Ketersediaan Obat di Era JKN:
e-Catalogue Obat
Engko Sosialine M. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
Upaya Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat dalam Pengaturan Obat JKN E-Purchasing
ForNas Penetapan jenis berdasarkan kriteria pemilihan obat
e-Catalogue Penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi oleh LKPP
Kendali Mutu – Kendali Biaya
Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effective
e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue Independen
Kerjasama LKPP dengan Kementerian Kesehatan
National
Website LKPP
Harga Kompetitif
Tender atau negosiasi oleh LKPP berdasarkan RKO dan kapasitas produksi
RKO 2015
RKO 2016
Dinkes: 461 RS Pemerintah: 505 RS Swasta: 79 Apotek PRB: 51
Dinkes: 507 RS Pemerintah: 500 RS Swasta: 13 Apotek PRB: 294 Addendum: 93
3
e-Catalogue Obat Tahun 2013-2015
∑ Sediaan
• 2013: 326 item obat generik saja • 2014-2015: 796 item obat generik (308 item) dan nama dagang (488 item)
∑ Industri Farmasi
• 2013: 29 Industri Farmasi • 2014-2015: ± 100 Industri Farmasi
Pengguna
• Dinas Kesehatan Prov, Kab/Kota • RS Pemerintah (2013) & RS Swasta yg bekerjasama dgn BPJS (2014-2015)
e-Catalogue Obat Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperjelas bahwa K/L/D/I wajib melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (1)
Kendala Tidak ada di e-Catalogue Pemesanan tidak direspons oleh IF Penyedia sementara kebutuhan mendesak dan tdk dapat ditunda IF Penyedia telah menyetujui pemesanan tapi baru tersedia beberapa bulan kemudian atau waktu pengiriman terlalu lama Penolakan pemesanan oleh IF Penyedia karena stok tidak tersedia IF penyedia dikenakan sanksi administratif berupa PSK
Solusi Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui metode pemilihan penyedia sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah. Dasar: 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 63/2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik 2. Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui EPurchasing. 7
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (2)
Kendala
Solusi
Kendala operasional ePelaksanaan pengadaan dilakukan purchasing secara offline (manual) langsung Faskes swasta tidak bisa lakukan kepada IF Penyedia pengadaan dg e-Catalogue Dasar: 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 63/2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik 2. Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui EPurchasing. 8
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (3)
Kendala Pembayaran yang tertunda
Tidak ada tenaga kefarmasian dalam pemesanan obat oleh Satker Dinkes atau Puskesmas
Solusi Penyedia: pembayaran maksimal 30 hari Dituangkan dalam kontrak Surat Penunjukan Kepala Dinkes kepada Tenaga Kefarmasian atau Tenaga Kesehatan lain untuk melakukan pendampingan pengadaan Dasar UU No. 36 ttg Kesehatan Permenkes ttg Yanfar di Puskesmas 9
Permenkes No. 63 tahun 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)
Jika ada kendala operasional dalam aplikasi, pembelian e-catalogue secara manual dengan pemesanan langsung ke penyedia / industri farmasi Penolakan oleh industri farmasi dg menyampaikan alasan penolakan dapat beralih ke metode pengadaan lain sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah Satker melaporkan penolakan kepada LKPP, cc ke Binfar & Alkes FKTP dan FKTRL swasta yang bekerjasama dengan BPJS: dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik melakukan pembelian e-catalogue secara manual dengan pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi
Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 ttg Pelaksanaan Pengadaan B/J Melalui e-Purchasing
Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 ttg Pelaksanaan Pengadaan B/J Melalui e-Purchasing
Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 ttg Pelaksanaan Pengadaan B/J Melalui e-Purchasing
1. Daftar harga dasar obat PRB, Penyakit Kronis dan Sitostatika yg belum ada di e-Catalogue (19 sediaan) 2. Harga obat per satuan terkecil, termasuk PPN sebesar 10% pada regional I, II, III dan IV 3. Digunakan sbg harga dasar bagi faskes untuk pengajuan klaim. 4.Dalam hal obat tersebut telah tercantum dalam e-Catalogue, maka harga ini tidak berlaku lagi
e-MONEV IMPLEMENTASI e-KATALOG OBAT LKPP
Kemenkes Aplikasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Aplikasi Data Realisasi ePurchasing dan Manual
Server e-Catalogue LKPP
Server Aplikasi e-Monev
Penutup Rencana Kebutuhan Obat (RKO) • Perencanaan yang akurat Perencanaan • Dukungan data RKO dari faskes dan satker • e-monev realisasi terhadap RKO e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue
• Komitmen 3 pihak (IF, PBF dan Pengadaan satker/faskes) • e-monev realisasi terhadap RKO dan komitmen industri/kapasitas
TERIMA KASIH Direktorat Bina Obat Publik: Email:
[email protected] HP: 081281753081 atau (021) 5214872 19
