Bayu Teja Muliawan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasin Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Pendahuluan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kefarmasian dalam JKN
Peran Apoteker dalam JKN Tantangan dan Peluang
Ketersediaan , pemerataan, dan keterjangkauan PEMBIAY UPAYA AAN KESEHATA N KESEHAT AN MANAJEM EN & INFOKES
SKN
SEDIAAN FARMASI, ALKES, & MAKANAN
. Jaminan Keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta perlindungan masyarakat Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian . Penggunaan obat yang rasional
PEMBERDA YAAN SDM MASYARAK KESEHATAN AT
. Kemandirian obat
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN: MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGITINGGINYA Ref: Perpres No. 72/ 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional
(1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PP PP No. 51/ 2009
STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
PERLUASAN PARADIGMA
ORIENTASI
ORIENTASI
PRODUK/PENYAKIT
PASIEN/PERSON
Old design
TRANSFORMASI TENAGA KEFARMASIAN Tenaga farmasi yang selama ini hanya dianggap sebagai tenaga penunjang yaitu penyedia obat, kini harus bertransformasi juga sbg penyedia pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) Erie Gusnellyanti 09/10/2015 6
PROVIDER
Pelayanan Kesehatan KOMPREHENSIF
Prospektif
Regula si
PESERTA/PASIEN
iuran Paket Benefit
Pembayaran
BPJS KES JAM. KESEHATAN TERKENDALI
KONTRAK /MOU TELAAH UTILISASI KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL, MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, SITEM RUJUKAN,, BIAYA YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI/PERSAINGAN USAHA www.jpkm-online.net
TNI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL
PENSIUNAN VETERAN
JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI KERJA
BAYAR IURAN
PEMERINTAH
PBI PNS
BPJS KES
PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
9
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: • • • •
administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
• pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; • transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; • pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan • rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: • administrasi pelayanan; • pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; • tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
• pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; • pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; • rehabilitasi medis; • pelayanan darah; • pelayanan kedokteran forensik klinik; • pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan; • perawatan inap non intensif; dan • perawatan inap di ruang intensif.
• Manfaat Jaminan Kesehatan meliputi : promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan Pasal 22 BMHP yg diperlukan • Manfaat jamkes diberikan di Faskes pemerintah dan swasta yang bekerjasama dg BPJS Pasal 23 • Penjelasan ps 23 : Faskes meliputi RS, dokter praktek, klinik, laboratorium, Apotek, dan faskes lainnya • Daftar dan harga tertinggi obat dan BMHP yang dijamin oleh BPJS ditetapkan sesuai ketentuan perPasal 25 UU
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan
UU No. 36/2009 Kesehatan, Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial UU No. 40/2004 SJSN, Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah
Promotif
Preventif
Pelayanan Obat dan BMHP Kuratif
Rehabilitatif
KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA Health Technology Assessment
Perpres No. 111/2013, Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri. Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium Alkes
SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional
Ketersediaan Keterjangkauan
Jaminan Keamanan, Mutu & Manfaat
POR
Regulasi obat
ForNas Penetapan jenis berdasarkan kriteria pemilihan obat
E-catalogue Penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi
Kendali Mutu – Kendali Biaya Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effectiveness
NO
1
Uraian
Ruang Lingkup
Era JKN •Obat RJTP/ Obat RITP •Obat RJTL/ Obat RITL
2
Pemberi Layanan Tingkat Pertama
• PKM : Apoteker di Ruang Farmasi Dalam hal di Puskesmas belum memiliki apoteker maka pelayanan obat dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dengan pembinaan apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Klinik : Apoteker di Instalasi Farmasi / Apotek Jejaring • Dokter Praktek Perorangan: Apoteker di Apotek Jejaring
3
Pemberi Layanan Tingkat Lanjutan
IFRS atau IFRS beserta Apotek Jejaring RS
4
Sistem Pembiayaan Obat dan BMHP
•Faskes Primer : Komponen Kapitasi •Faskes Lanjutan : •Komponen Paket INA CBG’s
5
Daftar Obat
Formularium Nasional yang ditetapkan oleh Menteri
NO
Uraian
Era JKN
6
Harga Obat
Harga obat ditetapkan melalui E-Catalog
7
• PKM : Melalui E-Purchasing yang dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota • RS Pemerintah : E-Purchasing atau pengadaan lain sesuai Tata Cara mekanisme perundang-undangan Pemesanan Obat • Faskes Primer lainnya/RS Swasta : Surat Pemesanan Obat mengacu E-Catalogue dilakukan secara manual langsung ke produsen
8
• FKTP : Dapat digunakan apabila sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang biayanya sudah termasuk dalam kapitasi dan tidak Peresepan obat boleh dibebankan kepada peserta. diluar Daftar dan • FKRTL: Harga Obat Berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit. Biaya sudah termasuk paket INA CBG’s dan tidak ditagihkan terpisah ke BPJS kesehatan dan pasien tidak boleh diminta urun biaya
Tingkat Pelayanan kesehatan
Daftar Obat disusun oleh Komite Independen
Mengakomodir usulan stakeholder
Disusun berdasarkan kelas terapi
Daftar obat menyeluruh dan tersegmen
FORNAS
Standar Kompetensi Nakes
Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN
KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA PENGGUNAAN OBAT KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORNAS FORMULARIUM NASIONAL • Registrasi
DAMPAK • EPO • MESO
Khasiat
Keterjangkau an • Cost-minimal •Cost-effective • Harga Rasional
PPK Tk III PPK Tk II PPK Tk I
Keamanan
Ketersediaan • Jaminan Produksi dan Distribusi
TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL MELALUI PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL
Pelayananan kesehatan melibatkan multiprofesi kesehatan Obat adalah bagian dari pelayanan kesehatan kepada pasien, demikian juga APOTEKER ADALAH BAGIAN DARI TIM KESEHATAN
Expert Committee WHO (1985) menyebutkan apoteker sebagai tenaga kesehatan bersama dengan nakes lainnya
DIPERLUKAN TRANSFORMASI APOTEKER
PELAYANAN FARMASI KLINIK
PRODUKSI SEDIAAN FARMASI
APOTEKER YANG KOMPETEN
MANAJEMEN SEDIAAN FARMASI
PMK No. 58/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di RS
PMK No. 30/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Erie Gusnellyanti
PMK No. 35/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 09/10/2015
Pelayanan langsung ke pasien Kolaborasi profesional dan kerja sama tim Tanggung jawab etika, hukum dan profesi Pemberian informasi terapi dan obat Komunikasi dan edukasi Distribusi obat
Profesional competencies for Canadian pharmacist at entry practice, 2007
Pengetahuan & keterampilan manajemen
Aspek Manajemen
Aspek Pelayanan
KONTINUITAS PELAYANAN KEFARMASIAN Manajemen Pengobatan di Faskes dan Komunitas Meningkatkan keamanan dan kualitas seluruh proses terkait obat/produk yang mempengaruhi pasien/manusia Memastikan Penggunaan Obat yang Rasional Erie Gusnellyanti
09/10/2015
24
Patient safety QoL
Dokter
Apoteker TTK
Pasie n
Nakes lain
Bidan, perawat
Penanganan pasien oleh tim multidisiplin mencegah kejadian medication error, DRP dan mendorong penggunaan obat yang cost effectifve
APOTEKER PERLU MEMILIKI KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI DAN FARMAKOTERAPI YANG BAIK
Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan,
melalui penerapan ForNas dan e-catalog secara optimal agar tercapai kendali mutu dan kendali biaya Pengelolaan obat dan alat kesehatan secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan sampai penyimpanan Melakukan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien, termasuk pemantauan terapi obat Melakukan evaluasi penggunaan obat dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut Berkomunikasi efektif dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif dan efisien
Apoteker semakin dituntut untuk berada pada lini pelayanan kesehatan dan bertangungjawab dalam pelayanan secara langsung pada pasien
Apoteker menjadi ujung tombak dalam jaminan ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN
Apoteker wajib melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi pada pasien dan masyarakat, bukan hanya dalam pelayanan kuratif, tetapi juga promotif dan preventif (upaya kesehatan berbasis masyarakat atau pemberdayaan masyarakat)
Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menjamin pelayanan kesehatan
Apoteker dapat lebih menunjukkan eksistensi dan perannya dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat Apoteker dapat melakukan pengelolaan obat dan alat kesehatan menggunakan instrumen yang telah disiapkan pemerintah (ForNas dan e-catalog) Apoteker dapat lebih berperan dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien
Apoteker dapat memberikan pelayanan obat rujuk balik di apotek yang bekerjasama dengan BPJS
