KATA PENGANTAR. Jakarta, 5 Februari 2016 Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dra. Maura Linda S, Ph.D NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan karunia-NYA Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan kinerja merupakan media

pertanggungjawaban

dan

sebagai

wujud

transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tahun 2015, Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan memasuki tahun pertama dalam pembangunan kesehatan periode 2015-2019. Program ini didesain untuk mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di tahun 2015 memiliki berbagai inovasi dan terobosan, namun tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, atas nama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, saya berterima kasih atas saran dan masukan perbaikan bagi penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya. Jakarta, 5 Februari 2016 Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dra. Maura Linda S, Ph.D NIP. 195805031983032001

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

dan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada dasarnya laporan ini menginformasikan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Rencana Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah:


ii

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadi 77%. 2. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alkes yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 7 jenis. 3. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 75%. Dari indikator pencapaian kinerja tahun 2015 tersebut diatas, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan capaian: 1. Realisasi persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 79,38%. 2. Realisasi jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alkes yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 11 jenis. 3. Realisasi persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 78,18%. Tercapaianya indikator yang telah ditetapkan pada tahun pertama Renstra 2015-2019 tersebut menjadi penting sebagai modal dalam pencapaian target ditahun-tahun berikutnya. Untuk itu diperlukan kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan diperlukan penguatan terutama dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran DIPA tahun 2015 Pagu di awal tahun anggaran sebesar Rp.1.689.955.800.000. Setelah dilakukan refocusing terhadap alokasi anggaran perjalanan dinas dan hasil refocusing dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Hibah Langsung dari GAVI, merubah alokasi pagu Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

menjadi

sebesar

Rp.1.826.044.116.000 (Satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar empat puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah). Realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.1.742.663.280.209 (Satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan persentase sebesar 95,43%. Upaya dan prestasi yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2015 antara lain:


iii

1. Pencanangan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) dan selanjutnya dilakukan sosialisasi pelaksanaannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Akademisi. Selanjutnya setelah pedoman pelaksanaan GeMa CerMat tersebut tersusun maka akan dilakukan penerapan yang diawali dengan model percontohan GeMa CerMat di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Gambar 1 Pencanangan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat oleh Menteri Kesehatan RI Tahun 2015

2. Farmasi dan Alat Kesehatan Online (Faralkes Online) a. e-regalkes Track & trace system e-regalkes adalah sistem perizinan registrasi alat kesehatan dan PKRT secara online yang dapat dilacak dan ditelusuri di setiap tahapan proses evaluasi perizinan atau sertifikasi. Dengan sistem ini maka stakeholder (pelaku usaha) dapat memantau proses perizinan nya sesuai janji layanan. Sistem ini juga terkoneksi dengan Portal INSW milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. b. e-payment Penerapan e-payment, yaitu aplikasi yang menghubungkan antara sistem registrasi online alkes dan PKRT dengan sistem informasi PNBP online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan. Dengan aplikasi ini pemohon dapat melakukan pembayaran 24 jam realtime online melalui ATM atau Internet banking bank persepsi di seluruh


iv

Indonesia. Pembayaran PNBP dengan metode ini dapat lebih terpercaya kebenarannya, efektif dan efisien dibandingkan pembayaran dengan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau pembayaran manual. Selain itu dapat meningkatkan akuntabilitas pencatatan dan pelaporan keuangan. c. e-suka Penerapan e-suka yaitu pelayanan surat keterangan secara online sebagai terobosan banyaknya permohonan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat untuk informasi produk, baik untuk kebutuhan pribadi, pengadaan, ekspor-impor, dan untuk melakukan proses registrasi alat kesehatan dan PKRT. E-sistem surat keterangan alat kesehatan yang dinamakan e-suka yang dapat diakses melalui www.esuka.binfar.kemkes.go.id. Gambar 2 Launching Faralkes Online oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

3. Predikat terbaik ketiga pada penilaian website di lingkungan Kementerian Kesehatan di tahun 2015. Penilaian ini dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Binfar dan Alkes untuk menjamin keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik.


v

Gambar 3 Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015

4. Tahun 2015 Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menerima Piagam Penghargaan dari KPPN Jakarta VII untuk kategori “Satuan Kerja dengan Rekonsiliasi dan LPJ Terbaik 2015”. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kerja keras Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam melaksanakan rekonsiliasi yang baik, benar, dan tepat waktu. Kategori dan penilaian dititikberatkan pada hasil rekonsiliasi dan kecepatan/ketepatan penyerahan LPJ. Atas prestasi tersebut, selain piagam penghargaan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memperoleh Fasilitas Kartu Apresiasi. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan fasilitas Rekonsiliasi dan Penyerahan SPM ke Loket Pelayanan tanpa antrian atau menjadi satker prioritas selama 4 bulan (Desember 2015 hingga Maret 2016). Gambar 4 Piagam Penghargaan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015


vi

5. Semakin meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan sehingga kualitas penggunaan anggaran semakin membaik dari tahun ke tahun yang ditandai dengan index plan materiality (PM) 0,000% pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2012, 2013 dan 2014) yang berkontribusi positif terhadap capaian WTP Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2015. 6. Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan telah memenuhi komponen standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia dimana pelayanan perizinan untuk kategori izin penyalur kesehatan dan sertifikat produksi alkes/PKRT mendapatkan nilai 105,5 dalam kategori hijau. 7. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui upaya-upaya terkini pembangunan kesehatan, dan menjadi metode sosialisasi program yang tepat sasaran untuk mencapai tujuan program-program kesehatan. Gambar 5 Pameran Pembangunan Kesehatan sebagai bagian dari Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015


vii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................ viii DAFTAR TABEL ..................................................................................................................ix DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................xi DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG.................................................................................................................. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN.......................................................................................................... 1 C. ASPEK STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN ............................................................................................................................. 2 D. STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................................................... 6 E. SISTEMATIKA........................................................................................................................... 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................... 8 A. RENCANA STRATEGIS .......................................................................................................... 8 B. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................................................... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 13 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................................................... 13 1. PENGUKURUAN KINERJA ........................................................................................... 13 2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 14 B. REALISASI ANGGARAN ...................................................................................................... 43 1. KANTOR PUSAT ............................................................................................................. 44 2. DANA DEKONSENTRASI .............................................................................................. 44 C. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................................................... 45 BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 49 LAMPIRAN ......................................................................................................................... 50


viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Halaman Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 ........................................................................................

Tabel 2.

10

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ...................................................................................................

10

Tabel 3.

Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ............

11

Tabel 4.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 ...............................................................................

Tabel 5.

Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 .................................................................................................

Tabel 6.

14

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015 .......................................................

Tabel 7.

12

16

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015 .....................................................................................

Tabel 8.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 ...

Tabel 9.

25

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015 ...........................................................

Tabel 11.

23

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015..........

Tabel 10.

20

29

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015 ............................................................

Tabel 12.

33

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Tahun 2015 ........................................................

Tabel 13.

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penilaian Pre-Market Tepat Waktu Sesuai Good Review Practices Tahun 2015 ..........................

Tabel 14.

36

Target,

Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Jumlah

Industri

38

yang

Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015 ..................................................................................... Tabel 15.

41

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015 ............................................


ix

42

Tabel 16.

Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 ......................

Tabel 17.

Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 ......................

Tabel 18.

46

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan ............

Tabel 21.

46

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan ..............

Tabel 20.

45

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan .................

Tabel 19.

44

47

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin .......


x

48

DAFTAR GRAFIK Grafik 1.

Halaman Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 ...............................................................................

Grafik 2.

Target dan Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015 ..........................................................................

Grafik 3.

17

Jumlah Item Obat dan Vaksin yang Tersedia di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015 .................................................................................................

Grafik 5.

16

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015 .................................................................................................

Grafik 4.

14

18

Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015 .................................................................................................

Grafik 6.

Target dan Realisasi Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 ............................

Grafik 7.

Target

dan

Realisasi

Indikator

Persentase

Puskesmas

26

Target dan Realisasi Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015..............................................................................

Grafik 9.

23

yang

Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015.......... Grafik 8.

20

29

Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015 ............................................................

Grafik 10.

33

Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar berdasarkan Provinsi Tahun 2015 .................................................................................................

Grafik 11.

34

Target dan Realisasi Indikator Persentase Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Tahun 2015 ........................................................................

Grafik 12.

Target dan Realisasi Indikator Persentase Penilaian Pre-Market Tepat Waktu Sesuai Good Review Practices Tahun 2015 ....................................

Grafik 13.

41

Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015 ............................................................

Grafik 15.

39

Target dan Realisasi Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015 ........

Grafik 14.

36

42

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan .................


xi

46

Grafik 16.

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan ..............

Grafik 17.

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan ............

Grafik 18.

47 47

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin .......


xii

48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Halaman Pencanangan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat oleh Menteri Kesehatan RI Tahun 2015 .............................................................

iv

Gambar 2.

Launching Faralkes Online oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ....

v

Gambar 3.

Piagam Penghargaan Website Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 .................................................................

Gambar 4.

Piagam Penghargaan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015 ...........................................................................................................

Gambar 5.

5

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ..................................................................................................

Gambar 8.

vii

Peta Strategi Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ...........................................................................................

Gambar 7.

vi

Pameran Pembangunan Kesehatan sebagai bagian dari Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015 ................................................................

Gambar 6.

vi

6

Sosialisasi Penerapan Katalog Obat Bagi Industri Farmasi Tahun 2015 di Jakarta .................................................................................................... 16

Gambar 9.

Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) Membuka Pameran Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri di Hall B Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta ......................................................... 20

Gambar 10.

Rapat Pleno Formularium Nasional Tahun 2015......................................... 26

Gambar 11.

Sertifikasi ISO 9000:2008 Tahun 2015 ....................................................... 28

Gambar 12.

Kegiatan Pencanangan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Tahun 2015 ........................................................................................ 30

Gambar 13.

Pemberian Pengharagaan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 ................................................................................................ 34

Gambar 14.

Workshop Pembinaan Industri dan Pengendalian Alkes, Balai Kartini, Jakarta, 15 Desember 2015 ........................................................................ 37

Gambar 15.

Launching Faralkes Online oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia .... 39


xiii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dituntut untuk melaksanakan pemerintahan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada


1

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. C. ASPEK STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan menjadi tugas Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pembinaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara berkelanjutan terus dilakukan kepada stakeholder terkait. Pada Renstra 2015-2019, program yang dilakukan merupakan suatu kesinambungan terhadap program yang dilakukan pada periode sebelumnya. Adapun kondisi pada awal tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut: Peningkatan ketersediaan di tingkat Instalasi Farmasi Kabupaten/kota terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, ketersediaan obat dan vaksin belum terdistribusi secara merata baik antar puskesmas, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Hal ini mencerminkan belum optimalnya manajemen logistik obat dan vaksin. Untuk itu perlu didorong pemanfaatan sistem pengelolaan logistik online serta skema relokasi obat-vaksin antar Puskesmas/Kabupaten/Kota/Provinsi yang fleksibel dan akuntabel. Perbaikan manajemen logistik obat dan vaksin telah dimulai dengan adanya pengimplementasian e-catalogue dan e-logistic obat. Melalui e-logistic pemantauan ketersediaan obat dan vaksin akan semakin real time dan memudahkan pengelolaannya bagi pelaksanaan program kesehatan. Adapun jumlah item obat yang tersedia dalam e-catalogue semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Untuk itu terus dilakukan peningkatan pembinaan dalam pelayanan kefarmasian. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional.


2

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah dimulai pada 1 Januari 2014 memiliki potensi untuk meningkatkan kebutuhan akan obat esensial dan alat kesehatan. Dalam upaya peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu dan berkhasiat tersebut, pemerintah telah menyusun Formularium Nasional (Fornas) dan e-catalogue untuk menjamin terlaksananya penggunaan obat rasional. Konsep Obat Esensial diterapkan pada Formularium Nasional sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kefarmasian dapat menjadi cost effective. Fornas selalu direview dan diperbaiki menyesuaikan dengan standar pelayanan kedokteran terbaru. Pembinaan terhadap produksi dan distribusi alat kesehatan terus dilakukan, dimana Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat terus meningkat. Selain itu, hal ini juga meningkatkan sarana produksi alkes dan PKRT yang memiliki sertifikat Good Manufacturing Process terkini dan memenuhi cara produksi yang baik. Impor bahan baku obat, produk kefarmasian lain dan alat-alat kesehatan mengakibatkan tingginya harga obat dan kurangnya kemandirian dalam pelayanan kesehatan. Hampir 90% kebutuhan obat nasional sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun, industri farmasi masih bergantung pada bahan baku obat impor. Sebanyak 96% bahan baku yang digunakan industri farmasi diperoleh melaui impor. Komponen bahan baku obat berkontribusi 25-30% dari total biaya produksi obat, sehingga intervensi pada komponen ini akan memberikan dampak bagi harga obat. Untuk mencapai kemandirian tersebut, Ditjen Binfar dan Alkes telah membuat roadmap kemandirian bahan baku obat sebagai pedoman seluruh stakeholder. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia sangat kaya akan tumbuhan obat. Ditjen Binfar dan Alkes telah membangun beberapa sentra pengembangan obat tradisional dan meluncurkan program andalan demi mendorong penggunaan obat tradisional. Bila dukungan pemerintah untuik kemandirian bangsa konsisten, peneliti yang dedikatif pasti mampu menghasilkan bahan baku obat dari tanah air sendiri. Sejarah kemandirian bahan baku obat membuktikan bahwa peran regulasi dan komitmen lintas sektor kesehatan sangat besar untuk keberhasilan pencapaiannya. Dengan demikian, kegiatan prioritas yang harus dilakukan adalah pencapaian kemandirian bahan baku obat di samping pengembangan e-catalogue dan e-logistic. Kementerian Kesehatan telah mencanangkan Program Indonesia Sehat. Melihat kondisi yang ada, tantangan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk Pilar Paradigma


3

Sehat adalah “meningkatkan peran tenaga kefarmasian dalam upaya promotif-preventif” yang meliputi: 1.

Tinjauan terapi berbasis bukti; membantu menghilangkan disparitas dalam

pelayanan kesehatan. 2.

Pencegahan Penyakit dan Peningkatan keamanan penggunaan obat melalui

program rekonsiliasi obat, pengkajian resep. 3.

Edukasi masyarakat, melalui program edukasi mengenai penggunaan obat yang

efektif dan aman. 4.

Melaksanakan Kebijakan Obat Nasional, termasuk penetapan ketersediaan obat

esensial. 5.

Riset

dan

Training

terutama

di

bidang

keamanan

penggunaan

obat,

farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, kualitas hidup pasien dan penggunaan obat berbasis bukti. Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dicanangkan Strategi Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Ketiga tujuan tersebut meliputi: 1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional. b. Mengembangkan Pokja ABGC (Academic-Business-Goverment-Community) dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional, dan alat kesehatan dalam negeri. c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. d. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis. e. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monev. 2. Terwujudnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a. Menyusun regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku obat dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional.


4

b. Mengembangkan Pokja ABGC dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional, dan alat kesehatan dalam negeri. c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau. e. Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya. 3. Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di peredaran. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan ini adalah: a. Menyusun regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan serta PKRT b. Menyusun regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri c. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan Gambar 6 Peta Strategi Kemandirian, Aksesibilitas dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Bina


5

Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. D. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal. 2. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 3. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. 4. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. 5. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Gambar 7 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan


6

E. SISTEMATIKA Sistematika laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1.

Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3.

Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 1.

Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

2.

Terwujudnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan.

3.

Terjaminnya produk alat kesehatan & PKRT yang memenuhi syarat di peredaran.

Salah satu strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional yaitu meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Untuk mewujudkan kemandirian bahan baku obat dibutuhkan komitmen politik yang tinggi. Strategi yang perlu dilakukan dari berbagai upaya antara lain:


8

1.

Regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisonal dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional.

2.

Regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan.

3.

Pokja ABGC dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri.

4.

Regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri.

5.

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau.

6.

Mewujudkan Instalasi Farmasi Nasional sebagai center of excellence manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di sektor publik.

7.

Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN.

8.

Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya.

9.

Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

10. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis, termasuk menyelenggarakan program PTT untuk mendorong pemerataan distribusinya. 11. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan salah satu dari 5 (lima) program teknis Kementerian Kesehatan yaitu Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).


9

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Sasaran

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019 Indikator Kinerja

Target 2015

2016

2017

2018

2019

77%

80%

83%

86%

90%

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri

7

14

21

28

35

Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

75%

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

*)kumulatif 77%

79%

81%

83%

Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indikator Kinerja

Cara Perhitungan


Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) puskesmas x 100% Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator


Penambahan jenis BBO yang siap diproduksi, dan/atau dibuat di Indonesia; serta jenis alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri, setiap tahunnya, secara kumulatif


Jumlah sampel alkes dan PKRT yang diuji dan memenuhi syarat x 100% Jumlah sampel alkes dan PKRT yang di uji


10

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kegiatan

Sasaran

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah

Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Meningkatnya pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan PKRT

Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Target ini menjadi komitmen bagi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mencapainya dalam tahun 2015. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.


11

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Target 2015

Indikator Kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

77%

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat


7

75%

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. PENGUKURUAN KINERJA Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan

2015-2019.

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 sebagai berikut:


13

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015


77%

79,38%

103,09%


7

11

157,14%


75%

78,18%

104,24%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Grafik 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 90 80 70

77

79,38

75

78,18

60 50 40 30

Target

20

Realisasi

10

7

0

11

Persentase ketersediaan Jumlah bahan baku obat Persentase produk alat obat dan vaksin di dan obat tradisional serta kesehatan dan PKRT di Puskesmas alat kesehatan (alkes) peredaran yang yang diproduksi di dalam memenuhi syarat negeri

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).


14

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Kondisi yang dicapai: Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2015 sebesar 79,38%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 77% dengan capaian sebesar 103,09%. Sosialisasi yang terus menerus kepada petugas Provinsi di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di sepanjang tahun 2015 adalah salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan melebihi target yang telah ditetapkan, karena indikator kinerja tahun 2015 merupakan indikator baru yang berbeda dengan indikator kinerja periode tahun 2010-2014, baik dari segi definisi operasionalnya,

cara perhitungan maupun cara

pengumpulan data dan

pelaporannya. Untuk itu Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menerbitkan buku “Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019” yang telah dibagikan

kepada

seluruh

petugas

Provinsi

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan pengumpulan, perhitungan dan pelaporan data indikator kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di daerahnya masingmasing. Selain itu, dikeluarkannya surat keputusan Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan nomor HK.02.04/5/1025/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang penunjukan panitia pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di 34 Provinsi memungkinkan terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan daerah yang ikut mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.


15

Tabel 6 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

77%

79,38%

103,09%


Grafik 2 Target dan Realisasi Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015 95%

90%

90% 85% 80%

79,38% 77%

80%

83%

86% Target Realisasi

75% 70% 2015

2016

2017

2018

2019

Gambar 8 Sosialisasi Penerapan Katalog Obat Bagi Industri Farmasi Tahun 2015 di Jakarta

Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November tahun 2015 dimana Jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 1.013 dari 1.328 Puskesmas sampel dan terdapat empat Provinsi yang Puskesmasnya sama sekali tidak


16

mengirimkan laporan (135 Puskesmas), yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Provinsi dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tertinggi adalah D.I. Yogyakarta (92,73%). Grafik 3 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015

Item obat yang memiliki ketersediaan tertinggi di Puskesmas adalah Parasetamol 500 mg Tablet, sedangkan item obat yang memiliki ketersediaan terendah di Puskesmas adalah Magnesium Sulfat Injeksi 20%.


17

Grafik 4 Jumlah Item Obat dan Vaksin yang Tersedia di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015

Permasalahan: Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2015 menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut: a. Laporan yang dikirimkan oleh Provinsi setiap bulannya tidak lengkap dan tidak tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang sudah disosialisasikan kepada seluruh Provinsi. b. Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum sesuai di Puskesmas. c. Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi. d. Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.


18

Usul Pemecahan Masalah: Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut : a. Pemberian reward bagi petugas/pengelola data di daerah. b. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Melakukan

pembinaan

terhadap

SDM

pengelola

obat

secara

berkesinambungan. d. Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin dari unit pelayanan ke instansi penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi). 2. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes) yang diproduksi di dalam negeri Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2015, jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri mencapai 11 jenis dari target sebanyak 7 jenis yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan pendirian kelompok kerja kemandirian bahan baku obat beranggotakan lintas kementerian dan stakeholder terkait lain dengan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator. Pencapaian kemandirian obat dan bahan baku obat juga terutama dilakukan melalui kerjasama dan fasilitasi penelitian dengan lembaga penelitian (BPPT dan LIPI) dan Perguruan Tinggi di bidang pengembangan bahan baku obat serta pembentukan jejaring dengan berbagai stakeholder diantaranya institusi penelitian, kalangan industri dan asosiasi pengusaha. Pada tahun 2015 dilakukan kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Pendidikan melalui Perguruan Tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Jumlah produk alat kesehatan dalam negeri di Indonesia masih terbatas jenisnya serta belum digunakan secara maksimal oleh sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya promosi untuk menarik minat investor dan pelaku usaha, pembinaan kepada industri alat kesehatan negeri agar meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi, melakukan sosialisasi dan advokasi


19

terhadap Pemerintah Daerah maupun sarana pelayanan kesehatan agar menggunakan alat kesehatan dalam negeri. Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015


7

11

157,14%

Grafik 5 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan (Alkes) yang Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2015 40

35 28

30 21

20 10

7

11

Target

14

Realisasi

0 2015

2016

2017

2018

2019

Gambar 9 Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) Membuka Pameran Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri di Hall B Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta


20

Kementerian Kesehatan bersama jajaran pemerintah, akademisi/peneliti dan masyarakat industri terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri yang beredar dapat bersaing di skala nasional dan global.

Berkaitan

dengan

hal

tersebut,

Kementerian

Kesehatan

menyelenggarakan “Pameran Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri” sekaligus pencanangan

“Gerakan

Cinta

Alat

Kesehatan

Dalam

Negeri”

yang

diselenggarakan pada tanggal 16-17 Oktober di Hall B, Jakarta Convention Center.

Dengan

diselenggarakan

pameran

tersebut

diharapkan

dapat

meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat untuk menggunakan produk buatan dalam negeri khususnya alat kesehatan ditengah membanjirnya barang-barang impor sebagai akibat dari implementasi FTA (Free Trade Agreement), sebagai sarana untuk menampilkan produk alat kesehatan hasil karya anak bangsa yang diproduksi di dalam negeri, serta memacu pelaksanaan dan peningkatan pembangunan industri alat kesehatan dalam negeri. Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri yaitu: a. Keterlambatan pihak ke tiga dalam mengusulkan proposal penelitian BBO b. Keterlambatan pelaksanaan penelitian BBO, sehingga penelitian selesai di akhir tahun c. Terbatasnya jenis produk alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. d. Terbatasnya jumlah sarana produksi dalam negeri. e. Terbatasnya kemampuan sarana produksi dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan. Usul Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional serta Alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri adalah sebagai berikut: a. Waktu pelaksanaan kegiatan dipercepat dan diintensifkan sesuai kontrak. Pembentukan konsorsium pengembangan BBO BBOT dan pemanfaatannya. b. Melakukan

pembinaan

terhadap

industri

alkes

dalam

negeri

untuk

memperbanyak item produk alat kesehatan dalam negeri melalui terobosan


21

“Gerakan Cinta Alat Kesehatan Dalam Negeri” yang dicanangkan pada saat pembukaan Pameran Alat Kesehatan Dalam Negeri. c. Memberikan dukungan kepada sarana penyalur alat kesehatan untuk meningkatkan investasi usahanya di bidang produksi alat kesehatan. d. Melakukan

pembinaan

kepada

sarana

produksi

dalam

negeri

untuk

meningkatkan kapasitas dan menambah jenis produk yang diproduksinya. 3. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat Kondisi yang dicapai: Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah salah satu langkah yang ditempuh dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan dan PKRT yang telah memiliki izin edar. Pengambilan sampel alat kesehatan dan PKRT dilaksanakan di 34 Provinsi. Seluruh sampel diuji di beberapa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk. Total sampel yang diuji dan telah diperoleh hasil uji adalah 1797 sampel. Setelah dilakukan pengujian terhadap sampel, diperoleh hasil yang menunjukan 1405 sampel memenuhi syarat (MS) dan 392 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Pengambilan sampel alat kesehatan dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Alat Kesehatan. Kriteria sampel alat kesehatan dan PKRT yang diuji sebagai berikut: Kriteria umum: a. Ketersediaan laboratorium uji dan metode pengujiannya. b. Kajian resiko dari sampel yang akan diambil. c. Ketersediaan standar yang digunakan dalam metode analisis. d. Produk yang banyak dipakai oleh masyarakat luas. e. Produk yang banyak beredar dan memiliki dampak yang cukup luas pada masyarakat. f. Produk yang berdasarkan data tahun sebelumnya yang tidak memenuhi syarat (TMS).


22

Kriteria khusus: a. Produk alat kesehatan kelas satu. b. Produk alat kesehatan steril. c. Produk PKRT. d. Produk yang diduga tercemar dan dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Tabel 8 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015


75%

78,18%

104,24%

Grafik 6 Target dan Realisasi Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70%

83% 81% 78,18%

79% 77% Target

75%

Realisasi

2015

2016

2017

2018

2019

Sampling Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Sampling alat kesehatan dan PKRT adalah kegiatan proaktif, kegiatan ini merupakan salah satu upaya strategi peningkatan pengawasan post-market dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keamanan, mutu, manfaat dan kinerja alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah NKRI dan telah memiliki izin edar. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk menjamin alat kesehatan dan PKRT yang beredar di wilayah NKRI memenuhi persyaratan mutu dan manfaat dan mendukung pencapaian indikator ketiga Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yaitu persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamaanan, mutu dan manfaat.


23

Output dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya data dan informasi alat kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat, yaitu: a. Sampling baru dilakukan prioritas untuk produk tertentu. b. Jumlah Laboratorium yang bias menguji produk alkes dan PKRT masih terbatas. c. Belum tersosialisasikannya e-watch alkes untuk melaporkan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD) alat kesehatan dan/atau PKRT secara masif. d. Standar SNI belum menjadi mandatory sebagai salah satu persyaratan pendaftaran alkes dan/atau PKRT. Usul Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sarana pemegang izin edar terhadap pengawasan internal produk yang diedarkannya dengan cara mewajibkan melakukan sampling secara berkala dan melaporkan hasil uji produknya ke Kementerian Kesehatan RI. b. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor terus menerus agar meningkatkan kemampuan laboratorium untuk pengujian sampel alkes dan/atau PKRT. c. Melakukan sosialisasi e-watch alkes terus menerus, sehingga laporan atas KTD dari alat kesehatan dapat ditindaklanjuti. d. Perlu diberlakukan persyaratan SNI sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran

alkes

dan

PKRT

tertentu

sehingga

laboratorium

dapat

meningkatkan kapasitas pengujian. Capaian kinerja dari indikator utama program kefarmasian dan alat kesehatan didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator capaian sebagai berikut: 1) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 2) Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas.


24

3) Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. 4) Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB). 5) Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices 6) Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri. 7) Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen. INDIKATOR

KINERJA

LAINNYA

SEBAGAI

INDIKATOR

PENDUKUNG

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Analisis Capaian kinerja dari indikator pendukung program kefarmasian dan alat kesehatan sebagai berikut: 1) Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Kondisi yang dicapai: Indikator persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar meningkat setiap tahun. Peningkatan berkisar pada angka 5% pertahun, dengan memperhitungkan bahwa setiap tahun jumlah puskesmas di Indonesia selalu bertambah. Hal inilah yang membuat Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian perlu melakukan intervensi terhadap stakeholder terkait agar realisasi capaian target indikator selalu mencapai angka 100% setiap tahunnya. Tabel 9 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

40%

40,01%

100,02%


25

Grafik 7 Target dan Realisasi Indikator Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2015 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

40% 40,01%

45%

50%

55%

60%

Target Realisasi

2015

2016

2017

2018

2019

Pada tahun perdana Rencana Strategis kemeterian Kesehatan 2015-2019, yaitu pada tahun 2015 ini realisasi puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah sebesar 40,01%, sehingga persentase capaian indikatornya adalah sebesar 100,02%. Gambar 10 Rapat Pleno Formularium Nasional Tahun 2015

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Jumlah Puskesmas Per Desember 2014, Indonesia memiliki 9.719 Puskesmas. Pada tahun 2015, jumlah Puskesmas Perawatan yang telah melaksanakan


26

pelayanan kefarmasian sesuai standar sebanyak 3.888 (40,01%). Data diperoleh berdasarkan laporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas yang rutin dilaporkan secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi sampai dengan pusat. Masih rendahnya jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar terjadi karena masih minimnya jumlah tenaga kefarmasian di Puskesmas. Berdasarkan data dari Badan PPSDM, masih ada 4.086 puskesmas tanpa tenaga kefarmasian. Terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional, memberikan kontribusi kepada: a. Kementerian Kesehatan,

keberhasilan pelaksanaan Sistem

Jaminan

Kesehatan Nasional. b. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai program pencapaian Renstra Kementerian Kesehatan. c. Direktorat Pelayanan Kefarmasian, tercapainya kerasionalan penggunaan obat di seluruh pelayanan kesehatan. d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. e. Masyarakat, dapat menerima obat yang aman, berkhasiat dan cost effective. f. BPJS Kesehatan, sebagai kendali mutu dan kendali biaya dalam pelaksanaan progran JKN. Terlaksananya audit internal, tinjauan manajemen dan diperolehnya sertifikasi ISO 9000:2008 dalam proses penyusunan Fornas. Tahapan kegiatan: a. Pendampingan persiapan dokumentasi dalam rangka surveilans audit sertifikasi ISO 9001:2008. b. Pendampingan persiapan SDM dalam rangka surveilans audit sertifikasi ISO 9001:2008. c. Pelaksanaan surveilans audit sertifikasi ISO 9001:2008.


27

Gambar 11 Sertifikasi ISO 9000:2008 Tahun 2015

Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, yaitu: a. Jumlah tenaga kefarmasian (apoteker atau tenaga teknis kefarmasian) masih sangat terbatas sehingga masih sulit diterapkannya pelaksanaan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. b. Terdapat Puskesmas yang sudah memiliki apoteker namun belum melakukan pelayanan farmasi klinik. Baru sebatas dalam pengelolaan obat saja, karena beban kerja yang cukup tinggi dalam pengelolaan obat dan pertanggungjawaban administrasinya. c. Kendala dalam mendapatkan data based (peta pelayanan) karena sistem pelaporan belum menyatu dengan SIMPUS. Sebagian besar Provinsi tidak memiliki data based yang akurat, sehingga di sistem pelaporan berjenjang sangat sulit mendapatkan data di provinsi. Usul Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator

kinerja kegiatan

persentase

puskesmas

yang

melaksanakan

pelayanan kefarmasian sesuai standar sebagai berikut:


28

a. Melakukan advokasi kepada stakeholder terkait seperti Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota terkait kebutuhan apoteker di puskesmas agar tercapai pelayanan kesehatan yang optimal. b. Meningkatkan kualitas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang sudah ada di Puskesmas, melalui pelatihan mengenai cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik. c. Melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi agar lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pelaporan secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pelaporan dari puskesmas serta mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas wilayahnya. Sistem pelaporan diharapkan dapat dilakukan secara elektronik. 2) Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Kondisi yang dicapai: Indikator Penggunaan Obat Rasional berada dibawah tanggung jawab Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Pada tahun 2015 target capaian sebesar 62% Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Kesehatan tercapai realisasi sebesar 70,64% dengan persentase capaian 113,94%. Tabel 10 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase penggunaan rasional di puskesmas

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

62%

70,64%

113,94%

obat

Grafik 8 Target dan Realisasi Indikator Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Tahun 2015 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56%

70,64%

70% 64%

66%

68% Target

62%

Realisasi

2015

2016

2017

2018

2019


29

Indikator Penggunaan Obat Rasional merupakan indikator majemuk/komposit yang terdiri dari komponen indikator % Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non Pneumonia, indikator % Penggunaan Antibiotik pada Diare Non Spesifik, % Penggunaan Injeksi pada Myalgia dan Rerata Jumlah Resep per Lembar Resep kemudian dihitung dengan menggunakan rumus dan dibandingkan dengan target capaian per tahun. Gambar 12 Kegiatan Pencanangan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Tahun 2015

Perhitungan capaian indikator Penggunaan Obat Rasional berdasarkan rekapitulasi data capaian Penggunaan Obat Rasional secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian setiap tiga bulan. Pencanangan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat: a. Tersosialisasinya rencana pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Meggunakan Obat (GeMa CerMat) pada Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Universitas. b. Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia mendukung pelaksanaan GeMa CerMat.


30

c. Tersusunnya draft Standar Operasional Prosedur (SOP) GeMa CerMat. d. Diperoleh masukan untuk draft Pedoman GeMa CerMat. e. Diperoleh usulan kab/kota sebagai model percontohan GeMa CerMat dari Dinas Kesehatan Provinsi. Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penggunaan obat rasional di puskesmas, yaitu: a. Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penganggaran program yang terkait dengan peningkatan POR, sehingga Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum dapat menindaklanjuti program peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah secara optimal. b. Kurangnya koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga pelaksanaan Promosi Penggunaan Obat Rasional dan Pemberdayaan Masyarakat belum optimal. c. Terbatasnya sebaran media promosi kepada masyarakat sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi tentang Penggunaan Obar Rasional masih terbatas. d. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan program POR sehingga program POR belum terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain. e. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan di puskesmas dalam pengumpulan data indikator peresepan sehingga menghambat terlaksananya pemantauan dan evaluasi POR. f. Belum adanya kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang penggunaan antibiotika, sehingga penggunaan antibiotika secara tidak rasional oleh tenaga kesehatan masih tinggi, serta pembelian antibiotik secara bebas oleh masyarakat banyak terjadi. g. Masih kurangnya pedoman penggunaan obat yang rasional, sehingga penggunaan obat yang tidak rasional oleh tenaga kesehatan masih banyak terjadi. Usul Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penggunaan obat rasional di puskesmas sebagai berikut:


31

a. Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah agar adapat mendukung penganggaran program yang terkait dengan peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah. b. Perlu dilakukan koordinasi baik di tingkat Pusat maupun daerah secara kontinu agar pelaksanaan Promosi Penggunaan Obat Rasional dan Pemberdayaan Masyarakat dapat optimal. c. Perlu peningkatan sebaran media promosi kepada wilayah yang lebih luas sehingga

sasaran

masyarakat

yang

menerima

informasi

tentang

Penggunaan Obat Rasional dapat ditingkatkan. d. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit kerja lain yang terkait dengan program POR sehingga program POR dapat terintegrasi dengan program di unit kerja yang lain. e. Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan di puskesmas dalam pengumpulan data indikator peresepan sehingga memperlancar terlaksananya pemantauan dan evaluasi POR. f. Penyusunan kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang penggunaan antibiotika, sehingga penggunaan antibiotik secara bebas oleh masyarakat dapat diturunkan. g. Perlu disusun pedoman penggunaan obat yang rasional, sehingga penggunaan obat yang tidak rasional berkurang. 3) Persentase

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota

yang

Melakukan

Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Kondisi yang dicapai: Sesuai dengan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019, kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dapat diukur dari realisasi indikator persentase

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota

(IFK)

yang

melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (skor minimal 70), dimana target tahun 2015 adalah 55%. Realisasi tahun 2015 diperoleh sebesar 57,34% sehingga capaiannya adalah 104,25%.


32

Tabel 11 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

55%

57,34%

104,25%

Grafik 9 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015 80% 60%

57,34% 55%

60%

65%

70%

75%

40%

Target

20%

Realisasi

0% 2015

2016

2017

2018

2019

Realisasi tersebut merupakan kontribusi dari 293 IFK yang terdistribusi pada 186 dari 301 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Barat, 81 dari 147 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Tengah, serta 26 dari dari 63 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur. Dari 34 Provinsi yang telah mengumpulkan data capaian skor IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, masih terdapat dua belas Provinsi yang mempunyai skor rata-rata di bawah 70, yaitu Maluku, Kalimantan Utara, NTT, Banten, Papua Barat, Papua, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan DKI Jakarta.


33

Grafik 10 Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar berdasarkan Provinsi Tahun 2015

Salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi pengelola obat di Instalasi Farmasi dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas Instalasi Farmasi adalah pemberian penghargaan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan

Tingkat

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. Pemberian penghargaan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2011. Untuk tahun 2015, pemenang kegiatan ini adalah Instalasi Farmasi Kabupaten Wonosobo, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Sidoarjo. Apoteker pengelola obat diharapkan semakin berkompetisi dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi melalui pemberian penghargaan ini.


34

Gambar 13 Pemberian Penghargaan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015

Permasalahan: Permasalahan terjadi dalam penilaian dan pengiriman data capaian indikator persentase

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota

(IFK)

yang

melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, dilihat dari pengumpulan data dan teknik perhitungan skor IFK sebagaimana diuraikan sebagai berikut: a. Prosedur Pengumpulan Data Dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 telah diatur prosedur pengisian dan penyampaian penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar secara berjenjang. Beberapa permasalahan atau kendala yang ditemukan, antara lain sebagian besar Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penilaiannya tidak tepat waktu kepada Dinas Kesehatan Provinsi sehingga menyebabkan provinsi terlambat melakukan rekapitulasi dan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. b. Masih ditemukan kabupaten/kota yang menggunakan substansi penilaian IFK sesuai standar periode 2010-2014 yang berbeda dengan penilaian IFK sesuai standar periode 2015-2019. c. Beberapa kabupaten/kota melakukan perhitungan skor sub komponen tidak sesuai dengan prosedur, padahal terkait teknik perhitungan sudah dijelaskan dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan Indikator Kinerja


35

Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 yang sudah dibagikan ke tiap Provinsi. Usul Pemecahan Masalah: Untuk meningkatkan ketepatan dan kepatuhan kabupaten/kota dan provinsi dalam melakukan penilaian dan pelaporan, maka dilakukan berbagai upaya antara lain Sosialisasi Penilaian Indikator IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar, khususnya terkait manfaat dan teknik perhitungan/penilaian. 4) Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Kondisi yang dicapai: Jumlah sarana produksi alkes pada awal tahun 2015 sejumlah 251 dan jumlah sarana produksi PKRT adalah 381. Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (CPAKB/GMP) hingga akhir tahun 2015 sebesar 35,44% sehingga capaiannya sebesar 101,26%. Tabel 12 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)

35%

35,44%

101,26%

Grafik 11 Target dan Realisasi Indikator Persentase Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Tahun 2015 60% 50% 40%

35,44% 35%

40%

45%

50%

55%

30%

Target

20%

Realisasi

10% 0% 2015

2016

2017

2018

2019


36

Workshop Pembinaan Industri dan Pengendalian Alkes merupakan momentum yang tepat bagi kebangkitan industri alat kesehatan dalam negeri, serta untuk membangun kemandirian industri alat kesehatan, sehingga ketergantungan terhadap alat kesehatan impor dalam memenuhi kebutuhan disarana pelayanan kesehatan dapat dikurangi terutama alat kesehatan yang telah dapat diproduksi oleh industri alat kesehatan dalam negeri yang didukung oleh Lembaga

Penilaian

Kesesuaian

(Conformity

Assessment

Body)

yang

terakraditasi. Kegiatan Workshop Pembinaan Industri dan Pengendalian Alkes bertujuan untuk merumuskan langkah kongkrit dalam pengembangan industri alkes dalam negeri melalui peningkatan kerjasama dan kontribusi positif pelaku usaha, regulator, akademisi/peneliti dan stakeholder terkait untuk menyediakan adanya pentahapan yang kongkrit pada pengembangan industri alkes dalam negeri melalui penguatan daya saing dengan melibatkan berbagai pihak. Gambar 14 Workshop Pembinaan Industri dan Pengendalian Alkes, Balai Kartini, Jakarta, 15 Desember 2015

Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (CPAKB/GMP) yaitu: a. Belum banyak sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi CPAKB/CPPKRT.


37

b. Belum maksimalnya pelaksanaan audit sertifikasi dalam rangka pemberian sertifikat CPAKB/CPPKRT dan monitoring sarana produksi alkes dan PKRT karena keterbatasan sumber daya. c. Kurangnya investor untuk berinvestasi di bidang produksi alat kesehatan dan PKRT. Usul Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut: a. Melakukan pembinaan kepada sarana produksi alkes dan PKRT untuk menerapkan CPAKB/CPPKRTB. b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam audit sertifikasi dalam rangka pemberian sertifikat CPAKB/CPPKRT dan monitoring sarana produksi alkes dan PKRT. c. Melakukan koordinasi dengan asosiasi pengusaha (GAKESLAB, ASPAKI, PEKERTI) dan investor untuk berinvestasi di bidang produksi alkes dan PKRT. 5) Persentase Penilaian Pre-Market Tepat Waktu Sesuai Good Review Practices Kondisi yang dicapai: Jumlah permohonan pre-market yang masuk selama tahun 2015 sejumlah 13176 berkas. Dari jumlah tersebut, perizinan yang sudah selesai tepat waktu sesuai Good Review Practice tahun 2015 sejumlah 9313 (70,68%). Tabel 13 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penilaian Pre-Market Tepat Waktu Sesuai Good Review Practices Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices

63%

70,68%

112,19%


38

Grafik 12 Target dan Realisasi Indikator Persentase Penilaian Pre-Market Tepat Waktu Sesuai Good Review Practices Tahun 2015 80% 75%

70,68%

70% 65%

66%

69%

72%

75%

Target

63%

Realisasi

60% 55% 2015

2016

2017

2018

2019

Gambar 15 Launching Faralkes Online oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, pendaftaran izin edar produk alat kesehatan dan PKRT dilakukan secara online melalui website dengan alamat http://www.regalkes.depkes.go.id untuk izin edar alkes, izin edar PKRT, izin penyalur alat kesehatan dan sertifikat produksi alkes/PKRT, sedangkan pelayanan perizinan surat keterangan dapat diakses melalui

http://www.esuka.binfar.kemkes.go.id.

Diharapkan

dengan

adanya

aplikasi online ini dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan publik tanpa mengesampingkan faktor keamanan, mutu dan manfaat.


39

Permasalahan: Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices yaitu: a. Sistem registrasi online alat kesehatan dan PKRT (regalkes) yang belum stabil (establish). b. Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

untuk

melakukan

evaluasi

berkas

permohonan relatif masih belum memadai. c. Trend jumlah berkas permohonanizin edar alat kesehatan dan PKRT, baik permohonan izin edar baru, perpanjangan atau perubahan meningkat dari tahun ke tahun. Usul Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good Review Practices adalah sebagai berikut: a. Melakukan pengembangan sistem registrasi online alkes dan PKRT (regalkes) untuk meningkatkan pelayanan publik. b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam evaluasi berkas permohonan serta mengajukan usulan penerimaan pegawai negeri sipil. c. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan untuk efisiensi waktu pelayanan publik. 6) Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2015, jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri adalah sebanyak 2 industri dari target sebanyak 2 industri yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penjajakan ke industri mitra yang bekerja sama dengan Pihak Kedua pada fasilitasi penelitian, pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat dan obat tradisional yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 - 2015.


40

Tabel 14 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri

2

2

100%

Grafik 13 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015 12

10

10

8

8

6

6

Target

4

4

2

2

Realisasi

2

0 2015

2016

2017

2018

2019

Pencapaian ini akan ditindaklanjuti dengan kesiapan pendaftaran produk dan kesiapan fasilitas produksi pada tahun 2016. Pada tahun 2015 dilakukan kerjasama dengan 2 industri mitra, yaitu PT. Swayasa Prakarsa dan PT. Kimia Farma. Permasalahan: Terdapat permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan yaitu belum seluruh industri menggunakan bahan baku obat dan obat tradisional hasil pengembangan ini. Usul Pemecahan Masalah: Penguatan sinergisme ABGC dan workshop hasil pengembangan bahan baku obat dan obat tradisional kepada industri. 7) Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Kondisi yang dicapai: Memperhatikan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

dalam

fungsi

pengawasan,

akuntabilitas


41

kinerja

dan

pelaksanaan praktek tata kelola pemerintahan yang baik maka dalam hal ini Bagian Kepegawaian dan Umum telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan meliputi: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), pengusulan pencairan dana kegiatan, kenaikan gaji berkala (KGB), cuti pegawai, usul kenaikan pangkat reguler pegawai, usul penetapan angka kredit jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker, surat masuk, dan persediaan alat tulis kantor. Tabel 15 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

80%

85,71%

107,14%

Grafik 14 Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Tahun 2015 100%

95%

95% 90% 85% 80%

85,71%

85%

87%

89% Target

80%

Realisasi

75% 70% 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen menggambarkan kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Yang dimaksud dengan kepuasan klien

terhadap

dukungan

manajemen

adalah

tersedianya

pelayanan

kesekretariatan yang sesuai standar dan memenuhi kebutuhan klien, dalam hal ini semua pihak yang menerima layanan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.


42

Indikator ini diukur dengan jumlah item yang memenuhi kepuasan klien dibandingkan dengan jumlah pelayanan yang diberikan. Dari 8 jenis pelayanan yang masuk dalam penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, LAKIP hanya dihitung pada pencapaian target triwulan I. Pengukuran indikator ini menggunakan survei kepuasan klien yang diukur pada saat layanan diberikan. Permasalahan: Sekretariat Direktorat Jenderal telah dapat mencapai target kinerjanya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2015 yakni sebagai berikut: a. Sulitnya mengumpulkan data pelayanan keterbukaan informasi publik. b. Belum optimalnya pemanfaatan Saluran Informasi dan Aspirasi Pengaduan (SIAP) dalam pelayanan pengaduan/keluhan terkait Program Kefarmasian dan Alkes. c. Adanya proses revisi anggaran refocusing sehingga mempengaruhi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Usul Pemecahan Masalah: Upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase kepuasan klien terhadap dukungan manajemen adalah sebagai berikut: a. Mengkonsolidasikan mekanisme pengumpulan data pelayanan keterbukaan informasi publik. b. Melakukan pemantauan berkala atas aplikasi SIAP dalam pelayanan pengaduan/keluhan. c. Menyelesaikan kebutuhan dokumen dalam proses revisi anggaran. B. REALISASI ANGGARAN Pagu alokasi APBN Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran program kefarmasian dan alat kesehatan dinilai baik. Peningkatan program tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tapi juga program di daerah. Alokasi APBN Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.863.359.082.000 (Satu triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasinya pada


43

tahun 2015 sebesar Rp.1.773.769.738.155 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan persentase sebesar 95,19%. 1. KANTOR PUSAT Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan didukung oleh anggaran DIPA tahun 2015 Pagu di awal tahun anggaran sebesar Rp.1.689.955.800.000. Setelah dilakukan refocusing terhadap alokasi anggaran perjalanan dinas dan hasil refocusing dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Hibah Langsung dari GAVI, merubah alokasi pagu Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi sebesar Rp.1.826.044.116.000 (Satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar empat puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah). Realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.1.742.663.280.209 (Satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan persentase sebesar 95,43%. Tabel 16 Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5

SATUAN KERJA

REALISASI

%

Direktorat Bina Obat Publik dan Rp 1.631.612.131.000 Perbekalan Kesehatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Rp 21.796.400.000

Rp 1.599.658.624.605

98,04%

Rp

18.393.846.729

84,39%

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan TOTAL

ALOKASI

Rp

30.285.000.000

Rp

22.403.220.769

73,97%

Rp

54.835.946.000

Rp

37.954.099.489

69,21%

Rp

87.514.639.000

Rp

64.253.488.617

73,42%

Rp 1.742.663.280.209

95,43%

Rp 1.826.044.116.000

2. DANA DEKONSENTRASI Untuk mendukung penyelenggaraan program kefarmasian dan alat kesehatan di daerah tahun 2015 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 65.000.000.000,-. Setelah dilakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas alokasi tersebut berubah menjadi Rp. 37.314.966.000 untuk 34 satker di seluruh provinsi. Realisasi dana Dekonsentrasi tahun 2015 adalah Rp. 31.106.457.946 (83,36%).


44

Alokasi dana dan realisasi DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan seperti diuraikan pada tabel di bawah ini: Tabel 17 Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SATUAN KERJA Dinkes Provinsi DKI Jakarta Dinkes Provinsi Jawa Barat Dinkes Provinsi Jawa Tengah Dinkes Provinsi D.I. Yogyakarta Dinkes Provinsi Jawa Timur Dinkes Provinsi Aceh Dinkes Provinsi Sumatera Utara Dinkes Provinsi Sumatera Barat Dinkes Provinsi Riau Dinkes Provinsi Jambi Dinkes Provinsi Sumatera Selatan Dinkes Provinsi Lampung Dinkes Provinsi Kalimantan Barat Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur Dinkes Provinsi Sulawesi Utara Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara Dinkes Provinsi Maluku Dinkes Provinsi Bali Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinkes Provinsi Papua Dinkes Provinsi Bengkulu Dinkes Provinsi Maluku Utara Dinkes Provinsi Banten Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinkes Provinsi Gorontalo Dinkes Provinsi Kepulauan Riau Dinkes Provinsi Papua Barat Dinkes Provinsi Sulawesi Barat Dinkes Provinsi Kalimantan Utara TOTAL

ALOKASI Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.312.488.000 1.656.990.000 1.537.064.000 918.369.000 1.736.771.000 1.277.882.000 1.548.190.000 1.180.681.000 1.151.866.000 1.061.216.000 1.071.242.000 1.116.855.000 1.081.867.000 1.025.998.000 1.146.427.000 974.396.000 966.116.000 954.382.000 1.372.730.000 1.041.749.000 1.013.069.000 885.733.000 875.707.000 1.097.821.000 1.219.948.000 925.862.000 883.121.000 918.602.000 918.020.000 854.399.000 915.272.000 1.179.809.000 756.717.000 737.607.000

Rp 37.314.966.000

REALISASI Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

%

1.007.334.460 897.424.000 1.304.015.989 809.208.238 1.345.486.077 952.026.900 1.091.810.302 861.348.800 684.540.400 956.902.444 909.329.700 979.958.260 940.636.549 857.806.706 1.042.425.444 760.005.930 955.599.890 872.848.219 1.280.419.135 994.152.100 958.012.400 804.621.464 769.420.229 1.015.782.676 1.105.277.750 852.105.500 817.161.020 884.160.957 890.200.400 784.049.350 761.082.407 1.170.321.000 502.500.150 288.483.100

76,75% 54,16% 84,84% 88,11% 77,47% 74,50% 70,52% 72,95% 59,43% 90,17% 84,89% 87,74% 86,95% 83,61% 90,93% 78,00% 98,91% 91,46% 93,28% 95,43% 94,57% 90,84% 87,86% 92,53% 90,60% 92,03% 92,53% 96,25% 96,97% 91,77% 83,15% 99,20% 66,41% 39,11%

Rp 31.106.457.946

83,36%

C. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya indikator kinerja. Secara teknis SDM dapat menunjang keberhasilan dalam


45

mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya. Keadaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai akhir tahun 2015 berjumlah 259 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 18 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan Keterangan

Jumlah

Menurut Jabatan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum Jumlah

73 2 184 259

Grafik 15 Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jabatan

KOMPOSISI SDM DITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT JABATAN

Jabatan Struktural

28,19%

Jabatan Fungsional Tertentu

71,04% 0,77%

Jabatan Fungsional Umum

Tabel 19 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan Keterangan Menurut Golongan Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah

Jumlah 15 190 54 259


46

Grafik 16 Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Golongan

KOMPOSISI SDM DITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT GOLONGAN 5,79% 20,85% Golongan II Golongan III Golongan IV

73,36%

Tabel 20 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan Keterangan Menurut Pendidikan S3 S2 Spesialis 1/2/A V S1 D3/Akademi SMA SMP Jumlah

Jumlah 2 163 1 55 19 18 1 259

Grafik 17 Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan

KOMPOSISI SDM DITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT PENDIDIKAN 0,39% 7,34%

0,77%

S3 S2

6,95%

Spesialis 1/2/A V 21,24%

S1 62,93%

D3/Akademi SMA

0,39%

SMP


47

Tabel 21 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin Keterangan Menurut Jenis Kelamin Pria Wanita Jumlah

Jumlah 92 167 259

Grafik 18 Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin

KOMPOSISI SDM DITJEN BINFAR DAN ALKES MENURUT JENIS KELAMIN

36% Pria 64%


Wanita

48

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan didalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah berhasil melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta telah merealisasikan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Hal ini tampak pada pencapaian indikator pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


49

LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Alokasi 2015 (Rp.) 1.059.440.000

Realisasi 2015 (Rp.) 1.058.689.850

1.498.524.761.000

1.471.206.662.956

98,18

115.506.282.000

113.747.345.131

98,48

Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pemerintah dalam Rangka Penetapan harga E-Catalogue Tahun 2016 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan Nasional Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Perbekkes Haji Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi E-Logistik Sistem Pemeliharaan Sistem E-Logistik

707.732.000

699.615.800

98,85

66.080.000

58.476.100

88,49

143.693.000

105.022.045

73,09

299.950.000

260.603.207

86,88

314.705.000

307.525.600

97,72

Pembekalan Penerapan Sistem e-Logistik untuk Dinkes Provinsi Penyusunan dan Evaluasi Harga Obat Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Monitoring Harga Obat Monitoring Harga Obat di Apotek dan Rumah Sakit Penerapan E-Catalogue

306.642.000

305.590.900

99,66

188.140.000

168.872.500

89,76

340.442.000

337.890.250

99,25

312.500.000

229.015.700

73,29

652.548.000

582.206.300

89,22

Penetapan Harga Obat dalam Sistem E-Catalogue Aplikasi dan Sosialisasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi Katalog Obat Evaluasi Pengadaan dan Penerimaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin

342.484.000

282.021.900

82,35

1.020.120.000

772.746.900

75,75

59.056.000

46.725.000

79,12

No

Kegiatan Pendukung

1

Penerimaan dan Stok Opname Obat dan Perbekkes Haji di Arab Saudi Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Vaksin (GAVI)

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


% Realisasi 99,93

50

Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Alokasi 2015 Realisasi 2015 No Kegiatan Pendukung % Realisasi (Rp.) (Rp.) 1 Revisi Pedoman Tata Laksana 78.570.000 54.139.900 68,91 Penilaian Tenaga Kefarmasian 2 Revisi Pedoman Supervisi dan 290.241.000 194.988.000 67,18 Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 3 Penyusunan Standar Pengelolaan 142.942.000 29.864.000 20,89 Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Pemerintah 4 Pemilihan Tenaga Kefarmasian 224.056.000 166.744.500 74,42 Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 5 Bimbingan Teknis Manajemen 372.376.000 333.213.600 89,48 Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Sektor Pemerintah 6 Pembekalan Teknis Pengelolaan 335.521.000 330.675.400 98,56 Obat dan Perbekkes


51

LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Puskesmas yang Melakasanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar No

Kegiatan Pendukung

1

Pembekalan Tenaga Kefarmasian di Puskesmas dalam Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Penyusunan Peta Jalan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di FKTP Evaluasi Penggunaan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Pelaksanaan Bimtek Pelayanan Kefarmasian di FKTP Analisis Hasil Bimbingan Teknis di FKTP Rapat Koordinasi Pemantapan Kebijakan POR Tahap I RapatKoordinasi Pemantapan Kebijakan POR Tahap II RapatKoordinasi Pemantapan Kebijakan POR Tahap III RapatKoordinasi Pemantapan Kebijakan POR Tahap IV RapatKoordinasi Pemantapan Kebijakan POR Tahap V Pembuatan Instrumen Bimtek

388.510.000

385.598.000

99,25

340.189.000

308.281.000

90,62

246.875.000

246.875.000

100

327.640.000

325.204.000

99,25

318.600.000

305.620.000

95,93

40.320.000

40.320.000

100

26.010.000

26.010.000

100

26.010.000

26.010.000

100

26.010.000

26.010.000

100

27.596.000

17.894.000

64,84

26.010.000

26.010.000

100

39.320.000

37.620.000

95,68

Pencetakan Standar, Pedoman dan Modul Pelayanan Kefarmasian di Komunitas Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan Tahun 2015 Revisi Formularium Nasional

102.000.000

100.821.000

98,84

689.660.000

683.815.000

99,15

1.607.224.000

1.607.224.000

100

155.400.000

152.900.000

98,39

456.125.000

456.125.000

100

403.369.000

390.586.000

96,83

1.101.383.000

997.432.200

90,56

96.837.000

96.709.000

99,86

232.389.000

146.561.800

63,07

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Fornas Penyusunan Materi Software e-Fornas Review Obat dalam Fornas dan DOEN 2015 Revisi DOEN Evaluasi Kajian Efikasi dan Keamanan Obat Bimbingan teknis penerapan fornas

Alokasi 2015

Realisasi 2015


% Realisasi

52

Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Penggunaan Antibiotik yang Rasional di Puskesmas Alokasi 2015 Realisasi 2015 % Realisasi No Kegiatan Pendukung (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sosialisasi Gerakan Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pencanangan Gerakan Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Worksop Penggunaan Antimikroba Secara Bijak Evaluasi Penggunaan Obat di Fasilitas Kesehatan Penyebaran Informasi POR

470.164.000

435.408.000

92,61

310.840.000

303.320.000

97,58

226.366.000

225.770.000

99,73

148.170.000

148.170.000

100

714.810.000

548.032.000

76,67

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan POR Sosialisasi GNMPO pada Masyarakat Koordinasi Ketatausahaan

169.260.000

100.442.450

59,34

125.455.000

64.658.000

51,54

244.169.000

198.782.115

81,41

Pencetakan Pedoman dan Standar Dit. Bina Pelayanan Kefarmasian Sertifikasi ISO Tahun 2015

1.190.000.000

762.685.339

64,09

190.620.000

128.600.000

67,46

Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Tahun 2015 Penyusunan Peraturan Tentang Perizinan Apotek Evaluasi Penggunaan Obat di FKRTL Penyusunan Petunjuk Teknis EPO Finalisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik

214.392.000

214.392.000

100

118.754.000

117.991.000

99,35

160.546.000

148.844.000

92,71

192.620.000

163.766.000

85,02

129.680.000

129.160.000

99,60


53

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN Kegiatan yang Mendukung Indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional yang Diproduksi di Dalam Negeri Alokasi 2015 Realisasi 2015 % Realisasi No Kegiatan Pendukung (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

11 12

13

14 15

Workshop Peningkatan Kapasitas Produksi BBO dan BBOT Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM P4TO dan PED Inisiasi Sertifikasi PED Sebagai IEBA Fasilitasi Peralatan Laboratorium pada P4TO Tahun 2015 Kajian Teknis Terkait Skematika dan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan BBO dan BBOT di Indonesia Penyusunan Petunjuk Teknis Pelatihan dan Pengembangan P4TO dan PED Penyediaan Referensi Nasional dan Internasional Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak DaerahTahun 2015 Penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Peralatan P4TO/Laboratorium Mikrobiogi/Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produksi BBO dan BBOT Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Dalam Pengembangan BBO Fasilitasi Perjalanan Panitia Penerima dan Tim Teknis P4TO/PED/Laboratorium Mikrobiologi ke Provinsi Penyusunan Farmakope Herbal Indonesia (FHI) Edisi II dan Pengujian Ulang FHI Edisi I dan Suplemennya Pengujian Simplisia dan Ekstrak dalam Rangka Penyusunan Suplemen I FHI Edisi II Penyusunan Kurikulum Pelatihan CPOTB untuk Penanggungjawab

168.120.000

0

0

11.343.735.000

7.987.689.915

70,41

268.848.000

0

0

55.050.000

0

0

1.487.320.000

17.391.500

1,17

127.860.000

49.057.500

38,37

323088000

257.087.500

79,57

300.000.000

111.506.400

37,17

12.802.451.000

9.253.403.850

72,28

388.729.000

114.715.494

29,51

245.236.000

131.581.716

53,66

468.584.000

152.640.150

32,57

1.363.976.000

1.193.425.963

87,50

900.000.000

737.418.000

81,94

1.000

0

0


54

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Teknis Industri dan Usaha Obat Tradisional Pencetakan Produk Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus Penyusunan Materi Teknis untuk Pengaturan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Pencetakan di Bidang Pelaporan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Sosialisasi Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Monitoring Implementasi Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Review Penerapan SIPNAP Aliansi Strategis Bidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus Fasilitasi Pengaturan Narkotika untuk Penatalaksanaan Nyeri Fasilitasi Pengaturan Pemasukan Obat Untuk Pengobatan Mandiri Pemberdayaan UJG dan UJR

200.000.000

154.000.000

77,00

299.500.000

208.125.000

69,49

309.160.000

88.550.000

28,64

743.020.000

430.315.000

57,91

401.500.000

293.522.200

73,11

585.512.000

525.727.580

89,79

183.960.000

132.138.000

71,83

226.548.000

178.824.000

78,93

143.003.000

21.112.000

14,76

1.195.732.000

1.003.563.001

83,93

26

Pengembangan Daya Saing 329.142.000 232.850.000 70,74 Industri dan Usaha Obat Tradisional Jawa Tengah 27 Gerakan Nasional Bugar Dengan 190.000.000 183.000.000 96,32 Jamu (Gernas Bude Jamu) 28 Peningkatan Kapasitas 331.585.000 278.399.000 83,96 Penanggungjawab Teknis Bidang Obat Tradisional Kegiatan yang Mendukung Indikator Jumlah Industri yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Alokasi 2015 Realisasi 2015 % Realisasi No Kegiatan Pendukung (Rp.) (Rp.) 1

Fasilitasi Pemenuhan PQ WHO

2

Aliansi Strategis Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat Fasilitasi Terlaksananya Iklim Kondusif Pengembangan Industri Farmasi dan Industri Bahan Baku Obat Fasilitasi Kerjasama dan Penguatan Jejaring Kajian Teknis Atas Pemberian Insentif Pada Produsen BBO dan BBOT Pemutakhiran Roadmap Pengembangan Bahan Baku Obat

3

4 5 6

82.177.000

30.333.500

36,91

525.528.000

142.622.350

27,14

137.130.000

56.940.000

41,52

168.090.000

12.749.000

7,58

62.500.000

8.100.000

12,96

192.480.000

17.897.000

9,30


55

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pemutakhiran Masterplan Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional Pembinaan Industri BBO dan BBOT Rapat Persiapan OIC

192.480.000

84.940.000

44,13

196.262.000

0

0

19.320.000

0

0

Penyusunan Laporan Transaksi Obat PBF Penyusunan Laporan Perijinan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian Workshop Peningkatan Daya Saing Industri Farmasi Penyusunan Database Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Secara Elektronik Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Farmasi Pemetaan Industri Kosmetika Pengolahan Data dan Evaluasi Perizinan Bidang Kosmetika Penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi V Revisi Kodeks Makanan Indonesia Tahap II Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Keamanan Pangan bagi Petugas Kesehatan Revisi Pedoman Pembinaan Industri Kosmetik Bagi Petugas Pencetakan Produk Sub Direktorat Produksi Kosmetika dan Makanan Buku Panduan Pelaporan Sarana Produksi Kosmetika Pencetakan di Bidang Perizinan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Penyusunan Daftar Tilik Pembinaan UKOT Peningkatan Penerapan Sistem e-Report PBF Penerapan e-Licensing Produksi dan Distribusi Kefarmasian Pemantapan Implementasi Sistem e-Licensing Bagi Petugas Pusat Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Peningkatan Kemampuan Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

87.110.000

62.489.500

71,74

136.328.000

102.528.000

75,21

146.700.000

63.170.000

43,06

522.970.000

468.262.500

89,54

132.190.000

127.530.000

96,47

2.200.000.000

1.650.000.000

75,00

230.550.000 62.000.000

214.483.500 29.100.000

93,03 46,94

491.834.000

424.280.000

86,26

562.370.000

402.981.750

71,66

348.840.000

225.327.400

64,59

1.000

0

0

490.750.000

192.500.000

39,23

1.000

0

0

225.000.000

130.000.000

57,78

157.926.000

98.718.200

62,51

677.170.000

582.257.500

85,98

1.180.779.000

984.684.199

83,39

84.290.000

0

0

850.310.000

588.646.000

69,23

127.000.000

117.085.000

92,19


56

31 32 33 34 35 36 37 38

Monitoring Implementasi e-Report PBF pada Sarana Distribusi Start Up Bisnis 1000 Gerai / Outlet Jamu Evaluasi Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Makanan Melalui Media Cetak Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kosmetika Melalui Media Cetak Peningkatan Kemampuan Pelaksana Notifikasi dan CPKB pada Industri Kosmetika UMKM Aliansi Strategis Bidang Kosmetik dan atau Makanan Peningkatan Kapasitas Industri Kosmetik

38.497.000

32.629.355

84,76

255.000.000

0

0

710.244.000

706.231.000

99,43

220.700.000

187.221.250

84,83

220.700.000

197.949.000

89,69

588.086.000

583.894.250

99,29

239.100.000

117.376.750

49,09

748.150.000

626.211.300

83,70


57

LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

Kegiatan yang Mendukung Indikator Jumlah Alat Kesehatan yang Diproduksi di Dalam Negeri Alokasi 2015 (Rp.) 630.961.000

Realisasi 2015 (Rp.) 535.362.500

59.642.000

53.869.000

90,32

100.905.000

99.188.500

98,30

252.700.000

240.415.758

95,14

Perumusan Standard Alat Kesehatan Penyusunan Pedoman Klasifikasi Kelas IVD Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian Kesesuaian In Vitro Diagnostik Penyusunan Pedoman Tata Cara Evaluasi Perizinan Iklan PKRT Penyusunan Draft Permenkes PKRT Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian Kesesuaian PKRT Revisi Permenkes tentang izin edar alat kesehatan Penyusunan Permenkes tentang Kebijakan Alat Kesehatan Nasional Revisi Permenkes tentang PKRT

400.235.000

385.283.849

96,26

32.600.000

0

0

68.800.000

66.996.250

97,38

79.120.000

70.334.000

88,90

66.400.000

63.885.600

96,21

15.140.000

0

0

163.440.000

146.014.500

89,34

214.662.000

196.751.700

91,66

33.680.000

0

0

Revisi Permenkes tentang Penyaluran Alat Kesehatan Penyusunan Pedoman Audit CDAKB Penyusunan Perluasan Kompendium Alat Kesehatan Penyusunan Draft Permenkes In Vitro Diagnostik Analisa dan Evaluasi Harmonisasi Regulasi Alat Kesehatan Penilaian Sarana Distribusi dalam rangka Pemberian Izin Penyalur Alat Kesehatan Pemetaan Sarana Distribusi Alat Kesehatan di Indonesia Pameran Produk Alkes dan PKRT dalam Negeri

100.280.000

100.280.000

100,00

90.320.000

82.053.470

90,85

117.272.000

104.376.400

89,00

68.088.000

0

0

40.980.000

68.055.500

166,07

411.750.000

383.850.000

93,22

580.004.000

562.204.000

96,93

1.706.684.000

1.679.902.725

98,43

No

Kegiatan Pendukung

1

Peningkatan Kemampuan SDM dalam BINWASDAL Alkes dan PKRT Sosialisasi Permenkes Nomor 76 tahub 2013 tentang Iklan Alkes dan PKRT Peningkatan Kemampuan SDM dalam Implementasi AMDD Koordinasi Lintas Sektor

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


58

% Realisasi 84,85

Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran Memenuhi Syarat Alokasi 2015 Realisasi 2015 No Kegiatan Pendukung % Realisasi (Rp.) (Rp.) 1 Rapat Koordinasi Hasil Sampling 488.409.000 488.269.250 99,97 Produk Alkes dan PKRT 2 Pembuatan Sistem Pengawasan 360.000.000 330.100.000 91,69 dan Tindak Lanjut Kejadian Tak Diinginkan Produk Alkes dan PKRT 3 Pertemuan Tim Pilot Project 142.150.000 137.009.600 96,38 Pelaporan Kejadian Tak Diinginkan Produk Alkes dan PKRT melalui sistem e-watch alkes 4 Pertemuan Tim Pilot Project 98.270.000 95.791.600 97,48 Pelaporan Produksi dan Penyaluran Produk Alkes dan PKRT melalui system e-report alkes 5 Rapat Koordinasi Tim Ahli tentang 105.438.000 99.268.400 94,15 Kemampuan Laboratorium Uji Alkes 6 Sampling Produk Alkes dan PKRT 2.485.530.000 2.198.903.149 88,47 Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (GMP/CPAKB) Alokasi 2015 Realisasi 2015 No Kegiatan Pendukung % Realisasi (Rp.) (Rp.) 1 Penyusunan Pedoman Audit 182.505.000 170.019.000 93,16 Investigasi Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 2 Penyusunan Pedoman Cara 66.820.000 0 0 Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB) 3 Revisi Permenkes tentang 89.480.000 86.180.000 96,31 Produksi Alat Kesehatan 4 Penyusunan Pedoman Audit 89.080.000 72.879.246 81,81 CPAKB 5 Audit Sarana dalam rangka 224.000.000 175.445.341 78,32 Pemberian Sertifikat CDAKB, CPAKB dan CPPKRTB 6 Penilaian Sarana Produksi dalam 345.400.000 332.674.600 96,32 rangka Pemberian Sertifikat Produksi Alkes/PKRT 7 Koordinasi Lintas Sektor dalam 170.240.000 146.133.450 85,84 Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri 8 Workshop Pembinaan Industri dan 256.000.000 198.880.000 77,69 Pengendalian Alat Kesehatan 9 Evaluasi Persyaratan dalam 40.240.000 37.540.000 93,29 rangka Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Alkes/PKRT 10 Sosialisasi Pelaporan Produksi 503.370.000 500.915.100 99,51 dan Penyaluran Produk Alkes dan PKRT melalui system e-report


59

11 12

alkes Audit Investigasi Sarana Produksi dan DIstribusi Alkes & PKRT Sistem Informasi Sarana Produksi dan Distribusi Alkes &PKRT berbasis Geospasial

347.500.000

346.757.400

99,79

1.364.000.000

167.552.000

12,28

Kegiatan yang Mendukung Indikator Penilaian Pre-market Tepat Waktu sesuai Good Review Practices Alokasi 2015 Realisasi 2015 No Kegiatan Pendukung % Realisasi (Rp.) (Rp.) 1 Pengadaan Pemeliharaan 424.000.000 404.675.000 95,44 Prasarana Sistem Registrasi Online 2 Analisa dan Evaluasi ISO 9001 : 92.960.000 100.313.500 107,91 2008 3 Evaluasi Pelayanan Publik 109.612.000 43.200.000 39,41 4 5 6 7

8

9 10 11

12 13

14 15 16 17

Peningkatan Kemampuan SDM dalam Memberikan Pelayanan Publik Peningkatan Kemampuan SDM dalam Tata Cara Permohonan Pendaftaran Izin Edar IVD Peningkatan Kemampuan SDM dalam Tata Cara Permohonan Pendaftaran Izin Edar PKRT Peningkatan Kemampuan SDM dalam Tata Cara Permohonan Pendaftaran Izin Edar Alkes NonElektromedik Peningkatan Kemampuan SDM dalam Tata Cara Permohonan Pendaftaran Izin Edar Alkes Elektromedik Penyusunan Pedoman Klasifikasi Kelas Alkes Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian Kesesuaian Alkes Pertemuan Tingkat International untuk Penerapan Harmonisasi Peraturan Alkes dalam rangka Antisipasi Globalisasi Pengadaan Pengembangan Sistem Registrasi Online Survey dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Alkes dan PKRT Penilaian PKRT dalam rangka pemberian izin edar Penilaian Instrumen In Vitro Diagnostik dalam rangka pemberian izin edar Penilaian Reagensia dalam rangka pemberian izin edar Penilaian Alkes Elektromedik Kelas 1 & 2 dalam rangka

69.233.000

0

0

95.862.000

95.862.000

100

92.586.000

90.588.700

97,84

92.730.000

92.678.600

99,94

92.730.000

91.583.850

98,76

110.040.000

95.476.500

86,77

35.040.000

0

0

1.082.884.000

776.360.358

71,69

584.000.000

535.250.000

91,65

356.000.000

341.973.000

96,06

686.400.000

673.749.950

98,16

413.000.000

407.951.300

98,78

404.250.000

325.606.100

80,55

516.000.000

500.383.100

96,97


60

22

pemberian izin edar Penilaian Alkes Non Elektromedik Kelas 1 & 2 dalam rangka pemberian izin edar Penilaian Alkes Elektromedik Kelas 3 & 4 dalam rangka pemberian izin edar Penilaian Alkes Non Elektromedik Kelas 3 & 4 dalam rangka pemberian izin edar Rapat Koordinasi dengan tim ahli alkes, DR dan PKRT dalam Evaluasi Keamanan Alat Kesehatan Pemutakhiran Data Perizinan

23

Penataan data Perizinan

206.730.000

206.145.550

99,72

24

Pengadaan Penyediaan Dashboard Aplikasi Registrasi Alkes & PKRT Pengadaan Integrasi Sistem Elektronik dan Business Inteligence di Lingkungan Prodis Alkes Sistem Online Pengukuran Kepuasan Pelanggan dalam Perizinan

911.000.000

0

0

3.067.350.000

0

0

179.263.000

170.500.000

95,11

18 19 20 21

25

26

516.000.000

481.979.998

93,41

438.750.000

427.759.850

97,50

438.750.000

426.130.500

97,12

101.160.000

99.360.000

98,22

206.730.000

203.198.000

98,29


61

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Kepuasan Klien Terhadap Dukungan Manajemen Alokasi 2015 Realisasi 2015 No Kegiatan Pendukung % Realisasi (Rp.) (Rp.) 1 Konsolidasi Pelaporan BMN 659.517.000 630.342.530 95,58 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

Penghapusan BMN Ditjen Binfar dan Alkes Konsolidasi Penyelesaian Hibah Dana TP Satker Ditjen Binfar dan Alkes Pembekalan Pengelolaan SIMAK BMN Ditjen Binfar dan Alkes Evaluasi Pengelolaan BMN Setditjen Binfar dan Alkes Pengadaan Software Aplikasi Pengelolaan Barang Persediaan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Bimbingan Teknis Bidang Kepum

145.296.000

98.225.040

67,60

303.443.000

273.501.000

90,13

531.344.000

519.237.000

97,72

90.860.000

68.096.500

74,95

66.000.000

59.510.000

90,17

440.310.000

370.469.280

84,14

662.203.000

608.944.270

91,96

Koordinasi Lintas Sektor Bagian Kepum Penyusunan Program dan rencana Kerja Bagian Kepum Tahun 2016 Peningkatan Capacity Building Setditjen Binfar dan alkes Pengembangan Pelatihan SDM Setditjen Binfar dan Alkes Penyelesaian Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Pembinaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker Surveilance Audit Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Setditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Penyusunan Formasi dan Bezeeting Dalam Rangka Kebutuhan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Pengelolaan Kepegawaian Ditjen Binfar dan Alkes Penyelesaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Ditjen Binfar dan Alkes Penataan Berkas dan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Setditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015

401.668.000

315.049.000

78,44

66.650.000

66.452.000

99,70

722.580.000

713.790.000

98,78

335.380.000

278.160.000

82,94

2.029.392.000

1.230.750.453

60,65

553.098.000

449.847.460

81,33

208.220.000

196.246.440

94,25

53.390.000

52.472.660

98,28

119.380.000

98.358.000

82,39

113.930.000

112.056.440

98,36

270.115.000

200.365.860

74,18


62

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32

33

34

35 36

37

Penyusunan dan Pengumpulan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bagian Kepum TA 2015 Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Indonesia Berseri di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Perencanaan Kebutuhan Gaji Pegawai Tahun 2015 di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015 Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Pegawai Ditjen Binfar dan Alkes Penyusunan Aplikasi Sistem Manajemen Surat Berbasis WEB (E-Office) di lingkungan Setditjen Binfar dan Alkes Sosialisasi E-Filing Ditjen Binfar dan Alkes Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran DAK tahun 2016 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2016 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2016 Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alkes Pelaksanaan Kegiatan Terpadu di Bidang Program & Informasi Th 2015 Finalisasi Laptah 2014 dan Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program dan Keg Ditjen Binfar dan Alkes (Draft I dan II) TA 2015 Pemantapan, Evaluasi dan Penyusunan Anggaran Keg Responsif Gender Program Kefarmasian dan Alkes Penyusunan Revisi Kebijakan Obat Nasional (KONAS) dan Kebijakan Obat Tradisional Nasional (KOTRANAS) Pemantapan Pelaksanaan Prioritas Nasional Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Kinerja Pencapaian Indikator Rencana Aksi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Alkes

101.840.000

95.629.000

93,90

35.800.000

33.615.500

93,90

54.920.000

53.104.500

96,69

21.595.000

21.254.560

98,42

24.900.000

21.300.000

85,54

93.200.000

21.665.000

23,25

58.100.000

61.950.000

106,63

224.700.000

109.296.000

48,64

1.799.601.000

1.541.260.200

85,64

1.235.660.000

1.146.907.000

92,82

2.781.279.000

2.654.148.000

95,43

666.926.000

549.323.484

82,37

143.500.000

74.490.512

51,91

44.260.000

36.953.500

83,49

801.995.000

0

0

129.000.000

74.095.000

57,44

126.300.000

69.556.500

55,07

68.320.000

64.570.500

94,51


63

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TA 2015 Peningkatan Kinerja PHLN dan Hubungan Luar Negeri Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pemantapan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Updating Konten Website Ditjen Binfar dan Alkes 2015 Updating Bank Data di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Penyusunan Profil Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Penyusunan Buku Kinerja Ditjen Binfar dan Alkes Penyusunan Buku Saku Daerah Kunjungan Kerja Ditjen Binfar & Alkes In House Training Pengembangan Aplikasi SIPEDA (Refocusing) Advokasi & Penanganan Kasus Hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian & Alkes Kodefikasi Peraturan Perundangundangan di Bidang Kefarmasian & Alkes Sosialisasi Peraturan Perundangundangan di Bidang Kefarmasian & Alkes Penanganan Urusan Hukum di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Refocusing) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bagian HOH Penataan Tata Laksana Organisasi pada Ditjen Binfar & Alkes Penyempurnaan Reformasi Birokrasi Ditjen Binfar & Alkes Laporan Semester Informasi dan Dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik Koordinasi Lintas Sektor Bag. HOH Pembuatan Video Profil Ditjen Binfar & Alkes Kajian Kebijakan yang Menjadi Isu Nasional dalam Bidang Kefarmasian & Alkes Penyusunan Buletin Infarkes Ditjen Binfar & Alkes Tahun 2015

56.200.000

31.882.000

56,73

316.925.000

311.745.000

98,37

166.180.000

166.180.000

100

26.400.000

25.283.600

95,77

710.658.000

671.558.000

94,50

216.158.000

207.904.500

96,18

97.540.000

92.884.000

95,23

69.900.000

56.026.000

80,15

80.000.000

79.800.000

99,75

177.028.000

81.194.700

45,87

655.534.000

206.598.500

31,52

79.410.000

76.864.500

96,79

745.035.000

732.124.000

98,27

375.000.000

148.167.500

39,51

268.432.000

217.563.080

81,05

55.930.000

51.080.000

91,33

278.715.000

274.917.564

98,64

177.545.000

147.681.226

83,18

98.768.000

91.620.000

92,76

120.984.000

94.155.920

77,83

190.600.000

0

0

44.900.000

17.759.000

39,55

640.524.000

438.269.420

68,42


64

61

Presstour Ditjen Binfar & Alkes

423.467.000

220.491.399

52,07

62

Pameran Ditjen Binfar & Alkes

2.566.223.000

2.210.031.000

86,12

63

Penyusunan Substansi Materi Promosi Ditjen Binfar & Alkes Paket Promosi Kit Ditjen Binfar & Alkes Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Ditjen Binfar dan Alkes Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Rencana Anggaran Bagian Keuangan Tahun 2016 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Keuangan Updating Perencanaan Kas

81.800.000

47.700.000

58,31

199.000.000

195.900.000

98,44

355.185.000

323.594.000

91,11

264.995.000

256.017.000

96,61

88.216.000

88.006.000

99,76

262.120.000

257.073.400

98,07

252.500.000

244.814.500

96,96

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Ditjen Binfar dan Alkes Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahunan Ditjen Binfar dan Alkes Pembinaan dan Evaluasi HasilHasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Penyusunan dan Pembahasan Target dan Pagu PNBP Penyusunan Realisasi PNBP Triwulanan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Himpunan Peraturan Keuangan

329.300.000

313.091.400

95,08

257.064.000

253.729.150

98,70

18.840.000

17.171.500

91,14

318.240.000

305.718.000

96,07

43.520.000

30.503.000

70,09

91.080.000

88.694.000

97,38

68.040.000

63.675.900

93,59

43.830.000

32.461.000

74,06

56.017.000

53.839.000

96,11

Pembinaan Perbendaharaan di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Pemantapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Dalam Rangka Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Penyusunan SAK antara Pusat dan Daerah dalam rangka Pelaporan Keuangan Kemenkes RI Rekonsiliasi Internal Antara SAK dan SIMAK-BMN Penyusunan Laporan Kegiatan Bagian Keuangan Bimbingan Teknis Pengelolaan Bidang Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Binfar dan Alkes

816.127.000

758.389.000

92,93

607.132.000

591.989.500

97,51

756.906.000

736.354.750

97,28

141.740.000

139.910.800

98,71

92.806.000

92.084.000

99,22

446.210.000

425.682.200

95,40

300.480.000

298.267.500

99,26

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81

82 83 84 85


65

86

87 88

Penyusunan Laporan Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan di Lingkungan Ditjen Binfar dan alkes Koordinasi Pengelola Keuangan Ditjen Binfar dan Alkes di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes Koordinasi Lintas Sektor dalam Bidang Keuangan

185.625.000

185.290.000

99,82

94.649.000

81.516.000

86,12

526.506.000

454.798.800

86,38


66

KATA PENGANTAR. Jakarta, 5 Februari 2016 Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dra. Maura Linda S, Ph.D NIP

Recommend Documents