MENJAMIN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI DAERAH Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2017
Jakarta, 27 Februari 2017
SUSUNAN PRESENTASI
1
PENCAPAIAN SPM, PIS-PK, DAN GERMAS
2
AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES
3
UPAYA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES
1
PENCAPAIAN SPM, PIS-PK, DAN GERMAS
PENCAPAIAN SPM, PIS-PK, & GERMAS SPM
1
Pelayanan antenatal
7 Skrining kesehatan usia > 60 th
2
Pelayanan persalinan
8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
3
Pelayanan kesehatan BBL
9
4
Pelayanan kesehatan balita
10
Pelayanan kesehatan penderita DM Pelayanan kesehatan ODGJ
11
Pelayanan TB sesuai standar.
5 Skrining kesehatan pd usia pendidikan dasar 6 Skrining kesehatan usia 15-59 th
12 Pemeriksaan HIV utk org berisiko.
Pendekatan Keluarga
FORNAS
Penyediaan obat dan alkes yang dibutuhkan: Monitoring serta evaluasi pengelolaan & penggunaan obat
- Obat Program - PPK-I (PKD, kapitasi), - PPK-II & PPK-III (Ina-CBGs & klaim) - Obat PRB: Apotek & FKTP Pemda*
*Pengaturan tata kelola keuangan sedang disiapkan
GERMAS
Pelayanan kefarmasian, GEMA CERMAT
2
AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES
Profil Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2016 INDIKATOR PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL DI PUSKESMAS (NASIONAL) TAHUN 2016
80
= < 80% (14) = ≥ 80% (20)
-
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
81,57
KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL DI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2016 KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
Provinsi
Provinsi ≥ 80 %
ACEH
44%
≤ 80 %
TDK MELAPOR
≥ 80 %
≤ 80 %
12% 56% 44%
56% 44% 50%
NTB
88%
TDK MELAPOR
SUMUT
50%
50% 50% 56% 50 %
NTT
22.9%
56% 44%
SUMBAR
83%
17% 56% 44% 17% 44%
KALBAR
55%
45% 44% 56%
RIAU
78%
60% 56% 22% 44%
KALTENG
73%
27% 56% 44%
KEPRI
40%
60% 44%
KALSEL
100%
0% 56% 44%
JAMBI
50%
12.5% 44%
KALTIM
86%
14% 44% 56% 44%
SUMSEL
46%
54% 56% 44%
KALTARA
50%
50% 56% 44%
BABEL
25%
50 % 56% 44%
SULUT
0%
100% 56% 44%
BENGKULU
30%
70% 44% 56%
SULBAR
56%
11% 44% 56%
LAMPUNG
50%
50% 56% 44%
SULTENG
100%
0% 56% 44%
DKI JAKARTA
100%
0% 56% 44%
SULTRA
25%
58% 56% 44%
JABAR
35%
46% 44% 56%
SULSEL
84%
16% 44% 56%
BANTEN
50%
50% 56% 44%
GORONTALO
67%
33% 56% 44%
JATENG
67%
33% 56% 44%
MALUKU
50%
50% 44 44% 56%
DIY
100%
0% 56% 44%
MALUT
50% 44%
50% 44% 56%
JATIM
15%
0% 56% 44%
PAPUA
55%
56% 44%
BALI
100 %
0% 56% 44%
PAPUA BARAT
60%
56% 44%
44%
37.5%
25%
19%
44% 85%
= < 80%
77%
0.1%
37.5%
33%
17%
%
12.5%
45%
40%
= ≥ 80%
Profil Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 2016
Keterangan:
- Score Standar Minimal: 70 - Target: 60% - IF sesuai standar: 326 Kab/Kota (63,88%)
-
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Profil IF Kab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -
Provinsi
≥ 70
< 70
No
Provinsi
≥ 70
< 70
ACEH
78
22
18
NTB
100 78 68 67 79 12 75 77 74 80 86 89 90 90
100 22 26 20 14 11 42 33 21 10 25 23 88 10
SUMUT
12
88
19
NTT
45
55
SUMBAR
79
21
20
KALBAR
60
40
RIAU
67
33
21
KALTENG
79
21
KEPRI
68
42
22
KALSEL
100
JAMBI
100
23
KALTIM
80
20
SUMSEL
89
11
24
KALTARA
40
60
BABEL
86
14
25
SULUT
40
60
BENGKULU
80
20
26
SULBAR
16
84
LAMPUNG
74
26
27
SULTENG
85
15
100
28
SULTRA
65
35
DKI JAKARTA JABAR
77
23
29
SULSEL
16
84
BANTEN
75
25
30
GORONTALO
67
33
JATENG
100
31
MALUKU
27
73
DIY
100
32
MALUT
60
40
JATIM
90
33
PAPUA
80
20
BALI
100
34
PAPUA BARAT
14
86
10
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
SEBARAN SARANA APOTEK DAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) SELURUH INDONESIA
348
27 72 1
1277 90 702 50
230
38
30
339
354
305 154
38
26 2529
52
207
1002 60
4141
3467
235
241 627 50
675
340
89
18
3673 286 600 68
291
279
32
26
= Jumlah Apotek (25.339) = Jumlah PBF (2.047)
-
122
4
15
139
46 522
103
1
379
60
27
105
9
12
418 223
186
8
50
48
511
52
121 580
239
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
14
286 37
AKSESIBILITAS ALAT KESEHATAN Jenis produk alkes 600 500 400 300 200
100 0 Jenis produk alkes
-
2015
2016 - 31 Jan 2017
255
541
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
DATA SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT
Pengawasan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT
1. Inspeksi sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT 2. Audit investigasi sarana produksi dan distribusi
Koordinasi pusat dan Daerah
-
1070
DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TIMUR JAWA TENGAH BANTEN SULAWESI SELATAN SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN BALI KALIMANTAN BARAT SUMATERA BARAT ACEH KALIMANTAN TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR DI YOGYAKARTA RIAU NUSA TENGGARA BARAT LAMPUNG KALIMANTAN SELATAN PAPUA JAMBI BENGKULU KEPULAUAN RIAU SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH MALUKU MALUKU UTARA KALIMANTAN TENGAH BANGKA BELITUNG PAPUA BARAT GORONTALO SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA
316 276 141 125 124 76 71 49 45 42 42 37 36 35 35 32 31 29 26 24 23 21 18 10 10 9 6 5 3 1 0 0 0 0
PENYALUR ALKES SARANA PRODUKSI PKRT SARANA PRODUKSI ALKES
Sumber : e – info
200
400
600
800
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
1000
1200
3
UPAYA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES
UPAYA AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN Sistem pelayanan dan manajemen logistik
Penggunaan yg rasional
Manajemen Logistik
Produksi dan Distribusi
Pembiayaan -
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Pelayanan kepada Masyarakat / Pasien
Harga
E-FORNAS e-fornas.binfar.kemkes.go.id
FORMULARIUM NASIONAL Terdiri dari : • Kelas Terapi : 29 • Sub kelas terapi : 96 • 586 item obat/zat aktif (dalam 1036 kekuatan/bentuk sediaan) Sebaran Kebutuhan Obat Berdasarkan Tingkat dan Model Pelayanan Obat 586/1036
Tersier TIPE A dan B Pendidikan
467/849
Sekunder RS Tipe D, C dan B Non Pendidikan
Penanganan keluhan / pertanyaan Masyarakat seputar Fornas secara cepat dan tepat
-
237/380
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Primer Puskesmas, Praktek Dokter Umum/Gigi, Klinik
Upaya untuk Menjamin Aksesibilitas Obat Perencanaan kebutuhan obat yang kuat (termasuk untuk kebutuhan pemenuhan SPM dan PIS-DPK) Manajemen pengelolaan obat sesuai standar, monev penggunaan obat (termasuk kepatuhan, EPO)
Perencanaan dan proses pengadaan sesuai ketentuan (E-Purchasing berbasis e-Katalog), serta monev pengelolaan Manajemen pengelolaan keuangan yang baik -
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
E-Monev Katalog Obat Faskes Satker
Industri Farmasi
- Pengajuan RKO melalui Dinkes Kab/Kota, Dinkes Prov
- Data komitmen IF
- Penerimaan obat - Pembayaran
- Data pemesanan obat e-purchasing dari LKPP - Pengiriman obat ke PBF
PBF
- Pengiriman obat ke faskes dan satker
Pemantauan secara berjenjang oleh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Prov, Farmalkes
http://monevkatalogobat.kemkes.go.id/
-
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Upaya Mengatasi Keluhan Ketersediaan Obat Saat Ini
Dinkes Prov, Kab/ Kota 530/548
RS 712/1882
Apotek PRB 61/2102
• Crash program RKO 2017: - Baru 37% RS yg menyerahkan RKO dari seluruh RS mitra BPJS Kes. - Akses e-purchasing thd faskes swasta (rekomendasi KPK). - Pengajuan RKO menggunakan sistem elektronik e-monev oleh faskes melalui Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Provinsi secara berjenjang. • Program RKO 2018: - Pengajuan RKO oleh faskes menggunakan sistem elektronik e-monev paling lambat akhir April 2017. • Rencana pengaturan tata kelola keuangan pelayanan PRB agar obat PRB dapat dilayani oleh FKTP milik Pemda (puskesmas), disamping oleh apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kes melayani resep PRB (termasuk dari puskesmas). Dalam hal ruang farmasi puskesmas belum dapat melakukan pelayanan obat PRB, pelayanan obat PRB di puskesmas obatnya disediakan oleh apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (Permenkes 52/2016: Std.Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN) -
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT) •
Gema Cermat: Upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Ruang Lingkup • Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang : penggunaan obat secara benar, termasuk cara memilih, memperoleh, menyimpan dan membuang obat secara benar di rumah tangga perilaku • Termasuk obat bebas (OTC) dalam swamedikasi dan obat keras (ethical) yang diperoleh melalui resep dokter • Prinsip BENAR --> sesuai petunjuk tenaga kesehatan dan referensi yang tepat dan akurat, bukti ilmiah terkini, informasi pada kemasan obat, termasuk HET
Tujuan GeMa CerMat Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara benar melalui AoC Apoteker di apotek
-
PENDEKATAN KELUARGA
Tempat Pelaksanaan: - 25 KAB/KOTA (APBN) - 54 KAB/KOTA (DEKON)
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Sertifikasi Sarana Produksi Distribusi PBF Pusat
Cabang
IOT/ IEBA
-
-
-
Provinsi
Rekomendasi
Rekomen -dasi
Rekomendasi
-
Rekomendasi
Kab/Kota
-
-
Rekomendasi
-
Rekomendasi
-
Pemerintah
IF
1
Pusat
2 3
No.
UKOT
UMOT
IKOS
Pembinaan Berjenjang
SARANA PRODUKSI DISTRIBUSI
-
Dinkes Kab/ Kota
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Dinkes Provinsi
Pusat
APOTEK DAN PELAYANAN KEFARMASIAN Dasar Hukum
1
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 3 Peraturan tentang Pemberian Informasi HET Obat
Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang 4 Peraturan Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
5 -
284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat Surat Edaran Menteri Nomor HK.03.03/MENKES/704/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
PENYESUAIAN IZIN APOTEK RAKYAT (sesuai Permenkes No. 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Apotek Rakyat dan SE Menkes No. HK.03.03/Menkes/704/2016)
APOTEK APOTEK RAKYAT
Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
PENYESUAIAN IZIN
Paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sejak diundangkan (18 Mei 2017)
TOKO OBAT
Permenkes 167 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkes 1331 Tahun 2002
Tindak Lanjut
-
1
Ditjen Farmalkes melakukan Koordinasi dengan Dinkes Provinsi
4
Dinkes Kab/Kota melaksanakan pencabutan izin Apotek Rakyat bagi yang tidak melakukan penyesuaian
2
Dinkes Provinsi Sosialisasi kepada Dinkes Kab/Kota, Balai POM dan Stakeholder terkait
5
Dinkes Kab/Kota melaporkan proses penyesuaian izin kepada Dirjen Farmalkes, dg tembusan Dinkes Provinsi (bulanan)
3
Dinkes Kab/Kota berdasar permohonan Apotek Rakyat melaksanakan proses penyesuaian izin
6
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
PENGUATAN SDM PENGAWASAN ALKES & PKRT UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Pemerintahan pusat : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan PPNS penegakan perda Daerah Provinsi : pembinaan PPNS provinsi Daerah kabupaten /kota : pembinaan PPNS kab/kota
UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
PASAL 183 : Menteri atau kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan.
PENGUATAN SDM
2016
2017
2018
2019
INSPEKTUR CPAKB, CDAKB
-
65
124
124
SURVEILANCE
-
54
103
103
PPNS
27
30
30
30
2016
2017
PPNS 11 orang (belum diangkat dan dilantik)
Calon PPNS 30 orang (akan mengikuti Diklat PPNS tanggal 6 Maret 2017)
• Ditwas Alkes dan PKRT : 4 orang • Setditjen Farmalkes : 1orang • Dit Yanfar : 1 orang • Dit Prodis : 1 orang
Sedang dalam proses verifikasi 39 orang, berasal dari : • Ditwas Alkes dan PKRT : 8 orang • Setditjen Farmalkes : 3 orang • Dit Yanfar : 2 orang • Dit Prodis : 1 orang • Dit Oblik : 1 orang
• Dinkes Jateng : 2 orang • Dinkes DKI : 1 orang • Dinkes Kab. Bungo Jambi : 1 orang
• Daerah : 15
UPAYA PENINGKATAN PERAN PPNS : 1. PEMBENTUKAN STRUKTUR PPNS 2. PENINGJKATAN KOORDINASI 3. PENINGKATAN KUALITAS PPNS
Koordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim
PENGAWASAN PRODUK ALKES DAN PKRT
SAMPLING PRODUK ALKES DAN PKRT
PROYEK PRIORITAS NASIONAL
Dukungan Provinsi dan Kabupaten/Kota -
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
PENGAWASAN PRODUK ALKES DAN PKRT NO
-
PRODUK
JUMLAH SAMPLE
SESUAI
TIDAK SESUAI
JUMLAH
%
JUMLAH
%
1
ALKES
724
680
93.92 %
41
6.08 %
2
PKRT
561
528
94.12 %
33
5.88 %
TOTAL
1285
1208
94.01 %
74
5.99 %
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
UPAYA AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN Sistem pelayanan dan manajemen logistik:
Penggunaan yg rasional:
FORNAS, RKO, e-logistic, e-katalog & emonev, pengawasan mutu produk
Produksi dan Distribusi
Manajemen Logistik
Pelayanan kepada Masyarakat / Pasien
Harga:
Pembiayaan: JKN, Program Nasional (APBN), PKD (APBD & DAK) -
POR, AMR, Gema Cermat
Pengadaan terkonsolidasi nasional, informasi HET, obat generik
Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan
Terima Kasih
