JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R I

Edisi VI - Desember 2012

Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Mendampingi Menteri Kesehatan Pada Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Dan Gorontalo

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Telaah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R I Jln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbag Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: 0215214869 / 5201590 Ext. 8009

Website: www.binfar.depkes.go.id

DARI REDAKSI

Informasi kefarmasian dan alat kesehatan

Pengantar Pengantar

SUSUNAN REDAKTUR

PENASIHAT

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KETUA REDAKSI Kepala Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS REDAKSI Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

ANGGOTA REDAKSI: Leo Simaremare, SH, M.Si. Mohamad Arief Jatmiko, ST drg. Retno D. Martami Martin Sirait, S.Si, Apt. Dra. Ardiyani, Apt., M.Si Sari Mutiarani, S.Si, Apt. Dra. Ema Viaza, Apt. Beluh Mabasa Ginting, ST, M.Si Yulia Y. Barkah, SH Fajar Ramadhitya Putera, S.Si, Apt. Mohamad Isyak Guridno, S.Si., Apt. Febri Sri Lestari, S.Sos. Awan Yurianto Radiman, Amd. Rudi, Amd.MI

ALAMAT REDAKSI: Kementerian Kesehatan RI Jln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbagian Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: (021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009

Pada Edisi VI Buletin Infarkes Tahun 2012 ini, kami kembali menampilkan berbagai informasi dan berita terbaru seputar Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berbagai momen dan peristiwa penting coba kami rekam dan tuangkan disini. Pada edisi kali ini, kami coba tampilkan beberapa liputan khas Infarkes mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, seperti Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Mendampingi Menteri Kesehatan Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat, Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan, Kegiatan Kelembagaan Instalasi Farmasi, liputan tentang Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan, Kegiatan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat dan berbagai liputan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat. Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan turut berpartisipasi aktif dengan mengikuti Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami selalu mengusahakan semaksimal mungkin untuk selalu dapat meliput seluruh kegiatan, Namun bila ada momen-momen penting yang luput dari dan tidak termuat, maka itu semua semata-mata karena keterbatasan tempat saja. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tentang Infarkes, yang tentunya semua itu akan kami jadikan sebagai tools untuk mencapai progress dalam hal peningkatan kualitas penampilan dan isi dari buletin kesayangan kita ini. Semoga dengan berbagai perubahan konstruktif ini, Buletin Infarkes dapat lebih meningkatkan perannya sebagai media komunikasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang lebih informatif dan komunikatif. Terima Kasih

DAFTAR ISI LIPUTAN Kunjungan Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat hal 03 Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hal 05 Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan hal 07 Kelembagaan Instalasi Farmasi hal 08 Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Ke Provinsi Sulawesi Utara hal 11 Hari Kesehatan Nasional Ke-48 Tahun 2012 hal 13 Hal.02 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

Pertemuan Tingkat Nasional Bakohumas Tahun 2012 Dan Lomba Anugerah Media Humas Tahun 2012 hal 14 Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika Dan Psikotropika Wilayah Barat hal 18 ARTIKEL Telaah Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi hal 21 BACK TO NATURE 10 Khasiat Susu Kedelai hal 22

Liputan Informasi kefarmasian dan alat kesehatan

KUNJUNGAN PEMBINAAN WILAYAH KE PROVINSI SULAWESI BARAT

Pada tanggal 4 November 2012 Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan wilayah ke Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungan ini, Menteri Kesehatan didampingi oleh Tim yang terdiri dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Deputi KB &PKPR BKKBN Pusat, dari PT ASKES, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekkes, Kepala Pusdiklat Aparatur dan juga para eselon III dan IV beserta staf terkait . Tujuan kunjungan Menteri Kesehatan dan Tim ke Provinsi Sulbar adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pembinaan wilayah sebagai upaya meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan Kesehatan Dalam kunjungan ini Menkes bersama Tim Pendamping menjalani sejumlah agenda, diantaranya adalah

Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan dengan Gubernur Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Jajaran Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten, Direktur RSU Regional Sulbar, Kepala Dinas/Badan Lingkup Provinsi Sulbar, Anggota DPRD Prov, Seluruh Pejabat Eselon III dan IV Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan lintas sektor dengan jumlah peserta kurang lebih 350 orang. Acara ini dilaksanakan di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention Mamuju. Dalam acara ini Menkes menyampaikan sambutan dan beberapa arahan penting, diantaranya adalah : 1) Mutu layanan kesehatan di Sulawesi Barat masih meragukan, persoalan kesehatan masih cukup banyak, padahal jumlah tenaga medis sudah mencukupi hanya distribusinya tidak merata. Fasilitas kesehatan yang tersedia untuk melayani penduduk Sulbar

dengan jumlah 1,2 juta jiwa di Provinsi Sulbar telah dibangun 35 Puskesmas Perawatan dan 56 Puskesmas non perawatan, ditunjang dengan keberadaan 8 Rumah Sakit (RSUD Majene, RSUD Polewali, RSUD Mamuju, RSUD Matra, RSUD Regional Sulbar, RSU Lapangan Minake, RS Banua Mamase). 2) Pemda, Dinkes Provinsi maupun Kabupaten wajib memperhatikan mutu layanan di puskesmas, karena puskesmas merupakan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. 3) Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan untuk m e n i n g kat ka n S D M te n a ga kesehatan serta menambah fasilitas lainnya, dengan syarat layanan di 5 (lima) kabupaten harus ditingkatkan dan memperhatikan prosedur yang berlaku. Selain pertemuan tadi, Menkes Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 l Hal. 03


juga berkesempatan mengunjungi Stand Pameran yang diadakan oleh Dinkes Prov Sulbar, BKKBN PProv Sulbar, Politeknik Kesehatan, RS Regional dan Program Penanggulangan HIV/AIDS, dan juga kunjungan ke Politeknik Kesehatan Dari kunjungan ini diperoleh hasil berupa isu strategis yang merupakan permasalahan di bidang Kesehatan yaitu: 1. Tentang kualitas lulusan tenaga kesehatan khususnya bidan dari lulusan sekolah tinggi kesehatan dan poltekkes di Prov Sulbar. 2. Peningkatan status atau tipe beberapa RS di Provinsi Sulawesi Barat. 3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 4. K e t e r l a m b a t a n r e a l i s a s i pengadaan alat kesehatan. 5. K u r a n g n y a t e n a g a d o k t e r spesialis. Dan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah: 1. Perlu adanya analisa tentang peran provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kesehatan dan perlunya standarisasi lulusan tenaga kesehatan melalui uji kompetensi. Serta menempatkan dosen-dosen yang kompeten di Politeknik. 2. Bahwa Kementerian Kesehatan akan membantu proses akreditasi RS asalkan semua Hal.04 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

3.

4.

syarat dan ketentuan dalam proses akreditasi RS telah dipenuhi. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan akan membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui dana APBN maupun DAK. Sedangkan untuk m e n i n g ka t ka n m u t u S D M Kesehatan akan dikembangkan diklat untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan dalam membantu daerah untuk pemenuhan alat kesehatan menggunakan sistem E-planning dalam pengusulannya. Usulan kebutuhan alat kesehatan dari D i n ke s d a n R S K a b / K o t a disampaikan ke Dinkes Prov

5.

kemudian Dinkes Prov melakukan analisa dan skala prioritas terhadap usulan-usulan tersebut, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Kesehatan melalui E-planning. Kementerian Kesehatan mempunyai program beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK). Untuk pemenuhan kekurangan tenaga dokter spesialis, Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan program beasiswa PDSBK bagi dokterdokter dari Prov Sulbar yang memenuhi syarat dan mempunyai komitmen untuk mengabdi di Provinsi Sulawesi Barat.


RAPAT KONSULTASI TEKNIS DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

3)

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tanggal 1 s.d. 4 November 2012 yang lalu melaksanakan pertemuan Rapat K o n s u l t a s i Te k n i s y a n g diselenggarakan, di Hotel Golden Flower, Bandung. Pertemuan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan dihadiri oleh 93 peserta yang terdiri dari perwakilan peserta daerah di Bidang Kefarmasian, Perwakilan Instalasi Farmasi Provinsi, dan Peserta Pusat. Pa d a p e r t e m u a n t e rs e b u t Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm,MM. menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta untuk m e n j a m i n ke a m a n a n d a n kemanfaatnnya dalam mendukung terlaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sistmatis. 2) Penerapan Sistem Jaminan Sosial pada tahun 2014 dipastikan akan meningkat penggunaan obat. Diperhitungkan bahwa kebutuhan obat pada tahun 2010 sebesar 1,4 Triliun Rupiah akan meningkat

4)

5)

6)

7)

cukup pesat menjadi sekitar 6 Triliun Rupiah pada tahun 2014. Untuk itu, peran Instalasi Farmasi sebagai satu unit yang berkompeten dalam pengelolaan obat perlu ditingkatkan. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial telah memasuki babak baru dengan telah ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk itu diperlukan kesiapan dari semua stakeholder untuk penerapannya pada tahun 2014. Kesiapan mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, berperan penting dalam mengkoordinasikan programprogram yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat diteruskan ke Pemerintah Kabupaten/ Kota sekaligus diimplementasikan di wilayah Kabupaten/ Kota masing-masing. Obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan dan oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang benar, efisien dan efektif secara berkesinambungann. Koordinasi yang baik dan terbuka antara pihak terkait seperti instalasi fa r m a s i d e n ga n p e n ge l o l a program kesehatan merupakan p ra sya rat ya n g d i te ra p ka n pengelolaan obat yang baik. Kewenangan otonomi yang

diberikan tidak berarti bahwa tidak diperlukan lagi satu kesatuan langkah, di mana masing-masing jenjang dapat melaksanakan kegiatan tanpa melakukan koordinasi serta tidak menggunakan standar sama. A k a n t e t a p i , ke w e n a n g a n otonomi yang diberikan, sematamata merupakan upaya bersama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain paparan tadi, materi lainnya yang juga dibahas secara intens dalam pertemuan ini adalah: 1) Kebijakan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehaan tentang E-Catalog, yang membahas mengenai arah kebijakan, Daftar Obat Esensial Nasional, alur penyediaan obat nasional, dasar hukum pengadaan obat tahun 2012, rencana mekanisme pengadaan tahun 2013, latar belakang ECatalog. 2) R e n c a n a P e n g e m b a n g a n Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam SJSN, yang membahas mengenai konsep kefarmasian dan alat kesehatan yang meliputi dasar hukum, landasan kebijakan obat nasional, konsep kefarmasian dan alat kesehatan (yang meliputi aksesibilitas, keterjangkauan, penggunaan o b a t ra s i o n a l ) , t a n t a n ga n pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dalam SJSN, strategi dan rencana pemenuhan, serta regulasi yang perlu disiapkan. 3) R e n c a n a K e b u t u h a n O b a t Program 2013, yang membahas Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 l Hal. 05


mengenai tujuan, taha pan pengelolaan obat program (yang meliputi perencanaan kebutuhan, p e n ga d a a n , p e ny i m p a n a n , pendistribusian, pemenuhan permintaan, pencatatan dan pelaporan), dan dartar obat program. 4) Pembahasan mengenai Peran Instalasi Farmasi dalam SJSN, Tata Laksana Obat Program, Dalam Review terhadap hasil p e m b a h a s a n m ate r i te rs e b u t dijelaskan mengapa pelaksanaan Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan baru diselenggarakan pada saat ini. Hal ini dikarenakan kegiatan ini juga direncanakan untuk kegiatan sosialisasi E-Catalogue. Namun mengingat proses pelaksanaan ECatalogue melibatkan unit kerja lintas sektor antara lain LKPP, maka saat ini pelaksanaan E-Catalogue masih dalam proses penyusunan HPS. Diharapkan proses lelang harga satuan dapat dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan Nopember 2012 dan pengumuman pemenang pada minggu ke 2 bulan Desember 2012. Sehingga proses E-Purchasing dapat dilaksanakan pada awal tahun 2013. Salah satu hasil kegiatan ini adalah diperoleh beberapa rekomendasi. Diantaranya dalam hal Rencana Kebutuhan Obat Program dinyatakan perlu adanya Surat Edaran Dirjen Bina Hal.06 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengenai one gate policy, dan juga surat edaran tentang penetapan item obat program yang pengadaannya akan dilakukan di Pusat, Provinsi, ataupun di Kabupaten/ Kota. Sedangkan mengenai E-Catalog, rekomendasi yang dihasilkan adalah: 1) P e r c e p a t a n p e n y e l e s a i a n Pedoman Pengadaan Obat di Daerah sesuai dengan pola e-Purchasing. 2) Sanksi bila penyedia tidak memenuhi komitmen obat sesuai dengan kontrak payung. 3) Pemenuhan ketersediaan obat apabila penyedia tidak memenuhi komitmen obat sesuai dengan kontrak payung. 4) Segera diterbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara p e n c a n t u m a n a n g ga ra n a t a u pemecahan paket anggaran di dalam DIPA/POK (Dokumen anggaran) melalui konsultasi dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. 5) Perlu diatur untuk pengadaan obat yang tidak masuk dalam ecatalog. 6) Perlu dibuat ketentuan jika pemesanan di bawah minimum order. 7) Perlu adanya pemetaan secara khusus mengenai daerah yang belum dapat terjangkau jaringan internet. Sedangkan rekomendasi dalam hal SJSN Bidang Instalasi Farmasi 1) Penyediaan obat di Puskesmas tetap diadakan di Tingkat Kabupaten/ Kota dengan argumentasi yaitu sesuai ketentuan yang berlaku bahwa Puskesmas melakukan fungsi pelayanan, selain itu pengendalian ketersediaan obat sudah terlaksana dengan baik, dan sumber daya seperti SDM, sarana dan prasarana, sistem koordinasi, pedoman pendukung

tata laksana pengelolaan obat sudah berjalan lancar. 2) Dalam hal Kajian Pembiayaan Obat Dalam Struktur Sistem Kapitasi, ada 2 (dua) hal penting yang menjadi rekomendasi. Yang pertama adalah mengenai Tata Laksana Obat Program, dimana kondisi saat ini masih ada droping obat langsung ke Puskesmas oleh BKKBN dan Kemenakertrans, maka perlu adanya kejelasan koordinasi lintas sektor K/L dan tata kelola/ tata laksana obat program yang berasal dari instansi lain. Selain itu diperlukan Surat Edaran Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Tata Laksana Pengelolaan Obat Program Dalam hal E-Logistik, maka rekomendasi yang dihasilkan adalah p erlu ad anya kep astian yan g berkelanjutan mengenai akses dengan Pusdatin; dipastikan adanya antisipasi terhadap ga ng guan jaringan; perlu adanya pemetaan secara khusus mengenai daerah yang belum dapat terjangkau jaringan internet; jika ada masalah/ kendala yang dihadapi dalam pengoperasian, maka dapat menghubungi admin pusat, yaitu Dra. Syahidah, Apt (Dit. Oblik dan Perbekkes); perlu adanya upaya pengadaan hardware yang seragam; dan terakhir perlu adanya upaya insentif untuk petugas operator. Hasil dari pertemuan ini diharapkan adanya persamaan persepsi, berbagai kebijakan maupun strategi terkait dengan program / kegiatan Peningkatan Ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien untuk membuat rakyat sehat, mandiri dan berkeadilan.


PEMBEKALAN TERHADAP SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMBINAAN

Pada tanggal 24 s.d 25 Oktober 2012 diselenggarakan acara “Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tr a d i s i o n a l D a l a m R a n g k a Pembinaan” yang dilaksanakan di Hotel Lor'in Business Resort & Spa, Jl. Adisucipto No.47, Solo Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh peserta dari para pengelola sarana produksi dan distribusi obat tradisional kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah; dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dari Dinas Kesehatan Kota Solo dan juga peserta dari Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tujuan acara ini salah satunya adalah adalah mensosialisasikan Permenkes No. 006/2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan 007/2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Februari 2012 m e n g g a n t i k a n 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional; Pada permenkes 246/Menkes/Per/V/1990 berorientasi kepada Nilai Investasi produk atau total aset dimana IOT m a u p u n I KOT d i p e r b o l e h k a n memproduksi semua bentuk sediaan,

sedangkan 006/2012 berorientasi pada pengaturan bentuk sediaan yang boleh diproduksi oleh IOT, UKOT, UMOT, Usaha jamu racikan dan juga Usaha jamu gendong; Adapun yang termasuk jenis sarana produksi dan distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain: Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (OT), Industri kecil Obat Tradisional (IKOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetika, Produsen/Industri Alat Ke s e h ata n , P ro d u s e n / I n d u st r i PerbekalanKesehatan Rumah Tangga (PKRT) , Saran a Penyalu r Alat kesehatan (PAK), Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cabang PAK), Sarana Sub Penyalur Alat Kes eh ata n ( S u b PA K ) , S a ra n a Distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Sarana Distribusi Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) Paparan pertama disampaikan oleh Drs. Sukiman Said Umar, Apt Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Trad is io n al d an Pro d u k Komplementer Badan POM mengenai Pemenuhan CPOTB bagi Usaha di Bidang Obat Tradisional Tujuan pembekalan terhadap sarana produksi dan distribusi obat t ra d i s i o n a l s e s u a i Pe r m e n ke s 0 0 6 / 2 0 1 2 d i s a m p a i ka n d a l a m paparan lanjutan oleh ibu Ratih selaku Kasubdit Bina Prodis Obat dan Obat Tradisional, yaitu perizinan untuk melindungi masyarakat terhadap produk yang tidak berkualitas, mendorong industri agar mampu berdaya saing, serta mendorong pengembangan bahan baku obat dan obat tradisional; demikian juga untuk industri/ usaha diharapkan mampu

memenuhi standar dan persyaratan, mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta mampu bersaing baik nasional maupun internasional; Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Dra. Engko Sosialine M., Apt memberikan arahan dan juga melakukan sesi tanya jawab dengan peserta seputar permasalahan mengenai Cara Pengolahan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), pada kesempatan tersebut beliau juga memberikan cenderamata kepada peserta, berupa satu set buku Farmakope Herbal. Sesi selanjutnya adalah paparan mengenai Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat dari Kementerian Pertanian, diharapkan dengan mengetahui bagaimana budidaya dan juga penanganan pasca panen yang baik maka hasil panen akan menjadi lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang nantinya akan sangat berpengaruh juga terhadap kuantitas dan juga kualitas sebagai bahan baku produk OT itu sendiri. Untuk lebih memberikan gambaran jelas mengenai tata cara memulai dan pengembangan usaha tradisional ini maka di paparkan juga oleh Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengenai Pemodalan bagi usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh peserta sebagai bekal bagi para pelaksana sarana memberikan p e n g a r a h a n k e p a d a pengusaha/petani binaannya. Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 l Hal. 07


KELEMBAGAAN INSTALASI FARMASI

Pada tanggal 19 s.d 21 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi yang dilaksanakan di Hotel Golden Flower Bandung. Pertemuan ini diikuti oleh 60 orang, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Bidang/Seksi atau Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia (terkecuali perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat) yang menangani masalah kefarmasian dan alat ke s e h a ta n . S e l a i n i t u d a l a m pertemuan ini turut hadir pula DR Faiq Bahfen, SH; dr. Setiawan Soeparan, MPH; Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan; Deputi Bidang Kelembagaan Ke m e n t e r i a n Pe n d ay a g u n a a n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Kepala Bagian Keuangan; Kepala Sub Bagian Organisasi; Kepala Sub Bagian Hukum, Staf Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Direktorat Hal.08 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam sambutannya, diantaranya dipaparkan hal-hal sebagai berikut: a. Penerapan otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999, ya n g d i p e r b a h a r u i d e n ga n Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan terutama pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar. Alokasi dana obat pelayanan kesehatan dasar yang semula disalurkan melalui kegiatan sektor kesehatan mulai tahun 2000 dialihkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) langsung ke daerahdaerah. Dengan mekanisme ini setiap Kabupaten/Kota maupun propinsi melaksanakan pengadaan obat secara mandiri. Namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk penyediaan obat program ke s e h a ta n d a n p e rs e d i a a n penyangga (buffer stock) serta menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat. b. Desentralisasi merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengalokasian dana, pengelolaan obat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Bebarapa daerah yang mempunyai ke d e k a t a n d e n g a n s a r a n a distribusi dan produksi seperti di Pulau Jawa merasa lebih senang melakukan pengadaan ini secara

mandiri (tidak terpusat) seperti di era sentralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi pengelolaan obat khususnya pengadaan membawa beberapa keuntungan kepada daerah misalnya proses pembelajaran d a l a m ra n g ka p e n i n g kata n kemampuan petugas terutama dalam aspek pengadaan obat, p e ny u s u n a n a n g ga ra n d a n negosiasi dengan pemegang keputusan di tingkat Kabupaten/Kota, serta meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah terutama dari aspek obat. c. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar ya n g p e r l u d i c e r m at i a ga r ketersediaan obat esensial bagi masyarakat tetap terjamin. Untuk daerah-daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah rawan bencana, perlu dikembangkan sistem pengelolaan obat secara khusus. d. Sebelum desentralisasi, obat esensial di sektor publik dijamin ketersediannya oleh Pemerintah melalui sistem suplai dengan keberadaan Sarana Penyediaan Sediaan Farmasi Pemerintah. Peran dan fungsi Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sejak desentralisasi mengalami perubahan akibat sudut pandang yang berbeda dari pemerintah daerah terhadap peran lembaga ini. e. Beberapa strategi yang diterapkan dalam rangka menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial adalah dengan pengembangan dan evaluasi secara terus-menerus


khususnya model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana serta penyiapan peraturan yang tepat. f. Dewasa ini sebagian Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah kurang berfungsi, karena kurang tersedianya tenaga pengelola yang kompeten, struktur organisasi yang tidak menunjang, dana operasional kurang memadai dan sistem informasi yang tidak berjalan baik. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi fungsi pengelolaan obat di Kabupaten/Kota sekaligus disesuaikan namanya menjadi Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih mengedepankan fungsinya. g. Gudang Farmasi Kabupaten/Kota (GFK) yang sebelumnya telah ada di setiap Kabupaten/Kota telah dikembangkan menjadi Instalasi Farmasi Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unit pengelola obat dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan obat yang efektif dan efisien. h. Keberadaan Instalasi Farmasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sifatnya seragam di seluruh Indonesia pada dasarnya untuk menjamin pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan khususnya di pelayanan kesehatan dasar, dapat menjamin ketersediaan obat dan aksesibilitas publik terhadap obat. Namun organisasi yang seragam di era otonomi daerah mungkin diang gap tidak cocok lagi mengingat masing-masing daerah mempunyai kebutuhan lokal spesifik yang berbeda satu sama

lain, sehingga kedudukan Instalasi Farmasi menjadi tidak jelas serta tugas pokok dan fungsinya yang diterapkan di Kab/Kota secara beragam. Beberapa Provinsi dan Kab/Kota menempatkan tugas pokok dan fungsi pengelolaan obat di bawah seksi, ada yang mengakomodasikannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). i. Kebutuhan dimaksud misalnya adalah pengelolaan obat publik tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dasar tetapi juga termasuk pelayanan rujukan. Disisi lain ada keterbatasan SDM terlatih dan sarana prasarana yang kurang memadai, sementara ada keinginan terciptanya pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Maka pengembangan organisasi membutuhkan cukup banyak SDM (Tenaga Kefarmasian) yang kompeten. j. Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi d a e ra h , m e m p u nya i t u ga s melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Besaran organisasi Dinas Daerah mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini organisasi yang menangani kefarmasian dan alat

kesehatan di Dinas Kesehatan masih beragam, ada yang berada dalam Bidang ada pula yang masih Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan. k. S e h u b u n g a n d e n g a n permasalahan yang timbul terkait organisasi dinas kesehatan khususnya pengelolaan obat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dirasakan perlu melakukan pertemuan Kelembagaan Instalasi Farmasi sebagai upaya memperkuat Kelembagaan baik untuk Instalasi Farmasi maupun Dinas Kesehatan dalam menciptakan pengelolaan obat yang efektif dan efisien di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain sambutan dan paparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, beliau juga berkenan membuka secara resmi Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini. Materi lain yang disajikan dalam Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut: a. Kelembagaan Dalam Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan yang dipaparkan oleh Sesditjen Binfar dan Alkes. b. Suatu Pemikiran Keberadaan Instalasi Farmasi di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penyaluran Obat ke Daerah dipaparkan oleh DR Faiq Bahfen c. Kelembagaan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang dipaparkan oleh Kepala Dinkes Kalimantan Selatan d. Eksistensi Kelembagaan dalam rangka Penyaluran Obat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Deputi Kelembagaan Kementerian Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 l Hal. 09

Ulasan Informasi kefarmasian dan alat kesehatan

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. e. Peranan Dan Kedudukan Dinas Kesehatan Dalam Rangka Penyaluran Obat Ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipaparkan oleh dr. Setiawan Soeparan, MPH f. Peranan dan Kedudukan Instalasi Farmasi Nasional/Propinsi/ Kabupaten/Kota dalam Penyaluran Obat ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini d i l a ks a n a ka n d e n ga n m eto d e penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dimana seluruh peserta dibagi menjadi 2 kelompok diskusi. Rangkuman dari Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk Peningkatan Peran Dinas Kesehatan maka Kelembagaan untuk pengelolaan obat sebaiknya diatur secara spesifik, karena obat merupakan komoditi khusus dan strategis yang memerlukan tata cara khusus dikaitkan dengan Hal.10 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

ketentuan yang berlaku. b. Keputusan Menteri Kesehatan No 267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Organisasi Daerah sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperkuat kelembagaan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Instalasi Farmasi sebagai UPT Daerah. c. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pe m e r i n ta h , Pe m e r i n ta h a n Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah disebutkan bahwa urusan di bidang Kesehatan khususnya penyimpanan dan pendistribusian obat telah diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu pembentukan kelembagaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan Penyusunan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Penyusunan NSPK d. Kemenkes harus berkoordinasi dgn Kemendagri terkait pelaksanaan peraturan di bidang kesehatan di daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah cenderung lebih mematuhi Kementerian Dalam Negeri ketimbang Kementerian Kesehatan. Hal ini juga disebabkan oleh euforia berlebihan dari kebijakan desentralisasi/otonomi daerah, sehingga ada daerahdaerah yang menganggap Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Menteri Kesehatan e. Untuk melakukan penguatan kelembagaan kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan Instalasi Farmasi di daerah perlu dilakukan inventarisasi tugas dan fungsi dari organisasi dimaksud untuk selanjutnya ditentukan eselonisasinya. f. Perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi dari organisasi kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan menetapkan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sedangkan Instalasi Farmasi mempunyai tugas dan fungsi manajemen logistik.


KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR KE PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada tanggal 6 s.d. 10 November 2012 Ko mis i IX D PR RI melaku kan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI ini ke beberapa daerah pada setiap reses, merupakan pelaksanaan dari fungsi DPR RI dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga selama kunjungan kerja, Komisi IX dapat mengetahui persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat. Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Drs. H. Irfan Chairul Mahfiz, M.Si, dengan 22 orang anggota Tim, 4 orang dari Sekretariat DPR RI, 1 orang dari Tenaga Ahli DPR RI, yang didampingi oleh Perwakilan Pemerintahan dan BUMN sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Kunjungan kerja dilakukan ke beberapa tempat di wilayah Sulawesi Utara meliputi kantor Gubernur Sulawesi Utara, Balai Latihan Kerja

Provinsi, Walikota Kotamobagu, RS Datoe Binangkang, RSUD Kota Kotamobagu. Selain itu, diadakan pertemuan dengan PT Askes dan PT Jamsostek Regional setempat. Dari hasil kunjungan kerja dan pertemuan dengan BUMN terkait, diperoleh beberapa isu strategis yang berkaitan dengan bidang kesehatan sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi Sulawesi U t a ra m e m p e r s i a p k a n d i r i menyambut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut: 1) Sulawesi Utara butuh dibangun 6 RS Pratama berkapasitas 50 kamar, yang nantinya akan menunjang program BPJS. Hal ini dikarenakan jumlah kamar untuk pasien kelas III masih kurang. Rumah sakit yang ada di Sulut saat ini hanya memiliki 2.100 tempat tidur kelas III, masih kekurangan 300 tempat tidur. 2) Permohonan bantuan dana

untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit di Kabupaten Bolaang Mangondow Utara (saat ini sementara pembangunan rumah sakit kelas C). 3) Permohonan bantuan dana untuk pembangunan rumah sakit sebagai rujukan di Kabupaten Bolaang Mangondow Induk. 4) Bolaang Mangandau Timur merupakan daerah yang baru 4 tahun dimekarkan, tidak mempunyai rumah sakit, hanya mempunyai 1 puskesmas rawat inap. Oleh karena itu, memohon bantuan dana untuk pembangunan r u m a h s a k i t d a n pembangunan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan. 5) Untuk pembangunan rumah sakit sebagai pusat rujukan di Kotamobagu membutuhkan dana 38 M. Saat ini rumah sakit yang ada hanya untuk rawat Buletin INFARKES Edisi II - April 2012 l Hal. 11


a.

jalan dan rawat inap tetapi belum bisa dijadikan sebagai pusat rujukan. 6) RS U D D ato e B i n a n g ka n g memiliki kondisi bangunan yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan rumah sakit kelas C, sehingga diperlukan dana untuk melakukan renovasi gedung rumah sakit. 7) RS U D D ato e B i n a n g ka n g kekurangan dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit ke l a s C, s e h i n g ga p e r l u penambahan dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang. b. Pelaksanaan Jamkesmas di Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik, meskipun masih ada hambatan antara lain, masih ada masyarakat miskin yang belum mengerti sistem alur pelayanan rujukan dari Puskesmas sampai ke Rumah Sakit, sehingga sebagian pasien langsung berobat ke RS tanpa membawa rujukan dari puskesmas dan menyulitkan pelayanan ke pasien. c. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sudah berjalan, namun ada beberapa hambatan : 1) Belum tersosialisasi secara baik Hal. 12 l Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

te nta n g j u k n i s B O K ke Puskesmas sehingga masih kurang pemahaman tentang pelaksanaan BOK oleh Puskesmas. 2) S K S a t k e r t e r l a m b a t dikeluarkan oleh karena adanya pergantian pemerintah daerah juga pergantian Kepala Dinas setempat. 3) SPJ dari Puskesmas belum lengkap 4) SDM yang menangani BOK di puskesmas belum maksimal. 5) Belum optimalnya koordinasi antar program di Puskesmas m a u p u n D i n k e s Kabupaten/Kota. d. Pemerintah Sulut mengusulkan agar ada insentif khusus bagi dokter dan tenaga medis yang bertugas di daerah-dae rah kepulauan Sulut, ini merupakan pertimbangan yang diharapkan dapat dikaji kembali oleh Komisi IX DPR RI., mengingat tingkat kesulitan di daerah kepulauan sangat jauh berbeda dengan yang ada di pusat e. Anggaran DAK turun menjadi 3,5 M. Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu sebesar 8,2%. Dari isu-isu strategis yang berkaitan d e n g a n b i d a n g ke s e h a t a n tersebut di atas, maka diperoleh

b.

c.

d.

e. f.

kesimpulan bahwa rencana tindak lanjut dan rekomendasi dari hasil kunjungan kerja ini sebagai solusinya adalah sebagai berikut: Untuk pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan, pada dasarnya pemerintah pusat siap membantu dengan persyaratan tetap melalui prosedur yang diawali dengan pengusulan melalui e-planning (melalui Dinkes Sulawesi Utara) yang akan disesuaikan dengan anggaran y a n g a d a d i Ke m e n t e r i a n Kesehatan. Saat ini, penyerapan anggaran BOK masih di bawah 60%. Oleh karena itu, disarankan untuk mengajukan bantuanbantuan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Komisi IX DPR RI akan mengkaji kembali harapan Pemerintah Sulut mengenai adanya insentif khusus bagi dokter dan tenaga medis yang bertugas di daerahdaerah kepulauan Sulut mengingat tingkat kesulitan di daerah kepulauan sangat jauh berbeda dengan daerah lainnya. Komisi IX DPR RI akan mempertimbangkan kenaikan anggaran DAK di tahun mendatang. Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sosialisasi untuk Juknis BOK. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi sistem rujukan di rumah sakit. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk SDM untuk pengelolaan manajemen rumah sakit dan puskesmas.


HARI KESEHATAN NASIONAL KE 48 TAHUN 2012

Pembangunan kesehatan selama b e b e ra p a d a s a w a r s a t e ra k h i r menunjukkan berbagai keberhasilan. Diharapkan kesuksesan tersebut dapat ditingkatkan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Banyak upaya-upaya yang harus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada acara Malam Pemberian Penghargaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke 48 tahun 2012, di Jakarta (12 November 2012). HKN Ke-48 tahun 2012 mengangkat tema Indonesia Cinta Sehat, dengan Sub-tema Ibu Selamat Anak Sehat. Tema ini dipilih untuk meningkatkan semangat, kepedulian, komitmen dan gerakan nyata seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa dalam menyukseskan pembangunan kesehatan. Sedangkan sub-tema yang dipilih terkait dengan prioritas pembangunan kesehatan periode 2010-2014, yaitu menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu. Oleh karena itu, mari jadikan peringatan HKN Ke-48 tahun 2012 ini sebagai momentum untuk

membangkitkan semangat, meningkatkan kepedulian, dan memantapkan kerjasama antar seluruh stakeholders pembangunan kesehatan, seru Menkes. Pencap a ia n d era j at kes eh ata n masyarakat yang setinggi-tingginya tidak mungkin dicapai oleh jajaran kesehatan sendiri, pembangunan kesehatan bersifat multidimensi, multidisiplin, dan multisektor. Dengan kata lain, pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor termasuk dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Suksesnya pembangunan kesehatan juga sangat ditentukan oleh koordinasi, integrasi, dan sinergi a nta ra Pe m e r i nta h P u s at d a n Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pada kesempatan tersebut Menkes menyampaikan penghargaan kepada perorangan dan institusi yang telah menunjukkan komitmen, memberikan dukungan, serta melakukan upayaupaya bagi suksesnya pembangunan kesehatan di Tanah Air. Menkes berharap agar penyerahan penghargaan tersebut akan mendorong dan menginspirasi semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung, berperan serta, dan menunjukkan komitmen kuat bagi suksesnya pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti HKN tahun sebelumnya, penghargaan diberikan kepada institusi dan perorangan yang berprestasi, yaitu : 1) Rumah Sakit yang mengelola Dana Jamkesmas terbaik, 2) Rumah Sakit Berseri, 3) Puskesmas yang memberikan pelayanan promotif dan preventif terbaik, dan 4)

perorangan yang menunjukkan prestasi di bidang tugasnya, yaitu: D o s en Po litekn ik b erp resta s i, Widyaiswara berprestasi, Tenaga Kesehatan berprestasi, Tenaga Kefarmasian pengelola obat teladan. Hadir pada malam penghargaan tersebut para penerima penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH), Ksatria Bakti Husada (KBH), dan Mitra Bakti Husada (MBH). Diantara penghargaan-penghargaan yang diberikan, ada pula penghargaan yang diberikan kepada enam orang Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi di Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain dra. Lusia Ang, Apt, Pengelola Instalasi Farmasi Provinsi Papua; Arwis, S.Si, M.M.Kes, Apt, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sri Winarni, S.Si, Apt, M.Kes, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Menkes s e ca ra k h u s u s m e nya m p a i ka n apresiasi dan penghargaan kepada Keluarga Almarhum dr. Subagyo Partodihardjo, yang semasa hidupnya menjabat Anggota DPR RI Komisi IX atas jasanya dalam pembangunan kesehatan. Menkes juga mengajak hadirin untuk mengenang Almarhumah dr. Endang Rahayu Sedyaningsih dan Almarhum dr. Suwardjono Suryaningrat karena jasajasa mereka menjadi inspirasi perjuangan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. ***

Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 l Hal. 13


PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 DAN LOMBA ANUGERAH MEDIA HUMAS 2012

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 5 s.d 7 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 di Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Ir. Tifatul Sembiring, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan sejumlah ahli di bidang kehumasan (Kabareskrim Polri, Ketua Perhumas, Direktur Pemberitaan Metro TV, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Wakil Menteri Pertahanan), 600 praktisi kehumasan dari berbagai kementerian/lembaga, H u m a s B U M N , T N I - Po l r i , d a n perguruan tinggi seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah: a. Memantapkan konsepsi dan pemahaman anggota Bakohumas t e n t a n g o p t i m a l i s a s i p e ra n ko m u n i kato r p u b l i k d a l a m membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan b. M e n i n g k a t k a n k e m a m p u a n

anggota Bakohumas baik aspek teoretis maupun teknis akan peran ko m u n i k a t o r p u b l i k d a l a m membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan c. Meningkatkan pengetahuan humas Pemerintah dalam merespon perkembangan kehidupan politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, serta berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat d. Meningkatkan peran strategis Bakohumas dalam pembentukan opini publik menghadapi era globalisasi dan Pemilu 2014 e. Menumbuhkan komitmen bersama antara anggota Bakohumas dengan memberikan apresiasi atas karya kehumasan Te m a y a n g d i a n g k a t d a l a m penyelenggaraan Pertemuan Tahunan ini adalah “OPTIMALISASI PERAN H U M A S P E M E R I N TA H d a l a m MENCIPTAKAN KINERJA PEMERINTAH yang OPTIMAL”. Tema ini cukup penting dan sangat relevan, dikaitkan dengan kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada umumnya, dan humas pada khususnya. Dengan tema pertemuan tahunan ini tentunya diharapkan, para pejabat/praktisi humas, dan seluruh peserta pertemuan tahunan, disamping tentunya mendapatkan kesegaran kognitif di bidang pelayanan informasi publik, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan/optimalisasi peran humas di masing-masing instansi pemerintah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Laporan Ketua Penyelenggara oleh Ketua Umum Bakohumas yaitu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik

Hal. 14 l Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012

Kementerian Komunikasi dan I nfo r m at i ka F re d d y H Tu l u n g , d i l a n j u t ka n d e n ga n s a m b u ta n Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang langsung disambung dengan sambutan dari Menkominfo Tifatul Sembiring yang sekaligus juga membuka secara resmi Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012. Menkominfo Tifatul Sembiring dalam sambutannya memaparkan hal-hal sebagai berikut: a. P e r t e m u a n t a h u n a n y a n g diselenggarakan secara rutin oleh Humas-humas pemerintah Ini merupakan suatu bukti bahwa humas pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki keperdulian dan komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan evaluasi dan sekaligus berbenah diri guna mengoptimalkan peran Humas Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. b. Ada korelasi antara peran yang diemban humas dengan kinerja pemerintah. Semakin baik peran yang dilakukan oleh humas pemerintah, maka semakin baik pula citra pemerintah dimata publik/rakyat. Dan bila semakin baik citra pemerintah di mata publik/rakyat, maka semakin tinggi pula peran serta masyarakat yang diwujudkan. Hipotesis ini harus kita jawab dan buktikan kebenarannya, apakah benar bahwa peran humas memiliki kontribusi bagi terciptanya kinerja pemerintah yang optimal. Salah satu aspek tugas dan fungsi humas adalah pelayanan informasi publik di masing-masing badan


publik, dalam rangka implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertanyaan kita, apakah semua Badan Publik Negara/pemerintah saat ini sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik ini? c. Undang-undang yang kini sudah b e r u m u r 4 ta h u n 6 b u l a n , mewajibkan Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik. Dari aspek kelembagaan bahwa Komisi Informasi baik pusat Pusat maupun Provinsi seharusnya sudah terbentuk, namun yang ada baru 18 provinsi. PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seharusnya sudah terbentuk di semua Badan Publik, kenyataannya baru 24% yang telah membentuk. Ini tentunya akan b e rd a m p a k d a n b e r ko re l a s i langsung dengan kinerja humas atau satker yang membidangi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri. d. Hasil survey dari beberapa LSM dan Kominfo sendiri juga menindikasikan bahwa dari aspek kelembagaan dan pelayanan informasi oleh Badan Publik masih belum berjalan secara maksimal. Dari sini sudah dapat diambil suatu gambaran, bahwa dalam hal pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja Humas atau satuan kerja yang menangani informasi dan komunikasi, baik tingkat pusat, Dinas, Badan, maupun Kantor Informasi dan Komunikasi, kiranya perlu mendapat perhatian. e. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan masak-masak dalam upaya kita

f.

g.

h.

i.

(1) Mengingatkan kembali kepada meningkatkan kinerja kehumasan seluruh Badan Publik pemerintah, yakni “suprastruktur”, pemerintah/negara, bahwa aspek ” I n f r a s t r u k t u r ”, d a n ke l e m b a ga a n p e n g e l o l a a n “infostrukturnya”. informasi publik di setiap Badan Dari aspek suprastruktur Badan Publik Pemerintah/Negara atau Publik, yang perlu diperhatikan yang kita kenal sebagai PPID adalah berkait dengan masalah merupakan keniscayaan yang “goodwill” pimpinan/kebijakan perlu segera diwujudkan; pimpinan, penyediaan SDM dan (2) Menyikapi beberapa hasil lega l i ta s p e n ge l o l a l aya n a n survey, monitoring dan evaluasi informasinya. yang telah dan sedang dilakukan Aspek infrastruktur, yang terkait terhadap pelaksanaan UU ini dengan sarana dan prasarana kerja sebagaimana data tersebut dalam mengoptimalkan layanan dimuka, serta berbagai masukan, informasi; dan aspek ke tiga adalah kritikan yang sering muncul, baik bagaimana informasi yang dimiliki dari masyarakat, LSM, maupun oleh Badan Publik dapat distruktur pemerhati transparansi sedemikian rupa, dapat dikemas informasi, bahwa Badan Publik dengan baik sehingga informasi Pemerintah/Negara, baik pusat yang disampaikan kepada publik maupun daerah, harus memberi nilai tambah bagi memaksimalkan dan kehidupan masyarakat meningkatkan kualitas layanan Pertanyaan sederhana kita adalah, informasi publiknya, sebagai sudah sejauh mana Pimpinan bentuk komitmen Badab Publik Badan Publik telah berkomitmen dalam menjalankan amanat UU untuk melaksanakan amanat tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang tentang Publik; Keterbukaan Informasi Publik ini. Memberikan motivasi atau Pertanyaan berikutnya adalah, (3) dorongan kepada Badan Publik sudah sejauhmana pula kualitas dalam upaya mencari solusi dari layanan informasi publik yang berbagai persoalan menyangkut dilaksanakan oleh Badan Publik. lambatnya pengimplementasian Pertanyaan ini sengaja UU tentang Keterbukaan Informasi dimunculkan, untuk :



legalitas, konten yang kredibel dan Publik, yang antara lain terkait penyampaian pesan yang sesuai persoalan: “political will” atau d e n g a n ko n d i s i p u b l i k n y a , komitmen pimpinan Badan Publik, diharapkan humas pemerintah terkait dengan kelembagaan mampu menjawab segala pengelolaan informasi publik, persoalan yang mendominasi terkait dengan mindperkehidupan kita dalam set/culture/kualitas SDM, sarana bermasyarakat, berbangsa, dan dan prasarana, anggaran serta bernegara. Melalui suguhan kualitas layanan informasi publik. informasi yang benar dan utuh, j. Badan Publik dalam kerangka tindak komunikasi yang lancar dan pelaksanaan amanat UU tentang santun oleh seluruh komponen Keterbukaan Informasi Publik ini, kekuatan humas pemerintah, dan sekaligus dalam upaya hendaknya berposisi mampu mudah-mudahan isu-isu yang komitmen Pemerintah Indonesia memelihara nama baik institusi, berkembang di masyarakat tentang sebagai salah satu Ketua “OGI” di (sebagai “value indicator”), mampu radikalisme, terorisme, korupsi, Tahun 2013 (Open Government m e l a k u ka n p e l ay a n a n a t a u persatuan dan kesatuan, konflikInisiative), atau “OGP” (Open services yang memadai, atau konflik horizontal dan lain-lain, Government Partnership), dituntut berperan sebagai “value dapat dieliminir dan dihilangkan. untuk mengejawantahkan enhancer”, mampu menjalankan Insyaallah humas pemerintah dapat transparansi, partisipasi dan aktivitas yang sesuai dengan berkomitment dan bekerja secara akuntabilitas dalam melaksanakan kebutuhan dan tuntutan khalayak nyata untuk bangsa dan negara tugas dan fungsinya. Hal ini selaras akan informasi, atau sebagai “value tercinta, Indonesia. dengan komitment Bapak Presiden enabler”. Dengan demikian, setiap Materi lainnya yang dibahas.oleh para dalam pelaksanaan Pemerintahan informasi yang dikelola oleh n arasumber dalam acara ini yang terbuka. Bapak Presiden Humas, disamping mampu menjadi diantaranya adalah : menyatakan bahwa : “…Undangwahana “to enrich the value”, juga, a. Optimalisasi Humas Pemerintah Undang Keterbukaan Informasi yang lebih penting lagi adalah Kinerja D a l a m M e n u n j a ng Publik meniscayakan apa yang sebagai institusi yang mampu “to Pemerintah Melalui Pemanfaatan dilaksanakan oleh pemerintah, c r e a t e t h e v a l u e ”. H u m a s , Te k n o l o g i I n f o r m a s i D a n publik memiliki hak untuk disamping sebagai “image building Komunikasi, yang dipaparkan oleh mengetahuinya”. institution” juga sekaligus sebagai Menkominfo Tifatul Sembiring k. Inilah ciri-ciri dari open government “public information ser vice b. Optimalisasi Humas Sebagal Agent yang menjadi salah satu nilai dalam institution”. Soft Campaign Tentang Wawasan n e g a r a d e m o k r a s i .” “ O p e n m. M e m b a n g u n m a s y a r a k a t Kebangsaan Untuk Iklim Government mengaktualisasikan demokratis berkualiatas melalui Pemerintahan Yang Kondusif, yang secara praktis pengertian kemudahan aksesibilitas informasi sedianya akan dipaparkan oleh pemerintahan dari, oleh, dan untuk yang juga berkualitas. Informasi Menko Polhukam, namun dalam rakyat” “Open Government pada berkualitas dapat lahir jika aspek kesempatan ini diwakili oleh dasarnya adalah pemerintahan k e l e m b a g a a n p e n g e l o l a Kabareskrim Polri. yang terbuka/transparan, informasinya memiliki legalitas, c. Kunci Sukses Humas Pemerintah mengundang elemen masyarakat kontennya memiliki kredibilitas, Dalam Menciplakan Citra Positlf berpartisipasi, dan mengajak dan layanan informasinya memiliki Dan Merespon Situasi Yang segenap unsur masyarakat sinergitas, ketiganya kita kenal Aktual, yang rencananya akan b e r ko l a b o ra s i m e m e c a h ka n sebagai pengembangan dan dipaparkan oleh Sekretaris Kabinet, pelbagai masalah demi pemberdayaan “ICIS”, yakni tapi akhirnya diwakili oleh Wakil kesejahteraan rakyat”. Institution,Content, Infrastructure, Menteri KUMHAM Denny l. Pejabat Humas dalam menjalankan dan Services. Dengan kelembagaan Indrayana. aktivitas tugas dan fungsinya, humas pemerintah yang memiliki Hal. 16 l Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012

Artikel Informasi kefarmasian dan alat kesehatan

d. Kemitraan Antara Pemangku Kepentingan Dan Humas Pemerintah Dalam Diseminasi Informasi, yang dipaparkan oleh Ketua Perhumas Prita Kemal Gani. e. Kemitraan Humas Pemerintah Dan Media Dalam Penyediaan I nfo r m a s i Ya n g M e n d i d i k , Mencerahkan, Dan Memberdayakan Khususnya Menyikapi Agenda Setting Publik, yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Pers. f. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kominfo, yang dipaparkan oleh DR. James Pardede, MM. g. Best Practice Penerapan Standar Pelayanan Minimum, yang dipaparkan oleh Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara. h. Peningkatan Motivasi Kinerja Humas Pemerintah Dalam Melaksanakan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat, yang dipaparkan oleh Praktisi Public Relation (PR) Rhenald Kasali. Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 ini dilaksanakan dengan metode ceramah penyajian materi dan diskusi, disertai dengan acara Lomba Anugerah Media Humas 2012. Dimana media humas yang menjadi pemenang anugerah ini adalah:

a. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dimotori oleh Humas Pemerintah Kota Bogor menjadi Juara Umum dengan menjuarai 2 dari 4 kategori yakni Juara I Laporan Kerja Humas Tahun 2011 dan Juara II Pelayanan Informasi Melalui Internet. b. Sedangkan Majalah "TABUIK" yang diterbitkan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pariaman berhasil keluar sebagai Juara II Tingkat Nasional. c. Juara III Anugerah Media Humas (AMH) Tingkat Nasional Tahun 2012 diraih oleh Humas Pemerintah Kota Pontianak. d. PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) dinobatkan sebagai salah satu BUMN yang menjadi juara dalam pelaksanaan Anugerah Media Humas Tahun 2012, yang meraih Juara III Nasional pada Anugerah Media Humas 2012 untuk kategori Laporan Kerja Humas Tahun 2011. Kesimpulan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 sebagai berikut: a. Masyarakat dan media bisa memperoleh informasi yang proporsional melalui media informasi yang dimiliki humas pemerintah sehingga meningkatkan pemahaman atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta dapat mengeliminir opini negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. b. Humas harus sudah mulai membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik ( m a sya ra kat ) u nt u k d a p at d i a k s e s , ke c u a l i te r h a d a p informasi yang memang

berdasarkan undang-undang dikecualikan. c. Untuk itu, humas pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya melalui minimal 10 aktivitas kehumasan, antara lain : (1) melakukan perencanaan, penyusunan, pembuatan serta pelayanan informasi publik berbasis web 2.0; (2) melakukan perencanaan, penyusunan, pembuatan informasi publik tercetak; (3) membuat pressrelease/news yang berkualitas (“fit to print”), artinya apa yang dimuat di media massa, adalah sama apa yang direlease oleh humas; (4) membina hubungan antar lembaga/sektor, hubungan interpersonal internal, hubungan dengan media secara sinergitas dan harmonis; (5) meningkatkan kualitas pelayanan informasinya; (6) mampu menjaga nama baik institusinya/institution identity; (7) menyediakan bahan publikasi baik cetak, audio, maupun audiovideo; (8) mampu menjadi event organizer dl lingkungan instansinya; (9) mampu mengatur ritme antara “supply” informasi dengan “demand” masyarakat; oleh karena itu (10) dituntut untuk bisa mengetahui karakter dan sifat demografis khalayak sasarannya melalui berbagai cara, s e p e r t i survey/penelitian/monitoring khalayak. Intinya dalam bekerja Humas Pemerintah harus m e m p e d o m a n i K e b e n a ra n Bekerja (do the things right and do the right things); dan “tell the truth but not all the truth”. Humas harus tahu bagaimana menerjemahkan istilah ini.



REVIEW PENERAPAN SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA WILAYAH BARAT

Pada tanggal 1 s.d. 3 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini diikuti oleh 90 orang peserta, yang terdiri dari masingmasing 1 (satu) orang staf yang menangani pelaporan Narkotika dan Psikotropika di selurah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dari 5 propinsi yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Turut hadir pula peserta dari lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Dita Novianti SA,

mengingat hal tersebut dapat S.Si, A pt , M M ya n g l a n g s u n g menjadi salah satu dasar bagi d i l a n j u t ka n d e n ga n s a m b u ta n pemerintah untuk mengetahui pembukaan dari Direktur Bina bagaimana kondisi distribusi dan Produksi & Distribusi Alat Kesehatan p e n g g u n a a n n a r ko t i ka d a n yang pada kesempatan ini berhalangan hadir, sehingga sambutan beliau psikotropika di suatu wilayah dan dibacakan juga oleh yang mewakili kemudian membuat keputusan yaitu Kasubdit Kemandirian Obat dan untuk merencanakan langkahBahan Baku Obat. Dalam langkah selanjutnya yang harus sambutannya, di antaranya dipaparkan diambil guna menjamin hal-hal sebagai berikut: keters ed iaan n arko tika d an a. Kebutuhan akan sebuah sistem psikotropika di wilayah tersebut. yang mampu mengontrol atau b. Sistem yang baik adalah sistem yang memantau arus pendistribusian dinamis, yang tepat guna, mudah narkotika dan psikotropika kepada digunakan, dapat diaplikasikan masyarakat, serta penggunaan dengan kondisi sosial, ekonomi, terhadap narkotika dan pendidikan, dan budaya Negara psikotropika yang terjadi di Indonesia yang majemuk, serta masyarakat, sangat dibutuhkan, sistem yang mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan yang



terjadi pada saat implementasi di lapangan, sehingga mampu meminimalisir human error yang terjadi pada saat digunakan. Untuk mencapai sistem seperti i n i , m a ka p e n g e m b a n ga n pengembangan sistem harus terus dilakukan secara berkelanjutan. c. Seiring dengan meningkatkannya jumlah item obat Narkotika dan Psikotropika yang beredar dan b e l u m d i a ko m o d i r d a l a m Software SIPNAP, meningkatnya jumlah sarana pelayanan kesehatan serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dilakukan pengembangan software SIPNAP yang dulunya berbasis aplikasi desktop menjadi aplikasi SIPNAP berbasis web, yang memungkinkan tenaga kefarmasian di unit layanan dapat melaporkan penggunaan Narkotika dan psikotropika secara online melalui gadget. Pengembangan aplikasi SIPNAP berbasis web juga akan mempermudah dan mempercepat pelaporan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat

diperoleh laporan narkotika yang valid, akurat dan tepat waktu. d. Sehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu dilakukan sosialisasi pengembangan Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah kabupaten/Kota tersebut, sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akuratSehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu dilakukan sosialisasi pengembangan Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas

Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah kabupaten/Kota tersebut, sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akurat. e. kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola SIPNAP dalam mengoperasionalkan software SIPNAP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi realtime, komprehensif, akurat, dan valid mengenai peredaran Narkotika dan Psikotropika dan dapat menjadi sumber data dalam pelaporan ke International Narcotic Control Board (INCB). Selain sambutan dan paparan dari Direktur Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian yang diwakili Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga turut memberi sambutan yang dibacakan oleh yang mewakili. Materi lain yang disajikan dalam kegiatan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat ini adalah sebagai berikut: a. K e b i j a k a n K e m e n t e r i a n Kesehatan Tentang Sistem P e l a p o r a n N a r ko t i k a d a n Psikotropika (SIPNAP) yang d i p a p a r ka n o l e h Ka s u b d i t Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Dalam paparan ini diantaranya dibahas tujuan pengaturan narkotika dan psikotropika, yaitu menjamin ketersediaan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, m e n c e ga h terjadinya penyalahgunaan, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Juga dibahas fungsi pencatatan dan pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika, yaitu mencegah terjadinya penyimpangan / kebocoran ke jalur ilicit/ilegal, memudahkankan bagi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, sebagai sumber informasi tentang peredaran dan penggunaan Narkotika dan Psikotropika, dan memudahkan bagi instansi pemerintah dalam pembuatan laporan yang akan dikirimkan ke International Narcotics Control Board (INCB). b. Paparan selanjutnya adalah dari Bapak Masdar yang bertemakan Perencanaan Pengembangan Sistem SIPNAP dan PBF. Dalam paparan ini Pak Masdar menjelaskan keunggulan Aplikasi SIPNAP terbaru. Dimana kini Aplikasi SIPNAP tidak lagi menggunakan sistem desktopbased, tetapi sekarang menggunakan sistem web-based yang servernya berada di pusat ( Ke m e n t e r i a n Ke s e h a t a n ) . Kelemahan mencolok Aplikasi yang memakai sistem desktopbased adalah mudah terserang virus dan kurang adaptatif dengan perkembangan operating system komputer yang terbaru. Sedangkan Aplikasi SIPNAP yang terbaru kini menggunakan sistem web-based, sehingga user hanya perlu menggunakan jaringan internet untuk login (masuk) dan mengakses aplikasi. Tidak adalagi

masalah virus komputer yang sangat mengganggu dalam sistem lama yang menggunakan desktop-based. Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat ini dilaksanakan dengan metode penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian dilanjutkan dengan praktek simulasi penerapan Aplikasi SIPNAP yang dipandu oleh narasumber Bapak Masdar. Ke s i m p u l a n Ke g i a ta n Re v i e w Pe n e ra p a n S i ste m Pe l a p o ra n Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat sebagai berikut: a. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan Aplikasi SIPNAP yang berbasis web jauh lebih sedikit dan mudah dibandingkan Aplikasi SIPNAP versi sebelumnya yang menggunakan tekhnologi desktop-based.. b. Aplikasi SIPNAP ini berbasis di web Kementerian Kesehatan, tepatnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. c. Keunggulan Aplikasi SIPNA berbasis web adalah pengoperasian yang mudah, dapat dioperasikan cukup hanya dengan koneksi internet, serta disediakan fasilitas TEST APLIKASI b a g i m e r e ka ya n g b e l u m menguasai, sehingga dapat berlatih dahulu d. Puskesmas tidak perlu membuat laporan SIPNAP. Hal ini karena supply obat ke puskesmas berasal dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, kecuali untuk kasus tertentu seperti di Provinsi DKI.Jakarta dimana puskesmas melakukan pengadaan obat sendiri, sehingga puskesmas di wilayah DKI Jakarta harus


dihitung sebagai unit pelayanan e. Ada kendala beberapa kabupaten tertentu di Jawa Tengah, dimana ada Balai Pengobatan Swasta yang mendapat supply obat psikotropika dari Instalasi Farmasi namun dia juga membeli obat narkotika dari PBF di luar dengan dana sendiri. Juga ada puskesmas yang mengalami kondisi yang sama. Maka untuk hal ini puskesmas dan Balai Pengobatan semacam itu harus dihitung sebagai unit pelayanan f. Masih ada faktor human error dalam penggunaan Aplikasi SIPNAP versi web-based ini. Sehingga dibutuhkan latihan dan sosialisasi kepada unit pelayanan. Karena yang mengisi data laporan adalah unit pelayanan langsung. g. Meskipun Aplikasi SIPNAP terbaru ini masih memiliki beberapa kekurangan, namun semua peserta menyatakan aplikasi yang baru berbasis web ini sangat jauh lebih mudah dalam operasionalnya ketimbang versi terdahulunya. Kendalanya hanyalah koneksi internet yang mungkin masih agak sulit bagi Provinsi yang infrastrukturnya masih kurang seperti di Indonesia Wilayah Timur.


TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG FLUORIDE PADA PASTA GIGI Sediaan kosmetika yang mengandung fluoride umumnya berupa sediaan higiene mulut seperti pasta gig dan, mouthwash. Maka dengan ini dibuat suatu Telaahan Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi. Berdasarkan regulasi, maka kita dapatkan tinjauan sebagai berikut: a. Sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 ayat 2, sediaan kosmetika harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Pemerintah berkewajiban membina, m e n gat u r, m e n ge n d a l i ka n , d a n mengawasi produksi, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi, termasuk kosmetika. Hal ini merupakan amanah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat 4. b. Pada tahun 2008, Indonesia telah mengikuti harmonisasi ASEAN di bidang kosmetika, yang kemudian ditransformasikan menjadi Permenkes No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Permenkes No. 1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika. c. Sesuai Permenkes No. 1176/2012 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dan 5, sediaan kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan-mutu-manfaat sesuai peraturan, termasuk di dalamnya adalah persyaratan teknis yang meliputi p e rsya ra t a n ke a m a n a n , b a h a n , penandaan, dan klaim. d. Sesuai ASEAN Cosmetic Directive (ACD) Annex III Part.1, fluoride termasuk bahan yang penggunaannya dalam kosmetika harus mengikuti ketentuan tertentu. Pada sediaan oral higiene mulut (termasuk pasta gigi), fluoride dibatasi maksimal 0.15%, dihitung sebagai total unsur F (fluor) bila pada sediaan tersebut mengandung senyawa lain berunsur fluoride. Untuk sediaan pasta gigi anak usia 6 tahun ke bawah, maka harus mencantumkan ukuran penggunaan sebesar biji jagung dan pengawasan

dan pasca produk ada di pasar (post penggunaan guna mencegah tertelan. marketing surveillance). Hal ini dilakukan e. Sesuai Peraturan Kepala BPOM No. untuk memastikan pasta gigi yang HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 beredar tidak mengandung fluoride tentang Persyaratan Teknis Bahan melebihi batas. Umumnya fluoride Kosmetika, total kadar F tidak boleh dalam pasta gigi terdapat dalam bentuk melebihi 0.15%. Jumlah total fluoride senyawa tertentu (misal. Sodium Monofluorofosfat, dll), sehingga dalam satu unit kemasan tidak lebih menyulitkan perhitungan total F untuk dari 300 mg. Persyaratan ini tidak diperiksa kesesuaiannya terhadap batas berlaku untuk sediaan pasta gigi yang yang ditetapkan. Oleh karenanya, bila merupakan program pemerintah dirasakan perlu, konsumen dapat untuk perlindungan terhadap karies menanyakan hal ini ke Unit Layanan gigi (contoh : program perawatan gigi Pengaduan Konsumen Badan POM (No. di sekolah). Untuk pasta gigi yang telp. 021-4263333) atau pun Pusat mengandung 0,1-0,15% fluoride, Tanggap Respon Cepat Kemenkes (No.telp. 021-500567). kecuali sudah ada penandaan kontraindikasi untuk anak-anak b. Bukti klinis yang ada hingga saat ini menyebutkan bahwa penggunaan (misalnya: 'Hanya digunakan untuk fluoride pada pasta gigi untuk mencegah dewasa'), maka penandaan wajib timbulnya karies gigi mempunyai rasio mencantumkan:” Anak-anak usia 6 manfaat yang lebih besar daripada resiko tahun dan dibawahnya : Gunakan bahaya timbulnya fluorosis (kadar fluor seukuran biji jagung untuk penyikatan yang berlebihan, ditandai dengan gigi yang diawasi untuk memperkecil munculnya warna lain pada enamel gigi, kemungkinan tertelan. Dalam hal dampak lebih lanjut terhadap kesehatan asupan fluoride dari sumber lainnya, belum diketahui). Bila kemudian konsultasikan dengan dokter gigi atau terdapat bukti ilmiah penggunaan dokter”. Selanjutnya bila kita melihat dari sisi fluoride yang berlebihan dapat permasalahan yang terjadi, maka membahayakan kesehatan, maka diperoleh hasil: Kemenkes akan memperketat fungsi a. Peluang terdapatnya sediaan pasta gigi pembinaan dan pengawasan guna yang mengandung fluoride melebihi melindungi kesehatan masyarakat dari batas yang ditentukan. bahaya tersebut. b. Bagaimana sikap Kemenkes bila c. Kemenkes berperan untuk menjamin terbukti penggunaan fluoride yang bahwa penggunaan fluoride pada pasta berlebihan dapat mengancam gigi memenuhi aspek keamanankesehatan? manfaat-mutu yang ditetapkan. Jaminan c. Bagaimana peran Kemenkes terhadap tersebut diterapkan dengan melakukan penggunaan fluoride pada pasta gigi? pembinaan terhadap produsen pasta Berdasarkan kajian di atas, maka gigi, pemberian izin produksi kosmetika, dihasilkanbeberapa solusi pemecahan pemberian notifikasi, hingga masalah sebagai berikut: a. Terhadap peluang ditemukannya pasta pengawasan pasca beredarnya produk di gigi yang mengandung fluoride pasaran. Fungsi pemberian notifikasi dan melebihi batas yang ditentukan, pengawasan produk pasca beredar pemerintah telah melakukan dilakukan oleh Badan POM, dan hasilnya pengawasan ketat sejak sebelum dilaporkan kepada Kemenkes sebagai produk tersebut beredar (notifikasi) bahan pengambilan keputusan. Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 l Hal. 21

Back to Nature


10 KHASIAT SUSU KEDELAI

1. Mengatasi Intolerensi Laktosa. Air Susu Ibu (ASI) merupakan minuman sekaligus makanan terbaik dan alami untuk bayi.Yang paling bersih, bergizi, dan murah. Namun, karena berbagai kendala atau alas an, tidak sedikit kaum ibu yang coba menggantikan ASI dengan susu sapi. Padahal, pada kenyataannya banyak anak, terutama balita yang allergi terhadap susu sapi. Responnya bisa berupa mual, muntah, diare, dan gejala sakit perut lainnya. Ini pertanda system pencernaan tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa (lemak susu) dengan baik. Kondisi demikian dikenal dengan istilah Intoleransi Laktosa, yang disebabkan terbatasnya enzyme laktase dalam tubuh- yang berfungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa (monosakarida) agar lebih mudah dicerna usus Sebagai alternatif, susu kedelai dapat dijadikan pengganti susu sapi dan minuman pendamping ASI bagi balita. Salah satu kelebihan susu kedelai dibandingkan dengan susu sapi adalah, tidak adanya laktosa susu . Karena itu, anak yang allergi terhadap susu sapi sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi susu kedelai; demikian juga untuk orang dewasa yang alergi terhadap susu sapi. Khusus untuk balita, susu kedelai sebaiknya diberikan setelah anak berumur diatas satu tahun. Porsinya cukup 250 500 ml. atau 1 2 gelas perhari. Dua gelas susu kedelai mampu men-

suplai 30 % kebutuhan protein perhari bagi balita. Susu kedelai dapat diberikan setelah atau sebelum makan, tergantung kebiasaan dan selera anak. 2. Minuman untuk Penderita Autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada masa anak-anak, sehingga membuat seseorang tidak mampu mengadakan interaksi sosial dan seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Autisme pada anak-anak biasanya disebut Autisme Infatil. Penderita Autisme sebaiknya tidak mengkosumsi makanan yang mengandung Kasein (Protein susu) dan Glutein (protein tepung). Karena selain sulit dicerna , makanan yang mengandung kedua jenis protein tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Jika dikonsumsi perilaku penderita autisme akan menjadi lebih hiperaktif. Sumber Kasein berasal dari susu hewani (susu sapi) serta berbagai macam produknya, seperti keju dan krim. Bagi penderita Autisme , Susu Sapi dapat diganti dengan Susu Kedelai. Dengan demikian, para penderita autisme tetap memperoleh masukan protein, vitamin, dan mineral yang cukup. Hal terpenting dari semua itu, susu kedelai tidak mengandung Kasein dan Glutein. 3. Minuman untuk Vegetarian Vegetarian adalah orang yang menganut pola makan berpantang daging, termasuk produk pangan lainnya yang berasal dari hewan seoerti telur , susu serta hasil olahannya. Namun pada kenyataannya para vegetarianpun sangat membutuhkan sumber gizi hewani-yang merupakan sumber gizi tinggi bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Bagi vegetarian, susu kedelai dapat disajikan sebagai minuman utama. Selain enak dan menyegarkan, nilai gizinya tidak kalah dengan susu sapi. Susu kedelai merupakan minuman sumber vitamin (B1,B2,B6, dan provitamin A),


sumber mineral (Kalsium, Magnesium, Selenium, Fosfor), sumber Karbohidrat, sumber Protein, dan sumber Lemak). 4. Mengurangi Kadar Kolesterol Darah. Di dalam tubuh kolesterol akan bergabung dengan protein, membentuk senyawa yang disebut Lipoprotein; yang terdiri dari dua jenis yaitu Low Density Lipoprotein (LDL) dan High Density Lipoprotein (HDL). LDL dikenal sebagai Kolesterol Jahat, karena sering memicu penumpukan plak kolesterol didinding arteri. Sementera HDL dikenal sebagai Kolesterol Baik, karena berfungsi membersihkan kolesterol di dinding arteri dan membawanya kembali kehati tempat kolesterol dipecah dan dikeluakan. Susu Kedelai mampu menghalau kolesterol jahat (LDL), karena susu kedelai mengandung Lesitin; yang bersifat mengemulsi (melarutkan) kolesterol dalam darah, sehingga tidak ada lagi penyempitan dan penyumbatan. Khasiat lesitin ini telah diteliti oleh Dr. Edward dan dipublikasikan dalam Biocontrol News and Information, Discover & Science News. Selain Lesitin; Zat Gizi lain yang dapat menggempur kolesterol adalah Isoflavon yang berfungsi sebagai antioksidan dan mampu meningkatkan HDL. Penelitian olah America Heart Association menunjukkan konsumsi Susu Kedelai selama tiga bulan mampu meningkatkan HDL rata-rata 4,7 %. 5. M e n c e g a h A r t e r i o s k l e r o s i s , Hipertensi, Jantung Koroner, dan Stroke. Selain Lesitin dan Isoflavon, susu kedelai juga mengandung Vitamin E (Tokoferol) yang juga dapat membantu mencegah terjadinya Penyakit Jantung Koroner dan Stroke. Vitamin E ini juga mampu mencegah Teroksidasinya kolesterol LDL; sehingga tidak menimbulkan Plak yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah arteri, dan meremajakan kembali

Back to Nature arteri yang sudah tua, sehingga lebih elastis dan menghindari terjadinya Arteriosklerosis (pengerasan pembuluh darah). Penelitian pada Harvard University; menunjukkan mereka yang memperoleh Vitamin E 200 I.U/ hari; risiko mendapat gangguan kardiovaskular berat menurun sebesar 34 %. Kandungan asam Folat dan Vitamin B6 dalam susu kedelai juga dapat mencegah penyakit jantung. Untungnya lagi Susu kedelai mengandung mineral Magnesium yang mampu mengatur tekanan darah seseorang. Tidak hanya itu, hasil penilitian Jery L. Nadler dari City of Hope Medical Center California; menyebutkan Magnesium mampu menghambat pelepasan Tromboksan yaitu suatu zat yang membuat Trombosit (kepingan darah) menjadi lebih lengket dan mudah membentuk gumpalan, sehingga mampu mencegah naiknya tekanan darah sekaligus mencegah stroke dan gangguan jantung. 6. Mencegah Diabetes Melitus Diabetes Melitus muncul karena tubuh kekurangan Insulin; yang mengakibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, air, dan elektrolit. Susu kedelai yang mengandung Asam Amino Glisin dan Asam Amino Arginin mampu menjaga keseimbangan Hormon Insulin. Selain itu, protein dalam susu kedelai lebih mudah diterima organ ginjal dibandingkan dengan protein hewani. Karena itu Susu Kedelai baik dikonsumsi oleh penderita Diabetes Melitus. 7. Hambat Menopause dan Cegah Osteoporosis. Kendati prose alami, tak sedikit kaum wanita merasa takut dan khawatir menghadapi masa menopause. Hal ini wajar karena proses yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi itu kerap menimbulkan gangguan psikis dan fisik yang sangat mengganggu; baik sebelum maupun setelah memasukinya.

Kolom Hikmah Informasi kefarmasian dan alat kesehatan

Berhentinya siklus haid pada wanita menopause sangat dipengaruhi oleh Hormon Estrogen yang diproduksi oleh Kelenjar Ovarium. Karena itu terapi medis yang biasa diberikan adalah Hormone Replacement Therapy (HRT). Meskipun cukup ampuh mengatasi beberapa sindroma menopause; tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan kesehatan; antara lain Kanker Payudara (33%), Stroke (49.1 %), Thromboemboli (125.3 %), dan Penyakit Jantug (34.4%)- (Woman Health Initiaive USA). Solusi yang bisa dilakukan adalah terus mencari dan meneliti Fito-Estrogen atau Estrogen yang berasal dari tumbuhtumbuhan .Salah satunya yang terbukti efektif mengatasi sindroma menopause adalah Isoflavon yang terkandung dalam Susu Kedelai. Selain harganya murah; produknya juga telah dikenal masyarakat. Selain Isoflavon, zat gizi susu kedelai yang dapat menghambat menopause adalah Vitamin E; yang bermanfaat menjaga keseimbangan hormone yang memperlambat terjadinya menopause. Vitamin E alami lebih mudah diserap tubuh dibandingkan Vitamin E sintetik. Selain mampu menghambat Menopause, Isoflavon ternyata dapat mencegah Osteoporosis; dengan menstimulir proses Osteoblastik melalui aktifitas reseptor estrogen; dan meningkatkan produksi Hormon Pertumbuhan (Insuline Like Growth Factor 1 (IGF-1). Mengkonsumsi Susu Kedelai secara teratur dapat mempertahankan tulang tengkorak dan tulang belakang. (Susan M.Potter University of Illionis USA) 8. Mencegah Migraine Migraine dikenal juga dengan sakit kepala sebelah yang berulang dan bersifat idiopatik (timbul dengan sendirinya tanpa diketahui penyebabnya); serta bersifat kambuhan. Penyakit ini lebih banyak menyerang wanita disbanding pria (3 : 1). Faktor utamanya adalah adanya siklus hormonal pada wanita. Dengan sifatnya

yang idiopatik migraine sangat berkaitan dengan perubahan biokimiawi. Mengkonsumsi susu kedelai secara teratur dapat mencegah dan meredakan migraine; terutama yang disebabkan oleh deffisiensi zat gizi. Hal ini disebabkan karena Susu Kedelai merupakan sumber Vitamin B-Complek (kecuali B12), Mineral, (terutama Kalium), dan Asam Amino (terutama Lisin) dengan jumlah cukup tinggi. 9. Minuman Anti Kanker Apakah anda pernah mendengar atau melihat iklan susu yang mampu mencegah kanker? Susu tersebut adalah Soymilk alias Susu Kedelai. Karena Susu Kedelai merupakan salah satu minuman kesehatan sumber mineral, selenium, Vitamin E, Isoflavon, dan Asam Amino Triptopan. Untuk mengatasi paparan radikal bebas pemicu, kanker diperlukan zat atau senyawa yang berfungsi sebagai anti-oksidan. Selain Selenium, antioksidan pada Susu Kedelai adalah Vitamin E dan Genistein, yang secara sinergis mampu menghalau kanker. 10. Mencegah Penuaan Dini (Anti Aging) Bagi setiap orang; memjadi tua adalah sebuah kepastian yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Salah satu cara yang diyakini paling ampuh menangkal penuaan dini adalah dengan mengandalkan Anti Oksidan yang bersumber dari makanan atau minuman. Mengkonsumsi makanan atau minuman sumber anti-oksidan merupakan pilihan bijak, sekaligus pilihan tepat untuk mengatasi penuaan dini. Anti oksidan umumnya berasal dari golongan vitamin dan mineral; diantaranya vitamin B, E, C, Beta-Karoten, Chromium, Selenium, Kalsium, Tembaga, Magnesium, dan Isoflavon. Susu Kedelai layak dimasukkan kedalam daftar menu diet Anda, agar Anda tetap awet muda. Susu Kedelai mengandung berbagai zat senyawa Anti Aging (menghambat penuaan dini).



JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R I

Recommend Documents