KATA PENGANTAR. Jakarta, 28 Januari 2016 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS,

KATA PENGANTAR Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan ini berisi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan akuntabilitas kinerja berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Selain itu laporan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang sekarang berubah menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Demikian laporan akuntabilitas kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja serta memberikan umpan balik bagi penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Jakarta, 28 Januari 2016 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS,

Dr. Dra Agusdini Banun S, Apt. MARS NIP 196609201994032001

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan i Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

dan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini menginformasikan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bertujuan untuk: 1)

Melakukan manajerial pelaksanaan program;

2)

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur; serta

3)

Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 20152019, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan. Sasaran kegiatan ini direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target dan capaiannya. Adapun indikator pencapaian sasaran tahun 2015 adalah Persentase

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ii Tahun 2015

kepuasan klien terhadap dukungan manajemen dengan target sebesar 80%, terealisasi sebesar 85,71%, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 107,14%. Dari indikator pencapaian kinerja tersebut diatas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut merupakan gambaran kinerja dukungan manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam lingkup program kefarmasian dan alat kesehatan. Pada tahun pertama Renstra 2015-2019 pencapaian terhadap indikator yang telah ditetapkan menjadi penting sebagai modal dalam pencapaian target di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan kerja keras seluruh komponen dan pendayagunaan sumber daya yang optimal. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, di awal tahun anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran DIPA tahun 2015 sebesar Rp. 82.618.100.000,- (Delapan puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah). Seiring kebijakan pemerintah untuk melaksanakan efisiensi anggaran dan pemanfaatan kembali untuk belanja modal, alokasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mendapatkan tambahan menjadi Rp. 87.514.639.000,(Delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

karena

adanya

kebijakan

refocusing

tersebut.

Realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 64.253.488.617,- (Enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan persentase sebesar 73,42%. Walaupun realisasi anggaran hanya sebesar 73,42%, target output secara keseluruhan dapat tercapai dan tidak mempengaruhi capaian kinerja sebagaimana target yang ditetapkan. Dalam pencapaian indikator kinerja masih diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Upaya dan prestasi yang telah dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2015 antara lain: 1. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pada tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mendapatkan Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh BSI dengan nomor sertifikat FS 601003 masa berlaku 10/07/2013 sampai dengan 09/07/2016. Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meliputi: laporan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan iii Tahun 2015

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengusulan pencairan dana kegiatan, kenaikan gaji berkala (KGB), cuti pegawai, usul kenaikan pangkat reguler pegawai, usul penetapan angka kredit jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker, surat masuk, dan persediaan alat tulis kantor. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan Surveilans Audit Sertifikasi ISO 9001:2008 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan mendapatkan Surveillance Assessment Report nomor visit REF. SMO 8132687 pada tanggal 29 Mei 2015, dan melalui Surat Keterangan Sertifikasi ISO 9001 No.266.00/BSIIndonesia/VII/15 yang menerangkan bahwasanya Sertifikat ISO 9001:2008 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dapat diteruskan karena tidak ditemukan masalah Major pada saat audit pada tanggal 29 Mei 2015, untuk area asessment produk Surat Masuk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengusulan Pencairan Dana dan Persediaan ATK. 2. Predikat terbaik ketiga pada penilaian website di lingkungan Kementerian Kesehatan di tahun 2015. Penilaian ini dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51. Hal ini menunjukkan komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal untuk menjamin keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Gambar 1. Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015

3. Semakin meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan sehingga kualitas penggunaan anggaran semakin membaik dari tahun ke tahun yang ditandai dengan index Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan iv Tahun 2015

plan materiality (PM) 0,000% pada Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2012, 2013, dan 2014) yang berkontribusi positif terhadap capaian WTP Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2015. 4. Inisiasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal di daerah binaan (Provinsi Kepulauan Riau). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini mendapatkan apresiasi yang baik dari daerah tujuan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di periode berikutnya. 5. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui upaya-upaya terkini pembangunan kesehatan, dan menjadi metode sosialisasi program yang tepat sasaran untuk mencapai tujuan program-program kesehatan.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan v Tahun 2015

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................................................ ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. vi DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................ vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................... viii DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................ ix BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................................................... 1 C. PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ........................................................................................................ 2 D. STRUKTUR ORGANISASI ...................................................................................................... 2 E. SISTEMATIKA ......................................................................................................................... 3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................................... 5 A. RENCANA STRATEGIS .......................................................................................................... 5 B. PERJANJIAN KINERJA .......................................................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................ 8 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ......................................................................................... 8 B. REALISASI ANGGARAN ...................................................................................................... 26 C. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................................................... 26 BAB IV 31PENUTUP ............................................................................................................................... 31 LAMPIRAN ................................................................................................................................................. 32

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan vi Tahun 2015

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2016 ..................................................................................................................

Tabel 2.

6

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ..................................................................................................................

Tabel 3.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015 ..............................................................................................

Tabel 4.

7

7

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 ...........................................................................................................................

Tabel 5.

8

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap

Dukungan Manajemen Tahun 2015 .........................................................................

9

Tabel 6.

Hasil Survey Pengukuran Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen ..........

10

Tabel 7.

Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 ......................................................................................

Tabel 8.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan .............................

Tabel 9.

28

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin ....................

Tabel 12.

27

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan ........................

Tabel 11.

27

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan ...........................

Tabel 10.

26

29

Pelatihan Peningkatan SDM di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 ..........................................................

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan vii Tahun 2015

30

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.

Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 .............................................................................................

Gambar 2.

iv

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan .................................................................................................................

3

Gambar 3.

Pertemuan Pembinaan Perbendaharaan Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2015......... 12

Gambar 4.

Pertemuan Konsolidasi Pusat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Ditjen Binfar dan Alkes ........................... 13

Gambar 5.

Penandatanganan Naskah Penetapan Kinerja Ditjen Binfar dan Alkes Tahun

19

2015 .......................................................................................................................... Gambar 6.

Pertemuan MONSIDU di Provinsi Kepulauan Riau .................................................. 20

Gambar 7.

Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2015 ................................................................................................ 22

Gambar 8.

Tampilan Muka Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian......................................... 23

Gambar 9.

Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 .............................................................................. 24

Gambar 10.

Pameran Pembangunan Kesehatan sebagai bagian dari Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015 .............................................................................. 25

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan viii Tahun 2015

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 1.

Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015 ...........................................................................................

Grafik 2.

9

Komposisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015 menurut jabatan ....................... 27

Grafik 3.

Komposisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015 menurut golongan .................... 28

Grafik 4.

Komposisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015 menurut Pendidikan ................. 28

Grafik 5.

Komposisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015 menurut jenis kelamin .............. 29

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ix Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015

tentang

Rencana

Strategis

Kementerian

Kesehatan

Tahun 2015-2019. Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 20152019 dan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2015.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1 Tahun 2015

C. PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi; c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan. D. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,

program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan. b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat. c. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. d. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan. e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2015 memiliki sumber daya manusia sejumlah 87 orang pegawai negeri sipil (PNS). E. SISTEMATIKA Sistematika laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.


B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Kesehatan dalam rangka mendukung visi pemerintah, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan, serta sesuai dengan tujuan Ditjen Binfar dan Alkes dalam rangka mewujudkan dukungan yang optimal dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang optimal, adil, dan merata, maka Ditjen Binfar dan Alkes menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019. Secara khusus, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawa misi untuk menjadi pemberi layanan publik yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2015 – 2019, Kementerian Kesehatan memiliki 2 tujuan, yaitu: 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.


Dalam mendukung tujuan di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dimaksudkan untuk: 1. Melakukan manajerial pelaksanaan program; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur; serta 3. Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan praktek tatakelola pemerintahan yang baik. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, terarah dan terpadu. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan adalah sebagai berikut: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2016 Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Target 2015

2016

2017

2018

2019

80%

85%

87%

89%

95%


Cara perhitungan dari indikator tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Tabel 2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Cara Perhitungan Persentase kepuasan = Jumlah item yang memenuhi kepuasan klien x 100% Jumlah pelayanan yang diberikan

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 20152019. Target ini menjadi komitmen bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mencapainya dalam tahun 2015. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanTahun 2015 Sasaran Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Target 2015 80%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. PENGUKURUAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan

2015-2019.

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

80%

85,71%

107,14%

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 8 Tahun 2015

kesehatan. Analisis capaian kinerja dari indikator kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan sebagai berikut:

Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen Kondisi yang dicapai: Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

80%

85,71%

107,14%

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015 100 80

85,71

85

87

89

95

80 60

Target

40

Realisasi

20 0 2015

2016

2017

2018

2019

Memperhatikan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam fungsi pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan praktek tata kelola pemerintahan yang baik maka dalam hal ini Bagian Kepegawaian dan Umum telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meliputi: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), pengusulan pencairan dana kegiatan, kenaikan gaji berkala (KGB), cuti pegawai, usul kenaikan pangkat reguler pegawai, usul penetapan angka kredit jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker, surat masuk, dan persediaan alat tulis kantor.


Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen menggambarkan kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Yang dimaksud dengan kepuasan klien terhadap dukungan manajemen adalah tersedianya pelayanan kesekretariatan yang sesuai standar dan memenuhi kebutuhan klien, dalam hal ini semua pihak yang menerima layanan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Indikator ini diukur dengan jumlah item yang memenuhi kepuasan klien dibandingkan dengan jumlah pelayanan yang diberikan. Dari 8 jenis pelayanan yang masuk dalam penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, LAKIP hanya dihitung pada pencapaian target triwulan I. Pengukuran indikator ini menggunakan survey kepuasan klien yang diukur pada saat layanan diberikan. Adapun hasil survey dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Hasil Survey Pengukuran Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen No

Produk

Hasil

Keterangan

1

Cuti

4,18

Memuaskan

2

Surat Masuk

4,12

Memuaskan

3

Penilaian Angka Kredit

3,93

Cukup memuaskan

4

Kenaikan Pangkat

4,00

Memuaskan

5

Kenaikan Gaji Berkala

4,01

Memuaskan

6

Alat Tulis Kantor

4,32

Memuaskan

7

Pencairan Dana

4,01

Memuaskan

Dari hasil survey tersebut, dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang ditetapkan pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019. Kepuasan pelanggan menggunakan skala penilaian 1-5. Sesuai dengan standar yang terdapat dalam dokumen mutu, sebuah pelayanan disebut memuaskan bila memperoleh hasil survey ≥ 4 (Kriteria Memuaskan). Persentase kepuasan = Jumlah item yang memenuhi kepuasan klien x 100% Jumlah pelayanan yang diberikan Persentase kepuasan =

6 7

x 100%

= 85,71%


Sekretariat Direktorat Jenderal telah dapat mencapai target kinerjanya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2015. Permasalahan: 1. Sulitnya mengumpulkan data pelayanan keterbukaan informasi publik. 2. Belum optimalnya pemanfaatan Saluran Informasi dan Aspirasi Pengaduan (SIAP) dalam pelayanan pengaduan/keluhan terkait Program Kefarmasian dan Alkes. 3. Adanya proses revisi anggaran refocusing sehingga mempengaruhi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Upaya-upaya dalam pemecahan masalah: 1. Mengkonsolidasikan mekanisme pengumpulan data pelayanan keterbukaan informasi publik. 2. Melakukan

pemantauan

berkala

atas

aplikasi

SIAP

dalam

pelayanan

pengaduan/keluhan. 3. Menyelesaikan kebutuhan dokumen dalam proses revisi anggaran. Sebagai upaya untuk mencapai indikator kepuasan klien terhadap dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1.

Evaluasi Standar Prosedur Operasional Bagian Keuangan Ditjen Binfar dan Alkes terus-menerus melakukan perbaikan (continuous improvement system) terhadap operasional manajemen. Diharapkan dengan perbaikan ini, terjadi peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja organisasi di bidang keuangan. Sehingga pada tahun 2015 dilakukan evaluasi terhadap Standar Prosedur Operasional di Bagian Keuangan, untuk mengevaluasi standar prosedur, baik dalam tata cara penarikan, maupun pertanggungjawaban keuangan yang sudah berjalan selama ini.

2.

Koordinasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Hal ini mendasari Sekretariat Direktorat Jenderal


melaksanakan pertemuan pengelola keuangan agar tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.

Pembinaan Perbendaharaan Ditjen Binfar dan Alkes Pembinaan Perbendaharaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta profesionalitas

SDM

Pengelola

keuangan

sehingga

menghasilkan

proses

pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 3. Pertemuan Pembinaan Perbendaharaan Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015

Melalui pembinaan perbendaharaan ini diharapkan Satker di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes baik Satker Pusat maupun Satker Daerah (DK-07) di masingmasing wilayah dapat terus meningkatkan sinergisitas dan harmonisasi, sehingga dapat mempertahankan WTP di tahun-tahun yang akan datang.


4.

Konsolidasi Pusat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Ditjen Binfar dan Alkes

Gambar 4. Pertemuan Konsolidasi Pusat dan Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Ditjen Binfar dan Alkes

Dalam penyusunan laporan keuangan, diperlukan adanya konsolidasi data laporan keuangan antara pusat dan daerah agar laporan yang dihasilkan menjadi transparan

dan

akuntabel.

Kegiatan

yang

dilaksanakan

dengan

metode

memberikan penjelasan tentang laporan keuangan meliputi pelaporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada seluruh peserta satker 07 dalam rangka penyusunan laporan keuangan dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Unit Akuntansi Instansi (UAI). 5.

Penyusunan Draft dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Dalam

rangka

mewujudkan

pertanggungjawaban

keuangan

sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan

anggaran,

maka

perlu

dibuat

Penyusunan

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan Anggaran yang mengatur pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dibuat agar dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan anggaran dengan memberikan informasi yang update tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Hasil dari penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran akan disosialisasikan dengan mengundang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara, Staf yang terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes.


Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan dan keseragaman pemahaman agar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 6.

Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Binfar dan Alkes Akuntabilitas dari laporan keuangan instansi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam berjalannya instansi tersebut. Pertanggungjawaban keuangan terhadap anggaran yang diterima diharapkan dapat dilaporkan dengan baik sehingga laporan tersebut menjadi akuntabel. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Binfar dan Alkes yang diselenggarakan pada tahun 2015 terdiri dari penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun laporan ini menjadi bahan utama yang digunakan dalam pemeriksaan baik audit internal maupun audit eksternal.

7.

Penyusunan Laporan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Laporan verifikasi pertanggungjawaban Keuangan disusun untuk menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupa pertanggungjawaban Keuangan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Unit Akuntansi Instansi (UAI) sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan dapat tersaji dengan cepat, transparansi, akurat, lengkap dan tepat waktu.

8.

Pertemuan PRK, RPD, dan RUP Ditjen Binfar dan Alkes TA 2015 Keharmonisan dan sinkronisasi antara pelaksanaan kegiatan dan pengaturan penarikan dana mutlak dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes. Melalui penyusunan RPK, RPD dan RUP diharapkan

menjadi

pedoman

pelaksanaan

kegiatan

dan

memudahkan

merealisasikan kegiatan, sehingga penyerapan anggaran akan lebih tepat waktu dan tepat sasaran. 9.

Updating Perencanaan Kas Updating data Perencanaan kas adalah dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan Perkiraan Penarikan Dana dengan realisasi dan perubahan kondisi di lapangan yang diperkirakan mengubah Perkiraan Penarikan Dana. Perkiraan Penarikan Dana menggunakan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) bertujuan agar terjaminnya ketersediaan dana dalam rangka pencapaian target program. Ditinjau dari aspek penganggaran, perencanaan kas merupakan suatu bagian penting


dalam

upaya

percepatan

penyerapan

anggaran

karena

dengan

adanya

perencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tersedianya dana. Updating data perencanaan kas bertujuan untuk memperkirakan aliran kas Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes dengan melakukan penyesuaian jumlah ketersediaan dana yang disebabkan pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan. 10.

Penataan Berkas dan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Setditjen Binfar dan Alkes Penataan kearsipan menjadi salah satu kunci dalam manajemen perkantoran yang baik. Arsip yang dikelola dengan baik, dapat disimpan dengan efisien, disimpan sesuai tata urutan dan subyeknya, dan dapat dicari dengan mudah dan cepat bila dibutuhkan. Kegiatan Penataan Berkas dan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Setditjen Binfar dan Alkes tahun 2015 menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menata berkas dan arsip sehingga dapat disimpan secara efisien dan dapat mudah dicari apabila dibutuhkan.

11.

Penyusunan Aplikasi Sistem Manajemen Surat Berbasis Web (e-office) di Lingkungan Setditjen Binfar dan Alkes Kelemahan sistem tata persuratan manual (hardcopy) adalah kurang efisiensi dalam hal waktu, selain itu ada proses pendisposisian yang sangat dibatasi oleh ruang dimana pimpinan hanya dapat mendisposisikan sebuah surat hanya pada saat berada di kantor, atau bawahan tidak dapat mengetahui disposisi dari pimpinan ketika sedang berada diluar kantor. Hal lain adalah dalam hal pengelolaan tata persuratan seperti surat masuk, surat keluar, surat sudah/belum dibalas, surat sudah/belum terdisposisi, dll. e-office merupakan sebuah aplikasi yang diharapkan mampu menjawab setiap tantangan yang dihadapi sebelumnya. Dengan dukungan web base membuat aplikasi ini menjadi lebih mobile sehingga ketika sebuah surat masuk maka pimpinan dapat langsung membaca dan mendisposisikan surat tersebut dimanapun berada.

12.

Penyusunan Aplikasi Dupak Jabatan Fungsional Apotek dan AA Penyusunan Aplikasi Dupak Jabatan Fungsional Apotek dan AA bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan penilaian angka kredit oleh tim penilai Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker secara elektronik. Penilaian angka


kredit bertujuan untuk membuka peluang bagi mereka yang berkarya di bidang pekerjaan kefarmasian di sarana kesehatan Pemerintah, agar dapat mencapai jenjang jabatan fungsional tertinggi. 13.

Evaluasi Kehadiran Pegawai sesuai Finger Print dan Perhitungan Tunjangan Kinerja Setiap pegawai Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk melakukan daftar kehadiran harian melalui mesin finger print. Kegiatan ini mengkompilasi dan mengevaluasi daftar kehadiran pegawai di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes. Hasil rekam per bulan mesin absen kemudian diolah untuk mendapatkan rekap resensi dari setiap pegawai, mulai dari keterlambatan, izin, cuti, sampai dengan ketidakhadiran (absen). Hasil dari data olahan ini kemudian di evaluasi tingkat kedisplinan dari setiap pegawai, selain itu hasil dari olahan ini kemudian akan dikombinasikan dengan rumusan tunjangan yang ada untuk mendapatkan nilai tunjangan kinerja dari setiap pegawai.

14.

Pelaksanaan Surveillance Audit Sertifikasi ISO 9001:2008 Setditjen Binfar dan Alkes Pelaksanaan Surveillance Audit Sertifikasi ISO 9001:2008 Setditjen Binfar dan Alkes dilaksanakan untuk meningkatkan upaya peningkatan mutu pelayanan publik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Hal tersebut perlu didukung dengan sistem manajemen mutu yang baik yang disesuaikan dengan

standar

internasional

yang

tersertifikasi

ISO

9001:2008.

Dalam

pelaksanaannya terlebih dahulu dilakukan pendampingan persiapan dokumentasi dan SDM dalam rangka surveilance sertifikasi ISO 9001:2008 Setditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 15.

Pembahasan dan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker Bidang kefarmasian sebagai bagian integral dalam pembangunan kesehatan harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan tingkat sosial masyarakat. Untuk itu, sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian yaitu apoteker dan asisten apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan harus selalu ditingkatkan kemampuannya.


Kementerian Kesehatan dalam menyiapkan pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan atau pelayanan bidang kesehatan sesuai profesinya telah menetapkan 26 jenis jabatan fungsional melalui Keppres dan Perpres Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang diantaranya adalah Jabatan Fungsional Apoteker dan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker. Pelaksanaan penilaian angka kredit oleh tim penilai Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker bertujuan untuk membuka peluang bagi mereka yang berkarya di bidang pekerjaan kefarmasian di sarana kesehatan pemerintah, agar dapat mencapai jenjang jabatan fungsional tertinggi. Kegiatan Pembahasan dan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker yang dilaksanakan pada tahun 2015 menjadi suatu kegiatan penting yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme jabatan fungsional tersebut. 16.

Penguatan Tim Penilai Dalam Rangka Dupak Jabfung Apoteker dan Asisten Apoteker Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, pasal 8 ayat (1) mengenai Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh tim penilai. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penguatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tim penilai sehingga hasil penilaian angka kredit lebih akurat.

17.

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bagi PNS Kegiatan ini meliputi pengumpulan data kepegawaian dari semua satker pusat di lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai dengan tanggal termutakhir. Kemudian daftar tersebut diurutkan mengikuti kaidah-kaidah urutan kepangkatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang pangkat, jabatan, umur, status, latar belakang pendidikan, keahlian yang dimiliki, pendidikan perjenjangan yang telah diikuti dan informasi lain mengenai seluruh pegawai negeri sipil. Sehingga dapat dipergunakan oleh pimpinan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan lebih lanjut terkait dengan pembinaan karir pegawai.


18.

Inventarisasi, Labeling BMN dan Stock Opname Persediaan Setiap BMN yang dimiliki Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus di identifikasi mengenai jenis, warna, tahun pembelian, sumber anggaran, dll. Setelah teridentifikasi maka selanjutnya seluruh BMN tersebut harus diinventarisasi secara berkala. Pemberian label kode pada setiap BMN menjadi cukup penting mengingat dalam kode yang terdapat pada label dapat diketahui identitas dari BMN tersebut. Inventarisasi yang dilakukan secara rutin kemudian dapat dihitung sebagai persediaan.

19.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Binfar dan Alkes Pelaporan kinerja menjadi bagian yang penting dalam sistem manajemen organisasi kepemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendorong dan mengatur tata kelola seluruh unit kerja yang ada sehingga secara koordinatif dan sinergis bergerak menuju pencapaian visi dan misi organisasi. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur

penyelenggara

mempertanggungjawabkan

pemerintahan

pelaksanaan tugas

pokok

negara

untuk

dan fungsinya

serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pernerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kegiatan penyusunan LAKIP Ditjen Binfar dan Alkes yang diselenggarakan pada tahun 2015 menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna bagi masyarakat dan sebagai bukti pencapaian tujuan organisasi.


20.

Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Binfar dan Alkes

Gambar 5. Penandatanganan Naskah Penetapan Kinerja Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja disusun dengan mencatumkan indikator kinerja dan target kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menyusun dokumen perjanjian kinerja . Penandatanganan dilaksanakan serentak oleh seluruh Eselon II dengan disaksikan langsung oleh Inspektur IV, perwakilan Biro Perencanaan dan Anggaran serta perwakilan Biro Hukum dan Organisasi. Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan itegriitas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 3. KINERJA LAINNYA Selain

pencapaian

sasaran

strategis

kegiatan

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan juga melakukan hal-hal sebagai berikut:


1.

Monitoring dan Evaluasi Terpadu (MONSIDU)

Gambar.6 Pertemuan MONSIDU di Provinsi Kepulauan Riau

MONSIDU adalah monitoring secara terpadu yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes menggunakan metode identifikasi masalah, diskusi, dan konfirmasi data teknis serta pemberian bimbingan/asistensi kepada satker tujuan. Pelaksanaan

MONSIDU

ini

dapat

dimanfaatkan

untuk

memberikan

bimbingan/asistensi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. MONSIDU merupakan salah satu upaya penguatan kelembagaan yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Sebagai salah satu satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berinisiatif untuk melakukan upaya penguatan kelembagaan tersebut, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, akuntabilitas kinerja, serta mencapai target indikator yang diamanahkan. Pada tahun 2015, kegiatan MONSIDU dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah binaan dari Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes. Dinkes Provinsi Kepulauan Riau memberikan apresiasi yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dan mengharapkan kegiatan serupa dapat dipertahankan. 2.

Penyusunan Program dan Rencana Anggaran Ditjen Binfar dan Alkes serta Dekonsentrasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Dekonsentrasi sebagai implementasi program kefarmasian dan alat kesehatan langsung ke masyarakat


yang didukung oleh adanya alokasi dana dekonsentrasi ke daerah (propinsi) dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non fisik. Melalui Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Dekonsentrasi ini diharapkan alokasi dana dekonsentrasi yang diberikan melalui APBN Binfar dan Alkes dapat digunakan sesuai harapan dan target program Kefarmasian dan Alat kesehatan sesuai Renstra Kemenkes RI. Kegiatan ini telah dapat menghasilkan 40 dokumen anggaran TA 2016 yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan program, dan sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen anggaran yang berlaku. 3.

Rapat Konsultasi Nasional Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015 Pelaksanaan kegiatan Rapat Konsultasi Nasional (Rakonas) Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015 dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan menyamakan persepsi program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam upaya peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan menuju suksesnya pelaksanaan RPJMN serta tercapainya strategi serta 9 fokus kegiatan di Ditjen Binfar dan Alkes. Pada Tahun 2015, Rakonas Ditjen Binfar dan Alkes mengusung tema “Pemantapan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Mendukung Ketersediaan Obat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan”. Dengan tema tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen kepada unit lintas program dan lintas sektor terkait pencapaian program Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2015. Adapun 9 fokus kegiatan di Ditjen Binfar dan Alkes antara lain: a.) Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat; b.) Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat essensial generik; c.) Meningkatkan penggunaan obat rasional; d.) Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang beredar; e.) Mengembangkan peraturan dalam upaya harmonisasi standar termasuk dalam mengantisipasi pasar bebas; f.) Meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian;

g.)

Meningkatkan

pelayanan

kefarmasian

yang

bermutu;

h.) Meningkatkan pengembangan dan pemanfataan obat tradisional Indonesia; i.) Meningkatkan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan. Peran serta lintas program dan lintas sektor sangat mendukung dalam upaya peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pada Rakonas Gelombang I menghasilkan 6 butir kesimpulan/kesepakatan dan 6 butir rencana tindak lanjut. Sementara pada Rakonas Gelombang II menghasilkan


7 butir kesimpulan/kesepakatan dan 10 butir rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program di tahun 2015. 4.

Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dalam perencanaan dan penganggaran dibutuhkan perencanaan berbasis bukti (evidence based planning) Dalam hal ini, data menjadi sangat penting sebagai suatu komponen dalam menyusun kebijakan dan perencanaan. Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan tingkat Nasional pada tahun 2015 dilakukan sebagai suatu metode dalam pengumpulan data kefarmasian dan alat kesehatan yang akurat dan berbasis bukti (evidence base).

Gambar 7. Pertemuan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2015

Data individual yang diperoleh menjadi data yang sangat berharga, menjadi sumber referensi dalam penentuan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan mencocokan data kefarmasian dan alat kesehatan yang dikumpulkan oleh seluruh Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data yang disingkat “SIPEDA”. Kegiatan ini menghasilkan data-data kefarmasian dan alat kesehatan yang termutakhir dari 34 provinsi. Data-data tersebut dapat diakses oleh publik melalui website www.apif.binfar.depkes.go.id.


Gambar 8. Tampilan Muka Aplikasi Pemetaan Sarana Kefarmasian

5.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan sesuai kebutuhan hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pemahaman antara aparatur pemerintah dengan stake holder terkait. Oleh karena itu, dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan kepada

pemerintah

daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

maupun

rumah

sakit

pemerintah maupun rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial serta Dunia Pendidikan (Universitas) untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.


Gambar 9. Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015

Materi yang disampaikan pada pertemuan ini adalah Kebijakan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Pelaksanaan JKN; Upaya Melindungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari Korupsi (Termasuk Gratifikasi dan Fraud); Regulasi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk Mendukung JKN; Ketersediaan Obat di Era JKN; e-Catalogue Obat; Implementasi Fornas dalam Pelayanan Kefarmasian di Era JKN; Upaya Penguatan Bidang Industri Farmasi dan Sarana Distribusi untuk Mendukung Ketersediaan Obat di Fasyankes; Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan Melalui Suksesnya JKN; e-Catalogue for Drugs, Achievement & Challenges; Kendali Mutu dan Biaya Melalui Penerapan Fornas & e-Catalogue di Rumah Sakit PELNI. 6.

Advokasi Penanganan Kasus Hukum Advokasi penanganan kasus hukum dilakukan melalui pendampingan penyelesaian kasus hukum yang dialami masyarakat yang bertujuan untuk membahas masalah dan mengkaji upaya penyelesaian kasus hukum di bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaiannya. Selama tahun 2015 sebanyak 50 kasus hukum yang tertangani, dalam berbagai aspek di bidang kefarmasian dan alkes.


7.

Kegiatan Kehumasan : Pameran HKN dan Buletin Infarkes

Gambar 10. Pameran Pembangunan Kesehatan sebagai bagian dari Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015

Kegiatan yang bersifat informatif yang secara langsung terkoneksi/berinteraksi dengan masyarakat, yang dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat maupun pejabat/pegawai internal Kementerian Kesehatan, mengenai visi, misi, kebijakan, strategi pembangunan, dan juga kinerja serta capaian dari program – program yang dilaksanakan oleh Ditjen Binfar dan Alkes. Kegiatan yang bersifat informatif tersebut juga berfungsi sebagai alat pencitraan positif dalam menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesehatan dibidang kefarmasian dan alat kesehatan dalam bentuk bukti nyata berupa liputan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan program kefarmasian. Pada tahun 2015, telah diselenggarakan pameran sebanyak 7 kali. 8.

Pembekalan Pengelola Simak BMN Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mencakup 39 (tiga puluh delapan) satker (terdiri dari 5 satker pusat dan 34 satker daerah) perlu dikelola dengan baik agar dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Binfar dan Alkes khususnya dan Kementerian Kesehatan pada umumnya. Dalam perjalanan aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI selalu dilakukan penyempurnaan oleh Kementerian Keuangan RI sehingga dirasa perlu dilakukan Pembekalan terhadap pengelola SIMAK BMN satker Ditjen Binfar dan Alkes untuk tahun 2013, sehingga akan memperlancar dalam pengelolaan serta penyusunan laporan BMN Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan.


Kegiatan ini telah dapat menghasilkan laporan pengelolaan BMN yang sesuai dengan kaidah penatalaksanaan BMN, baik di tingkat satker maupun di tingkat unit utama. B. REALISASI ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran DIPA tahun 2015 (Pagu di awal tahun) sebesar Rp.82.618.100.000. Setelah dilakukan refocusing terhadap alokasi anggaran perjalanan dinas, dimana besaran nilai hasil refocusing terhadap efisiensi perjalanan dinas dari Setditjen Binfar dan Alkes sebesar Rp.19.715.563.000 dan dari hasil refocusing dana dekonsentrasi

Sekretariat

Ditjen

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

sebesar

Rp.4.896.539.000, merubah alokasi pagu Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes menjadi sebesar Rp.87.514.639.000 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp.64.253.488.617 (Enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan persentase sebesar 73,42%. Tabel 7. Realisasi Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Realisasi

Alokasi (Rp)

Rp

%

87.514.639.000

64.253.488.617

73,42

C. SUMBER DAYA MANUSIA Untuk mencapai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan diperlukan dukungan sumber daya manusia. Keadaan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2015 berjumlah 87 orang dengan rincian sebagaimana yang diuraikan pada tabel:


Tabel 8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan Keterangan

Jumlah

Menurut Jabatan Jabatan Struktural

17

Jabatan Fungsional Tertentu

1

Jabatan Fungsional Umum

69

Jumlah

87

Grafik 2. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan

KOMPOSISI SDM SETDITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT JABATAN Jabatan Struktural 20% 79%

1%

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional Umum

Tabel 9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan Keterangan

Jumlah

Menurut Golongan Golongan II

3

Golongan III

70

Golongan IV

14

Jumlah

87


Grafik 3. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan

KOMPOSISI SDM SETDITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT GOLONGAN 3% 16% Golongan II Golongan III

Golongan IV

81%

Tabel 10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan Keterangan

Jumlah

Menurut Pendidikan S3

2

S2

32

S1

39

D3/Akademi

4

SMA

10

Jumlah

87

Grafik 4. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan

KOMPOSISI SDM SETDITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT PENDIDIKAN 2%

5%

S3

11% 37%

S2 S1

45%

D3/Akademi SMA


Tabel 11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin Keterangan

Jumlah

Menurut Jenis Kelamin Pria

45

Wanita

42

Jumlah

87

Grafik 5. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin

KOMPOSISI SDM SETDITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT JENIS KELAMIN

48%

52%

Pria

Wanita

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi. Berdasarkan analisis beban kerja, secara ideal jumlah pegawai negeri sipil yang dibutuhkan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah 96 orang. Saat ini jumlah pegawai 87 orang sehingga dengan kondisi yang ada diperlukan peningkatan jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Secara teknis Sumber Daya Manusia dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi maka pencapaian kinerja semakin baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 12. Pelatihan Peningkatan SDM di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 KLASIFIKASI PELATIHAN

NO

MANAJERIAL

1.

Prajabatan

37 Orang

2.

Diklat Pim IV

2 Orang

1.

nd

The 2 Indonesoa Health Economic Association (InaHEA) Congress

3 Orang

Workshop International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) Indonesian Chapter

2 Orang

2.

Public Speaking and Communication Skill Training

9 Orang

3.

Pengelolaan Arsip Dinamis

4 Orang

4.

Pengelolaan Arsip Aktif

3 Orang

5.

English Course In-House Training

14 Orang

TEKNIS LUAR NEGERI

1.

Workshop on Using Competition Law to Promote Access to Health Technologies in Select Middle-Income Countries

1 Orang

UMUM

1.

Capacity Building

115 Orang

2.

ESQ Training

17 Orang

TEKNIS DALAM NEGERI

JENIS PELATIHAN

JUMLAH SDM


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sebagai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah berhasil merealisasikan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Hal ini tampak pada pencapaian indikator pada tahun 2015-2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Untuk pelaksanaan kegiatan di periode berikutnya diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen anggaran sesuai standar yang berlaku serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, maupun penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.


LAMPIRAN


1. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015


2. PERJANJIAN KINERJA SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015


3. RENCANA KINERJA TAHUNAN SETDITJEN BINFAR DAN ALKES TAHUN 2015


KATA PENGANTAR. Jakarta, 28 Januari 2016 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS,

Recommend Documents