TATA KELOLA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU Engko Sosialine M
Palu, 31 Maret - 2 April 2015 1
TATA SAJI Fokus Program Pengelolaan Obat dan Perbekkes Indikator Kinerja Kegiatan 2015-2019 Sampling untuk Uji Mutu Peran Dinkes Prov, Kab/Kota 2
FOKUS PROGRAM 1. Menjamin ketersediaan obat dan perbekkes 2. Standarisasi harga obat 3. Persiapan dan implementasi one gate policy dalam manajemen tata kelola obat 4. Implementasi e-monev katalog dan e-logistik obat
PENGELOLAAN OBAT-PERBEKKES KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT PELAYANAN DASAR Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Provinsi
MONITORING & EVALUASI
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
FARMASI, ALKES, MAKANAN
PEMBERDAYAAN MASY.
UPAYA KESEHATAN
SDM KESEHATAN
PENGGUNAAN
PEMILIHAN / SELEKSI
TATA KELOLA OBATPERBEKKES TERPADU
PERENCANAAN
- LP-LPO - E-logistic
DISTRIBUSI
PENGADAAN Perpres No. 4 Tahun 2015
KETERSEDIAAN OBAT: - Pusat: Obat Program Nasional - Pemda: Obat PKD dan obat program nasional (dalam kondisi tertentu)
IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT
Kewajiban
Obat Tayang
RKO Sistem e-Purchasing
- Perpres No. 4/2015 WAJIB
Perpres No. 70/2012 :
- Komitmen 3 pihak (IF, PBF, Satker)
tidak eksplisit
Berdasarkan
Fornas
- Kepastian hukum bagi penyediaan obat
- Perpanjangan kontrak payung s.d. 31 Desember 2015 - Percepatan proses penayangan obat di E-Catalogue - Belum tayang, gunakan metode pengadaan lain sesuai ketentuan
- Perencanaan yg akurat
- Kepastian penyediaan bagi Industri Farmasi
- Dukungan data RKO dari Satker dan Faskes
- Tidak terjadi over/under supply
- E-Monev Realisasi thd RKO
- Didorong agar obat sdh didistribusikan ke prov
- Jangkauan internet
- Koordinasi dg Kemenkominfo
- Kecepatan akses
- Aplikasi baru
- Server terpisah 5
Petunjuk Pelaksanaan Permenkes No. 63 tahun 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) *)
Jika ada kendala operasional dalam aplikasi, pembelian e-catalogue secara
manual dengan pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi Penolakan oleh industri farmasi dg menyampaikan alasan penolakan metode pengadaan lain Satker melaporkan penolakan kepada LKPP, cc ke Binfar & Alkes
FKTP dan FKTRL swasta yang bekerjasama dengan BPJS: dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik melakukan pembelian e-catalogue secara manual dengan
pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi *)
Proses revisi disesuaikan dengan Perpres No. 4 Tahun 2015
Hal Baru pada Kontrak Payung Kewajiban IF Penyedia: Menanggapi pesanan melalui e-purchasing paling lambat 7 hari kalender Penerapan Sanksi: Pengenaan denda 5 kali lipat (500%) dan disetor ke kas negara dalam hal IF Penyedia: Tidak menanggapi pesanan 3 kali berturut-turut Tidak melayani seluruh atau sebagian pesanan sesuai kapasitas yg didaftarkan Tidak mengirimkan seluruh atau sebagian pesanan sesuai transaksi 7
0 Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
N.T.T
N.T.B
Gorontalo
Sulut
Sulbar
Sulteng
Sultra
Sulsel
Kaltara
Kaltim
Kalsel
Kalteng
Kalbar
Bali
Jatim
D.I.Y
Realisasi E-Purchasing Provinsi Wilayah Timur (Milyar Rupiah)
120
100
80
60 2013
40 2014
20 2015
Realisasi E-Purchasing di 4 RS (Wilayah Timur) (Milyar Rupiah) 90
80,43
80 70 60 50 40
34,14
30
38,13 36,32 28,47
19,37
20 10
4,11
1,30 D.I. Yogyakarta
2014 2015
13,98 9,87 0,44
0,94
0 Jawa Timur
2013
Sulawesi Selatan
Bali
Realisasi E-Purchasing di 2 RS (Wilayah Barat) (Milyar Rupiah)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
45,38
23,58 16,25 15,37
1,54 Sumatera Selatan
2013 2014 2015
2,39 Jawa Tengah
MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (1)
Untuk monev data realisasi e-catalogue terhadap rencana kebutuhan obat (RKO)
Menggunakan data realisasi e_purchasing di LKPP, realisasi manual Kemkes dari Industri Farmasi secara berkala
MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (2) LKPP
Kemenkes
Aplikasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Aplikasi Data Realisasi Manual dll
Server e-Catalog LKPP
Server Aplikasi E-Monev
Server e-Catalog Khusus Kemenkes : Obat dan Alkes
Keluhan e-Catalogue Obat Direktorat Bina Obat Publik melalui: – Email:
[email protected] – Telepon: 081281753081 atau (021) 5214872
Distribusi & monev
Pengelolaan obat program di IF Pusat (terpadu): TB Kusta Malaria Filariasis Kesehatan Jiwa Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi
14
Distribusi & monev PENYEMPURNAAN E-LOGISTIK: MONITORING KETERSEDIAAN
Instalasi Farmasi Propinsi
Integrasi laporan
Internet
Internet
Upload Data Wajib
Instalasi Farmasi Kementrian Kesehatan
Pusat/Kemkes
Bank Data ELogistik
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Integrasi LPLPO Internet Upload Data Wajib Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019
Target
IKK Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase (%) IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar
2015
2016
2017
2018
2019
77
80
83
86
90
55
60
65
70
75
Definisi Operasional & Formula Perhitungan IKK IKK
Definisi Operasional
Persentase (%) Persentase jumlah item obat ketersediaan indikator yang tersedia di obat dan puskesmas vaksin di Puskesmas
Persentase IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar
Persentase IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar & nilai lebih besar atau sama dengan 70
Formula Perhitungan
OBAT INDIKATOR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NAMA OBAT Garam Oralit Obat Anti Tuberculosis Anak Obat Anti Tuberculosis Dewasa Glibenklamid Magnesium Sulfat injeksi 20 % Tablet Tambah Darah Vaksin BCG Vaksin TT Amoxicillin 500 mg tab Amoxicillin syrup kering Parasetamol 500 mg tab Albendazol tab Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL) Oksitosin injeksi Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml Diazepam injeksi 5 mg/mL Furosemid tablet 40 mg Fitomenadion (Vit K) injeksi Kaptopril tab Deksametason tab
Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi Prov, Kab/Kota Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM Daftar Instalasi Farmasi Kab/Kota lokus sampling telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Tetap mempertimbangkan ketersediaan obat Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)
Program Dekonsentrasi Dit Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015 Biaya pengelolaan dan pengemasan kembali obat program Biaya distribusi obat program provinsi ke kab/kota. Monitoring ketersediaan obat dan vaksin. Harmonisasi & Integrasi perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan implementasi pengelolaan obat satu pintu (One Gate Policy). Penerapan e-logistic & e-catalogue. Pembekalan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan vaksin instalasi farmasi Kab/Kota.
Peran Dinkes Prov, Kab/Kota Menjamin ketersediaan obat: Pengadaan secara e-purchasing Implementasi e-logistic Pelaporan obat indikator
Meningkatkan manajemen tata kelola obat dan perbekkes di instalasi farmasi 21
Terima kasih
22
perencanaan
Rencana Kebutuhan Obat Satker, Faskes
Tahun 2015
Tahun 2016
Dinkes Kab/Kota
505
256
RS Pemerintah
461
255
RS Swasta
79
2
Lain-lain (Apotek PRB)
51 23
