK/L 2017 bersama dengan Inpektorat Jenderal. Pada tanggal 31 September - 2 Oktober 2016 dilaksanakan Penyusunan RKAK/L TA.2017 untuk pagu Alokasi anggaran dilanjutkan dengan kegiatan Reviu Pagu Alokasi anggaran bersama dengan Inspektorat Jenderal pada tanggal 5-8 Oktober 2016 untuk Kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian bersama-sama dengan Satuan Kerja (Satker) Dinas Kesehatan Provinsi dan tanggal 10-13 November 2016 untuk Satuan Kerja (Satker) Pusat. Melalui Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Dekonsentrasi ini diharapkan alokasi anggaran yang diberikan melalui APBN kepada Ditjen Farmalkes dapat digunakan sesuai harapan dan target program Kefarmasian dan Alat kesehatan sesuai Renstra Kemenkes RI. Kegiatan ini telah dapat menghasilkan 40 dokumen anggaran TA 2016 yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan program, dan sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen anggaran yang berlaku.

2.

Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

dilaksanakan dalam 2 tahap yakni tahap I yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 16-


19

19 Februari 2016 dan tahap II dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 21-24 Maret 2016 dengan tema “Akselerasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Mendukung Program Indonesia Sehat” bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2016 guna mendukung Program Indonesia Sehat.

Gambar 6. Dirjen Farmalkes Didampingi Para Pejabat Eselon II dan Kadinkes Prov. Sumatera Selatan Membuka Secara Resmi Pertemuan Rakonas Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahap I

Peserta Rakonas Tahap I dihadiri oleh 15 Provinsi dan perwakilan dari Kab/Kota, serta mengundang perwakilan dari DJPK Kemeneterian Keuangan RI, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, Health Policy Unit, Perwakilan daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan masing-masing perwakilan satker pusat di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Gambar 7. Dirjen Farmalkes Didampingi Walikota Balikpapan, Kadinkes Prov. Kalimantan Timur dan Direktur Pengawasan Alkes dan PKRT Membuka Secara Resmi Pertemuan Rakonas Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahap II

Untuk Rakonas Tahap II, peserta yang hadir terdiri dari 19 Provinsi dan perwakilan dari Kab/Kota, serta mengundang perwakilan dari DJPK Kemeneterian Keuangan RI, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI,

20


Direktorat

Jenderal

Kesehatan

Masyarakat

Kementerian

Kesehatan

RI,

Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Health Policy Unit, Perwakilan daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan masing-masing perwakilan satker pusat di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan Rapat Konsultasi Nasional (Rakonas) Ditjen Farmalkes Tahun 2016

dimaksudkan

untuk

mensosialisasikan

dan

menyamakan

persepsi

program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam upaya peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan menuju suksesnya pelaksanaan RPJMN serta tercapainya strategi serta 9 fokus kegiatan di Ditjen Farmalkes. Adapun 9 fokus kegiatan di Ditjen Farmalkes antara lain: a.) Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat; b.) Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat essensial generik; c.) Meningkatkan penggunaan obat rasional; d.) Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang beredar; e.) Mengembangkan peraturan dalam upaya harmonisasi standar termasuk dalam mengantisipasi pasar bebas; f.) Meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian; g.) Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu; h.) Meningkatkan pengembangan dan pemanfataan obat tradisional Indonesia; i.) Meningkatkan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan. Peran serta lintas program dan lintas sektor sangat mendukung dalam upaya peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dari pelaksanaan Rakonas dalam 2 tahap tersebut, menghasilkan kesimpulan dan tindak lanjut terkait Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: a)

Pengadaan obat dan alkes berdasarkan e-catalogue perlu diintensifkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat dan alat kesehatan. Sistem e-Monev katalog dikembangkan agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan obat berdasarkan e-catalogue baik secara elektronik (e-Purchasing) maupun manual.

b)

Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan vaksin sampai ke tingkat puskesmas, diperlukan penguatan manajemen pengelolaan obat dan vaksin (one gate policy) di setiap tingkat pemerintahan dan fasilitas kesehatan, terutama dengan mengoptimalkan pemanfaatan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2016.


21

c)

Untuk mewujudkan pemanfaatan bahan baku obat, obat tradisional, pangan, kosmetik dan produk alat kesehatan produksi dalam negeri diperlukan pembinaan produksi dan distribusi yang dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan.

d)

Upaya mewujudkan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) membutuhkan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang dan komprehensif (pre dan post market). Pengawasan harus dilakukan selaras dengan pembinaan industri alat kesehatan dan PKRT, sehingga mendorong kemandirian nasional di bidang alat kesehatan yang

dilakukan

bersama

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota sesuai fungsinya. e)

Pemerintah Pusat dan Daerah berkomitmen untuk mendorong industri sediaan farmasi dan pangan untuk memenuhi standar dan persyaratan sehingga mampu berdaya saing.

f)

Pemberdayaan

masyarakat

berbasis

keluarga

perlu

ditingkatkan

untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong penggunaan sediaan farmasi dan pangan yang aman, bermutu dan berkhasiat serta alkes yang rasional, guna tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dan keselamatan pasien. Edukasi masyarakat diperlukan agar masyarakat menjadi proaktif dalam implementasi pelayanan kefarmasian dan menumbuhkan kecintaan produk dalam negeri. g)

Optimalisasi seluruh sumber pendanaan program kesehatan (dekonsentrasi, BOK, DAK, APBD) dalam memperkuat dukungan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk Program Indonesia Sehat. Hal ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, dipantau, dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan akuntabilitasnya bagi pencapaian tujuan program.

h)

Perubahan kebijakan DAK dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Nawacita utamanya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam kerangka NKRI, diantaranya membangun 10 Rumah Sakit Pratama. Penentuan alokasi DAK saat ini ditentukan berdasarkan usulan dari Daerah (Proposal Based) agar lebih efektif, efisien dan mampu laksana.

Sebagai tindak lanjut kesimpulan tersebut, peserta Rapat Koordinasi Nasional sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

22


a)

Mendorong

Industri

Farmasi,

distributor

dan

satuan

kerja/satker

agar

memanfaatkan e-monev katalog obat secara aktif sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pengadaan obat berdasarkan e-catalogue. b)

Meningkatkan kapasitas institusi dalam manajemen pengelolaan obat dan vaksin, terutama perencanaan kebutuhan, pemanfaatan e-catalogue dan e-monev catalogue serta penerapan sistem

e-logistic,

oleh Pusat,

Provinsi,

dan

Kabupaten/Kota. Mendorong segera disiapkan payung hukum pelaksanaan one gate policy pengelolaan obat di Instalasi Farmasi. c)

Melaksanakan pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, termasuk sosialisasi dan pemanfaatan sistem perizinan dan pelaporan secara online, serta mendorong penggunaan alat kesehatan dan bahan baku obat produksi dalam negeri.

d)

Menyelenggarakan tahapan perizinan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan PKRT, berdasarkan janji layanan dan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan, baik oleh pusat maupun daerah. Dinkes akan lebih proaktif melakukan analisis perizinan sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

e)

Memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat), pendekatan keluarga untuk Program Indonesia Sehat dan implementasi Permenkes No 98 tahun 2015 tentang Pemberian Informasi HET obat.

f)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan, Pusat dan daerah akan melakukan sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas pelayanan Kefarmasian, peningkatan kapasitas SDM Kefarmasian, serta advokasi dalam penyediaan formasi Tenaga Kefarmasian.

g)

Daerah Kab/Kota penerima DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian akan melakukan penajaman kegiatan serta akselerasi penyerapan anggaran yang sudah diterima di kas daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur Instalasi Farmasi dengan sebaik-baiknya.

h)

Pelaksana Program di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan terus meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan DAK Subbidang Pelayanan

Kefarmasian.

Setiap

pelaksana tersebut

akan mengupayakan

pengawasan yang lebih terstruktur, terkoordinir, dan bersumber data terkini di lapangan.


23

3.

Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dalam perencanaan dan penganggaran dibutuhkan perencanaan berbasis bukti

(evidence based planning) Dalam hal ini, data menjadi sangat penting sebagai suatu komponen dalam menyusun kebijakan dan perencanaan. Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 Juni 2016 dilakukan sebagai suatu metode dalam pengumpulan data kefarmasian dan alat kesehatan yang akurat dan berbasis bukti (evidence base).

Gambar 8. Paparan Materi Mengenai Kebijakan Pengelolaan Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan oleh Dirjen Farmalkes pada Acara Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

Data individual yang diperoleh menjadi data yang sangat berharga, menjadi sumber referensi dalam penentuan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan mencocokkan data kefarmasian dan alat kesehatan yang dikumpulkan oleh seluruh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan aplikasi “SIMADA”. Kegiatan ini menghasilkan data-data kefarmasian dan alat kesehatan yang termutakhir dari 34 provinsi. Data-data tersebut dapat diakses oleh publik melalui website www.apif.binfar.kemkes.go.id.

Gambar 9. Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian (www.apif.binfar.kemkes.go.id)

24


Adapun data-data yang dihasilkan diuraikan dalam bentuk grafik sebagai berikut: Grafik 4. Rekapitulasi Jumlah Apotek dan Toko Obat per Provinsi

Grafik 5. Rekapitulasi Jumlah Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi


25

Grafik 6. Rekapitulasi Jumlah Industri Farmasi dan Industri Kosmetika per Provinsi

Grafik 7. Rekapitulasi Jumlah Produksi Alat Kesehatan dan Produksi PKRT per Provinsi

26


Grafik 8. Rekapitulasi Jumlah Produksi Alat Kesehatan dan Produksi PKRT per Provinsi

4.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Gambar 10. Ka. Badan PPSDMK, drg. Usman Sumantri, M.Sc. Memberikan Paparan dengan Moderator Sesditjen Farmalkes dalam Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan sesuai kebutuhan hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 telah disusun 18 rancangan produk hukum berupa rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan dan Surat Edaran. Adapun 18 rancangan produk hukum tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


27

Tabel 9. Daftar Rancangan Produk Hukum yang Disusun pada Tahun 2016

No

Rancangan Produk Hukum

1

Rancangan Permenkes tentang Apotek

2

4

Rancangan Permenkes tentang Rencana Strategis Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Rancangan Permenkes tentang Rekomendasi Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar dan Pelayanan Purna Jual Rancangan Permenkes tentang Perubahan atas Permenkes No. 006 Tahun 2012

5

Rancangan Permenkes tentang Cara Uji Klinis Alat Kesehatan yang Baik (CUKAKAB)

6

Rancangan Permenkes tentang Tim Penyusunan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016 Rancangan Permenkes tentang Petunjuk Pelaksanaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Rancangan Permenkes tentang CPAKB dan CPPKRTB

3

7 8 9

11

Rancangan Permenkes tentang Pencabutan Permenkes No. 284/Menkes/Per/III/ 2007 ttg Apotek Rakyat Rancangan Permenkes tentang Panitia penyusunan suplemen II farmakope Indonesia edisi 5 Rancangan Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

12

Rancangan Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

13

Rancangan Permenkes tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika

14

Rancangan Permenkes tentang Perubahan penggolangan Narkotik

15 16

Rancangan Permenkes tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah Rancangan Kepmenkes Adendum ke-2 Fornas bersama lampiran

17

Rancangan Surat Edaran tentang petunjuk pelaksanaan Permenkes No 31/2016

18

Rancangan Surat Edaran tentang Penyesuaian Perizinan Apotek Rakyat

10

Dalam rangka implementasi terhadap produk hukum yang sudah dikeluarkan maka pada tanggal 9 s.d 12 November 2016 bertempat di Ambon dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan dengan tema “Penguatan Regulasi Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas, Mutu dan Kemandirian Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan” kepada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun rumah sakit untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

5.

Advokasi Penanganan Kasus Hukum Advokasi penanganan kasus hukum dilakukan melalui pendampingan penyelesaian

kasus hukum yang dialami masyarakat yang bertujuan untuk membahas masalah dan mengkaji upaya penyelesaian kasus hukum di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta

28


mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaiannya. Selama tahun 2016 terdapat 5 kasus Perdata dan 1 kasus Pidana dalam bidang kefarmasian dan alat kesehatan yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Dalam penanganan kasus hukum, Bagian Hukum, Organisasi dan Humas berkoordinasi dengan Direktorat di lingkungan Ditjen Farmalkes dan Biro Hukum dan Organisasi.

6.

Kegiatan Kehumasan : Pameran HKN dan Buletin Infarkes Kegiatan yang bersifat informatif yang secara langsung terkoneksi/berinteraksi dengan

masyarakat, yang dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat maupun pejabat/pegawai internal Kementerian Kesehatan, mengenai visi, misi, kebijakan, strategi pembangunan, dan juga kinerja serta capaian dari program – program yang dilaksanakan oleh Ditjen Farmalkes. Kegiatan yang bersifat informatif tersebut juga berfungsi sebagai alat pencitraan positif dalam menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesehatan dibidang kefarmasian dan alat kesehatan dalam bentuk bukti nyata berupa liputan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan program kefarmasian. Kegiatan Pameran yang telah dilaksanakan di Tahun 2016 antara lain: 1). Pameran dalam rangka Rakonas Ditjen Farmalkes wilayah Timur tanggal 15 s.d 19 Februari 2016 di Palembang; 2). Pameran dalam rangka Rakonas Ditjen Farmalkes Wilayah Barat di Balikpapan tanggal 21-24 Maret 2016; 3). Dalam rangka Rakerkesnas Kementerian Kesehatan di hotel Bidakara Jakarta 30-31 Maret dan 4-5 April 2016; 4). Pameran ISPOR di Hotel Santika Jakarta, 5). Pameran International Cosmetic Ingridient PERKOSMI di JIExpo Jakarta 11-14 Mei 2016; 6). Pameran dan Workshop Pendukung Industri Kefarmasian Nasional Tahun 2016 tanggal 25-28 Mei 2016; 7). Kontributor pameran Industri Alkes Dalam Negeri -Balai Kartini Jakarta 29- 30 Agustus 2016; 8). Dalam rangka hospital expo 19 – 22 Oktober 2016 di JCC - Jakarta; 9). Dalam rangka Pertemuan Ilmiah Tahunan IAI Tahun 2016 di Jogjakarta 27-29 September 2016; 10). Kontributor Pameran dalam rangka Pertinas Saka Bhakti Husada di Blitar-Jawa Timur tanggal 17-21 Oktober 2016; 11). Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan bidang farmasi dan alkes tanggal 9-12 November di Ambon-Maluku 12). Kontributor Pameran dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 53 di JIExpo Jakarta tanggal 18-20 November 2016.


29

7.

Pertemuan Pemantapan Sistem Akuntansi Instansi (SAIBA dan SIMAK BMN) dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Farmalkes Tahun 2016

Gambar 11. Sesditjen Farmalkes Memberikan Arahan Terkait Sistem Akuntansi Instansi (SAIBA dan SIMAK BMN) dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Farmalkes Tahun 2016

Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mencakup 40 (empat puluh) satker (terdiri dari 6 satker pusat dan 34 satker daerah) perlu dikelola dengan baik agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Farmalkes khususnya dan Kementerian Kesehatan pada umumnya. Dalam perjalanan aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI selalu dilakukan penyempurnaan oleh Kementerian Keuangan RI sehingga dirasa perlu dilakukan Pembekalan terhadap pengelola SIMAK BMN satker Ditjen Farmalkes untuk tahun 2016, sehingga akan memperlancar dalam pengelolaan serta penyusunan laporan BMN Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

8.

Pertemuan Pembinaan Wilayah Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Gambar 12. Dirjen Farmalkes Memberikan Arahan Dalam Acara Pertemuan Pembinaan Wliayah Ditjen Farmalkes

Kegiatan

Pertemuan

Wilayah

dan

Pembinaan

Pendampingan

Program Kesehatan Wilayah Binaan Ditjen

Kefarmasian

Kesehatan

dan

dilaksanakan

Alat pada

tanggal 6 s.d. 8 Desember 2016. Pertemuan pembinaan wilayah ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi pembinaan wilayah, memantau pelaksanaan resolusi Rakerkesnas, mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

30


Keluarga di provinsi binaan serta mensosialisasikan berbagai produk hukum di bidang Kefarmasian dan Alkes. Terdapat 12 poin hasil pertemuan yang digunakan sebagai bahan tindak lanjut bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan/program di masing-masing Instansi terutama terkait dengan resolusi Rakerkesnas 2016 dan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga adalah sebagai berikut: a)

Penerapan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dapat membantu Dinkes Provinsi memenuhi kewajiban SPM Bidang Kesehatan. Setiap pihak perlu melakukan identifikasi kesiapan penerapan program tersebut, dengan memperhatikan berbagai sumber daya yang dimiliki.

b)

Melalui analisis tindak lanjut resolusi Rakerkesnas, telah diperoleh baseline untuk pemetaan situasi dan kondisi pada setiap subsistem sehingga dapat terpetakan kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan di tiap jenjang pemerintahan. Perlu dilakukan klarifikasi terhadap hasil analisis tersebut untuk menghindari kesimpulan yang kurang tepat. Hasil pemetaan ini dapat menjadi dasar pelaksanaan program/kegiatan untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah.

c)

Implementasi pengelolaan obat satu pintu di rumah sakit ditujukan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan obat, sehingga mendukung tercapainya jaminan keamanan pasien. Dinkes dan rumah sakit perlu menyusun langkah-langkah penerapan yang sistematis, sehingga sumber daya yang dimiliki berdayaguna dalam tercapainya implementasi pengelolaan tersebut.

d)

Perlu dilakukan sosialisasi regulasi kefarmasian dan alkes kepada pihak terkait sehingga

dapat

memberikan

pengetahuan

kepada

tenaga

kefarmasian/masyarakat dan meminimalisir penyimpangan pengelolaan sediaan farmasi dan alkes. e)

Pengawasan pre market dan post market perlu dilakukan untuk menjamin fasyankes dan masyarakat menggunakan alat kesehatan dan PKRT yang aman, bermutu dan bermanfaat. Kemandirian produk alkes dalam negeri harus didukung agar industri alkes dalam negeri mampu memproduksi alkes sesuai standar dan berdaya saing.

f)

Uji sampling obat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat. Dalam melaksanakan uji sampling dibutuhkan koordinasi yang baik antar institusi terkait. Setiap pihak perlu menyiapkan pelaksanaan pengadaan obat yang lebih baik di tahun 2017, terutama mengantisipasi masa akhir e-katalog 2016 di April 2017.


31

g)

RKO hendaknya disusun dengan cermat sehingga menjadi acuan dalam produksi farmasi nasional dan lelang e-katalog.

h)

Seluruh pihak yang terkait pada sistem produksi dan distribusi harus mengetahui, memahami dan mampu mengimplementasikan peraturan perUU terkait secara komprehensif dan holistik. Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang produksi dan distribusi kefarmasian dalam rangka melindungi masyarakat dan mendorong daya saing usaha

i)

Perlunya memanfaatkan alokasi DAK sebagai salah satu sumber pembiayaan urusan daerah yang sesuai prioritas nasional. Kebijakan proposal-based diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan kemanfaatan alokasi yang diberikan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin, instalasi farmasi yang menerapkan aplikasi logistik dan melakukan manajemen logistik sesuai standar.

j)

Untuk memperkuat kapasitas Dinkes dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mencegah terulangnya kasus vaksin palsu, setiap institusi perlu memperkuat SOP pengelolaan logistik obat dan vaksin di masing-masing pihak. Selain itu, penguatan juga perlu dilakukan untuk pengawasan penerapan SOP tersebut, sehingga jaminan kualitas obat dan vaksin yang dikelolanya selalu terjaga.

k)

Standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan

Apotek)

disusun

untuk

menjamin

keselamatan

pasien.

Dinkes

Provinsi/Kab/Kota harus melakukan pembinaan dalam implementasi standar tersebut sesuai kewenangannya

l)

Telah dibentuk Unit Pencegahan Pungli di Kemenkes sesuai dengan Kepmenkes No 604/2016 yang bertugas melaksanakan pencegahan, penindakan dan yustisi terhadap pungli. Diharapkan provinsi dan kab/kota dapat melakukan pemetaan, pencegahan serta pengawasan terhadap proses pelayanan yang rawan pungli.

B.

REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

tahun

2016

dengan

alokasi

sebesar

Rp104.960.683.000,00. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2016, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami beberapa kali perubahan, baik perubahan akibat perpindahan anggaran antar Satuan Kerja maupun akibat efisiensi/penghematan. Untuk kepetingan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas

32


kegiatan, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami perpindahan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pameran Hari Kesehatan Nasional ke-52 menjadi anggaran Satuan Kerja Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sejumlah Rp1.826.484.000,00. Kemudian dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami 2 (dua) kali efisiensi/penghematan. Efisiensi/penghematan yang pertama melalui Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 sebesar Rp6.792.844.000,00 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Kesehatan dengan menyetujui pelaksanaan efisiensi/penghematan dan refocusing kegiatan sehingga alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi Rp96.341.355.000,00. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, anggaran Kementerian Kesehatan dilakukan efisiensi/penghematan kembali. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memperoleh penghematan anggaran sebesar Rp4.482.540.000,00. Efisiensi tahap 2 ini dilakukan melaui mekanisme blokir mandiri (Self blocking) pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga tidak mempengaruhi jumlah anggaran secara umum. Adapun realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp77.508.765.266,00 (Tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah). Bila dibandingkan

dengan

alokasi

anggaran

termasuk

self

blocking

yaitu

sebesar

Rp96.341.355.000,00 (Sembilan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka persentase realisasi sebesar 80,45%. Sementara, bila dibandingkan

dengan

alokasi

anggaran

tanpa

self

blocking

yaitu

sebesar

Rp91.858.815.000,00 (Sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), maka persentase realisasi sebesar 84,38%.

C.

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung

tercapainya indikator kinerja. Secara teknis SDM dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya.


33

Keadaan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai akhir tahun 2016 berjumlah 76 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan Keterangan

Jumlah

Menurut Jabatan Jabatan Struktural

18

Jabatan Fungsional Tertentu

2

Staf

56

Jumlah

76

2,63% Jabatan Struktural

23,68%

Jabatan Fungsional Tertentu

73,68%

Grafik 9. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jabatan

Staf

Tabel 11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan Keterangan

Jumlah

Menurut Golongan Golongan II

2

Golongan III

58

Golongan IV

16

Jumlah

76

2,63% 21,05% Golongan II Golongan III 76,32% Grafik 10. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Golongan

34


Golongan IV

Tabel 12. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Pendidikan Keterangan

Jumlah

Menurut Pendidikan

1,32%

S3

2

S2

28

S1

36

D3

2

Akademi

1

SMA

7

Jumlah

76

2,63%

2,63%

9,21%

S3 S2

36,84%

S1 47,37%

D3 Akademi SMA

Grafik 11. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Pendidikan

Tabel 13. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin Keterangan

Jumlah

Menurut Jenis Kelamin Pria

38

Wanita

38

Jumlah

76

50%

50%

Pria Wanita

Grafik 12. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 Menurut Jenis Kelamin


35

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah berhasil melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta telah merealisasikan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Hal ini tampak pada pencapaian indikator pada tahun 2016 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

36


LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


37

38



39

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2016

Recommend Documents